DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pembahasan rancangan RKP Tahun 2025, pembicaraan pendahuluan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, pemutakhiran rancangan RKP Tahun 2025 dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi perencanaan pembangunan nasional jangka tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dalam rencana kerja pemerintah;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, rencana kerja pemerintah disusun dan ditetapkan dalam rancangan rencana kerja pemerintah yang digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap tahun anggaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
7.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);
9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025.

BAB I

Evaluasi Tahun 2023 dan Prakiraan Tahun 2024 1.1 Perkembangan Ekonomi Global Ketidakpastian global semakin kompleks, disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global melambat dengan pertumbuhan sebesar 3,2 persen dari pertumbuhan 3,5 persen di tahun

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan/tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
3.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri PPN/Kepala Bappenas adalah menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan/melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB II

Tema RKP 2.1 Tema, Sasaran, dan Prioritas Nasional Selama 78 tahun kemerdekaan, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim.

Pasal 2

(1)Rancangan RKP tahun 2025 merupakan dokumen hasil sinkronisasi terhadap rancangan awal RKP tahun 2025.
(2)Penyusunan rancangan RKP tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pertemuan para pihak;
2. b.rapat koordinasi pembangunan pusat;
3. c.musyawarah perencanaan pembangunan provinsi;
4. d.musyawarah perencanaan pembangunan nasional; dan
5. e.pertemuan tiga pihak.
(3)Penyusunan rancangan RKP tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan lain.
(4)Penyusunan rancangan RKP tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan kementerian/lembaga.

Pasal 3

(1)Rancangan RKP Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:
1. a.evaluasi tahun 2023 dan prakiraan tahun 2024;
2. b.tema RKP;
3. c.prioritas nasional;
4. d.intervensi pembangunan wilayah;
5. e.pendanaan pembangunan; dan
6. f.pengendalian dan tata kelola data pembangunan.
(2)Rancangan RKP tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

Prioritas Nasional 3.1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia 3.1.1 Sasaran Pembangunan Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Pasal 4

(1)Rancangan RKP tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran 2025 oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengoordinasikan dengan menteri/pimpinan lembaga dan pimpinan instansi terkait dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran 2025.

Pasal 5

(1)Menteri/pimpinan lembaga dan pimpinan instansi terkait membahas rancangan RKP tahun 2025 dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan hasil pembahasan rancangan RKP tahun 2025 dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB IV

Intervensi Pembangunan Wilayah 4.1 Tema dan Sasaran Pembangunan Wilayah Tahun 2025 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Pasal 6

(1)Hasil kesepakatan pada pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran 2025 digunakan sebagai acuan dalam:
1. a.penyiapan rancangan pagu anggaran tahun 2025; dan
2. b.pemutakhiran rancangan RKP tahun 2025 menjadi rancangan akhir RKP tahun 2025.
(2)Menteri PPN/Kepala Bappenas dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai kewenangannya menyampaikan rancangan pagu anggaran tahun 2025 dan rancangan akhir RKP tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Œ SUHARSO MONOARFA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025 RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025 1

2022.Pada tahun 2024 diprakirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,2 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut relatif rendah dibandingkan dengan pertumbuhan historis. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor jangka pendek, seperti masih tingginya biaya pinjaman dan kurangnya dukungan fiskal, dampak invasi Rusia ke Ukraina, lemahnya pertumbuhan produktivitas, serta meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, eskalasi Timur Tengah utamanya Iran dan Israel juga meningkatkan tensi geopolitik dan dampak yang meluas. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang diprakirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan negara maju. Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen) Sumber: World Economic Outlook Update, April 2024 Aktivitas perdagangan global tahun 2023 mengalami perlambatan, tecermin dari penurunan Baltic Dry Index menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dari level rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 di antaranya disebabkan oleh pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, dan ketegangan geopolitik. World Trade Organization dalam Global Trade Outlook and Statistics April 2024 memproyeksi volume perdagangan pada tahun 2023 kembali melambat dan terkontraksi sebesar 1,2 persen, setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 9,6 persen dan 3,0 persen. Pada tahun 2024, perdagangan global diproyeksikan hanya akan tumbuh sebesar 2,6 persen disebabkan oleh adanya ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta tekanan harga pangan akibat perubahan iklim. Harga komoditas global diproyeksikan akan mengalami penurunan lebih lanjut, namun masih berada di atas rata-rata harga komoditas global sebelum pandemi. Adanya peningkatan jumlah pembatasan perdagangan di negara mitra dagang berdampak pada rantai nilai global yang lebih terfragmentasi dan memicu pertumbuhan perdagangan global yang lebih lambat. Pemulihan perdagangan global pada tahun 2021 hingga 2024 diproyeksikan akan menjadi yang terlemah setelah resesi global dalam lima puluh tahun terakhir1. 1 Global Trade Has Nearly Flatlined, Populism is Taking a Toll on Growth. Loc. Cit. 3,5 3,2 3,2 3,2 2,6 1,6 1,7 1,8 4,1 4,3 4,2 4,2 2022 2023 2024 2025 Global Negara Maju Negara Berkembang 2 Sementara itu, aktivitas manufaktur tahun 2023 mengalami perlambatan, tecermin dari Purchasing Managers Index sektor manufaktur yang berada di zona kontraksi sepanjang tahun
2023.Pada tahun 2023, aktivitas jasa mengalami ekspansi, tecermin dari Purchasing Managers Index sektor jasa yang berada di zona ekspansi. Memasuki tiga bulan pertama di tahun 2024, Purchasing Managers Index sektor manufaktur dan sektor jasa mengalami perbaikan dan berada di zona ekspansi. Gambar 1.2 Baltic Dry Index (BDI) Sumber: Bloomberg, April 2024. Gambar 1.3 Purchasing Managers Index Global Sumber: S&P Global, April 2024. Harga komoditas tahun 2023 mengalami penurunan dari kenaikan tinggi di tahun 2022. Penurunan harga komoditas tahun 2023 seiring dengan pelemahan permintaan serta pelemahan aktivitas manufaktur global. Harga komoditas utamanya energi yang mengalami penurunan di tahun 2023 berkontribusi pada upaya penurunan tingkat inflasi oleh bank sentral berbagai negara. Gambar 1.4 Harga Komoditas Internasional Sumber: World Bank Commodities Price Data, April 2024 Sejak awal tahun 2022, bank sentral dari berbagai negara di dunia juga menerapkan kebijakan kenaikan suku bunga sebagai respons untuk menurunkan tekanan inflasi. Meskipun di akhir tahun 2023 inflasi di beberapa negara telah turun dan kembali ke target bank sentral, tingkat suku bunga yang tinggi seperti suku bunga The Fed, Bank of England, dan European Central Bank belum menunjukkan sinyal akan diturunkan dalam waktu dekat. Hal ini memicu risiko perlambatan aktivitas perekonomian akibat tekanan suku bunga tinggi yang berkepanjangan (higher for longer). 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Jan-21Apr-21Jul-21Okt-21Jan-22Apr-22Jul-22Okt-22Jan-23Apr-23Jul-23Okt-23Jan-24Apr-24 45,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 59,0 61,0 Jan-21Mar-21Mei-21Jul-21Sep-21Nov-21Jan-22Mar-22Mei-22Jul-22Sep-22Nov-22Jan-23Mar-23Mei-23Jul-23Sep-23Nov-23Jan-24Mar-24 Manufacturing Services 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 Jan-20Mar-20Mei-20Jul-20Sep-20Nov-20Jan-21Mar-21Mei-21Jul-21Sep-21Nov-21Jan-22Mar-22Mei-22Jul-22Sep-22Nov-22Jan-23Mar-23Mei-23Jul-23Sep-23Nov-23Jan-24Mar-24 Indeks Harga Logam (2010=100) Batu Bara (US$/mt) Minyak Mentah - Brent (US$/bbl) Gandum (US$/mt) CPO (US$/mt) - RHS 3 Gambar 1.5 Inflasi Beberapa Negara Sumber: Bloomberg, April 2024. Gambar 1.6 Suku Bunga Beberapa Bank Sentral Sumber: Bloomberg, April 2024. 1.2 Evaluasi Pembangunan Tahun 2023 1.2.1 Evaluasi RKP Tahun 2023 Kebijakan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 diarahkan untuk mewujudkan “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kinerja pencapaian yang positif telah terlihat pada peningkatan kualitas pembangunan manusia, namun demikian perlu dibarengi dengan upaya akseleratif dalam mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai target yang diharapkan pada tahun
2024.Gambaran pencapaian indikator sasaran pembangunan pada tahun 2023 seperti pada Gambar 1.7. Gambar 1.7 Pencapaian Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2023 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024. 0,0 4,0 8,0 12,0 Mar 21Jun 21Sep 21Des 21Mar 22Jun 22Sep 22Des 22Mar 23Jun 23Sep 23Des 23Mar 24 Amerika Serikat Inggris Kawasan Eropa -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Jan 21Apr 21Jul 21Okt 21Jan 22Apr 22Jul 22Okt 22Jan 23Apr 23Jul 23Okt 23Jan 24Apr 24 The Fed Bank of England European Central Bank 4 Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan tentunya dipengaruhi oleh kinerja berbagai program, kegiatan, dan proyek pembangunan terkait pembangunan ekonomi, kewilayahan, sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan hidup, dan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Pembangunan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan menunjukkan perbaikan positif, di antaranya (1) skor pola pangan harapan dari 87,20 pada tahun 2021 menjadi 94,10 pada tahun 2023; (2) nilai devisa pariwisata dari US$0,55 miliar pada tahun 2021 menjadi US$14,63 miliar pada tahun 2023; serta (3) rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto dari 9,12 persen pada tahun 2021 menjadi 10,32 persen pada tahun 2023. Sementara itu, pencapaian indikator yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain (1) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional; (2) rasio kewirausahaan nasional; (3) pertumbuhan produk domestik bruto pertanian; (4) pertumbuhan dan kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan; (5) kontribusi produk domestik bruto pariwisata; (6) pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto); (7) pertumbuhan ekspor industri pengolahan; serta (8) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, termasuk di dalamnya revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, menunjukkan keberhasilan pada beberapa indikator pembangunan yang mengalami perbaikan positif seperti (1) proporsi penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial dari 86,96 persen pada tahun 2021 menjadi 95,75 persen pada tahun 2023; (2) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi dari 40,39 persen pada tahun 2021 menjadi 62,13 persen pada tahun 2023; (3) persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif dari 35,83 persen tahun 2021 menjadi 41,31 persen tahun 2023; (4) Indeks Pembangunan Keluarga dari 54,01 pada tahun 2021 menjadi 61,43 pada tahun 2023; dan (5) Indeks Kerukunan Umat Beragama dari 72,39 pada tahun 2021 menjadi 76,02 pada tahun 2023. Mendorong Upaya Percepatan Penurunan Stunting Pencapaian pembangunan kesehatan terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya ditunjukkan dengan menurunnya prevalensi stunting pada balita dari 27,67 persen pada tahun 2019 menjadi 21,50 persen pada tahun 2023. Salah satu kabupaten dengan tingkat penurunan stunting terbaik pada tahun 2022 adalah Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan penurunan sebesar 23,60 persen. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi antar-stakeholders di wilayah melalui pemanfaatan dana alokasi khusus, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dana Corporate Social Responsibility, serta kerja sama lintas sektor dengan Tentara Nasional Indonesia–Kepolisian Republik Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, Bank Sumut, sekolah, media, hingga komunitas masyarakat (keagamaan) dalam penyuluhan penurunan stunting. Upaya percepatan penurunan stunting terus dilakukan melalui (1) pendampingan setiap keluarga pada 1.000 hari pertama kehidupan; (2) pemenuhan alat ukur terstandar dan pelatihan rutin kepada kader; (3) penguatan layanan tata kelola gizi buruk; (4) penguatan kesiapsiagaan sistem kesehatan dan sistem pangan dalam ketahanan terhadap bencana, seperti pandemi Coronavirus Disease 2019;

(5)perluasan cakupan pemberian makanan tambahan ibu hamil kekurangan energi kronis dan balita kurus; (6) suplementasi tablet tambah darah; (7) imunisasi dasar lengkap; serta (8) penyediaan akses air minum perpipaan dan sanitasi yang aman. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi yang menyebabkan stagnasi penurunan stunting. Tantangan tersebut antara lain masih belum optimalnya sinergi intervensi antar- stakeholders, masih rendahnya tingkat kesadaran pentingnya intervensi gizi spesifik, serta belum adanya satu data sasaran prioritas dalam pendampingan keluarga di tingkat lapangan. 27,67 24,37 21,60 21,50 Baseline 2019 2021 2022 2023 5 Pencapaian indikator yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain (1) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah; (2) prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita; (3) insidensi tuberkulosis; (4) jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta; (5) nilai rata-rata hasil program for international student assessment: membaca, matematika, dan sains; (6) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas; (7) harapan lama sekolah; (8) Indeks Perlindungan Anak; (9) Indeks Pembangunan Pemuda; (10) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas; (11) Indeks Revolusi Mental; (12) Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila; (13) Indeks Pembangunan Kebudayaan; (14) Indeks Pembangunan Masyarakat; dan (15) nilai budaya literasi. Pembangunan kewilayahan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan menunjukkan perbaikan positif pada capaian Indeks Pembangunan Manusia Kawasan Barat Indonesia dari 69,90-81,11 pada tahun 2021 menjadi 71,15-82,46 pada tahun 2023. Pencapaian indikator yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain (1) laju pertumbuhan produk domestik regional bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan persentase penduduk miskin Kawasan Timur Indonesia; serta (2) produk domestik regional bruto dan persentase penduduk miskin Kawasan Barat Indonesia. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar menunjukkan keberhasilan pada beberapa indikator pembangunan yang mengalami perbaikan positif, seperti (1) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) dari 25,00 persen pada tahun 2021 menjadi 30,00 persen pada tahun 2023; dan (2) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik dari 1.123 kWh/kapita pada tahun 2021 menjadi 1.337 kWh/kapita pada tahun 2023. Pencapaian indikator yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain (1) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau; (2) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010; (3) persentase pemenuhan kebutuhan air baku; (4) waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau; (5) persentase capaian on time performance transportasi udara; (6) persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan; (7) rasio elektrifikasi; serta (8) persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G). Pembangunan lingkungan hidup, termasuk ketahanan bencana dan iklim menunjukkan keberhasilan pada beberapa indikator pembangunan yang mengalami perbaikan positif seperti
(1)Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 71,45 pada tahun 2021 menjadi 72,54 pada tahun 2023; dan (2) persentase penurunan emisi gas rumah kaca dari 27,07 persen pada tahun 2021 menjadi 27,82 persen pada tahun 2022. Pencapaian indikator yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain penurunan potensi kehilangan produk domestik bruto akibat dampak bencana dan iklim terhadap total produk domestik bruto. Pembangunan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan termasuk transformasi pelayanan publik menunjukkan keberhasilan pada indikator pembangunan yang mengalami perbaikan positif, yaitu (1) Indeks Demokrasi Indonesia dari 78,12 pada tahun 2021 menjadi 80,41 pada tahun 2022; dan (2) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah dari 77,23 persen pada tahun 2021 menjadi 85,50 persen pada tahun 2023. Perbaikan positif yang telah dicapai pada tahun 2023 masih dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan, yang membutuhkan tindak lanjut dan penanganan pada pelaksanaan tahun berikutnya. Adapun tantangan yang masih dihadapi, di antaranya (1) konflik global yang memengaruhi rantai pasok global dan stabilitas perekonomian nasional; (2) belum optimalnya pelayanan dasar di wilayah timur dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia, terutama pada bidang kesehatan, pendidikan, serta teknologi informasi dan komunikasi; (3) adanya isu perubahan iklim yang berdampak pada kelestarian lingkungan serta ketahanan pangan; (4) terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya produktivitas dan kurang terdistribusinya sumber daya manusia terampil; serta (5) rendahnya kapasitas teknologi dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan. Dengan demikian, Pemerintah perlu menitikberatkan pada upaya menjawab tantangan sekaligus menentukan langkah perbaikan pada pencapaian pembangunan yang masih memerlukan perhatian atau belum dapat memenuhi target yang diharapkan. 6 1.2.2 Evaluasi Pembangunan Daerah Evaluasi Pembangunan Daerah merupakan evaluasi tahunan yang bertujuan untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah, serta menganalisis permasalahan dan faktor pendukung dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi lesson learned bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah selanjutnya. Salah satu fokus evaluasi pembangunan daerah, yaitu evaluasi kinerja pembangunan daerah berdasarkan pencapaian indikator makro yang terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan Indeks Pembangunan Manusia di level provinsi terhadap sasaran pembangunan nasional. Tabel 1.1 Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 Provinsi Ketercapaian terhadap Target RKP Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 LPE TK TPT LPE TK TPT RG IPM Aceh Sumatra Utara Sumatra Barat Riau Jambi Sumatra Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo 7 Provinsi Ketercapaian terhadap Target RKP Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 LPE TK TPT LPE TK TPT RG IPM Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Sumber: Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2023 Keterangan Ketercapaian Target RKP: Capaian <60% dari target Capaian antara ≥60% dan <90% dari target Capaian ≥90% dari target Keterangan Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022: Capaian < 0 0 ≤ Capaian < 0,5 x Positif Range Capaian ≥ 0,5 x Positif Range LPE: Pertumbuhan Ekonomi TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka IPM: Indeks Pembangunan Manusia TK: Tingkat Kemiskinan RG: Rasio Gini Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2023 pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa target sasaran makro setiap provinsi cenderung belum tercapai terutama untuk indikator pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Selain itu, dari realisasi terlihat banyak daerah yang mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 ke 2023. Kemudian, capaian kinerja untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Papua, serta capaian kinerja untuk tingkat kemiskinan Provinsi Bali masih perlu dioptimalkan. Perekonomian Bali-Nusa Tenggara yang memiliki komoditas unggulan tembaga tertahan akibat normalisasi harga komoditas tembaga dengan tumbuh 4,0 persen pada tahun 2023. Walaupun begitu, perekonomian Bali–Nusa Tenggara tetap tumbuh tinggi ditopang oleh Provinsi Bali yang tumbuh 5,7 persen sejalan dengan pemulihan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara yang meningkatkan kinerja pariwisata. Namun, tingkat kemiskinan Bali pada Maret 2023 sebesar 4,25 persen, belum kembali seperti sebelum pandemi Coronavirus Disease 2019 walaupun capaiannya membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023 sebesar 1,80 persen, melambat dibandingkan tahun 2022 (6,95 persen) dan belum mencapai target RKP Tahun 2023. Perlambatan tersebut disebabkan oleh kontraksi di sektor pertambangan akibat keterlambatan perolehan izin ekspor konsentrat tembaga pada triwulan II-2023. Perekonomian Wilayah Papua yang memiliki komoditas unggulan tembaga dan emas tetap tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan harga emas global. Pada tahun 2023, Wilayah Papua tumbuh 4,9 persen. Wilayah Papua didorong oleh produksi tembaga dan emas di Provinsi Papua Tengah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada tahun 2023 sebesar 4,2 persen, melambat dibandingkan tahun 2022 (8,97 persen). Perlambatan tersebut disebabkan oleh force majeure yang dihadapi sektor utama Papua, yaitu pertambangan. 8 Peran Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Penghargaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu instrumen evaluasi pembangunan daerah mampu mengungkap kapasitas Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan mengeksekusi program unggulan dan program inovasi. Program unggulan yang dapat memberi dampak signifikan terhadap kemajuan daerah dan peningkatan pelayanan publik tidak lepas dari peran kepala daerah dalam membangun sistem perencanaan inovatif yang memadukan kegiatan lintas Organisasi Perangkat Daerah, disertai indikator yang terukur secara konsisten dan berkala, pemantauan yang didukung dengan Information Technology dan dashboard, menggerakkan keterlibatan kelembagaan nonpemerintah, sektor usaha, dan penggerak masyarakat hingga tingkat desa. Dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan, Jawa Barat sebagai salah satu daerah dengan rekam jejak pembangunan daerah yang baik memperoleh kebermanfaatan dari program inovasi yang telah dilaksanakan. Pada Gambar 1.9, pelaksanaan program inovasi Gerbang Desa (Gerakan Membangun Desa) terbukti berdampak pada penurunan tingkat persentase penduduk miskin di Jawa Barat dari tahun 2021 sebesar 8,4 persen menjadi 7,6 persen pada tahun 2023, di bawah angka rata-rata nasional sebesar 9,36 persen. Hal ini sejalan dengan terentaskannya Desa Tertinggal menjadi 0 desa dan kenaikan kelas menjadi desa mandiri sebanyak 1.820 desa. Semangat ketahanan pangan yang dibawakan oleh Provinsi Sumatra Selatan pada penghargaan pembangunan daerah 2023 yang mengusung inovasi gerakan Sumatra Selatan mandiri Pangan berdampak pada peningkatan pola konsumsi masyarakat melalui pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, dan oleh Jawa Barat yang mengusung inovasi petani milenial yang berdampak pada ketersediaan pangan dan peningkatan aktivitas sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, sehingga meningkatkan serapan tenaga kerja yang tergabung dalam kelompok petani milenial. Berbagai kreativitas daerah yang ditunjukkan melalui program inovasi dan program unggulan daerah harus terus didorong untuk membangun sistem akuntabilitas daerah, agar mampu mendeliver kebijakan-kebijakan strategis nasional. Gambar 1.8 Kontribusi Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022 – 2023 Sumber: Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2023 Keterangan: Berkontribusi Negatif Berkontribusi Positif Gambar 1.9 Kontribusi Capaian Tingkat Kemiskinan Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022 – 2023 Sumber: Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2023 Keterangan: Berkontribusi Negatif Berkontribusi Positif NTB PAPUA SULTENG MALUT KALTENG KALBAR SULSEL JAMBI JABAR KALTARA JATIM RIAU JATENG DKI KALSEL BANTEN SULTRA SUMSEL DIY BENGKULU BABEL ACEH SULUT MALUKU KEPRI SUMBAR LAMPUNG SUMUT GORONTALO NTT BALI KALTIM SULBAR PABAR 0,2% 0,6% 0,9% 1,0% 2,4% 2,5% 2,6% 4,3% 4,4% 8,1% 16,2% 27,4% 29,5% 22,6% 20,9% 14,3% 10,8% 10,1% 2,7% 2,5% 2,1% 2,% 1,8% 1,7% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,% 0,8% 0,7% 0,4% 0,2% 0,1% Laju Pertumbuhan Ekonomi 12,1% 9,9% 5,8% 5,5% 5,3% 4,6% 4,6% 4,4% 4,2% 4,2% 4,1% 3,8% 3,8% 3,6% 3,5% 2,7% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 1,8% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 0,9% PABAR PAPUA DIY SULBAR KALTARA JABAR GORONTALO KEPRI LAMPUNG KALTIM KALSEL ACEH BENGKULU BALI NTT JATENG SUMUT SUMSEL DKI RIAU JATIM JAMBI KALTENG KALBAR BABEL SUMBAR BANTEN NTB SULSEL SULUT MALUT SULTENG SULTRA MALUKU 4,5% 6,1% 6,1% 13,6% 16,7% 24,2% 28,8% Tingkat Kemiskinan 9 Selain analisis ketercapaian, dilakukan juga evaluasi kontribusi capaian makro provinsi terhadap perubahan capaian nasional pada tahun 2022–2023. Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Barat merupakan dua daerah yang berkontribusi tertinggi terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat didorong oleh pertumbuhan lapangan usaha jasa keuangan dan industri pengolahan serta pertumbuhan ekspor luar negeri yang terakselerasi terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor nonmigas terutama Liquefied Natural Gas. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat didorong oleh peningkatan kinerja pada Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi serta akselerasi pertumbuhan sektor pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi yang menjadi penopang utama peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta adanya upaya dari daerah untuk mendorong hilirisasi kegiatan usaha primer dan pengembangan industri, seperti kawasan industri/kawasan ekonomi khusus skala besar di Belang-Belang, Kecamatan Kalukku. Namun demikian, tiga provinsi yang cukup signifikan menyumbang perlambatan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu Nusa Tenggara Barat (22,6 persen), Papua (20,9 persen), dan Sulawesi Tengah (14,3 persen). Perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Sulawesi Tengah disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan lapangan usaha utama, seperti pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan. Provinsi Papua Barat juga merupakan daerah dengan kontribusi tertinggi dalam mendorong penurunan tingkat kemiskinan nasional. Penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat diindikasikan adanya dampak dari pertumbuhan lapangan usaha jasa keuangan dan industri pengolahan sehingga terjadi peningkatan kesempatan masyarakat untuk bekerja dan memperoleh penghasilan. Namun demikian, tingkat kemiskinan Papua Barat merupakan yang tertinggi kedua secara nasional dan penduduk miskinnya didominasi di perdesaan. Di sisi lain, tiga provinsi yang cukup signifikan menghambat penurunan tingkat kemiskinan nasional tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu Maluku (28,8 persen), Sulawesi Tenggara (24,2 persen), dan Sulawesi Tengah (16,7 persen). Pada tiga provinsi tersebut terdapat kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Gambar 1.10 Kontribusi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022–2023 Sumber: Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2023 Keterangan: Berkontribusi Negatif Berkontribusi Positif Gambar 1.11 Kontribusi Capaian Rasio Gini Provinsi terhadap Perubahan Capaian Nasional Tahun 2022–2023 Sumber: Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2023 Keterangan: Berkontribusi Negatif Berkontribusi Positif 39,2% 15,% 12,3% 9,8% 4,9% 3,8% 3,3% 2,2% 2,1% 2,% 1,7% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,% 0,% JABAR JATIM BANTEN BALI KEPRI DKI SUMSEL NTT DIY RIAU KALSEL JATENG SULTRA SULSEL MALUKU KALTIM KALTENG SULTENG JAMBI SULUT BABEL BENGKULU KALTARA SUMBAR ACEH SULBAR LAMPUNG SUMUT NTB GORONTALO PABAR MALUT KALBAR PAPUA 0,1% 6,9% 10,4% 11,9% 12,3% 27,9% 30,6% 13,5% 12,2% 11,5% 10,1% 9,5% 8,1% 6,8% 6,8% 6,1% 6,1% 4,7% 4,1% 0,7% SULBAR MALUKU SUMUT NTT PABAR SUMBAR BABEL DIY BANTEN MALUT PAPUA GORONTALO SULTENG BALI RIAU NTB JATENG KALSEL ACEH KALTIM SULTRA KALTARA JAMBI SUMSEL KALTENG KALBAR LAMPUNG SULUT SULSEL JABAR KEPRI BENGKULU DKI JATIM 0,% 0,5% 0,5% 1,6% 2,2% 2,7% 2,7% 2,7% 3,8% 4,3% 4,3% 4,3% 5,4% 5,9% 5,9% 6,5% 7,% 8,1% 9,7% 10,2% 11,8% Rasio GiniTingkat Pengangguran Terbuka 10 Untuk penurunan tingkat pengangguran terbuka nasional, Provinsi Jawa Barat merupakan kontributor tertinggi (39,2 persen). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang positif pada tahun 2023 berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 tumbuh positif tecermin dari penurunan jumlah pengangguran yang cukup signifikan dan peningkatan ketersediaan lapangan kerja di sektor informal khususnya pada sektor penyedia akomodasi makan dan minum, transportasi dan pergudangan, serta konstruksi. Namun demikian, terdapat dua provinsi yang cukup signifikan menghambat penurunan tingkat pengangguran terbuka nasional tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu Papua (30,6 persen) dan Kalimantan Barat (27,9 persen). Sulawesi Barat menjadi daerah yang paling tinggi berkontribusi pada penurunan rasio gini nasional. Penurunan rasio gini didukung oleh beberapa upaya, seperti penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan lapangan usaha melalui peningkatan investasi, peningkatan skala usaha petani dan nelayan, serta pemerataan akses dan kesempatan kerja. Sebaliknya, tiga provinsi yang cukup signifikan menyumbang peningkatan rasio gini nasional pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu Jawa Timur (11,8 persen), DKI Jakarta (10,2 persen), dan Bengkulu (9,7 persen). Untuk itu, diperlukan intervensi yang lebih akurat dan efektif untuk mengoptimalkan capaian indikator makro di provinsi-provinsi tersebut. 1.3 Prakiraan Tahun 2024 Tabel 1.2 Capaian dan Prakiraan Sasaran Pembangunan dan Ekonomi Makro Tahun 2024 No Indikator Capaian Outlook 2024 2020 2021 2022 2023 Sasaran Pembangunan 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) -2,07 3,70 5,31 5,05 5,20 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7,07 6,49 5,86 5,32 5,0–5,7 3 Rasio Gini 0,385 0,381 0,381 0,388 0,381– 0,384 4 Tingkat Kemiskinan (%) 10,19 9,71 9,57 9,36 8,5–9,0 5 Indeks Pembangunan Manusia 72,81 73,16 73,77 74,39 75,09 6 Penurunan Emisi GRK (%) 24,46 27,07 27,82 27,02 b) 27,27 Indikator Pembangunan 7 Nilai Tukar Petani (NTP) 101,65 104,64 107,33 112,46 105–108 8 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 100,22 104,69 106,45 105,40 107–110 Indikator Ekonomi Makro 9 Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, yoy): Akhir Periode 1,68 1,87 5,51 2,61 2,7 a) 10 Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 14.543 14.296 14.847 15.235 15.200- 15.700 a) 11 Cadangan Devisa (US$ miliar) 135,9 144,9 137,2 146,4 147,0 11 No Indikator Capaian Outlook 2024 2020 2021 2022 2023 12 Cadangan Devisa (dalam bulan impor) 10,2 8,0 6,0 6,5 6,3 13 Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) -0,4 0,3 1,0 -0,1 -0,5 14 Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%) 19,87 19,24 18,34 18,67 18,75 15 Kontribusi PDB Pariwisata (%) 2,24 2,30 3,60 4,10 b) 4,50 16 Nilai Devisa Pariwisata (miliar US$) 3,60 0,55 7,04 14,63 17,64 17 Penerimaan Perpajakan (% PDB) 8,33 9,12 10,39 10,32 10,12 c) 18 Keseimbangan Primer (% PDB) -4,11 -2,54 -0,38 0,42 -0,11 c) 19 Surplus/Defisit APBN (% PDB) -6,14 -4,57 -2,35 -1,66 -2,29 c) 20 Stok Utang Pemerintah (% PDB) 39,39 40,73 39,70 38,98 38,26 c) 21 Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) -4,96 3,80 3,87 4,40 5,26 22 Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) 826,33 901,02 1.207,20 1.418,87 1.450- 1.650 23 Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp) 272,93 325,43 497,71 596,27 662,7- 731,1 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024 Keterangan: a) Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro tanggal 7 Februari 2024; b) Angka Target pada Perpres RKP Tahun 2024; dan c) Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
(1)Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif. Selanjutnya, produk domestik bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 2,82 persen, menjadi US$4.919,73 atau setara dengan Rp74,96 juta di tahun 2023. Dengan realisasi ini, Gross National Income per kapita Indonesia tahun 2023 diprakirakan sebesar US$4.750 mempertahankan predikat kategori upper-middle income country yang dicapai di tahun 2022. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,82 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga tahun 2023 tumbuh mencapai 9,83 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistik kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi ini. Kedua komponen konsumsi tersebut menghasilkan realisasi pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 4,93 persen di tahun 2023. 12 Pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto/investasi tumbuh sebesar 4,40 persen secara keseluruhan tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto terutama didorong oleh investasi pada pembangunan perumahan, serta infrastruktur jalan tol dan bendungan. Secara keseluruhan, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto tersebut didukung terutama oleh komponen bangunan, diikuti kendaraan, serta mesin dan perlengkapan. Konsumsi pemerintah tumbuh positif di tahun 2023 sebesar 2,95 persen, setelah mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Realisasi ini didukung oleh pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif di tahun 2023. Ekspor barang dan jasa mencatatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 21,75 persen di tahun 2023. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa di tahun 2023 mengalami perlambatan, yaitu sebesar 1,32 persen utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas. Namun demikian, neraca perdagangan barang masih mengalami surplus sebesar US$36,93 miliar di tahun 2023 yang didorong oleh peningkatan surplus neraca barang nonmigas. Bahan bakar mineral serta lemak dan minyak hewani/nabati masih menjadi komoditas utama dengan nilai ekspor tertinggi. Berdasarkan subkomponen, ekspor barang terkontraksi dipengaruhi oleh adanya penurunan harga 10 besar ekspor komoditas berdasarkan Harmonized System Code selain komoditas nikel. Sementara itu, subkomponen ekspor jasa tumbuh tinggi didukung oleh peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan devisa masuk dari luar negeri. Sementara itu, kinerja impor di tahun 2023 mencatatkan kontraksi sebesar 1,65 persen. Dari sisi komponen impor, subkomponen impor barang nonmigas terkontraksi, sementara impor barang migas dan impor jasa tumbuh positif. Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan realisasi pertumbuhan positif di tahun

2023.Beberapa sektor mampu tumbuh mencapai dua digit, di antaranya sektor transportasi dan pergudangan, jasa lainnya, dan penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing sebesar 13,96; 10,52; dan 10,01 persen. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makanan dan min sejalan dengan sektor transportasi, mengingat faktor tingginya mobilitas masyarakat, peningkatan kinerja sektor pariwisata, serta persiapan pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan kedua sektor tersebut. Kinerja sektor pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan peningkatan signifikan. Sektor pariwisata mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 4,1 persen di tahun 2023 serta diikuti oleh penerimaan sektor pariwisata (nilai devisa pariwisata) sebesar US$14,63 miliar. Capaian ini utamanya didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia, seperti rangkaian acara konferensi tingkat tinggi ke-43 Association of South East Asia Nations, Moto Grand Prix Mandalika, World Superbike Mandalika, Federation Internationale de Basketball World Cup 2023, Aquabike Jet Ski World Championship 2023, konser musik dengan musisi nasional dan internasional, pemulihan ekonomi di negara asal wisatawan, pembukaan jalur penerbangan langsung ke Indonesia seperti dari Tiongkok dan India, serta pengaturan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks dan normalisasi harga komoditas dunia, industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 4,64 persen di tahun 2023. Kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto di tahun 2023 pun menunjukkan gejala rebound walaupun masih sangat terbatas, yakni mencapai 18,67 persen atau naik 0,33 persen dibandingkan tahun 2022 (18,34 persen). Capaian ini utamanya didorong oleh keberlanjutan program hilirisasi yang mengakibatkan beberapa subsektor secara konsisten mencatatkan pertumbuhan dua digit di sepanjang tahun 2023, yakni subsektor industri logam dasar 14,17 persen serta industri barang logam, komputer barang elektronik, optik, dan peralatan listrik 13,67 persen. Subsektor lain yang mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi adalah industri alat angkutan 7,63 persen yang didorong oleh peningkatan permintaan sepeda motor di dalam negeri. 13 Pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 4,91 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Aktivitas konstruksi secara keseluruhan meningkat, tecermin dari realisasi pertumbuhan konsumsi semen domestik dan meningkatnya penanaman modal asing dan dalam negeri. Sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 4,85 persen, sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik pada subkomponen perdagangan besar dan eceran, serta peningkatan penjualan sepeda motor pada subkomponen perdagangan mobil dan sepeda motor. Pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2023 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diprakirakan tumbuh sebesar 5,20 persen. Konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga diprakirakan tumbuh sebesar 5,02 persen didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat dan pelaksanaan pemilihan umum (presiden dan legislatif pada Februari serta kepala daerah pada November). Inflasi domestik diprakirakan semakin terkendali pada sasaran 1,5–3,5 persen, mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, program percepatan penyelesaian infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto yang diprakirakan mencapai 5,26 persen. Kinerja ekspor dan impor juga diprakirakan tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya dengan prakiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,01 dan 4,39 persen, seiring dengan pemulihan perdagangan barang global dan berlanjutnya pemulihan perdagangan jasa pascapandemi. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, industri pengolahan diprakirakan tumbuh sebesar 4,93 persen, atau setara dengan kontribusi produk domestik bruto industri pengolahan yang mencapai 18,75 persen dari total produk domestik bruto nasional. Peningkatan kinerja industri pengolahan di tahun 2024 ini utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral terutama di wilayah timur Indonesia, peningkatan konsumsi dalam negeri seiring pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang mendorong permintaan pada beberapa subsektor industri, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0 pada 7 (tujuh) subsektor prioritas, penerapan standardisasi, dan industri hijau. Peningkatan produktivitas sektor pariwisata akan meningkat signifikan sejalan dengan pemulihan perjalanan. Kontribusi produk domestik bruto pariwisata diproyeksikan akan meningkat sebesar 4,5 persen di tahun 2024, didukung oleh pelaksanaan event dan meeting, incentive, convention, and exhibition (berskala internasional, event olahraga, beserta pelaksanaan festival pariwisata dan ekonomi kreatif nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pintu masuk utama dan jumlah penerbangan juga menjadi faktor meningkatnya kunjungan wisatawan. Hasil pembangunan dan perbaikan kualitas amenitas dan atraksi di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga dapat meningkatkan devisa pariwisata.

(2)Tingkat Pengangguran Terbuka Agenda transformasi ekonomi berdampak positif pada pencapaian tingkat pengangguran terbuka. Pada Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,54 persen dari 5,86 persen di tahun 2022 menjadi 5,32 persen. Pada tahun 2023, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta cukup besar, yaitu mencapai 4,55 juta, tertinggi sejak tahun

2018.Jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 2,12 juta orang. Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 14 Pada tahun 2024, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka diprakirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,0-5,7 persen. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah melakukan program perlindungan pekerja dan peningkatan keahlian antara lain melalui pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pelatihan vokasi, dan Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja akan meneruskan skema awal yang dimulai sejak tahun 2023, yaitu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan vokasi.

