DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pembahasan rancangan RKP Tahun 2026, pembicaraan pendahuluan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, pemutakhiran rancangan RKP Tahun 2026 dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi perencanaan pembangunan nasional jangka tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dalam rencana kerja pemerintah;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, rencana kerja pemerintah disusun dan ditetapkan dalam rancangan rencana kerja pemerintah yang digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap tahun anggaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6.Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
7.Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);
9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 239); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026.

BAB I

EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN 2024 Kinerja pembangunan tahun 2024 telah menunjukkan perbaikan positif dalam mendorong percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan dari kecenderungan peningkatan capaian dari tahun ke tahun dan ketercapaian target pembangunan pada akhir tahun 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 3l Desember.
2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan/tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
3.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri PPN/Kepala Bappenas adalah menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan/melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
4.Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan tumbuh di atas lima persen pada tahun 2024. Di tengah gejolak dan tingginya ketidakpastian perekonomian global, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026 diprakirakan tetap baik sehingga mampu bertahan sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country).

Pasal 2

(1)Rancangan RKP Tahun 2026 merupakan dokumen hasil sinkronisasi terhadap rancangan awal RKP Tahun 2026.
(2)Penyusunan rancangan RKP Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.rapat koordinasi pembangunan pusat;
2. b.pertemuan para pihak;
3. c.musyawarah perencanaan pembangunan provinsi;
4. d.musyawarah perencanaan pembangunan nasional; dan
5. e.pertemuan tiga pihak.
(3)Penyusunan rancangan RKP Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan lain.
(4)Penyusunan rancangan RKP Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian/lembaga.

Pasal 3

(1)Rancangan RKP Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat:
1. a.evaluasi pembangunan Tahun 2024;
2. b.kerangka ekonomi makro;
3. c.kebijakan pembangunan RKP Tahun 2026;
4. d.prioritas nasional RKP Tahun 2026;
5. e.intervensi pembangunan kewilayahan;
6. f.pembiayaan dan investasi pembangunan; dan
7. g.pengendalian, evaluasi, dan tata kelola data pembangunan.
(2)Rancangan RKP Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Intervensi pembangunan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi arah pembangunan kewilayahan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2026 3.1 Tema, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026 Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Pasal 4

(1)Rancangan RKP Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran 2026 oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan mengoordinasikan menteri/kepala lembaga dan pimpinan instansi terkait dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1)Menteri/kepala lembaga dan pimpinan instansi terkait membahas rancangan RKP Tahun 2026 dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Menteri/kepala lembaga melaporkan hasil pembahasan rancangan RKP Tahun 2026 dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.

BAB IV

PRIORITAS NASIONAL RKP TAHUN 2026 4.1 Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Peningkatan produktivitas menjadi kunci swasembada pangan, energi, dan air serta pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam rangka peningkatan produktivitas diperlukan fondasi pembangunan yang kokoh, yaitu tatanan sosial yang stabil, demokratis, dan berkeadilan yang perlu diperkuat. Dalam RKP Tahun 2026, hal ini diwujudkan melalui Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) guna memastikan pembangunan yang adil, inklusif dan merata.

Pasal 6

(1)Hasil kesepakatan pada pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam:
1. a.penyiapan rancangan pagu anggaran Tahun 2026; dan
2. b.pemutakhiran rancangan RKP Tahun 2026 menjadi rancangan akhir RKP Tahun 2026.
(2)Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan sesuai kewenangannya menyampaikan rancangan pagu anggaran Tahun 2026 dan rancangan akhir RKP Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2025 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Œ RACHMAT PAMBUDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026 RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026 1.1 Pencapaian Sasaran Pembangunan Sumber: Kementerian LH, BPS (diolah), 2025 1.2 Pencapaian Prioritas Pembangunan Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan dipengaruhi oleh kinerja berbagai program, kegiatan, dan proyek pembangunan terkait pembangunan ekonomi, kewilayahan, sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan hidup, serta stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketahanan energi dan pangan merupakan salah satu pencapaian yang perlu diperhatikan. Sumber: Kementerian ESDM, BPS (diolah), 2025 Keterangan: *Jagung pipilan kering dengan kadar air 14% (JPK-KA 14%) Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi berkualitas yang salah satunya tergambar dari penyediaan lapangan kerja terus meningkat setiap tahunnya setelah adanya penurunan cukup signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid- 19 dan mampu melampaui target pada tahun 2024. Sumber: Sakernas BPS (diolah), 2025 Gambar 1. 1 Capaian Penyediaan Lapangan Kerja Tahun 2019-2024 (juta orang) Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengurangan kesenjangan wilayah mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI) dari 3,86 persen pada tahun 2019 menjadi 6,00 persen pada tahun 2024. Sementara itu, pertumbuhan PDRB Kawasan Barat Indonesia (KBI) mencapai 4,80 persen pada tahun 2024. Sumber: BPS (diolah), 2025 Gambar 1.2 Capaian Laju Pertumbuhan PDRB (persen) KBI dan KTI Tahun 2019-2024 Pemerataan kualitas pembangunan manusia masih mengalami tantangan yang ditunjukkan melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI masih tertinggal dari KBI utamanya pada tahun 2024. Gambar 1.3 Capaian IPM KBI dan KTI Tahun 2019-2024 Sumber: BPS (diolah), 2025 Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu pencapaian di bidang kesehatan seperti penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) masih memerlukan upaya strategis untuk mencapai target yang ditetapkan, walaupun sudah menunjukkan kecenderungan yang terus menurun. Sumber: Kementerian Kesehatan (diolah), 2025 Gambar 1.4 Capaian Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Tahun 2019-2024 Pembangunan SDM di bidang pendidikan juga mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 15 tahun ke atas dari 8,75 pada tahun 2019 menjadi 9,22 pada tahun

