DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, tahapan penyusunan RPJMN, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4664);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5941).
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 ten tang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); . - 3 -
8.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
9.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 ten tang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
10.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan N asional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN 2005-2025, adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025.
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana beriku tnya.
5.Rencana Strategis Kernen terian / Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian / Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
9.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah Kernen terian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
10.Tim Penyusun RPJMN adalah tim lintas unit kerja di Kementerian Perencanaan yang dibentuk oleh Menteri Perencanaan yang bertugas menyusun RPJMN.
11.Kerangka Ekonomi Makro adalah gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal untuk periode jangka menengah yang direncanakan.
12.Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
13.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
14.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya . disebut Musrenbang adalah forum an tarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
15.Pertemuan Tiga Pihak adalah pertemuan antara Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan kesepahaman dalam pencapaian sasaran pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.
16.Pertemuan Dua Pihak Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN adalah pertemuan antara Kementerian Perencanaan dengan kementerian/lembaga yang bertujuan untuk menjaga konsistensi dan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Renstra K/L dengan RPJMN. 1 7. Pertemuan Pua Pihak Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN adalah pertemuan antara Kementerian Perencanaan dengan pemerintah provinsi yang bertujuan untuk menjaga konsistensi sasaran masing-masing program/kegiatan pokok RPJMD dengan sasaran program/kegiatan strategis nasional, penyesuaian target dan pendanaannya.
18.Kajian Pendahuluan adalah telaahan mengenai situasi, permasalahan, isu strategis, berupa analisis dan sintesis akar permasalahan setiap bidang pembangunan dan alternatif solusi yang sepatutnya diselesaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara umum meliputi arahan prinsip, kebijakan, dan strategi yang dapat digunakan sebagai arahan bagi penyusunan RPJMN.
19.Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
20.Deputi Sekotral adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana pengembangan di sektor tertentu.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada unit kerja dan Tim Penyusunan RPJMN di Kementerian Perencanaan dalam menyusun RPJMN.

Pasal 3

Tahapan penyusunan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melipu ti:

a.penyusunan Kajian Pendahuluan;
b.evaluasi RPJMN 2015-2019;
c.penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik;
d.penyusunan rancangan awal RPJMN;
e.penyusunan rancangan RPJMN;
f.penyusunan rancangan akhir RPJMN;
g.penetapan RPJMN; dan
h.sosialisasi RPJMN.

Pasal 4

(1)Menteri Perencanaan membentuk Tim Penyusun RPJMN dalam rangka menyusun RPJMN sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Tim Penyusun RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan.

BAB II

TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMN

Pasal 5

(1)Deputi Sektoral menyampaikan hasil Kajian Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Tim Penyusun RPJMN.
(2)Kajian Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik.

Pasal 6

(1)Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Penyusun RPJMN sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Pembangunan Secara Teknokratik. Ren can a

Pasal 7

( 1) Tim Penyusun RPJMN menyusun konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

(2)Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dengan memerhatikan:
1. a.RPJPN 2005-2025;
2. b.arahan Menteri Perencanaan;
3. c.hasil kajian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
4. d.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
5. e.hasil evaluasi RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
(3)Penyusunan Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dimulai pada Januari 2019.
(4)Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program ( money follows program) dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.
(5)Pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dilaksanakan untuk mensinergikan kegiatan kementerian/lembaga, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 8

(1)Dalam menyusun konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik, Kementerian Perencanaan wajib menyusun KLHS untuk RPJMN.
(2)Tim Penyusuri RPJMN memerhatikan rekomendasi KLHS untuk RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perencanaan ten tang penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN.

Pasal 9

( 1) Tim Penyusun RPJMN melakukan sosialisasi dan penjaringan aspirasi masyarakat terhadap konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik.

(2)Hasil sosialisasi dan penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik menjadi Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik.
(3)Tim Penyusun RPJMN menyampaikan Rancangan Rencana Pembangunan Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Perencanaan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 10

(1)Tim Penyusun RPJMN menyusun rancangan awal RPJMN disusun berdasarkan:
1. a.RPJPN 2005-2025;
2. b.Rancangan Rencana Pembangunan Teknokratik yang telah mendapat persetujuan Menteri Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan
3. c.Visi, Misi dan program prioritas Presiden.
(2)Rancangan awal RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, Kerangka Ekonomi Makro, yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal.
(3)Program prioritas Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dijabarkan ke dalam isu strategis bersifat lintas kementerian/lembaga dan kewilayahan yang dilengkapi dengan indikasi sasaran nasional.

Pasal 11

Dalam menyusun rancangan awal RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim penyusun RPJMN berkoordinasi dengan Deputi Sektoral.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…