(3)Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 9,36 persen dari 9,57 persen di September 2022. Penurunan kemiskinan dalam satu semester ini dikarenakan beberapa faktor baik dari stabilitas makro maupun program-program afirmasi. Selain penurunan inflasi periode Maret 2022-Maret 2023 dan konsumsi rumah tangga yang meningkat pada triwulan I-2023, penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan sembako juga sudah melebihi 85 persen di triwulan I-2023. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,5–7,5 persen dalam RKP Tahun 2024, namun dengan mempertimbangkan perkembangan saat ini, pemerintah memprakirakan angka kemiskinan tahun 2024 masih berada di kisaran 8,5–9,0 persen. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sehingga upaya penurunan kemiskinan yang dilakukan pemerintah memerlukan pendekatan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Sebagian dari reformasi sistem perlindungan sosial sudah dilakukan, yaitu melalui pelaksanaan registrasi sosial ekonomi dengan pemanfaatan telah dilakukan di 161 kabupaten/kota. Hal ini untuk menjamin perencanaan dan penganggaran program, khususnya untuk pengurangan kemiskinan dilakukan berdasarkan data yang akurat. Beberapa hal lainnya masih terus dilanjutkan, antara lain (1) penyiapan regulasi berupa Instruksi Presiden Registrasi Sosial Ekonomi untuk mengatur pemanfaatan dan pemutakhiran data secara berkala; (2) perluasan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk implementasi skema perlindungan sosial adaptif; (3) finalisasi instrumen graduasi program bantuan sosial dan komplementaritas program melalui pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dilakukan lintas sektor; (4) peningkatan standar pelayanan minimum khususnya di bidang sosial; dan (5) penjangkauan aktif terhadap kelompok miskin dan rentan, seperti anak telantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan korban bencana yang memerlukan bantuan dan layanan pemerintah.
(4)Rasio Gini Angka rasio gini cukup terkendali karena pemerintah memberikan banyak bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara masyarakat berpenghasilan tinggi tertahan pertumbuhannya akibat dari lesunya perekonomian. Namun setelah pandemi berakhir dan ekonomi mulai tumbuh, masyarakat berpenghasilan tinggi mulai merasakan dampak positif dari pulihnya ekonomi sehingga pengeluaran penduduk tersebut mengalami kenaikan. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah terlambat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi setelah pandemi sehingga pengeluaran mereka relatif tidak bertumbuh. Hal tersebut mengakibatkan rasio gini mengalami kenaikan setelah pandemi berakhir. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2024, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diprediksi terus membaik setelah pandemi berakhir. Kemudian, dampak dari perbaikan kondisi perekonomian Indonesia dirasakan secara berbeda oleh kedua kelompok masyarakat tersebut, sehingga ketimpangan antarkedua kelompok masyarakat tersebut tetap lebar. Akan tetapi, angka rasio gini di tahun 2024 diprediksi akan lebih baik dibandingkan dengan angka rasio gini di Maret 2023. Menurut penghitungan proyeksi, angka rasio gini tahun 2024 akan berada pada angka 0,381–0,384. 15
(5)Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 0,62 poin dari nilai 73,77 pada tahun 2022 menjadi 74,39 di tahun 2023. Capaian ini disumbangkan khususnya pada aspek standar hidup layak dan pengetahuan yang ditunjang oleh akselerasi ekonomi pascapandemi Coronavirus Disease 2019. Pada tahun 2024, diperkirakan kinerja pelayanan kesehatan dan aktivitas pembelajaran akan meningkat sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bidang kesehatan dan pendidikan. Pemanfaatan teknologi yang menunjang kedua pelayanan dasar tersebut perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka perluasan akses dan perbaikan kualitas layanan yang berdampak pada peningkatan capaian indikator pembangunan ke depannya.
(6)Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Aktivitas perekonomian di tahun 2024 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan upaya perwujudan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Untuk itu, pemerintah terus akan memperkuat upaya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melalui implementasi ekonomi hijau yang menempatkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai tulang punggung. Kedua kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas ekonomi ke lingkungan, termasuk menekan laju peningkatan konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer. Hingga tahun 2022, Indonesia telah berhasil mencapai 27,82 persen potensi penurunan emisi gas rumah kaca dari target tahun 2022 sebesar 26,87 persen. Penurunan emisi gas rumah kaca tersebut dicapai melalui implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon pada lima sektor utama yakni pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, pengembangan industri hijau, penanganan limbah, serta rendah karbon pesisir dan laut. Selain itu, kebijakan ekonomi sirkular diterapkan untuk mendukung pencapaian ketercapaian pembangunan rendah karbon di Indonesia. Pada tahun 2023, diperkirakan potensi penurunan emisi gas rumah kaca akan terus meningkat dengan adanya percepatan transisi energi yang lebih luas dan penguatan implementasi pembangunan rendah karbon pada tingkat daerah (provinsi). Dengan demikian, capaian tersebut menunjukkan Indonesia masih on-track dalam mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yakni sebesar 27,27 persen di tahun 2024. Gambar 1.12 Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif) Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.
(7)Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani dari tahun 2021-Maret 2024 mengalami tren peningkatan yang signifikan, dengan angka akhir 119,55 (Gambar 1.13). Pada tahun 2023, subsektor tanaman pangan dan subsektor hortikultura memberikan kontribusi paling besar dalam peningkatan angka Nilai Tukar Petani, sementara subsektor perkebunan mengalami penurunan. Peningkatan permintaan terhadap komoditas subsektor tanaman pangan dan subsektor hortikultura menyebabkan lonjakan Nilai Tukar Petani pada kedua subsektor tersebut. Walaupun mengalami penurunan, subsektor perkebunan masih memiliki kontribusi volume paling besar -26,46 -27,07 -27,82 -27,02 -27,27 2020 2021 2022 2023 2024 Persen 16 dalam capaian Nilai Tukar Petani hingga bulan Maret 2024. El Nino yang terjadi di sepanjang tahun 2023 menyebabkan penurunan produksi pada sejumlah komoditas pertanian. Meskipun demikian, Nilai Tukar Petani masih bertumbuh positif salah satunya karena peningkatan harga komoditas sehingga indeks yang diterima oleh petani lebih tinggi dibandingkan indeks yang dibayarkan petani. Subsektor perikanan dan subsektor peternakan menunjukkan penurunan di awal tahun 2024, namun subsektor lain menunjukkan peningkatan sehingga Nilai Tukar Petani secara umum tetap tumbuh positif. Berdasarkan perkembangan tersebut, di tahun 2024 Nilai Tukar Petani diprakirakan dapat melampaui target 105-108, dimana subsektor perkebunan diperkirakan masih menjadi kontributor utama dalam peningkatan Nilai Tukar Petani tersebut. Gambar 1.13 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Sumber: BPS (diolah), April 2024 (tahun dasar 2018=100).
(8)Nilai Tukar Nelayan Permintaan produk perikanan tangkap baik di pasar domestik maupun luar negeri, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi ikan, kelancaran arus distribusi produk perikanan, serta tingginya harga bahan bakar minyak mempengaruhi indeks nilai tukar nelayan. Pada tahun 2023, Nilai Tukar Nelayan mencapai 105,40 atau menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 106,45. Hal ini menunjukkan perlu adanya intervensi untuk mendorong perbaikan kesejahteraan nelayan dengan target Nilai Tukar Nelayan di akhir tahun 2024 senilai 107–110. Gambar 1.14 Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Sumber: BPS dan KKP, Februari 2024 (tahun dasar 2018=100). 103,26103,10103,29102,93103,39103,59103,48104,68105,68106,67107,18108,34108,67108,83109,29108,46105,41105,96104,25106,31106,82107,27107,81109,00109,84110,53110,85110,58110,20110,41110,64111,85114,14115,78116,73117,76118,27120,97119,37 103,26103,18103,22103,15103,20103,26103,29103,71103,71103,71104,30104,64 108,67108,75108,93108,81108,12107,76107,25107,13107,09107,11107,17107,33 109,84110,18110,41110,45110,40110,40110,44110,61111,01111,49111,97112,46 118,28119,63119,55 90 95 100 105 110 115 120 Jan 21Feb 21Mar 21Apr 21Mei 21Jun 21Jul 21Agu 21Sep 21Okt 21Nov 21Des 21Jan 22Feb 22Mar 22Apr 22Mei 22Jun 22Jul 22Agu 22Sep 22Okt 22Nov 22Des 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23Mei 23Jun 23Jul 23Agu 23Sep 23Okt 23Nov 23Des 23Jan 24Feb 24Mar 24 NTP NTP Kumulatif 102,83103,16102,76103,70104,80104,64104,89105,46105,60105,70105,90106,79107,22107,36106,65106,77107,46106,96107,10107,21105,24105,42104,96105,23105,87105,74105,58106,52106,38106,14106,03106,14105,64104,84103,52102,46101,74 104,69 106,45 105,41 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 Jan 21Feb 21Mar 21Apr 21Mei 21Jun 21Jul 21Agu 21Sep 21Okt 21Nov 21Des 21Jan 22Feb 22Mar 22Apr 22Mei 22Jun 22Jul 22Agu 22Sep 22Okt 22Nov 22Des 22Jan 23Feb 23Mar 23Apr 23Mei 23Jun 23Jul 23Agu 23Sep 23Okt 23Nov 23Des 23Jan 24 NTN NTN Kumulatif 17
(9)Neraca Pembayaran Neraca Pembayaran Indonesia di tahun 2023 mencatat kinerja yang baik. Kondisi ini tecermin dari surplus neraca keseluruhan sebesar US$6,3 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu US$4,0 miliar. Adapun kondisi cadangan devisa juga terus mengalami perkembangan signifikan mencapai US$146,4 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 serta 2021 dengan masing-masing capaian sebesar US$137,2 miliar dan US$144,9 miliar. Di sisi lain, neraca transaksi berjalan mengalami defisit rendah sebesar 0,1 persen dari produk domestik bruto. Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, neraca transaksi modal dan finansial masih mampu membukukan surplus US$8,7 miliar, berbalik arah dibandingkan tahun 2022 yang mengalami defisit US$9,2 miliar. Surplus neraca transaksi modal dan finansial utamanya dikontribusikan oleh surplus investasi langsung serta investasi portofolio yang masing-masing mencapai US$14,6 miliar dan US$2,3 miliar. Surplus tersebut juga mengindikasikan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang kondusif dan terus berkembang. Tabel 1.3 Capaian dan Outlook Neraca Pembayaran Indonesia 2020-2024 (US$ Miliar) Uraian 2020 2021 2022 2023 Outlook 2024 Transaksi Berjalan dalam persen PDB -4,4 -0,4 3,5 0,3 13,2 1,0 -1,6 -0,1 -7,5 -0,5 Barang 28,3 43,8 62,7 46,3 40,3 Jasa-Jasa -9,8 14,6 -20,0 -18,0 -17,4 Pendapatan Primer -28,9 -32,0 -35,3 -35,4 -36,2 Pendapatan Sekunder 5,9 6,3 5,8 5,4 5,5 Transaksi Modal dan Finansial 7,9 12,5 -9,2 8,7 8,8 Investasi Langsung 14,1 17,3 18,1 14,6 14,8 Investasi Portofolio 3,4 5,1 -11,6 2,3 2,4 Investasi Lainnya -9,6 -10,2 -15,6 -8,3 -8,5 Neraca Keseluruhan 2,6 13,5 4,0 6,3 0,6 Cadangan Devisa dalam bulan impor 135,9 10,2 144,9 8,0 137,2 6,0 146,4 6,5 147,0 6,3 Sumber: Bank Indonesia, proyeksi Bappenas per Maret 2024 Pada tahun 2024, Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan tetap menunjukkan kinerja yang tangguh dalam menjaga stabilitas eksternal Indonesia. Beberapa indikator ketangguhan tersebut sejalan dengan perbaikan perdagangan barang global dan perkuatan pertumbuhan ekspor nonkomoditas, produk manufaktur, dan jasa. Neraca Perdagangan Barang dijaga untuk tetap surplus sebesar US$40,3 miliar di tahun 2024. Sementara itu, defisit neraca jasa-jasa akan mengalami sedikit perbaikan menjadi US$17,4 miliar, ditopang oleh meningkatnya surplus neraca perjalanan karena semakin tingginya kunjungan wisatawan mancanegara. Selain itu, neraca pendapatan primer masih akan mengalami defisit sebesar US$36,2 miliar, selaras dengan imbal hasil investasi asing yang masih tinggi. Adapun neraca pendapatan sekunder sedikit mengalami kenaikan menjadi US$5,5 miliar didorong oleh penempatan pekerja migran Indonesia yang meningkat. Berikutnya, neraca transaksi modal dan finansial akan melanjutkan tren surplus di tahun 2024 menjadi US$8,8 miliar, ditopang oleh peningkatan kinerja investasi langsung dan investasi portofolio. Meningkatnya kinerja investasi langsung sebesar US$14,8 miliar dan investasi portofolio yang mencapai US$2,4 miliar, mencerminkan masih tingginya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah tahun politik. Pada akhir tahun 2024, neraca keseluruhan akan mencapai US$0,6 miliar disertai cadangan devisa sebesar US$147,0 miliar yang mampu untuk membiayai 6,3 bulan impor. 18
(10)Keuangan Negara Kinerja keuangan negara di tahun 2023 menunjukkan peran optimal. Instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara bekerja dengan baik dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal, terutama di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global akibat berbagai faktor termasuk tekanan suku bunga acuan yang tinggi (higher for longer). Peran anggaran pendapatan dan belanja negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal tecermin dari (a) keseimbangan primer yang kembali mencapai nilai positif sebesar 0,42 persen produk domestik bruto, setelah surplus terakhir di tahun 2011; (b) defisit anggaran pendapatan dan belanja negara mencapai 1,66 persen Produk Domestik Bruto, berada jauh di bawah batas atas defisit sebesar 3,0 persen Produk Domestik Bruto; serta (c) Stok Utang Pemerintah sebesar 38,98 persen Produk Domestik Bruto, menurun dibandingkan tahun 2022 dan terjaga di bawah batas utang maksimum sebesar 60 persen Produk Domestik Bruto. Realisasi pendapatan negara dan hibah di tahun 2023 mencapai Rp2.774,30 triliun (13,28 persen produk domestik bruto), tumbuh sebesar 5,25 persen dibanding realisasi tahun 2022. Dari sisi komponennya, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp2.155,42 triliun (10,32 persen produk domestik bruto), tumbuh sebesar 5,94 persen dibandingkan realisasi tahun

2022.Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak terealisasi sebesar Rp605,89 triliun (2,90 persen produk domestik bruto), tumbuh 1,73 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Kinerja positif pendapatan negara dan hibah di tahun 2023 sejalan dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut di tengah gejolak ekonomi global, disertai aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat yang masih tetap kuat di tengah moderasi harga komoditas dunia. Belanja negara mencapai Rp3.121,94 triliun (14,94 persen produk domestik bruto), menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 15,81 persen produk domestik bruto. Berdasarkan komponennya, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.240,65 triliun atau 10,72 persen produk domestik bruto serta transfer ke daerah terealisasi sebesar Rp881,30 triliun atau 4,22 persen produk domestik bruto, didorong oleh peningkatan alokasi dana bagi hasil dan peningkatan penyaluran dana alokasi khusus. Dari sisi ukuran dan kualitas belanja, realisasi tahun 2023 belum optimal dan perlu ditingkatkan ke depan. Gambar 1.15 Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara (% PDB) Gambar 1.16 Perkembangan Defisit Anggaran dan Keseimbangan Primer (% PDB) Sumber: Kementerian Keuangan, 2024 (diolah). Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 mencapai Rp347,64 triliun (1,66 persen produk domestik bruto), menurun signifikan dibandingkan target 2023 sebesar 2,84 persen produk domestik bruto dan realisasi tahun 2022 yaitu 2,35 persen produk domestik bruto. Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp359,51 triliun (1,72 persen produk domestik bruto), utamanya berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp406,96 triliun dan pembiayaan investasi sebesar negatif Rp90,14 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran tersebut, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp11,86 triliun, menurun signifikan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp130,56 triliun. 11,85 13,46 13,28 16,42 15,81 14,94 2021 2022 2023 Pendapatan Negara dan Hibah (Persen PDB) Belanja Negara (Persen PDB) -2,54 -0,38 0,42 -4,57 -2,35 -1,66 2021 2022 2023 Keseimbangan Primer (Persen PDB) Surplus/Defisit (Persen PDB) 19 Pada tahun 2024, kebijakan fiskal diarahkan konsolidatif, namun tetap fleksibel untuk memberi ruang yang memadai bagi pelaksanaan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada (a) peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi, (b) penyelesaian prioritas nasional, major project, dan janji Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, serta (c) pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara diarahkan mendukung pelaksanaan tema RKP Tahun 2024, yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2024 diprakirakan sebesar Rp2.802,29 triliun atau 12,27 persen Produk Domestik Bruto, menurun dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 13,28 persen Produk Domestik Bruto, terutama mempertimbangkan prakiraan harga komoditas yang melandai. Penerimaan Perpajakan diprakirakan sebesar Rp2.309,86 triliun atau 10,32 persen Produk Domestik Bruto, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak ditargetkan mencapai Rp492,00 triliun atau 2,15 persen Produk Domestik Bruto. Belanja negara diprakirakan sebesar Rp3.325,12 triliun atau 14,56 persen produk domestik bruto, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,53 triliun atau 10,81 persen produk domestik bruto, dan transfer ke daerah sebesar Rp857,59 triliun atau 3,76 persen produk domestik bruto. Defisit Anggaran pada tahun 2024 diprakirakan mencapai 2,29 persen produk domestik bruto atau sebesar Rp522,83 triliun. Dari sisi pembiayaan anggaran, komponen terbesar berasal dari Pembiayaan Utang sebesar Rp648,09 triliun serta pembiayaan investasi yang diprakirakan sebesar negatif Rp176,22 triliun. Keseimbangan primer ditargetkan sebesar -0,11 persen produk domestik bruto, dengan stok utang pemerintah sebesar 38,26 persen produk domestik bruto.