2024.Namun demikian, kualitas pembelajaran di sekolah perlu ditingkatkan pada orientasi kemampuan berpikir kritis, kreatif dan kolaboratif, serta mengikuti perkembangan saat ini. Tingkat kemiskinan ekstrem masih perlu menjadi perhatian, dengan capaian masih sebesar 1,47 persen dari target 0-1 persen pada tahun 2024. Dalam mendukung hal tersebut, upaya yang telah dilakukan antara lain meningkatkan cakupan penduduk dalam Program Jaminan Sosial dari 83,61 persen pada tahun 2019 menjadi 98,76 persen pada tahun 2024 serta meningkatkan kepemilikan aset produktif dari rumah tangga miskin dan rentan dari 30,40 persen tahun 2019 menjadi 44,42 persen tahun 2024. Sumber: BPS, 2025 Gambar 1.5 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Tahun 2019-2024 (tahun) 2.1 Perkembangan Perekonomian Perekonomian global tahun 2024 tumbuh melambat dibanding tahun 2023. Tren perlambatan perekonomian global diproyeksikan berlanjut dan semakin dalam pada tahun 2025, utamanya disebabkan oleh risiko perang dagang seiring kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Di tengah perlambatan ekonomi global tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh tangguh di atas lima persen. Namun demikian, ke depan perlu diantisipasi risiko ke bawah dari perang dagang terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2025 dan 2026. 2.1.1 Perkembangan Ekonomi Global Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global tercatat sebesar 3,3 persen, melanjutkan tren perlambatan dari pertumbuhan tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 3,6 persen dan 3,5 persen. Pada tahun 2025 dan 2026, ekonomi global diproyeksikan tumbuh melambat masing-masing sebesar 2,8 persen dan 3,0 persen. Perlambatan cukup dalam pada tahun 2025 dipicu oleh risiko perang dagang akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 dan 2026 utamanya masih ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Sementara negara maju diproyeksikan tumbuh lebih lambat. Ekonomi global masih menghadapi tantangan utamanya berasal dari sisi geopolitik. Kebijakan pemerintah AS telah mendorong eskalasi perang dagang. AS menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra dagang yang memiliki surplus perdagangan dengan AS, seperti Tiongkok, Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut telah merespon kebijakan AS dengan melakukan retaliasi atas tarif impor produk AS, sehingga berpotensi menurunkan volume perdagangan bilateral dan global. Mengingat Indonesia memiliki surplus perdagangan terhadap AS, dampak eskalasi perang dagang ini perlu segera dimitigasi. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 ditopang aktivitas perdagangan global yang meningkat, tecermin dari kenaikan rata-rata Baltic Dry Index ke Sumber: World Economic Outlook Update, April 2025 Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Global (persen) level 1.742,66 dari 1.393,56 pada tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan kinerja perdagangan di negara berkembang seperti Tiongkok dan India, penguatan perdagangan jasa, serta praktik frontloading, yaitu peningkatan perdagangan sebelum kenaikan tarif impor oleh AS. Namun, kinerja perdagangan global pada tahun 2025 diperkirakan masih akan diliputi dengan ketidakpastian, terutama akibat kebijakan tarif yang diberlakukan secara luas oleh AS terhadap seluruh negara mitra dagang. Kebijakan ini telah memicu berbagai respons dari negara-negara lain, menciptakan dinamika perdagangan yang tidak menentu. Sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pelemahan permintaan global, termasuk AS dan Tiongkok, yang berdampak pada melambatnya aktivitas perdagangan internasional akibat disrupsi rantai pasok. Sumber: Bloomberg, April 2025 Aktivitas manufaktur tahun 2024 membaik dibanding tahun 2023, tecermin dari tren peningkatan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur ke zona ekspansif di atas level indeks 50,0. Sementara itu, PMI sektor jasa tetap berada di zona ekspansi sepanjang tahun. Namun demikian, perang dagang akibat kebijakan resiprokal AS sejak April 2025 berisiko menurunkan permintaan global serta aktivitas manufaktur global ke depan. Gambar 2.3 Purchasing Managers Index Global Sumber: S&P Global, April 2025 Di sisi lain, pergerakan harga komoditas pada tahun 2024 bervariasi dibanding tahun 2023. Harga batu bara, minyak mentah, dan gandum melanjutkan tren penurunan, sementara harga logam dan Crude Palm Oil (CPO) meningkat. Hingga Maret 2025, harga komoditas batu bara; minyak mentah Brent; gandum; dan CPO masing-masing tercatat sebesar US$103,97 per metric ton (mt); US$72,57 per barrel (bbl); US$255,37 per mt; dan US$1.069,00 per mt. Gambar 2.2 Baltic Dry Index Sumber: World Bank Commodities Price Data, April 2025 Pada tahun 2024, inflasi di beberapa negara, seperti AS (3,0 persen), Inggris (2,5 persen), dan Kawasan Eropa (2,4 persen), telah mendekati target inflasi bank sentral sebesar 2,0 persen. Sehingga, bank sentral di negara-negara tersebut sepanjang 2024 telah beberapa kali menurunkan suku bunga acuannya untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. Namun, inflasi di negara berkembang masih di level tinggi bahkan meningkat menjadi 6,6 persen. Secara keseluruhan, inflasi global tahun 2024 melambat tetapi masih relatif tinggi pada level 5,7 persen. 2.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan tumbuh 5,03 persen pada tahun 2024, meski sedikit melambat dibanding tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Capaian ini mencerminkan ketangguhan ekonomi Indonesia serta kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding beberapa negara seperti Tiongkok, Brasil, dan Thailand. Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi, Gross National Income (GNI) per kapita diperkirakan meningkat dari US$4.810 pada tahun 2023 menjadi US$4.930 pada tahun 2024, sehingga mempertahankan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country). Sumber: Bloomberg, Maret 2025 Sumber: Bloomberg, April 2025 Gambar 2.4 Harga Komoditas Internasional (US$) Gambar 2.6 Suku Bunga Beberapa NegaraGambar 2.5 Inflasi Beberapa Negara Sumber: BPS dan CEIC, Maret 2025 Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 relatif kuat di tengah gejolak global. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi terbesar tumbuh 4,94 persen, meningkat dari 4,82 persen pada tahun 2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh tinggi sebesar 12,48 persen, didorong oleh penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Secara keseluruhan, konsumsi masyarakat tumbuh 5,11 persen pada tahun 2024. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sebesar 6,61 persen seiring meningkatnya belanja negara untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan program bantuan sosial. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tahun 2024 mencapai 4,61 persen. Pertumbuhan investasi ini didorong oleh peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai Rp1.714,24 triliun atau tumbuh hingga 20,80 persen. Pertumbuhan tinggi PMA sebesar 21,00 persen didorong oleh peningkatan kinerja investasi hilirisasi utamanya untuk subsektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Sementara itu, pertumbuhan tinggi PMDN sebesar 20,60 persen didorong oleh peningkatan investasi untuk subsektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Pada tahun 2024, kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB meningkat 0,43 persen menjadi 22,18 persen, didorong oleh pertumbuhan ekspor barang dan jasa sebesar 6,51 persen. Ekspor barang tumbuh 2,29 persen, terutama pada kelompok barang logam mulia dan perhiasan/permata, nikel dan barang daripadanya, alas kaki, karet dan barang dari karet, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, dan berbagai produk kimia. Sementara itu, ekspor jasa mengalami peningkatan seiring bertambahnya kunjungan wisatawan mancanegara. Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor kembali mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2024. Tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi meliputi sektor jasa lainnya (9,80 persen); transportasi dan pergudangan (8,69 persen); serta penyediaan akomodasi dan makan minum (8,56 persen). Pertumbuhan sektor jasa lainnya didorong oleh peningkatan aktivitas rekreasi serta berbagai event olahraga dan hiburan. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh seiring peningkatan mobilitas, jumlah penumpang, dan volume barang. Sementara itu, sektor akomodasi dan makan minum didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat serta aktivitas pemerintah dan swasta. Adapun sektor pertanian, yang memberikan Gambar 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Beberapa Negara Lain Tahun 2024 (persen) kontribusi sebesar 12,61 persen terhadap perekonomian Indonesia, tetap tumbuh positif sebesar 0,67 persen. Sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan 4,43 persen pada tahun 2024. Subsektor industri logam dasar mencatat pertumbuhan kuat sebesar 13,34 persen, didorong oleh program hilirisasi nikel yang meningkatkan ekspor baja tahan karat. Sejumlah proyek industri strategis yang telah selesai konstruksi, seperti smelter di NTB, smelter di Gresik, dan proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 di Mempawah, diharapkan dapat memperkuat industri logam dasar nasional. Industri makanan dan minuman, yang berperan dominan, tumbuh 5,90 persen seiring meningkatnya permintaan domestik untuk konsumsi dan bahan baku industri serta permintaan luar negeri. Sementara itu, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 6,16 persen, didorong oleh ekspor barang logam komponen elektronik dan peralatan listrik. Optimisme pelaku industri pun tetap tinggi, tecermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang mencapai 52,93 pada akhir tahun 2024, menandakan sektor industri masih dalam fase ekspansi. Namun, beberapa subsektor mengalami perlambatan, seperti industri alat angkutan serta industri tekstil dan pakaian jadi, akibat penurunan daya beli masyarakat dan membanjirnya impor produk tekstil murah. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi turut diikuti oleh perkembangan pariwisata dan industri pendukungnya. Pada tahun 2024, rasio PDB pariwisata diproyeksikan mencapai 4,04 persen, dengan devisa pariwisata mencapai sebesar US$16,71 miliar. Capaian ini terutama didorong oleh pemulihan kunjungan wisatawan mancanegara yang hampir mencapai tingkat prapandemi serta lonjakan wisatawan nusantara yang telah melampaui tingkat sebelum pandemi. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur destinasi pariwisata, penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia, seperti World Water Forum 2024, Aqua Bike Jetski World Champhionship 2024, Bali Internasional Airshow 2024, Moto GP Mandalika, dan konser musik internasional, juga berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor ini. Faktor lain yang mendukung adalah pemulihan ekonomi di negara asal wisatawan, peningkatan frekuensi penerbangan langsung ke Indonesia, terutama dari Tiongkok dan India, serta pengaturan libur dan cuti bersama yang mendorong pertumbuhan pariwisata domestik. Dari sisi kewilayahan, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) tercatat meningkat menjadi 5,97 persen dari tahun 2023 yang sebesar 5,74 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh penguatan hilirisasi industri, seperti pengolahan nikel, serta peningkatan produksi Liquefied Natural Gas (LNG), sehingga memperkuat kinerja sektor industri pengolahan di wilayah tersebut. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kawasan Barat Indonesia (KBI) pada tahun 2024 mengalami perlambatan menjadi 4,80 persen, turun dari 4,89 persen pada tahun 2023. Perlambatan ini dipengaruhi oleh moderasi permintaan domestik, tecermin dalam penurunan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga, serta melemahnya kinerja sektor pertambangan. Pertumbuhan tertinggi berada di Wilayah Maluku yang tumbuh 10,19 persen, melambat dari capaian 2023 yang tumbuh 13,54 persen. Pertumbuhan Wilayah Maluku tetap terjaga ditopang kinerja industri pengolahan yang tumbuh 21,82 persen seiring dengan peningkatan produksi ferronickel, MHP, dan nickel matte. Selain itu, sektor pertambangan juga meningkat seiring dengan tingginya produksi pertambangan bahan baku industri. Perdagangan juga turut menopang perekonomian Wilayah Maluku dengan tumbuh sebesar 11,34 persen seiring dengan masih tingginya ekspor untuk komoditas industri pertambangan. Pada tahun 2024, investasi di Wilayah Maluku juga masih terus berjalan, terutama nilai PMA di Maluku yang mencapai US$4,51 miliar yang tecermin pada peningkatan kinerja investasi dan konstruksi yang masing-masing tumbuh 7,69 persen dan 6,40 persen. Wilayah Papua menjadi wilayah dengan pertumbuhan tertinggi kedua tumbuh 7,00 persen pada tahun 2024, lebih tinggi dari capaian tahun 2023 yang tumbuh 4,87 persen. Melonjaknya perekonomian Wilayah Papua didorong kinerja sektor industri pengolahan yang tumbuh hinga 23,64 persen dan pertambangan yang tumbuh sebesar 6,96 persen seiring dengan tingginya produksi gas alam cair (LNG) di Teluk Bintuni. Selain itu, seiring dengan berjalannya pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Pemerintahan Provinsi (KPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, sektor konstruksi tumbuh 3,25 persen, lebih tinggi dari capaian tahun 2023 yang terkontraksi 0,37 persen. Wilayah Sulawesi turut mendorong perekonomian wilayah KTI dengan tumbuh 6,18 persen pada tahun 2024, melambat dari tahun 2023 yang tumbuh 6,37 persen. Perekonomian Wilayah Sulawesi ditopang oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh 12,01 persen seiring dengan adanya peningkatan produksi komoditas besi baja, nikel, dan kokas. Selain itu, sektor pertambangan juga turut meningkat dengan tumbuh 5,13 persen untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Sementara itu, sektor pertanian yang memiliki kontribusi relatif tinggi (21,97 persen) mampu tumbuh 3,79 persen, lebih tinggi dari capaian tahun 2023 yang tumbuh 2,06 persen seiring dengan peningkatan produksi jagung, komoditi palawija, kakao, kelapa, dan nilai serta peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya. Wilayah Kalimantan pada tahun 2024 tumbuh 5,52 persen, lebih tinggi dari capaian tahun 2023 yang tumbuh 5,43 persen didorong kinerja sektor utama, di antaranya pertambangan dan konstruksi. Sektor pertambangan sebagai sumber pertumbuhan utama Wilayah Kalimantan tumbuh sebesar 5,99 persen, lebih tinggi dari tahun 2023 yang tumbuh sebesar 3,75 persen didorong peningkatan produksi batu bara serta adanya ekspansi tambang di Kalimantan Timur. Peningkatan produksi batu bara ini juga terjadi seiring dengan peningkatan ekspor luar negeri Wilayah Kalimantan sebesar 1,92 persen, meningkat dari tahun 2023 yang tumbuh 1,36 persen. Selain itu, investasi dan konstruksi masing-masing mampu tumbuh 7,24 persen dan 10,05 persen pada tahun 2024 seiring dengan berlanjutnya progres pembangunan fisik proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Pertamina Balikpapan serta adanya berbagai proyek pembangunan, seperti pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan pabrik kertas di Tarakan. Wilayah Bali–Nusa Tenggara pada tahun 2024 mampu tumbuh 5,04 persen, lebih tinggi dari tahun 2023 yang tumbuh 3,98 persen seiring dengan kinerja sektor akomodasi dan makan minum serta pertambangan. Sektor akomodasi dan makan minum masih menjadi sektor dengan sumber pertumbuhan tertinggi di Bali–Nusa Tenggara dengan tumbuh 11,77 persen seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara serta peningkatan tingkat penghunian kamar hotel bintang dan nonbintang. Sementara itu, perekonomian Bali–Nusa Tenggara juga didorong sektor pertambangan yang tumbuh 10,65 persen, terakselerasi dari tahun 2023 yang terkontraksi sebesar 9,12 persen seiring dengan peningkatan produksi konsentrat tembaga di Nusa Tenggara Barat. Kinerja sektor pertambangan juga mendorong kinerja ekspor luar negeri Bali–Nusa Tenggara hingga tumbuh 17,66 persen, lebih tinggi dari capaian tahun 2023 yang tumbuh 11,25 persen seiring dengan tingginya permintaan ekspor tembaga. Wilayah Sumatera menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi terbesar Indonesia dan KBI, yakni tumbuh sebesar 4,45 persen, melambat dari tahun 2023 yang mampu tumbuh 4,69 persen. Perekonomian Wilayah Sumatera ditopang oleh kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Sektor industri pengolahan tumbuh 4,87 persen, lebih tinggi dari tahun 2023 yang tumbuh 3,13 persen didorong masih tingginya harga dan permintaan komoditas global untuk komoditas kelapa sawit. Selain itu, sektor perdagangan juga mampu tumbuh 5,24 persen seiring dengan masih tingginya permintaan domestik yang tecermin juga pada konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,72 persen. Kinerja sektor pertanian juga terjaga dengan tumbuh sebesar 2,23 persen seiring dengan peningkatan produksi tanaman hortikultura (durian, jeruk, salak, dan cabe) yang tumbuh 0,81 persen, produksi perkebunan yang tumbuh 3,47 persen, serta produksi peternakan yang tumbuh 3,21 persen. Wilayah Jawa sebagai sumber pertumbuhan utama Indonesia dan KBI tumbuh 4,92 persen, melambat dari tahun 2023 yang tumbuh 4,96 persen. Perekonomian Wilayah Jawa pada tahun 2024 juga ditopang sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 7,09 persen, lebih tinggi dari capaian tahun 2023 yang tumbuh 4,28 persen seiring dengan pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berbagai proyek multiyears, seperti Pembangunan Pelabuhan Patimban, Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Sisi Selatan, Jalan Tol Jogja–Solo, serta pembangunan MRT dan LRT. 2.2 Prakiraan Tahun 2025 Melalui berbagai kebijakan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi, ekonomi Indonesia tahun 2025 diprakirakan akan bertahan pada kisaran 5,20 persen di tengah dinamika global. Dari sisi eksternal yang menghadapi tantangan risiko perang dagang secara langsung, neraca pembayaran Indonesia diprakirakan tetap menunjukkan kinerja yang tangguh. 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Pada awal tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi berbagai dinamika, seperti melambatnya pengeluaran masyarakat; meningkatnya risiko pengangguran akibat penutupan perusahaan padat karya; serta penurunan signifikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, melemahnya permintaan global, serta disrupsi rantai pasok Tiongkok. Dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian global dan domestik serta kebijakan pendorong perekonomian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprakirakan mencapai 5,20 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, GNI per kapita Indonesia diharapkan meningkat ke level US$5.230. Peningkatan pertumbuhan dari baseline dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi. Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat diprakirakan tumbuh meningkat menjadi 4,97 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali, program bantuan sosial, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, konsumsi pemerintah diprakirakan tumbuh sebesar 4,91 persen, seiring percepatan pelaksanaan belanja prioritas. PMTB atau investasi pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 4,96 persen, didukung oleh kebijakan optimalisasi pengelolaan aset BUMN; pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); peningkatan kredit investasi untuk industri padat karya, tax holiday dan tax allowance; dan penghapusan buku atau tagih utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kinerja ekspor Indonesia diprakirakan menghadapi tantangan signifikan akibat kebijakan tarif resiprokal AS dan kebijakan lanjutan lainnya, serta beragam respons dari negara mitra dagang. Risiko penurunan ekspor baik secara langsung ke pasar AS maupun secara tidak langsung akibat melemahnya permintaan global dan disrupsi rantai pasok Tiongkok perlu diantisipasi. Meski demikian, ekspor barang dan jasa pada tahun 2025 tetap didorong tumbuh melalui berbagai kebijakan pemerintah, antara lain diversifikasi produk dan pasar ekspor, reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan, serta penguatan sektor-sektor yang terdampak tarif. Sementara itu, impor diprakirakan meningkat untuk mendukung kebutuhan sektor industri dalam negeri yang terus berkembang. Tabel 2.1 Outlook Produk Domestik Bruto Tahun 2025 Sisi Pengeluaran (persen) No Komponen Pertumbuhan Ekonomi Realisasi 2024 Outlook 2025 1 Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT 5,11 4,97 2 Konsumsi Pemerintah 6,61 4,91 3 Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) 4,61 4,96 4 Ekspor Barang dan Jasa 6,51 5,72 5 Impor Barang dan Jasa 7,95 5,90 Pertumbuhan PDB 5,03 5,20 Sumber: BPS dan Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2025 (diolah) Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diprakirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2025, industri pengolahan diprakirakan tumbuh sebesar 5,05 persen, dengan kontribusi PDB industri pengolahan yang mencapai 20,80 persen dari total PDB nasional. Peningkatan kinerja industri pengolahan pada tahun 2025 utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral, terutama di wilayah timur Indonesia, yang dipercepat melalui penanaman modal negara; inisiasi program MBG bagi anak sekolah dan ibu hamil yang mendorong permintaan pada subsektor industri makanan dan minuman; peningkatan penggunaan teknologi Generative AI (Artificial Intelligence) yang mendorong permintaan pada subsektor industri elektronik; serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0, penerapan standardisasi, dan akselerasi transisi menuju industri hijau. Sektor pertanian pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 3,16 persen, seiring peningkatan permintaan produk pertanian yang didorong oleh program MBG. Dari sisi pasokan, pertumbuhan sektor pertanian tahun 2025 akan didukung oleh pelaksanaan program-program menuju swasembada pangan dan optimalisasi peran Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Program-program menuju swasembada pangan di antaranya melalui pengembangan lumbung pangan; penguatan cadangan pangan nasional; pengembangan pangan hewani; pengembangan pangan lokal dan nabati; serta fortifikasi dan biofortifikasi pangan. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 8,80 persen, utamanya didorong oleh program MBG yang dimulai sejak awal tahun 2025. Selain itu kinerja pariwisata yang meningkat juga mendukung pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan diprakirakan tumbuh sebesar 8,91 persen didukung peningkatan mobilisasi masyarakat; peningkatan kinerja pariwisata; serta peningkatan kegiatan ekonomi lainnya. Kontribusi pariwisata diproyeksikan meningkat sejalan dengan pemulihan perjalanan wisata global. Rasio PDB pariwisata diproyeksikan mencapai 4,20– 4,30 persen pada tahun 2025, didukung oleh pemulihan ekonomi negara asal wisatawan, peningkatan konektivitas penerbangan langsung ke Indonesia serta penyelenggaraan acara berskala internasional. Dukungan lainnya meliputi program unggulan pariwisata Indonesia yaitu Gerakan Wisata Bersih, Wisata Berbasis Minat Khusus, Acara Bertaraf Global, Pengembangan Desa Wisata, Peningkatan Acara dengan IP Indonesia, dan Program Tourism 5.0 yang mendorong adopsi kecerdasan buatan dan digitalisasi di sektor pariwisata. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata Indonesia. Tabel 2.2 Outlook Produk Domestik Bruto Tahun 2025 Sisi Lapangan Usaha (persen) No Komponen Pertumbuhan Ekonomi Realisasi 2024 Outlook 2025 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,67 3,16 2 Pertambangan dan Penggalian 4,90 0,80 3 Industri Pengolahan 4,43 5,05 4 Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es 4,77 5,76 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 1,56 2,54 6 Konstruksi 7,02 7,44 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,86 5,43 8 Transportasi dan Pergudangan 8,69 8,91 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,56 8,80 10 Informasi dan Komunikasi 7,57 8,14 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 4,74 5,05 12 Real Estate 2,50 2,94 13 Jasa Perusahaan 8,38 5,05 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 6,40 0,71 15 Jasa Pendidikan 3,75 4,66 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,11 8,47 17 Jasa lainnya 9,80 8,67 Pertumbuhan PDB 5,03 5,20 Sumber: BPS dan Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2025 (diolah) 2.2.2 Neraca Pembayaran Neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2024 mencatat kinerja yang baik, mengindikasikan ketahanan sektor eksternal yang kuat. Kondisi ini tecermin dari surplus neraca keseluruhan sebesar US$7,21 miliar, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu US$6,30 miliar. Peningkatan surplus neraca keseluruhan utamanya didorong oleh surplus pada neraca transaksi modal dan finansial sebesar US$16,38 miliar, meningkat dibandingkan surplus tahun 2023 sebesar US$9,87 miliar. Peningkatan surplus neraca transaksi modal dan finansial dipengaruhi oleh surplus investasi langsung serta investasi portofolio, yang masing-masing mencapai US$14,51 miliar dan US$8,22 miliar. Surplus tersebut mengindikasikan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang kondusif dan terus berkembang, meskipun di tengah kondisi ketidakpastian global. Di sisi lain, neraca transaksi berjalan mengalami defisit terkendali sebesar US$8,85 miliar atau 0,63 persen dari PDB. Perkembangan ini dipengaruhi oleh penurunan surplus neraca perdagangan barang menjadi US$39,93 miliar dari US$46,3 miliar pada 2023, seiring dengan pelemahan ekonomi global dan pertumbuhan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik sejalan dengan berlanjutnya program hilirisasi. Pendalaman defisit juga disebabkan oleh meningkatnya defisit neraca jasa menjadi US$18,67 miliar dari US$17,68 miliar pada tahun 2023, terutama akibat kenaikan defisit jasa transportasi, jasa asuransi, jasa finansial, dan jasa bisnis lainnya. Selain itu, defisit neraca pendapatan primer juga sedikit meningkat dari US$36,02 miliar menjadi US$36,09 miliar akibat peningkatan pembayaran imbal hasil sejalan dengan masih tingginya suku bunga global. Sementara itu, surplus neraca pendapatan sekunder mengalami peningkatan dari US$5,38 miliar menjadi US$5,98 miliar, didukung oleh peningkatan penerimaan transfer remitansi dan hibah pemerintah. Pada akhir 2024, posisi cadangan devisa mencatat realisasi yang signifikan, mencapai US$155,72 miliar, tertinggi sepanjang sejarah. Tabel 2.3 Realisasi dan Outlook Neraca Pembayaran (Persen) Uraian (Miliar US$) Realisasi 2024 Outlook 2025 Transaksi Berjalan dalam persen PDB -8,85 -0,63 -13,00 -0,90 Barang 39,93 35,28 Ekspor 261,81 266,49 Impor 221,89 231,21 Jasa-Jasa -18,67 -17,75 Ekspor 39,00 41,26 Impor 57,67 59,02 Pendapatan Primer -36,09 -38,50 Pendapatan Sekunder 5,98 7,98 Transaksi Modal dan Finansial 16,38 20,34 Investasi Langsung 14,51 16,99 Investasi Portofolio 8,22 11,48 Investasi Lainnya -6,67 -8,18 Neraca Keseluruhan 7,21 6,09 Cadangan Devisa dalam bulan impor 155,72 6,5 161,81 6,7 Sumber: Bank Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2025 (diolah) Pada tahun 2025, neraca pembayaran Indonesia diprakirakan tetap menunjukkan kinerja yang tangguh dalam menjaga stabilitas eksternal. Neraca perdagangan barang diprakirakan tetap surplus sebesar US$35,28 miliar, seiring dengan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan ekspor di tengah gejolak geopolitik melalui langkah negosiasi, reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan, diversifikasi perdagangan, optimalisasi kerja sama bilateral dan multilateral, serta mempersiapkan sektor yang terdampak dari penerapan tarif resiprokal. Sementara itu, defisit neraca jasa-jasa akan mengalami sedikit perbaikan menjadi US$17,75 miliar, ditopang oleh meningkatnya surplus neraca jasa perjalanan karena semakin tingginya devisa pariwisata seiring dengan upaya perluasan negara target pasar dan peningkatan belanja wisatawan mancanegara. Selain itu, neraca pendapatan primer diprakirakan tetap defisit sebesar US$38,50 miliar, seiring dengan peningkatan pembayaran imbal hasil atas investasi asing. Adapun neraca pendapatan sekunder diprakirakan meningkat menjadi US$7,98 miliar, didorong oleh upaya perluasan negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia serta peningkatan pekerja migran Indonesia yang berkualitas. Berikutnya, neraca transaksi modal dan finansial akan melanjutkan tren surplus pada tahun 2025 menjadi US$20,34 miliar, ditopang oleh peningkatan kinerja investasi langsung dan investasi portofolio. Investasi langsung diprakirakan mencatat arus masuk neto sebesar US$16,99 miliar, sementara investasi portfolio diprakirakan mencatat arus masuk neto sebesar US$11,48 miliar. Pada akhir tahun 2025, neraca keseluruhan diprakirakan mencapai US$6,09 miliar, disertai cadangan devisa sebesar US$161,81 miliar, yang mampu untuk membiayai 6,7 bulan impor. 2.2.3 Keuangan Negara Kinerja keuangan negara pada tahun 2024 menunjukkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal, terutama di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Peran APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal tecermin dari defisit APBN mencapai 2,29 persen PDB, serta stok utang pemerintah sebesar 39,36 persen PDB. Tabel 2.4 Realisasi APBN 2024 dan Outlook APBN 2025 (Persen PDB) Postur Makro Fiskal Realisasi Sementara 2024 APBN 2025 Pendapatan Negara dan Hibah 12,84 12,36 Penerimaan Perpajakan 10,08 10,24 PNBP 2,62 2,11 Belanja Negara 15,13 14,89 Belanja Pemerintah Pusat 11,23 11,11 Belanja K/L 5,94 4,77 Belanja Non-K/L 5,29 6,34 Transfer ke Daerah 3,90 3,78 Keseimbangan Primer -0,09 -0,26 Surplus/Defisit APBN -2,29 -2,53 Rasio Utang 39,36 39,15 Sumber: Kementerian Keuangan, 2025 Realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun 2024 mencapai Rp2.842,50 triliun (12,84 persen PDB), nilainya tumbuh sebesar 2,10 persen dibanding nilai realisasi pendapatan dan hibah tahun 2023. Dari sisi komponennya, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp2.232,70 triliun (10,08 persen PDB), tumbuh sebesar 3,60 persen dibandingkan realisasi tahun 2023. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak terealisasi sebesar Rp579,50 triliun (2,62 persen PDB), terkontraksi 5,40 persen dibandingkan realisasi tahun 2023. Kinerja pendapatan negara dan hibah pada tahun 2024 dipengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ekonomi global, disertai aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat yang dihadapkan pada moderasi harga komoditas dunia. Belanja negara mencapai Rp3.350,30 triliun (15,13 persen PDB), meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 14,91 persen PDB. Berdasarkan komponennya, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.486,70 triliun atau 11,23 persen PDB dan transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp863,50 triliun atau 3,90 persen PDB, didorong oleh peningkatan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan DIY, serta Dana Desa. Dari sisi ukuran dan kualitas belanja, realisasi tahun 2024 belum optimal dan perlu ditingkatkan. Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit APBN tahun anggaran 2024 mencapai Rp507,80 triliun (2,29 persen PDB). Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp553,20 triliun, utamanya berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp556,60 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran tersebut, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) pada tahun 2024 sebesar Rp45,40 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp19,40 triliun. Gambar 2.8 Perkembangan Indikator Keuangan Negara Tahun 2021-2025 (Persen PDB) Sumber: Kementerian Keuangan, 2025 Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan masyarakat (well-being), antara lain melalui program MBG; serta mendorong pemerataan antardaerah. Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan cara optimalisasi pendapatan negara (collecting more), peningkatan kualitas belanja negara (spending better), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (innovative financing) yang dikelola secata prudent dan kredibel. Pendapatan negara dan hibah tahun 2025 diprakirakan sebesar Rp3.005,13 triliun atau 12,36 persen PDB, menurun dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 12,84 persen PDB, terutama mempertimbangkan perkiraan harga komoditas yang melandai. Penerimaan perpajakan diprakirakan sebesar Rp2.490,91 triliun atau 10,24 persen PDB, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp513,64 triliun atau 2,11 persen PDB. Belanja negara diprakirakan sebesar Rp3.621,22 triliun atau 14,89 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,35 triliun atau 11,11 persen PDB, dan TKD sebesar Rp919,87 triliun atau 3,78 persen PDB. Defisit anggaran pada tahun 2025 diprakirakan mencapai 2,53 persen PDB atau sebesar Rp616,10 triliun. Dari sisi pembiayaan anggaran, komponen terbesar berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp775,70 triliun serta pembiayaan investasi yang diprakirakan sebesar negatif Rp154,50 triliun. Keseimbangan primer ditargetkan sebesar negatif 0,26 persen PDB, dengan stok utang pemerintah sebesar 39,15 persen PDB. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang BUMN, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendukung optimalisasi Danantara sebagai sumber pendanaan pembangunan. 2.2.4 Moneter Stabilitas moneter tahun 2024 ditopang oleh berlanjutnya perbaikan kondisi perekonomian domestik di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. Capaian tersebut tecermin dari realisasi inflasi yang melambat dan terjaga dalam rentang sasaran, serta volatilitas nilai tukar yang terjaga. Realisasi inflasi umum sepanjang tahun 2024 mengalami tren penurunan. Pada akhir tahun 2024, realisasi inflasi mencapai 1,57 persen (yoy), berada dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) sebesar 1,50–3,50 persen serta lebih rendah dari capaian tahun 2023 sebesar 2,61 persen (yoy). Inflasi yang terjaga dalam kisaran sasaran merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Inflasi inti terjaga rendah sebesar 2,26 persen (yoy), sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang memadai untuk dapat memenuhi permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah BI, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi volatile food terjaga rendah sebesar 0,12 persen (yoy) didukung oleh pasokan yang terjaga dan kelancaran distribusi. Sementara itu, inflasi kelompok administered prices tercatat sebesar 0,56 persen (yoy), sejalan dengan terbatasnya kebijakan penyesuaian harga yang diatur oleh Pemerintah. Pada tahun 2025, Inflasi akan dijaga dalam rentang sasaran 1,5–3,5 persen (yoy) didukung oleh (i) pengelolaan permintaan dan kebijakan stabilisasi harga pangan melalui operasi pasar dan pasar murah; (ii) peningkatan produksi dalam negeri diantaranya melalui pengembangan kawasan produksi pertanian hortikultura melalui pemanfaatan pekarangan; (iii) penguatan infrastruktur dan konektivitas; serta (iv) perbaikan kualitas data pangan. Gambar 2.9 Perkembangan Inflasi Umum Bulanan (persen, yoy) Gambar 2.10 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (persen, yoy) Sumber: BPS, 2025 Sepanjang tahun 2024, pergerakan nilai tukar mengalami tekanan yang bersumber dari eksternal, utamanya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian kebijakan ekonomi, termasuk pergantian kepemimpinan di sejumlah negara yang berdampak terhadap masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2024 mencapai Rp15.846 per US$, tetap terjaga dalam rentang target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni Rp15.700–Rp16.100 per US$. Pada triwulan I tahun 2025, nilai tukar rupiah masih berfluktuasi dan tercatat melemah sebesar 1,12 persen (ytd), mencapai Rp16.313 per US$ pada 5 Maret 2025. Dari sisi eksternal, kondisi ini dipengaruhi oleh berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global sejalan dengan keputusan The Fed menahan suku bunga acuan serta arah kebijakan ekonomi AS terutama proteksionisme perdagangan yang secara keseluruhan berisiko mendorong kenaikan tingkat inflasi AS. Pada tahun 2025, nilai tukar rupiah diprakirakan terkendali dalam rentang Rp16.300-Rp16.800 per US$ didukung oleh prospek penguatan ekonomi domestik serta berbagai upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk memperkuat pendalaman pasar uang dan menarik aliran modal asing masuk ke dalam negeri, utamanya dalam bentuk FDI dan investasi portofolio. Sumber: Bloomberg, 2025 Sebagai upaya memitigasi berlanjutnya pelemahan rupiah dan sebagai respons terhadap arah kebijakan moneter global, kebijakan suku bunga optimal masih berlanjut sebagaimana hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang mempertahankan suku bunga BI-Rate sebesar 5,75 persen pada Februari 2025. Keputusan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan (i) berlanjutnya tekanan inflasi global; (ii) penurunan kemungkinan The Fed melanjutkan pemangkasan suku bunga acuan, (iii) ketidakpastian berakhirnya fragmentasi geopolitik dunia; (iv) upaya menjaga imbal hasil aset keuangan domestik tetap kompetitif untuk menahan aliran modal asing keluar; serta (v) upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi domestik yang berkelanjutan di tengah divergensi ekonomi dunia. Ke depan, kebijakan moneter harus terus memperhatikan perkembangan arah kebijakan moneter global, serta kondisi makroekonomi dan keuangan domestik. Pemerintah bersama BI terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah sesuai dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi. 2.2.5 Sektor Jasa Keuangan Kinerja sektor jasa keuangan pada tahun 2024 secara umum tetap terjaga di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi yang berdampak pada lemahnya permintaan domestik. Terjaganya kinerja sektor jasa keuangan didukung oleh tingkat permodalan kuat dan likuiditas yang memadai, dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan yang solid pada kisaran 26,92 persen dan tumbuhnya aset Gambar 2.11 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US$ (Rp/US$) industri keuangan nonbank seperti asuransi dan dana pensiun hingga akhir Desember 2024. Memasuki tahun 2025, imbal hasil obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun mengalami peningkatan yaitu menjadi 6,95 pada Maret 2025, mencerminkan terjadinya peningkatan premi risiko pada pasar obligasi. Selain itu, IHSG juga mengalami penurunan pada Maret 2025, yaitu berada di level 6.515,63, atau turun sebesar 10,61 persen dibandingkan Maret 2024. Hal ini didorong oleh penurunan indeks saham pada seluruh sektor kecuali sektor teknologi. Sejalan dengan hal tersebut, penurunan IHSG mendorong penurunan kapitalisasi pasar saham menjadi Rp11.235 triliun atau turun sebesar 3,91 persen (yoy). Penurunan signifikan disertai dengan volatilitas yang tinggi pada IHSG di awal tahun 2025 disebabkan oleh sentimen global seperti kebijakan terkait tarif resiprokal AS untuk beberapa negara salah satunya Indonesia yang mendorong ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, adanya penurunan peringkat saham BMRI menjadi underweight oleh JP Morgan dan penurunan kinerja saham-saham blue chip yaitu BMRI, BBRI, BBNI dan BBCA sebagai dampak dari ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, jumlah investor pasar modal mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 15,16 juta pada Januari tahun 2025 atau meningkat sebesar 22,99 persen. Pada industri perbankan, fungsi intermediasi dan kualitas penyaluran kredit perbankan tercatat mengalami pertumbuhan positif sepanjang 2024. Pada Desember 2024, penyaluran kredit mengalami pertumbuhan double digit, yaitu sebesar 10,39 persen (yoy), utamanya didorong oleh pertumbuhan kredit bank-bank besar Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) IV dan bank BUMN. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh positif sebesar 4,48 persen (yoy) meski dalam tren melandai, disebabkan oleh DPK perorangan yang terkontraksi. Memasuki tahun 2025, kinerja perbankan menunjukkan awal yang positif. Pada Januari 2025, total kredit stabil tumbuh double digit sebesar 10,27 persen (yoy), disebabkan oleh kredit investasi dan kredit pada bank BUMN yang menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit. Sementara itu, total DPK tercatat mengalami percepatan pertumbuhan, yaitu tumbuh sebesar 5,51 persen (yoy), disebabkan oleh peningkatan komponen tabungan, setelah sebelumnya melandai sejalan dengan peningkatan konsumsi akhir tahun (Natal dan Tahun Baru/Nataru). Sejalan dengan hal tersebut, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) berada di level rendah 2,18 persen (yoy), serta fungsi intermediasi (Loan to Deposit Ratio/LDR) yang terus meningkat sepanjang 2024 menunjukkan bank mampu menyalurkan kredit secara lebih agresif dan permintaan kredit yang kuat. Selanjutnya, Net Interest Margin (NIM) perbankan tercatat stabil Gambar 2.12 Perkembangan Yield Government Bonds Sumber: CEIC, 2025 Gambar 2.13 Perkembangan IHSG Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2025 di atas 4,5 persen, memperlihatkan bank mampu mempertahankan profitabilitas dari aktivitas intermediasi di tengah ekspansi kredit berlangsung. Konsistensi NIM ini juga menandakan efisiensi operasional dan kemampuan bank dalam mengelola biaya dana serta penetapan suku bunga kredit. Dengan demikian, kombinasi tren LDR yang naik, NPL yang stabil, dan NIM yang terjaga menunjukkan perbankan mampu bertumbuh secara sehat, ekspansif, tetapi tetap prudent dan efisien dalam mengelola risiko dan profitabilitasnya. Sepanjang tahun 2025, fungsi intermediasi perbankan diproyeksikan akan tetap stabil di level yang tinggi, dengan pertumbuhan kredit diproyeksikan akan tumbuh sekitar 11–13 persen (yoy). Gambar 2.14 Pertumbuhan Kredit dan DPK (persen) Gambar 2.15 Kinerja Perbankan (persen) Sumber: OJK, 2025 Pada sektor jasa keuangan nonbank, kinerja industri asuransi pada tahun 2024 tetap positif meskipun melambat, tecermin dari perkembangan total aset yang melandai. Total aset asuransi mencapai Rp1.930,4 triliun atau tumbuh sebesar 4,74 persen (yoy), melandai jika dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh penurunan aset di industri asuransi nonkomersial. Pada industri dana pensiun, seperti Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), total aset bersih mengalami pertumbuhan positif, yaitu menjadi Rp380,14 triliun, atau tumbuh sebesar 3,70 persen (yoy). Memasuki tahun 2025, pertumbuhan aset industri asuransi cenderung stagnan, disebabkan oleh pendapatan premi asuransi umum dan reasuransi yang melandai. Namun sepanjang 2025, industri asuransi dan dana pensiun diproyeksikan tetap tumbuh positif, didukung oleh peningkatan edukasi dan literasi keuangan, inovasi produk, serta perbaikan tata kelola asuransi dan dana pensiun untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Gambar 2.16 Perkembangan Aset Industri Asuransi Gambar 2.17 Perkembangan Jumlah Aset dan Jumlah Investasi Dana Pensiun Sumber: OJK, 2025 Dengan kinerja positif sektor jasa keuangan secara keseluruhan, ke depan, upaya pendalaman sektor keuangan tetap akan diperkuat. Hal ini dilakukan mengingat kondisi pendalaman sektor keuangan Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain, salah satunya tecermin dari rasio M2/PDB Indonesia yang mencapai 42,17 persen, jauh lebih rendah dibandingkan Singapura dan Malaysia yang masing-masing mencapai 145 persen dan 123,9 persen. Sektor jasa keuangan syariah juga tumbuh positif, ditunjukkan dengan peningkatan aset keuangan syariah yang mencapai Rp9.927,04 triliun pada Desember 2024 atau tumbuh 11,75 persen (yoy). Pertumbuhan sektor keuangan syariah tersebut disumbangkan oleh pertumbuhan aset pasar modal syariah (termasuk nilai kapitalisasi saham syariah dan aset securities crowdfunding/SCF syariah), aset perbankan syariah, dan aset industri keuangan nonbank syariah (termasuk aset dana pensiun syariah dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan, aset Badan Pengelola Keuangan Haji/BPKH dan aset koperasi syariah). Pertumbuhan tersebut berkontribusi pada peningkatan market share keuangan syariah terhadap total keuangan nasional dari 24,94 persen pada Desember 2023 menjadi 26,52 persen pada Desember 2024. Pertumbuhan positif pada tahun 2024 diharapkan tetap berlanjut pada tahun 2025, dimana total aset keuangan syariah diproyeksi akan mencapai Rp 11.010,48 triliun atau tumbuh sebesar 10,91 persen (yoy). Gambar 2.18 Perkembangan Keuangan Syariah Sumber: OJK, 2024 Keterangan: Data aset koperasi syariah (bagian dari IKNB syariah) terbaru adalah per Desember 2023; data aset paket investasi syariah DPLK (bagian dari aset IKNB syariah) terbaru adalah per November 2024. 2.2.6 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, pada tahun 2025, Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) diprakirakan tumbuh lebih tinggi, sementara tetap terjaganya pertumbuhan di Wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI). Pertumbuhan ekonomi KBI diprakirakan sebesar 4,9 persen terutama didorong oleh kinerja perekonomian Wilayah Sumatera dan Wilayah Jawa, sedangkan KTI sebesar 6,1 persen didorong oleh kinerja perekonomian Wilayah Maluku sebagai wilayah dengan pertumbuhan tertinggi. Perekonomian Wilayah Maluku pada tahun 2025 diprakirakan dapat tumbuh sebesar 9,2 persen, didorong oleh aktivitas industri pengolahan nikel serta akselerasi ekspor untuk komoditas unggulan. Di sisi lain, perekonomian juga didukung oleh konstruksi smelter nikel yang baru serta menguatnya konsumsi rumah tangga. Wilayah Sulawesi diprakirakan dapat tumbuh sebesar 6,7 persen pada tahun
2025.Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan produksi industri pengolahan nikel seiring dengan meningkatnya ekspor. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga diprakirakan meningkat seiring berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru seperti KI dan kawasan pariwisata yang mendorong daya beli masyarakat. Ekonomi Wilayah Bali-Nusa Tenggara diprakirakan tumbuh sebesar 5,3 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh perbaikan investasi, baik pemerintah maupun swasta, yang mendukung perbaikan investasi bangunan. Selain itu, penguatan kinerja eksternal seiring dengan menguatnya ekspor jasa pariwisata sehingga mendorong perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga. Sementara itu, mulai beroperasinya smelter tembaga baru di Nusa Tenggara Barat juga diharapkan dapat mendorong perekonomian Wilayah Bali-Nusa Tenggara. Wilayah Papua diprakirakan tumbuh sebesar 5,9 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh perkembangan sektor pertambangan tembaga dan emas serta peningkatan produksi migas pasca beroperasinya LNG Train
3.Selain itu, masih tingginya harga emas global juga diharapkan mampu mendorong kinerja pertambangan Wilayah Papua. Wilayah Kalimantan pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 5,7 persen didukung oleh meningkatnya investasi seiring dengan berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) yang juga mendukung sektor konstruksi. Selain itu, industri minyak kelapa sawit (CPO) diprakirakan meningkat, didorong oleh prospek permintaan domestik yang lebih tinggi seiring penerapan kebijakan B40 sejak awal 2025. Pengembangan KI dan smelter juga diharapkan dapat mendorong perekonomian Wilayah Kalimantan. Pada tahun 2025, perekonomian Wilayah Jawa diprakirakan tumbuh sebesar 5,0 persen. Perekonomian Wilayah Jawa didorong oleh sejumlah proyek yang mendorong pertumbuhan investasi, antara lain proyek pembangunan infrastruktur konektivitas seperti MRT dan LRT, serta pengembangan KI, termasuk KI Terpadu Batang, Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), KI Halal Sidoarjo, dan KEK Singhasari. Perbaikan sektor industri yang sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga juga diharapkan dapat memperkuat perekonomian Wilayah Jawa. Pada tahun 2025, perekonomian Wilayah Sumatera diprakirakan tumbuh sebesar 4,6 persen, didorong oleh masih tingginya permintaan mitra dagang terhadap komoditas unggulan seperti kelapa sawit, gas alam, dan batu bara. Pembangunan infrastruktur, termasuk lanjutan ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), turut memperkuat konektivitas dan efisiensi logistik. Sementara itu, upaya hilirisasi terus didorong dengan adanya peningkatan investasi di sektor industri pengolahan, terutama di KI dan KEK, guna meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. 2.3 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026 Tabel 2.5 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026 No Indikator Sasaran 2026 1 Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%,yoy): Akhir Periode 2,5±1,0 2 Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$) 16.500 - 16.900a 3 Cadangan Devisa (miliar US$) 171,01–171,42 4 Cadangan Devisa (dalam bulan impor) 6,2–6,4 5 Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) (1,04)–(0,90) 6 Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%) 21,18–21,20 7 Rasio PDB Pariwisata (%) 4,6–4,7 8 Devisa Pariwisata (miliar US$) 22,00–24,70 9 Pendapatan Negara (% PDB) 12,22-13,35 10 Penerimaan Perpajakan (% PDB) 10,45-11,40 11 Keseimbangan Primer (% PDB) (0,22)-(0,40) 12 Surplus/Defisit APBN (% PDB) (2,53)-(2,70) 13 Stok Utang Pemerintah (% PDB) 39,8-39,9 14 Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 6,17–7,18 15 Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) 2.093,3–2.175,3 16 Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp) 915,4–1.006,5 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2025 (diolah), a: Hasil rapat Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) 6 Mei 2025 Keterangan: Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif. Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan meningkat relatif tinggi didukung oleh stabilitas dan perbaikan capaian indikator ekonomi makro. Inflasi dan nilai tukar diarahkan untuk terjaga stabil dan terkendali didukung oleh stabilitas eksternal dan kinerja APBN. Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Sementara itu, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat didukung akselerasi realisasi PMA dan PMDN. 2.3.1 Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-
2029.Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80– 6,30 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori upper middle-income country. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur. PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, nilai realisasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp2.093,3–2.175,3 triliun. Upaya lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor, yang tecermin dalam Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor yang ditargetkan meningkat masing-masing menjadi Rp194,30– 205,31 triliun dan Rp68,04–71,90 triliun, serta dengan meningkatkan kontribusi investasi Luar Jawa menjadi 52,14–52,37 persen terhadap realisasi investasi nasional. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diupayakan menurun ke kisaran 6,30–6,00. Dalam upaya mencapai target investasi tersebut, diperlukan langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala yang dapat menghambat investasi. Salah satu aspek penting bagi iklim investasi adalah kepastian hukum, yang masih menghadapi tantangan akibat regulasi dan kewenangan yang tumpang tindih, implementasi kebijakan yang tidak konsisten, serta lemahnya penegakan hukum. Ketidakpastian hukum ini dapat mengurangi daya tarik investasi karena investor cenderung memilih negara dengan iklim investasi yang kondusif dan dapat diprediksi, baik dari segi biaya, jenis perizinan, maupun waktu pemrosesan. Oleh karena itu, upaya strategis dan mendesak untuk meningkatkan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kepastian berusaha guna memperkuat transformasi ekonomi, yang mencakup (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (ii) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan; serta (iii) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor dan wilayah. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global yang didukung oleh ekspansi pasar ekspor, peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global, serta memanfaatkan peluang di tengah ketidakpastian geopolitik global melalui strategi (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan tarif dan nontarif untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (ii) pengembangan pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, serta optimalisasi market intelligence, business matching dan pengamanan pasar ekspor; (iii) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan mendorong penguatan tatanan perdagangan global serta meningkatkan efektivitas implementasi Free Trade Agreement (FTA) dan/atau Comprehensive Eonomic Partnership Agreement (CEPA); (iv) peningkatan kapasitas eksportir untuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor, termasuk pelatihan ekspor dan bisnis e- commerce bagi pelaku UMKM, pengembangan exporter tools untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (v) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan database informasi pasar potensial dan buyer secara real-time; serta (vi) penguatan koordinasi kebijakan dan penyediaan data perdagangan jasa dan produk kreatif. Tabel 2.6 Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2026 Sisi Pengeluaran (persen) No. Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sasaran 2026 1 Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT 5,53–5,83 2 Konsumsi Pemerintah 6,85–6,96 3 Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) 6,17–7,18 4 Ekspor Barang dan Jasa 7,05–7,17 5 Impor Barang dan Jasa 7,34–7,50 Pertumbuhan PDB 5,80–6,30 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2025 (diolah) Sektor industri pengolahan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,85–6,38 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai trajectory jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 21,20 persen di tahun 2026. Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2026 antara lain (i) beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2026, seperti proyek investasi petrokimia di Banten, pabrik sel baterai kendaraan listrik di Jawa Barat, serta proyek hilirisasi nikel ke arah baterai di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah; (ii) penerapan teknologi 4.0 yang lebih efisien dan ramah lingkungan; (iii) fasilitasi dan pendampingan sertifikasi industri hijau bagi 164 perusahaan untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor Industrial Process and Production Use (IPPU) dan meningkatkan efisiensi produksi; serta (iv) penambahan kapasitas produksi industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mencapai 251.000 unit per tahun. Selain itu, beberapa faktor demand side pun diprakirakan turut menjadi pendorong kinerja industri pengolahan, seperti (i) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (ii) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali; (iii) perluasan program makan bergizi bagi anak dan ibu hamil yang mendorong permintaan subsektor industri makanan dan minuman; serta (iv) peningkatan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan yang didorong dengan kebutuhan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, penanggulangan penyakit, dan akses pelayanan kesehatan dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta. Sektor pertanian dalam arti luas pada tahun 2026 ditargetkan mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 3,09–3,33 persen. Pertumbuhan sektor pertanian utamanya didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program MBG dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada pangan. Selain itu, program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada tahun 2026. Sektor konstruksi pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 7,80–7,91 persen, didorong oleh proyek-proyek seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan serta rumah sakit daerah dan pembangunan KI dan KEK. Sektor perdagangan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,25–5,62 persen. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas ke pasar global, melalui strategi (i) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah; (ii) promosi dan misi dagang, serta kerja sama antardaerah di setiap provinsi; (iii) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah; (iv) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah; (v) pendampingan adaptasi e-commerce bagi pelaku usaha di daerah termasuk UMKM serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan e-commerce dan digitalisasi perdagangan; (vi) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antardaerah; (vii) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik; (viii) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya; serta (ix) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor. Pada tahun 2026, rasio PDB pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60–4,70 persen serta diiringi oleh peningkatan nilai devisa pariwisata mencapai US$22,00–24,70 miliar. Arah kebijakan pariwisata difokuskan pada peningkatan nilai tambah pariwisata yang dilakukan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Faktor- Faktor pendukung kinerja sektor pariwisata meliputi (i) peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan bandara, pelabuhan dan transportasi darat yang mempermudah akses wisatawan serta peningkatan jumlah rute penerbangan langsung internasional ke Indonesia; (ii) kebijakan peningkatan kualitas SDM pariwisata; (iii) pengembangan atraksi dan event berkualitas meliputi peningkatan penyelenggaraan acara berskala internasional; (iv) penguatan pariwisata berkelanjutan melalui pelestarian budaya, pengembangan desa wisata berbasis komunitas, dan peningkatan sertifikasi dan regulasi untuk destinasi wisata yang ramah lingkungan; serta (v) optimalisasi pemasaran pariwisata melalui AI dan digitalisasi sektor pariwisata (Tourism 5.0). Tabel 2.7 Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2026 Sisi Lapangan Usaha (persen) No. Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sasaran 2026 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,09–3,33 2 Pertambangan dan Penggalian 1,70–1,85 3 Industri Pengolahan 5,85–6,38 4 Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es 5,68–6,10 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 2,22–2,38 6 Konstruksi 7,80–7,91 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,25–5,62 8 Transportasi dan Pergudangan 9,60–10,07 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,67–9,82 10 Informasi dan Komunikasi 8,22–8,82 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 6,88–7,08 12 Real Estate 2,78–2,98 13 Jasa Perusahaan 8,57–9,20 No. Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sasaran 2026 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 3,87–4,15 15 Jasa Pendidikan 4,07–4,37 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,18–9,31 17 Jasa lainnya 7,24–7,76 Pertumbuhan PDB 5,80–6,30 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2025 (diolah) 2.3.2 Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah mengambil pendekatan kebijakan fiskal yang adaptif dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth), serta menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas (pro-stability) dan keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability). Peningkatan Pendapatan Negara (Collecting More) Pada tahun 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai 12,22–13,35 persen PDB, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 10,45–11,40 persen PDB dan PNBP sebesar 1,76–1,94 persen PDB. Arah kebijakan perpajakan difokuskan pada percepatan implementasi core tax system secara menyeluruh, simplifikasi proses bisnis dan pembenahan tata kelola kelembagaan, penegakan hukum untuk peningkatan kepatuhan pajak (tax compliance), perluasan basis pajak dan mendorong sektor informal menjadi formal, intensifikasi kebijakan dan ekstensifikasi objek cukai, penguatan perpajakan sejalan dengan struktur ekonomi yang lebih produktif, perbaikan data basis pajak dengan penguatan cashless economy, percepatan digitalisasi perpajakan secara efektif, serta penajaman efektivitas insentif perpajakan untuk mendorong sektor prioritas. Dari sisi PNBP, kebijakan difokuskan pada perbaikan tata kelola pendapatan negara dari Sumber Daya Alam Minyak dan Gas (SDA Migas), optimalisasi PNBP SDA Nonmigas melalui peningkatan efektivitas Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) antar-Kementerian/Lembaga (K/L), peningkatan potensi pendapatan SDA Nonmigas (Kehutanan, Perikanan, Panas Bumi), peningkatan inovasi layanan dengan optimalisasi teknologi pada K/L pengelola PNBP, optimalisasi pemanfaatan aset/Barang Milik Negara (BMN), serta integrasi dan sinergi sumber daya antar-Badan Layanan Umum (BLU) untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas. Arah kebijakan peningkatan local tax juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Upaya meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah difokuskan pada percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah, diagnostik potensi ekonomi daerah, serta kerjasama pertukaran data antara instansi pusat dan daerah. Upaya tersebut terutama diimplementasikan pada pemungutan pajak dan retribusi sektor utama perekonomian di daerah. Selain upaya tersebut, strategi pemberian insentif pajak dan retribusi daerah akan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tarik investasi yang pada akhirnya akan berdampak pada perekonomian lokal. Belanja Negara (Spending Better) Pada tahun 2026, belanja negara ditargetkan mencapai 14,75–16,05 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 11,86–12,69 persen PDB dan TKD sebesar 2,89–3,37 persen PDB. Kebijakan belanja negara, baik belanja K/L, belanja non-K/L, dan belanja TKD diarahkan pada upaya peningkatan kualitas belanja negara (spending better) melalui penguatan belanja produktif dan bersifat countercyclical. Pengalokasian belanja negara diutamakan pada pertahanan, percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, swasembada pangan, energi, dan air, serta peningkatan pendidikan dan kesehatan. Kebijakan belanja negara juga diarahkan untuk bersifat afirmatif dengan cara memberikan perhatian khusus dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, baik antarkelompok masyarakat maupun antardaerah. Defisit dan Pembiayaan Anggaran Defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53–2,70 persen PDB disertai pengendalian primary balance, didukung oleh perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan, baik dari utang dan nonutang, untuk menutup financing gap APBN dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Fokus pembiayaan APBN antara lain untuk (i) mendukung proyek prioritas yang menghasilkan imbal hasil serta memberikan efek pengganda terhadap perekonomian; (ii) optimalisasi peran Special Mission Vehicle (SMV), BLU, dan Danantara untuk mendukung sasaran pembangunan; (iii) peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi); serta (iv) optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL). Sebagai bentuk sinergi kebijakan fiskal nasional, kapasitas fiskal Pemerintah Daerah, selain didorong dari sisi penerimaannya, juga diarahkan mengoptimalkan perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. Pemanfaatan instrumen pembiayaan utang diarahkan untuk dapat disinergikan dengan pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan ketuntasan. Pemanfaatan instrumen pinjaman daerah dan obligasi/sukuk daerah difokuskan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, strategi pembiayaan melalui pengelolaan dana abadi daerah didorong untuk dilaksanakan bagi Pemerintah Daerah dengan kapasitas fiskal yang memadai. Berdasarkan pendapatan belanja dan pembiayaan anggaran tersebut di atas, rincian sasaran fiskal tahun 2026 dapat dilihat dalam Tabel 2.8 berikut. Tabel 2.8 Rincian Sasaran Fiskal 2026 (Persen PDB) Uraian Realisasi 2024 APBN 2025 Sasaran 2026 Pendapatan Negara 12,84 12,36 12,22-13,35 Penerimaan Perpajakan 10,08 10,24 10,45-11,40 PNBP 2,62 2,11 1,76-1,94 Belanja Negara 15,13 14,89 14,75-16,05 Belanja Pemerintah Pusat 11,23 11,11 11,86-12,69 Transfer ke Daerah 3,90 3,78 2,89-3,37 Keseimbangan Primer -0,09 -0,26 (0,22)-(0,40) Surplus/Defisit -2,29 -2,53 (2,53)-(2,70) Stok Utang Pemerintah 39,36 39,15 39,8-39,9 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2025 (diolah) 2.3.3 Stabilitas Eksternal Pada tahun 2026, neraca perdagangan barang ditargetkan surplus sebesar US$33,13–34,81 miliar dengan mendorong kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan ekspor melalui upaya reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan, diversifikasi perdagangan, optimalisasi kerjasama bilateral dan multilateral, serta mempersiapkan sektor yang terdampak dari penerapan tarif resiprokal. Defisit neraca jasa-jasa ditargetkan terkendali sebesar US$18,54–19,23 miliar yang akan diarahkan melalui kebijakan peningkatan surplus neraca jasa perjalanan melalui peningkatan penyelenggaraan acara berskala internasional dan optimalisasi pemasaran pariwisata melalui AI sehingga jumlah kunjungan dan belanja wisatawan mancanegara di Indonesia meningkat. Di sisi lain, defisit neraca jasa transportasi diprakirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan aktivitas ekspor dan impor barang. Defisit neraca pendapatan primer ditargetkan sebesar US$38,25–39,01 miliar, meningkat secara terkendali untuk membiayai imbal hasil investasi asing, sejalan dengan kebutuhan investasi asing di Indonesia yang masih tinggi untuk mendanai proyek-proyek. Sementara itu, neraca pendapatan sekunder ditargetkan kembali mencatatkan surplus yang tinggi menjadi sebesar US$7,46–8,10 miliar, yang akan diarahkan melalui kebijakan perluasan negara tempat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), perluasan penyaluran PMI pada sektor lapangan kerja baru salah satunya pada sektor kesehatan, serta peningkatan PMI dengan keterampilan menengah-tinggi. Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial ditargetkan terus mengalami perkembangan yang baik sehingga dapat mencatatkan surplus sebesar US$21,45–24,02 miliar. Perkembangan tersebut dikontribusikan oleh peningkatan investasi langsung luar negeri (FDI) menjadi sebesar US$17,73– 20,19 miliar, sejalan dengan berjalannya proyek strategis pemerintah dan iklim dunia usaha yang semakin kondusif. Investasi portofolio juga ditargetkan dapat terus berkembang dan mencatatkan surplus sebesar US$12,40–12,73 miliar sehingga dapat membuat pasar keuangan dan likuiditas tetap terjaga dalam mendorong akselerasi sektor riil. Pada akhir tahun 2026, neraca keseluruhan ditargetkan membukukan surplus sebesar US$5,69–5,75 miliar, disertai dengan peningkatan cadangan devisa mencapai US$171,01–171,42 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,2–6,4 bulan impor dan berada di atas kecukupan standar internasional. Tabel 2.9 Sasaran Postur Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2026 Uraian (Miliar US$) Sasaran 2026 Transaksi Berjalan dalam persen PDB (14,52)–(17,02) (0,90)–(1,04) Barang 33,13–34,81 Ekspor 294,90–300,42 Impor 260,09–267,30 Jasa-Jasa (18,54)–(19,23) Ekspor 42,57–45,34 Impor 61,11–64,57 Pendapatan Primer (38,25)–(39,01) Pendapatan Sekunder 7,46–8,10 Transaksi Modal dan Finansial 21,45–24,02 Investasi Langsung 17,73–20,19 Investasi Portofolio 12,40–12,73 Investasi Lainnya (8,76)–(8,95) Uraian (Miliar US$) Sasaran 2026 Neraca Keseluruhan 5,69–5,75 Cadangan Devisa dalam bulan impor 171,01–171,42 6,2–6,4 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2025 (diolah) Keterangan: Angka dalam kurung bernilai negatif. 2.3.4 Stabilitas Moneter Pada tahun 2026, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. Tingkat inflasi dijaga pada rentang sasaran 2,5±1,0 persen (yoy), serta nilai tukar rupiah pada rentang Rp16.500- Rp16.900 per US$. Untuk memitigasi dampak negatif rambatan global dan mendorong penguatan ekonomi nasional, kebijakan moneter disinergikan dengan bauran kebijakan lainnya (fiskal, makroprudensial, sektor riil, sektor keuangan, dan sistem pembayaran). Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2026 diarahkan melalui kerangka 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi. Upaya tersebut meliputi (i) stabilisasi harga melalui penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, dan Gerakan Pangan Murah (GPM); (ii) peningkatan produksi dalam negeri melalui: pengembangan kawasan pangan dan hortikultura; optimalisasi bantuan sarana produksi dan infrastuktur pertanian; penguatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pangan; penerapan praktik budidaya sesuai Good Agricultural Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP); serta penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Daerah (CPP dan CPPD); (iii) penguatan kelancaran distribusi melalui: peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan) serta penguatan dan perluasan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD); serta (iv) perbaikan kualitas data pangan, penguatan koordinasi sejak proses perencanaan, serta koordinasi perumusan kebijakan harga diatur pemerintah baik dari sisi timing maupun sequencing sehingga dapat meminimalkan dampaknya terhadap kenaikan inflasi. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah diarahkan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya melalui (i) strategi operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, masuknya aliran modal asing, serta pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing; (ii) menetapkan tingkat suku bunga BI-Rate yang optimal untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan; (iii) mendorong penerapan kebijakan nilai tukar rupiah yang sejalan dengan pencapaian target inflasi dan mendukung stabilitas eksternal; (iv) menjaga ketersediaan cadangan devisa untuk mendukung stabilisasi rupiah dan pembayaran utang luar negeri (ULN) Pemerintah; serta (v) optimalisasi implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2026, kebijakan moneter disinergikan dengan bauran kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor prioritas dan UMKM serta diselaraskan dengan kebijakan sektor keuangan untuk menyediakan likuiditas yang memadai dalam rangka mendorong intermediasi keuangan, pertumbuhan ekonomi inklusif dan keuangan hijau. Kebijakan sistem pembayaran dilaksanakan mengacu pada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dengan fokus 4I-RD (Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional dan Rupiah Digital). Kebijakan sistem pembayaran terus didorong dan diperluas melalui (i) perluasan digitalisasi sistem pembayaran; (ii) akselerasi transformasi digital Pemerintah; (iii) perluasan kerja sama sistem pembayaran antarnegara; serta (iv) eksperimentasi lanjutan rupiah digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital sah di Indonesia. Koordinasi antara Pemerintah dan BI terus diperkuat untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat dinamika perekonomian global sehingga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga. 2.3.5 Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2026, kebijakan sektor keuangan tidak hanya diarahkan pada upaya menjaga stabilitas, namun juga pendalaman sektor keuangan, melalui penguatan peran sektor keuangan, khususnya pada sektor yang mendukung program prioritas pembangunan (termasuk UMKM). Stabilitas sektor keuangan tahun 2026 akan ditopang oleh ketahanan sektor perbankan dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang terjaga pada level tinggi berkisar pada level 28,5 persen, serta risiko kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang terkendali rendah berkisar pada 2,0-2,5 persen. Sejalan dengan itu, upaya pendalaman sektor keuangan akan terus ditingkatkan, baik perbankan maupun nonbank seperti dana pensiun, asuransi, dan pasar modal, yang diiringi dengan peningkatan fungsi intermediasi, peningkatan inklusi dan literasi keuangan, serta pelindungan konsumen sektor keuangan. Pada tahun 2026, semakin membaiknya pendalaman sektor keuangan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan kredit sebesar 11,5-14,0 persen, disertai peningkatan rasio jumlah uang beredar/PDB (M2/PDB) menjadi 42,3-43,0 persen. Peningkatan peran baik perbankan maupun nonbank akan difokuskan pada diversifikasi produk, peningkatan inovasi, perbaikan tata kelola, peningkatan efisiensi, perluasan jangkauan atau akses layanan keuangan ke seluruh segmen masyarakat termasuk masyarakat termarjinalkan, penguatan dukungan sektor keuangan pada program-program prioritas pemerintah, serta peningkatan peran tim percepatan akses keuangan daerah. 2.3.6 Pemerataan Ekonomi Wilayah Sebagai upaya untuk mencapai pertumbuhan tinggi hingga delapan persen, pertumbuhan wilayah pada tahun 2026 ditargetkan untuk tumbuh lebih tinggi, dengan akselerasi KTI dan momentum pertumbuhan KBI yang terjaga. Pertumbuhan ekonomi wilayah KBI ditargetkan sebesar 5,6–6,0 persen, sedangkan KTI sebesar 6,5–7,3 persen. Perekonomian Wilayah Papua akan didorong oleh sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Wilayah Papua berperan besar mendukung swasembada pangan melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Papua Selatan serta pangan berbasis perikanan. Swasembada energi juga didukung oleh aktivitas industri migas di Teluk Bintuni dengan operasionalisasi LNG Train III serta ekspansi fasilitas lapangan gas. Selain itu, industri diarahkan pada industri kimia berbasis petrokimia dan komoditas perkebunan. Pertambangan diarahkan pada peningkatan produktivitas tambang emas dan tembaga serta logistik menuju KI pengolahnya. Selain itu, Wilayah Papua juga diharapkan tumbuh seiring dengan aktivitas pariwisata unggulan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Raja Ampat serta pariwisata berbasis taman nasional. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Wilayah Papua ditargetkan mencapai 6,7–7,6 persen pada tahun 2026. Aktivitas industri logam dasar, aktivitas pariwisata, perkebunan dan perikanan diharapkan mendorong Wilayah Maluku untuk tumbuh mencapai 9,8–11,0 persen pada tahun 2026. Berlanjutnya produksi serta realisasi investasi baru di KI Teluk Weda di Halmahera Tengah serta KI Pulau Obi di Halmahera Selatan diharapkan meningkatkan produksi olahan nikel dan logam lainnya. Pengembangan pariwisata diharapkan juga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah dengan pusat pertumbuhan di DPP Morotai dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Banda Neira. Selain itu, komoditas pertanian difokuskan pada pengembangan kawasan komoditas unggulan kelapa dan pala. Sementara itu, sektor perikanan akan difokuskan pada pengembangan komoditas tuna-cakalang-tongkol, udang dan lobster. Wilayah Sulawesi merupakan salah satu sumber utama penggerak ekonomi di KTI yang ditargetkan tumbuh 6,9–7,8 persen pada tahun 2026. Wilayah Sulawesi diarahkan untuk pengembangan industri berbasis pertambangan nikel, perkebunan kelapa dan kakao, perikanan tangkap, dan rumput laut. Optimalisasi industri, utamanya pada aktivitas smelter logam dasar khususnya nikel di Morowali, Morowali Utara, dan Konawe, diharapkan meningkatkan kinerja industri pengolahan. Pariwisata di Wilayah Sulawesi diharapkan dapat meningkat dengan pengembangan DPP Manado-Likupang dan DPP Wakatobi yang didukung oleh dibukanya rute-rute baru penerbangan langsung internasional. Sektor logistik dan transportasi diharapkan dapat meningkat didorong oleh optimalisasi kereta api Makassar- Parepare, jalan tol, serta pengembangan pelabuhan perdagangan besar. Berlanjutnya pembangunan superhub ekonomi IKN serta daerah sekitarnya diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan sehingga dapat tumbuh 6,0–6,7 persen pada tahun 2026. Pengembangan pusat industri berbasis mineral, sumber daya hayati, dan industri padat karya melalui Kawasan Pengembangan Pelabuhan Kijing, KI Ketapang, Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning, Kawasan Agroindustri, dan Kawasan Pertumbuhan Industri Baru juga diharapkan dapat mendorong perekonomian Kalimantan. Selain itu, pengembangan kawasan pariwisata yang meliputi kawasan pariwisata Sambas-Singkawang dan kawasan pariwisata petualangan Derawan-Berau, pengembangan Wilayah Metropolitan (WM) di Banjarmasin, pengembangan komoditas unggulan (rumput laut, kelapa sawit, dan perikanan) diharapkan berkontibusi dalam peningkatan perkonomian di Wilayah Kalimantan. Perekonomian di Wilayah Bali–Nusa Tenggara ditargetkan tumbuh 5,8–6,4 persen pada tahun 2026, terutama didorong oleh pengembangan KEK seperti KEK Sanur, KEK Kura-kura Bali, KI Sumbawa Barat dan KI Candikusuma, sehingga dapat menciptakan aglomerasi industri yang kuat. Selain itu, penguatan ekosistem pariwisata yang berbasis budaya, bahari, petualangan dan minat khusus yang berkelanjutan seperti DPP Lombok-Gili Tramena, DPP Labuan Bajo, dan kawasan destinasi pariwisata regeneratif Bali juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah Bali-Nusa Tenggara. Pengembangan WM Denpasar, pengembangan Kawasan Perkotaan Pariwisata Singaraja, Kawasan Perkotaan Sedang Kota Mataram, Kawasan Perkotaan Pariwisata Labuan Bajo mendorong aktivitas jasa khususnya pariwisata dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Sektor pertanian sebagai sektor hulu dan industri sebagai sektor hilir juga terus didorong melalui penyiapan dan pengembangan sentra industri/produksi berbasis komoditas unggulan. Wilayah Sumatera ditargetkan tumbuh 5,2–5,7 persen pada tahun 2026 sebagai pusat pertumbuhan dalam hilirisasi komoditas primer unggulan serta lumbung pangan nasional. Pengembangan industri di Wilayah Sumatera difokuskan pada hilirisasi produk perkebunan (sawit, karet, kopi, kelapa), pertambangan (bauksit dan timah), hasil perikanan, industri logam dasar, kimia dan migas, serta peningkatan produksi dan investasi di kawasan pertumbuhan seperti KEK Sei Mangkei, KEK Arun Lhokseumawe, dan KEK Galang Batang. Wilayah Sumatera juga menjadi kontributor besar dalam swasembada pangan, air dan energi dengan dikembangkannya KSPP Sumatera Selatan serta pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan. Di sisi logistik dan transportasi, berlanjutnya pembangunan dan operasionalisasi JTTS yang direncanakan terintegrasi dengan utilitas, serta pengembangan kereta api diharapkan turut mendorong pertumbuhan. Aktivitas jasa didorong oleh pariwisata dengan berlanjutnya pengembangan DPP Danau Toba serta pariwisata regeneratif Kepulauan Riau yang turut mendorong sektor transportasi sebagai penunjang mobilitas. Wilayah Jawa salah satunya akan fokus pada pengembangan kawasan swasembada pangan, air, energi, serta kawasan komoditas unggulan. Pengembangan kawasan komoditas unggulan tersebut diantaranya komoditas tebu yang berlokasi di Cirebon-Majalengka, Pegunungan Kendeng, Lingkar Kelud-Kawi-Arjuna-Welirang, serta Tapal Kuda. Ekonomi biru di Kawasan Indramayu-Cirebon, Pati-Rembang, Pacitan-Trenggalek- Tulungagung, Lamongan, serta Sumenep. Kawasan pengembangan industri seperti Cilegon-Serang-Tangerang, Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta- Subang-Patimban, Cirebon-Kertajati, Cekungan Bandung, Batang, Kendal- Semarang-Demak-Kudus, dan lain-lain diprakirakan mendorong perekonomian Wilayah Jawa. Pengembangan kawasan metropolitan seperti kawasan aglomerasi Jakarta, WM Bandung, Semarang, dan Surabaya juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian Wilayah Jawa. Selain itu, terdapat pengembangan kawasan perkotaan Non-WM serta pengembangan kawasan pariwisata ekonomi kreatif yang dapat mendorong sektor jasa serta konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, Wilayah Jawa ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,7–6,1 persen pada tahun 2026. 2.4 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun 2026 Investasi merupakan salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan perhitungan kebutuhan besaran investasi untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2026. Kebutuhan investasi juga perlu disertai dengan sumber pembiayaan investasi untuk menggambarkan sumber atau asal investasi tersebut. 2.4.1 Kebutuhan Investasi Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2026, dibutuhkan investasi total sebesar Rp8.208,44–Rp8.297,77 triliun dengan rincian sebagai berikut. Tabel 2.10 Kebutuhan Investasi Tahun 2026 No Uraian Share (Persen) Nilai (Triliun Rp) 1 Investasi Pemerintah 4,25–4,22 349,07–349,91 2 Investasi BUMN 5,27–5,79 432,81–480,79 3 Investasi Swasta/Masyarakat 90,47–89,99 7.426,56–7.467,07 Total Kebutuhan Investasi 100,00 8.208,44–8.297,77 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: perhitungan masih bersifat sementara 2.4.2 Sumber Pembiayaan Investasi Kebutuhan investasi pada Tabel 2.4.1 akan didanai oleh sumber pembiayaan investasi yang berasal dari pembiayaan investasi pemerintah, pembiayaan investasi BUMN, dan pembiayaan investasi swasta/masyarakat. Pembiayaan investasi BUMN bersumber dari dana internal BUMN serta sebagian lainnya didapatkan melalui kredit, saham, dan obligasi. Sementara itu, pembiayaan investasi swasta/masyarakat berasal dari pembiayaan kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi korporasi. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan investasi swasta/masyarakat. Secara rinci sumber pembiayaan investasi dapat dilihat pada Tabel 2.11. Tabel 2.11 Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2026 Uraian Share (Persen) Pembiayaan Investasi Pemerintah 4,25–4,22 Pembiayaan Investasi BUMN 3,48–3,82 Dana Internal BUMN 3,48–3,82 Pembiayaan Investasi Swasta/Masyarakat 92,27–91,96 Kredit Perbankan (flow) 9,98–11,40 Penerbitan Saham 0,91–1,07 Penerbitan Obligasi Korporasi 2,11–2,16 Dana Internal Masyarakat 79,27–77,34 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2025 (diolah) Keterangan: perhitungan masih bersifat sementara 2.4.3 Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional BUMN sebagai value creator dan agent of development memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. BUMN diarahkan untuk meningkatkan produktivitasnya, salah satunya melalui peningkatan peran pada sektor strategis seperti swasembada pangan dan energi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam upaya menyelaraskan rencana investasi BUMN dengan arah pembangunan nasional, telah diidentifikasi Rencana Investasi BUMN yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional (RIB-PPN). Rencana investasi BUMN diklasifikasikan mendukung prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
1.Rencana investasi BUMN sebagai aksi korporasi yang mendukung prioritas nasional;
2.Rencana investasi BUMN sebagai penugasan Pemerintah dalam mendukung prioritas nasional. Penugasan tersebut dapat berupa kegiatan yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden (Perpres), penugasan dari K/L, ataupun sebagai hasil kesepakatan;
3.Rencana investasi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai penugasan dari Pemerintah kepada BUMN. Adapun rencana investasi yang tidak dapat diklasifikasikan mendukung prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut:
1.Rencana investasi yang dikerjakan oleh BUMN dengan sumber pendanaan sepenuhnya (100 persen) dari APBN;
2.Rencana investasi di mana BUMN hanya berperan sebagai kontraktor bukan investor ataupun project owner. Selanjutnya, dalam mendukung rencana investasi BUMN, pemerintah akan memberikan berbagai dukungan sebagai berikut:
1.Koordinasi lintas lembaga untuk memastikan kesiapan regulasi dan perencanaan investasi BUMN, seperti dukungan kebijakan, akselerasi perizinan, dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah;
2.Koordinasi lintas lembaga untuk mendukung penyelesaian debottlenecking dalam pelaksanaan investasi BUMN;
3.Dukungan aspek finansial sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, seperti penerusan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kepada BUMN, joint financing, viability gap fund, dan availability payment. Dari hasil identifikasi awal yang telah dilakukan, terdapat 143 RIB-PPN pada RKP Tahun 2026, dengan melibatkan 44 BUMN. Lebih lanjut, penjelasan rinci terhadap masing-masing RIB-PPN akan dituangkan pada dokumen investasi BUMN dalam rencana kerja pemerintah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKP Tahun 2026. Selain tersebar di berbagai wilayah, rencana investasi BUMN juga mendukung Prioritas Nasional 2, 3, 5, dan 6 di dalam RKP Tahun 2026. Gambar 2.4.1 Sebaran Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional di Seluruh Indonesia Sumber: Identifikasi awal Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2025 Gambar 2.19 Sebaran Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional di Seluruh Indonesia Sumatera Kalimantan Sulawesi Papua MalukuBali NusraJawaLintas Wilayah 31 8 2 2 20 69 8 3 Tabel 2.12 Identifikasi Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Nasional Program Prioritas Jumlah Investasi BUMN (Proyek) Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan 2 Swasembada Pangan 1 Swasembada Energi 21 Swasembada Air 6 Ekonomi Digital 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 1 Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir 1 Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda 27 Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik 14 Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan 6 Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor 37 Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru 2 Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional 9 Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan Pembangunan Ibu Kota Nusantara 3 Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman 12 Total 143 Sumber: Identifikasi awal Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2025 2.4.4 Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Adanya keterbatasan kapasitas pemerintah dan BUMN dalam memenuhi kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, berimplikasi pada menguatnya peran penting investasi swasta/masyarakat sebagai penentu (deciding factor) keberhasilan pencapaian target pertumbuhan ekonomi maupun fokus pembangunan RKP Tahun 2026, yakni swasembada pangan dan energi, peningkatan produktivitas, serta percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Pada Januari 2025, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan peran lebih besar kepada perusahaan swasta dalam berbagai agenda pembangunan, salah satunya untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur, mengingat pemerintah akan lebih fokus pada agenda-agenda yang lebih mendesak dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sejalan dengan hal tersebut, pada RKP Tahun 2026 kembali dilakukan penyusunan Rencana Investasi Swasta yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional (RIS-PPN). RIS-PPN merupakan daftar keputusan investasi dari Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang mendukung atau selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Daftar keputusan investasi swasta tersebut diperoleh dari berbagai sumber informasi, baik dari Kementerian/Lembaga, Badan Usaha, Asosiasi Pelaku Usaha, maupun Pemerintah Daerah, yang kemudian dikurasi berdasarkan beberapa kriteria, antara lain: (i) Memiliki keselarasan dengan prioritas nasional, di mana kriteria ini diharapkan dapat mempertajam peran investasi swasta dalam mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (ii) Proyek memiliki nilai investasi yang signifikan di atas Rp100,00 miliar; (iii) Sumber pendanaan proyek adalah investasi swasta murni atau disyaratkan modal investasi berasal dari ekuitas sendiri dan/atau investor, mitra, pinjaman bank, atau komponen pendanaan lainnya yang bukan dari APBN; (iv) Proyek investasi swasta yang diusulkan untuk RKP Tahun 2026 adalah proyek yang pelaksanaan realisasinya (capital expenditure) dimulai di tahun 2026 ataupun proyek yang masih berjalan realisasinya di tahun 2026; (v) Proyek investasi swasta prioritas tidak terlibat konflik hukum maupun sedang tidak terlibat isu internal perusahaan; dan (vi) Proyek investasi swasta memiliki realisasi yang terbukti secara fisik atau telah memiliki nomor izin investasi berupa nomor proyeknya, sehingga dapat diketahui pelaporan resmi nilai realisasi investasinya. Saat ini, berdasarkan informasi yang diperoleh pada penyusunan RIS-PPN RKP Tahun 2025, terdapat 18 proyek investasi swasta yang berlanjut di tahun 2026, dengan total nilai proyek mencapai Rp325,27 triliun sebagaimana Gambar 2.20. Adapun 18 proyek tersebut mendukung prioritas nasional 2, 3, dan 5. Gambar 2.20 Gambaran Umum Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 Berdasarkan jumlah proyek, terdapat 18 proyek investasi swasta yang telah teridentifikasi dan tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia. Wilayah dengan jumlah proyek terbanyak terkait investasi swasta dalam RIS-PPN RKP 2025 dan akan berlanjut pada tahun 2026 adalah Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, dengan masing-masing sebanyak lima proyek, kemudian disusul oleh Pulau Sulawesi sebanyak empat proyek. Sementara itu, berdasarkan nilai proyek, wilayah dengan nilai proyek terbesar adalah Pulau Jawa sebesar Rp125,17 triliun, disusul oleh Pulau Papua sebesar Rp114,31 triliun dan Pulau Kalimantan sebesar Rp41,51 triliun. Seiring dilakukannya identifikasi proyek investasi swasta yang mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2026, cakupan proyek berdasarkan wilayah dan juga prioritas nasional yang didukung diharapkan akan semakin luas. *Total Nilai Proyek Keseluruhan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 Tabel 2.13 Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Nasional Program Prioritas Jumlah Investasi Swasta Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Swasembada Energi 5 Proyek Swasembada Air 1 Proyek Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda 2 Proyek Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan 2 Proyek Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor 7 Proyek Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru 1 Proyek Total 18 Proyek Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 Gambar 2.21 Sebaran Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional di Seluruh Indonesia Proyek: 1 Proyek *Nilai Proyek: Rp 1,5 T Proyek: 5 Proyek *Nilai Proyek: Rp 125,17 T BALIJAWA Proyek: 2 Proyek *Nilai Proyek: Rp 8,98 T Proyek: 5 Proyek *Nilai Proyek: Rp 41,51 T Proyek: 4 Proyek *Nilai Proyek: Rp 33,81 T SUMATERA KALIMANTAN SULAWESI Proyek: 1 Proyek *Nilai Proyek: Rp 114,31 T PAPUA 2.5 Proyek Strategis Nasional (PSN) RKP Tahun 2026 Sebagai instrumen utama dalam mengakselerasi transformasi ekonomi, PSN ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025–2029. PSN diposisikan sebagai pengungkit investasi produktif lintas sektor yang dibiayai oleh Pemerintah (APBN), serta BUMN dan sektor swasta melalui berbagai skema, termasuk KPBU dan blended finance. Arah kebijakan PSN dalam RKP Tahun 2026 mencerminkan penajaman proyek yang strategis, terukur, dan berdampak signifikan terhadap sasaran pembangunan nasional, terutama dalam mendukung Program Prioritas Presiden dan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins). Fokus diarahkan pada percepatan peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan, swasembada pangan dan energi, pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Secara umum, PSN dalam RKP Tahun 2026 berjumlah 228, yang mencakup:
1.PSN baru maupun lanjutan berjumlah 151 yang mulai dilaksanakan atau disiapkan pada tahun 2026, dengan target penyelesaian pada tahun berjalan maupun hingga 2029;
2.PSN pasca-konstruksi yang telah dituntaskan namun masih memerlukan dukungan lanjutan dari pemerintah, baik dalam bentuk pemanfaatan aset, penyelesaian aspek hukum/regulasi, maupun optimalisasi dampak sosial-ekonomi, berjumlah 77 Di samping itu, terdapat sejumlah PSN yang ditetapkan berdasarkan arahan langsung Presiden, antara lain:
1.PSN Sekolah Rakyat;
2.PSN Koperasi Merah Putih;
3.PSN Digitalisasi Pendidikan;
4.PSN Pengurangan Kemiskinan;
5.PSN Pengelolaan Sampah Terpadu. Untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan PSN, arah kebijakan difokuskan pada hal-hal berikut:
1.Peningkatan selektivitas dan efektivitas proyek, dengan penekanan pada outcome-based selection yang berorientasi pada manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang;
2.Optimalisasi pembiayaan non-APBN, termasuk perluasan keterlibatan investor swasta dan pemanfaatan instrumen pembiayaan kreatif;
3.Percepatan pelaksanaan proyek prioritas, khususnya yang berdampak langsung terhadap swasembada pangan dan energi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM dan penurunan kemiskinan;
4.Integrasi PSN dengan sistem perencanaan jangka tahunan, menengah dan panjang, untuk menjamin konsistensi dengan arah transformasi struktural menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah juga memberikan fasilitasi untuk PSN melalui kemudahan perizinan dan non-perizinan, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala menggunakan pendekatan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Langkah ini penting untuk mengantisipasi potensi hambatan dan memastikan bahwa PSN memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Dengan kerangka kebijakan tersebut, PSN tidak hanya menjadi instrumen investasi jangka menengah, tetapi juga katalis utama dalam menciptakan nilai tambah nasional, mempercepat transformasi struktural, dan memperkuat ketahanan serta daya saing ekonomi Indonesia di masa depan. RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1. Gambar 3. 1 Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026 Keterangan: *) Lima Direktif Presiden Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025 Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Swasembada pangan diarahkan salah satunya melalui pengembangan KSPP untuk membangun lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (blue food) dengan berbagai intervensi strategis yang berfokus pada peningkatan hasil produktivitas perikanan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Untuk mencapai swasembada pangan, diperlukan juga penguatan tata kelola sistem pangan, termasuk melalui transformasi dan penguatan kelembagaan Perum BULOG, menjadi lembaga di bawah Presiden, guna mengelola cadangan pangan nasional secara terpadu, efektif, dan efisien. Swasembada energi diarahkan melalui peningkatan bauran ethanol, biodiesel, serta energi terbarukan, yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi biofuel, pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi, dan mendorong perubahan pola konsumsi energi dari sumber energi berbasis fosil menuju energi yang lebih bersih. Swasembada air diarahkan salah satunya melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat. Pengelolaan sampah nasional menghadapi kondisi darurat akibat proyeksi timbulan sampah mencapai 82,2 juta ton per tahun pada 2045, sementara kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mulai melampaui batas. Reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dilaksanakan melalui pendekatan teknis, perubahan perilaku, dan pelibatan multipihak. Pengelolaan Sampah Terpadu bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, menciptakan nilai tambah ekonomi, mendukung swasembada pangan dan energi, serta mendukung penurunan emisi GRK. Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) menjadi pilar utama, meskipun menghadapi tantangan pembiayaan, perizinan, dan regulasi. Program ini disinergikan dengan agenda nasional seperti MBG, ekonomi sirkular, dan pengentasan kemiskinan melalui peran sektor informal. RPJPN Tahun 2025–2045 mengamanatkan Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir sebagai salah satu transformasi super prioritas (game changer). Sejalan dengan itu, RPJMN Tahun 2025– 2029 juga mengamanatkan peningkatan kinerja pengelolaan sampah, termasuk target pengolahan, perluasan layanan pengumpulan, pengendalian sampah laut, serta penguatan peran keluarga dalam perilaku peduli sampah. Tantangan besar yang dihadapi adalah proyeksi peningkatan timbulan sampah domestik nasional hingga 82,2 juta ton per tahun pada 2045, sementara kapasitas TPA diperkirakan akan melampaui batas pada 2028, dengan sejumlah TPA telah mengalami kelebihan beban. Selain itu, pengelolaan sampah menghadapi kompleksitas kewenangan lintas tingkat pemerintahan dan lemahnya tata kelola kelembagaan serta pendanaan di daerah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan percepatan penerapan teknologi pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan, guna mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan secara lebih luas. Indonesia saat ini menghadapi kondisi darurat sampah, yang belum mampu diatasi oleh sistem pengelolaan yang ada. Langkah percepatan berbasis teknologi sangat dibutuhkan, terutama di kota-kota besar dengan timbulan sampah tinggi dan keterbatasan lahan TPA. Salah satu strategi yang diupayakan adalah pembangunan instalasi PSEL yang juga mendukung peningkatan bauran energi terbarukan. Namun, implementasi PSEL berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pilihan teknologi (hanya berbasis waste-to-electricity) dengan biaya tinggi, kekhawatiran dampak lingkungan, lambatnya penyiapan lahan dan perizinan, serta rendahnya kesiapan SDM daerah. Selain itu, model bisnis yang belum terintegrasi dan ketiadaan pedoman teknis turut menghambat implementasi, di samping potensi tumpang tindih subsidi dan belum adanya standar biaya (Rp/ton) untuk evaluasi pengajuan usulan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS). Di sisi lain, tata kelola persampahan di daerah masih lemah. Budaya memilah sampah dari sumber belum terbentuk, retribusi sampah masih minim dan belum mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021, serta sebagian besar pengelolaan masih bergantung pada APBD dan hibah. Keterbatasan SDM, kurangnya kepemimpinan yang berkomitmen, serta kelembagaan yang belum terpisah antara fungsi regulator dan operator semakin memperburuk situasi. Selain itu, peran sektor informal belum terorganisasi, dan keterlibatan swasta dalam ekonomi sirkular, Extended Producer Responsibility (EPR), Corporate Social Responsibility (CSR), maupun penyediaan teknologi dan fasilitas pengolahan sampah masih sangat terbatas. Integrasi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
1.Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah skala kabupaten/kota dengan teknologi yang tepat dan ramah lingkungan.
2.Menciptakan nilai tambah ekonomi dari hasil pengolahan sampah.
3.Mengurangi volume sampah kota secara signifikan.
4.Meningkatkan investasi sektor swasta dalam pengelolaan sampah.
5.Meningkatkan tata kelola persampahan.
6.Mendukung target nasional dan komitmen internasional dalam pengurangan gas rumah kaca. KP : Perubahan Perilaku dan penguatan Tata Kelola Persampahan ProP : Pengembangan Inovasi dan Standarisasi Teknologi Tepat Guna Pengelolaan Sampah PP 18: Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu Ke Hilir Indikator: Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Indikator 2024 (baseline) 2025 2026 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 52,64 58 60 KP 1: Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan Meningkatnya Sampah Dikelola (%) 39,01 % 51,21 % 63,41 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepala Keluarga yang Melakukan Pengelolaan Sampah secara Terstandar (pilar 4 STBM) 4 30 60 KP 2: Peningkatan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025 • Lokasi PSEL dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 yang diusulkan dalam PSN RPJMN Tahun 2025-2029 antara lain berada di DK Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semaralg, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado. • Wilayah metropolitan dengan timbulan sampah >1.000 ton/hari: Kota Adm. Jakarta Timur, Kota Adm. Jakarta Barat, Kota Adm. Jakarta Selatan, Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Tangerang, Kota Adm. Jakarta Utara, Kota Depok, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Makassar, Kota. Adm. Jakarta Pusat, Kota Batam, Kota Tangerang Selatan, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Bandar Lampung, Kota Bogor, Kota Malang, Kota Padang, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Banjarmasin dan sekitarnya, Kota Jambi dan sekitarnya, Kota Pontianak dan sekitarnya, Kota Surakarta dan sekitarnya, Kota Yogyakarta dan sekitarnya, Kota Manado dan sekitarnya, Kab. Bogor, Kab. Tangerang, Kab. Bekasi. Pengelolaan sampah terpadu sinergi dengan program prioritas lainya:
1.PSEL mendukung target bauran energi baru dan terbarukan sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
2.Pengelolaan sampah diperlukan untuk mendukung program MBG.
3.Integrasi program Bank Sampah membentuk kelembagaan berkelanjutan, melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
4.Mendorong program pengentasan kemiskinan dengan pengintegrasian masyarakat sektor informal dalam sistem/fasilitas pengelolaan sampah lebih lebih layak. Sinergi Pendanaan:
1.Pelibatan Danantara untuk menarik investasi dalam pengelolaan Indikator 2024 (baseline) 2025 2026 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 15 % (13% terdaur ulang) 24% (16% terdaur ulang) 28% (17% terdaur ulang) Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (kumulatif) 744,60 ton 18 ton 296 ton Target PSN berdasarkan RPJMN PSEL Surabaya & Surakarta (operasional) PSEL Surabaya & Surakarta (operasional) PSEL Surabaya & Surakarta (operasional) PSEL Surabaya & Surakarta (operasional) PSEL Palembang (kostruksi) PSEL Palembang (commercial operation date) sampah.
2.Dukungan penugasan PLN.
3.Bantuan biaya operasinal dengan DAK Non-Fisik.
4.Mendorong Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
5.Dukungan DAK Fisik dan Non-Fisik Persampahan. Regulasi saat ini:
1.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Identifikasi kebutuhan regulasi:
1.Revisi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
2.Penggabungan Revisi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3.Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah.
4.Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PU, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, Danantara, dan swasta. RKP Tahun 2026 juga diarahkan untuk menciptakan ekonomi yang produktif dan inklusif. Ekonomi yang produktif didukung oleh sumber daya manusia berkualitas. Upaya dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif, salah satunya dengan mengembangkan lebih lanjut dan memperluas ekosistem program MBG. Program ini mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/MA/SMK/sederajat. Dampak positif yang diharapkan mencakup peningkatan prestasi siswa, kesejahteraan petani, lapangan kerja, dan pengurangan beban penduduk miskin. Di sektor pendidikan, pemerintah berupaya untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif. Afirmasi pada akses pendidikan yang berkualitas dilakukan di antaranya melalui percepatan renovasi sekolah, serta pembangunan Sekolah Rakyat. Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif untuk memberikan pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok masyarakat paling rentan di Indonesia. Setiap sekolah dirancang untuk menampung siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan tujuan mengangkat anak-anak dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga membangun sekolah-sekolah unggul sebagai ekosistem bagi talenta-talenta unggul bangsa untuk dapat mengasah dan mengembangkan bakatnya pada lingkungan belajar yang optimal dalam mendukung potensi peserta didik. Akses dan penyelesaian pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui penyediaan pendidikan berkualitas berbasis asrama, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA, bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, miskin, rentan (Desil 1–2), anak dengan disabilitas, serta anak-anak yang tidak atau belum bersekolah. Program ini menekankan pendidikan formal yang disertai penanaman karakter, kepemimpinan, dan ketangguhan, melalui pengembangan sarana prasarana, kurikulum yang komprehensif, tenaga pendidik yang inklusif, serta pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan siswa miskin dan rentan, guna menjamin lingkungan belajar yang optimal dan terintegrasi, guna menjamin lingkungan belajar yang optimal, memberdayakan dan terintegrasi. Agar Program Sekolah Rakyat dapat diselenggarakan secara efektif dan berkelanjutan, dilakukan kesiapan menyeluruh pada empat aspek utama, yaitu (i) sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai untuk mendukung sistem pendidikan berasrama; (ii) kurikulum yang relevan dan kontekstual; (iii) ketersediaan guru yang kompeten dan berdedikasi; serta (iv) kesiapan peserta didik, guna memastikan proses belajar berlangsung optimal dan inklusif. Mencetak agen perubahan pada keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas untuk memutus rantai kemiskinan. 2025 100 sekolah, 9.600 siswa miskin, rentan, dan disabilitas* 2026 200 sekolah, 19.500 siswa miskin, rentan, dan disabilitas* 2027 314 sekolah, 31.000 siswa miskin, rentan, dan disabilitas* 2028 414 sekolah, 42.000 siswa miskin, rentan, dan disabilitas, 3.000 lulusan sekolah rakyat diterima di perguruan tinggi, bekerja, atau berusaha* 2029 514 sekolah, 53.000 siswa miskin, rentan, dan disabilitas, 3.000 lulusan diterima perguruan tinggi, bekerja atau berusaha* Keterangan: *) Indikasi jumlah yang masih bisa berubah Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025 Fokus kepada daerah yang sudah memiliki kesiapan sarana dan prasarana (Sentra, Balai, Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), Pemerintah Daerah) untuk pengembangan area pendidikan yang menyasar pendidikan untuk kelompok miskin dan rentan yang inklusif. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. • Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui APBN dan APBD. • Pendanaan melalui DAK, KPBU, BUMN Pendidikan, dan mitra pembangunan. Kementerian/Lembaga Pengampu: Kementerian Sosial; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Pekerjaan Umum; serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian/Lembaga Kontributor: Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Keuangan; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Komunikasi dan Digital; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; serta Kantor Staf Presiden. Selanjutnya, digitalisasi pendidikan merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan nasional, sekaligus membekali generasi muda dengan keterampilan digital yang dibutuhkan di era ekonomi berbasis teknologi. Program ini diharapkan juga mampu mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah, meningkatkan literasi digital, dan memperkuat sistem manajemen mutu pendidikan secara nasional. Perkembangan teknologi digital yang kian pesat telah mengubah secara fundamental cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. Di tengah perubahan ini, penguasaan teknologi menjadi kunci utama dalam mendorong transformasi kehidupan serta memperkuat daya saing dan kemajuan bangsa. Untuk merespons perkembangan tersebut, pembangunan sektor pendidikan perlu diperkuat melalui (i) peningkatan kompetensi dan kreativitas guru; (ii) pembelajaran yang inovatif; dan (iii) materi ajar yang adaptif dan kontekstual. Ketiga hal ini perlu didukung oleh penyediaan sarana digital guna mempercepat proses digitalisasi pendidikan. Namun, digitalisasi pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Terdapat setidaknya 6.001 satuan pendidikan yang belum memiliki akses listrik dan internet. Kesenjangan kepemilikan perangkat teknologi antar kelompok ekonomi juga menjadi hambatan, di mana anak- anak dari 20 persen keluarga termiskin kesulitan mengikuti pembelajaran berbasis digital. Data Susenas menunjukkan bahwa pada jenjang SD, (i) hanya 0,59 persen siswa yang menggunakan komputer untuk mengakses internet; (ii) 54,34 persen mengakses internet dari rumah; dan (iii) hanya 21,81 persen yang memanfaatkannya untuk keperluan belajar. Selain kesenjangan akses terhadap fasilitas teknologi informasi, tantangan juga muncul dalam ekosistem digitalisasi pendidikan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya kompetensi guru dalam menggunakan aplikasi pembelajaran digital, keterbatasan sumber daya seperti akses internet dan kuota data, serta belum terbangunnya relasi yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua dalam mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi. • Meningkatkan pemerataan fasilitas teknologi informasi pada satuan pendidikan di Indonesia. • Meningkatkan akses terhadap materi pembelajaran berkualitas untuk membantu meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. • Akselerasi penguatan literasi, numerasi, dan sains dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. • Mengintegrasikan layanan digital pendidikan yang mendukung kolaborasi seluruh partisipan dalam ekosistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. • Mempromosikan kebiasaan penggunaan teknologi yang sehat dan terorganisasi di satuan pendidikan untuk mengurangi penggunaan berlebihan terhadap gawai. Kegiatan Prioritas Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Penerapan Pedagogi Modern (PTCK) Proyek Prioritas Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi RO Platform Digital Pendidikan Proyek Prioritas Penyediaan Sarana dalam Mendukung Digitalisasi Pembelajaran RO • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran • Satuan Pendidikan Nonformal yang Mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025 Target digitalisasi pendidikan ditetapkan berdasarkan kondisi kesiapan satuan pendidikan. Skema sasaran penerima terbagi dalam tiga kategori, yaitu: Jenjang 2025 2026 Tipe I (memiliki listrik dan internet) 38.472 88.450 Tipe II (memiliki listrik, tanpa internet) - 27.569 Tipe III (tanpa listrik dan internet) - 2.593 Total 38.472 118.612 38 Provinsi
1.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 memberikan penugasan pada: • Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran; • Menteri Agama untuk melaksanaan percepatan digitalisasi pembelajaran; • Menteri Komunikasi dan Digital untuk menyediakan Infrastruktur digital dan penyiapan sistem informasi yang mendukung digitalisasi pembelajaran; • Menteri Dalam Negeri untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah, serta menyiapkan dukungan kebijakan, program dan anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah; • Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh K/L dalam pelaksanaan program digitalisasi pembelajaran; • Menteri PPN/Bappenas untuk mengintegrasikan perencanaan program dan anggaran digitalisasi pembelajaran; • Menteri/Kepala Lembaga lainnya yang mendukung pelaksanaan digitalisasi pembelajaran.
2.Pendanaan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama (selaku K/L utama). Instansi Utama • Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Agama Instansi Pendukung • Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Keuangan • Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian PANRB • Kementerian Komunikasi dan Digital • Kantor Staf Presiden • Kantor Komunikasi Presiden • Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) • Badan Informasi Geospasial (BIG) • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) • Pemerintah Daerah • BUMN Pada sektor kesehatan, pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem MBG, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, dan mempercepat pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota, diiringi dengan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan di daerah sulit akses. Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis akan diperkuat untuk mendukung deteksi dini, edukasi, pencegahan penyakit, serta mengurangi potensi beban anggaran akibat biaya pengobatan dan perawatan, serta hilangnya produktivitas masyarakat. Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif. Tujuannya adalah membentuk pemerintahan yang adaptif, melayani secara cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Pemerintahan yang efektif diharapkan mampu mewujudkan kinerja pembangunan yang akuntabel dan berintegritas serta meningkatkan kepercayaan publik. Strategi dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik antara lain dilakukan melalui transformasi digital pemerintah yang difokuskan pada (i) pengembangan arsitektur pemerintah digital; (ii) penguatan keterpaduan layanan publik prioritas dalam portal pelayanan publik terintegrasi sesuai proses bisnis tematik; dan (iii) implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik digital. Selanjutnya, investasi merupakan salah satu pendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Investasi didorong tidak hanya dengan peningkatan nilai realisasi investasi, namun juga peningkatan kualitas investasi baik PMA maupun PMDN. Investasi yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing, dan mendorong produktivitas ekonomi. Transformasi digital menjadi salah satu strategi dalam memperkuat daya saing nasional di tingkat global, membangun kegiatan sosial yang kondusif dengan memanfaatkan data, informasi, pengetahuan, serta perkembangan teknologi digital, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital dan peningkatan produktivitas. Riset dan inovasi juga menjadi salah satu strategi untuk mendukung adopsi teknologi dan inovasi. Pengembangan riset dan inovasi diarahkan melalui pendekatan ekosistem iptek dan inovasi (Iptekin) yang lebih terstruktur, sederhana, dan adaptif terhadap berbagai konteks implementasi serta mudah dimengerti oleh berbagai stakeholder. Untuk mewujudkan ekosistem tersebut, peningkatan kapasitas iptekin akan dilakukan melalui peningkatan peran lembaga intermediasi yang ada di lembaga penelitian dan perguruan tinggi, seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Science Techno Park (STP), pusat diseminasi, Transfer Technology Office (TTO), dan inkubator, sehingga riset dan inovasi dapat lebih terarah dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Selanjutnya, pertahanan semesta diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas melalui komponen cadangan, pemenuhan alutsista, dan penguatan kemampuan teritorial yang bertujuan untuk meningkatkan pertahanan nasional dari gangguan yang berpotensi mengancam kedaulatan nasional. Peningkatan produktivitas nasional juga didukung oleh pendekatan kebijakan fiskal yang adaptif. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth), serta menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas (pro-stability) dan keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability). Melalui kebijakan fiskal tersebut, pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi yang tecermin dari terkendalinya inflasi dan nilai tukar rupiah, serta ketahanan sektor eksternal. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh percepatan hilirisasi yang difokuskan pada beberapa komoditas unggulan, yang meliputi nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut. Selain itu, percepatan hilirisasi utamanya dilakukan melalui konstruksi dan operasionalisasi smelter yang mendukung penambahan kapasitas produksi industri olahan nikel. Dalam rangka mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, pemerintah juga berkomitmen untuk melaksanakan penerapan data tunggal kemiskinan, digitalisasi bantuan, program tiga juta rumah yang menyasar segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk masyarakat miskin dan rentan. Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan, namun laju penurunannya semakin melambat. Ketimpangan dalam akses terhadap perlindungan sosial, layanan dasar, serta kesempatan berusaha dan bekerja, terutama bagi kelompok miskin dan rentan, masih menjadi tantangan utama. Akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar dan infrastruktur, seperti perumahan layak dan sanitasi, masih terbatas. Kesempatan ekonomi belum merata, terutama bagi kelompok miskin dan rentan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Rendahnya akurasi dalam penyaluran program perlindungan sosial juga masih menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran dan tidak efektif. Program Pengentasan Kemiskinan pada periode 2025-2029 dilaksanakan melalui integrasi Program Kartu Kesejahteraan dan Program Kartu Usaha Afirmatif untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Program ini mencakup dua pilar utama yaitu Program Kartu Kesejahteraan untuk pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan tunai, barang, dan subsidi tepat sasaran (seperti PKH, KIS, KIP, Kartu Sembako, subsidi energi, dan transportasi murah). Pilar kedua adalah Program Kartu Usaha Afirmatif yang bertujuan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelatihan ketenagakerjaan, vokasi, kewirausahaan, pendampingan teknis dan manajerial, serta akses terhadap pasar dan permodalan. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu, Presiden menetapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang bertujuan menyatukan data sosial ekonomi dari berbagai K/L menjadi sistem terpadu yang akurat, mutakhir, dan interoperabel. DTSEN diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, efisiensi anggaran, dan kualitas kebijakan. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem mendorong pelaksanaan program yang terintegrasi dan tepat sasaran di seluruh Indonesia. Kedua Inpres ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan. • Mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan melalui bantuan sosial yang terintegrasi, melalui kartu kesejahteraan. • Mendukung perlindungan sosial adaptif agar responsif terhadap guncangan ekonomi, sosial, dan bencana. • Mendorong kemandirian ekonomi dengan akses pada pembiayaan, pelatihan, pendampingan usaha, dan kemitraan, melalui kartu usaha afirmatif. • Meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan melalui sinkronisasi program-program pemberdayaan yang terintegrasi dengan pendampingan intensif dan berkelanjutan. • Menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan melalui pemanfaatan DTSEN sebagai acuan utama. • Mendorong interoperabilitas sistem data antarprogram dan antarlembaga guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. • Meningkatkan inklusi sosial dan akses layanan dasar bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga. • Mendorong graduasi bantuan sosial melalui peningkatan kemandirian ekonomi, terutama dengan kesempatan berusaha dan bekerja yang merata dan afirmatif bagi penduduk miskin dan rentan. • Mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat rentan melalui integrasi layanan digital. Kegiatan Prioritas Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan Proyek Prioritas • Bantuan Keluarga, Pendidikan, dan Kesehatan • Bantuan Energi dan Pangan • Layanan Sosial dan Bantuan Kebencanaan Kegiatan Prioritas Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif Proyek Prioritas • Penguatan Kapasitas Kerja • Penguatan Kewirausahaan Afirmatif Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025 Indikator 2024 (Baseline) 2025 2026 Tingkat Kemiskinan (%) 8,57% 7,0 – 8,0 % 6,5 – 7,5 % Jumlah Keluarga Miskin Penerima Kartu Kesejahteraan yang Tergraduasi dari Kemiskinan n.a 1,5 juta keluarga 1,5 juta keluarga Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial Non-Tunai (%) 60%