(11)Moneter Stabilitas moneter tahun 2023 ditopang oleh berlanjutnya perbaikan kondisi perekonomian domestik di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. Capaian ini tecermin dari realisasi inflasi yang menurun dan terjaga dalam rentang sasaran serta nilai tukar yang terjaga volatilitasnya. Realisasi inflasi umum sepanjang tahun 2023 mengalami tren penurunan. Pada akhir tahun 2023, realisasi inflasi mencapai 2,61 persen (yoy), lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar 5,51 persen (yoy) dan berada di rentang sasaran yang telah ditetapkan pemerintah bersama Bank Indonesia sebesar 2,0 – 4,0 persen. Dari sisi domestik, capaian ini didukung oleh terjaganya ketiga komponen inflasi, yakni inflasi inti yang mencapai 1,68 persen (yoy), pangan bergejolak sebesar 7,22 persen (yoy), dan harga diatur pemerintah sebesar 1,74 persen (yoy). Dari sisi global, rendahnya realisasi inflasi tahun 2023 sejalan dengan perlambatan ekonomi global yang berdampak pada penurunan harga komoditas energi dan pangan global. Sementara dari sisi domestik, terjaganya inflasi dipengaruhi oleh terbatasnya penyesuaian harga energi yang dilakukan oleh pemerintah, kecukupan pasokan pangan di tengah gangguan perubahan iklim, sinergi kebijakan pengendalian inflasi yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia, serta suku bunga acuan yang dijaga pada tingkat moderat. Pada Januari 2024 tingkat inflasi tercatat sebesar 2,57 persen (yoy), kemudian meningkat menjadi 2,75 persen (yoy) pada Februari 2024, dan 3,05 persen (yoy) pada Maret 2024. Peningkatan ini didorong oleh inflasi komponen pangan bergejolak utamanya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, di antaranya beras, daging ayam ras, cabai merah, telur ayam ras, bawang putih, dan tomat seiring adanya peningkatan permintaan pada bulan Ramadan. Akan tetapi, capaian ini masih berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Inflasi umum di akhir tahun 2024 diprakirakan mencapai kisaran 2,70 persen (yoy) atau berada dalam rentang sasaran 1,5–3,5 persen (yoy). 20 Gambar 1.17 Perkembangan Inflasi Umum Bulanan (persen, yoy) Gambar 1.18 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (persen, yoy) Sumber: BPS, April 2024 Pergerakan nilai tukar rupiah di periode 2023 cukup fluktuatif sejalan dengan tekanan yang bersumber dari eksternal utamanya penguatan mata uang dolar AS sejalan dengan kebijakan mempertahankan suku bunga tinggi oleh The Fed dan tingginya imbal hasil US Treasury. Dari sisi domestik, perbaikan fundamental ekonomi yang tecermin melalui pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, tingkat inflasi yang terkendali, serta imbal hasil aset keuangan yang menarik membantu menjaga aliran modal asing tetap masuk ke pasar keuangan domestik dalam bentuk investasi portofolio. Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2023 mencapai Rp15.235 per US$, tetap terjaga dalam rentang target RKP Tahun 2023, yakni Rp14.900–Rp15.400 per US$. Pada awal triwulan I-2024, di tengah berlanjutnya ketidakpastian di pasar keuangan global dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi global, fragmentasi geopolitik yang mendorong peningkatan harga energi dan pangan, fenomena penguatan dolar AS sejalan dengan masih tingginya suku bunga negara maju, nilai tukar rupiah melemah sebesar 2,09 persen (ytd), berada pada kisaran Rp14.950 perUS$ pada 4 Maret 2024. Pada tahun 2024 nilai tukar rupiah diprakirakan terjaga pada kisaran Rp15.200–Rp15.700 per US$ didukung oleh penguatan ekonomi domestik serta arah kebijakan bank sentral di mayoritas negara maju, utamanya The Fed yang akan mulai menurunkan suku bunga acuan pada akhir semester I-2024. Gambar 1.19 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US$ (Rp/US$) Sumber: Bloomberg, 2024. 3,05 0 1 2 3 4 5 6 Jul 20Nov 20Mar 21Jul 21Nov 21Mar 22Jul 22Nov 22Mar 23Jul 23Nov 23Mar 24 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 Mar 20 Mar 21 Mar 22 Mar 23 Mar 24 Inti Pangan Bergejolak Harga Diatur Pemerintah 12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00 16.000,00 17.000,00 Jan-17Mar-17Mei-17Jul-17Sep-17Nov-17Jan-18Mar-18Mei-18Jul-18Sep-18Nov-18Jan-19Mar-19Mei-19Jul-19Sep-19Nov-19Jan-20Mar-20Mei-20Jul-20Sep-20Nov-20Jan-21Mar-21Mei-21Jul-21Sep-21Nov-21Jan-22Mar-22Mei-22Jul-22Sep-22Nov-22Jan-23Mar-23Mei-23Jul-23Sep-23Nov-23Jan-24Mar-24 USD - IDR (Rupiah) USD-IDR (Rp/US$) 21 Masih tingginya tekanan inflasi global telah berdampak pada penerapan suku bunga tinggi oleh sejumlah bank sentral di negara maju dan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2023. Hal tersebut direspons Bank Indonesia dengan meningkatkan suku bunga acuan Bank Indonesia-7 Day Reverse Repo Rate secara kumulatif sepanjang tahun 2023 sebesar 50 basis poin, dari semula 5,50 persen menjadi 6,00 persen di akhir 2023. Pada tahun 2024, kebijakan suku bunga tinggi tetap dipertahankan sebagaimana hasil Rapat Dewan Gubernur pada periode Februari 2024. Keputusan menahan tingkat Bank Indonesia-Rate tersebut mempertimbangkan (a) masih tingginya inflasi global, (b) prakiraan penurunan suku bunga kebijakan moneter yang baru akan dimulai pada semester-II 2024, (c) ketidakpastian berakhirnya konflik Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina, (d) urgensi menjaga imbal hasil aset keuangan domestik tetap kompetitif untuk menarik aliran modal asing masuk; serta (e) urgensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik agar tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi dunia. Kebijakan moneter Indonesia ke depan harus terus memperhatikan perkembangan suku bunga kebijakan moneter global yang diperkirakan tetap tinggi setidaknya hingga akhir semester-I pada tahun 2024, serta kondisi makro ekonomi dan keuangan domestik. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah sesuai dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi. Pengendalian inflasi masih menjadi fokus pemerintah dan Bank Indonesia baik pusat dan daerah, yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi nasional, pusat, dan daerah.
(12)Sektor Keuangan Pada akhir tahun 2023, sektor keuangan tercatat mengalami pemulihan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan aktivitas perekonomian domestik, baik dari sisi konsumsi maupun investasi menjadi penopang pertumbuhan, yang selanjutnya mendorong permintaan terhadap sektor jasa keuangan. Pada pasar obligasi, yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun telah mengalami perbaikan, yaitu menjadi 6,60 persen pada Desember 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mencerminkan terjadinya penurunan premi risiko pada pasar obligasi. Selain itu, Indeks harga saham gabungan berada pada level 7.272,80 atau naik sebesar 6,16 persen (yoy). Peningkatan indeks tersebut mendukung peningkatan kapitalisasi pasar saham yang mencapai Rp11.674,06 triliun atau tumbuh sebesar 22,89 persen (yoy). Capaian tersebut didukung oleh jumlah investor pasar modal yang meningkat signifikan dari 10,31 juta pada Desember 2022 menjadi 12,17 juta pada Desember 2023. Gambar 1.20 Perkembangan Yield Government Bonds Sumber: CEIC, Desember 2023. Gambar 1.21 Perkembangan IHSG Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2023 6,91 6,60 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 Mar 20Jun 20Sep 20Des 20Mar 21Jun 21Sep 21Des 21Mar 22Jun 22Sep 22Des 22Mar 23Jun 23Sep 23Des 23 6.850,62 7.272,80 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 Mar 20Jun 20Sep 20Des 20Mar 21Jun 21Sep 21Des 21Mar 22Jun 22Sep 22Des 22Mar 23Jun 23Sep 23Des 23 22 Selanjutnya, fungsi intermediasi dan kualitas penyaluran kredit perbankan tercatat mengalami pertumbuhan positif. Per Desember 2023, penyaluran kredit bahkan mengalami pertumbuhan double digit, yaitu sebesar 10,38 persen (yoy). Sementara itu, dana pihak ketiga juga tumbuh positif meskipun melambat, yaitu sebesar 3,73 persen (yoy). Kinerja positif sektor perbankan juga tecermin dari kualitas penyaluran kredit yang terjaga di level cukup rendah yaitu 2,19 persen. Sementara pada sektor industri keuangan nonbank, per Januari 2024 industri asuransi dan dana pensiun juga menunjukkan kinerja yang positif. Secara umum, permodalan di industri asuransi terjaga, dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan risk based capital di atas threshold, yaitu masing-masing sebesar 447,68 persen dan 363,10 persen. Sementara itu, dana pensiun juga tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 6,75 persen (yoy) dengan nilai aset sebesar Rp370,28 triliun. Gambar 1.22 Pertumbuhan Kredit dan DPK Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023 Gambar 1.23 Rasio Kredit Bermasalah Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023 Sejalan dengan hal di atas, sektor keuangan syariah juga tumbuh positif, ditunjukkan dengan peningkatan aset keuangan syariah (tidak termasuk saham syariah) yang mencapai Rp2.580,74 triliun pada Desember 2023 atau tumbuh sebesar 8,62 persen (yoy). Pertumbuhan sektor keuangan syariah tersebut disumbangkan oleh pertumbuhan aset pasar modal syariah, perbankan syariah, dan industri keuangan nonbank syariah. Pertumbuhan tersebut berkontribusi pada peningkatan market share keuangan syariah terhadap total keuangan nasional dari 10,69 persen pada Desember 2022 menjadi 10,76 persen pada Desember 2023. Gambar 1.24 Perkembangan Keuangan Syariah Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Keterangan: *Data IKNB Syariah Per November 2022 dan 2023 0 5 10 15 Jun Sep Des Mar Jun Sep Des 2022 2023 Persen Pertumbuhan Kredit (%, yoy) Pertumbuhan DPK (%, yoy) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Jun Sep Des Mar Jun Sep Des 2022 2023 1.427,46 1.533,58 802,26 892,16 136,38 * 154,99 * 2.366,09 2.580,74 - 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 Desember 2022 Desember 2023 Rp Triliun Aset Pasar Modal Syariah Aset Perbankan Syariah Aset IKNB Syariah Total Aset Keuangan Syariah 23 Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Dengan demikian cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. 24 Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut. Gambar 2.1 Sasaran Pembangunan Tahun 2025 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut. Gambar 2.2 Prioritas Nasional Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024. 25 2.2 Pendekatan Pengarusutamaan Pembangunan 2.2.1 Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkesetaraan gender dan inklusif dengan memberikan kesempatan kepada perempuan dan laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses dan kontrol agar mampu berpartisipasi secara bermakna, dan memperoleh manfaat dari hasil pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah dimandatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut dilaksanakan melalui pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (PUGIS). Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi sosial melalui integrasi perspektif gender dan perspektif inklusi sosial ke dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan. Strategi PUGIS juga menjadi bagian penting dari penerapan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS) dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan kerangka kerja logis, di mana perspektif gender dan perspektif inklusi sosial diintegrasikan ke dalam Prioritas Nasional, serta terefleksi dalam berbagai program/kegiatan/rincian output di kementerian/lembaga terkait. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dilaksanakan sejalan dengan etika, moral, nilai budaya yang positif, serta norma agama, yang berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian target dan indikator penurunan ketimpangan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan dari kekerasan, setiap kementerian/lembaga mengintegrasikan perspektif gender dengan mengacu pada program kerja terkait serta menyusun Gender Action Budget (GAB) dan melakukan penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) secara konsisten. Hal tersebut juga dilakukan untuk pencapaian target dan indikator peningkatan kualitas penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta kelompok rentan lainnya di setiap kementerian/lembaga. 2.2.2 Pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs) Pemerintah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dengan mengintegrasikan 124 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kegiatan pencapaian target TPB tersebut secara khusus dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan pelokalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mengarusutamakan dan menggunakan sasaran dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 serta menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029. Pemerintah baik pusat dan daerah mendorong, memfasilitasi dan bekerja sama dengan aktor nonpemerintah yaitu masyarakat sipil, mitra pembangunan, filantropi, pelaku usaha, dan perguruan tinggi untuk menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah mengembangkan dan membentuk platform SDGs centers, menciptakan SDGs taksonomi, adopsi pelaporan hijau, rancang bangun dan piloting antarkota/kabupaten dengan kota mitra negara lain, advokasi, publikasi dan berbagi pengetahuan, dan keterlibatan inisiatif global dan regional. Pendanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tidak hanya oleh pemerintah, namun didukung oleh nonpemerintah dengan membentuk dan meningkatkan mekanisme pendanaan inovatif, yaitu pendanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berasal dari nonpemerintah, maupun pendanaan gabungan dari pemerintah dan nonpemerintah. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melibatkan masyarakat sipil, filantropi, pelaku usaha, dan akademisi. Penguatan data memanfaatkan sistem satu data dan penguatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk menyelaraskan rencana Pembangunan daerah dengan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 26 2.3 Kerangka Ekonomi Makro 2.3.1 Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2025 Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi US$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Tabel 2.1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025 No Indikator Sasaran 2025 1 Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, yoy): Akhir Periode 1,5–3,5a) 2 Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 15.000–15.400b) 3 Cadangan Devisa (US$ miliar) 149,5–153,7 4 Cadangan Devisa (dalam bulan impor) 6,1–6,1c) 5 Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) (0,4)–(0,2)d) 6 Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%) 19,9–20,0 7 Kontribusi PDB Pariwisata (%) 4,60 8 Nilai Devisa Pariwisata (miliar US$) 22,10 9 Penerimaan Perpajakan (% PDB) 10,70–11,20 10 Keseimbangan Primer (% PDB) 0,00–0,00c) 11 Surplus/Defisit APBN (% PDB) (2,45)–(2,80)d) 12 Stok Utang Pemerintah (% PDB) 39,78–39,98 13 Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 6,5–7,8 14 Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) 1.868,2–1.905,6 15 Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp) 805,5–842,2 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024. Keterangan: a) Keputusan High Level Meeting Pengendalian Inflasi Tingkat Menteri pada Januari 2024 dan sasaran inflasi dalam RPJPN Tahun 2025-2045; b) Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro tanggal 7 Februari 2024; c) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma; serta d) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif. 2.3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5-3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.000-Rp15.400 per US$. Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan ekspor utamanya produk industri. Sementara impor juga diprakirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi. 27 Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi serta peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global melalui strategi (1) sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi supply termasuk akses bahan baku, perizinan, sertifikasi berstandar internasional, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pembiayaan dan asuransi ekspor, pengembangan produk ekspor, dan logistik ekspor; (2) harmonisasi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (3) peningkatan kapasitas eksportir termasuk pelatihan ekspor dan bisnis e-commerce bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, pengembangan Exporter Tools untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (4) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan database informasi pasar potensial dan buyer secara real- time; (5) fasilitasi pelayanan ekspor impor terintegrasi; (6) intensifikasi dan ekstensifikasi pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, optimalisasi market intelligence, dan pengamanan pasar ekspor; (7) penyediaan data perdagangan jasa serta penguatan koordinasi perdagangan sektor jasa dan kreatif; (8) penguatan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendorong kemitraan dan berpartisipasi dalam rantai pasok global; (9) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global serta meningkatkan efektivitas implementasi Free Trade Agreement/ Comprehensive Economic Partnership Agreement. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai antardaerah dan global melalui strategi (1) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah, (2) promosi dan misi dagang serta kerja sama antar daerah di setiap provinsi, (3) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah, (4) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah, (5) pendampingan adaptasi e-commerce bagi pelaku usaha di daerah serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan e-commerce dan digitalisasi perdagangan, (6) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antar daerah,
(7)penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik, (8) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya, serta (9) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor. Pembentukan Modal Tetap Bruto diharapkan dapat menjadi pendorong perekonomian dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2025. Dalam upaya mendorong perekonomian, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp1.868-Rp1.906 triliun serta tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi Incremental Capital Output Ratio diupayakan agar semakin menurun, yakni pada angka 6,3-6,0. Beberapa upaya mendorong peningkatan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi berusaha dalam mendorong Transformasi Ekonomi antara lain (1) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (2) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedural, dan kelembagaan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menghadirkan kepastian berusaha; serta (3) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha. Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi iklim akibat fenomena El Nino dan La Nina terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura, serta didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya, termasuk sektor pertanian dalam arti luas. Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan logam, serta penambahan kapasitas seiring dengan penyelesaian smelter di 2024 yang akan meningkatkan produksi di tahun 2025. Sektor konstruksi tumbuh positif yang didorong oleh pengembangan sektor industri, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan infrastruktur konektivitas seiring dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang memiliki pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus. Sektor perdagangan besar diprakirakan dapat tumbuh seiring dengan permintaan domestik yang kuat serta didorong 28 oleh perbaikan pada sisi moneter global yang diharapkan dapat memberikan akses terhadap pendanaan yang lebih luas dan kemudian berdampak pada peningkatan permintaan global serta akses pendanaan yang lebih luas kepada manufaktur global. Pertumbuhan sektor jasa pendidikan tumbuh positif dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, salah satunya dari penetapan wajib belajar 13 tahun dari sebelumnya 12 tahun yang akan meningkatkan konsumsi jasa pendidikan anak usia dini di masyarakat. Sektor industri pengolahan pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh sebesar 5,5–6,2 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai trajectory jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 19,9–20,0 persen di tahun 2025. Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2025 antara lain (1) beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2025, seperti proyek investasi petrokimia di Banten dan proyek hilirisasi tembaga di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat; (2) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (3) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali; serta (4) keberlanjutan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara yang akan mendorong permintaan besi-baja dalam negeri. Pada tahun 2025, kontribusi Produk Domestik Bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60 persen serta diiringi oleh peningkatan Nilai Devisa Pariwisata mencapai US$22,10 miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Tabel 2.2 Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2025 (Persen) No Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sasaran 2025 Pertumbuhan PDB 5,3–5,6 Produk Domestik Bruto Sisi Pengeluaran 1 Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT 5,0–5,2 2 Konsumsi Pemerintah 5,4–6,8 3 Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) 6,5–7,8 4 Ekspor Barang dan Jasa 7,1–8,5 5 Impor Barang dan Jasa 8,3–9,9 Produk Domestik Bruto Sisi Lapangan Usaha 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,2–3,4 2 Pertambangan dan Penggalian 3,8–4,1 3 Industri Pengolahan 5,5–6,2 4 Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es 4,8–4,9 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 5,0–5,3 6 Konstruksi 6,4–6,8 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,1–5,4 8 Transportasi dan Pergudangan 6,4–6,9 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,6–5,8 10 Informasi dan Komunikasi 3,8–4,1 29 No Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sasaran 2025 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 6,4–6,5 12 Real Estate 4,5–4,9 13 Jasa Perusahaan 8,0–8,1 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 4,5–4,7 15 Jasa Pendidikan 5,7–6,2 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,2–7,4 17 Jasa lainnya 5,4–5,9 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas per April 2024 2.3.1.2 Arah Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (well-being), serta mendorong pemerataan antardaerah. Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan dengan cara optimalisasi Pendapatan Negara (collecting more), peningkatan kualitas Belanja Negara (spending better), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (innovative financing) yang dikelola secara prudent dan kredibel.
(1)Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Negara dan Hibah ditargetkan mencapai 13,21–14,20 persen Produk Domestik Bruto, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar 10,70–11,20 persen Produk Domestik Bruto dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 2,50–3,00 persen Produk Domestik Bruto. Optimalisasi Pendapatan Negara diarahkan pada upaya perbaikan administrasi dan pemungutan perpajakan yang lebih efektif sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan kelembagaan penerimaan negara, percepatan implementasi core tax system, penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak, penajaman tax incentive tepat sasaran untuk mendorong sektor prioritas, serta reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara, pemanfaatan aset Barang Milik Negara, serta inovasi layanan. Selain itu, upaya peningkatan penerimaan perpajakan juga dilakukan di daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, antara lain didukung oleh Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.
(2)Belanja Negara Pada tahun 2025, Belanja Negara ditargetkan mencapai 15,66–17,01 persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 11,61–12,74 persen Produk Domestik Bruto dan Transfer ke Daerah sebesar 4,05–4,27 persen Produk Domestik Bruto. Kebijakan Belanja Negara, baik Belanja Kementerian/Lembaga, Belanja Non-Kementerian/Lembaga, dan Belanja Transfer ke Daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dengan tetap mendorong peningkatan Kualitas Belanja Negara (spending better) supaya lebih produktif untuk mendukung prioritas pembangunan (antara lain pendidikan, kesehatan, subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran, infrastruktur/konektivitas, serta pembenahan kelembagaan dan regulasi) dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. 30
(3)Defisit dan Pembiayaan Anggaran Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 diarahkan mendorong produktivitas dengan memberikan ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dimana Defisit Anggaran ditargetkan sebesar (2,45)–(2,80) persen Produk Domestik Bruto, dan belanja investasi below the line sebesar satu persen Produk Domestik Bruto. Dengan kebijakan tersebut, upaya perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan diarahkan pada upaya penyediaan pembiayaan yang kredibel untuk mendukung kebutuhan pembangunan baik melalui pembiayaan utang dan non-utang (optimalisasi Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha dan blended finance). Fokus pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas, proyek-proyek yang menghasilkan imbal hasil serta memberikan efek pengganda besar terhadap perekonomian, serta diarahkan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai agent of development yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Sebagai bentuk sinergi kebijakan fiskal nasional, perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan juga perlu dilakukan di tingkat pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut di antaranya melalui pemanfaatan instrumen pinjaman daerah dan obligasi/sukuk daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Berdasarkan pendapatan belanja dan pembiayaan anggaran tersebut di atas, rincian sasaran fiskal tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 2.3 berikut: Tabel 2.3 Rincian Sasaran Fiskal Tahun 2025 Uraian Realisasi 2023 APBN 2024 Sasaran 2025 a) Pendapatan Negara dan Hibah 13,28 12,27 13,21–14,20 Penerimaan Perpajakan 10,32 10,12 10,70–11,20 PNBP 2,90 2,15 2,50–3,00 Belanja Negara 14,94 14,56 15,66–17,01 Belanja Pemerintah Pusat 10,72 10,81 11,61–12,74 TKD 4,22 3,76 4,05–4,27 Keseimbangan Primer 0,42 (0,11)b) 0,00–0,00c) Surplus/Defisit (1,66)b) (2,29)b) (2,45)–(2,80)b) Pembiayaan Investasi (0,43)b) (0,77)b) (0,80)–(1,00)b) Stok Utang Pemerintah 38,98 38,26 39,78–39,98 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, 2024. Keterangan: a) Exercise Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2024; b) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif; dan c) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma. 2.3.1.3 Stabilitas Eksternal Stabilitas eksternal Indonesia akan semakin menguat pada tahun 2025 karena berhasil melewati periode krusial sebelumnya dengan baik yaitu tahun politik dan transisi pergantian kepemimpinan. Pada tahun 2025, Neraca Perdagangan Barang ditargetkan surplus pada kisaran US$43,4–43,9 miliar seiring dengan peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi, produk industri penyerap tenaga kerja tinggi, produk jasa dan kreatif, produk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam. Adapun defisit neraca jasa-jasa mengalami penurunan menjadi US$16,2–15,0 miliar, dikontribusikan oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang semakin signifikan ke Indonesia sehingga meningkatkan surplus neraca jasa perjalanan. Adapun defisit neraca pendapatan primer berada pada rentang US$36,7–37,5 miliar, meningkat secara terkendali untuk membiayai imbal hasil investasi asing. Neraca pendapatan sekunder terus mencatat 31 surplus yang cukup tinggi menjadi sebesar US$5,6–5,9 miliar, didorong oleh peningkatan keterampilan, jumlah penempatan, dan sektor lapangan penduduk migran Indonesia di luar negeri yang semakin kompetitif. Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial terus mengalami perkembangan yang baik sehingga mencapai kisaran US$9,2–10,1 miliar. Peningkatan tersebut selaras dengan investasi langsung yang konsisten mencatat surplus dan mengalami kenaikan menjadi US$15,1–15,5 miliar, sejalan dengan keberlanjutan berbagai proyek strategis pemerintah dan iklim dunia usaha yang kondusif sehingga membuat para investor tetap percaya terhadap prospek perekonomian Indonesia. Adapun investasi portofolio diharapkan dapat terus berkembang mencapai rentang US$2,8–3,3 miliar, sehingga membuat pasar keuangan dan likuiditas tetap terjaga dalam mendorong akselerasi sektor riil. Pada akhir tahun 2025, neraca keseluruhan akan berada pada rentang US$2,5–6,8 miliar disertai dengan perkembangan Cadangan Devisa mencapai US$149,5–153,7 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor dan berada di atas kecukupan standar internasional. Tabel 2.4 Sasaran Postur Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2025 Uraian (US$ Miliar) Sasaran 2025 Transaksi Berjalan dalam persen PDB (6,0)–(2,6)a) (0,4)–(0,2)a) Barang 43,4–43,9 Jasa-Jasa (16,2)–(15,0)a) Pendapatan Primer (37,5)–(36,7)a) Pendapatan Sekunder 5,6–5,9 Transaksi Modal dan Finansial 9,2–10,1 Investasi Langsung 15,1–15,5 Investasi Portofolio 2,8–3,3 Investasi Lainnya (8,8)–(8,7)a) Neraca Keseluruhan 2,5–6,8 Cadangan Devisa dalam bulan impor 149,5–153,7 6,1–6,1b) Sumber: Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024. Keterangan: a) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif dan b) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma. 2.3.1.4 Stabilitas Moneter Pada tahun 2025, kebijakan moneter diarahkan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dengan menjaga tingkat inflasi pada rentang sasaran 1,5–3,5 persen (yoy), serta nilai tukar rupiah pada rentang Rp15.000– Rp15.400 per US$. Kebijakan moneter disinergikan dengan bauran kebijakan lainnya (fiskal, makroprudensial, sektor riil, sektor keuangan, dan sistem pembayaran). Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2025 diarahkan untuk menjaga 4 (empat) aspek pokok yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi. Upaya tersebut meliputi (1) pengelolaan permintaan dan kebijakan stabilisasi harga pangan melalui operasi pasar dan pasar murah; (2) peningkatan produksi dalam negeri melalui akselerasi kawasan sentra produksi pangan; (3) penguatan infrastruktur dan konektivitas pada daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan; serta (4) perbaikan kualitas data pangan dan penguatan koordinasi tim pengendalian inflasi pusat dan daerah sejak proses perencanaan. 32 Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah ditempuh melalui penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk efektivitas kebijakan moneter dengan langkah (1) penguatan strategi operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter; (2) menetapkan tingkat suku bunga BI-Rate yang optimal untuk menjangkar ekspektasi inflasi; (3) mendorong percepatan pendalaman pasar uang dan pasar valas untuk menarik aliran modal asing masuk;
(4)mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional maupun lintas negara; serta (5) menerapkan kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong pembiayaan perbankan. Upaya-upaya tersebut ditempuh untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2025, kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau. Selain itu, kebijakan sistem pembayaran terus didorong dan diperluas untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antarnegara, serta pengembangan rupiah digital. Kebijakan moneter yang selaras dengan bauran kebijakan lainnya menjadi dasar untuk menopang ketahanan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia terus diperkuat untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat dinamika perekonomian global sehingga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga. 2.3.1.5 Pemerataan Pembangunan Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, pada tahun 2025, Wilayah Kawasan Timur Indonesia didorong untuk tumbuh lebih tinggi, sementara tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Kawasan Barat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Kawasan Barat Indonesia ditargetkan sebesar 5,0–5,3 persen, sedangkan Kawasan Timur Indonesia sebesar 6,4–6,9 persen. Aktivitas perekonomian Wilayah Papua pada tahun 2025 akan didorong dengan penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perikanan serta penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perkebunan. Sejalan dengan hal tersebut, penyiapan pangan lokal sagu dan padi dalam rangka pengembangan kemandirian pangan juga diharapkan dapat mendukung perekonomian Wilayah Papua. Selain itu, peningkatan infrastruktur konektivitas juga akan mendorong perekonomian Wilayah Papua melalui pengembangan Bandara Domine Eduard Osok, Bandara Wamena, serta peningkatan Jalan Trans Papua. Pengembangan kawasan pariwisata juga akan terus didorong, seperti pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat sebagai destinasi pariwisata bahari premium yang berkelanjutan serta penyiapan kawasan pariwisata rintisan baik berbasis pariwisata budaya, berbasis minat khusus, maupun berbasis pariwisata bahari. Di sisi industri, pertumbuhan industri pengolahan akan didukung oleh pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, pengembangan hilirisasi industri tembaga di Papua Tengah, serta percepatan pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Kawasan Industri Fakfak. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Papua ditargetkan mencapai 5,3–5,8 persen. Berlanjutnya penguatan hilirisasi industri pertambangan nikel di Kawasan Industri Teluk Weda dan Kawasan Industri Pulau Obi pada tahun 2025 ditargetkan akan mendorong perekonomian wilayah Maluku untuk tumbuh mencapai 11,2–11,9 persen. Selain itu, penguatan kawasan pariwisata eksisting di Kabupaten Pulau Morotai, penyiapan kawasan pariwisata rintisan Bandaneira, penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perkebunan (komoditas pala dan kelapa), serta penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perikanan (komoditas cakalang- tongkol, udang, dan lobster) diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah Maluku. 33 Wilayah Sulawesi merupakan salah satu sumber utama penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia yang ditargetkan tumbuh 7,3–7,9 persen pada tahun 2025. Beberapa provinsi di Sulawesi diharapkan tumbuh signifikan seiring dengan peningkatan kinerja industri melalui penguatan industri logam dasar serta hilirisasi industri kelapa, kakao, dan rumput laut. Implementasi Proyek Strategis Nasional di Wilayah Sulawesi, seperti penyempurnaan pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi serta pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan layanan konektivitas juga diharapkan dapat mendorong perekonomian dan pemerataan pembangunan. Peningkatan produktivitas pertanian di beberapa provinsi juga terus didorong melalui pengembangan kawasan komoditas pertanian jagung, cabai, padi, bawang merah, serta tebu. Selain itu, pengembangan pariwisata juga diharapkan dapat mendorong perekonomian Sulawesi, seperti penyelesaian Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang. Percepatan pembangunan sarana prasarana Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan infrastruktur pendukungnya diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan sehingga dapat tumbuh 5,8–6,1 persen pada tahun 2025. Selain itu, kinerja industri diharapkan terus meningkat di beberapa provinsi seiring dengan percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri bauksit, sawit, kelapa, dan karet, penguatan industri dasar, antara lain industri kimia dasar, serta pengembangan industri teknologi menengah tinggi. Pengembangan dan operasionalisasi infrastruktur pendukung kawasan seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang telah dibangun juga diharapkan akan memberikan dorongan kinerja ekonomi Wilayah Kalimantan. Perekonomian di Wilayah Bali–Nusa Tenggara ditargetkan tumbuh 5,4–6,2 persen, terutama didorong oleh aktivitas sektor jasa serta peningkatan nilai tambah sektor primer. Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi rumput laut di Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor primer. Kinerja industri juga diharapkan dapat meningkat didorong percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri tembaga dan rumput laut. Selain itu, perekonomian Wilayah Bali – Nusa Tenggara diharapkan dapat didorong dengan peningkatan aktivitas sektor jasa bernilai tambah tinggi melalui penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim serta penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif di Bali. Pengembangan aktivitas pariwisata juga akan terus didorong, utamanya penataan bangunan Kawasan Destinasi Wisata di Kawasan Danau Lebo Taliwang serta percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pada kawasan pariwisata premium Labuan Bajo. Wilayah Sumatra ditargetkan tumbuh 4,8–5,1 persen sebagai pusat pertumbuhan untuk hilirisasi komoditas primer unggulan (bauksit, kakao, kelapa, dan karet), pengembangan industrialisasi perikanan, penguatan produktivitas industri makanan dan minuman, penguatan industri logam dasar, serta penguatan industri kimia dasar. Selain itu, pembangunan Proyek Strategis Nasional, seperti Jalan Tol Trans Sumatra serta pengembangan Bandara Hub dan Aerocity Kualanamu diharapkan dapat menjadi pendorong dalam integrasi kawasan khususnya dalam penyaluran logistik antarprovinsi serta perdagangan internasional yang mengurangi biaya logistik serta meningkatkan daya saing investasi di Sumatra. Pembangunan infrastruktur konektivitas jalan tol terus diperkuat di Pulau Jawa untuk mengatasi tingginya biaya logistik serta untuk meningkatkan daya saing investasi di Jawa, seperti pembangunan Jalan Pansela Jawa Timur, pembangunan Pelabuhan Patimban, pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, serta pengembangan Bandara Hub Soekarno-Hatta, Bandara Hub Juanda, dan Bandara Hub New Yogyakarta International Airport Kulon Progo). Selain itu, aktivitas jasa juga terus ditingkatkan melalui penyelesaian Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan serta penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim serta ekonomi kreatif. Industrialisasi juga akan terus didorong melalui hilirisasi industri komoditas (tembaga, bauksit, sawit, kelapa, karet, dan rumput laut), pengembangan industri alat angkut termasuk Electronic Vehicle dan kedirgantaraan, pengembangan industri elektronik dan digital, hingga pengembangan industri kimia hilir dan farmasi. Oleh karena itu, Wilayah Jawa ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,0–5,4 persen. 34 Gambar 2.3 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2025 2.3.2 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun 2025 2.3.2.1 Kebutuhan Investasi Untuk mencapai sasaran Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025, dibutuhkan investasi total sebesar Rp7.329,28–Rp7.417,86 triliun dengan rincian sebagai berikut. Tabel 2.5 Kebutuhan Investasi Tahun 2025 (Persen) No Uraian Share (Persen) Nilai (Rp triliun) 1 Investasi Pemerintah 7,37–8,45 540,35–626,44 2 Investasi BUMN 6,38–6,62 467,42–490,07 3 Investasi Swasta/Masyarakat 86,25–84,93 6.321,51–6.300,35 Total Kebutuhan Investasi 7.329,28–7.417,86 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 Catatan: Perhitungan bersifat sementara 2.3.2.2 Sumber Pembiayaan Investasi Kebutuhan investasi pada Tabel 2.5 akan dipenuhi oleh sumber pembiayaan investasi yang berasal dari pembiayaan investasi pemerintah, pembiayaan investasi Badan Usaha Milik Negara, serta pembiayaan investasi swasta/masyarakat. Pembiayaan investasi Badan Usaha Milik Negara sebagian besar berasal dari dana internal Badan Usaha Milik Negara, sedangkan sisanya berasal dari sumber pembiayaan lainnya. Selanjutnya, pembiayaan investasi swasta/masyarakat berasal dari pembiayaan kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi korporasi, dan dana internal masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan investasi/masyarakat. Secara rinci sumber pembiayaan investasi dapat dilihat pada Tabel 2.6. Tabel 2.6 Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2025 (Persen) Uraian Share (Persen)
(1)Pembiayaan Investasi Pemerintah 7,37–8,45
(2)Pembiayaan Investasi BUMN 4,21–4,37 (2.1) Dana Internal BUMN 4,21–4,37 35 Uraian Share (Persen)
(3)Pembiayaan Investasi Swasta/Masyarakat 88,42–87,19 (3.1) Kredit Perbankan (flow) 8,31–9,10 (3.2) Penerbitan Saham 2,17–2,21 (3.3) Penerbitan Obligasi Korporasi 2,30–2,31 (3.4) Dana Internal Masyarakat 75,63–73,56 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 Catatan: Perhitungan bersifat sementara 2.3.2.3 Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional (RIB-PPN) Badan Usaha Milik Negara mempunyai peran penting dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Sebagai agen pembangunan (agent of development), Badan Usaha Milik Negara berperan menjadi pelopor atau perintis kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. Sebagai value creator, produktivitas Badan Usaha Milik Negara terus ditingkatkan agar efisien dan berdaya saing. Posisi Badan Usaha Milik Negara sebagai value creator dan agent of development menjadi hal yang krusial dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan tema RKP tahun 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Badan Usaha Milik Negara diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas sebagai agen pembangunan melalui peningkatan kinerja dan pembina Badan Usaha Milik Negara, peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara pada program strategis dan perintis, serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara pada program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sejalan dengan hal di atas, investasi Badan Usaha Milik Negara diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis yaitu kesehatan, hilirisasi berbasis sumber daya hayati, hilirisasi berbasis tambang, hilirisasi industri berteknologi tinggi, berteknologi tinggi, penerapan ekonomi hijau, transisi energi, ekonomi sirkular, pembangunan digital, konektivitas, ketahanan pangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta keuangan dan pembangunan Ibukota Nusantara. Selanjutnya, dalam upaya menyelaraskan Investasi Badan Milik Usaha Negara dengan arah pembangunan nasional, telah diidentifikasi Rencana Investasi Badan Milik Usaha Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional. Proyek Badan Usaha Milik Negara diklasifikasikan sebagai Investasi yang mendukung prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 jika memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Investasi Badan Usaha Milik Negara sebagai aksi korporasi yang mendukung Prioritas Nasional; (b) Investasi Badan Usaha Milik Negara sebagai penugasan pemerintah dalam mendukung Prioritas Nasional. Penugasan pemerintah dapat berupa kegiatan yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden, penugasan dari kementerian/lembaga, ataupun sebagai hasil kesepakatan; (c) Investasi melalui Penyertaan Modal Negara sebagai penugasan dari pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara Adapun proyek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Investasi Badan Usaha Milik Negara yang mendukung prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut (a) Proyek yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara dengan sumber pendanaan sepenuhnya (100 persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (b) Proyek di mana Badan Usaha Milik Negara hanya berperan sebagai kontraktor bukan investor ataupun project owner. 36 Selanjutnya, dalam mendukung investasi Badan Usaha Milik Negara, pemerintah akan memberikan berbagai dukungan sebagai berikut: (a) Koordinasi lintas lembaga untuk memastikan kesiapan regulasi dan perencanaan Investasi Badan Usaha Milik Negara, seperti dukungan kebijakan, akselerasi perizinan, dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah; (b) Koordinasi lintas Lembaga untuk mendukung penyelesaian debottlenecking dalam pelaksanaan Investasi Badan Usaha Milik Negara; (c) Dukungan aspek finansial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti penerusan Surat Berharga Syariah Negara kepada Badan Usaha Milik Negara, joint financing, Viability Gap Fund, dan Availability Payment. Saat ini, terdapat 74 Investasi Badan Usaha Milik Negara yang mendukung prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025. Investasi tersebut merupakan proyek Badan Usaha Milik Negara pada RKP Tahun 2024 yang diidentifikasi berlanjut pada tahun 2025. Investasi Badan Usaha Milik Negara yang mendukung prioritas pembangunan nasional juga mendukung pencapaian 12 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penjelasan rinci terhadap masing-masing Investasi Badan Usaha Milik Negara yang mendukung prioritas pembangunan nasional ini akan dituangkan pada dokumen investasi Badan Usaha Milik Negara dalam rencana kerja pemerintah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Gambar 2.4 Gambaran Umum Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Sumber: Identifikasi Awal Kementerian PPN/Bappenas, per 7 Maret 2024. Gambar 2.5 Sebaran Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional di Seluruh Indonesia Sumber: Identifikasi Awal Kementerian PPN/Bappenas, per 7 Maret 2024. 37 Tabel 2.7 Identifikasi Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Nasional Kelompok Program Jumlah Proyek Investasi BUMN Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Swasembada Pangan 4 proyek Swasembada Air 2 proyek Swasembada Energi 22 proyek Ekonomi Hijau 3 proyek Ekonomi Biru 2 proyek Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur 19 proyek Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional 2 Proyek Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Mengembangkan Hilirisasi untuk Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru 11 proyek Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Pemerataan Ekonomi 8 Proyek Memberantas Kemiskinan 1 proyek Total 74 Proyek Catatan : Terdapat beberapa proyek yang mendukung lebih dari 1 Prioritas Nasional (a) Pada Prioritas Nasional 2, terdapat 7 proyek yang mendukung Prioritas Nasional 5 dan 3 proyek mendukung Prioritas Nasional 6 (b) Pada Prioritas Nasional 4, terdapat 1 proyek yang mendukung Prioritas Nasional 5 2.3.2.4 Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Investasi swasta memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Investasi berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan infrastruktur dan inovasi untuk memajukan negara yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Seiring meningkatnya target pertumbuhan ekonomi serta terbatasnya pendanaan pembangunan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun investasi Badan Usaha Milik Negara, dukungan investasi swasta yang dapat mendorong pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional menjadi semakin penting. Sebagaimana tema RKP Tahun 2025, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, iklim berusaha dan investasi perlu ditingkatkan sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi berkualitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, penciptaan tenaga kerja, pengembangan inovasi dan teknologi, serta yang memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan. Kontribusi investasi swasta dalam pemenuhan kebutuhan investasi untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kebutuhan investasi swasta ditargetkan berkisar sebesar 84,93-86,25 persen dari total investasi atau senilai Rp6.300,35-Rp6.321,51 triliun pada tahun 2025. 38 Terkait dengan kebutuhan investasi dari Badan Usaha Milik Swasta tersebut, terdapat upaya untuk memberikan gambaran contoh rencana investasi swasta yang dapat mendukung pembangunan nasional melalui Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025, dengan kriteria-kriteria pengklasifikasian antara lain (a) memiliki keselarasan dengan Prioritas Nasional, dimana kriteria ini diharapkan dapat mempertajam peran investasi swasta dalam mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (b) proyek memiliki nilai investasi yang signifikan; (c) sumber pendanaan proyek adalah investasi swasta murni atau disyaratkan modal investasi berasal dari ekuitas sendiri dan/atau investor, mitra, pinjaman bank, atau komponen pendanaan lainnya yang bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (d) proyek investasi swasta yang diusulkan untuk RKP Tahun 2025 adalah proyek yang pelaksanaan realisasinya dimulai di tahun 2025 ataupun proyek yang masih berjalan realisasinya di tahun 2025; (e) proyek investasi swasta prioritas tidak terlibat konflik hukum maupun sedang terlibat isu internal perusahaan sehingga fasilitasi proyek prioritas akan sepenuhnya untuk mendukung Prioritas Nasional; dan (f) proyek investasi swasta memiliki realisasi terbukti secara fisik atau telah memiliki nomor izin investasi berupa nomor proyeknya sehingga dapat diketahui pelaporan resmi nilai realisasi investasinya. Potensi rencana investasi swasta pada Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 merupakan Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2024 yang diidentifikasi berlanjut di tahun 2025. Gambar 2.6 Gambaran Umum Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, April 2024 Catatan: Data bersifat sementara. Gambar 2.7 Sebaran Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional di Seluruh Indonesia Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, April 2024 Catatan: Data bersifat sementara. 39 Tabel 2.8 Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Nasional Kelompok Program Jumlah Investasi Swasta Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Ekonomi Hijau 2 proyek Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara 1 proyek Swasembada Air 3 proyek Swasembada Energi 18 proyek Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Mengembangkan Industri Kreatif 9 proyek Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi 1 proyek Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Melanjutkan Infrastruktur Penunjang Hilirisasi dan Industrialisasi 1 proyek Mengembangkan Hilirisasi untuk Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru 36 proyek Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Pemerataan Ekonomi 1 proyek TOTAL 72 Proyek Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2024. Catatan: Data bersifat sementara. 40 Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 1 No Sasaran Pembangunan Baseline (2023) Target 2025 1 Indeks Demokrasi Indonesia 80,41 (2022) 81,69–85,23 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah). 3.1.2 Arah Kebijakan Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan memperkokoh ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui (1) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (2) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan (3) pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan (4) internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi. Pada aspek penguatan demokrasi, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu (1) mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; (2) menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas; (3) menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum; (4) penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan; (5) peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif. Dalam aspek penguatan demokrasi, perlu diperkuat juga dengan pelaksanaan komunikasi pembangunan dan informasi publik melalui (6) penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik; (7) pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri; serta (8) peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender. Dalam upaya penegakan hak asasi manusia dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut (1) melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku; (2) memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya; (3) memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (4) memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya; serta (5) transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan. 41 3.1.3 Highlight Intervensi Dalam upaya penjabaran arah kebijakan, disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Beberapa highlight intervensi kegiatan beserta wilayah prioritas dijabarkan sebagai berikut. No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 1 Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat nasional 2 Penyehatan media arus utama dan peningkatan kapasitas lembaga dan insan pers nasional 3 Transformasi pengarusutamaan HAM nasional 4 Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan bantuan hukum nasional 5 Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perlindungan dan pemulihan saksi dan korban nasional 3.1.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia” pada tahun 2025 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3.2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru 3.2.1 Sasaran Pembangunan Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut. Tabel 3.2 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 2 No Sasaran Pembangunan Baseline (2023) Target 2025 1 Asia Power Index (Military Capability) 14,6 (2022) 20 2 Asia Power Index (Diplomatic Influence)a) 60,42 61,54 3 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya 62,8 (2020) 67,5 4 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) 8,53 7,21 5 Indeks Ketahanan Energi 6,64 (2022) 6,77 6 Kapasitas tampungan air (m3/kapita) 60,43 65,18 7 Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) 24 (2020) 39,20 42 No Sasaran Pembangunan Baseline (2023) Target 2025 8 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) 10,21 12,5 9 Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global 45 43 10 Indeks Ekonomi Hijau 59,17 (2020) 70,80 11 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 13,21 20,00 12 Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) 15,00 (13,00 terdaur ulang) (2022) 24,00 (16,00 terdaur ulang) 13 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,35 (2020) 0,44 14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,09 76,68 15 Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%) 35,53 27,82 32,65 28,12 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah). Keterangan: a) Sasaran pembangunan merupakan bagian dari Indeks Efektivitas Diplomasi. 3.2.2 Arah Kebijakan Arah kebijakan penguatan pertahanan negara dilakukan melalui (1) meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI, (2) memperkuat komponen cadangan, (3) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara, (4) memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber, (5) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI, (6) meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar, (7) memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme (8) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta (9) pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis. Selanjutnya arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri, (3) pembentukan ekosistem industri pertahanan, (4) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest, dan (5) kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam. Dalam penguatan keamanan negara, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme, (2) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara, (3) memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia, (4) memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (5) penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar, (6) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme. 43 Selanjutnya arah kebijakan dalam profesionalisme dan pelayanan kepolisian dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat polisi dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (2) peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita; (3) pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat; (4) penguatan kapabilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas; (5) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil. Dalam penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut, (3) kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia dan choke point, (4) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil lembaga keamanan laut, (5) pemetaan batimetri dan alur laut. Selanjutnya arah kebijakan dalam keamanan siber, sandi, dan sinyal dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi; (2) pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal; (3) penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal; serta (4) penguatan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis. Arah kebijakan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema good neighbour policy, (2) meningkatkan peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas aktif dan melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi, (3) meningkatkan peran aktif Indonesia dalam usaha mendorong perdamaian dunia, khususnya di antara negara-negara yang sedang berkonflik, (4) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia, (5) penyelesaian perundingan perbatasan darat negara,
(6)mengintensifkan pemutakhiran dokumen dan bukti historis bersejarah di daerah perbatasan/prioritas, (7) perbaikan tata kelola perizinan organisasi masyarakat asing, dan (8) optimalisasi promosi aset soft power Indonesia. Selanjutnya, arah kebijakan penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy dilaksanakan melalui strategi (1) meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional dengan pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur smart diplomacy, (2) melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap atau bekerja di luar negeri, serta (3) memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina dan mengangkat utusan khusus untuk mendorong proses kemerdekaan Palestina. Arah Kebijakan Kerja Sama Pembangunan Internasional dilaksanakan melalui (1) penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular, (2) Integrated National Financing Framework, (3) pembangunan data economic intelligence berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (4) promosi Trade, Tourism, Investment (TTI) Terintegrasi, serta (5) penguatan kelembagaan kerja sama pembangunan dan pembiayaan 44 Penguatan diplomasi ekonomi diarahkan melalui (1) penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional, (2) kerja sama ekonomi internasional yang adaptif, (3) optimalisasi kerja sama ekonomi internasional dengan negara tetangga dan perbatasan, (4) partisipasi aktif mewujudkan pencapaian sasaran dan komitmen pembangunan global, (5) perluasan kesepakatan kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang, dan (6) pengawalan proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development. Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui, (1) menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; (2) memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio; (3) meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian;
(4)mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya; (5) merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional; (6) memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara holding pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya; (7) menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk start-up untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan; (8) melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu; serta (9) memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (blue food) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur)
(10)meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal; (11) menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan; (12) merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional; serta (13) memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan. Arah kebijakan swasembada energi dilaksanakan melalui (1) mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy); (2) mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; (3) memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional; serta (4) mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta. 45 Arah kebijakan swasembada air dilaksanakan melalui (1) penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau; (2) peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi; (3) pengelolaan risiko bencana daya rusak air; (4) penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir; serta (5) revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga. Swasembada pangan, energi, dan air dicapai melalui pembangunan yang terintegrasi dan memprioritaskan sinergi pemanfaatan sumber daya dan mengurangi trade off melalui pendekatan yang berkesinambungan (Food, Energy, Water Nexus). Pendekatan konsep Food, Energy, Water Nexus berfokus pada efektivitas pemanfaatan sumber daya pangan, energi, dan air sehingga dapat tersedia dan diakses oleh masyarakat secara merata dan lintas generasi. Pemahaman pendekatan tersebut menjadi krusial dalam tata kelola sumber daya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim. Untuk mencapai pengelolaan sumber daya melalui pendekatan Food, Energy, Water Nexus memerlukan tata kelola lintas sektor yang baik. Arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global, melalui (1) penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal value chain, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim; (2) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional; (3) penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal; (4) penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah; dan
(5)penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional. Arah kebijakan ekonomi digital dilaksanakan melalui, (1) melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat, (2) mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro, (3) menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing, (4) mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi. Arah kebijakan ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi, (1) mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (circular economy); (2) menerapkan ekonomi sirkular industri; (3) menerapkan efisiensi sumber daya; (4) mengembangkan produk ramah lingkungan;
(5)menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material; (6) menguatkan ekosistem daur ulang; (7) mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan; (8) melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa; (9) peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber; (10) meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis reduce, reuse, dan recycle, (11) peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (12) optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan landfill mining; (13) perbaikan tata kelola persampahan; (14) mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang; serta (15) meningkatkan 46 pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan). Strategi terkait keanekaragaman hayati meliputi strategi (16) mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies; (17) memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; (18) mengelola sumber daya genetik; (19) menguatkan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi; (20) memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi;
(21)pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif; (22) pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem; (23) peningkatan peran masyarakat yang terlibat dalam aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati; (24) penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati; (25) peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati; (26) pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; (27) peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan; (28) inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru; (29) pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional; (30) peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik; dan (31) pengembangan pengelolaan keamanan hayati (biosafety); (32) meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya; (33) meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah; (34) merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema public private people partnership dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat; (35) menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan. Strategi terkait peningkatan kualitas lingkungan meliputi strategi (36) meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; (37) meningkatkan pengelolaan air limbah; (38) meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota di Indonesia; (39) meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa; (40) meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; (41) meningkatkan kualitas lahan; (42) menurunkan laju deforestasi; (43) meningkatkan kualitas ekosistem gambut; (44) melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; (45) menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; (46) pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan; (47) pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang; (48) penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta (49) penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (50) menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif; (51) memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi; (52) mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multipihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan. Strategi terkait pembangunan rendah karbon meliputi strategi (53) menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan; (54) melakukan pembangunan rendah karbon; (55) peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer; (56) efisiensi energi; (57) peningkatan transportasi berkelanjutan; (58) peningkatan cadangan karbon; (59) pencegahan pengurangan cadangan karbon; (60) implementasi praktik pertanian yang rendah karbon; (61) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; (62) pengembangan industri hijau; dan (63) pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular; (64) mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan carbon sink dan carbon offset untuk mengakselerasi target net zero emission dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau; (65) 47 mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait carbon trade dan kelengkapan lembaga penunjang carbon trade; (66) melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (coal-fired power plant retirement) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan; (67) menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi renewable energy sesuai dengan potensi alam masing- masing daerah; (68) mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
(69)mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle) untuk transportasi umum. Strategi terkait pekerjaan hijau meliputi strategi (70) mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (green jobs) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing; (71) meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau; serta (72) memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau. Arah kebijakan ekonomi biru sebagai penghela pertumbuhan ekonomi (prime mover) dan sumber pertumbuhan baru, maka perlu dilaksanakan melalui (1) menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, blue finance dan good neighbor policy; (2) meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun; (3) mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi; (4) menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan; (5) menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar;
(6)mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui peningkatan perkuatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata; (7) meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait science, technology, engineering, art, and mathematics, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global. 48 3.2.3 Highlight Intervensi Sebagai penjabaran arah kebijakan, disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional 2. Beberapa highlight intervensi kegiatan beserta wilayah prioritas dijabarkan sebagai berikut. No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 1 Penguatan kapabilitas pertahanan termasuk CBRNE, penyempurnaan doktrin, penguatan postur, dan penguatan operasi lintas medan seluruh provinsi 2 Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest seluruh provinsi 3 Penguatan intelijen dan kontra intelijen seluruh provinsi 4 Pengawasan dan pemeliharaan keamanan laut di ALKI dan choke point seluruh provinsi 5 Operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis seluruh provinsi 6 Pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme seluruh provinsi 7 Diplomasi kedaulatan seluruh provinsi 8 Kontribusi penjagaan stabilitas dan global seluruh provinsi 9 Penguatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia seluruh provinsi 10 Penguatan postur kelembagaan diplomasi seluruh provinsi 11 Ekstensifikasi dan intensifikasi tata kelola kerja sama pembangunan internasional seluruh provinsi 12 Penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional Nasional 13 Kerja sama ekonomi internasional yang adaptif Nasional 14 Optimalisasi kerja sama ekonomi internasional dengan negara tetangga dan perbatasan Nasional 15 Partisipasi aktif mewujudkan pencapaian sasaran dan komitmen pembangunan global Nasional 16 Perluasan kesepakatan kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang Nasional 17 Pengawalan proses aksesi Indonesia ke OECD Nasional 18 Promosi aset soft power Indonesia di dunia internasional dan kerja sama sosial-budaya seluruh provinsi 19 Penguatan jejaring diplomasi publik dan kemitraan diaspora Indonesia di luar negeri seluruh provinsi 20 Food, Energy, and Water (FEW) Nexus Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur 21 Food, Energy, and Water (FEW) Nexus Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 22 Kawasan sentra produksi pangan Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Kapuas Kab. Pulang Pisau 49 No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 23 Kawasan sentra produksi pangan Sumatra Utara Provinsi Sumatra Utara Kab. Humbang Hasundutan Kab. Phakphak Bharat Kab. Tapanuli Utara Kab. Tapanuli Tengah 24 Kawasan sentra produksi pangan Sumatra Selatan Provinsi Sumatra Selatan Kab. Banyuasin 25 Kawasan sentra produksi pangan Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba tengah Kab. Belu 26 Kawasan sentra produksi pangan Papua Provinsi Papua Kab. Keerom 27 Kawasan sentra produksi pangan Papua Selatan Provinsi Papua Selatan Kab. Merauke 28 Pengembangan pangan akuatik seluruh provinsi 29 Pengembangan pangan hewani seluruh provinsi 30 Pengembangan pangan nabati seluruh provinsi 31 Penguatan cadangan pangan seluruh provinsi 32 Penjaminan mutu dan keamanan pangan seluruh provinsi 33 Pengembangan pangan lokal Sagu: Papua, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Maluku Umbi-umbian: Papua, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur Sorghum: Nusa Tenggara Timur 34 Penguatan satu data pangan seluruh provinsi 35 Peningkatan produktivitas hutan seluruh provinsi 36 Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri seluruh provinsi 37 Penguatan pengelolaan hutan lestari seluruh provinsi 38 Pemulihan ekosistem yang terdegradasi seluruh provinsi 39 Pemulihan luas lahan mangrove seluruh provinsi 40 Penyediaan pasokan air berkelanjutan seluruh provinsi 41 Rehabilitasi hutan dan lahan seluruh provinsi 42 Pemulihan ekosistem danau dan mata air seluruh provinsi 43 Penyediaan data dan informasi DAS seluruh provinsi 44 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS seluruh provinsi 45 Peningkatan pengelolaan kualitas udara di kab/kota di Indonesia seluruh provinsi 46 Peningkatan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa seluruh provinsi 50 No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 47 Peningkatan kualitas lahan seluruh provinsi 48 Penurunan laju deforestasi seluruh provinsi 49 Peningkatan kualitas ekosistem gambut seluruh provinsi 50 Pengelolaan B3 dan limbah B3 seluruh provinsi 51 Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan seluruh provinsi 52 Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang seluruh provinsi 53 Peningkatan sarana, prasarana, dan kelembagaan dalam rangka penegakan hukum lingkungan di pusat dan daerah serta pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang seluruh provinsi 54 Penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seluruh provinsi 55 Penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seluruh provinsi 56 Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir seluruh provinsi 57 Pengamanan dan pengawasan kualitas air minum seluruh provinsi 58 Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan air minum seluruh provinsi 59 Peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhan air minum seluruh provinsi 60 Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim seluruh provinsi 61 Penguatan tata kelola penyelenggaraan sanitasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan ketahanan iklim seluruh provinsi 62 Penyusunan dan penerapan pengaturan untuk mendukung penyelenggaraan sanitasi aman dan berkelanjutan seluruh provinsi 63 Pengembangan ekosistem berbasis inovasi penyelenggaraan sanitasi seluruh provinsi 64 Penguatan peran masyarakat dalam penyediaan dan penyelenggaraan sanitasi yang aman seluruh provinsi 65 Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air seluruh provinsi 66 Penyediaan pasokan air berkelanjutan seluruh provinsi 67 Pengelolaan risiko daya rusak air seluruh provinsi 68 Penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air seluruh provinsi 69 Peningkatan penyediaan dan layanan BBM seluruh provinsi 70 Peningkatan penyediaan dan layanan gas bumi seluruh provinsi 71 Peningkatan cadangan dan produktivitas energi seluruh provinsi 51 No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 72 Peningkatan investasi dan pembiayaan transisi energi seluruh provinsi 73 Penyiapan regulasi energi baru 74 Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur TIK seluruh provinsi 75 Penguatan SDM digital seluruh provinsi 76 Digitalisasi sektor ekonomi seluruh provinsi 77 Digitalisasi sektor strategis seluruh provinsi 78 Riset dalam rangka penguasaan teknologi seluruh provinsi 79 Peningkatan keamanan dan kondusifitas ruang digital seluruh provinsi 80 Pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital di pemerintahan (AI, blockchain, metaverse) seluruh provinsi 81 Pengembangan industri perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan Sulawesi Utara, Maluku, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT 82 Penguatan industri manufaktur berbasis kelautan - perkapalan dan garam Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Maluku, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, NTB, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Bali 83 Penguatan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan Aceh, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Bali, NTT (Labuan Bajo) 84 Pengembangan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau, serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Bali, NTB, dan NTT 85 Pengelolaan kawasan konservasi perairan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Barat Daya 86 Rehabilitasi ekosistem karbon biru – mangrove dan lamun Lamun: Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Maluku Mangrove: Jawa Tengah, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat 87 Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku, Papua Selatan, Papua Barat Daya 88 Penguatan industri halal seluruh provinsi 89 Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional seluruh provinsi 52 No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 90 Penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah (UMKM) halal seluruh provinsi 91 Penguatan keuangan syariah seluruh provinsi 92 Penguatan dana sosial syariah seluruh provinsi 93 Peningkatan kapasitas terpasang PLT energi terbarukan seluruh provinsi 94 Peningkatan infrastruktur transmisi listrik seluruh provinsi 95 Pengembangan transportasi hijau seluruh provinsi 96 Perluasan implementasi teknologi bersih seluruh provinsi 97 Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi Daratan: seluruh provinsi Perairan: Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Barat Daya 98 Pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional seluruh provinsi 99 Penerapan efisiensi sumber daya seluruh provinsi 100 Pengembangan produk ramah lingkungan seluruh provinsi 101 Penerapan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material seluruh provinsi 102 Penguatan ekosistem daur ulang seluruh provinsi 103 Peningkatan proporsi EBT dalam bauran energi primer seluruh provinsi 104 Efisiensi energi seluruh provinsi 105 Peningkatan transportasi berkelanjutan seluruh provinsi 106 Peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan seluruh provinsi 107 Peningkatan pencegahan pengurangan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan. seluruh provinsi 108 Peningkatan implementasi praktik pertanian yang rendah karbon. seluruh provinsi 109 Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru seluruh provinsi 110 Pengembangan industri hijau seluruh provinsi 111 Peningkatan pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular seluruh provinsi 112 Penyusunan kajian terkait penetapan urusan pengelolaan sampah sebagai Standar Pelayanan Minimal dan penerapan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir sebagai indikator kunci kinerja kepala daerah pusat 53 No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 113 Penyediaan, optimalisasi, rehabilitasi, pengoperasian dan pemeliharaan, serta pengawasan infrastruktur persampahan, termasuk konservasi tempat pemrosesan akhir dan landfill mining seluruh provinsi 114 Penyadartahuan dan pemicuan perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah, terutama peningkatan permintaan, partisipasi, serta kemauan untuk membayar retribusi seluruh provinsi 115 Penguatan landasan regulasi, pedoman penyelenggaraan, dan implementasinya dalam sektor persampahan seluruh provinsi 116 Reformasi tata kelola persampahan, termasuk penguatan dan peningkatan kapasitas perencanaan serta pemisahan regulator, operator, dan pengawas serta penegakan hukum seluruh provinsi 117 Pengembangan skema kerja sama dan bauran pendanaan serta pendanaan kreatif, termasuk pengembangan ekosistem dan/atau pasar berbasis inovasi dan kolaborasi dalam pengelolaan sampah pusat 118 Penegakan hukum dan penyediaan skema insentif dan disinsentif berbasis kinerja dalam pengelolaan sampah seluruh provinsi 119 Penerapan ekonomi sirkuler pada persampahan untuk mendorong reformasi value chain sampah, termasuk melalui pelibatan sektor informal dan integrasi dengan pengelolaan sampah spesifik seluruh provinsi 120 Penanganan sampah melalui pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle serta fasilitas pangolin lainnya Kota Padang, Kota Cilegon, Kota Depok, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gianyar, Kota Banda Aceh, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Cirebon 121 Pengembangan ekosistem tenaga kerja hijau seluruh provinsi 122 Pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau seluruh provinsi 123 Penguatan peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) dalam pengembangan pekerjaan hijau dan tenaga kerja hijau seluruh provinsi 124 Pemulihan ekosistem yang terdegradasi seluruh provinsi 125 Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem seluruh provinsi 54 No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 126 Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati seluruh provinsi 127 Pengendalian spesies asing invasif seluruh provinsi 128 Penguatan data, informasi, dan IPTEK keanekaragaman hayati seluruh provinsi 129 Pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar dilakukan secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan seluruh provinsi 130 Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan seluruh provinsi 131 Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru seluruh provinsi 132 Peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik seluruh provinsi 133 Pengembangan pengelolaan keamanan hayati (biosafety) seluruh provinsi 134 Pemulihan luas lahan mangrove seluruh provinsi 135 Penurunan laju deforestasi seluruh provinsi 136 Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan seluruh provinsi 137 Peningkatan produktivitas hasil hutan seluruh provinsi 138 Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri seluruh provinsi 139 Penguatan pengelolaan hutan lestari seluruh provinsi 140 Penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari seluruh provinsi 3.2.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, diperlukan kerangka regulasi sebagai berikut
(1)Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change (persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
(2)Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber;
(3)Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut;
(4)Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
(5)Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
(6)Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia;
(7)Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Hidrogen Rendah Karbon;
(8)Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP);
(9)Rancangan Peraturan Presiden tentang Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan;
(10)Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP); 55
(11)Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan Satu Data Pangan;
(12)Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional;
(13)Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Asuransi Pertanian;
(14)Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);
(15)Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KPPEN);
(16)Rancangan Peraturan Presiden tentang Platform Transformasi Sistem Pengelolaan Persampahan Nasional;
(17)Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati/IBSAP;
(18)Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan Nasional;
(19)Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cendrawasih;
(20)Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Utara Papua;
(21)Legalisasi Indonesia Blue Economy Roadmap sebagai turunan dari amanat RPJPN 2025-2045. Kerangka kelembagaan yang akan didorong mencakup
(1)Pembentukan Badan Regulator Air Minum dan Sanitasi Nasional;
(2)Penataan kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat pusat dan daerah sesuai dengan Platform Transformasi Sistem Pengelolaan Persampahan Nasional;
(3)Pembentukan operator yang terpisah dari regulator pengelolaan sampah di daerah;
(4)Penegakan hukum serta penyediaan skema insentif dan disinsentif berbasis kinerja dalam pengelolaan sampah;
(5)Standardisasi dan kompetensi pengelola air minum, air limbah domestik, dan persampahan;
(6)Pembentukan operator, regulator, dan pengawas terpisah dalam sektor air minum, air limbah domestik, dan persampahan;
(7)Pengintegrasian operator air minum dan air limbah domestik;
(8)Penataan kelembagaan pelaksanaan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. 56 3.3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi 3.3.1 Sasaran Pembangunan Untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, telah dirumuskan sasaran pembangunan tahun 2025 sebagai berikut. Tabel 3.3 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 3 No Sasaran Pembangunan Baseline (2023) Target 2025 1 Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%) 1,32 (2019) 1,44 2 Rasio Kewirausahaan (%) 3,04 3,14 3 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%) 1,07 (2021) 1,26 4 Rasio PDB Pariwisata (%) 4,10 4,60 5 Devisa Pariwisata (miliar USD) 14,63 22,10 6 Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) 6,77 7,92 7 Aset Perbankan/PDB (%) 56,23 59,50 8 Aset Dana Pensiun/PDB (%) 7,37 8,10 9 Aset Asuransi/PDB (%) 8,35 8,78 10 Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) 55,87 56,7 11 Total Kredit/PDB (%) 34,2 36,1 12 Inklusi Keuangan (%) 88,5 90,6 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah). 3.3.2 Arah Kebijakan Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, antara lain (1) melanjutkan pembangunan infrastruktur, (2) mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, (3) penguatan koperasi, (4) mengembangkan industri kreatif, serta (5) pendalaman sektor keuangan. Arah kebijakan melanjutkan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui (1) membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah; (2) menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu;
(3)menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi; (4) mengembangkan pelabuhan simpul transhipment sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik; (5) membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah; serta (6) memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat. 57 Arah kebijakan mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dilaksanakan melalui (1) menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran; (2) memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi; (3) melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat; (4) mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan; (5) melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wirausaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha; (6) mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global; (7) mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan start-up; serta (8) mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Arah kebijakan mengembangkan industri kreatif akan dijalankan melalui (1) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas; (2) integrasi data ekonomi kreatif; (3) percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka; (4) perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia; (5) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif; (6) pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global; (7) penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum); (8) mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia; (9) memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global; (10) perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata; (11) menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata; (12) menerapkan prinsip Blue-Green-Circular Economy bagi para pelaku usaha pariwisata; (13) penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan; (14) reaktivasi pelaksanaan event dan meetings, incentives, conventions, and exhibitions serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi; (15) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana; (16) pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata, (17) pengembangan kewilayahan pada 10 destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/Integrated Tourism Master Plan, 3 destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara (18) diversifikasi jenis pariwisata geopark (terutama di 10 UNESCO Global Geopark), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, meetings, incentives, conventions, and exhibitions, olahraga, ramah muslim, yacht and cruise, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi; serta
(19)pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (blended finance). Arah kebijakan penguatan koperasi dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak; (2) memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang unbankable menjadi koperasi bankable; (3) menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar 58 dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif; (4) memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota; (5) mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa; (6) mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam; serta (7) memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Arah kebijakan pendalaman sektor keuangan dilakukan melalui (1) penguatan peran perbankan;
(2)penguatan peran sektor keuangan nonbank, serta (3) peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Penguatan peran perbankan dilakukan melalui peningkatan keberagaman produk perbankan, kredit sektor produktif, pemerataan penyaluran kredit antar wilayah dan antarsektor, serta penguatan struktur sektor perbankan. Penguatan peran sektor keuangan nonbank dilakukan melalui peningkatan kelolaan dana pensiun, kepesertaan dan inovasi produk asuransi, perluasan akses fintech, penguatan pengawasan sektor keuangan nonbank, penguatan kolaborasi multipihak baik di level pusat maupun daerah, serta pendalaman pasar modal yang dilakukan dengan mempermudah investor dan emiten. Peningkatan inklusi dan literasi keuangan dilakukan melalui literasi dan edukasi keuangan, perlindungan konsumen dan investor, serta penguatan layanan keuangan pada sektor pemerintah. 3.3.3 Highlight Intervensi Sebagai penjabaran arah kebijakan, disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional 3. Beberapa highlight intervensi kegiatan beserta wilayah prioritas dijabarkan sebagai berikut No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 1 Penguatan infrastruktur dan layanan konektivitas seluruh provinsi 2 Pembelian Layanan (Buy The Service) Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan Sumatra Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur 3 Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan (BRT) Sumatra Utara, Jawa Barat 4 Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatra Sumatra Barat 5 Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatra Jambi dan Riau 6 Jalan Tol Yogyakarta - Bawen DI Yogyakarta, Jawa Tengah 7 Jalan Tol Solo - Yogyakarta DI Yogyakarta, Jawa Tengah 8 Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Jawa Barat 9 Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) DKI Jakarta 10 Surabaya Regional Railway Line (Phase 1) Jawa Timur 11 Integrasi layanan usaha seluruh provinsi 12 Pengembangan dan pemeliharaan basis data tunggal koperasi dan UMKM seluruh provinsi 13 Inkubasi dan pendampingan wirausaha inklusif dan berkelanjutan seluruh provinsi 59 No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 14 Formalisasi usaha serta standardisasi dan sertifikasi produk seluruh provinsi 15 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan bisnis koperasi seluruh provinsi 16 Pengembangan koperasi sektor produksi skala besar seluruh provinsi 17 Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan 18 Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan 19 Penguatan ekosistem seni, budaya, kerajinan Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan 20 Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan 21 Penguatan ekosistem kuliner Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan 22 Penguatan Destinasi Regeneratif Bali, Greater Kepulauan Riau, dan Greater Jakarta Bali, Kepulauan Riau, Jabodetabekjur 23 Penyelesaian Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta- Prambanan, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta- Prambanan, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, Manado-Likupang 24 Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru, Raja Ampat, Wakatobi, Bangka-Belitung, dan Morotai Bromo-Tengger-Semeru, Raja Ampat, Wakatobi, Bangka-Belitung, Morotai 25 Pengembangan klaster pariwisata Ibu Kota Nusantara Ibu Kota Nusantara 26 Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi seluruh provinsi 27 Peningkatan kapasitas sisi pasokan industri digital seluruh provinsi 28 Digitalisasi sektor ekonomi seluruh provinsi 29 Digitalisasi sektor strategis seluruh provinsi 30 Pembangunan kelapa dalam dan industri turunannya Papua Barat 31 Perluasan akses dan inovasi pembiayaan seluruh provinsi 32 Penguatan peran perbankan seluruh provinsi 33 Penguatan peran sektor keuangan nonbank seluruh provinsi 34 Peningkatan inklusi dan literasi keuangan seluruh provinsi 60 3.3.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kerangka regulasi sebagai pendukung pencapaian sasaran melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, antara lain
(1)Rancangan Undang– Undang tentang Perkoperasian;
(2)Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cendrawasih;
(3)Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif; dan
(4)Rancangan Peraturan Presiden tentang Proyek Strategis Nasional. Kerangka kelembagaan yang akan didorong mencakup
(1)Pembentukan dan Penguatan Badan Pengelola di Destinasi Pariwisata;
(2)Pembentukan Badan Layanan Umum Dana Pengembangan Pariwisata;
(3)Kelembagaan Pengembangan dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual; dan
(4)Kelembagaan Ekonomi Kreatif di tingkat provinsi. 3.4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas 3.4.1 Sasaran Pembangunan Untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, sasaran pembangunan diukur melalui indikator berikut. Tabel 3.4 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 4 No Sasaran Pembangunan Baseline (2023) Target 2025 1 Hasil Pembelajaran:
1. a.Rata-rata nilai PISA
2. i.Membaca ii. Matematika iii. Sains 359 (2022) 366 (2022) 383 (2022) 396 404 416
3. b.Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) 9,13 9,46
4. c.Harapan lama sekolah (tahun) 13,15 13,37 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%) 31,45 33,94 3 Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) 66,30 66,78 4 Tingkat Penguasaan Iptek:
5. a.Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) 0,28 (2020) 0,30
6. b.Peringkat Indeks Inovasi Global 61 60 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,32 4,50-5,00 61 No Sasaran Pembangunan Baseline (2023) Target 2025 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 54,52 56,30 7 Usia Harapan Hidup (tahun) 73,93 74,43 8 Kesehatan Ibu dan Anak
7. a.Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 189 (2020) 122
8. b.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 21,50 18,80 9 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 385 (2022) 272 10 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) 95 98 11 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) 69,53 (2022) 70,29 12 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,459 (2022) 0,425 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah). 3.4.2 Arah Kebijakan Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan, serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, diarahkan untuk
(1)Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, mencakup (a) percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang; (c) revitalisasi pendidikan nonformal; (d) penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI); (e) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (f) penguatan tata kelola pendidikan; (g) menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (h) memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif; (i) memfasilitasi mobilitas dan pelindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif; (j) meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja; (k) meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi; (l) melaksanakan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan low-skilled berbasis pembelajaran sepanjang hayat; (m) memfasilitasi transisi school to work dan integrasi soft skills bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi; (n) melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing; (o) mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga; serta (p) mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. 62
(2)Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi, mencakup (a) perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini; (b) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; (c) melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima; (d) penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global; (e) meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional; (f) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya; (g) memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics; (h) memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; (i) memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi; (j) meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya; (k) meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional; (l) meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio; serta (m) menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global.
(3)Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, mencakup (a) memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (universal health coverage) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; (b) menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan stunting; (c) mencegah terjadinya stunting pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin); (d) memperkuat program gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain); (e) meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan; (f) memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap; (g) meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal; (h) mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara; (i) menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah; (j) memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas; (k) memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih prorakyat, protenaga kesehatan, profasilitas kesehatan, dan propengadaan farmasi; (l) memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren; (m) memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman stunting (gizi buruk); (n) 63 meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran; (o) memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan; (p) membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (family medicine); (q) penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak; (r) penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan; (s) eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, schistosomiasis, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya; (t) mendorong promosi produk pangan olahan sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi; (u) penguatan surveilans, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi antimikroba; (v) penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi pre-market, penguatan pengawasan siber, dan farmakovigilans; (w) investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan dan peningkatan peran kader kesehatan; serta (x) peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan.
(4)Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, mencakup (a) penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan; (b) penyediaan fasilitas pendukung keluarga; (c) penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan; (d) pemenuhan hak anak secara universal; (e) perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak; (f) peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak; (g) penguatan resiliensi anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko; (h) penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan; (i) peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi; (j) penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan; (k) penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia; (l) mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; (m) mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarjinalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas; (n) mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum; (o) memperluas program pendidikan formal maupun non- formal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan; (p) meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat; (q) mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas; (r) membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas; serta (s) memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk stereotype, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat. 64
(5)Meningkatkan Prestasi Olahraga, mencakup (a) mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan kompetisi/festival olahraga; (b) mengembangkan program siswa olahragawan (student athlete program) secara berjenjang dan berkelanjutan; (c) meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha; (d) mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier; (e) memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional. 3.4.3 Highlight Intervensi Sebagai penjabaran arah kebijakan, disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional 4. Beberapa highlight intervensi kegiatan beserta wilayah prioritas dijabarkan sebagai berikut. No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 1 Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun dengan melakukan penguatan layanan 1 tahun pra sekolah (TK/RA/BA) dan percepatan wajib belajar 12 tahun yang berfokus pada jenjang pendidikan yang masih membutuhkan akselerasi pelaksanaan wajib belajar seluruh provinsi 2 Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru termasuk mereformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan peningkatan kualitas guru untuk pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas pusat 3 Penguatan pembelajaran berbasis teknologi digital seluruh provinsi 4 Perluasan program pendidikan formal dan non- formal, di antaranya melalui pendampingan pada para pekerja dan komunitas seni, olahragawan, serta penyandang disabilitas seluruh provinsi 5 Perluasan cakupan bantuan pendidikan prestasi dan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar sampai jenjang pendidikan tinggi, termasuk beasiswa atlet dan seniman seluruh provinsi 6 Pengembangan budaya literasi dan peningkatan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial seluruh provinsi 7 Pemenuhan layanan pendidikan pesantren yang berkualitas dan pendidikan keagamaan lainnya seluruh provinsi 8 Penguatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis industri dan keunggulan wilayah seluruh provinsi 9 Peningkatan keahlian tenaga kerja seluruh provinsi 10 Mobilitas dan pelindungan tenaga kerja seluruh provinsi 11 Penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung penguatan karakter peserta didik seluruh provinsi 65 No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 12 Penataan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi dan program studi untuk peningkatan kualitas dan penguatan bidang STEAM seluruh provinsi 13 Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing seluruh provinsi 14 Pengembangan kapasitas lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat pusat 15 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga seluruh provinsi, dengan penekanan pada Pembangunan Youth Elite Athlete Training Centre Olimpiade dan Paralimpiade di Kota Jakarta Timur dan Kabupaten Karanganyar 16 Optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang pusat 17 Penurunan kematian ibu dan bayi seluruh provinsi, dengan penekanan pada daerah dengan jumlah kematian dan angka kematian tertinggi: Kematian ibu: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya Kematian bayi: Maluku, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya 18 Penurunan stunting seluruh provinsi 19 Pengendalian penyakit tuberkulosis seluruh provinsi 20 Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Negara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya 21 Eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta & schistosomiasis) Kusta: seluruh provinsi Schistosomiasis: Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi (endemis 28 desa) 22 Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya (rabies) Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku 23 Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa seluruh provinsi 66 No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 24 Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga seluruh provinsi 25 Investasi pelayanan kesehatan primer seluruh provinsi 26 Penguatan layanan unggulan dan pengembangan pelayanan kesehatan di daerah sulit akses seluruh provinsi 27 Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional dan pendanaan kesehatan seluruh provinsi 28 Produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan seluruh provinsi 29 Penyediaan layanan yang ramah anak dalam rangka pemenuhan hak anak secara universal seluruh provinsi 30 Penguatan resiliensi dan peningkatan partisipasi anak secara bermakna seluruh provinsi 31 Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan seluruh provinsi 32 Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya seluruh provinsi 33 Peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter, dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda seluruh provinsi 34 Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak seluruh provinsi 35 Penyediaan fasilitas pendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga seluruh provinsi 36 Penguatan keluarga tunggal, pasca perceraian, dan pekerja migran untuk mengoptimalkan fungsi pengasuhan keluarga seluruh provinsi 37 Pemenuhan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga dan afirmasi bagi keluarga rentan seluruh provinsi 38 Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan seluruh provinsi 39 Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan seluruh provinsi 40 Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan seluruh provinsi 41 Penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di proses pembangunan seluruh provinsi 42 Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia seluruh provinsi 43 Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan seluruh provinsi 67 3.4.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas” sebagai berikut:
(1)Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
(2)Rancangan Revisi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
(3)Rekomendasi Kebijakan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
(4)Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
(5)Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak;
(6)Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak;
(7)Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan;
(8)Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Keolahragaan;
(9)Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Kerangka Kelembagaan yang akan didorong yaitu
(1)Kelembagaan untuk mendukung pencegahan dan penurunan stunting. 3.5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri 3.5.1 Sasaran Pembangunan Untuk mengawal keberlanjutan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut. Tabel 3.5 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 5 No Sasaran Pembangunan Baseline (2023) Target 2025 1 Rasio PDB Industri Pengolahan (%) 18,67 19,9-20,0 2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) 29,3 30,1-30,2 3 Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) 21,7 21,0-21,6 4 Biaya Logistik (% PDB) 14,29 (2022) 13,50 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah). 3.5.2 Arah Kebijakan Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada (1) pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; (2) penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta (3) pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global. 68 Keberlanjutan hilirisasi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru terutama akan dilakukan terhadap komoditas yang memiliki kenaikan nilai tambah tinggi, potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri dan rencana investasi, serta ketersediaan cadangan sumber daya alam. Untuk itu, komoditas prioritas hilirisasi yang akan dikembangkan menjadi produk berdaya saing tinggi adalah nikel, tembaga, bauksit, produk agro (seperti sawit, karet, kelapa, dan kakao) serta produk maritim (seperti rumput laut). Pembangunan kembali industri padat karya berkelanjutan akan fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri padat karya terampil guna menopang kebutuhan masyarakat akan barang konsumsi berkelanjutan seperti industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri alas kaki. Penguatan industri dasar akan difokuskan pada peningkatan investasi di industri kimia hulu guna mengurangi ketergantungan impor, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri besi-baja untuk meningkatkan utilisasi kapasitas produksi terpasang yang masih rendah dan diversifikasi ke arah produk besi- baja nonkonstruksi. Sementara, pengembangan industri strategis nasional akan dilakukan terhadap (1) industri berteknologi menengah-tinggi yang menjadi turunan proses hilirisasi seperti industri kimia hilir dan farmasi, industri elektronik dan digital (diantaranya baterai kendaraan bermotor), industri alat angkutan (termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan industri dirgantara); serta (2) industri yang memproduksi barang modal untuk industri lainnya seperti industri semikonduktor. Keberlanjutan hilirisasi dan industrialisasi akan dilakukan melalui (1) pengembangan pembiayaan inovatif (innovatif financing) dan optimalisasi insentif fiskal/nonfiskal untuk menarik investasi dalam rangka pendalaman struktur industri dan pengembangan industri yang berorientasi ekspor; (2) penguatan ekosistem industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui peningkatan ketersediaan efisiensi faktor produksi (bahan baku/penolong dan energi), perbaikan produktivitas dan peningkatan jumlah tenaga kerja terampil dan profesional, adopsi teknologi dalam proses produksi, dan optimalisasi penerapan standarisasi; (3) aglomerasi industri secara merata dalam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baik yang baru maupun yang sudah ada; (4) optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri secara bertahap; (5) penguatan industri kecil dan menengah sebagai rantai pasok industri besar dan sedang; (6) akselerasi penerapan industri hijau melalui dekarbonisasi industri, pemanfaatan teknologi bersih, dan sirkular ekonomi. Peningkatan ketersediaan dan efisiensi faktor produksi berupa bahan baku/penolong yang berbasis sumber daya hayati akan didukung oleh peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan yang diiringi dengan penguatan korporasi petani, regenerasi petani, modernisasi, serta pertanian berkelanjutan yang sejalan dengan perbaikan tata kelola yurisdiksi berkelanjutan. Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global yang mendukung perekonomian diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi, berdaya saing, dan mendukung partisipasi pada rantai pasok global dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, integrasi ekonomi domestik dan global akan berfokus pada (1) pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi melalui (a) penciptaan pusat- pusat pertumbuhan baru, (b) penguatan ekosistem rantai pasok di pusat pertumbuhan, dan (c) peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru; (2) optimalisasi backbone dalam mendukung integrasi ekonomi melalui (a) standardisasi infrastruktur dan fasilitas pada pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama, serta (b) peningkatan konektivitas integrasi hinterland dengan simpul utama; (3) perkuatan sistem logistik nasional melalui (a) penguatan kebijakan logistik, (b) pengintegrasian dan digitalisasi logistik, (c) pengembangan infrastruktur penunjang logistik, (d) penguatan pelaku logistik, serta (e) peningkatan sumber daya manusia logistik; (4) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global melalui (a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi, (b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global, serta (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik; (5) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global melalui (a) peningkatan 69 keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global; (b) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi; (c) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; (d) peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam; (e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif; (f) peningkatan ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah dan integrasi dalam rantai nilai global; (g) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk electric vehicle; serta (h) peningkatan utilisasi Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global. 3.5.3 Highlight Intervensi Sebagai penjabaran arah kebijakan, disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Beberapa highlight intervensi kegiatan beserta wilayah prioritas dijabarkan sebagai berikut. No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 1 Hilirisasi industri nikel Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan 2 Hilirisasi industri tembaga Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Maluku, Jawa Timur, dan Jawa Barat 3 Hilirisasi industri bauksit Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara 4 Hilirisasi industri sawit Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Banten, dan Jawa Timur 5 Hilirisasi industri karet Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jambi, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Riau, dan Kalimantan Barat 6 Hilirisasi industri kelapa Riau, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Barat 7 Hilirisasi industri kakao Aceh, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, Bali, dan Papua Barat 8 Hilirisasi industri rumput laut Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau 9 Penguatan industri logam dasar Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan 10 Penguatan industri kimia dasar Aceh, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Papua Barat 11 Pengembangan industri alat angkut (termasuk electric vehicle dan kedirgantaraan) Jawa Barat, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Timur, DK Jakarta, dan Jawa Tengah 70 No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 12 Peningkatan kompleksitas industri elektronik dan digital (termasuk baterai kendaraan bermotor dan semikonduktor) Jawa Barat, Kepulauan Riau, DK Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur 13 Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, DK Jakarta, dan Sumatra Utara 14 Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman Industri Besar dan Sedang Alternatif Lokasi: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Bali, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, DK Jakarta, Aceh, dan Sumatera Barat. Industri Kecil Menengah: seluruh provinsi 15 Penguatan produktivitas industri tekstil, produk tekstil dan alas kaki Industri Besar dan Sedang Alternatif Lokasi: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Bali, Sumatra Utara, Lampung, Sumatra Selatan, dan DK Jakarta. Industri Kecil Menengah: seluruh provinsi 16 Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru nasional* (kawasan pusat pertumbuhan terpilih) 17 Penguatan ekosistem rantai pasok di pusat pertumbuhan kawasan pusat pertumbuhan terpilih 18 Peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru kawasan pusat pertumbuhan terpilih 19 Standardisasi infrastruktur dan fasilitas pada pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama wilayah dengan jaringan pelabuhan dan bandara utama terpilih 20 Peningkatan konektivitas integrasi hinterland dengan simpul utama wilayah dengan jaringan pelabuhan dan bandara utama terpilih 21 Penguatan kebijakan logistik nasional 22 Integrasi dan digitalisasi logistik nasional 23 Pengembangan infrastruktur penunjang logistik nasional 24 Penguatan pelaku logistik nasional 25 Peningkatan SDM logistik nasional 26 Peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi nasional 27 Peningkatan investasi berorientasi ekspor dan meningkatkan partisipasi dalam rantai produksi global nasional 28 Peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik nasional 29 Peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global nasional 30 Peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi nasional 31 Peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi nasional 71 No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 32 Peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis SDA nasional 33 Peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif nasional 34 Peningkatan ekspor produk UMKM dan integrasi UMKM dalam rantai nilai global nasional 35 Peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk Electric Vehicle (EV) nasional 36 Peningkatan utilisasi FTA/CEPA untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global nasional Keterangan: *Wilayah prioritas masih dalam tahap exercise 3.5.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kebutuhan Regulasi pada Prioritas Nasional 5 “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri” sebagai berikut:
(1)Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Revisi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;
(2)Rancangan Peraturan Presiden Kebijakan Industri Nasional tahun 2025-2029;
(3)Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar;
(4)Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional;
(5)Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Strategis;
(6)Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Berkelanjutan;
(7)Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
(8)Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kerangka kelembagaan yang akan didorong, yaitu Pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Strategis. 3.6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan 3.6.1 Sasaran Pembangunan Untuk mengawal keberhasilan proses membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut. Tabel 3.6 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 6 No Sasaran Pembangunan Baseline (2023) Target 2025 1 Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%) 0 15 2 Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%) 31,48 43,19 72 No Sasaran Pembangunan Baseline (2023) Target 2025 3 Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%) 19,71 22 4 Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%) 44,11 44,34 5 Persentase desa mandiri (%) 3,9 4 6 Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%) 63,15 67,00 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah). 3.6.2 Arah Kebijakan Prioritas Nasional 6 ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu (1) membangun desa dan membangun dari desa; (2) pemerataan ekonomi; serta
(3)memberantas kemiskinan.
(1)Arah kebijakan membangun desa dan membangun dari desa dilaksanakan melalui (a) peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa, melalui program sosial seperti Program Keluarga Harapan, Dana Desa, Subsidi Pupuk, Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa; (b) penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa; (c) pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman, konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota; (d) pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan; (e) peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa; (f) penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel melalui perbaikan birokrasi, serta pemanfaatan sistem informasi desa; (g) optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan); (h) pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa serta kawasan perdesaan; (i) penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra-desa; (j) pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang desa); (k) pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan; (l) pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran; 73 (m) percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang menyasar hingga ke akar masalah pembangunan di level desa/ kelurahan/ kampung.
(2)Arah kebijakan pemerataan ekonomi dilaksanakan melalui (a) pembangunan 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) menjadi kota layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan; (b) pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional dengan tata kelola berstandar global berdasarkan prinsip hijau dan berkelanjutan yang menjadi referensi pembangunan perkotaan lainnya di Indonesia, dan sekaligus menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh kerangka ekosistem kerja sama tiga kota (Nusantara–Balikpapan–Samarinda); (c) peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi; (d) pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro; (e) pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation.
(3)Memberantas kemiskinan Strategi dalam mendukung arah kebijakan pemberantasan kemiskinan di tahun 2025 dilaksanakan melalui (a) penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; (b) penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara berkesinambungan; (c) penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk; (d) peningkatan cakupan kepesertaan melalui penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan literasi secara masif pada program jaminan sosial; (e) penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya; (f) reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial; (g) penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (h) peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial; (i) pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (j) akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan; (k) penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan. Pelaksanaan dilakukan secara nasional dengan mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. 74 3.6.3 Highlight Intervensi Sebagai penjabaran arah kebijakan, disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6. Beberapa highlight intervensi kegiatan beserta wilayah prioritas dijabarkan sebagai berikut. No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 1 Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan seluruh desa 2 Transformasi dan pemberdayaan ekonomi perdesaan seluruh desa 3 Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan perdesaan seluruh desa 4 Penguatan tata kelola, keuangan, dan pendampingan desa adaptif seluruh desa 5 Transformasi pengembangan kawasan transmigrasi 45 kawasan transmigrasi 6 Pembangunan kawasan perbatasan pusat kegiatan strategis nasional dan kecamatan perbatasan prioritas 7 Transformasi pembangunan daerah lambat tumbuh 42 kabupaten yang terindikasi daerah lambat tumbuh 5 Fasilitasi pembangunan rumah baru layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah 250 kabupaten/kota di bawah capaian akses rumah layak huni nasional tahun 2023 6 Pembangunan rumah susun (milik dan sewa) di perkotaan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk generasi milenial dan generasi Z kawasan perkotaan prioritas 7 Penanganan permukiman kumuh yang dilakukan secara terpadu kawasan permukiman kumuh prioritas 8 Fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, terutama bagi pembelian rumah pertama, masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya seluruh provinsi 9 Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) 10 Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) 11 Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) 12 Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) 75 No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 13 Peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas, dan terpadu 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) 14 Bantuan sosial yang adaptif melalui Kartu Sejahtera, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat seluruh provinsi 15 Rehabilitasi sosial dan layanan pengasuhan bagi penerima manfaat dari kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, termasuk melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial, Permakanan, dan Layanan Lansia Terintegrasi seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan tertinggi 16 Pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kartu usaha yang memfasilitasi antara lain penguatan kapasitas usaha, akses pasar, sertifikasi produk, perizinan usaha, dan akses pembiayaan melalui kredit usaha mikro Daerah Istimewa Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur 17 Memastikan lingkungan yang inklusif dan bebas hambatan untuk penyandang disabilitas, termasuk dalam mengakses informasi dan kesempatan kerja wilayah-wilayah dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi 18 Mendukung Basis Data Terpadu untuk pemberantasan kemiskinan melalui Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi seluruh provinsi 19 Pengembangan pelayanan kesehatan unggulan berstandar internasional di wilayah Ibu Kota Nusantara Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara 20 Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan eksisting dan pembangunan sarana pendidikan baru, termasuk pembentukan center of excellence Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur 21 Pemindahan aparatur sipil negara, pegawai lembaga negara/badan publik, serta personel pertahanan dan keamanan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara 22 Pembangunan dan pengembangan lanjutan infrastruktur dasar, utilitas, hingga transportasi yang terintegrasi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur 23 Pembangunan awal (inisiasi) klaster-klaster ekonomi prioritas, antara lain ekowisata dan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions tourism (MICE tourism) di Ibu Kota Nusantara, termasuk pengembangan economic and financial centre Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur 24 Penyediaan infrastruktur dan layanan angkutan umum massal kawasan perkotaan 25 Perluasan cakupan Jaminan Sosial Nasional secara inklusif seluruh provinsi 76 3.6.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 6 “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan” sebagai berikut
(1)Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
(2)Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;
(3)Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
(4)Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan;
(5)Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
(6)Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(7)Revisi Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
(8)Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, sebagai bentuk turunan dan operasionalisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kerangka kelembagaan yang akan didorong mencakup
(1)Penguatan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagai penyelenggara sistem tabungan perumahan;
(2)Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah Perumahan sebagai sarana pengelola layanan perumahan termasuk pembiayaan;
(3)Meningkatkan keterlibatan peran badan Bank Tanah dalam penyediaan lahan untuk perumahan yang terjangkau;
(4)Mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi Kementerian kelompok B (pengelompokan Kementerian mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) dalam rangka pelaksanaan program Kartu Usaha;
(5)Pembentukan sekretariat untuk mengkoordinasikan pengelolaan data Registrasi Sosial Ekonomi menjadi prioritas pada tahun 2025. Hal ini diperlukan untuk mendukung pengelolaan data Registrasi Sosial Ekonomi yang akan dimanfaatkan dalam perbaikan data pensasaran program yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 3.7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan 3.7.1 Sasaran Pembangunan Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut. Tabel 3.7 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 7 No Sasaran Pembangunan Baseline (2023) Target 2025 1 Return on Asset (ROA) BUMN (%) 3,05 (2022) 3,45 2 Indeks Integritas Nasional 70,97 74,52 3 Indeks Materi Hukum 0,48 (2022) 0,51 77 No Sasaran Pembangunan Baseline (2023) Target 2025 4 Indeks Pelayanan Publik 3,93 3,68 b) 5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2,79 3,00 6 Indeks Persepsi Korupsi 34 38 7 Indeks Pembangunan Hukum 0,66 0,69 8 Rasio Perpajakan terhadap PDB (%) 10,3 a) 10,70–11,20 9 Tingkat Inflasi (%) 2,61 1,5–3,5 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah). Keterangan: a) Laporan Realisasi APBN Sementara 2023 dan Proyeksi Bappenas untuk Rasio Perpajakan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, b) Metode penghitungan agregasi nilai nasional mengalami perubahan, semula menggunakan nilai rata-rata (jumlah nilai IPP dibagi 3) menjadi nilai tertimbang (jumlah nilai per kategori instansi pemerintah dibagi dengan populasi per kategori instansi pemerintah), sehingga proyeksi target 2025 akan mengalami penurunan dari baseline 2023. 3.7.2 Arah Kebijakan Prioritas Nasional dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional di tahun 2025, arah kebijakan reformasi politik dilaksanakan melalui (1) mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi; (2) membangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu; (3) menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada; (4) menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki; dan
(5)penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik. Selanjutnya arah kebijakan juga difokuskan pada reformasi hukum, yang dilaksanakan melalui
(1)mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai think-tank dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi; (2) meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan; (3) menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; (4) memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik; (5) memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman; (6) meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri; (7) mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa; (8) penguatan budaya hukum; serta (9) penguatan kelembagaan hukum melalui penguatan lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum. 78 Berikutnya, arah kebijakan yang difokuskan pada reformasi tata kelola pemerintahan meliputi
(1)membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft competency Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum; (2) memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi targeted talent untuk mau bergabung; (3) mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi future jobs di era digital; (4) memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total reward dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara; (5) memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total reward, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara; (6) memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan talent pool dan mobilitas talenta; (7) memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional; (8) penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah; (9) penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional;
(10)harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah melalui (a) penataan otonomi daerah menyasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta kebijakan kerja sama multi-aktor, (b) peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah, (c) pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik, serta (d) optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah); dan (11) penguatan manajemen kinerja pembangunan. Reformasi tata kelola pemerintahan juga didukung oleh transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik yang dilaksanakan melalui (1) menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien; (2) digitalisasi pelayanan publik; (3) pengembangan talenta digital pelayanan publik; (4) penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan (5) perluasan akses pelayanan publik. Di samping itu, tata kelola pemerintahan juga mencakup reformasi tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, melalui (1) optimalisasi pendapatan negara, (2) optimalisasi belanja negara, dan (3) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. Optimalisasi Pendapatan Negara ditujukan untuk penerimaan perpajakan dan non-perpajakan sehingga dapat menyediakan ruang fiskal yang lebih memadai untuk mencapai sasaran pembangunan. Dari sisi perpajakan, upaya yang dilakukan mencakup (a) ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan yang didukung oleh penguatan kelembagaan penerimaan negara (b) percepatan implementasi core tax system dengan mengoptimalkan pengelolaan data yang berbasis risiko dan interoperabilitas data; (c) pengembangan sistem perpajakan lebih sesuai dengan perubahan struktur perekonomian; (d) optimalisasi pengumpulan pajak atas Wajib Pajak berpendapatan tinggi; (e) peningkatan kepatuhan pajak melalui penegakan hukum dan digitalisasi; serta (f) penajaman insentif pajak untuk mendorong pengembangan sektor prioritas dalam rangka transformasi ekonomi, antara lain pembebasan pajak penghasilan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam 3 tahun pertama. Selain itu, upaya peningkatan penerimaan perpajakan juga dilakukan di daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, antara lain didukung oleh Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan. Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara, pemanfaatan aset Barang Milik Negara, serta inovasi layanan. 79 Optimalisasi belanja negara dilaksanakan melalui (a) pengalokasian negara yang diutamakan pada implementasi prioritas nasional dan penguatan well-being, antara lain peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (pendidikan, kesehatan, sains dan teknologi, dan kesejahteraan sosial),percepatan dan pemerataan konektivitas, serta pelaksanaan transformasi ekonomi; (b) penajaman program subsidi untuk mendorong peningkatan produksi, daya saing, dan menjaga daya beli; (c) penataan kelembagaan dan regulasi untuk penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran; (d) panguatan kualitas belanja Transfer ke Daerah untuk mendorong produktivitas dan berorientasi pada outcome; (e) penguatan skema earmarking Transfer ke Daerah terutama Dana Alokasi Khusus Fisik; serta (f) penguatan sinergi dan harmonisasi Transfer ke Daerah dengan Belanja Pemerintah Pusat. Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan, dilaksanakan melalui pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang yang kredibel. Pembiayaan penerbitan Surat Berharga Negara dan pinjaman secara selektif berfokus pada sektor produktif. Pembiayaan nonutang yang inovatif dan berkelanjutan dilakukan melalui (a) optimalisasi pembiayaan yang berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha, dan blended finance; (b) optimalisasi pembiayaan investasi pemerintah pada sektor yang memberikan imbal hasil serta memiliki efek pengganda yang besar terhadap perekonomian; (c) Penguatan peran Sovereign Wealth Fund dan Special Mission Vehicle untuk mendukung stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan inovasi pembiayaan di tingkat daerah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan pinjaman daerah, blended finance, serta pengembangan lembaga pembiayaan pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan juga mencakup upaya peningkatan harmonisasi kebijakan moneter fiskal, sektor keuangan dan sektor riil sebagai stabilisator perekonomian sekaligus juga sebagai stimulator pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya kebijakan moneter antara lain diarahkan pada pengendalian inflasi, untuk mencapai sasaran inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5–3,5 persen. Upaya tersebut dilakukan melalui (a) optimalisasi belanja negara dan daerah untuk menjaga keterjangkauan harga (antara lain melalui subsidi ongkos angkut, bantuan sosial tepat sasaran, operasi pasar, dan pasar murah); (b) menjaga ketersediaan pasokan yang antara lain melalui percepatan implementasi kawasan sentra produksi pangan; (c) percepatan dan perluasan digitalisasi pada sektor pertanian dari hulu ke hilir (peningkatan sumber daya manusia petani melalui literasi digital hingga pengelolaan pangan dan teknologi pascapanen); (d) penguatan hilirisasi komoditas dan diversifikasi pangan; (e) menjaga kelancaran distribusi melalui penguatan logistik dan pemenuhan sarana prasarana konektivitas, penyediaan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation dan layanan angkutan perintis pada daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan serta koridor utama yang terintegrasi dengan sentra logistik; (f) pengelolaan, perbaikan, dan integrasi data neraca pangan nasional; serta (g) penguatan komunikasi efektif dan sinergi antarkementerian/lembaga/daerah dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi. Arah kebijakan yang difokuskan pada pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui (a) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah; (b) memperkuat lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba; (c) meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa; (d) meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba; (e) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba, serta (f) meningkatkan kemampuan surveillance dan Intelijen Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Selanjutnya arah kebijakan yang difokuskan pada penanggulangan judi dan penyelundupan melalui (a) menutup semua akses ke situs perjudian online, (b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, (c) meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak, (d) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia, serta (e) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal. 80 Arah kebijakan yang difokuskan pada perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, Tenaga Kerja Indonesia, dan keamanan insani melalui (a) meningkatkan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia, termasuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan (b) penanganan konflik sosial. Selanjutnya, penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara ditujukan untuk menciptakan Manajemen Badan Usaha Milik Negara yang profesional dan berintegritas serta bebas dari kepentingan politik praktis. Dengan demikian, Badan Usaha Milik Negara dapat lebih berperan penting sebagai agen pembangunan yaitu Badan Usaha Milik Negara sebagai value creator dalam menjalankan aksi korporasi dan Badan Usaha Milik Negara sebagai penyedia layanan publik. Peran Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan tersebut dilakukan melalui (i) peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara; dan (ii) efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara dalam penugasan pemerintah. Upaya peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara dilakukan dengan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara dalam program strategis nasional. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara dilakukan dengan cara: (i) penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Negara dan pembina BUMN; serta (ii) restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara. Peran Badan Usaha Milik Negara pada program strategis nasional difokuskan pada pengembangan: (i) ekosistem kesehatan bertaraf internasional; (ii) hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam terutama mineral dan migas; (iii) industri berteknologi menengah-tinggi; (iv) energi baru terbarukan; (v) sistem logistik nasional; (vi) pariwisata berkualitas dan berkelanjutan; (vii) infrastruktur konektivitas; (viii) infrastruktur Ibu Kota Nusantara; dan (ix) pembiayaan mikro dan ultra mikro. Selanjutnya, upaya peningkatan efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara dalam penugasan pemerintah dilakukan dengan peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan program perintis dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara pada tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung pengembangan pendidikan, lingkungan, dan pengembangan Usaha Mikro Kecil. 3.7.3 Highlight Intervensi Sebagai penjabaran arah kebijakan, disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara. Beberapa highlight intervensi kegiatan beserta wilayah prioritas dijabarkan sebagai berikut. No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 1 Digitalisasi pelayanan publik nasional 2 Penerapan total reward nasional 3 Pengelolaan dan audit keuangan partai politik nasional 4 Penyusunan dasar hukum pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi nasional 5 Sinkronisasi administrasi kependudukan dan statistik hayati dengan sistem registrasi sosial ekonomi nasional 6 Peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara nasional 7 Peningkatan Efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara dalam Penugasan Pemerintah nasional 8 Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan nasional 9 Optimlaisasi local taxing power seluruh provinsi 10 Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak nasional 81 No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 11 Peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat nasional 12 Optimalisasi kualitas belanja TKD seluruh provinsi 13 Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pembiayaan inovatif dan berkelanjutan nasional 14 Pengendalian inflasi pangan bergejolak seluruh provinsi 15 Kolaborasi pencegahan penyalahgunaan narkotika nasional 16 Penutupan akses ke situs perjudian online nasional 3.7.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan” sebagai berikut
(1)Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
(2)Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; serta
(3)Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kerangka kelembagaan yang akan didorong mencakup
(1)Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi;
(2)Transformasi Kelembagaan Penerimaan Negara. 3.8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur 3.8.1 Sasaran Pembangunan Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pada tahun 2025 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut. Tabel 3.8 Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional 8 No Sasaran Pembangunan Baseline (2023) Target 2025