(2023)65% 70% Jumlah Penerima Manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang Berusaha atau Bekerja sebagai Buruh/Karyawan 0 1 juta jiwa 1,5 juta jiwa Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025 • Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif akan dilaksanakan secara merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. • Lokasi prioritas pengentasan kemiskinan periode tahun 2025-2029 dilaksanakan pada 10 provinsi (Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Selatan). • Kolaborasi antara KementerianPPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Sosial, BP Taskin, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda. • Pendanaan melalui APBN dan mitra pembangunan. Kartu Kesejahteraan • Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. • Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Sosial (Penyusunan 2026-2029). • Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Perlindungan Sosial (Penyusunan 2025-2026). Kartu Usaha Afirmatif • Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. • Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. • Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian Keuangan • Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan • Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat • Kementerian Sosial • Kementerian Pertanian • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Kehutanan • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah • Kementerian Pemuda dan Olahraga • Kementerian Ekonomi Kreatif • Kementerian Agama • Kementerian Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi • Kementerian Kesehatan Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan peran sebagai pusat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan perekonomian desa antara lain melalui sistem distribusi bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, pengendalian inflasi lokal, peningkatan nilai jual hasil pertanian, pengurangan ketergantungan pada perantara, serta penciptaan lapangan kerja baru di desa. Dalam rangka memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, meningkatkan ketahanan pangan, serta mewujudkan prinsip ekonomi kerakyatan, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini sejalan dengan (i) Prioritas Nasional 2, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan; (ii) Prioritas Nasional 3, yaitu melakukan pengembangan industri agro-maritim yang melibatkan koperasi secara aktif; serta (iii) Prioritas Nasional 6, yaitu melakukan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi nasional. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengembangan koperasi, antara lain terbatasnya kapasitas SDM dan kelembagaan, terbatasnya akses pembiayaan, tingginya tingkat persaingan usaha, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip koperasi. Keberlanjutan usaha koperasi juga menjadi faktor krusial yang harus diperhatikan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Ketergantungan koperasi terhadap program bantuan pemerintah juga perlu diantisipasi agar koperasi dapat tumbuh menjadi entitas ekonomi yang mandiri dan tangguh. • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. • Menekan tingkat kemiskinan ekstrem. • Menciptakan lapangan kerja. • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi. • Modernisasi manajemen sistem perkoperasian. • Menekan harga di tingkat konsumen. • Meningkatkan harga di tingkat petani hingga Nilai Tukar Petani (NTP) atau kesejahteraan petani naik. • Mewujudkan rantai pasok yang efektif. Kegiatan Prioritas Peningkatan Ekonomi Lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Proyek Prioritas • Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih • Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih RO Kunci • Pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* • Fasilitasi Kemitraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* • Fasilitasi Ekosistem Jaringan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* • Pendampingan Produksi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* • Peningkatan Kapasitas Pengembangan Ekonomi Berbasis Hilirisasi Komoditas Produk Unggulan Desa • Grand Design Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* • Peningkatan Kompetensi SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* • Fasilitasi dan Pembinaan Manajemen Koperasi • Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani • Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* *) merupakan usulan RO baru Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025 2025 Berdirinya 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) 2026 1) Terjaganya Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset KMP sebesar 30%; 2) Seluruh Proporsi KMP menjalankan RAT 2027 1) Terjaganya Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset KMP sebesar 30%; 2) Seluruh Proporsi KMP menjalankan RAT 2028 1) Terjaganya Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset KMP sebesar 30%; 2) Seluruh Proporsi KMP menjalankan RAT 2029 1) Terjaganya Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset KMP sebesar 30%; 2) Seluruh Proporsi KMP menjalankan RAT Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025 Seluruh desa/kelurahan di Indonesia, dengan prioritas pengembangan berdasarkan potensi ekonomi dan kesiapan kelembagaan. • Kolaborasi antara K/L pelaksana, Pemerintah Daerah, dan BUMN. • Skema Pendanaan: APBN, APBD, Dana Desa, dan BUMN melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM. • Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. • Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak. • Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