1.Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 57,13 58,39 2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 76,02 76,77 3. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%) 0,14 (2022) 0,137 Sumber: Diolah oleh Kementerian PPN/Bappenas, 2024. 82 3.8.2 Arah Kebijakan Pada tahun 2025 kebijakan Prioritas Nasional 8 diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang difokuskan pada

(1)Masyarakat adil, makmur, dan harmonis, melalui (a) mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antarumat beragama serta sesama anak bangsa; (b) mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; (c) mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini; (d) mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun nonformal; (e) menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya; (f) menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; (g) memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan; (h) meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan; (i) memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal; (j) meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, aman, dan nyaman; (k) merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata; (l) meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan; serta (m) mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif.
(2)Melestarikan budaya, melalui (a) meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan; (b) menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital; (c) membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia; (d) merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilai- nilai luhur bangsa bagi generasi muda; (e) membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia; (f) memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya; (g) mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia; (h) melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia; (i) membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara; (j) memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya; (k) menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia; (l) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia; (m) mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas; (n) menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum; (o) memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila; (p) mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan; (q) memperkuat jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (r) mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia; (s) mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah; serta (t) melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan. 83
(3)Penanganan bencana, melalui (a) meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana; (b) memperkuat sistem deteksi bencana (early warning system) dengan penerapan teknologi terkini; (c) meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut; (d) membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana; (e) menata koordinasi antarlembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana; (f) mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana; (g) menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana; (h) pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana; (i) mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana; (j) mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim; serta (k) meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi. 3.8.3 Highlight Intervensi Sebagai penjabaran arah kebijakan, disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8. Beberapa highlight intervensi kegiatan beserta wilayah prioritas dijabarkan sebagai berikut. No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 1 Peningkatan literasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan bermaslahat seluruh provinsi 2 Peningkatan bimbingan keagamaan dan bimbingan perkawinan seluruh provinsi 3 Pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik seluruh provinsi 4 Peningkatan kerukunan umat beragama seluruh provinsi 5 Peningkatan peran lembaga agama dan keagamaan dalam layanan keagamaan seluruh provinsi 6 Revitalisasi layanan KUA yang berkualitas, merata, dan inklusif seluruh provinsi 7 Transformasi layanan penyelenggaraan ibadah haji seluruh provinsi 8 Penjaminan produk halal seluruh provinsi 9 Pengembangan dana sosial keagamaan untuk mendukung program pembangunan seluruh provinsi 10 Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan, serta pembinaan ideologi Pancasila seluruh provinsi 11 Pengelolaan terpadu cagar budaya seluruh provinsi 12 Pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal seluruh provinsi 13 Pengembangan produk dan jasa berbasis seni budaya seluruh provinsi 14 Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional seluruh provinsi 84 No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 15 Pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan seluruh provinsi 16 Pelindungan hutan adat dan tanah ulayat serta pemberdayaan masyarakat dan komunitas adat seluruh provinsi 17 Pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional seluruh provinsi 18 Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah seluruh provinsi 19 Transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan seluruh provinsi 20 Melaksanakan peningkatan peran lembaga dan kapasitas sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana seluruh provinsi 21 Membangun sistem peringatan dini multi ancaman bahaya dan pusat pengendali operasi penanggulangan bencana terpadu seluruh provinsi 22 Memulihkan pelayanan dasar bidang fisik, sosial, dan ekonomi di daerah terdampak bencana seluruh provinsi 23 Meningkatkan layanan literasi dan edukasi kebencanaan berbasis masyarakat, termasuk melalui desa tangguh bencana seluruh provinsi 24 Melakukan peningkatan keandalan dan kebermanfaatan infrastruktur tahan bencana, termasuk penguatan perijinan bangunan gedung seluruh provinsi 25 Melakukan pembangunan pusat logistik dan peralatan berbasis kewilayahan seluruh provinsi 26 Menyediakan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana, pencarian dan pertolongan (SAR) 35 provinsi (seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan) 27 Penetapan dan penyelenggaraan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (RAK LLAJ) secara komprehensif dan sinergis seluruh provinsi dan kabupaten/kota 28 Peningkatan penanganan daerah rawan kecelakaan (DRK) lokasi prioritas penanganan daerah rawan kecelakaan (status jalan provinsi dan kabupaten/kota) 29 Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi udara, laut, dan darat seluruh provinsi 30 Meningkatkan ketahanan pesisir dan laut lokasi prioritas pembangunan berketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir khususnya pada sentra kelautan dan perikanan terpadu 31 Meningkatkan pembangunan dan konservasi sumber daya air lokasi prioritas pembangunan berketahanan iklim sektor air terutama pada wilayah rentan kekeringan dan banjir 32 Mengembangkan pertanian ramah iklim lokasi prioritas pembangunan berketahanan iklim sektor pertanian khususnya yang termasuk pada lokasi sentra produksi padi 85 No Highlight Intervensi Wilayah Prioritas 33 Mencegah dan mengendalikan penyakit sensitif iklim lokasi prioritas pembangunan berketahanan iklim sektor kesehatan khususnya lokasi yang rentan terhadap DBD, pneumonia dan malaria 34 Tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan berketahanan iklim lokasi prioritas pembangunan berketahanan iklim 3.8.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 8 “Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur”, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 86 Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan tema, target pertumbuhan dan kontribusi per wilayah pulau untuk Tahun 2025 sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini. Penetapan ini menjadi landasan strategis dalam membangun fondasi yang kokoh bagi Indonesia Emas 2045. 87 Dalam membangun fondasi pemerataan kewilayahan, dibutuhkan intervensi kebijakan berbasis pulau melalui penyiapan tema pembangunan wilayah sesuai dengan keunggulan daerah. Kebijakan tersebut didetailkan sampai level provinsi dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan wilayah melalui pelaksanaan delapan Prioritas Nasional yaitu (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; serta (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Implementasi Prioritas Nasional didukung pula dengan penerapan kebijakan umum yang berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) serta integrasi Rencana Detil Tata Ruang dengan sistem Online Single Submission Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan Percepatan reforma agraria, penuntasan sertipikasi tanah menuju sistem pendaftaran tanah stelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, serta didukung dengan penguatan tata kelola untuk meningkatkan akses dan pemanfaatannya Penataan otonomi daerah menyasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat-daerah dan kebijakan kerja sama multi aktor; peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, diperlukan optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah) Penguatan fondasi keuangan daerah melalui intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, akses pemanfaatan pendanaan alternatif, serta tata kelola dan transparansi keuangan daerah 88 Upaya mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya pembangunan diarahkan prioritas intervensi yang berbasis pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi sesuai karakteristik wilayah. Selain itu, peningkatan pengelolaan urbanisasi, perkotaan, dan pusat pertumbuhan juga menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim Menuntaskan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan termasuk melalui penyediaan bantuan dan subsidi tenaga listrik tepat sasaran Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan Pengembangan konektivitas dasar (komersial dan non komersial) serta fasilitas keselamatan keamanan transportasi termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Transportasi Penuntasan konektivitas digital, perluasan jangkauan layanan komunikasi, dan peningkatan literasi digital Peningkatan ketahanan sumber daya air berbasis alam (nature-based solution) melalui peningkatan infrastruktur tampungan air, penyediaan pasokan air, dan pengelolaan risiko daya rusak air Memperkuat sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (TK/RA/BA), SMP/MTs/sederajat, dan SMA/MA/sederajat diutamakan pada provinsi dengan tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, serta pembangunan kawasan perdesaan Pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk unggulan Pembangunan kawasan perbatasan dengan fokus mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi tata kelola pemerintahan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan Percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh yang terdiri dari daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri, dengan fokus pada peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan akses infrastruktur dasar dan konektivitas, penguatan tata kelola pembangunan, serta peningkatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 89 Selain kebijakan umum yang telah disampaikan sebelumnya, juga terdapat intervensi-intervensi spesifik yang akan diimplementasikan pada setiap provinsi untuk mendukung setiap prioritas nasional yang termuat dalam subbab 4.2 hingga 4.8. Dalam dokumen Rancangan RKP Tahun 2025 ini, intervensi yang termuat masih bersifat indikatif dan akan dimutakhirkan dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. 4.2 Wilayah Sumatra 4.2.1 Pokok-pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Sumatra Tahun 2025 Gambar 4.1 Kawasan Pusat Pertumbuhan dan Daerah Afirmasi Pengelolaan urbanisasi melalui pengembangan wilayah metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang berkelanjutan dan didukung oleh konektivitas yang memadai dan kelembagaan yang adaptif Pengembangan pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi keunggulan daerah (industri pengolahan sumber daya alam, agropolitan, wisata alam dan budaya) serta penguatan dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting Penuntasan dan pemanfaatan proyek strategis nasional yang bersifat kawasan melalui percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, evaluasi dan penyiapan carry over proyek strategis nasional serta penguatan kerjasama pengelolaan proyek strategis nasional 90 4.2.2 Provinsi Aceh Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penguatan Pangkalan Angkatan Laut Sabang sebagai garda barat maritim Indonesia, sekaligus penguatan pengamanan bagian barat Selat Malaka/Alur Laut Kepulauan Indonesia-1 • Pengembangan perbankan syariah di Aceh • Lanjutan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Peusangan • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah terpadu Regional Aceh • Peremajaan tanaman kopi di Kabupaten Bener Meriah • Peremajaan tanaman kakao di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya • Perluasan tanaman cengkeh di Kabupaten Aceh Besar • Rehabilitasi tanaman pala di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Barat Daya • Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Pulau Rondo Kota Sabang • Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Lawe Harum Kabupaten Aceh Tenggara • Sistem pengelolaan persampahan skala kota melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kabupaten Bireuen • Sistem pengelolaan persampahan skala kota melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota Sabang • Pengadaan cold storage protable di Kabupaten Aceh Utara 4,28–4,51 12,00–13,00 4,60–5,28 0,55 0,290–0,293 36,08 91 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pembangunan Jalan Jantho-Keumala (Missing Link) • Penataan dan rehabilitasi tempat pemrosesan akhir serta pembangunan tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi • Subsidi angkutan udara perintis penumpang di Kota Sabang, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Tengah • Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya (Embung Air Baku Krueng Raya Kabupaten Aceh Besar) • Pembangunan Jalan Strategis (penggantian jembatan Kr. Uning) Kabupaten Aceh Tengah • Pembangunan Jalan Strategis (Preservasi Jalan Keumala – Geumpang di Kabupaten Pidie) • Prasarana pengendali daya rusak air yang dibangun (Sungai Krueng Singkil, Kabupaten Aceh Singkil) • Prasarana irigasi permukaan dan irigasi rawa yang dibangun (Daerah Irigasi Alue Ubay dari Bendungan Keureuto Kabupaten Aceh Utara) Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya di bidang pendidikan dan ekonomi yang didukung oleh penyediaan infrastruktur serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Penguatan industri kimia dasar • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara Syekh Hamzah Fansuri di Kabupaten Aceh Singkil Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeulue dalam mendukung pemerataan ekonomi • Pembangunan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sabang dan enam kecamatan perbatasan prioritas di Provinsi Aceh 92 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Penataan dan penyempurnaan regulasi dan kelembagaan otonomi khusus Aceh • Penguatan integritas partai politik lokal di Aceh • Pengembangan inklusi keuangan di Aceh Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.2.3 Provinsi Sumatra Utara Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Peningkatan produktivitas sawit dan karet secara berkelanjutan di Sumatra Utara • Lanjutan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan III • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatra Utara terutama di Wilayah Metropolitan Medan • Penguatan Pangkalan Utama Angkatan Laut Medan dan Pangkalan Angkatan Laut Tanjungbalai guna penguatan keamanan laut di Selat Malaka • Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah terpadu, penataan dan rehabilitasi tempat pemrosesan akhir serta pembangunan tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle • Kawasan Sentra Produksi Pangan Sumatra Utara 5,2–5,4 6,96–7,46 5,27–5,56 0,53 0,303–0,305 1,00 93 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Pengembangan kawasan padi di Kabupaten Serdang Bedagai • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Seriti (Serdang Bedagai – Tebing Tinggi) • Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Girsang Sipangan Bolon/Parapat di Kabupaten Simalungun • Sistem pengelolaan persampahan skala kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota Padangsidempuan Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pengembangan Bandara Hub dan Aerocity Kualanamu dan Bandara Sibisa di Kabupaten Toba • Penguatan produktivitas industri makanan • Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif • Peningkatan cakupan layanan infrastruktur konektivitas regional dan penguatan konektivitas digital • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi • Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim • Prasarana pengendali daya rusak air yang dibangun di Sungai Moro'o Kabuaten Nias Barat • Prasarana irigasi permukaan dan irigasi rawa yang direhabilitasi Daerah Irigasi Batang Gadis • Pembangunan Jalan Strategis Simpang Kota Pinang - Simpang PAL XI • Preservasi pemeliharaan rutin Jalan bts. Kabupaten Toba - Siborong Borong • Penyediaan pintu perlintasan sebidang di Jalan Nasional ruas akses Tol Medan – Belawan • Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A di Kota Sibolga • Pembangunan Jembatan Batahan akses Pelabuhan Palimbungan Ketek di Kabupaten Mandailing Natal Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Penurunan kematian ibu dan bayi • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya (rabies) • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; reparasi serta perawatan mobil dan sepeda motor • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan 94 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Penguatan industri logam dasar • Hilirisasi industri bauksit • Penguatan tata kelola, promosi investasi, dan perluasan insentif Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan Kawasan Industri Kuala Tanjung • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Medan • Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat • Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat • Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola • Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh • Pembangunan kawasan perbatasan di dua kecamatan prioritas perbatasan di Provinsi Sumatra Utara • Pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat di Perkotaan Medan • Penataan permukiman pesisir di Kota Sibolga Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan penguatan pendidikan antinarkoba di Sumatra Utara • Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital guna memudahkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Sumatra Utara • Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan kawasan perkotaan Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Peningkatan tata kelola cagar budaya Istana Maimun dan Istana Niat Lima Laras • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Penyediaan Early Warning System pada sungai kewenangan pusat di Kota Medan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 95 4.2.4 Provinsi Sumatra Barat Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Peningkatan produktivitas padi, kelapa, hortikultura, dan peternakan secara berkelanjutan • Penguatan Pangkalan Utama Angkatan Laut Padang dalam rangka pengamanan dan penegakan kedaulatan maritim Indonesia di Samudra Hindia • Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpusat di Kabupaten Solok Selatan • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Pembangunan sistem pengelolaan persampahan skala kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Tua Pejat • Pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Sontang di Kabupaten Pasaman • Pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Sirilanggai • Pengembangan perbankan syariah di Sumatra Barat Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif • Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim • Pembangunan Daerah Irigasi Batang Sinamar • Pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada Batang Agam, Batang Lembang, Batang Suliti, dan Kabupaten Dharmasraya • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi • Penanganan Jalan Daerah Ruas Lubuk Lasiah – Surian • Penataan Kelok Sembilan 4,69–5,19 4,50–5,10 5,37–5,76 0,57 0,274–0,279 52,62 96 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Pengembangan perguruan tinggi science, technology, engineering, art, and mathematics unggulan pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya terkait peningkatan partisipasi perempuan pada ketenagakerjaan dan ekonomi • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor • Fasilitasi literasi digital • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Penguatan tata kelola manajemen, kompetensi, serta manajemen talenta dan karier aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan daerah di Sumatra Barat Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Pengembangan sarana dan prasarana peralatan laboratorium minyak atsiri • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kawasan Transmigrasi Muara Takung-Kamang Baru di Kabupaten Sijunjung dalam mendukung pemerataan ekonomi • Penanganan jalan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang berbasis pada penguatan nilai budaya matrilineal di Perkampungan Adat Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato Nagari Sijunjung • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Pembangunan prasarana pengaman pantai (seawall dan bangunan pengaman pantai) pada Pantai Sikabaluan dan Pantai Pokai Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 97 4.2.5 Provinsi Riau Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Peningkatan produktivitas perkebunan sawit, karet, kelapa, dan sagu rakyat secara berkelanjutan di Riau • Penguatan Pangkalan Angkatan Laut Dumai dan Pos Angkatan Laut Selat panjang guna penguatan keamanan laut di choke point Selat Malaka • Sarana pascapanen tanaman perkebunan di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hilir • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Sarana pengolahan tanaman perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Duplikasi Jembatan Tratak Buluh • Pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk Kawasan Industri Tanjung Buton • Rehabilitasi daerah irigasi: Daerah Irigasi Kelayang di Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Irigasi Rawa Sei Upih di Kabupaten Pelalawan, dan Daerah Irigasi Rawa Kualasebatu di Kabupaten Indragiri Hilir • Pembangunan Daerah Irigasi Osaka • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi • Prasarana pengendali daya rusak air yang dibangun di Kota Dumai (Pembangunan Turap Sheet Pile (kiri-kanan)) • Prasarana irigasi permukaan dan irigasi rawa yang direhabilitasi di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hulu • Prasarana air baku yang dibangun di Kabupaten Siak • Rekonstruksi Jalan Simpang Lago - Sorek (Konstruksi Pile Slab) • Preservasi Jalan Marpoyan - Bts. Kuansing 3,90–4,23 5,19–6,19 3,55–3,66 0,56 0,318–0,324 46,88 98 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Pengembangan Balai Latihan Kerja di Kota Dumai • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya di bidang ekonomi yang didukung oleh penciptaan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja perempuan • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta pertambangan dan penggalian • Fasilitasi literasi digital • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Penguatan tata kelola, promosi investasi, dan perluasan insentif Kawasan Industri Tenayan • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pembangunan Pelabuhan Dorak, Selat Panjang • Pengembangan industri perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pembangunan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional Bengkalis dan enam Kecamatan Perbatasan Prioritas di Provinsi Riau • Pembangunan jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar, dan terdepan di Pulau Rangsang (Ruas Tanjung Samak - Repan) Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis one single submission dan mal pelayanan publik digital guna memudahkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Riau • Pembangunan Depo Arsip Nasional di Pekanbaru • Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan penguatan pendidikan antinarkoba di Riau Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Pengembangan khazanah kebudayaan Melayu Riau melalui revitalisasi Cagar Budaya Istana Siak • Pembangunan pengaman pantai di pulau terluar • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Prasarana pengaman pantai yang dibangun di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 99 4.2.6 Provinsi Jambi Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo • Optimalisasi perhutanan sosial di Jambi • Pengembangan perbankan syariah di Jambi • Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di kawasan perkotaan Jambi Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Betung – Tempino – Jambi • Rehabilitasi kawasan mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur • Pembangunan Daerah Irigasi Batang Asai dan Rehabilitasi Daerah Irigasi Batanghari • Pengendalian banjir Sungai Batanghari • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan intensif upskilling dan reskilling • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya di bidang pendidikan dan pencegahan perkawinan anak • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 4,81–5,11 6,30–6,80 4,27–4,38 0,55 0,337–0,341 78,5 100 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Fasilitasi literasi digital • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Penguatan tata kelola manajemen, kompetensi, serta manajemen talenta dan karier aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan daerah di Jambi Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Hilirisasi industri sawit dan karet • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara Depati Parbo,Kerinci Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Penyediaan hunian layak untuk aparatur sipil negara tenaga medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani di Kabupaten Merangin Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Peningkatan mutu dan layanan standar pelayanan minimum Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Pengayaan keberagaman melalui pengembangan Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi • Penguatan pemberdayaan masyarakat hukum adat di Jambi • Peningkatan kapasitas Forum Peduli Daerah Aliran Sungai • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.2.7 Provinsi Sumatra Selatan Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik 5,3–5,5 9,37–10,37 3,82–3,93 0,53 0,316–0,320 69,97 101 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Peningkatan produktivitas perkebunan cabai rakyat yang berkelanjutan di Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Banyuasin • Peningkatan produktivitas perkebunan jagung rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur • Lanjutan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lumut Balai • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan • Pengembangan kawasan sentra produksi pangan padi di Sumatra Selatan yang didukung Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin • Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Empat Lawang • Kawasan padi Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kabupaten Musi Rawas Utara • Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten OganIlir, Kabupaten EmpatLawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, dan Kota Lubuk Linggau • Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Betung–Tempino– Jambi • Penyelenggaraan layanan perintis Light Rapid Transit Palembang (subsidi operasional light rapid transit dan feeder light rapid transit) • Penuntasan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji • Modernisasi Daerah Irigasi Komering • Pembangunan infrastruktur pengendali banjir Sungai Lematang • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi • Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya di Danau Ranau • Prasarana pengendali daya rusak air yang direhabilitasi di Kota Palembang 102 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kabupaten Musi Banyuasin • Prasarana irigasi premium yang dibangun di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam • Prasarana air baku yang direhabilitasi berupa bangunan Intake Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim • Irigasi Perpipaan Provinsi Sumatra Selatan • Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, terutama melalui perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertambangan dan penggalian; dan pertanian, kehutanan, dan perikanan • Pengembangan perguruan tinggi science, technology, engineering, art, and mathematics unggulan pada Universitas Sriwijaya • Fasilitasi literasi digital • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Hilirisasi industri kelapa dan karet • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara Silampari di Lubuklinggau Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pengelolaan urbanisasi Wilayah Metropolitan Palembang • Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan kawasan perkotaan Wilayah Metropolitan Palembang • Penataan kawasan perkotaan, peremajaan kota, serta penguatan ketangguhan bencana dan adaptasi perubahan iklim Wilayah Metropolitan Palembang • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat, dan Kawasan Transmigrasi Petata di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam mendukung pemerataan ekonomi • Pembangunan rumah susun khusus masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin • Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola 103 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Peningkatan cakupan layanan infrastruktur konektivitas regional dan penguatan konektivitas digital Wilayah Metropolitan Palembang • Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh • Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Palembang Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital • Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan penguatan pendidikan antinarkoba di Sumatra Selatan • Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan kawasan perkotaan Wilayah Metropolitan Palembang Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penguatan wawasan peradaban maritim nusantara berbasis sejarah Kerajaan Sriwijaya • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.2.8 Provinsi Bengkulu Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik 4,55–4,86 13,1–13,6 3,30–3,41 0,53 0,327–0,332 57,74 104 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Peningkatan produktivitas kopi, hortikultura, dan peternakan secara berkelanjutan di Bengkulu • Penguatan Lanal Bengkulu dalam rangka pengamanan dan penegakan kedaulatan maritim Indonesia di Samudra Hindia • Pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan berbasis panas bumi, terutama pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Hululais • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Pembangunan sistem penyediaan air minum kabupaten/kota (Instalasi Pengolahan Air Minum Air Siapang Kecamatan Lebong Sakti) • Pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara • Revitalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Sawah Lebar Baru • Sarana Produksi Usaha yang disalurkan ke masyarakat (pembudidaya ikan - bioflok) Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Bintunan – Lais • Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Lais – Kerkap • Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Nakau – Air Sebakul • Penyiapan Readiness Criteria Pengalihan Jalan Nasional di dalam Bandara Mukomuko • Penyiapan non fisik pembangunan Jalan Tol Bengkulu – Lubuk Linggau Seksi 2 Taba Penanjung - Kepahiang • Penggantian Jembatan Pulau Baai 1B • Rehabilitasi Daerah Irigasi Air Seluma di Kabupaten Seluma • Rehabilitasi Daerah Irigasi Air Nipis Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan • Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman • Pengendalian banjir Air Bengkulu dan Air Manjuto • Pembangunan Embung Integrated Nursery Farming System Kabupaten Bengkulu Utara • Prasarana air baku yang dibangun (Air Baku Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan) • Peningkatan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko • Optimasi Bangunan Air Baku di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara • Rounding up (Rehabilitasi) Jaringan Tersier Kanan Daerah Irigasi Air Manjunto Kabupaten Mukomuko • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi • Penataan Kawasan Destinasi Wisata Danau Dendam Tak Sudah 105 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Pengembangan perguruan tinggi science, technology, engineering and mathematics unggulan pada Universitas Bengkulu melalui proyek Pinjaman Luar Negeri Saudi Fund for Development “Establishment of University of Bengkulu’s Hospital” • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, dan pencegahan perkawinan anak • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan • Perluasan akses perguruan tinggi keagamaan melalui pengembangan Institut Agama Islam Negeri Curup • Pengembangan perguruan tinggi keagamaan unggulan pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu • Fasilitasi literasi digital • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Penguatan tata kelola manajemen, kompetensi, serta manajemen talenta dan karir aparatur sipil negara Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Penguatan industri kimia dasar • Hilirisasi industri kelapa dan karet • Peningkatan logistik dan perdagangan berbasis biru berkelanjutan • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara Enggano Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara dalam mendukung pemerataan ekonomi. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Penguatan budaya antikorupsi, guna mewujudkan good and clean governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota • Pengembangan inklusi keuangan • Pengembangan inklusi perbankan syariah di Bengkulu 106 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penguatan literasi sejarah kebangsaan melalui pengembangan dan pemanfaatan situs Cagar Budaya Rumah Kediaman Bung Karno, Benteng Malborough, dan Benteng York • Pembangunan infrastruktur pengaman pantai di kawasan pesisir Kabupaten Kaur • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai kritis di Kabupaten Bengkulu Utara • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.2.9 Provinsi Lampung Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publikteng Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penguatan Lanal Lampung guna penguatan keamanan global maritime trade route di Selat Sunda (Alur Laut Kepulauan Indonesia-1) • Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Peningkatan produktivitas tebu, kopi, ragam tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan secara berkelanjutan, terutama di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Pesisir Barat • Penguatan ketahanan pangan daerah dan nasional melalui upaya peningkatan produktivitas padi dan pangan nabati lainnya, terutama pada Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, 4,90–5,30 9,50–10,00 3,86–4,00 0,54 0,318–0,321 62,79 107 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Mesuji • Area penyaluran benih padi pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung • Sarana pascapanen padi untuk mendukung pengembangan kawasan padi • Pengembangan kawasan peternakan kambing di Kabupaten Pringsewu • Pengembangan kawasan kopi di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Way Kanan Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Preservasi Jalan dan Jembatan Ruas Bts. Kota Baturaja - Bts. Prov. Lampung • Rehabilitasi Daerah Irigasi Way Sekampung • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi • Perencanaan dan Pengawasan Teknik / Survei Topografi Tugu Cokelat, Pesawaran – Gedongtataan • Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Peningkatan kemitraan sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri pada Sekolah Menengah Kejuruan Unggul Terpadu Anak Tuha di Kabupaten Lampung Tengah • Penguatan tata kelola manajemen, kompetensi serta manajemen talenta dan karir aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan daerah di Lampung • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, terutama di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Tanggamus • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan • Pengembangan perguruan tinggi science, technology, engineering and mathematics unggulan pada Universitas Lampung melalui proyek Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) “Higher Education for Technology and Innovation Project” • Perluasan akses perguruan tinggi keagamaan melalui pengembangan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. • Fasilitasi literasi digital • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 108 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Masyarakat yang memperoleh fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat • Guru kejuruan dan kepala sekolah yang mengikuti upskilling dan reskilling berstandar industri • Sekolah menengah kejuruan yang mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan di Kabupaten Lampung Tengah Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Hilirisasi industri kelapa • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara Gatot Subroto Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesisir Barat • Pemberdayaan masyarakat miskin untuk pengurangan beban terkait kebutuhan dasar di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Utara • Pemberdayaan masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dengan program pendampingan usaha di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Utara • Pembangunan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kota Bandar Lampung Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan penguatan pendidikan antinarkoba di Lampung Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penguatan wawasan kesejarahan berbasis budaya gotong royong dan optimalisasi potensi ekonomi kreatif melalui pengembangan dan pemanfaatan situs megalitik dan nilai tradisi Begawi • Pengamanan Pantai Pesisir Barat • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.2.10 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka 4,46–5,10 2,92–3,92 3,98–4,33 0,54 0,239–0,242 54,55 109 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penguatan Lanal Bangka Belitung guna penguatan keamanan global maritime trade route di Selat Karimata (Alur Laut Kepulauan Indonesia-1) • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Sistem pengelolaan persampahan skala kota Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Trafo Mayang di Kabupaten Belitung Timur dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Jongkong di Kabupaten Bangka Tengah Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pengembangan pariwisata bahari, melalui peningkatan 6A (atraksi, aktivitas, aksesibilitas, amenitas, ancillary, dan available package), terutama di Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang • Penataan Kawasan Destinasi Wisata Kawasan Kota Tua Muntok Kluster Eropa di Kabupaten Bangka Barat dan Kawasan Bukit Peramun di Kabupaten Belitung • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi • Prasarana air baku Sungai Selindung di Kota Pangkalpinang yang dibangun • Perlengkapan Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung • Prasarana pengendali banjir Kota Pangkalpinang yang direhabilitasi Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, serta penurunan stunting, terutama di Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Belitung • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya terkait peningkatan kesehatan reproduksi perempuan dan partisipasi perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan • Fasilitasi literasi digital • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 110 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Hilirisasi industri timah • Hilirisasi industri pengolahan lada • Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Mantung dan Bakit • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan dalam mendukung pemerataan ekonomi • Rumah Susun Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Tengah dan Yayasan Insan Bestari Belitung di Kabupaten Belitung • Bantuan Pembangunan Rumah Susun Hunian Tentara Nasional Indonesia Komando Resor Militer 045 Garuda Jaya di Kota Pangkal Pinang Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital guna memudahkan investasi Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penguatan literasi kebangsaan dan pendidikan karakter melalui peningkatan tata kelola Cagar Budaya Pesanggrahan Menumbing dan Muntok serta Warisan Budaya Takbenda Tenun Cual • Pengamanan Pantai Arung Dalam • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Prasarana pengaman pantai Kabupaten Bangka Tengah yang dibangun 4.2.11 Provinsi Kepulauan Riau Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik 5,25–5,53 4,4–4,9 6,08–6,47 0,60 0,321–0,334 1,00 111 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penguatan Lantamal Batam guna penguatan keamanan laut di choke point Selat Malaka (Alur Laut Kepulauan Indonesia-1) • Penguatan Lanal Ranai guna penguatan kedaulatan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara • Pengembangan data centre di Batam • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota Tanjung Pinang • Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Pulau Bintan • Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Natuna • Pengembangan kawasan aneka cabai Kabupaten Natuna • Koordinasi pengelolaan pilar batas negara wilayah laut dan udara, dan difokuskan pada dua titik prioritas (Pulau Berakit dan Pulau Malang Berdaun) Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Penguatan Destinasi Regeneratif Greater Kepulauan Riau • Pengembangan pariwisata bahari, melalui peningkatan 6A (atraksi, aktivitas, aksesibilitas, amenitas, ancillary, dan available package), terutama di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna • Penyiapan pembangunan Jembatan Batam-Bintan • Pengembangan industri elektronik dan digital • Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif • Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi • Peningkatan kecepatan dan keandalan akses internet untuk menciptakan fondasi utama transformasi digital pada pengembangan Batam sebagai kota industri digital dan information and communication technology Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Akreditasi lembaga kesejahteraan sosial di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga • Asistensi rehabilitasi sosial kelompok masyarakat lanjut usia di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang • Pengembangan program link and match tenaga kerja melalui kerja sama antara pendidikan vokasi dan perguruan tinggi dengan industri strategis • Peningkatan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri strategis melalui program pelatihan dan sertifikasi • Pengembangan politeknik pariwisata, ekonomi kreatif dan digital • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan 112 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi perempuan dan anak dari kekerasan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan • Pengembangan perguruan tinggi science, technology, engineering, art, and mathematics unggulan pada Universitas Maritim Raja Ali Haji • Perluasan akses perguruan tinggi keagamaan melalui pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kepulauan Riau • Fasilitasi literasi digital • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri Kota Batam • Pembinaan lembaga dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial Provinsi Kepulauan Riau • Lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial Provinsi Kepulauan Riau • Pelaksanaan pelatihan penanggulangan stunting dan gerakan masyarakat sehat di kawasan perbatasan Pulau Berakit dan Pulau Malang Berdaun Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Hilirisasi industri bauksit • Hilirisasi industri kakao • Pengembangan industri pengolahan limbah, khususnya limbah bahan berbahaya dan beracun • Pengembangan industrialisasi perikanan, terutama di kawasan perkotaan Batam dan Ranai • Pengembangan industri alat angkut termasuk electric vehicle dan kedirgantaraan • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah-Karimun Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pembangunan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional Ranai dan 11 Kecamatan Perbatasan Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau • Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Serasan, Kabupaten Natuna Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital • Reformasi administrasi sistem insentif perpajakan • Penguatan sosialisasi dan komunikasi terkait regulasi insentif fiskal kepada pelaku usaha/investor 113 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Peningkatan pemanfaatan khazanah bahasa dan sastra melayu di Kawasan Cagar Budaya Nasional Pulau Penyengat dan kawasan Istana Damnah Lingga • Pengamanan pantai terluar Provinsi Kepulauan Riau • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Penataan Bangunan Kawasan Cagar Budaya dan Permukiman Tradisional Kota Tanjung Pinang • Rehabilitasi Balai Adat Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang 4.3 Wilayah Jawa 4.3.1 Pokok-pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Jawa Tahun 2025 Gambar 4.2 Peta Kawasan Pusat Pertumbuhan dan Daerah Afirmasi 114 4.3.2 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Insentif guna mendorong competitiveness dan peningkatan investasi skala global dalam sektor perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, jasa informasi dan komunikasi, real estate, jasa pendidikan dan jasa kesehatan • Penguatan Pangkalan Utama Angkatan Laut Jakarta dalam rangka penguatan pengamanan maritim terhadap Jakarta • Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah terpadu serta pembangunan tempat pengolahan sampah reduce-reuse- recycle Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) • Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman • Penguatan destinasi regeneratif Greater Jakarta • Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif • Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola • Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim • Pembangunan JSS (Jakarta Sewerage System) • Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan normalisasi pada Kali Ciliwung • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi 4,98–5,23 3,55–3,85 5,54–6,40 0,62 0,425–0,430 14,65 115 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Pengembangan kapasitas, penguatan manajemen, dan peningkatan pelayanan kefarmasian pada fasilitas kesehatan rujukan di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/sederajat • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor • Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi riset sains (science), teknologi (technology), teknik (engineering), seni (art), dan matematika (mathematics) unggulan bertaraf internasional pada Universitas Indonesia melalui proyek Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) “Promoting Research and Innovation Though Modern and Efficient STP Project” (PRIME STeP) • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi • Pengembangan industri alat angkut termasuk electric vehicle dan kedirgantaraan • Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan kawasan perkotaan Wilayah Metropolitan Jakarta • Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh • Pengembangan transportasi publik perkotaan Wilayah Metropolitan Jakarta yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan Transit Oriented Development, antara lain melalui perluasan jaringan BRT terintegrasi, peningkatan layanan KA komuter, pengembangan LRT Jakarta, serta pengembangan MRT Jakarta Utara-Selatan dan MRT Timur-Barat 116 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Penataan dan penyempurnaan regulasi dan kelembagaan otonomi khusus Jakarta guna mendukung pencapaian visi Jakarta sebagai kota global • Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan kawasan perkotaan Wilayah Metropolitan Jakarta Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penguatan identitas Jakarta sebagai kota kosmopolitan budaya melalui pemanfaatan urban heritage dan penyelenggaraan ajang kebudayaan berkelas internasional • Peningkatan pengelolaan kualitas udara melalui pengendalian pencemaran udara di Kota Metropolitan Jakarta • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.3.3 Provinsi Jawa Barat Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan • Lanjutan Pembangunan pembangkit listrik tenaga air Pumped Storage Upper Cisokan • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle, atau fasilitas pengolahan sampah lainnya di Kota Depok, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cirebon • Peningkatan produktivitas hortikultura dan peternakan yang berkelanjutan 4,96–5,37 5,85–6,46 6,42–6,99 0,55 0,383–0,390 6,61 117 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Prasarana irigasi air tanah atau irigasi lainnya yang dibangun pada sistem penyediaan air minum perkotaan Majalengka • Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya pada sistem penyediaan air minum Kota Cimahi • Prasarana air baku yang dibangun pada sistem penyediaan air minum Palabuhanratu • Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya pada Bendung Cariang di Kabupaten Sumedang • Prasarana air baku yang dibangun pada sistem penyediaan air minum Patimban • Sistem pengelolaan persampahan skala kota berupa pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu pada tempat pemrosesan akhir eksisting di Provinsi Jawa Barat • Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota berupa Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Ciminyak di Kabupaten Ciamis • Sistem pengelolaan persampahan skala kota berupa pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Ciminyak di Kabupaten Ciamis • Sertifikat benih hortikultura di Kabupaten Kuningan • Pengembangan sentra hortikultura berbasis ekspor untuk Kawasan Manggis di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis • Pengembangan sentra cabai pada Kawasan Aneka Cabai di Kabupaten Bandung • Pengembangan sentra hortikultura berbasis ekspor untuk Kawasan Manggis di Kabupaten Sukabumi • Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka di Kab. Bandung Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pengembangan Kertajati Aerocity • Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban • Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman • Penguatan produktivitas industri tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki • Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif • Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim • Pembangunan instalasi pengolahan air tahap II Sistem Penyediaan Air Minum Regional Bandung Raya • Penuntasan Pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey • Modernisasi Daerah Irigasi Rentang • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi • Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya berupa pembangunan Embung Ranca Hilir di Kabupaten Subang • Layanan perencanaan dan pengawasan teknik berupa pembangunan Fly Over di Lemah Abang Kabupaten Bekasi 118 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Pembangunan jalan strategis di Jalan Lingkar Timur Selatan • Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian pada Kereta Api Cipatat-Togog Apu-Padalarang di Kabupaten Bandung Barat • Pembangunan jalan strategis (padat karya) berupa perbaikan pedestrian dan drainase pada jalan nasional di Kota Bogor • Prasarana pengendali daya rusak air yang dibangun berupa penanganan tanggul kritis Sungai Citarum di Kabupaten Bekasi • Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya berupa pembangunan transmisi air baku Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/sederajat • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan • Penurunan kematian ibu dan bayi • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; pencegahan perkawinan anak, khususnya di Kabupaten Garut, Ciamis, Indramayu, dan Cirebon; dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, utamanya pada wilayah kantong pekerja migran • Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi riset sains (science), teknologi (technology), teknik (engineering), seni (art), dan matematika (mathematics) unggulan bertaraf internasional pada Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor melalui proyek Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) “Promoting Research and Innovation Though Modern and Efficient STP Project” (PRIME STeP) • Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi sains (science), teknologi (technology), teknik (engineering), seni (art), dan matematika (mathematics) unggulan di tingkat regional pada Universitas Singaperbangsa Karawang • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Fasilitasi literasi digital • Digital Pembangunan Kampus II Politeknik Manufaktur (POLMAN) di Kota Depok • Sarana perguruan tinggi yang direvitalisasi berupa pengembangan Kampus ITB Cirebon Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Penguatan industri kimia dasar dan logam dasar • Hilirisasi industri tembaga dan bauksit • Hilirisasi industri kelapa dan karet • Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi 119 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Pengembangan industri alat angkut termasuk electric vehicle dan kedirgantaraan • Pengembangan industri elektronik dan digital • Pembangunan Pelabuhan Patimban • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pembangunan rumah susun sederhana sewa masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Purwakarta • Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Bandung (Bus Rapid Transit Bandung Raya, Elektrifikasi Kereta Api Komuter Bandung) • Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola • Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh • Pembangunan jalan bebas hambatan berupa pembebasan lahan untuk pembangunan Fly Over Kiaracondong- Buahbatu di Kota Bandung • Pembangunan Area Traffic Control System/Intelligent Transportation System berupa penyediaan angkutan umum massal perkotaan Bus Rapid Transit di Bandung Raya • Pembangunan baru kawasan permukiman berupa rumah susun khusus masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Purwakarta • Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan kawasan perkotaan Wilayah Metropolitan Bandung Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Reviu dan penyusunan pengaturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan kawasan perkotaan Wilayah Metropolitan Bandung • Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Pengembangan ekonomi berbasis kebudayaan di Cagar Budaya Batu Jaya dan Keraton Cirebon • Peningkatan pengelolaan kualitas udara melalui pengendalian pencemaran udara di kota metropolitan Bandung • Pengamanan Pantai Eretan dan Kabupaten Cirebon • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 120 4.3.4 Provinsi Jawa Tengah Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Peningkatan produktivitas hortikultura dan peternakan yang berkelanjutan • Penguatan Pangkalan Angkatan Laut Cilacap dalam rangka pengamanan dan penegakan kedaulatan maritim Indonesia di Samudra Hindia • Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah terpadu di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, dan Regional Magelang serta tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Pembangunan instalasi pengolahan air limbah Regional Kabupaten Purbalingga – Kabupaten Banjarnegara • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Bregas Sistem Banyumudal di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak • Pengembangan industri elektronik dan digital • Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman • Penguatan produktivitas industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki • Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif • Rehabilitasi Daerah Irigasi Kumisik, Jragung, Logung, dan Glapan • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi • Desain and Build Cekdam pengendali sedimen Sungai Merawu DAS Serayu, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo 4,90–5,60 9,00–9,66 4,42–4,81 0,59 0,362–0,367 0,32 121 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Penggantian Jembatan Beringin, Kota Semarang • Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pasar di Kota Surakarta, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Boyolali • Pengerukan kolam pelabuhan di Kabupaten Kendal • Pembangunan duplikasi jembatan di Kabupaten Cilacap • Pembangunan sistem pengendalian banjir rob di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan • Peningkatan jalur kereta api di Kabupaten Cilacap • Pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda Terminal Tipe A di kota Surakarta • Penyelesaian Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur- Yogyakarta-Prambanan Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Optimalisasi pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di semua jenjang pendidikan • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Penurunan kematian ibu dan bayi • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Penguatan tata kelola manajemen aparatur sipil negara, kompetensi aparatur sipil negara, serta manajemen talenta dan karir aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan daerah di Jawa Tengah • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui pemberdayaan perempuan, peningkatan ketahanan keluarga, serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang pada wilayah kantong pekerja migran • Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi sains (science), teknologi (technology), teknik (engineering), seni (art), dan matematika (mathematics) unggulan pada Universitas Jenderal Soedirman • Pengembangan perguruan tinggi keagamaan unggulan pada UIN Salatiga dan UIN Walisongo Semarang • Fasilitasi Literasi Digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Hilirisasi Industri Bauksit • Penguatan industri logam dasar • Pengembangan industri alat angkut termasuk electric vehicle dan kedirgantaraan • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Peningkatan cakupan layanan infrastruktur konektivitas regional konektivitas digital, serta sarana dan prasarana 122 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola • Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh • Pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban dan pengembangan keterkaitan perdesaan • Pengembangan sistem angkutan umum massal di Wilayah Metropolitan Semarang dan Kota Surakarta berbasis jalan • Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan kawasan Wilayah Metropolitan Semarang Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan kawasan Wilayah Metropolitan Semarang Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Pembangunan Tanggul Laut Sayung • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan (search and rescue) Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.3.5 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik 5,30–5,80 10,00–10,50 3,12–3,51 0,70 0,443–0,447 62,14 123 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada area rentan di kawasan perkotaan Yogyakarta • Pengembangan ekonomi dan inklusivitas keuangan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta • Penguatan ekosistem ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah terpadu di Kabupaten Gunung Kidul serta tempat pengolahan sampah reduce- reuse-recycle • Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada area rentan di kawasan perkotaan Yogyakarta Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – New Yogyakarta International Airport • Pembangunan groundsill Sungai Srandakan • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi • Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim • Insentif guna mendorong competitiveness dan peningkatan investasi dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif • Pembelian layanan (Buy The Services) angkutan massal berbasis jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta • Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Jalur Jalan Lintas Selatan dan Jaringan Ringroad Perkotaan Yogyakarta • Insentif guna mendorong competitiveness dan peningkatan investasi dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di Rumah Sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Optimalisasi pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di semua jenjang pendidikan • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan • Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi riset sciences, technology, engineering, art, dan mathematics unggulan bertaraf internasional pada Universitas Gadjah Mada melalui proyek Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) “Promoting Research and Innovation Though Modern and Efficient STP Project” (PRIME STeP) • Pembangunan kualitas keluarga • Pencegahan perilaku berisiko pemuda 124 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Penguatan inklusi sosial, khususnya bagi lansia dan penyandang disabilitas • Fasilitasi literasi digital • Koordinasi penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan bersama industri Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara Hub New Yogyakarta International Airport Kulon Progo Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah terdepan, tertinggal, terluar • Pengembangan sistem angkutan umum massal di perkotaan Yogyakarta berbasis jalan • Bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman • Pemugaran kawasan kumuh, khususnya di Kelurahan Joho, Kelurahan Condongcatur, dan Kelurahan Depok Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Penataan dan penyempurnaan regulasi dan kelembagaan otonomi khusus/keistimewaan Yogyakarta • Pendampingan percepatan integrasi rencana detail tata ruang dengan sistem online single submission untuk Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman • Penanganan akses Reforma Agraria Kategori I Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Pelestarian dan pengembangan Warisan Budaya Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat • Pengamanan Pantai Congot • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.3.6 Provinsi Jawa Timur Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka 5,10–5,41 7,58–8,08 3,90–4,49 0,61 0,381–0,386 1,00 125 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik • Pembangunan dan revitalisasi Museum PETA (Pembela Tanah Air) Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Mojolagres (100 liter/detik) • Pembangunan Intake Sungai Rejoso (1.000 liter/detik) dan Jaringan Pipa Transmisi Sistem Penyediaan Air Minum Regional Umbulan • Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Kali Rejoso (1.000 liter/detik) Sistem Penyediaan Air Minum Regional Umbulan • Revitalisasi Pipa Jaringan Distribusi Utama Kabupaten- Kota Probolinggo • Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kabupaten Mojokerto • Peningkatan logistik dan perdagangan berbasis biru berkelanjutan • Penguatan industri manufaktur berbasis kelautan – perkapalan dan garam • Pengembangan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan • Penguatan Pangkalan Utama Angkatan Laut Surabaya dalam rangka penguatan pengamanan maritim terhadap Surabaya dan garda maritim Indonesia bagian timur • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah terpadu di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Banyuwangi serta tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah vokasi yang memiliki interlinkage and Match yang Kuat dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri • Lanjutan Pengendalian Banjir Sungai Buntung (akses Bandara Juanda) • Lanjutan Pengendalian Banjir Sungai Lamong • Revitalisasi pelatihan vokasi di Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Surabaya • Pembangunan Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah • Pembangunan dan revitalisasi Pasar Beran • Pembangunan Jalan Pansela • Preservasi Jalan mendukung Java Integrated and Industrial Port Estate Gresik Ruas Sadang (Bts. Kabupaten Lamongan) - Bts. Kota Gresik • Preservasi Jembatan Manyar mendukung Java Integrated and Industrial Port Estate Gresik • Penggantian dan Duplikasi Jembatan Modangan • Rehabilitasi dan Pelebaran Jalan Nasional Ruas Bulu (Bts. Kab. Jateng) - Bts. Kota Tuban 126 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Pelebaran Jalan Nasional Situbondo-Ketapang • Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Nasional • Sentra Pengolahan Perikanan Bengkorok (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terpadu) • Peningkatan sarana dan prasarana Bandara Abdurrachman Saleh • Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman • Penguatan produktivitas industri tekstil dan produksi tekstil dan alas kaki • Penguatan ekosistem kuliner • Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola • Revitalisasi Pipa Jaringan Distribusi Utama Kabupaten- Kota Probolinggo • Rehabilitasi Daerah Irigasi Pondok dan Pacal • Pengendalian banjir Kali Jeroan, Ring Ngotok Kanal, dan Kali Konto Hilir • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi • Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif • Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Optimalisasi pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di semua jenjang pendidikan • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan • Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui sistem pemagangan dalam negeri • Penurunan kematian ibu dan bayi • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang pada wilayah kantong pekerja migran • Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi sciences, technology, engineering, art, dan mathematics unggulan bertaraf internasional pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui proyek Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) “Higher Education for Technology and Innovation Project” (HETI) dan Universitas Brawijaya melalui proyek Pinjaman Luar Negeri KfW “Quality Improvement of Academic Hospital of Brawijaya University” • Peningkatan kualitas dan pengembangan politeknik sciences, technology, engineering, art, dan mathematics unggulan pada Politeknik Negeri Madura, Politeknik Negeri Madiun, dan Politeknik Negeri Malang 127 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Perluasan akses perguruan tinggi keagamaan melalui pengembangan IAIN Kediri • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Hilirisasi industri tembaga dan bauksit • Hilirisasi industri sawit, kelapa, dan karet • Hilirisasi industri rumput laut • Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi • Penguatan industri kimia dasar dan logam dasar • Pengembangan industri elektronik dan digital • Pengembangan industri alat angkut termasuk electric vehicle dan kedirgantaraan • Pengadaan kapal perintis • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara Hub Juanda Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Wilayah Madura • Surabaya Regional Railway Line • Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di Metropolitan Surabaya Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Rehabilitasi kerusakan lahan • Pengembangan perhutanan sosial melalui sarana ekonomi produktif, penyediaan tenaga pendamping, fasilitasi penyusunan dan pengesahan rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial, dan fasilitasi peningkatan kelompok usaha perhutanan sosial ke kelas gold • Pengendalian lahar Gunung Semeru Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 128 4.3.7 Provinsi Banten Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Pengembangan industri elektronik dan digital • Penguatan Pangkalan Angkatan Laut Banten guna penguatan keamanan global maritime trade route di Selat Sunda (Alur Laut Kepulauan Indonesia-1) • Pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan berbasis tenaga panas bumi, terutama untuk eksplorasi Wilayah Kerja Pertambangan Rawadano • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada area rentan di kawasan perkotaan • Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle, atau fasilitas pengolahan sampah lainnya di Kota Cilegon • Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional Banten • Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional tempat pengolahan sampah terpadu Bangkonol • Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Cilegon • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian Barat • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Balaraja • Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Dengung • Pembangunan Jalan Usaha Tani 5,28–5,33 4,50–5,50 6,87–7,24 0,54 0,344–0,365 43,56 129 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Penyusunan kajian terkait penyiapan pembangunan konektivitas langsung Sumatra–Jawa via Selat Sunda • Lanjutan pembangunan Jalan Tol Serang–Panimbang • Penguatan produktivitas industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki • Pengembangan industri perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan • Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman • Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif • Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim • Pembangunan sarana dan prasarana Air Baku Karian • Pengendalian banjir Sungai Cidurian • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi • Koordinasi pengembangan Destinasi Pariwisata Agrowisata Cikapek • Pengadaan Lahan Lintas Rangkasbitung-Labuhan • Perpanjangan sarana kerja bidang konektivitas perkeretaapian Light Rail Transit dan Mass Rapid Transit • Pengerukan muara sungai di Pelabuhan Penyeberangan Angkutan Orang dan Barang di Cituis • Prasarana pengendali daya rusak air yang direhabilitasi di Kawasan Sungai Cibanten • Pembangunan Fly Over Jalan Jenderal Soedirman - Lebak Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/sederajat • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender terutama di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Hilirisasi industri sawit dan karet • Pengembangan industri alat angkut termasuk electric vehicle dan kedirgantaraan • Penguatan industri kimia dasar dan logam dasar • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara Hub Soekarno-Hatta dan Pengembangan Bandara Budiarto, Tangerang 130 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola • Pembangunan kawasan permukiman di Kawasan Kumuh Cigondang Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Peningkatan pengelolaan kualitas udara melalui pengendalian pencemaran udara di kota besar • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.4 Wilayah Bali – Nusa Tenggara 4.4.1 Pokok-pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Bali – Nusa Tenggara Tahun 2025 Gambar 4.3 Peta Kawasan Pusat Pertumbuhan dan Daerah Afirmasi 131 4.4.2 Provinsi Bali Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penguatan Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar guna penguatan keamanan global maritime trade route di Selat Lombok (Alur Laut Kepulauan Indonesia-2) • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle, atau fasilitas pengolahan sampah lainnya di Kabupaten Gianyar • Pembangunan pusat daur ulang di Desa Adat Bonjaka di Kabupaten Gianyar Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Peningkatan cakupan infrastruktur digital Bali sebagai lokasi remote working • Proses penyiapan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk– Mengwitani • Revitalisasi Zona 1A Ulapan • Penguatan produktivitas industri tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki • Penguatan destinasi regeneratif Bali • Pengembangan Bali Maritime Tourism Hub • Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif • Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim • Pengembangan konektivitas jalan dan pelabuhan Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Nusa Penida • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi 5,30–6,30 3,57–3,93 1,87–2,35 0,59 0,355–0,359 5,36 132 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota • Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi unggulan di tingkat regional pada Universitas Pendidikan Ganesha • Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya (rabies) • Pemutakhiran kurikulum pelatihan balai latihan kerja, seperti pelatihan digital dan perbaikan solar panel • Pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan/vokasi berbasis experience-based learning untuk modernisasi pertanian dan pertanian organik • Pembangunan kualitas keluarga • Percepatan penurunan ketimpangan gender, melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Pengembangan industri berbasis komoditas pertanian dan perkebunan di Jembrana dan Buleleng • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh • Penataan kawasan kumuh di Suwung dan Pantai Kusamba • Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola • Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Sarbagita Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital 133 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Pengembangan pusat kebudayaan Bali di Klungkung • Revitalisasi nilai budaya dan tradisi Bali, serta pengelolaan terpadu warisan budaya dunia Subak dan tiga genre Tari Bali (Wali, Bebali, Balih-balihan) • Pembangunan infrastruktur pengamanan Pantai Sedayu– Kusamba, Nusa Penida, Tegal Besar • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Penyediaan sirine peringatan dini tsunami portable Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.4.3 Provinsi Nusa Tenggara Barat Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Perluasan penegakan regulasi, pertahanan keamanan, penguatan kolaborasi dan kerja sama antarpihak terutama dalam memberantas illegal, unreported and unregulated fishing pada perairan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 573; pengembangan pengelolaan lintas wilayah (transboundary management); serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah • Peningkatan sistem penyediaan air minum kabupaten/kota di Kabupaten Lombok Barat, Kota Bima, dan Kabupaten Bima • Peningkatan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berketahanan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak yang berkelanjutan 6,00–6,50 11,68–12,18 2,19–2,79 0,54 0,369–0,373 25,99 134 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat di perkotaan di Kabupaten Bima • Penataan bangunan kawasan destinasi wisata di kawasan Danau Lebo Taliwang • Penyelesaian destinasi pariwisata prioritas • Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di Kabupaten Dompu • Pengembangan jaringan tersier irigasi permukaan dan irigasi rawa yang dibangun di Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi • Pembangunan Jembatan Lewamori di Kabupaten Bima Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Percepatan peningkatan sumber daya manusia aparatur sipil negara berkualitas • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan • Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi science, technology, engineering, art and mathematics unggulan pada Universitas Mataram • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri tembaga dan rumput laut • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Bima Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Mataram • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaparang di Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung pemerataan ekonomi Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Pengamanan pantai di tiga Gili Kabupaten Lombok Utara Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 135 4.4.4 Provinsi Nusa Tenggara Timur Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi rumput laut dengan indikasi lokasi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Sumba Timur dengan dukungan produksi dari kabupaten sekitarnya, melalui: - Penyiapan sentra-sentra produksi rumput laut - Penyediaan bibit unggul, serta sarana dan prasarana produksi dan pascapanen - Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antara pusat produksi, pengolahan, dan pemasaran berupa penggantian jembatan Oesapa Besar di Kota Kupang dan peningkatan ruas Jalan Waingapu–Melolorumput • Penyiapan pengembangan kawasan integrasi food, energy, and water nexus untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pemanfaatan energi, air, dan pangan • Pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan dan peningkatan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Pulau Sumba • Optimalisasi pengelolaan sampah berbasis teknologi tepat guna dan penuntasan pengelolaan sampah di kawasan wisata Labuan Bajo • Pembangunan, perluasan, peningkatan sistem penyediaan air minum dengan lokasi prioritas di Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Flores Timur, Kota Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Alor, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Lembata • Fasilitasi business matchmaking startup digital, fasilitasi digital technopreneur, pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan • Peningkatan kerja sama antarpihak dalam penguatan regulasi untuk pemberantasan illegal, unreported and unregulated fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan 573 4,75–5,65 15,32–15,82 2,49–2,99 0,47 0,319–0,324 61,82 136 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* dan negara tetangga untuk pengelolaan lintas wilayah (transboundary management) • Penguatan ketahanan pangan yang ditopang salah satunya melalui pembangunan sentra produksi pakan ternak di Kabupaten Kupang • Pengembangan kawasan sentra produksi pangan/food estate di Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Tengah yang didukung Kawasan Transmigrasi Tasifeto-Mandeu di Kabupaten Belu, melalui: - Penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, serta benih unggul - Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dan jalan usaha tani - Pengembangan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kawasan sentra produksi pangan • Percepatan pemenuhan akses sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif salah satunya melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Kota Kupang • Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, baik di dalam dan di luar kawasan konservasi Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Penyiapan kawasan pariwisata rintisan di Pulau Sumba sebagai fondasi pariwisata berorientasi global dan pariwisata lainnya, melalui: - Pengembangan daya tarik wisata berbasis minat khusus berupa destinasi wisata megalitik dan kampung adat, serta destinasi berbasis alam - Pengembangan konektivitas dan aksesibilitas menuju kawasan pariwisata - Penyiapan sumber daya manusia pariwisata unggul - Pembangunan gedung ekonomi kreatif salah satunya di Kota Kupang • Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pada kawasan pariwisata premium Labuan Bajo melalui: - Penguatan daya tarik wisata berbasis alam, budaya, dan buatan di dalam key tourism area - Peningkatan upaya promosi dan pemasaran wisata - Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas pariwisata: o Pembangunan jalan lintas Flores dan ruas jalan Labuan Bajo–Boleng–Terang–Kedindi o Pengembangan Bandara Komodo • Peningkatan infrastruktur konektivitas jalan trans Flores melalui peningkatan ruas Maumere–Wairunu dan jalan trans Timor mendukung perbatasan melalui penanganan longsoran di ruas Motaain–Henes–Motamasin. • Prasarana pendayagunaan air tanah untuk penyediaan air baku yang dibangun di Kota Kupang • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi • Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata 137 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Rote Ndao • Penyiapan sarana, prasarana, dan sistem pelayanan kesehatan berupa sistem rujukan kepulauan, telemedicine, serta sistem sister hospital dengan lokasi indikasi prioritas di Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Sabu Raijua • Pengendalian penyakit (tuberkulosis, malaria, hepatitis, infeksi saluran pernafasan akut, kusta, dan rabies) dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Flores Timur • Percepatan penurunan stunting dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Sumba Barat Daya • Penyiapan sarana, prasarana, dan penyediaan layanan pendidikan berkualitas dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Manggarai Barat • Penurunan kematian ibu dan bayi • Pembangunan kualitas keluarga • Penurunan ketimpangan gender melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; pencegahan perkawinan anak; dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, utamanya pada wilayah kantong pekerja migran • Fasilitasi literasi digital • Perluasan jaminan kesehatan dalam rangka mendukung transformasi sosial Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antar daerah, dan global Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Sabu Raijua • Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Sabu Raijua • Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan di Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, 138 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Alor • Pembangunan perkotaan melalui peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh salah satunya di Kabupaten Sikka • Pembangunan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional Kefamenanu, Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional Kalabahi dan 13 kecamatan perbatasan prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur di Kabupaten Malaka, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kawasan Transmigrasi Tasifeto-Mandeu di Kabupaten Belu dalam mendukung pemerataan ekonomi Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk penguatan aspek pemerintahan digital Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi • Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/ agama sebagai penggerak masyarakat dan mitra utama pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan • Pengelolaan risiko bencana melibatkan multiaktor pentahelix dalam pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.5 Wilayah Kalimantan 4.5.1 Pokok-pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Kalimantan Tahun 2025 139 Gambar 4.4 Peta Kawasan Pusat Pertumbuhan dan Daerah Afirmasi *Daerah Afirmasi (Kawasan Perbatasan) dan PKSN masih dalam penentuan lokasi prioritas untuk RPJMN 2025-2029 4.5.2 Provinsi Kalimantan Barat Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Pembangunan sistem penyediaan air minum regional di Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas • Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota di Kota Pontianak • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian 5,30–5,65 5,65–6,15 4,73–4,86 0,50 0,315–0,321 67,73 140 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pembangunan pusat layanan usaha terpadu di Kabupaten Sambas • Pembangunan Jalan Nanga Pinoh–Batas Kalimantan Tengah • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya (rabies) • Pembangunan kualitas keluarga • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sederajat • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan industri pengolahan • Fasilitasi literasi digital • Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak dan tindak pidana perdagangan orang Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri sawit, kelapa, dan karet • Peningkatan investasi pabrik hilirisasi bauksit • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara Singkawang • Pengembangan Pelabuhan Kijing Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa di Kabupaten Sambas, Kawasan Transmigrasi Sekayam-Entikong di Kabupaten Sanggau, dan Kawasan Transmigrasi Ketungau Hulu di Kabupaten Sintang dalam mendukung pemerataan ekonomi • Pembangunan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional Paloh-Aruk, Pusat Kegiatan Strategis Nasional Entikong, Pusat Kegiatan Strategis Nasional Nangabadau, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional Jagoi Babang dan enam kecamatan perbatasan prioritas di Provinsi Kalimantan Barat • Bantuan pembangunan rumah susun untuk hunian Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia di Kota Pontianak Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga 141 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Pengamanan pantai Kabupaten Sambas Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.5.3 Provinsi Kalimantan Tengah Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Kawasan Sentra Produksi Pangan Kalimantan Tengah didukung Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup di Kabupaten Kapuas • Pengadaan benih tanaman pangan bersertifikat untuk kawasan padi di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur • Pengembangan lahan pertanian pangan produktif di Kabupaten Lamandau • Reforma agraria (redistribusi tanah dan pemberdayaan tanah masyarakat) yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah • Peningkatan instalasi pengolahan air bersih kapasitas 50 liter/detik di Kota Muara Teweh • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Pengadaan surat tanda daftar budidaya sawit rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Katingan 5,60 4,11–4,61 3,32–3,91 0,54 0,311–0,315 76,00 142 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pembangunan drainase utama pengendali banjir Kota Sampit • Pembangunan sarana dan prasarana air baku Kabupaten Kotawaringin Barat • Peningkatan jalan nasional di segmen Tumbang Samba– Simpang Rabambang • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Penyediaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Pelatihan berbasis kompetensi • Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi science, technology, engineering, art, and mathematics unggulan pada Universitas Palangka Raya • Pembangunan kualitas keluarga • Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri bauksit • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara H. Asan Sampit Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lamunti–Dadahup di Kabupaten Kapuas, Kawasan Transmigrasi Jelai (Pulau Nibung) di Kabupaten Sukamara, serta Kawasan Transmigrasi Arut Selatan dan Kota Warigin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mendukung pemerataan ekonomi • Peningkatan kualitas perumahan swadaya di 14 kabupaten/kota Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga • Peningkatan kapasitas fiskal daerah, khususnya intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta pemanfaatan pembiayaan alternatif 143 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.5.4 Provinsi Kalimantan Selatan Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas • Pengembangan kawasan karet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan • Pengembangan sarana dan prasarana pascapanen tanaman perkebunan untuk komoditas kopi di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta komoditas karet di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah • Bantuan penyediaan bibit ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tanah Bumbu • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan skala regional di Kota Banjarbaru • Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle, atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya di Kabupaten Tabalong • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian 4,97–5,28 3,60–3,94 3,86–4,25 0,55 0,307–0,311 75,97 144 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung ruang kreatif pada kawasan wisata bawah jembatan di Kabupaten Barito Kuala • Pembangunan prasarana air baku Kabupaten Barito Kuala • Fasilitasi peningkatan kapasitas badan usaha milik desa untuk mendukung destinasi pariwisata agropolitan di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Tanah Bumbu • Pembangunan pusat layanan usaha terpadu di Kota Banjarbaru • Perkuatan Tebing Sei Tabalong • Insentif guna mendorong competitiveness dan peningkatan investasi dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Dukungan peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh di Kota Banjarmasin • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/sederajat • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertambangan dan penggalian • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Hilirisasi industri nikel • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala dalam mendukung pemerataan ekonomi • Penyediaan perlengkapan jalan di Wilayah Metropolitan Banjarmasin, meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar • Bantuan pembangunan rumah susun untuk hunian Aparatur Sipil Negara dan mahasiswa di Kota Banjarbaru • Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh • Pengembangan sistem angkutan umum massal di perkotaan Banjarmasin • Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan Kawasan Perkotaan Banjarmasin 145 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan kawasan perkotaan Banjarmasin • Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penguatan instrumen peringatan dini bencana di 13 lokasi kabupaten/kota • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Pembangunan early warning system Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.5.5 Provinsi Kalimantan Timur Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Pengembangan lahan pertanian pangan produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara • Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya off grid di Kabupaten Mahakam Ulu • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Pengembangan sumber energi biogas di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau 6,28–6,58 4,24–5,05 4,50–5,14 0,57 0,310–0,321 40,82 146 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pembangunan awal (inisiasi) klaster-klaster ekonomi prioritas pengembangan superhub ekonomi Nusantara, antara lain ekowisata di daerah mitra Ibu Kota Nusantara • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif, antara lain ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif, serta ekosistem pengembangan aplikasi dan gim • Preservasi Jalan Simpang Blusuh–Batas Kalimantan Tengah • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi • Penyediaan akses jaringan internet di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Penajam Paser Utara Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Peningkatan kualitas dan pengembangan politeknik science, technology, engineering, art, and mathematics unggulan pada Politeknik Pertanian Negeri Samarinda • Pengembangan sarana pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat pembantu, dan pos pelayanan terpadu di 10 kabupaten/kota • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan eksisting dan pembangunan sarana pendidikan baru di daerah mitra Ibu Kota Nusantara • Pembangunan kualitas keluarga • Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui peningkatan kesehatan reproduksi perempuan dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertambangan dan penggalian • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Penguatan industri dasar, antara lain industri kimia dasar • Percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri sawit • Pengembangan industri teknologi menengah tinggi, seperti industri elektronik dan digital, serta industri kimia hilir dan farmasi • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggan Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda 147 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser dalam mendukung pemerataan ekonomi • Pengembangan sistem angkutan umum massal di Perkotaan Balikpapan • Pembangunan kawasan perbatasan di dua kecamatan perbatasan prioritas di Provinsi Kalimantan Timur Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta perluasan pemanfaatan pembiayaan alternatif seperti dana jasa ekosistem dan pasar karbon Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Pengembangan mitigasi struktural dan non struktural untuk adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana • Pengamanan Pantai Manggar dan Pantai AURI Kota Balikpapan • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.5.6 Provinsi Kalimantan Utara Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penyelesaian permasalahan outstanding boundary problems di Kalimantan Utara • Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas • Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpadu di Kabupaten Nunukan • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian 5,31–5,60 4,33–5,07 3,90–3,94 0,54 0,263 55,77 148 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Bantuan pembangunan rumah susun untuk hunian Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Bulungan • Penuntasan dan peningkatan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Peningkatan kualitas dan pengembangan politeknik science, technology, engineering, art, and mathematics unggulan pada Politeknik Negeri Nunukan • Penyediaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit jiwa di Kabupaten Bulungan • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Pembangunan kualitas keluarga • Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertambangan dan penggalian • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri bauksit dan rumput laut • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara Juwata, Kota Tarakan Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan dalam mendukung pemerataan ekonomi • Pembangunan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional Long Nawang, Pusat Kegiatan Strategis Nasional Nunukan dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional Tou Lumbis dan 12 Kecamatan Perbatasan Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada pada daerah terdepan, terluar, tertinggal di Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga 149 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penguatan instrumen peringatan dini bencana di wilayah Sungai Sesayap, Kabupaten Nunukan • Pengamanan pantai Kabupaten Nunukan • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Penyediaan early warning system di wilayah Sungai Sesayap Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.5.7 Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Catatan: Sasaran Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara masih menjadi bagian dari perhitungan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Implementasi ekonomi sirkular melalui daur ulang dan pengelolaan sampah terintegrasi di waste nexus atau waste hub • Pengembangan tahap awal kawasan integrasi food, energy, and water nexus untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pemanfaatan energi, air, dan pangan Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pengembangan dan pembangunan jalan yang terintegrasi dengan daerah mitra sekitar seperti jalan bebas hambatan/jalan tol, pembangunan jalan dalam kawasan inti pusat pemerintahan, duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II • Perluasan pemanfaatan pembiayaan kreatif seperti urun dana (crowd funding), dana dari filantropi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility), dan perdagangan karbon (carbon trade) • Pengembangan simpul transportasi utama 150 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Integrasi pendekatan struktural dan nonstruktural dengan menerapkan konsep sponge city (nature based solution) untuk mereduksi banjir di Ibu Kota Nusantara • Perluasan kawasan perkantoran pemerintahan pusat serta kawasan permukiman aparatur sipil negara dan personel pertahanan dan keamanan (Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia) • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Pengembangan pelayanan kesehatan unggulan berstandar internasional di Wilayah Ibu Kota Nusantara • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan eksisting dan pembangunan sarana pendidikan baru • Pembentukan center of excellence di Ibu Kota Nusantara • Pemindahan aparatur sipil negara dan pegawai negara tahap I ke Ibu Kota Nusantara • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sederajat, dan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/sederajat • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor unggulan • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Mengembangkan produk turunan dari sumber daya hutan produksi • Pembangunan awal (inisiasi) klaster-klaster ekonomi prioritas, antara lain ekowisata dan meetings, incentives, conferences, and exhibitions tourism di Ibu Kota Nusantara, termasuk pengembangan economic dan financial centre • Penyediaan infrastruktur jalan akses rusun aparatur sipil negara, hunian pekerja konstruksi, serta rumah tapak jabatan menteri dan jalan akses logistik • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Percepatan pemerataan layanan dasar di Ibu Kota Nusantara Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Pengembangan smart government dengan transformasi cara kerja baru yang didukung oleh penataan manajemen Aparatur Sipil Negara di Ibu Kota Nusantara • Pengembangan smart city untuk mendorong tata kelola perkotaan yang cerdas • Percepatan penataan kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara 151 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Peningkatan kapasitas fiskal untuk mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara • Sinergi perencanaan dan penganggaran dengan prioritas agenda pembangunan Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.6 Wilayah Sulawesi 4.6.1 Pokok-pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Sulawesi Tahun 2025 Gambar 4.5 Peta Kawasan Pusat Pertumbuhan dan Daerah Afirmasi 152 4.6.2 Provinsi Sulawesi Utara Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penguatan kerja sama regional dengan negara tetangga untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan • Pengadaan benih jagung dan padi, serta ternak babi yang berkelanjutan di Sulawesi Utara • Pembangunan sistem penyediaan air minum di Kota Manado • Pembangunan sistem pengelolaan persampahan skala regional Mamitarang • Optimalisasi instalasi pengolahan air limbah kawasan boulevard Kota Manado • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, baik di dalam dan di luar kawasan konservasi Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Penataan wisata alam Pulau Likri Minahasa • Pembangunan pusat layanan usaha terpadu usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Minahasa Utara • Pembangunan Jalan Manado Outer Ring Road III Tahap 4 • Pembangunan Jembatan Tololiu Supit di Kota Manado • Peningkatan Ruas Jalan Worotican–Poopo–Sinisir; Worotican–Poigar • Penyelesaian destinasi pariwisata prioritas Manado– Likupang • Pembangunan Bendungan Sawangan di Kabupaten Minahasa • Urban flood control system improvement di Sungai Tondano, Sungai Sario, dan Sungai Tikala • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi 5,43–5,85 5,59–6,19 5,01–5,56 0,51 0,339–0,352 54,9 153 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Pemenuhan alat kesehatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Sulawesi Utara • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya (rabies) • Peningkatan kualitas dan pengembangan politeknik science, technology, engineering, art, and mathematics unggulan pada Politeknik Negeri Manado dan Politeknik Negeri Nusa Utara • Pembangunan kualitas keluarga • Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui peningkatan kesehatan reproduksi dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Hilirisasi industri kelapa • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pembangunan pelabuhan laut Pulau Bangka • Pengembangan Bandara Sam Ratulangi Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di 15 kabupaten/kota • Pembangunan rumah susun di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara • Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan Wilayah Metropolitan Manado • Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola • Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh • Pembangunan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional Tahuna dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional Melonguane dan tiga kecamatan perbatasan prioritas di Provinsi Sulawesi Utara Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui harmonisasi regulasi, pengembangan smart government, dan peningkatan kapasitas aparatur • Diversifikasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah dalam mendukung kemandirian fiskal • Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan Wilayah Metropolitan Manado 154 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penguatan instrumen peringatan dini bencana di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro • Pengamanan Pantai Amurang Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.6.3 Provinsi Sulawesi Tengah Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen subsektor tanaman pangan di 13 kabupaten • Pembangunan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Tojo Una-Una dan optimalisasi sistem penyediaan air minum ibu kota kecamatan di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Banggai • Pembangunan instalasi pengolahan air minum di sistem penyediaan air minum ibu kota kecamatan di Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli Toli • Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bahodopi dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Morowali Utara • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi 12,72–13,28 11,06–11,56 2,25–2,94 0,51 0,298–0,302 77,96 155 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Rekonstruksi dan rehabilitasi ruas jalan dalam kota Palu • Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi Sausu Atas dan Daerah Irigasi Lambunu • Pembangunan prasarana air baku Paisu Lamolo • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan • Eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta dan schistosomiasis) • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Penurunan kematian ibu dan bayi • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi science, technology, engineering, art, and mathematics unggulan di tingkat regional pada Universitas Tadulako • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Penguatan industri logam dasar • Hilirisasi industri kelapa dan kakao • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Penanganan jalan mendukung Kawasan Strategis Morowali (preservasi Ruas Jalan Bungku–Bahodopi–Batas Sulawesi Tenggara dan Ruas Jalan Tinombo Sinei di Kabupaten Parigi Moutong; serta rehabilitasi Ruas Jalan Tolai–Sausu, Jalan Tagolu–Tentena, dan Ruas Jalan Rajamoili–Cut Mutia Kota Palu) • Pengembangan Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, dan Kawasan Transmigrasi Tampolore di Kabupaten Poso dalam mendukung pemerataan ekonomi • Pembangunan dua kecamatan perbatasan prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, melalui harmonisasi regulasi, pengembangan smart government, dan peningkatan kapasitas aparatur • Diversifikasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah dalam mendukung kemandirian fiskal 156 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.6.4 Provinsi Sulawesi Selatan Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penyediaan sarana pendukung untuk ternak (terutama kontainer untuk inseminasi buatan) di Kabupaten Maros • Bantuan benih ikan, terutama di Kabupaten Takalar • Pengembangan Kawasan Tebu di Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone • Pengembangan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan di 12 kabupaten • Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di 12 kabupaten untuk meningkatkan ketahanan bencana • Pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Gowa • Pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu di area Metropolitan Mamminasata • Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial • Pembangunan jaringan distribusi utama Sistem Penyediaan Air Minum Regional Mamminasata • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian 5,50–6,30 7,30–7,89 3,80–4,10 0,52 0,371–0,376 37,00 157 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (prioritas), Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Luwu Utara • Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pengembangan sarana prasarana Pelabuhan Perikanan Pontap di Kota Palopo • Penyempurnaan pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi Makassar–Parepare • Pengembangan sarana pengelolaan rumah produksi bersama komoditi garam terpadu di Pangkep dan Jeneponto • Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim • Peningkatan cakupan layanan infrastruktur konektivitas regional dan penguatan konektivitas digital • Pengadaan sarana prasarana dalam rangka pengembangan sentra usaha kecil dan menengah di Kabupaten Jeneponto • Rehabilitasi ballroom celebes convention center gedung sentra industri kecil menengah di Kota Makassar • Pengembangan jejaring desa wisata di Provinsi Sulawesi Selatan • Pengendalian sedimen Sungai Radda • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Eliminasi penyakit tropis terabaikan lainnya (rabies) • Pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana olahraga • Pengembangan perguruan tinggi keagamaan unggulan pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar • Pembangunan kualitas keluarga • Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui peningkatan pendidikan perempuan, pencegahan perkawinan anak, dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Penguatan industri logam dasar • Hilirisasi industri kakao • Hilirisasi industri rumput laut • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara Hub Sultan Hasanuddin 158 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pemugaran permukiman kumuh di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Wajo • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur dan Kawasan Transmigrasi Pitu Riase di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendukung pemerataan ekonomi • Penyusunan panduan dan rencana pengembangan untuk kota dan Wilayah Metropolitan Makassar • Pengembangan sistem angkutan umum massal di Wilayah Metropolitan Makassar Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional • Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Fasilitasi promosi pelaksanaan kegiatan (events) nasional dan internasional di Geopark Maros Pangkep • Bantuan pelaksanaan giat warisan budaya di Kota Makassar • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.6.5 Provinsi Sulawesi Tenggara Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik 5,96–6,46 10,04–10,54 2,54–3,04 0,54 0,365–0,371 28,93 159 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Sarana produksi usaha perikanan yang disalurkan ke masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana • Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpadu di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi • Pengembangan lahan pertanian pangan produktif di Kabupaten Muna • Peningkatan sistem penyediaan air minum di Kota Baubau • Kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan di tujuh kabupaten sentra produksi pangan • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok usaha kehutanan • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Pencegahan dan penanggulangan anemia remaja putri • Penyediaan tenaga medis pada rumah sakit jantung di Kota Kendari • Pendayagunaan dokter spesialis di Kota Kendari • Sertifikasi kompetensi guru dan siswa sekolah menengah kejuruan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian • Pengembangan fasilitas rujukan Kawasan Indonesia Timur di rumah sakit umum daerah • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Hilirisasi industri nikel • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara Matahora dan Bandara Betoambari, Kota Baubau • Pengembangan Bandara Hub Sultan Hasanuddin 160 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Penanganan kawasan kumuh Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Kolaka • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Asinua di Kabupaten Konawe, Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna, dan Kawasan Transmigrasi Anawua di Kabupaten Kolaka dalam mendukung pemerataan ekonomi Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Pengembangan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submision) di 17 kabupaten/kota • Pelayanan koneksitas warehouse berbasis nomor induk keluarga nasional di Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan • Diversifikasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah dalam mendukung kemandirian fiskal Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.6.6 Provinsi Gorontalo Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen subsektor tanaman pangan • Penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan • Penyediaan sarana produksi usaha perikanan yang disalurkan ke masyarakat • Pengembangan kawasan jagung berkelanjutan • Pengembangan kawasan aneka cabai di lima kabupaten • Fasilitasi business matchmaking startup digital 5,23–5,46 14,21–14,50 2,87–3,08 0,50 0,394–0,400 59,58 161 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian • Pembangunan prasarana pengendali daya rusak air di Sungai Bolango • Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetative • Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan • Penurunan kematian ibu dan bayi • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sederajat • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antar daerah, dan global • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara dalam mendukung pemerataan ekonomi • Pembangunan rumah susun pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone Bolango • Pembangunan kawasan perbatasan di dua kecamatan perbatasan prioritas di Provinsi Gorontalo Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik • Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 162 4.6.7 Provinsi Sulawesi Barat Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penyediaan sarana pembibitan ternak di Kabupaten Polewali Mandar • Penyediaan sarana benih tanaman perkebunan di Kabupaten Polewali Mandar • Pengembangan sarana prasarana produksi pembudidayaan ikan yang disalurkan ke masyarakat di Kabupaten Mamuju • Revitalisasi tambak udang di Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu • Eskalasi produksi garam rakyat di Kabupaten Majene • Penerapan smart digital farming • Pengembangan kawasan padi kaya gizi di Kabupaten Majene • Pengembangan kawasan bawang merah di Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pengembangan kawasan bawang merah di Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar • Pengendalian banjir di Sungai Karema, Lumu, Mandar, dan Kalukku • Preservasi jalan di Kabupaten Mamuju (Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Jalan Martadinata, Jalan Yos Sudarso, Ruas Salubatu–Bonehau–Kalumpang–Batas Luwu Utara), Kabupaten Mamasa (Ruas Mamasa–Tabang, Tabone–Nosu–Pana), serta Ruas Karossa–Topoyo • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi 5,23–5,79 9,00–9,73 1,41–2,00 0,50 0,345–0,349 61,65 163 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Penanganan anak tidak sekolah (penyediaan moda transportasi) • Pembangunan unit sekolah baru di Kabupaten Pasangkayu • Penurunan kematian ibu dan bayi • Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria) • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sederajat • Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Penyediaan perlengkapan pengujian mutu barang di Kabupaten Mamuju • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik • Pengembangan Bandara Tampa Padang, Mamuju Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah, Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Mamuju Utara, Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu di Kabupaten Polewali Mandar, Kawasan Transmigrasi Mambi Mehalaan di Kabupaten Mamasa, dan Kawasan Transmigrasi Ulumanda di Kabupaten Majene dalam mendukung pemerataan ekonomi • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di enam kabupaten/kota Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui harmonisasi regulasi, pengembangan smart government, dan peningkatan kapasitas aparatur • Diversifikasi sumber pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah dalam mendukung kemandirian fiskal Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Pengembangan ekonomi budaya melalui pemanfaatan cagar budaya sebagai ruang ekspresi budaya dan revitalisasi warisan budaya sastra • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 164 4.7 Wilayah Maluku 4.7.1 Pokok-pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Maluku tahun 2025 Gambar 4.6 Peta Kawasan Pusat Pertumbuhan dan Daerah Afirmasi 4.7.2 Provinsi Maluku Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka 5,26–5,51 13,01–13,51 5,55–6,03 0,49 0,282–0,287 42,88 165 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perikanan (komoditas tuna-cakalang-tongkol, udang, dan lobster) dengan indikasi lokasi di Kota Ambon dan Kota Tual yang didukung oleh kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya, melalui: - Identifikasi wilayah tangkap (fishing ground) - Penguatan rantai pasok dingin dan food grade untuk produk perikanan • Peningkatan kerja sama antarpihak dalam penguatan regulasi, terutama di pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut untuk pemberantasan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan 714 dan 718 • Percepatan pemenuhan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif, serta pengelolaan sampah yang terpadu sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan • Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi • Pemanfaatan energi baru terbarukan, melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Kabupaten Kepulauan Aru • Penguatan ketahanan pangan, di antaranya berbasis pangan akuatik/bluefood melalui penyaluran benih ikan kerapu • Fasilitasi business matchmaking startup digital, fasilitasi digital technopreneur, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Penyiapan kawasan pariwisata rintisan dengan indikasi lokasi di Kabupaten Maluku Tengah (Bandaneira), melalui: - Penyiapan atraksi wisata Bandaneira - Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas menuju kawasan wisata - Perancangan strategi investasi pariwisata • Pengembangan infrastruktur konektivitas berupa Bandara K.S. Tubun di Kabupaten Maluku Tenggara dan Bandara Gorom di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan • Pembangunan Jalan Popjetur–Batu Goyang di Kabupaten Kepulauan Aru; dan preservasi Jalan Ruas Piru–Simpang Tiga Kotania, Simpang Tiga Kotania–Waisala, Simpang Pelita Jaya–Taniwel di Kabupaten Seram Bagian Barat • Penanganan infrastruktur konektivitas Trans Seram melalui pembangunan Jalan Ruas Kota Baru–Air Nanang dan Ruas Werinama–Kota Baru di Kabupaten Seram LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perkebunan (komoditas pala dan kelapa) dengan indikasi lokasi di Kota Sofifi (Kota Tidore Kepulauan) yang didukung oleh kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya, melalui: - Penyiapan sentra produksi dan industri pengolahan - Penyediaan bibit unggul, alat pertanian modern dan tepat guna, serta sarana peremajaan tanaman - Fasilitasi sertifikasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha kecil dan menengah • Peningkatan kerja sama antarpihak dalam penguatan regulasi, terutama di pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut untuk pemberantasan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan 716 dan 717 • Percepatan pemenuhan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif, serta pengelolaan sampah yang terpadu sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan • Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, di antaranya melalui pengadaan sarana berkelanjutan di Kota Tidore Kepulauan, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi • Penyiapan kawasan sentra produksi pangan berbasis tanaman pangan di Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Timur, serta indikasi lokasi prioritas lainnya di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai • Fasilitasi business matchmaking startup digital, fasilitasi digital technopreneur, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan 14,90–16,00 4,95–5,15 3,80–4,00 0,49 0,297–0,280 86,35 168 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Penguatan kawasan pariwisata eksisting di Kabupaten Pulau Morotai serta penyiapan kawasan pariwisata rintisan dengan indikasi lokasi di Kabupaten Halmahera Selatan, melalui: - Penyiapan amenitas dan atraksi wisata pada kawasan wisata - Perancangan strategi investasi pariwisata - Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas menuju kawasan wisata termasuk pengembangan Bandara Pitu Morotai • Peningkatan infrastruktur konektivitas Jalan Trans Halmahera, melalui peningkatan Ruas Jalan Weda–Mafa– Matuting–Saketa • Penguatan ketahanan air, melalui pembangunan prasarana air baku di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Pulau Taliabu, serta Bendungan Wairoro di Kabupaten Halmahera Tengah • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Penyiapan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) dan sistem telemedicine berbasis gugus pulau dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu • Percepatan penurunan stunting dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Halmahera Timur • Pengendalian penyakit (TBC, malaria, ISPA, pneumonia, dan kusta) dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kota Tidore Kepulauan • Penyiapan sistem sekolah terbuka, serta pengadaan sekolah berpola asrama dan pembelajaran jarak jauh untuk melayani penduduk dari pulau-pulau kecil terluar berbasis gugus pulau • Penurunan kematian ibu dan bayi • Pembangunan kualitas keluarga • Penurunan ketimpangan gender, khususnya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta pencegahan perkawinan anak Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Penguatan hilirisasi industri hasil pertambangan nikel di Kawasan Industri Teluk Weda di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kawasan Industri Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan, melalui: - Peningkatan kegiatan eksplorasi nikel dan mineral terkait industri nikel - Penyiapan sekolah vokasi bidang industri dan pengolahan nikel - Penyiapan industri katoda berbahan baku nikel 169 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Optimalisasi pengembangan Kota Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, melalui: - Pembangunan rumah susun Aparatur Sipil Negara - Optimalisasi sistem penyediaan air minum perkotaan - Pembangunan rusun tenaga medis Rumah Sakit Jiwa Kusu Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk penguatan aspek pemerintahan digital Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Pelestarian dan penguatan tradisi budaya serta norma hukum adat masyarakat melalui penguatan ikatan antarkelompok masyarakat, pelibatan tokoh adat/agama sebagai mitra utama pemerintah • Adaptasi perubahan iklim (di antaranya sea level rise di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi) salah satunya melalui penguatan sarana prasarana (green infrastructure dan nature-based solutions), serta tata kelola risiko • Penguatan sistem peringatan dini kebencanaan • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.8 Wilayah Papua 4.8.1 Pokok-pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Papua Tahun 2025 170 Gambar 4.7 Peta Kawasan Pusat Pertumbuhan dan Daerah Afirmasi 4.8.2 Provinsi Papua Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Peningkatan ruang dialog dan pelibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelesaian konflik sosial Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perikanan (komoditas tuna-cakalang-tongkol) dengan indikasi lokasi di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Jayapura dengan dukungan produksi dari kabupaten sekitarnya, melalui: - Identifikasi wilayah tangkap (fishing ground) - Penguatan rantai pasok dingin dan food grade untuk produk perikanan - Fasilitasi dan pembinaan industri pengolahan dan pemasaran produk perikanan • Peningkatan penegakan regulasi serta kolaborasi antarpihak dalam mewujudkan kedaulatan, melalui pengawasan pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut, serta pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, terutama pada perbatasan perairan 4,4–4,9 16,0–16,5 6,3–6,8 0,45 0,380–0,383 59,28 171 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* di Wilayah Pengelolaan Perikanan 717 • Percepatan pemenuhan akses air minum dan pengelolaan sampah sesuai karakteristik daerah • Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (kawasan jagung) di Kabupaten Keerom melalui penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia unggul, serta modernisasi teknologi pertanian dan irigasi yang terintegrasi dengan Kawasan Transmigrasi Senggi • Penguatan ketahanan pangan berbasis pangan hewani, melalui penyediaan sarana pembibitan ternak • Pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terpadu di Kabupaten Mamberamo Raya • Fasilitasi business matchmaking startup digital, fasilitasi digital technopreneur, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pengembangan kawasan pariwisata dengan indikasi lokasi di Kabupaten Biak Numfor sebagai destinasi pariwisata bahari, melalui: - Peningkatan kualitas amenitas, aksesibilitas, dan atraksi wisata berbasis bahari - Peningkatan fasilitas penunjang pariwisata yang aman dan berkualitas - Pelaksanaan kegiatan bertaraf nasional dan internasional dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Waropen • Peningkatan infrastruktur konektivitas, melalui: - Replacement fasilitas Pelabuhan Sarmi di Kabupaten Sarmi - Pelaksanaan preservasi dan peningkatan jalan nasional di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen - Pembangunan infrastruktur konektivitas transportasi udara di Kabupaten Biak Numfor • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penyelenggaraan layanan publik bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran, serta peningkatan tata kelola komunikasi publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, serta peningkatan literasi digital Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Penyiapan sarana, prasarana, dan sistem pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) serta peningkatan pelayanan telemedicine dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom • Percepatan penurunan stunting dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori • Pengendalian penyakit (TBC, malaria, HIV/AIDS, kusta, filariasis, dan frambusia) dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, 172 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom • Penyiapan sarana, prasarana, dan penyediaan layanan pendidikan dengan pendekatan sekolah berpola asrama, serta pengembangan kurikulum kontekstual Papua • Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dengan mengutamakan orang asli Papua, melalui: - Perluasan cakupan beasiswa untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidik disertai dengan penempatan wajib pascakelulusan - Pemerataan dan redistribusi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik - Penugasan khusus tenaga kesehatan pada fasyankes primer di Wilayah Papua • Kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Biak Numfor dan Kota Jayapura • Pembangunan kualitas keluarga serta penurunan ketimpangan gender, khususnya di kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan • Perluasan akses perguruan tinggi keagamaan melalui pengembangan Institut Agama Islam Negeri Papua • Percepatan pemenuhan layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sebagai salah satu upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Percepatan pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Keerom • Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Keerom • Percepatan penyediaan akses rumah layak huni di Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Supiori • Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan melalui percepatan pembangunan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional Jayapura dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional Biak serta 21 kecamatan perbatasan prioritas di Provinsi Papua • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Senggi di Kabupaten Keerom dalam mendukung pemerataan ekonomi wilayah 173 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Peningkatan tata kelola pemerintahan, melalui: - Peningkatan smart government - Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam manajemen data, keamanan informasi, dan pengelolaan aset daerah • Optimalisasi pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja, serta sinergi perencanaan dan penganggaran dalam mendukung peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat • Peningkatan peran distrik dan kampung dalam perluasan jangkauan pelayanan publik di bidang administrasi pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan terutama pada orang asli Papua, hingga ke tingkat kampung • Percepatan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengurangan risiko kebencanaan melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.8.3 Provinsi Papua Barat Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Peningkatan ruang dialog dan pelibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelesaian konflik sosial Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Peningkatan pertahanan, keamanan, dan ketertiban wilayah, melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif • Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perkebunan (komoditas kakao) di Kabupaten Manokwari Selatan dan komoditas lainnya (pala di Kabupaten 5,19–5,48 19,62–20,12 3,75–4,06 0,46 0,370–0,380 1,08 174 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Kaimana) yang didukung oleh kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya, melalui: - Ekstensifikasi dan intensifikasi lahan termasuk peremajaan kebun menggunakan bibit unggul lokal - Penyediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan termasuk peningkatan jalan usaha tani dan jalan akses menuju sentra perkebunan - Fasilitasi dan pembinaan industri pengolahan serta percontohan penerapan teknologi pertanian • Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perikanan (komoditas udang) dengan indikasi lokasi di Kabupaten Kaimana yang didukung oleh kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya, melalui: - Penyiapan sentra produksi serta penyediaan dan distribusi bibit unggul - Penguatan rantai pasok dingin dan food grade untuk produk perikanan - Fasilitasi dan pembinaan industri pengolahan dan pemasaran produk perikanan • Reformasi subsidi melalui peningkatan penerima pupuk bersubsidi yang divalidasi dan diverifikasi • Penyiapan pangan lokal jagung, sagu, dan padi dalam rangka pengembangan kemandirian pangan, yang didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia unggul dan kompeten, salah satunya melalui penyaluran benih jagung • Percepatan pemenuhan akses air minum dan pengelolaan sampah sesuai karakteristik daerah melalui pembangunan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Manokwari Selatan serta pembangunan tempat pemrosesan akhir di Kabupaten Manokwari • Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi • Percontohan penerapan teknologi pertanian dalam mendukung pengembangan komoditas unggulan • Fasilitasi business matchmaking startup digital, fasilitasi digital technopreneur, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Penyiapan kawasan pariwisata rintisan Teluk Triton di Kabupaten Kaimana sebagai destinasi pariwisata bahari, melalui: - Penyiapan amenitas, aksesibilitas, dan atraksi wisata berbasis bahari - Peningkatan fasilitas penunjang pariwisata yang aman dan berkualitas (listrik, telekomunikasi, dan kapal wisata yang memenuhi standar) - Fasilitasi dan pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata • Peningkatan infrastruktur konektivitas, melalui: - Pembangunan Jalan Windesi–Ambuni 175 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* - Pengembangan Bandara Rendani di Kabupaten Manokwari untuk mendukung konektivitas Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi - Pengembangan Bandara Anggi di Kabupaten Pegunungan Arfak untuk mendukung pengembangan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai model pengembangan kota kecil berkelanjutan • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Penyiapan sarana, prasarana, dan sistem pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) serta peningkatan pelayanan telemedicine dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Pegunungan Arfak • Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Kaimana • Pengendalian penyakit (TBC, malaria, HIV/AIDS, kusta, filariasis, dan frambusia) dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Pegunungan Arfak • Penurunan kematian ibu dan bayi • Penyiapan sarana, prasarana, dan penyediaan layanan pendidikan dengan pendekatan sekolah berpola asrama, serta pengembangan kurikulum kontekstual Papua • Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dengan mengutamakan orang asli Papua, melalui: - Peningkatan program fellowship dan bantuan program pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis/subspesialis dengan wajib penempatan - Perluasan cakupan beasiswa bagi tenaga pendidik - Pemerataan dan redistribusi tenaga kesehatan dan pendidik • Pembangunan kualitas keluarga • Perluasan akses perguruan tinggi keagamaan melalui pengembangan Institut Agama Islam Negeri Papua • Penurunan ketimpangan gender, khususnya di kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan • Percepatan pemenuhan layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif • Peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja di Provinsi Papua Barat, serta pemberian bantuan peralatan dan penyediaan instruktur tenaga kerja pada balai latihan kerja di Kabupaten Manokwari Selatan • Fasilitasi literasi digital 176 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Percepatan pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Kawasan Industri Fakfak mendukung penguatan industri kimia dasar, melalui: - Percepatan pembebasan lahan Kawasan Industri Teluk Bintuni serta percepatan pembangunan Kawasan Industri Fakfak - Peningkatan pelatihan berbasis kompetensi • Pengembangan Bandara Babo di Kabupaten Teluk Bintuni untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Teluk Bintuni • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak • Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak • Pembangunan Bandara Baru Wasior Izaak Samuel Kijne dalam mendukung konektivitas di daerah lambat tumbuh di Kabupaten Teluk Wondama Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Peningkatan tata kelola pemerintahan, melalui: - Peningkatan smart government - Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam manajemen data, keamanan informasi, dan pengelolaan aset daerah • Peningkatan peran distrik dan kampung dalam perluasan jangkauan pelayanan publik di bidang administrasi pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan terutama pada orang asli Papua, hingga ke tingkat kampung • Optimalisasi pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja, serta sinergi perencanaan dan penganggaran dalam mendukung peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat • Percepatan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat • Pengembangan model kota kecil pegunungan berkelanjutan berbasis wisata alam dan hortikultura di Kabupaten Pegunungan Arfak Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengurangan risiko kebencanaan, melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Pengembangan Situs Aitumeiri di Kabupaten Teluk Wondama dalam mendukung penguatan budaya asli Papua Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 177 4.8.4 Provinsi Papua Tengah Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Peningkatan ruang dialog dan pelibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelesaian konflik sosial Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Peningkatan penegakan regulasi serta kolaborasi antarpihak dalam mewujudkan kedaulatan, melalui pengawasan pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut, serta pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, terutama pada perbatasan perairan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 • Peningkatan pertahanan, keamanan, dan ketertiban wilayah melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif • Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perkebunan (komoditas kopi) di Kabupaten Dogiyai serta indikasi lokasi lainnya di Kabupaten Mimika yang didukung oleh kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya, melalui: - Penyiapan sentra produksi, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan, serta pengadaan dan distribusi benih unggul - Penyediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan termasuk peningkatan jalan usaha tani dan jalan akses menuju sentra perkebunan - Fasilitasi dan pembinaan industri pengolahan termasuk pengembangan kemitraan badan usaha milik desa dan korporasi petani • Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perikanan (komoditas tuna-cakalang-tongkol) dengan indikasi lokasi di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika yang didukung oleh kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya, melalui: - Identifikasi wilayah tangkap (fishing ground) - Penguatan rantai pasok dingin dan food grade untuk produk perikanan - Fasilitasi dan pembinaan industri pengolahan dan fasilitasi pemasaran produk perikanan 6,17–6,87 26,50–27,00 1,75–2,10 0,43 0,380–0,383 59,28 178 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Percepatan pemenuhan akses air minum dan pengelolaan sampah sesuai karakteristik daerah • Penyiapan pangan lokal padi, sagu, dan ubi dalam rangka pengembangan kemandirian pangan, yang didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia unggul dan kompeten, salah satunya melalui penyaluran benih padi di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika • Fasilitasi business matchmaking startup digital, fasilitasi digital technopreneur, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pengembangan kawasan pariwisata dengan indikasi lokasi di Kabupaten Nabire sebagai destinasi pariwisata bahari, melalui: - Peningkatan kualitas amenitas, aksesibilitas, dan atraksi wisata berbasis bahari - Peningkatan fasilitas penunjang pariwisata yang aman dan berkualitas • Peningkatan infrastruktur konektivitas, melalui: - Pengembangan Bandara Mozes Kilangin di Kabupaten Mimika - Pembangunan dan peningkatan jalan Enarotali– Sugapa–Ilaga–Mulia - Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Penyiapan sarana, prasarana, dan sistem pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) serta peningkatan pelayanan telemedicine dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Intan Jaya • Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Dogiyai • Penurunan kematian ibu dan bayi • Pengendalian penyakit (TBC, malaria, HIV/AIDS, kusta, filariasis, dan frambusia) dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Intan Jaya • Penyiapan sarana, prasarana, dan penyediaan layanan pendidikan dengan pendekatan sekolah alam (culture based learning), sekolah berpola asrama, serta pengembangan kurikulum kontekstual Papua • Pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dengan mengutamakan orang asli Papua (OAP), melalui: - Perluasan cakupan beasiswa untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidik disertai dengan penempatan wajib pascakelulusan - Pemerataan dan redistribusi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik • Pembangunan kualitas keluarga • Penurunan ketimpangan gender, khususnya di kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan • Percepatan pemenuhan layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif 179 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal, melalui pemberian bantuan peralatan dan penyediaan instruktur tenaga kerja pada balai latihan kerja di Kabupaten Nabire • Fasilitasi literasi digital Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Pengembangan hilirisasi industri tembaga melalui peningkatan produktivitas dan daya saing industri di Kabupaten Mimika • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pengembangan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota provinsi daerah otonom baru, melalui: - Pembangunan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah dan sarana prasarana pendukung lainnya, di antaranya melalui pembangunan unit air baku Karadiri serta peningkatan jalan primer dan sekunder di kawasan pusat pemerintahan - Penyiapan sarana prasarana dan penataan kawasan perkotaan - Peningkatan kualitas layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire serta penyiapan dokumen perencanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Tengah • Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya • Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya • Peningkatan jalan Trans Papua ruas Wagete–Timika • Pembangunan rumah layak huni yang diutamakan bagi orang asli Papua Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah otonom baru, melalui: - Pemenuhan Aparatur Sipil Negara pada pemerintahan daerah otonom baru - Penyiapan smart government - Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam manajemen data, keamanan informasi, dan pengelolaan aset daerah • Peningkatan peran distrik dan kampung dalam perluasan jangkauan pelayanan publik di bidang administrasi pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan terutama pada orang asli Papua, hingga ke tingkat kampung • Percepatan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat • Optimalisasi pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja, serta sinergi perencanaan dan penganggaran 180 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* dalam mendukung peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengurangan risiko kebencanaan melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.8.5 Provinsi Papua Pegunungan Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Peningkatan ruang dialog dan pelibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelesaian konflik sosial Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perkebunan (komoditas kopi) dengan indikasi lokasi di Kabupaten Jayawijaya dengan dukungan produksi dari kabupaten sekitarnya, melalui: - Penyiapan sentra produksi, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan, serta pengadaan dan distribusi benih unggul - Penyediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan tanaman, termasuk peningkatan jalan usaha tani dan jalan akses menuju sentra perkebunan - Fasilitasi dan pembinaan industri pengolahan termasuk pengembangan kemitraan badan usaha milik desa dan korporasi petani • Penyiapan pengembangan sentra produksi perkebunan hortikultura sayuran dengan indikasi lokasi di Kabupaten Jayawijaya • Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif • Penyiapan pangan lokal sagu dan padi dalam rangka pengembangan kemandirian pangan yang didukung oleh 4,87–5,38 30,00–31,00 0,84–1,00 0,42 0,377–0,383 59,28 181 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* sarana dan prasarana serta sumber daya manusia unggul dan kompeten • Percepatan pemenuhan akses air minum dan pengelolaan sampah sesuai karakteristik daerah • Fasilitasi business matchmaking startup digital, fasilitasi digital technopreneur, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Penyiapan kawasan pariwisata rintisan dengan indikasi lokasi di Kabupaten Jayawijaya sebagai destinasi pariwisata berbasis minat khusus, melalui: - Penyiapan amenitas, aksesibilitas, dan atraksi wisata rintisan berbasis minat khusus - Peningkatan fasilitas penunjang pariwisata yang aman dan berkualitas - Pelatihan sumber daya manusia bidang pariwisata dan kebudayaan • Peningkatan infrastruktur konektivitas, melalui: - Pengembangan Bandara Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Bandara Oksibil, dan Bandara Nop Goliat Dekai • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta peningkatan tata kelola komunikasi publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, serta peningkatan literasi digital Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Penyiapan sarana, prasarana, dan sistem pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) serta peningkatan pelayanan telemedicine dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Yalimo • Percepatan penurunan stunting dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Yalimo • Pengendalian penyakit (TBC, malaria, HIV/AIDS, kusta, filariasis, dan frambusia) dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Yalimo • Penyiapan sarana, prasarana, dan penyediaan layanan pendidikan dengan pendekatan sekolah alam (culture based learning), sekolah berpola asrama, serta pengembangan kurikulum kontekstual Papua • Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dengan mengutamakan orang asli Papua, melalui: - Perluasan cakupan beasiswa untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidik disertai dengan penempatan wajib pascakelulusan - Pemerataan dan redistribusi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik - Peningkatan upaya preventif penyakit, melalui pemerataan imunisasi masyarakat 182 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Pembangunan kualitas keluarga serta penurunan ketimpangan gender, khususnya di kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan • Percepatan pemenuhan layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sebagai salah satu upaya penurunan kematian ibu dan bayi Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Yalimo • Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Yalimo • Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan melalui percepatan pembangunan pusat pertumbuhan di Kabupaten Pegunungan Bintang • Penanganan Jalan Trans Papua pada ruas preservasi Jalan Ruas Karubaga–Ilu–Mulia dan pembangunan Jembatan Oksibil Iwur II dalam mendukung percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh • Pengembangan Kabupaten Jayawijaya sebagai ibu kota provinsi daerah otonom baru, melalui: - Pembangunan kawasan pusat pemerintahan - Penyiapan sarana prasarana dan penataan kawasan perkotaan - Peningkatan kualitas layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayawijaya - Pembangunan rumah khusus reguler Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah otonom baru, melalui: - Pemenuhan Aparatur Sipil Negara pada pemerintahan daerah otonom baru - Peningkatan smart government - Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam manajemen data, keamanan informasi, dan pengelolaan aset daerah - Penyusunan dokumen kebijakan internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Peningkatan peran distrik dan kampung dalam perluasan jangkauan pelayanan publik di bidang administrasi 183 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan terutama pada orang asli Papua, hingga ke tingkat kampung • Optimalisasi pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja, serta sinergi perencanaan dan penganggaran dalam mendukung peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat • Percepatan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengurangan risiko kebencanaan, melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.8.6 Provinsi Papua Selatan Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Peningkatan ruang dialog dan pelibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelesaian konflik sosial Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Peningkatan penegakan regulasi serta kolaborasi antarpihak dalam mewujudkan kedaulatan, melalui pengawasan pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut, serta pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, terutama pada perbatasan perairan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 • Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perkebunan (komoditas sagu) dengan indikasi lokasi di Kabupaten Merauke dengan dukungan produksi dari kabupaten sekitarnya, melalui: - Ekstensifikasi dan intensifikasi lahan termasuk peremajaan kebun menggunakan bibit unggul - Penyediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan tanaman, termasuk peningkatan jalan usaha tani dan jalan akses menuju sentra perkebunan 4,91–5,3 16,50–17,00 2,65–3,12 0,44 0,372 59,00 184 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* - Fasilitasi dan pembinaan industri pengolahan serta percontohan penerapan teknologi pertanian • Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perikanan (komoditas tuna-cakalang-tongkol) dengan indikasi lokasi di Kabupaten Merauke dengan dukungan produksi dari kabupaten sekitarnya, melalui: - Identifikasi wilayah tangkap (fishing ground) - Penguatan rantai pasok dingin dan food grade untuk produk perikanan - Fasilitasi dan pembinaan industri pengolahan dan pemasaran produk perikanan • Percepatan pemenuhan akses air minum dan pengelolaan sampah sesuai karakteristik daerah • Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (kawasan padi) dengan indikasi lokasi di Kabupaten Merauke yang didukung Kawasan Transmigrasi Salor di Kabupaten Merauke, melalui penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia unggul, serta modernisasi teknologi pertanian dan irigasi • Penguatan ketahanan pangan berbasis pangan hewani melalui penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produktivitas ternak • Fasilitasi business matchmaking startup digital, fasilitasi digital technopreneur, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Penyiapan kawasan pariwisata rintisan dengan indikasi lokasi di Kabupaten Asmat sebagai destinasi pariwisata budaya, melalui: - Peningkatan kualitas amenitas, aksesibilitas, dan atraksi wisata rintisan berbasis budaya - Peningkatan fasilitas penunjang pariwisata yang aman dan berkualitas (listrik, air, telekomunikasi, dan kapal wisatawan yang memenuhi standar) • Peningkatan infrastruktur konektivitas, melalui: - Pengembangan Bandara Ewer di Kabupaten Asmat - Peningkatan Jalan Base Transceiver Station Kota Merauke, Kumbe, Bian, dan Okaba • Peningkatan ketersediaan air baku melalui pembangunan sumur air tanah • Peningkatan kualitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, melalui: - Pendampingan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro - Penguatan pengelolaan dan perlindungan usaha mikro • Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan teknologi serta peningkatan tata kelola komunikasi publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, serta peningkatan literasi digital 185 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Penyiapan sarana, prasarana, dan sistem pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), serta peningkatan pelayanan telemedicine dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Mappi • Percepatan penurunan stunting dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Boven Digoel • Pengendalian penyakit (TBC, malaria, HIV/AIDS, kusta, filariasis, dan frambusia) dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi • Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dengan mengutamakan orang asli Papua, melalui: - Perluasan cakupan beasiswa untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidik disertai dengan penempatan wajib pascakelulusan - Pemerataan dan redistribusi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik - Penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer • Penyiapan sarana, prasarana, dan penyediaan layanan pendidikan dengan pendekatan sekolah berpola asrama, serta pengembangan kurikulum kontekstual Papua • Peningkatan cakupan penduduk penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat • Pembangunan kualitas keluarga serta penurunan ketimpangan gender, khususnya di kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan • Percepatan pemenuhan layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sebagai salah satu upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat • Percepatan pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi Muting di Kabupaten Merauke dalam mendukung pemerataan ekonomi • Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, melalui percepatan pembangunan pusat pertumbuhan di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel serta pembangunan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional Merauke dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional Tanah Merah 186 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Pengembangan Kabupaten Merauke sebagai ibu kota provinsi daerah otonom baru, melalui: - Pembangunan kawasan pusat pemerintahan serta penyiapan sarana prasarana dan penataan kawasan perkotaan - Pengembangan sistem integrasi angkutan perkotaan yang menjangkau pusat pertumbuhan, pemukiman, pemasaran, dan ibukota kabupaten/distrik/kampung - Peningkatan kualitas layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke - Penyediaan rumah khusus reguler Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah otonom baru, melalui: - Pemenuhan Aparatur Sipil Negara pada pemerintahan daerah otonom baru - Peningkatan smart government - Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam manajemen data, keamanan informasi, dan pengelolaan aset daerah • Peningkatan peran distrik dan kampung dalam perluasan jangkauan pelayanan publik di bidang administrasi pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan terutama pada orang asli Papua, hingga ke tingkat kampung • Optimalisasi pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja, serta sinergi perencanaan dan penganggaran dalam mendukung peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat • Percepatan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengurangan risiko kebencanaan, melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 4.8.7 Provinsi Papua Barat Daya Sasaran Pembangunan Daerah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; IMM: Indeks Modal Manusia; TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka 3,7–4,5 17,60–18,00 6,00–6,40 0,47 0,300 1,08 187 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) • Peningkatan ruang dialog dan pelibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelesaian konflik sosial Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perikanan (komoditas udang) dengan indikasi lokasi di Kabupaten Sorong yang didukung oleh kontribusi produksi dari kabupaten/kota sekitarnya, melalui: - Identifikasi wilayah tangkap (fishing ground) - Penguatan rantai pasok dingin dan food grade untuk produk perikanan - Fasilitasi dan pembinaan industri pengolahan serta pemasaran produk perikanan • Peningkatan pertahanan, keamanan, dan ketertiban wilayah, melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif • Percepatan pemenuhan akses air minum melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Provinsi Papua Barat Daya dan pengelolaan sampah sesuai karakteristik daerah • Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi • Penyiapan pangan lokal padi dan ubi dalam rangka pengembangan kemandirian pangan dengan indikasi lokasi di Kabupaten Sorong yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Transmigrasi Klamono–Segun yang didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia unggul dan kompeten • Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perkebunan (komoditas kelapa) dengan indikasi lokasi di Kabupaten Tambrauw yang didukung oleh kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya, melalui: - Penyiapan sentra produksi, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan, serta pengadaan dan distribusi benih unggul - Penyediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan termasuk peningkatan jalan usaha tani dan jalan akses menuju sentra perkebunan - Fasilitasi dan pembinaan industri pengolahan termasuk pengembangan kemitraan badan usaha milik desa dan korporasi petani • Fasilitasi business matchmaking startup digital, fasilitasi digital technopreneur, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi • Pengembangan kawasan pariwisata dengan indikasi lokasi di Kabupaten Raja Ampat sebagai destinasi pariwisata bahari premium yang berkelanjutan, melalui: - Peningkatan kualitas amenitas, aksesibilitas, dan atraksi wisata berbasis bahari premium, salah satunya melalui pengembangan kawasan Pantai Waisai Torang Cinta - Peningkatan fasilitas penunjang pariwisata yang aman dan berkualitas 188 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* • Peningkatan infrastruktur konektivitas, melalui: - Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok di Kota Sorong untuk mendukung Kota Sorong sebagai gerbang pariwisata Raja Ampat serta ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya - Preservasi Jalan Ruas Kamundan–Akwey - Pembangunan fasilitas Pelabuhan Sausapor untuk mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Tambrauw - Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Penyiapan sarana, prasarana, dan sistem pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), serta peningkatan pelayanan telemedicine dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Tambrauw • Penguatan sistem layanan kesehatan rujukan khususnya layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sorong, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan • Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat • Pengendalian penyakit (TBC, malaria, HIV/AIDS, kusta, filariasis, dan frambusia) dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Tambrauw • Penurunan kematian ibu dan bayi • Penyiapan sarana, prasarana, dan penyediaan layanan pendidikan dengan pendekatan sekolah alam (culture based learning), sekolah berpola asrama, serta pengembangan kurikulum kontekstual Papua • Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan pendidik yang mengutamakan orang asli Papua, melalui: - Perluasan cakupan beasiswa untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidik disertai dengan penempatan wajib pascakelulusan - Pemerataan dan redistribusi tenaga kesehatan dan pendidik • Pembangunan kualitas keluarga • Penurunan ketimpangan gender, khususnya di kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan • Percepatan pemenuhan layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif • Peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal, melalui pelatihan berbasis kompetensi di Kota Sorong • Fasilitasi literasi digital 189 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong untuk mendukung industrialisasi perikanan, melalui: - Peningkatan upaya promosi dan pemasaran kawasan pada investor di bidang perikanan - Fasilitasi kerja sama antara kawasan dan sentra perikanan • Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perkebunan (komoditas kelapa) dengan indikasi lokasi di Kabupaten Tambrauw yang didukung oleh kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya, melalui: - Penyiapan sentra produksi, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan, serta pengadaan dan distribusi benih unggul - Penyediaan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan termasuk peningkatan jalan usaha tani dan jalan akses menuju sentra perkebunan - Fasilitasi dan pembinaan industri pengolahan termasuk pengembangan kemitraan badan usaha milik desa dan korporasi petani • Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pengembangan Kota Sorong sebagai ibu kota provinsi daerah otonom baru, melalui: - Pembangunan kawasan pusat pemerintahan, serta penyiapan sarana prasarana dan penataan kawasan perkotaan Provinsi Papua Barat Daya - Pengembangan sistem integrasi angkutan perkotaan yang menjangkau pusat pertumbuhan, pemukiman, pemasaran, dan ibukota kabupaten/distrik/kampung - Peningkatan kualitas layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong • Percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat • Percepatan pemerataan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat • Percepatan pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal di daerah lambat tumbuh, dengan indikasi lokasi prioritas di Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat • Pembangunan rumah layak huni terutama bagi masyarakat terdampak konflik sosial di Kabupaten Maybrat Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba • Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah otonom baru, melalui: - Pemenuhan aparatur sipil negara pada pemerintahan daerah otonom baru - Penyiapan smart government 190 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi* - Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam manajemen data, keamanan informasi, dan pengelolaan aset daerah • Peningkatan peran distrik dan kampung dalam perluasan jangkauan pelayanan publik di bidang administrasi pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan terutama pada orang asli Papua, hingga ke tingkat kampung • Percepatan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat • Optimalisasi pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja, serta sinergi perencanaan dan penganggaran dalam mendukung peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengurangan risiko kebencanaan, melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana salah satunya melalui pembangunan pengaman pantai di Pulau Fani, Kabupaten Raja Ampat • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan Keterangan: *) Highlight Indikasi Intervensi masih bersifat indikatif 191 Sumber-sumber pendanaan tersebut digunakan sesuai peruntukan yang proporsional dengan memperhatikan substansi dan tujuan, skala/besaran kebutuhan pembiayaan, kompleksitas, nilai keekonomian dan keuangan, serta kewenangan pengelolaan proyek berdasarkan peraturan perundangan. Pemanfaatan sumber-sumber pendanaan tersebut dilakukan secara sinergi dan terintegrasi melalui beberapa langkah yaitu (1) perumusan yang cermat rencana struktur pendanaan/pembiayaan proyek (project financing structure); (2) perencanaan yang rinci dan penyiapan kegiatan yang matang dengan memperhatikan karakteristik, serta proses bisnis masing-masing sumber dan skema pendanaan; (3) koordinasi lintas kementerian/lembaga dan antartingkat pemerintahan pada semua tahapan kegiatan dimulai dari perencanaan, penyiapan, penganggaran, pengadaan hingga ke tahap operasionalisasi kegiatan; (4) pengembangan integrasi sistem dan data pada dokumen perencanaan dan penganggaran; serta (5) evaluasi melalui pemanfaatan basis data yang sama dan termutakhir. Hal ini sekaligus akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan belanja negara. Untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan tersebut dilakukan melalui (1) percepatan pada proyek yang sedang berjalan; (2) pengakomodasian kegiatan pembangunan yang mempunyai urgensi tinggi dengan cara penajaman/realokasi kegiatan pada kegiatan yang lebih prioritas, memaksimalkan penggunaan sisa dana pinjaman, dan mengoptimalkan alokasi yang telah tersedia pada dokumen perencanaan pendanaan jangka menengah; serta (3) meningkatkan kesiapan proyek baik teknis, kelembagaan, dan manajemen. 