1.Kementerian Koordinator Bidang Pangan
2.Kementerian Koperasi
3.Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
4.Kementerian Keuangan
5.Kementerian Dalam Negeri
6.Kementerian Kelautan dan Perikanan
7.Kementerian Kesehatan
8.Kementerian Pertanian
9.Kementerian Hukum
10.Kementerian PPN/Bappenas
11.Kementerian Sosial
12.Kementerian BUMN
13.Kementerian Komunikasi dan Digital
14.Badan Pangan Nasional
15.Badan Gizi Nasional
16.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
17.Pemerintah Daerah Melalui pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2026 diharapkan akan mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pencapaian tiga sasaran pembangunan nasional tersebut dijabarkan oleh indikator sasaran pembangunan pada Gambar 3.2 sebagai berikut. Gambar 3.2 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025 3.2 Pengarusutamaan Pembangunan Pengarusutamaan pembangunan RKP Tahun 2026 memuat rencana pelaksanaan pengarusutamaan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu (i) Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial; (ii) Pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs); (iii) Transformasi Digital; (iv) Pembangunan Rendah Karbon; dan (v) Pembangunan Berketahanan Iklim. 3.2.1 Arah Kebijakan Pengarusutamaan Pembangunan Pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan visi RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk mencapai tujuan ini, pada tahun 2026 pemerintah menegaskan komitmennya dalam mengarusutamakan berbagai aspek pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pengarusutamaan pembangunan meliputi gender dan inklusi sosial, SDGs, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, serta pembangunan berketahanan iklim. Masing-masing kebijakan diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mencakup perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan pembangunan guna memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang setara, inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, pengarusutamaan pembangunan ini tidak hanya memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai bersifat inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Integrasi Perspektif Gender dan Inklusi Sosial Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan pembangunan yang adil dan setara dengan memberikan akses yang sama bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi strategi fundamental dalam setiap kebijakan/program/kegiatan pembangunan, memastikan bahwa perspektif gender dan inklusi sosial diintegrasikan dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Upaya ini terus diwujudkan melalui penguatan regulasi operasional dan penyediaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), pengembangan instrumen, penguatan sumber daya manusia, serta penguatan lingkungan strategis, mencakup antara lain penyediaan dan pemanfaatan data terpilah, penguatan sinergi dan kolaborasi multisektor, pengembangan skema insentif, dan penguatan transparansi dan akuntabilitas. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dalam rangka mempercepat pencapaian SDGs sebagai komitmen semua negara, Indonesia mengadopsi pendekatan sistematis dengan mengintegrasikan 118 target dan 190 indikator SDGs ke dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan RKP Tahun 2026. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) juga terus didorong untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Aksi Daerah SDGs guna memastikan bahwa sasaran pembangunan berkelanjutan dapat terimplementasi secara lokal. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, filantropi dan organisasi masyarakat sipil diperkuat untuk menciptakan inovasi dalam pendanaan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui skema pendanaan hijau dan mekanisme pembiayaan campuran (blended finance). Kerja sama luar negeri berperan penting dalam percepatan SDGs di Indonesia melalui transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan mobilisasi sumber daya. Indonesia aktif di forum global seperti G20, ASEAN, dan PBB untuk memperkuat komitmen serta berbagi praktik terbaik dalam implementasi SDGs. Akselerasi Transformasi Digital Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong digitalisasi di berbagai sektor kehidupan dan menciptakan perubahan signifikan dalam pola kerja, interaksi sosial, serta tata kelola pemerintahan dan bisnis. Transformasi digital menjadi langkah strategis yang tidak hanya meningkatkan daya saing nasional di tingkat global, tetapi juga membangun ekosistem digital yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian, meningkatkan kualitas layanan publik, serta menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Melalui pemanfaatan teknologi digital yang optimal, berbagai tantangan dapat diatasi, dan membuka peluang baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Selain itu, transformasi digital memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif dengan memanfaatkan data, informasi, pengetahuan, serta teknologi digital. Implementasi transformasi ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi digital yang berkontribusi pada PDB nasional yang didukung oleh SDM digital yang berkualitas, literasi digital yang memadai, regulasi yang adaptif, pendanaan yang berkelanjutan, keamanan siber yang kuat, perlindungan data pribadi, serta riset dan pengembangan berbasis inovasi. Untuk memastikan keberlanjutan transformasi digital, kebijakan dan strategi yang diterapkan harus berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan data yang lebih baik, termasuk melalui inisiatif SDI, serta pengembangan infrastruktur dan teknologi digital. Oleh karena itu, arah kebijakan transformasi digital mencakup beberapa aspek utama, yaitu (i) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (ii) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya yang handal dan berkelanjutan; (iii) meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan, serta inovasi bagi kemajuan transformasi digital; (iv) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan Super Platform Digital Indonesia, serta literasi digital secara luas; (v) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif; (vi) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; serta (vii) membangun dan mengembangkan tata kelola (regulasi, organisasi, SDM, dan pendanaan) di pusat dan daerah yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.Untuk memastikan keberlanjutan transformasi digital, kebijakan dan strategi yang diterapkan harus berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan data yang lebih baik, termasuk melalui inisiatif SDI, serta pengembangan infrastruktur dan teknologi digital. Oleh karena itu, arah kebijakan transformasi digital mencakup beberapa aspek utama, yaitu (i) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (ii) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya yang handal dan berkelanjutan; (iii) meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan, serta inovasi bagi kemajuan transformasi digital; (iv) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan Super Platform Digital Indonesia, serta literasi digital secara luas; (v) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif; (vi) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; serta (vii) membangun dan mengembangkan tata kelola (regulasi, organisasi, SDM, dan pendanaan) di pusat dan daerah yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, pembangunan rendah karbon menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Pada tahun 2026, pemerintah terus menargetkan pengurangan emisi GRK dengan mendorong penggunaan energi baru terbarukan, efisiensi energi, serta rehabilitasi lahan dan ekosistem. Strategi ini diimplementasikan antara lain melalui penerapan pajak karbon, investasi hijau, serta pengembangan industri ramah lingkungan. Di sisi lain, kebijakan pembangunan berketahanan iklim bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim dengan fokus utama pada sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Intervensi kebijakan mendorong penerapan penguatan infrastruktur tahan iklim, penerapan teknologi, serta peningkatan kapasitas dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim. 3.2.2 Langkah-langkah Pelaksanaan Pengarusutamaan Pembangunan Langkah-langkah pelaksanaan pengarusutamaan pembangunan sangat penting untuk menjamin integrasi pengarusutamaan di setiap sektor pembangunan. Berikut langkah-langkah pelaksanaan pengarusutamaan pembangunan pada RKP Tahun 2026. Tabel 3.1 Langkah-Langkah Utama Pelaksanaan Pengarusutamaan Pembangunan Gender ● Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (RKP/RKPD, Renja K/L/D, RKA), serta dokumen perencanaan/kebijakan strategis/sektoral, yang didahului dengan proses:

a.analisis situasi ketimpangan gender dan identifikasi isu gender strategis di berbagai bidang dari aspek Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) dan aspek ketidakadilan gender (kekerasan, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan stereotipe) dengan menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan data lainnya yang relevan baik kuantitatif maupun kualitatif;
b.analisis faktor penyebab terjadinya ketimpangan gender di ranah keluarga, masyarakat, dan pemerintah; dan
c.menyusun rencana aksi/intervensi untuk mengatasi ketimpangan beserta identifikasi institusi yang relevan untuk melaksanakan rencana aksi/intervensi tersebut ● Dalam penyusunan Renja, K/L menyusun Gender Action Budget (GAB)/Kerangka Acuan Kegiatan Responsif Gender di level Rincian Output/Subkegiatan yang memuat poin a-c dan melakukan penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ● Melakukan pengawasan atas pelaksanaan PUG di K/L/D oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ● Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PUG di tingkat pusat dan daerah dengan mengoptimalkan sistem informasi yang ada untuk mengukur efektivitas pelaksanaan dan dampaknya ● Meningkatkan komitmen dan kapasitas pelembagaan PUG di K/L dan pemerintah daerah, melalui advokasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan lainnya untuk memastikan strategi PUG dilaksanakan dengan efektif ● Mendorong partisipasi bermakna perempuan dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasinya ● Meningkatkan sinergi antara K/L, pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga masyarakat dalam implementasi kebijakan PUG ● Mendorong pendanaan inovatif, termasuk mengembangkan skema insentif fiskal dan insentif nonfiskal untuk mendukung kesetaraan gender Inklusi Sosial ● Mengurangi kesenjangan dan social exclusion yang dialami kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dan lanjut usia, dalam berbagai sektor pembagunan melalui pengarusutamaan inklusivitas disabilitas dan lanjut usia dan penekanan pada perspektif yang akomodatif dan universal dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah ● Mendorong internalisasi isu penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam perencanaan dan penganggaran K/L dan pemerintah daerah ● Mendorong partisipasi bermakna penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, penggiat isu kelanjutusiaan, mitra pembangunan, dan sektor swasta ● Menyusun mekanisme pengukuran capaian pembangunan inklusif yang komprehensif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan ● Memastikan ketersediaan data terpilah dan spesifik kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk mendukung analisa inklusivitas, kesenjangan kondisi sosio-ekonomi kelompok rentan, dan perumusan kebijakan berbasis bukti ● Meningkatkan kapasitas dan pemahaman K/L dan pemerintah daerah dalam memberikan akomodasi dan lingkungan yang inklusif, melalui pelatihan, advokasi, bimbingan teknis, supervisi, dan lainnya ● Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berbasis data untuk mengetahui capaian indikator inklusi sosial serta memastikan efektivitas dan dampaknya, baik di tingkat pusat dan daerah ● Mendorong skema pendanaan inovatif, termasuk mengembangkan sumber pembiayaan dan insentif fiskal/nonfiskal untuk mendukung pelaksanaan kebijakan inklusi sosial Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ● Integrasi 118 target dan 190 indikator SDGs ke dalam RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2026, serta dokumen perencanaan sektoral dan daerah (Renja dan RKPD Tahun 2026) ● Meningkatkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, filantropi, dan organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan SDGs ● Mendorong perencanaan dan anggaran yang mendukung pencapaian SDGs di berbagai sektor dan daerah ● Mendorong pendanaan inovatif, termasuk hibah, crowdfunding, blended finance, filantropi, dan investasi hijau ● Mengembangkan skema rekognisi bagi daerah, sektor, dan aktor nonpemerintah yang berkontribusi dalam pencapaian SDGs ● Monitoring dan evaluasi berbasis data melalui dashboard SDGs untuk memantau perkembangan implementasi Transformasi Digital ● Integrasi program prioritas transformasi digital dalam RKP Tahun 2026, Renja Tahun 2026, dan RKPD Tahun 2026 guna memastikan adopsi teknologi digital yang merata ● Meningkatkan sinergi antara komponen pentahelix yaitu pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, universitas (akademisi), komunitas dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur digital, ekosistem digital dan mewujudkan pemerintahan digital ● Mendorong perencanaan dan penganggaran terkait transformasi digital dalam sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, industri, dan pelayanan publik serta sektor strategis lainnya ● Mendorong pendanaan inovatif, termasuk insentif untuk wirausaha digital dan investasi di sektor teknologi termasuk greentech ● Mengembangkan skema insentif untuk penelitian dan pengembangan inovasi, serta adopsi teknologi digital dalam layanan publik dan industri, serta sektor strategis lainnya ● Monitoring dan evaluasi berbasis data diarahkan untuk optimalisasi pemanfaatan dan analisis big data termasuk dalam rangka adopsi teknologi kecerdasan artifisial, sebagai umpan balik dalam proses perencanaan dan penganggaran Pembangunan Rendah Karbon ● Integrasi kebijakan pembangunan rendah karbon dalam perencanaan K/L dan pemerintah daerah ● Mendorong perencanaan dan anggaran untuk transisi energi, efisiensi energi, upaya dekarbonisasi industri, pengelolaan pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan ● Meningkatkan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam implementasi kebijakan rendah karbon ● Mendorong pendanaan inovatif, investasi hijau serta implementasi skema ekonomi karbon pada seluruh sektor mitigasi dan pajak karbon ● Mengembangkan skema insentif untuk perusahaan dan daerah yang mengadopsi teknologi rendah karbon dan ekonomi sirkular ● Mendorong pemantauan dan evaluasi efektivitas perencanaan, penganggaran, dan implementasi aksi pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan dashboard berbasis online terintegrasi Pembangunan Berketahanan Iklim ● Integrasi kebijakan pembangunan berketahanan iklim dalam RKP Tahun 2026, dan Renja Tahun 2026, mencakup sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan ● Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aktor pembangunan nonpemerintah, dan sektor swasta pada aksi ketahanan iklim ● Mendorong perencanaan dan anggaran untuk peningkatan ketahanan iklim laut dan pesisir, pengelolaan sumber daya air, pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim, dan pengendalian penyakit sensitif iklim ● Mendorong pendanaan inovatif, termasuk mobilisasi sumber daya internasional dan domestik untuk aksi ketahanan iklim ● Monitoring dan evaluasi berbasis data, dengan pemanfaatan dashboard ketahanan iklim untuk memantau dampak perubahan iklim dan efektivitas intervensi 3.2.3 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Pembangunan Keberhasilan proses pengarusutamaan pembangunan pada tahun 2026 diwujudkan melalui pemenuhan sasaran pada pengarusutamaan pembangunan pada tabel 3.2 sebagai berikut. Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Pembangunan Sasaran Indikator Baseline 2024 Target 2026 Gender Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup, dan Peran Perempuan di Berbagai Bidang, serta Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan Proporsi Perempuan Kawin/Pernah Kawin 15–49 Tahun yang Melahirkan Tidak di Fasilitas Kesehatan (%) 9,401) 9,30 Proporsi Anggota Legislatif (%) Laki-Laki: 77,54; Perempuan: 22,462) Laki-Laki: 77,44; Perempuan: 22,56 Persentase Penduduk dengan Pendidikan Minimal SMA (%) Laki-Laki: 43,78; Perempuan: 37,641) Laki-Laki: 43,73; Perempuan: 39,35 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 56,423) 56,40 – 59,31 Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (%) 6,604) 5,90 Pengeluaran per Kapita Laki-laki dan Laki-laki: 16.736; Laki-Laki: 17.138; Sasaran Indikator Baseline 2024 Target 2026 Perempuan (ribu rupiah) Perempuan: 9.579 (2023)1) Perempuan: 10.086 Jumlah K/L/D yang Memperoleh PPE (lembaga) KL: 4; Provinsi: 3; Kab/Kota: 55) KL: 7; Provinsi: 6; Kab/Kota: 11 Inklusi Sosial Terwujudnya Inklusivitas Lansia dan Penyandang Disabilitas dalam Kehidupan Bermasyarakat Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%) 92,94 (2023) 94,50 Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%) 68,42 (2023) 69,50 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Menguatnya Pelaksanaan SDGs melalui Integrasi Perencanaan, Pelaporan, serta Rekognisi Jumlah Indikator SDGs Terintegrasi dalam RPJMN dan RKP 1906) 190 Jumlah Pemerintah Provinsi yang Menyusun RAD SDGs 36) 32 Jumlah Pemerintah Provinsi yang Melaporkan Pelaksanaan SDGs 56) 15 Jumlah Aktor Non Pemerintah (NSA) yang diberikan Rekognisi atas Partisipasi dalam SDGs 356) 50 Jumlah SDGs Center yang Terbentuk 626) 66 Transformasi Digital Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Digital dalam Mendukung Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB (%) 8 9-10 Meningkatnya Pembangunan TIK di Tingkat Nasional Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional 5,90 (2023) 6,15 Sasaran Indikator Baseline 2024 Target 2026 Terwujudnya Pemerintahan berbasis Digitalisasi yang Transparan, Inklusif dan Efisien Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3,12 1,70 Pembangunan Rendah Karbon Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Persentase Penurunan Emisi GRK (kumulatif) (%) 17,47 (2023)7) 19,07 Persentase Penurunan Emisi GRK (tahunan) (%) 28,53 (2023)7) 27,35 Pembangunan Berketahanan Iklim Menurunnya Potensi Kerugian Ekonomi akibat Perubahan Iklim pada Empat Sektor Pertanian Prioritas (Kelautan dan Pesisir, Air, Pertanian, dan Kesehatan) Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat Perubahan Iklim terhadap PDB (%) 0,189 (2023)8) 0,275 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Sumber: 1) Badan Pusat Statistik; 2) Komisi Pemilihan Umum; 3) Sakernas Agustus; 4) Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN); 5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6) Sekretariat Nasional SDGs; 7) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 8) RPJMN Tahun 2025-2029. Pancasila dan wawasan kebangsaan harus menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan agar berjalan secara terencana, terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan dengan tujuan agar kebijakan yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan produktif. Demokrasi sebagai sistem politik Indonesia perlu terus dirawat dan ditingkatkan kualitasnya dari prosedural menuju arah substansial dengan menjamin kebebasan dan kesetaraan untuk mendorong keterbukaan akses bagi seluruh elemen masyarakat dalam memperoleh sumber daya di berbagai sektor. Demokrasi yang berkualitas menjadi pilar utama dalam menciptakan institusi dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan kelompok rentan. Hal ini diupayakan melalui penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif dan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Penataan dan penguatan sistem komunikasi publik dan media diperlukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi, tingkat kepercayaan publik, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Komunikasi yang transparan dan akuntabel dapat mencegah misinformasi (hoax), dan mendukung kebijakan publik menjadi lebih efektif serta diterima oleh masyarakat luas. Lebih lanjut, sistem komunikasi publik dan media juga perlu didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika yang bertalenta digital dan menyasar pada seluruh komponen masyarakat. Dalam kehidupan berdemokrasi, media massa memiliki peranan penting sebagai kanal informasi, media literasi, pengawas kebijakan, serta bentuk transparansi pemerintah bagi masyarakat luas. Transformasi digital pada dunia pers dan media merupakan inovasi penting dalam menjamin kebebasan pers yang berintegritas dan berkelanjutan, serta sebagai upaya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pada kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dalam rangka mewujudkan kebebasan pers dan media massa yang berintegritas, serta Bertanggungjawab, Edukatif, Objektif dan Sehat Industri (BEJO’S), yang selanjutnya berdampak pada independensi dan keberlanjutan dunia pers dan media di masa depan. Fondasi pembangunan harus sejalan dengan pengarusutamaan HAM, agar setiap individu memiliki akses setara terhadap sumber daya ekonomi dan perlindungan hukum, terutama bagi kelompok rentan. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan inklusif, perlindungan HAM, serta penghapusan diskriminasi. Dengan integrasi nilai Pancasila, penguatan demokrasi, dan HAM, RKP Tahun 2026 memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terselenggara secara inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif, dengan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. 4.1.1 Sasaran Utama dalam Prioritas Nasional 1 Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2026 yang tercantum pada Tabel 4.1 sebagai berikut: Tabel 4. 1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM 1 Indeks Demokrasi Indonesia1) 79,51