5.2 Prioritas Pendanaan Pembangunan Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 menjadi landasan yang krusial dalam menentukan arah pembangunan negara ke depan. Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung tahapan awal penguatan fondasi transformasi menuju pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045.
(1)Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 1 diarahkan untuk (a) memperkokoh ideologi Pancasila melalui intervensi layanan sosialisasi kementerian/lembaga, kajian kebijakan strategis pembinaan ideologi Pancasila, dan rekomendasi rancangan produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; (b) penguatan Demokrasi dengan intervensi kegiatan bantuan hukum, fasilitasi pendidikan pemilih, dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif; dan (c) penegakan Hak Asasi Manusia dengan dukungan intervensi berupa penanganan pelanggaran, penyebarluasan wawasan, pendekatan Hak Asasi Manusia, serta pelibatan multipihak dalam mendorong situasi Hak Asasi Manusia yang kondusif.
(2)Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 2 diarahkan pada (a) peningkatan sistem pertahanan dan keamanan negara, melalui intervensi modernisasi Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia, penguatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi serta kapabilitas badan pertahanan siber; (b) percepatan pencapaian swasembada pangan, energi, dan air melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan sumber energi alternatif dan berkelanjutan; dan (c) pengembangan ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru. 192
(3)Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 3 diarahkan untuk (a) mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, melalui akses pembiayaan untuk pelaku usaha, fasilitasi pengembangan, pendampingan dan pelatihan usaha; (b) mengembangkan industri kreatif melalui pengembangan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas destinasi wisata, kegiatan promosi dan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif, serta perkuatan konektivitas digital; serta (c) melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan cara memperluas pembangunan jalur irigasi, memperbaiki jalan daerah, dan pengelolaan pelabuhan guna meningkatkan konektivitas orang, barang, dan jasa dan (d) memperkuat koperasi, melalui intervensi pendampingan dan konsultasi wirausaha, serta pengembangan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
(4)Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 4 diarahkan untuk (a) memperkuat sistem peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sertifikasi guru, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan peningkatan mutu satuan pendidikan; (b) memperkuat sistem kesehatan nasional melalui program internship untuk dokter, pendidikan sumber daya manusia bidang Kesehatan dan berbagai perbekalan obat penunjang kesehatan; (c) memperkuat pendidikan, sains dan teknologi melalui platform digital pendidikan merdeka belajar, beasiswa berupa digital talent scholarship dan pelatihan teknologi bidang digital; (d) memperkuat peran perempuan, pemuda, penyandang disabilitas melalui pelatihan perempuan tentang kewirausahaan dan kepemimpinan, bimbingan teknis perempuan penyintas kekerasan tentang kewirausahaan; serta (e) meningkatkan prestasi olahraga melalui sarana olahraga berstandar internasional, fasilitasi pemanduan bakat cabang olahraga olimpik dan fasilitas pembinaan dan pengembangan bibit keolahragaan. Selain itu pendanaan Rencana Kerja Pemerintah 2025 dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional 4 diarahkan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, pelaksanaan program makan bergizi sehat, dan penanganan penyakit menular serta peningkatan sarana prasarana kesehatan.
(5)Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 5 diarahkan untuk (a) mengembangkan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, dengan cara mendorong investasi dalam teknologi dan penelitian untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri; serta (b) melanjutkan infrastruktur penunjang hilirisasi dan industrialisasi dengan cara memperbaiki dan memperluas infrastruktur dan jaringan jalan pada koridor utama, penghubung serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan simpul transportasi. Selain itu, perlu dilakukan penyusunan kajian untuk pengembangan industri-industri yang berbasis pada sumber daya alam Indonesia, termasuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
(6)Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 6 diarahkan untuk (a) membangun dari desa dan membangun desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa serta pembangunan infrastruktur desa; (b) pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat desa dan desa digital; dan (c) pemberantasan kemiskinan melalui bantuan sosial dan pendampingan usaha. 193
(7)Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 7 diarahkan pada (a) reformasi politik, dengan intervensi meliputi (i) bantuan keuangan partai politik, (ii) Pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan (iii) penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi; (b) reformasi hukum; (c) pemberantasan narkoba, judi dan penyelundupan melalui pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; serta (d) reformasi tata kelola pemerintahan. Untuk mendukung Prioritas Nasional 7, dilakukan optimalisasi penerimaan negara dengan target rasio penerimaan negara sebesar 23 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
(8)Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 8 diarahkan pada (a) pelestarian budaya melalui penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah; (b) penanganan bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana, sistem peringatan dini bencana yang dimutakhirkan, serta penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana; serta (c) upaya untuk mendukung terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan harmonis dengan cara menumbuhkan dan memperkuat toleransi antar-umat beragama. 5.3 Pengelolaan Belanja Pemerintah Pendanaan program kerja prioritas sebagaimana tersebut pada Subbab 5.2 dilakukan melalui Belanja Kementerian/Lembaga, Belanja Non-Kementerian/Lembaga, dan Transfer ke Daerah. 5.3.1 Belanja Kementerian/Lembaga Arah kebijakan untuk belanja pemerintah pusat (kementerian/lembaga), memperkuat wise and better spending antara lain (a) fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil (result based), (b) efisiensi belanja nonprioritas pusat dan daerah, (c) penajaman belanja barang, serta (d) efektivitas bantuan sosial dan subsidi (transformasi program subsidi menjadi bantuan sosial berdasarkan data. Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 saat ini masih bersifat baseline, yang mencakup belanja operasional, belanja wajib, Multi Years Contract (MYC), Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha, perlindungan sosial, belanja yang bersumber Non Rupiah Murni serta tugas dan fungsi esensial kementerian/lembaga, sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan prioritas nasional. 5.3.2 Belanja Non Kementerian/Lembaga melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Dalam rangka menjaga kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran diperlukan untuk optimalisasi pemanfaatan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara tahun 2025, yang diarahkan untuk
(1)optimalisasi belanja non-kementerian/lembaga diarahkan pada (a) pemenuhan kewajiban pemerintah seperti pensiun, akuntabilitas pengelolaan utang, dukungan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk pembangunan infrastruktur; (b) memperkuat tujuan dan kepentingan nasional serta antisipasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan (c) pelaksanaan subsidi yang secara umum diarahkan agar mulai beralih dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada penerima, serta diarahkan untuk stabilisasi harga, menjaga daya beli, mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta petani. 194
(2)dari sisi pemanfaatan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dalam komponen pembiayaan anggaran, pembiayaan investasi untuk Badan Usaha Milik Negara diarahkan pada optimalisasi investasi pemerintah untuk mendorong peran Badan Usaha Milik Negara melalui penguatan value creation yang dilaksanakan dengan peningkatan kinerja, peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara sebagai agent of development, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Negara pada penerimaan negara dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, manajemen risiko serta memperhitungkan return yang akan diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara terhadap negara. 5.3.3 Transfer ke Daerah Kebijakan Transfer ke Daerah pada tahun 2025 secara umum diarahkan untuk mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan Transfer ke Daerah, sebagai berikut
(1)mendukung arah kebijakan RKP Tahun 2025 yaitu (a) sumber daya manusia berdaya saing dan produktif; (b) infrastruktur untuk peningkatan produktivitas; serta (c) pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan;
(2)mendukung penerapan kerangka pikir Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal yang berfokus pada tiga pilar yaitu promoting growth, pemerataan ekonomi, dan penguatan wellbeing;
(3)mengarahkan penggunaan Transfer ke Daerah untuk mendukung Prioritas Nasional;
(4)menerapkan matching program antara kegiatan yang didanai Transfer ke Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan. 5.3.3.1 Dana Bagi Hasil Kebijakan Dana Bagi Hasil diarahkan untuk (1) mendorong pemanfaatan Dana Bagi Hasil dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah terutama yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat; (2) mendukung upaya pelestarian lingkungan dan penguatan penerimaan negara melalui kebijakan pengalokasian Dana Bagi Hasil berdasarkan kinerja daerah serta memperhatikan dampak eksternalitas negatif; dan (3) memperkuat proses transparansi penghitungan Dana Bagi Hasil melalui perluasan cakupan penghitungan Dana Bagi Hasil dan melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemerintah daerah. 5.3.3.2 Dana Alokasi Umum Arah kebijakan pemanfaatan Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut (1) pemenuhan layanan dasar sesuai dengan gap capaian standar pelayanan minimal di daerah; (2) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data capaian indikator standar pelayanan minimal untuk seluruh daerah; (3) melanjutkan kebijakan hold harmless sampai dengan tahun 2027, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; serta (4) memperkuat sinergi kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum dengan program prioritas nasional. 5.3.3.3 Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Hibah kepada Daerah. Arah kebijakan untuk masing-masing Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut
(1)Dana Alokasi Khusus Fisik, dengan arah kebijakan antara lain (a) mendukung perkuatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan perempuan dan anak; (b) penguatan kualitas pelaksanaan untuk mencapai dampak/outcome yang ditargetkan, melalui penyaluran untuk percepatan pelaksanaan secara tepat waktu; (c) menerapkan matching program antara kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus Fisik dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pendanaan lainnya (Anggaran 195 Pendapatan dan Belanja Negara dan Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran; (d) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; serta (e) mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.
(2)Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dengan arah kebijakan antara lain (a) meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru; (b) meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan manajemen talenta nasional bidang seni budaya; (c) mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting; serta (d) meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendayagunaan sumber daya manusia bidang kesehatan.
(3)Hibah kepada Daerah, dengan kebijakan yang difokuskan pada (a) meningkatkan konektivitas daerah melalui dukungan penyediaan transportasi umum massal yang menjadi prioritas pembangunan nasional; (b) mendukung kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan; (c) mendukung pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam; serta (d) melanjutkan penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi serta sinergi antar kementerian/lembaga untuk mendorong capaian output yang optimal. Pada tahun 2025, sektor-sektor yang akan diintervensi melalui Hibah kepada Daerah antara lain pembangunan sarana-prasarana perkeretaapian kota, irigasi, pengelolaan risiko bencana banjir, pertanian, air minum, persampahan dan emisi, pengelolaan air limbah, jalan dan sarana-prasarana kesehatan. Dalam hal Hibah kepada Daerah pascabencana akan difokuskan pada penyelesaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah yang terdampak dengan mengacu kepada usulan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang telah disetujui oleh pemerintah. 5.3.3.4 Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus dengan arah kebijakan antara lain
(1)mendorong upaya penurunan kemiskinan melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyediaan akses air minum dan sanitasi lingkungan, serta peningkatan investasi melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi antarwilayah;
(2)meningkatkan kualitas tata kelola Dana Otonomi Khusus melalui penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis prinsip interoperabilitas, pembinaan sumber daya manusia (bimbingan teknis, asistensi, dan supervisi) terutama pada Daerah Otonomi Baru, dan penajaman monitoring dan evaluasi;
(3)meningkatkan kualitas penggunaan Dana Otonomi Khusus melalui sinergi kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta sinergi pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi. Dana Otonomi Khusus terdiri atas Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dana Otonomi Khusus Papua. Arah kebijakan untuk masing-masing Dana Otonomi Khusus sebagai berikut
(1)Dana Otonomi Khusus Aceh Arah kebijakan umum Dana Otonomi Khusus Aceh adalah untuk mendanai (a) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; (b) pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan; (c) pemberdayaan ekonomi rakyat; dan (d) pengentasan kemiskinan. Pendanaan bertujuan untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat Aceh yang berbasiskan budaya dan syariat Islam, peningkatan mitigasi, dan ketahanan terhadap bencana serta mewujudkan sasaran pembangunan (pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Modal Manusia, dan rasio gini). 196
(2)Dana Otonomi Khusus Papua Arah kebijakan umum Dana Otonomi Khusus Papua pada tahun 2025 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut (a) Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum satu persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional diarahkan untuk mendukung peningkatan peran distrik dan kampung dalam perluasan pelayanan publik di bidang administrasi pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan terutama pada Orang Asli Papua hingga ke tingkat kampung, penataan tanah adat/ulayat, penguatan lembaga adat, dan pengembangan pangan lokal; (b) Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan (1,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional) diarahkan untuk (i) belanja pendidikan (minimal 30 persen), terutama untuk mendukung penyediaan layanan pendidikan dan pengembangan kurikulum kontekstual Papua, serta pemenuhan tenaga pendidik yang mengutamakan Orang Asli Papua; (ii) belanja kesehatan (minimal 20 persen) diarahkan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), percepatan penurunan stunting, penurunan kematian ibu dan bayi, pengendalian penyakit, serta pemenuhan tenaga kesehatan yang mengutamakan Orang Asli Papua; serta (iii) pemberdayaan ekonomi masyarakat, diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; koperasi; dan Badan Usaha Milik Kampung; (c) Dana Tambahan Infrastruktur diarahkan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan, terutama yang mendukung pengembangan kawasan pemerintahan dan kawasan perkotaan, termasuk pada ibu kota daerah otonom baru; (d) Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Otonomi Khusus diarahkan untuk belanja pendidikan (35 persen), belanja kesehatan dan perbaikan gizi (25 persen), belanja infrastruktur (30 persen), serta belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat (10 persen), terutama dalam rangka penguatan budaya lokal dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat adat. Mengingat arahan penggunaan Dana Otonomi Khusus akan mempertimbangkan aspek kinerja, pemanfaatannya perlu sejalan dengan koridor percepatan pembangunan Wilayah Papua dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap sesuai Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029 untuk mencapai Misi Papua yang Sehat, Cerdas, dan Produktif. 5.3.3.5 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Arah Kebijakan Umum Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta diprioritaskan untuk mendukung kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penuntasan isu strategis. 5.3.3.6 Dana Desa Dana desa diarahkan untuk mewujudkan Prioritas Nasional 6 “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”. Pada tahun 2025, Dana Desa diarahkan untuk
(1)mendukung peningkatan kemandirian desa berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan fokus dan prioritas pemanfaatan sebagai berikut (a) penanganan kemiskinan serta kemiskinan ekstrem dengan target keluarga penerima manfaat menggunakan data pemerintah pusat sebagai acuan awal; (b) pemenuhan pelayanan dasar kesehatan skala desa, termasuk pencegahan dan penanganan stunting, penyakit menular dan tidak menular; 197 (c) peningkatan akses pendidikan, terutama pendidikan prasekolah; (d) pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur desa berbasis padat karya tunai desa dalam penyediaan air minum, sanitasi, perumahan, konektivitas dan sumber energi; (e) penguatan ketahanan pangan dan hewani sesuai kewenangan, potensi dan prioritas desa; (f) pelestarian lingkungan, mitigasi, dan penanganan dampak perubahan iklim; (g) pengembangan ekonomi desa sesuai potensi dan karakteristik desa melalui bantuan permodalan dan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa; (h) pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan desa; (i) preservasi budaya dan kearifan lokal masyarakat desa.
(2)mendanai operasional pemerintah desa paling tinggi sebesar tiga persen;
(3)mendorong peningkatan kualitas belanja barang dan jasa di desa dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal;
(4)memperkuat peran supra desa (pemerintah provinsi/kab/kota/kecamatan) dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa;
(5)memperkuat pemantauan pelaksanaan kebijakan fiskal nasional di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa dengan pengelolaan Belanja lainnya. 5.4 Optimasi dan Sinergi sumber-sumber Pendanaan Pembangunan Prioritas pendanaan pembangunan bersumber dari penerimaan dalam negeri pemerintah yang berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Mengingat penerimaan dari sumber-sumber tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan pendanaan prioritas pembangunan, diperlukan penggunaan dan optimasi sumber-sumber pendanaan lain. Untuk itu, Kebijakan Fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dijaga secara hati- hati atau prudent, akuntabel, serta disiplin agar tetap sehat, kredibel/dipercaya, dan berkelanjutan, serta perlu dilakukan penajaman pemanfaatan pembiayaan untuk mengakomodasi pemerintahan selanjutnya pada tahun 2025. Pembiayaan anggaran defisit anggaran dipenuhi dari sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara, Pinjaman Luar Negeri, dan Pinjaman Dalam Negeri. Selain itu, untuk mendukung pendanaan pembangunan akan dimanfaatkan sumber pembiayaan dari swasta/nonpemerintah. Pendanaan bersumber dari pinjaman luar negeri dimanfaatkan untuk kegiatan yang memiliki nilai tambah tinggi, peluang alih teknologi dan praktik baik internasional, penyiapan konsep baru (piloting), serta sebagai pengungkit pemanfaatan sumber dan skema pendanaan lainnya (blended finance). Pada tahun 2025, pinjaman luar negeri akan digunakan untuk kegiatan (1) mendukung pembiayaan program prioritas sistem pertahanan dan keamanan negara, (2) mendukung terwujudnya ketahanan pangan menuju swasembada pangan, (3) pengembangan energi baru terbarukan, (4) peningkatan konektivitas digital, (5) perluasan jaringan irigasi, (6) memperkuat sinergi pembangunan jaringan transportasi darat dan laut termasuk pembangunan pelabuhan gerbang ekspor-impor, (7) pendidikan tinggi dan pendidikan kejuruan, (8) perluasan layanan kesehatan berkualitas, (9) infrastruktur produksi perikanan, (10) pembiayaan perumahan berwawasan hijau untuk masyarakat berpenghasilan rendah, (11) pembangunan Data Centre untuk mendukung transformasi digital termasuk reformasi tata kelola pemerintahan, serta (12) penguatan sistem mitigasi dan peringatan dini bencana. Pinjaman Dalam Negeri akan digunakan utamanya pada kegiatan yang dapat mendukung pengembangan industri dalam negeri infrastruktur dan peruntukan lain yang diatur oleh ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk mendukung industri pertahanan nasional. Dalam RKP Tahun 2025, Pinjaman Dalam Negeri difokuskan untuk mendukung pembiayaan Program Prioritas Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. Selain itu Pinjaman Dalam Negeri akan dimanfaatkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan sarana prasarana perikanan dalam rangka pengembangan ekonomi biru Indonesia sebagai sumber pertumbuhan baru. 198 Surat Berharga Syariah Negara digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan proyek/kegiatan penyediaan layanan umum dan layanan dasar pada berbagai prioritas. Dalam RKP Tahun 2025, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai sumber pendanaan akan difokuskan untuk (1) mendukung pembiayaan Program Prioritas keberlanjutan pembangunan Infrastruktur; (2) perkuatan pendidikan, sains, dan teknologi; (3) penguatan sistem peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan (4) penyediaan rumah layak untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, pemanfaatan pendanaan Surat Berharga Syariah Negara sebagai pembiayaan proyek dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud dukungan terhadap penguatan ekonomi dan keuangan syariah serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan (blended financing). Dalam RKP Tahun 2025, peran pendanaan non-pemerintah akan ditingkatkan melalui perluasan pemanfaatan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha serta pengembangan instrumen pembiayaan inovatif. Upaya perluasan pemanfaatan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam RKP Tahun 2025 dilakukan melalui (1) peningkatan kualitas proyek dan akselerasi proses Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha mencakup (a) pendampingan penyusunan dokumen studi pendahuluan dan prastudi kelayakan, (b) pembentukan Panel Badan Penyiapan proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha, (c) pengembangan model bisnis kerja sama, (d) pemberian peluang kepada lembaga pembiayaan untuk turut serta dalam proses penyiapan, dan (e) perluasan transaksi investasi dari investor dan lembaga pembiayaan; serta (2) masifikasi skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di daerah mencakup (a) pendampingan Pemerintah Daerah dalam penyusunan studi pendahuluan dan prastudi kelayakan, dan (b) pembentukan pengaturan teknis Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha skala kecil. Dalam rangka menjaga defisit anggaran, pembiayaan kegiatan melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha perlu diarahkan sebagai bagian dari pembiayaan investasi (below the line). Pada Tahun Anggaran 2025, proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dengan Penanggung Jawab Proyek Kerja sama Kementerian/Lembaga yang direncanakan melaksanakan tahapan transaksi dan konstruksi mencakup 13 proyek untuk perkuatan sistem logistik nasional, percepatan transisi energi, penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, serta penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (hilir). Selain itu, terdapat beberapa proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang direncanakan dapat mulai beroperasi pada akhir Tahun 2025 yaitu Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur I, Proving Ground (Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor), dan Jalan Lintas Timur Sumatra Provinsi Riau. Dalam rangka pengembangan instrumen pembiayaan inovatif, upaya-upaya yang akan dilakukan mencakup pemantapan regulasi, kelembagaan, dan skema pengelolaan pembiayaan inovatif, khususnya untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk skema pembiayaan Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, dan skema Public-Private-People Partnership. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pendanaan pembangunan, kompleksnya kebutuhan sarana dan prasarana publik yang harus dipenuhi, serta berkembangnya kapasitas keuangan lembaga-lembaga keuangan non-pemerintah, pemerintah mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan bauran sumber-sumber pendanaan (blended finance) untuk membiayai proyek- proyek infrastruktur sosial dan ekonomi, baik skala kecil, menengah, dan besar. Bauran pendanaan merupakan bentuk konkret dari sinergi dan integrasi dari sumber-sumber pendanaan yang melibatkan pendanaan yang bersifat katalistik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, serta kontribusi dari pemerintah daerah. Salah satu proyek yang dibiayai dengan bauran pendanaan adalah Bandara Singkawang. 199 Gambar 5.1 Struktur Pembiayaan dengan Skema Bauran Pendanaan Bandara Singkawang Penguatan sinergi pendanaan juga dilakukan antar tingkat pemerintah antara lain melalui pengembangan dan perluasan mekanisme Hibah kepada Daerah melalui transfer berbasis kinerja (output-based transfer) dan meminimalisasi potensi duplikasi dalam pengalokasian kegiatan. Pemerintah juga mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan optimalisasi dan sinergi sumber-sumber pendanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional telah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk menggunakan dan mengembangkan instrumen-instrumen serta skema pendanaan di luar PAD dan TKD, antara lain dalam bentuk Pinjaman Daerah dan Surat Utang Daerah (municipal bond) dalam bentuk Obligasi dan Sukuk Daerah. Dengan upaya inovasi ini, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan pada PAD. Selain penggunaan instrumen-instrumen pembiayaan alternatif, Pemerintah Daerah juga didorong dan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat untuk membangun kelembagaan pembiayaan pembangunan daerah sehingga upaya untuk menghimpun dan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan optimal. 5.5 Dukungan Investasi BUMN dan Swasta Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi, pemerintah dihadapkan pada kemampuan anggaran yang terbatas. Dengan demikian, selain dukungan anggaran pemerintah, dukungan terhadap pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi perlu disinergikan dengan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investasi swasta, sejalan dengan kebutuhan investasi dalam kerangka ekonomi makro. 200 Berbagai tantangan tersebut menekankan urgensi pengendalian pembangunan dalam mengawal pencapaian sasaran pembangunan. Pelaksanaan pengendalian bertujuan untuk memberikan perbaikan kontinu atas proses pembangunan. Aktivitas pengendalian juga dilakukan untuk memastikan kebermanfaatan pelaksanaan pembangunan bagi masyarakat. Selain itu, dalam proses pembangunan baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan, dukungan tata kelola data sangat penting dalam menghasilkan kebijakan pembangunan berbasis bukti. Tata kelola data pembangunan tersebut diwujudkan melalui Satu Data Indonesia. 6.1 Pengendalian Pembangunan Pengendalian pembangunan dilakukan melalui aktivitas pemantauan dan evaluasi yang kontinu, tidak hanya pada tahapan pelaksanaan namun juga dimulai dari tahap perencanaan. Efektivitas pengendalian pembangunan sangat ditentukan oleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah akses, dan dibagipakaikan dalam kerangka Satu Data Indonesia yang didukung oleh suatu sistem informasi perencanaan pembangunan nasional yang terpadu dan implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. 6.1.1 Pengendalian Penyusunan RKP Pengendalian preventif dilakukan pada saat menyusun kebijakan melalui evaluasi penyusunan rencana (ex-ante), seperti pada Gambar 6.1 berikut. Evaluasi ex-ante berperan memastikan (1) arsitektur kinerja memenuhi kaidah kerangka kerja logis dan telah mengacu pada dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi (Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah); (2) koherensi antarbab dan antardokumen; (3) sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, agar manfaat proyek pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat; (4) pemetaan pelaksana pembangunan; (5) indikasi risiko pembangunan dan penanganan; serta (6) identifikasi kebutuhan data dukung dengan memperhatikan prinsip- prinsip Satu Data Indonesia. 201 Gambar 6.1 Metode Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023. 6.1.2 Pengendalian Pelaksanaan RKP Pengendalian yang bersifat korektif dilakukan secara berkesinambungan dan partisipatif sepanjang periode implementasi dengan memanfaatkan data Satu Data Indonesia khususnya data prioritas, sistem informasi terpadu perencanaan, serta berbasis manajemen risiko pembangunan nasional. Tujuan pengendalian pelaksanaan RKP adalah (1) menjaga prioritas pembangunan berjalan sesuai dengan rencana atau on-track, (2) memastikan upaya perbaikan dan penyesuaian berdasarkan tindak lanjut rekomendasi pengendalian pembangunan, serta (3) menilai kinerja efektivitas kebijakan/program/kegiatan untuk menjadi umpan balik (feedback) dalam perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya. Aktivitas pengendalian pelaksanaan RKP, meliputi (1) pemantauan pelaksanaan RKP dan (2) evaluasi saat pelaksanaan (on-going) serta evaluasi pasca-pelaksanaan (ex-post) RKP. Ekosistem pengendalian pelaksanaan RPJMN dan RKP seperti pada Gambar 6.2. 202 Gambar 6.2 Ekosistem Pengendalian Pelaksanaan RPJMN dan RKP Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah).
(1)Pemantauan Pelaksanaan RKP Pemantauan pelaksanaan RKP dilakukan sepanjang tahun pelaksanaan melalui penelaahan hasil pemantauan triwulanan Renja K/L dan informasi pendukung lain (Dana Alokasi Khusus, Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha, dan sumber lainnya) yang mendukung prioritas pembangunan beserta data capaian sasaran prioritas pembangunan yang telah dilaporkan baik melalui aplikasi e-Monev, portal Satu Data Indonesia dan sumber data lainnya. Selain itu, sebagai satu rangkaian proses pemantauan turut mencakup pula pemantauan risiko, pelaksanaan penanganan risiko, serta risiko baru pembangunan nasional yang dilakukan secara berkala maupun berkelanjutan.
(2)Evaluasi Saat Pelaksanaan (on-going) dan Evaluasi Pasca-pelaksanaan (ex-post) RKP Evaluasi pelaksanaan RKP dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi capaian prioritas pembangunan maupun capaian output kementerian/lembaga yang mendukung prioritas pembangunan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan e-Monev. Evaluasi saat pelaksanaan (on-going) menilai perkembangan capaian prioritas pembangunan hingga triwulan III tahun 2025, sementara evaluasi pasca-pelaksanaan (ex-post) menilai ketercapaian prioritas pembangunan hingga triwulan IV tahun 2025. Tahapan evaluasi secara umum meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyusunan laporan evaluasi RKP. Gambaran metode evaluasi saat pelaksanaan (on-going) dan evaluasi pasca-pelaksanaan (ex-post) RKP dapat dilihat pada Gambar 6.3 berikut. 203 Gambar 6.3 Metode Evaluasi Saat Pelaksanaan (on-going) dan Evaluasi Pasca-pelaksanaan (ex-post) RKP Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024. 204 6.1.3 Sistem Informasi Pengendalian Terpadu RKP Sistem informasi pengendalian terpadu RKP Tahun 2025 dibangun dengan mengintegrasikan empat elemen yang telah ada, yaitu (1) e-Monev yang merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan; (2) aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang menyediakan data perencanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga; (3) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang menyediakan data pengelolaan keuangan negara pada satuan-satuan kerja yang dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporannya; dan (4) aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang merupakan penyedia data capaian kinerja, realisasi anggaran daerah, dan intervensi pusat di daerah. Dengan integrasi ini, e-Monev yang berperan sebagai instrumen kunci pengendalian mendapatkan data perencanaan yang bersumber dari Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA); data penganggaran dan perbendaharaan yang bersumber dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI); dan data perencanaan, penganggaran, dan pengendalian di daerah yang bersumber dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Gambar 6.4 Sistem Informasi Pengendalian Terintegrasi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024. Sistem informasi pengendalian RKP 2025 yang dikembangkan sebagai hasil integrasi antara e- Monev, Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagaimana Gambar 6.4, dengan sistem bagi-pakai data secara real-time dan akurat, diharapkan dapat mempermudah pelaporan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah. Selain itu, sistem informasi pengendalian yang terintegrasi juga diharapkan dapat mempermudah penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat dan laporan lainnya dalam kerangka akuntabilitas pelaksanaan RKP. Aplikasi e-Monev diharapkan dapat menjadi backbone system dari Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan. Ke depan, aplikasi e- Monev akan dikembangkan lebih lanjut agar dapat menjadi alat yang mampu menyederhanakan aplikasi sejenis. Selain itu, data pelaporan pemantauan pembangunan nasional dan daerah yang terdapat di dalam e-Monev dapat memberikan dasar pemberian insentif bagi instansi yang berkinerja baik dan disinsentif bagi instansi yang berkinerja kurang baik. Pengembangan aplikasi e-Monev sebagai alat mengawal pelaksanaan pembangunan berperan untuk mendukung proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, dan berkontribusi meningkatkan akuntabilitas pemerintah pusat dan daerah, serta badan usaha milik negara. 205 Dalam jangka menengah, sistem informasi pengendalian terintegrasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem pengendalian pembangunan nasional yang berkualitas sehingga dapat memberikan input bagi proses perencanaan dan penganggaran yang lebih solid. 6.1.4 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Sasaran pembangunan dicapai melalui berbagai program/kegiatan prioritas yang dijalankan oleh lintas instansi dan antarjenjang pemerintahan. Kompleksitas pelaksanaan program diiringi dengan ketidakpastian dan konektivitas global yang semakin tinggi serta berdampak pada meningkatnya intensitas risiko yang dihadapi. Mengingat dalam menjalankan program/kegiatan prioritas selalu melibatkan lintas instansi dan kewenangan, maka risiko program/kegiatan sudah seharusnya dikelola dan dikendalikan secara sistematis dan terintegrasi. Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/badan usaha/badan lainnya sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Sebagai perwujudan kebijakan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional terdiri atas lintas sektor dan organisasi (Gambar 6.5). Dalam mengawal RKP, kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional lintas sektor diterapkan dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah/badan usaha/badan lainnya dalam mengelola risiko secara kolaboratif. Sinergi pengelolaan risiko tersebut menjadi unsur penting dalam meningkatkan keyakinan yang memadai oleh semua pihak dalam pencapaian sasaran RKP. Gambar 6.5 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024. Pada tahap penyusunan RKP ditetapkan program/kegiatan prioritas beserta unit pemilik risiko yang terdiri atas instansi pelaksana utama, instansi pendukung, dan kementerian koordinator yang terkait. Hal tersebut sebagai wujud peningkatan tata kelola pelaksanaan RKP. Para pelaksana selanjutnya berkolaborasi dalam mengidentifikasi risiko dan rencana penanganan yang mengacu pada indikasi risiko strategis RKP. Pada fase pelaksanaan RKP, pemantauan program/kegiatan prioritas dalam RKP juga mencakup pemantauan atas level risiko, pelaksanaan penanganan risiko, serta indikasi risiko baru yang belum teridentifikasi sebelumnya. Hasil pemantauan menjadi bahan tindakan korektif pemerintah pada saat pelaksanaan, serta menjadi masukan bagi perencanaan periode selanjutnya. Implementasi manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor tersebut selanjutnya didokumentasikan melalui laporan penyelenggaraan manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor. Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dimulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, dengan alur seperti pada Gambar 6.6. 206 Gambar 6.6 Alur MRPN Lintas Sektor Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024. Dalam mengakselerasi implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, dilakukan integrasi proses bisnis Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dengan proses perencanaan, sistem informasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sistem insentif, dan penguatan kelembagaan (Gambar 6.7). Integrasi proses bisnis Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dengan proses perencanaan dilakukan melalui integrasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dalam regulasi tata cara penyusunan RKP dan tata cara pengendalian RKP. Selain itu, sistem informasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional harus terkoneksi dengan sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan agar pelaksanaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional berjalan efektif. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam hal ini mengoordinasikan sistem informasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional lintas sektor dan organisasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional kepada sumber daya manusia yang mengelola risiko pembangunan nasional di kementerian/lembaga/pemerintah daerah/badan usaha/badan lainnya. Adapun penyusunan regulasi terkait sistem insentif diperlukan untuk mendorong semua pihak berpartisipasi aktif dalam mengelola risiko. Sistem insentif tersebut berbasis penilaian terhadap instansi dalam pengelolaan risiko dan pencapaian kinerja yang masuk pada kerangka reformasi birokrasi. Penguatan kelembagaan juga penting untuk dilakukan terutama bagi unit kerja yang berperan sebagai unit kepatuhan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang mengelola risiko pembangunan nasional. Penguatan kelembagaan tersebut dapat dilakukan melalui pengayaan tugas dan fungsi serta mekanisme lainnya. Gambar 6.7 Kunci Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024. 207 6.2 Tata Kelola Data Pembangunan melalui Satu Data Indonesia Data menjadi faktor penting dalam pembangunan, meskipun dalam perjalanannya masih terdapat permasalahan dalam penatakelolaan data. Kebijakan mengenai tata kelola data telah diinisiasi pada tahun 2019 melalui program Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan antar-instansi pusat dan daerah, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Untuk kepentingan tersebut, data harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, yang meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, menggunakan kode referensi, dan data induk. 6.2.1 Satu Data Indonesia sebagai Enabler Pembangunan (Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi, dan Pengendalian) hingga Mendukung Program Prioritas Keberadaan Satu Data Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas perencanaan pembangunan di Indonesia, melalui peningkatan koordinasi, integrasi, akses, transparansi, dan interoperabilitas data. Dengan berkurangnya duplikasi data akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik berbasis data, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk perencanaan pembangunan. Hal ini dapat menciptakan hasil pembangunan yang lebih optimal. Dalam pelaksanaan pembangunan, adanya Satu Data Indonesia secara langsung akan meningkatkan koordinasi, penetapan prioritas yang lebih tepat, dan evaluasi kinerja yang lebih baik sehingga penggunaan anggaran akan lebih efektif dan hasil pembangunan menjadi lebih optimal. Gambar 6.8 Kondisi Sebelum dan Sesudah Adanya Tata Kelola Satu Data Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024. 208 6.2.2 Satu Data Indonesia Mendukung Percepatan Transformasi Digital dan Layanan Terpadu Dalam rangka percepatan pencapaian transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional, Satu Data Indonesia memiliki peran untuk tata kelola platform pertukaran data guna mengintegrasikan dan memadukan data dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menjadi satu sumber informasi terpadu yang akurat, melalui tata kelola pertukaran data. Selain itu, forum Satu Data Indonesia berperan dalam memutuskan kesepakatan penggunaan data induk yang tepat dalam rangka memastikan keakuratan sumber data mengurangi redudansi data yang akan dipertukarkan, meningkatkan manajemen akses data dan keterbukaan data, mendorong inovasi dan pengembangan aplikasi, mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta meningkatkan layanan publik. Inisiatif ini akan membantu mempercepat pembangunan di berbagai sektor dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Gambar 6.9 Peran SDI dalam Tata Kelola Platform Pertukaran Data Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024. 209 6.2.3 Kerangka Regulasi Satu Data Indonesia Meskipun kebijakan Satu Data Indonesia telah memberikan perbaikan dalam tata kelola data, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan yang dihadapi agar tujuan utama Satu Data Indonesia dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dalam rangka memperkuat kewenangan terutama dalam mengatur penyelenggaraan data agar lebih terpadu, baik untuk data pemerintah dan nonpemerintah dengan didukung oleh sumber daya manusia digital dan data yang unggul. Gambar 6.10 Penguatan Regulasi untuk Mewujudkan Satu Data Indonesia Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024. Dengan penguatan regulasi dan kelembagaan dalam penyelenggaraan tata kelola data sebagaimana Gambar 6.10, maka data pemerintah dan nonpemerintah dapat ditatakelolakan dengan efektif, efisien, dan akurat untuk mendorong penyusunan Data Driven Policy Making. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd. SUHARSO MONOARFA