(2023)81,69 - 85,23 82,12 – 85,66 2 Indeks HAM2) 2,70 (2023) 2,75 2,80 Sumber: 1) Badan Pusat Statistik; dan 2) Kementerian Hak Asasi Manusia, 2025 (diolah) 4.1.2 Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM, serangkaian arah kebijakan dilaksanakan, melalui (i) penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional; (ii) penguatan komunikasi publik dan media; (iii) penguatan lembaga demokrasi; serta (iv) pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM. 4.1.3 Intervensi Kebijakan Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 1, dilakukan melalui beberapa intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawsan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Kohesivitas Sosial dan Keharmonisan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Berwawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Pancasila 1 Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 1 Ketuhanan yang Maha Esa1) 78,32
(2023)80,00 81,00 2 Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab1) 81,46
(2023)83,00 84,00 3 Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 3 Persatuan Indonesia1) 81,18
(2023)83,00 84,00 4 Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan1) 79,35
(2023)81,00 82,00 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 5 Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia1) 68,33
(2023)70,00 71,00 6 Persentase Konten Komunikasi Publik yang Dapat Memperkuat Kohesivitas Sosial berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila2) (%) - 70,00 80.00 Sumber: 1) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; 2) Kementerian Komunikasi dan Digital Pelaksanaan Gerakan Nasional KITA BERSAUDARA sebagai upaya mendukung meningkatnya kohesivitas sosial dan keharmonisan kehidupan masyarakat multikultural yang berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dengan (i) pengembangan wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara dan masyarakat; (ii) penguatan kohesivitas sosial melalui pengembangan ekosistem teknologi informasi berlandaskan nilai- nilai Pancasila; dan (iii) peningkatan semangat persatuan, kesatuan, dan kebangsaan pada generasi muda. Penguatan Komunikasi Publik dan Media No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Kebebasan Pers dan Media Massa yang Berintegritas, Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri 1 Kualitas Siaran Televisi yang Memenuhi Standar Berlaku1) 3,15 3,18 3,20 2 Persentase Penurunan Kejadian Intervensi dan Kekerasan Pers2) (%) 65,80 66,00 66,50 3 Persentase Independensi Pers dari Kelompok Kepentingan yang Kuat2) (%) 65,59 66,00 66,50 4 Persentase Jumlah Perusahaan Pers dan Media Massa yang Memiliki Tata Kelola Baik2) (%) 63,74 64,00 64,50 5 Persentase Peningkatan Kepatuhan terhadap Etika Pers2) (%) 70,12 70,50 71,00 6 Persentase Peningkatan Akses Pers dan Media bagi Kelompok Rentan2) (%) 69,08 69,50 70,00 7 Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jurnalistik dan Pers2) (orang) 2.015 690 1.887 Sumber: 1) Komisi Penyiaran Indonesia; 2) Dewan Pers Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) sebagai upaya mendukung terwujudnya kebebasan pers dan media massa yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri, dapat dilaksanakan melalui (i) peningkatan kapasitas lembaga pers terutama perusahaan pers yang mengikuti pendampingan pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers; (ii) peningkatan kompetensi dan etika insan pers terutama fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan dan pelatihan jurnalistik; serta (iii) penyehatan media arus utama terutama lembaga penyiaran TV dan radio yang diawasi dan pelatihan SDM bidang penyiaran. Penguatan Lembaga Demokrasi No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Semakin Meningkat sebagai Pilar Demokrasi 1 Kinerja Lembaga Legislatif dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi (%) 53,92
(2023)55,59- 58,84 55,99- 59,23 Sumber: Badan Pusat Statistik Penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja lembaga legislatif hingga level daerah dalam rangka menjalankan fungsi pembentukan kebijakan dan produk aturan hukum yang kontekstual, representatif, dan optimal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan serangkaian upaya fasilitasi penguatan demokrasi di daerah melalui Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi serta koordinasi Pokja IDI dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Kebijakan dan Kelembagaan yang Berperspektif Hak Asasi Manusia, Humanis, Inklusif, dan Gender. 1 Persentase K/L/D dan Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan HAM (%) 0 50,05 50,251) 2 Jumlah Kebijakan Diskriminatif yang Ditindaklanjuti 10 10 10 Terwujudnya Perlindungan HAM dan Penghapusan Praktik Diskriminasi Terutama dan Tidak Terbatas pada Kelompok Rentan 1 Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM (%) 37,60
(2023)39,60 40,60 2 Persentase Capaian Aksi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) (%) 83,50 75,00 60,002) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: 1) Angka target 2026 masih dalam tahap konsolidasi dengan Kementerian HAM; 2) Penyesuaian RANHAM Gen VI

1.Internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif dan berperspektif gender sebagai upaya mendukung terwujudnya kebijakan dan kelembagaan yang berperspektif HAM, humanis, inklusif, dan gender dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan dan peraturan perundang- undangan yang berperspektif HAM, humanis, inklusif, dan gender, serta pendidikan HAM bagi aktor negara dan non-negara.
2.Perlindungan HAM dan penghapusan praktik diskriminasi untuk mendukung terwujudnya perlindungan HAM dan penghapusan praktik diskriminasi terutama dan tidak terbatas pada kelompok rentan dilaksanakan melalui pelaksanaan perlindungan HAM terutama pelaksanaan kepatuhan HAM instansi pemerintah dan penghapusan praktik diskriminasi serta penguatan mekanisme penanganan pengaduan HAM pada K/L/D terutama penguatan tata kelola penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM. 4.1.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Untuk mendukung capaian pada Prioritas Nasional 1 diperlukan kerangka regulasi sebagai berikut:
1.Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi penting untuk menjawab perkembangan zaman, dinamika sosial, politik, kemajuan teknologi, dan perubahan tatanan global. Undang-undang eksisting belum mengatur terkait isu-isu baru, seperti tanggung jawab korporasi terhadap HAM dalam konteks business and human rights, serta perlindungan bagi para pembela HAM yang masih rentan sehingga urgen untuk segera diatur.
2.Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Penyusunan RUU Keterbukaan Informasi Publik didorong oleh berbagai permasalahan, seperti isu kelembagaan, klasifikasi informasi, hak dan kewajiban pemohon informasi, proses pengelolaan informasi publik, penyelesaian sengketa, sanksi hukum, serta lemahnya kekuatan putusan dan eksekusi putusan Komisi Informasi. Selain itu, ambiguitas fungsi Komisi Informasi Pusat antara peran kuasi yudikatif (penyelesaian sengketa informasi publik) dan kuasi eksekutif, mengakibatkan banyaknya hambatan dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
3.Rancangan Peraturan Presiden tentang Uji Tuntas Hak Asasi Manusia Bagi Pelaku Usaha Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Uji Tuntas Hak Asasi Manusia diperlukan seiring dengan meningkatnya tuntutan atas tanggung jawab bisnis terhadap HAM, serta pentingnya memastikan aktivitas usaha berjalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Peraturan ini menjadi kerangka hukum pelaksanaan uji tuntas HAM, sekaligus menggantikan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang akan berakhir pada tahun 2025, serta memperkuat kepastian hukum dalam mencegah dan menangani dampak negatif terhadap HAM. Highlight Intervensi Pencapaian Prioritas Nasional 1 didukung oleh highlight intervensi sebagai berikut:
1.Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) Perkembangan digitalisasi, menjadikan media massa konvensional seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi menghadapi persaingan ketat dengan platform digital global seperti Google, Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok. Platform digital tersebut tidak hanya mengubah pola konsumsi informasi masyarakat, melainkan juga menguasai mayoritas pangsa pasar iklan yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan media konvensional. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan untuk mendukung upaya keberlanjutan media serta memperkuat independensi dan kebebasan pers. Upaya tersebut dapat dilaksanakan melalui (i) penyusunan regulasi bidang media dan pers yang menjamin kesejahteraan dan kebebasan jurnalis; (ii) kolaborasi aktif antara pemerintah Pusat dan Daerah dengan perusahaan media; serta (iii) kerja sama antara pemerintah Pusat dan Daerah, organisasi/asosiasi pers, dan perusahaan pers untuk melaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM bidang jurnalistik dan penyiaran.
2.Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Berperspektif Gender Permasalahan mendasar dari masih belum optimalnya pemenuhan HAM dan banyaknya pelanggaran HAM yaitu baik aktor negara maupun non- negara yang belum sepenuhnya mengakui serta bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, setelah melewati tahun yang berfokus pada penyusunan kebijakan dasar di tahun 2025, maka pada tahun 2026 dilakukan upaya mempersiapkan aktor-aktor pelaksana kebijakan tersebut melalui evaluasi kinerja terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM serta pendidikan HAM terutama pada aspek strategis yang perlu dioptimalkan. 4.2 Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Negara yang tangguh ditandai dengan adanya sistem pertahanan dan keamanan yang mampu menjaga stabilitas serta menjamin perdamaian di dalam wilayahnya. Kemandirian bangsa menunjukkan kemampuan suatu negara untuk berdiri sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Arah pembangunan nasional pada prioritas nasional ini menitikberatkan pada penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta mendorong kemandirian bangsa di sejumlah sektor strategis terutama melalui peningkatan produktivitas guna mencapai swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru yang inklusif. Penguatan pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan postur pertahanan, pembangunan dan pengembangan industri pertahanan berbasis teknologi, serta optimalisasi komponen cadangan dan komponen pendukung untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan nasional. Sementara kemandirian di sektor strategis difokuskan pada kebijakan pangan, energi, dan air dengan mengadopsi pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) secara berkelanjutan. Kemandirian juga dibangun berbasis Ekonomi Pancasila dengan prinsip pertama untuk memperkuat ekonomi yang religius dan sekaligus berdaulat dan berdaya saing di tingkat global. Prinsip ini dilaksanakan dengan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Kemandirian perekonomian juga dilaksanakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan memperkuat komitmen untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pelaksanaannya diwujudkan melalui pengembangan ekonomi digital, hijau dan biru. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan, seperti pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), penguatan transisi energi berkeadilan, penguatan ekonomi dan industri digital, serta perluasan kontribusi ekonomi hijau dan biru. Regulasi dan kelembagaan juga diperkuat untuk memastikan koordinasi dan integrasi di setiap sektor berjalan efektif, untuk mencapai kemandirian dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. 4.2.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2 Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2026 pada Tabel 4.2 sebagai berikut. Tabel 4. 2 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan 1 Asia Power Index (Military Capability) 15,7 16,0 17,0 2 Asia Power Index (Diplomatic Influence) 65,6 65,7 65,8 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 3 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) 62,80 (2020) 67,50 68,00 4 Global Cybersecurity Index 100 100 95 5 Indeks Keamanan Laut Nasional 59 60 61 Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) 6 Indeks Ketahanan Pangan 71,2 a) 73,2 75,4 7 Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) 0,67 3,16 3,33 8 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) 8,27 7,21 6,55 Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) 9 Indeks Ketahanan Energi 6,64 6,77 6,82 10 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)b) 14,68 20,00 20,00 Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) 11 Indeks Ketahanan Air Nasional 3,48 (2022) 3,50 3,50 12 Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)b) 59,59 59,31 60,16 13 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) 24,00 (2020) 39,20 42,24 14 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)b) 10,25 12,50 17,00 Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan 15 Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat) 3 (2023) 3 2 16 Indonesia Blue Economy Index (IBEI) 34,25 (2023) 38,76 41,26 17 Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat) 43 43 41 Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau 18 Indeks Ekonomi Hijau 60,37 (2023) 68,34 71,01 19 Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS) 52,64 (2023) 58,00 60,00 20 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)b) 15 (13 terdaur ulang) (2022) 24 (16 terdaur ulang) 28 (17 terdaur ulang) 21 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)b) 17,47 (2023) 18,37 19,07 22 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)b) 28,53 (2023) 26,67 27,35 23 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,35 (2020) 0,44 0,47 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 24 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 73,53 (2024) 76,49 76,67 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: a) sementara; b) indikator tingkat Program Prioritas/Kegiatan Prioritas 4.2.2 Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut. Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan Menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui (i) pembangunan postur pertahanan; (ii) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; (iii) penguatan komponen cadangan dan komponen pendukung; (iv) penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri; (v) peningkatan keamanan siber, sandi, dan sinyal; (vi) peningkatan keamanan laut dan hidro-oseanografi; (vii) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat; (viii) peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian; serta (ix) penguatan diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi. Meningkatkan Kemandirian Bangsa menuju Swasembada Pangan dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan FEW Nexus Kemandirian bangsa menuju swasembada pangan, energi dan air yang berkualitas dan berkelanjutan akan dilaksanakan melalui: Pangan (i) pengembangan KSPP/lumbung pangan; (ii) penguatan cadangan pangan; (iii) pengembangan pangan hewani; (iv) pengembangan pangan akuatik (blue food); (v) pengembangan pangan lokal dan nabati; (vi) fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (vii) pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia (SDM), riset, inovasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dan perikanan yang adaptif dan inklusif; serta (viii) penguatan produksi komoditas pertanian bernilai tambah tinggi. Energi (i) peningkatan penyediaan energi; (ii) perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi; serta (iii) penguatan transisi energi berkeadilan dari energi fosil ke pemanfaatan energi bersih. Air (i) penyediaan pasokan air berkelanjutan; (ii) konservasi sumber daya air; (iii) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir; (iv) penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS (Citywide Inclusive Sanitation); serta (v) pengembangan terpadu pesisir utara Jawa. Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan Ekonomi Syariah Meningkatkan kontribusi ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif melalui (i) penguatan industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) halal; (ii) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi internasional; (iii) penguatan ekosistem halal; (iv) penguatan keuangan syariah; dan (v) penguatan dana sosial syariah. Ekonomi Digital Meningkatkan kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui penguatan faktor pendukung ekonomi digital serta penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya. Ekonomi Biru Meningkatkan kontribusi ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang dilaksanakan melalui (i) penguatan tata kelola ekonomi biru; (ii) peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir; (iii) peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan; (iv) pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut; (v) penguatan industri transportasi laut; (vi) pengembangan pariwisata berbasis bahari dan danau; serta (vii) pengembangan iptek, inovasi, dan SDM ekonomi biru. Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau Memperluas pelaksanaan transformasi ekonomi hijau yang dilaksanakan melalui (i) penguatan ekosistem ekonomi sirkular; (ii) penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (iii) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (iv) reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; (v) pembangunan rendah karbon; (vi) peningkatan pekerjaan hijau/green jobs; dan (vii) penguatan pengelolaan hutan lestari. 4.2.3 Intervensi Kebijakan Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut. Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional Sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema Spend to Invest 1 Persentase Perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) yang Terlaksana dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Luar Negeri (%) 50 60 70 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest sebagai upaya untuk mewujudkan transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest yang akan dilaksanakan antara lain melalui pengembangan alpalhankam spend to invest matra darat, matra laut, dan matra udara. Meningkatkan Kemandirian Bangsa Menuju Swasembada Pangan dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas Secara Berkelanjutan dengan Pendekatan FEW Nexus Swasembada Pangan No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Produksi dan Luas Panen Padi di KSPP 1 Produksi Beras KSPP Kalimantan Tengah (ton) 23.578 196.984 844.984 2 Luas Panen Padi KSPP Kalimantan Tengah (Ha) a) - 146.806 590.872 3 Produksi Beras KSPP Sumatera Selatan (ton) a) - 65.724 443.783 4 Luas Panen Padi KSPP Sumatera Selatan (Ha) a) - 28.568 309.179 5 Produksi Beras KSPP Papua Selatan (ton) a) - 109.308 964.000 6 Luas Panen Padi KSPP Papua Selatan (Ha) a) - 75.621 665.000 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: a) indikator baru yang mulai dihitung pada tahun 2025
1.Pengembangan kawasan dan peningkatan produksi dan luas panen sentra produksi pangan KSPP/lumbung pangan Kalimantan Tengah yang dilaksanakan melalui (i) optimalisasi geospasial seperti melalui pengembangan infrastruktur pertanian seperti jalan dan jembatan, rehabilitasi dan OP jaringan irigasi rawa serta pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan; (ii) penguatan on farm melalui dukungan pupuk, benih spesifik lokasi, serta peningkatan input pembenah tanah; dan (iii) penguatan off farm terutama peningkatan akses internet dan kapasitas petani.
2.Pengembangan KSPP/lumbung pangan Sumatera Selatan sebagai upaya mendukung meningkatnya produksi dan luas panen padi, yang dilaksanakan melalui (i) optimalisasi geospasial melalui pengembangan jaringan irigasi Lematang dan Komering, pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025, serta preservasi ruas jalan; (ii) penguatan on farm melalui dukungan input pertanian pasca optimasi lahan; dan (iii) penguatan off farm melalui pengembangan kawasan transmigrasi.
3.Pengembangan KSPP/lumbung pangan Papua Selatan sebagai upaya mendukung meningkatnya produksi dan luas panen padi, yang dilaksanakan melalui (i) optimalisasi geospasial seperti melalui rehabilitasi dan OP jaringan irigasi rawa serta pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025; (ii) penguatan on farm melalui dukungan input dan alat mesin pertanian; dan (iii) penguatan off farm melalui pengembangan kawasan transmigrasi dan pelatihan kepada petani. No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terjaganya Cadangan Pangan Nasional 1 Cadangan Beras Pemerintah (juta ton) 1,79 (2024) 3,00-3,50 3,00-3,50 Meningkatnya Penyediaan Ikan untuk Konsumsi Masyarakat 1 Volume Produksi Ikan Budi Daya (juta ton) 6,37 6,75 7,15 2 Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton) 7,39 6,19 6,47 Meningkatnya Produksi Bahan Pangan Hewani serta Meningkatnya Keamanan Pakan dan Mutu Pakan 1 Produksi Daging (juta ton) 4,90 (2023) 4,96 5,10 2 Produksi Telur (juta ton) 6,89 (2023) 7,43 7,75 3 Produksi Susu (ribu ton) 837,22

(2023)855,57 866,43 Meningkatnya Produksi Pangan Lokal dan Nabati 1 Produksi Padi (juta ton) 53,14 54,45 54,85 2 Produksi Jagung (juta ton) 19,19 21,48 22,51 3 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Buah-buahan, Umbi- umbian, Jagung, Sagu, Tebu, Singkong, dan Padi) (ton) 388.710
(2023)450.000 500.000 Meningkatnya Konsumsi Bahan Pangan Terfortifikasi/Biofortifikasi 1 Jumlah Komoditas yang Wajib Terfortifikasi 3 3 4 2 Persentase Beras Fortifikasi dalam Program Bantuan Pangan (%)a) - 20 40 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: a) indikator baru yang mulai dihitung pada tahun 2025

1.Penguatan cadangan pangan dilaksanakan melalui pengembangan kebijakan dan aktivitas pengelolaan cadangan pangan yang mencakup peningkatan sarana prasarana, serta penyaluran cadangan pangan.
2.Pengembangan pangan akuatik (blue food) untuk mendukung penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat dilaksanakan melalui (i) pengembangan input produksi perikanan budi daya; (ii) pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya; (iii) pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budi daya dan revitalisasi tambak rakyat; (iv) penguatan tata kelola mendukung transformasi perikanan budidaya; (v) pengembangan sarana prasarana produksi perikanan tangkap serta kampung/sentra nelayan; (vi) peningkatan kapasitas kelembagaan usaha kelautan dan perikanan; (vii) peningkatan kapasitas pendampingan/penyuluhan masyarakat kelautan dan perikanan; (viii) peningkatan perlindungan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan; serta (ix) peningkatan sarana dan prasarana pengolahan, sistem rantai dingin, dan logistik perikanan.
3.Pengembangan pangan hewani untuk mendukung peningkatan produksi bahan pangan hewani serta keamanan pakan dan mutu pakan, yang dilaksanakan melalui (i) peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan terutama bantuan ternak unggul; (ii) perluasan penerapan praktik peternakan modern terutama layanan optimalisasi reproduksi; (iii) penguatan pascapanen dan hilirisasi produk hasil ternak terutama sertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian; serta (iv) pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak dengan pendekatan satu kesehatan.
4.Pengembangan pangan lokal dan nabati untuk mendukung peningkatan produksi pangan lokal dan nabati, yang dilaksanakan melalui (i) peningkatan ketersediaan dan kualitas input dan pendukung pengembangan pangan lokal dan nabati terutama jaringan irigasi di sentra produksi lumbung pangan; (ii) penguatan on farm pengembangan pangan lokal dan nabati terutama alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan; (iii) penguatan off farm pengembangan pangan lokal dan nabati terutama sarana pascapanen tanaman pangan; serta (iv) peningkatan ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat terutama peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
5.Fortifikasi dan biofortifikasi pangan untuk mendukung peningkatan ketersediaan bahan pangan bergizi cukup untuk konsumsi, yang dilaksanakan melalui fasilitasi produksi dan distribusi pangan terfortifikasi terutama layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pengembangan kawasan padi biofortifikasi. No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Ditumbuhkan dan Dikembangkannya Kelembagaan Ekonomi Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam serta Meningkatnya Persentase Petani Muda 1 Persentase Petani Muda terhadap Jumlah Petani (%) 21,93

(2023)22,03 22,13 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi SDM, riset, inovasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dan perikanan yang adaptif dan inklusif yang dilaksanakan antara lain melalui (i) peningkatan riset dan inovasi yang adaptif dan inklusif terutama purwarupa hasil riset dan inovasi; (ii) pengembangan kapasitas SDM terutama pendidikan tinggi vokasi pertanian sarjana terapan (D-IV); (iii) penguatan kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan yang melibatkan para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam secara langsung; (iv) pengembangan satu data pangan terutama data lahan pertanian; serta (v) penerapan bantuan langsung petani terutama penerima pupuk bersubsidi yang divalidasi dan diverifikasi. No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Nilai Tambah Bahan Baku Industri Prioritas 1 Produksi Kopi (ton) 758.275
(2023)780.957 786.119 2 Produksi Tebu (ton) 31.045.342
(2023)36.813.539 39.555.979 3 Produksi Kakao (ton) 632.117
(2023)632.787 633.290 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Penguatan produksi komoditas pertanian bernilai tambah tinggi dapat dilaksanakan melalui penguatan on farm melalui penerapan good agricultural practices dan pelindungan tanaman serta penguatan off farm melalui perbaikan pascapanen dan pengolahan serta sertifikasi produk. Swasembada Energi No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Pasokan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Batubara untuk Memenuhi Kebutuhan Energi 1 Jumlah Lifting Minyak Bumi (ribu Barrel Oil Per Day/BOPD) 605,50 605,00 593,00- 621,00 2 Jumlah Lifting Gas Bumi (ribu Barrel Oil Equivalent Per Day/BOEPD) 964 1.005 1.087- 1.151 3 Realisasi Kebutuhan Batubara dalam Negeri (%) 100 100 100 Meningkatnya Akses terhadap Gas Bumi, BBM serta Meningkatnya Akses terhadap Listrik dan Keterjangkauan Energi 1 Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota yang Dibangun melalui Skema APBN, KPBU, dan BUMN (SR) 940.653 1.040.653 1.340.653 2 Jumlah Volume Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi (juta kiloliter)a) - 35,16 35,97 3 Jumlah Pelanggan Listrik (ribu pelanggan) 92.494 95.256 98.735 Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan serta Meningkatnya Efisiensi Energi 1 Jumlah Konsumsi Biofuel (juta kiloliter) 13,15 13,50 14,36 2 Produksi Listrik Energi Terbarukan (GWh) 44.706,80 50.739,00 54.388,00 3 Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/miliar) 1,04 0,97 1,44 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: a) indikator baru yang mulai dihitung pada tahun 2025

1.Peningkatan penyediaan energi untuk mendukung meningkatnya pasokan minyak bumi, gas bumi dan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dapat dilaksanakan melalui peningkatan cadangan dan produktivitas energi terutama wilayah kerja migas yang disiapkan, ditetapkan, dan ditawarkan dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri terutama monitoring pembangunan fasilitas pengembangan dan pemanfaatan batu bara dalam negeri.
2.Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi untuk mendukung peningkatan akses terhadap gas bumi, akses terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM), akses terhadap listrik dan keterjangkauan energi yang dilaksanakan melalui (i) peningkatan penyaluran dan layanan gas bumi terutama infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga; (ii) peningkatan penyaluran dan layanan BBM; (iii) peningkatan penyaluran dan layanan listrik; serta (iv) pengawasan dan penyaluran energi yang disubsidi.
3.Penguatan transisi energi berkeadilan dari energi fosil ke energi bersih dapat dilaksanakan melalui (i) diversifikasi menuju energi bersih, terutama proyek penyiapan purwarupa hasil riset dan inovasi teknologi nuklir untuk energi, dan penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage/CCS) (ii) peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan terutama proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); (iii) pengembangan ekosistem pendukung energi bersih terutama proyek perbaikan kebijakan tarif dan subsidi, regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan diklat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) bagi masyarakat dan industri; (iv) perluasan pemanfaatan biofuel terutama proyek penyediaan pendanaan untuk volume penyaluran selisih harga biodiesel; dan (v) peningkatan efisiensi dan konservasi energi terutama proyek penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan pengendalian efisiensi penyediaan tenaga listrik. Swasembada Air No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Kuantitas Air Secara Berkelanjutan melalui Peningkatan Tutupan Hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) serta Meningkatnya Kualitas Ekosistem Perairan Darat 1 Luasan Lahan Kritis dalam DAS yang Dipulihkan 12,70 12,45 12,40 2 Jumlah Mata Air yang Dipertahankan dan Diselamatkan 175 a) 60 120 b) Meningkatnya Jumlah dan Kapasitas SPAM yang Dikembangkan serta Dikelola Secara Terintegrasi dari Hulu ke Hilir serta Meningkatnya Jumlah Lembaga Pengelola SPAM yang Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Kualitas Air Minum secara Rutin dan Berkala 1 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) 24,00

(2020)39,20 42,24 2 Kapasitas SPAM Terbangun (liter/detik) 281.045 281.795 283.101 3 Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (%) 30,12 31,00 33,00 4 Persentase Non-Revenue Water PDAM 33,51 32,00 30,00 5 Kabupaten/Kota dengan Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat 65 (2023) 100 150 6 Kabupaten/Kota Kualitas Air Minum pada Sarana Air Minum Memenuhi Syarat 65 (2023) 50 100 Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) serta Meningkatnya Keberfungsiaan dan Kualitas Infrastruktur SPALD 1 Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Berfungsi dengan Baik 196 218 250 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 2 Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang Terbangun (SR) 684.782
(2023)730.000 850.000 3 Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik dan Disedot Secara Berkala (%) 9,35 (2023) 10,00 14,00 4 Idle Capacity IPLT (%) 75,27
(2023)70,00 65,00 5 Idle Capacity IPAL (%) 65 (2023) 64 62 6 Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) 19 (2023) 30 40 Meningkatnya Pasokan Air Berkelanjutan dan Produktivitas Penggunaan Air 1 Jumlah Luas Layanan Irigasi yang Dibangun untuk Pertanian Multikomoditas (hektar, kumulatif) 134.118 (2020- 2024) 10.000 30.700 2 Jumlah Luas Layanan Irigasi yang Direhabilitasi dan Ditingkatkan (hektar, kumulatif) 1.078.057 (2020- 2024) 75.864 264.164 3 Kapasitas Prasarana Air Baku yang Dibangun (m3/detik, kumulatif) 2,90 0,37 0,62 Meningkatnya Ketersediaan Data Kualitas, Kualitas Air Permukaan, serta Pengendalian Pencemaran Air di Sektor Industri 1 Ketersediaan Status Mutu DAS dan Danau 188 190 192 2 Jumlah Sungai dan Danau yang Mengalami Peningkatan Status Mutu 1 5 5 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: a) angka merupakan akumulasi dari tahun 2020-2025; b) angka merupakan target akumulasi tahun 2025-2026

1.Konservasi sumber daya air dilaksanakan dengan memastikan keberlanjutan kuantitas air melalui peningkatan tutupan hutan sebagai tampungan air alami di DAS serta perbaikan kualitas ekosistem perairan darat, yang dilaksanakan melalui (i) perlindungan dan pelestarian sumber air terutama rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di DAS yang dipulihkan; (ii) pengawetan air terutama rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis di DAS yang dipulihkan; (iii) peningkatan kapasitas, kelembagaan, data, dan informasi terutama peningkatan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan DAS; (iv) rehabilitasi dan pemulihan ekosistem mangrove terutama rehabilitas hutan mangrove; (v) penyelamatan mata air kritis terutama rehabilitasi imbuhan mata air secara vegetatif; serta (vi) pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas air terutama instalasi pengelolaan air limbah.
2.Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir dilaksanakan melalui (i) perluasan SPAM, peningkatan SPAM, pembangunan SPAM, dan SPAM berbasis masyarakat; (ii) optimalisasi dan rehabilitasi SPAM serta pembinaan dan pengawasan; dan (iii) pengawasan kualitas air minum.
3.Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS yang dapat dilaksanakan melalui (i) pembangunan SPALD terpusat (SPALD-T) Skala Kota di Provinsi DK Jakarta, Kota Palembang, Kota Bogor, dan Kota Semarang, Kota Mataram, dan Kota Pontianak; (ii) pembangunan SPALD setempat (SPALD-S) Skala Kota atau Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); (iii) optimalisasi dan rehabilitasi SPALD; (iv) pemantauan dan inspeksi kualitas SPALD; dan (v) pengembangan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).
4.Pengembangan terpadu pesisir utara Jawa yang dilaksanakan melalui (i) pengendalian daya rusak air termasuk inisiasi pembangunan giant sea wall di pesisir utara Jakarta, lanjutan pembangunan tanggul pantai serta pengendalian banjir perkotaan di pesisir utara Jawa; (ii) penyediaan air baku dan air minum; (iii) pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik; (iv) pemantauan penurunan muka tanah; (v) peningkatan kualitas lingkungan hidup; serta (vi) pengembangan kawasan.
5.Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau yang dilaksanakan melalui (i) pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air sungai dan danau terutama alat pemantauan kualitas air otomatis yang dirawat dan dipelihara; (ii) peningkatan kualitas air melalui pengelolaan air limbah; (iii) peningkatan sarana prasarana pengujian kualitas air; dan (iv) pengendalian pencemaran air di sektor industri.
6.Penyediaan pasokan air berkelanjutan merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 melalui (i) pengembangan dan pengelolaan irigasi di kawasan sentra produksi pangan; (ii) pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan lokal; (iii) pengembangan dan pengelolaan irigasi yang bersumber dari bendungan; (iv) penyediaan air baku kawasan metropolitan, kawasan perkotaan, dan kawasan strategis; (v) penyediaan air baku kawasan sulit air, bencana kekeringan,dan kawasan terpencil; (vi) penyediaan air baku bersumber dari bendungan; (vii) penyempurnaan tata kelola infrastruktur penyediaan pasokan air; serta (viii) pengelolaan pemanfataan air tanah. Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan Ekonomi Syariah No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan UMKM Halal 1 Persentase Peningkatan Daya Saing Industri yang Memproduksi Produk Halal (%)a) - 4,46 5,19 2 Pertumbuhan Pariwisata Ramah Muslim (%) 20,41

(2023)10,28 11,34 Menguatnya Ekosistem Halal Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah 1 Jumlah Produk Baru yang Tersertifikasi Halal (juta produk) 2,17 (2023) 7,00 7,00 Meningkatnya Peran Dana Sosial Syariah Mendukung Perekonomian dan Perlindungan Sosial Nasional 1 Zakat Infaq Sedekah-Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL)/PDB (%) 0,155
(2023)0,169 0,178 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 2 Aset Wakaf Uang/PDB (%) 0,011
(2023)0,016 0,018 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: a) indikator baru yang mulai dihitung pada tahun 2025

1.Penguatan industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) halal untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dilaksanakan melalui (i) pengembangan industri makanan minuman halal; (ii) pengembangan industri farmasi dan kosmetik halal; (iii) pengembangan industri fesyen muslim; (iv) pengembangan pariwisata ramah muslim; (v) penguatan halal value chain; dan (vi) penguatan promosi industri halal.
2.Penguatan ekosistem halal untuk memperkuat pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan melalui (i) akselerasi fasilitasi sertifikasi halal; (ii) penguatan lembaga dan SDM pendukung ekosistem halal; (iii) pengembangan kebijakan ekosistem halal; (iv) penguatan kemitraan ekosistem halal; dan (v) penghitungan PDB ekonomi syariah.
3.Penguatan dana sosial syariah untuk mendukung perekonomian dan perlindungan sosial dilaksanakan melalui akselerasi bauran ZISWAF dan keuangan syariah serta penguatan tata kelola dan literasi ZISWAF. Ekonomi Digital No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Jumlah SDM Digital 1 Proporsi Remaja dan Dewasa Usia 15-59 Tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) (%) 79 (2023) 83 85 2 Peningkatan Tenaga Kerja Sektor TIK (Kumulatif) (%) 3,00 3,21 3,71 Meningkatnya Pengembangan Ekonomi dan Industri Digital 1 Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Bisnis 39,12

(2022)40,38 40,70 2 Jumlah Perusahaan dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 73 perusahaan 87 Perusahaan 103 perusahaan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

1.Penguatan faktor pendukung ekonomi digital untuk meningkatkan jumlah sumberdaya manusia digital dapat dilaksanakan melalui (i) pengembangan SDM digital dan digitalisasi masyarakat; (ii) penguatan infrastruktur dan pelindungan keamanan data; (iii) riset dan pengembangan ekosistem ekonomi digital; serta (iv) pengembangan regulasi, pendanaan, dan iklim bisnis.
2.Penguatan ekonomi dan industri digital, serta sektor strategis lainnya yang dilaksanakan melalui (i) pengembangan industri dan perangkat digital; (ii) pengembangan digitalisasi pemerintahan; (iii) pengembangan digitalisasi UMKM; (iv) pengembangan digitalisasi perdagangan; (v) pengembangan keuangan dan perbankan digital; (vi) pengembangan digitalisasi pertanian dan perikanan; (vii) pengembangan media digital; (viii) pengembangan digitalisasi transportasi dan pariwisata; (ix) pelayanan kesehatan digital; (x) pengembangan digitalisasi pendidikan; (xi) percepatan dan perluasan digitalisasi daerah; serta (xii) pengembangan digitalisasi sektor energi dan lingkungan. Pengembangan Ekonomi Biru No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut 1 Volume Produksi Garam (juta ton) 2,04 2,25 2,50 2 Produktivitas Lahan Garam Rakyat (ton/Ha) 61,4 83,0 85,0 3 Utilisasi Industri Pengolahan Garam Industri (%) 50,00 52,50 55,12 4 Utilisasi Industri Pengolahan Hasil Laut (%) 41,93 45,00 50,00 Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Kelautan dan Perikanan 1 Nilai PDB Perikanan (ADHB, Rp triliun) 554,68 595,06 626,04 2 Volume Produksi Olahan Perikanan (juta ton) 3,62 (2023) 3,71 3,83 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)
1.Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut yang dilaksanakan melalui (i) pengembangan garam industri terintegrasi; (ii) penguatan sarana dan prasarana industri garam; serta (iii) pengembangan produk olahan laut dan bioprospeksi sumber daya kelautan.
2.Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui (i) pengembangan pelabuhan perikanan; (ii) pengembangan sarana dan prasarana serta kluster komoditas ikan budidaya berbasis kawasan; (iii) pembangunan sarana dan prasarana pengujian mutu; (iv) peningkatan wirausaha kelautan dan perikanan; (v) pembangunan prasarana pemasaran kelautan dan perikanan; serta (vi) penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan. Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Menurunnya Sampah Residu yang Masuk di TPA/LUR 1 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 15 (13 terdaur ulang)

(2022)24 (16 terdaur ulang) 28 (17 terdaur ulang) 2 Volume Penanggulangan Sampah dari Aktivitas Masyarakat di Pesisir dan Laut (ton) 1.005,85 (kumulatif 2022- 2024) 18 296 (kumulatif sejak 2025) No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Sampah yang Dikelola serta Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepala Keluarga yang Melakukan Pengelolaan Sampah Secara Terstandar (pilar 4 STBM) 1 Persentase Sampah yang Dikelola (%) 39,01 51,21 63,41 2 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepala Keluarga yang Melakukan Pengelolaan Sampah secara Terstandar (Pilar 4 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 4 (2023) 30 60 Mengurangi Susut Pangan pada Rantai Pasok Pangan serta Sisa Pangan dari Pelaku Usaha dan Konsumen, serta Meningkatkan Pangan Layak Konsumsi yang Dapat Diselamatkan dan Dimanfaatkan Kembali 1 Persentase Penurunan Susut Pangan (%) 3 3-5 3-5 2 Persentase Pangan yang Terselamatkan (%) 1,44 3,00-5,00 3,00-5,00 Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Genetik secara Berkelanjutan serta Pengelolaan Keamanan Hayati (Biosafety dan Biosecurity) 1 Jumlah Produk yang Dikembangkan melalui Bioprospeksi 10 15 15 2 Jumlah Penerapan Bioteknologi yang Dimanfaatkan untuk Pengembangan Bioprospeksi 25 50 75 Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Karakteristik Ekosistem Gambut 1 Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) 64,11 64,15 64,19 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

1.Pengelolaan susut dan sisa pangan untuk yang dilaksanakan melalui (i) pengembangan kebijakan dan standar susut dan sisa pangan; (ii) peningkatan infrastruktur dan sarana pangan pertanian, perikanan, dan peternakan; dan (iii) peningkatan sarana, prasarana, dan kerja sama penyelamatan pangan.
2.Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Lahan Urug Residu (LUR) untuk mendukung penurunan kebocoran sampah dan penurunan sampah residu yang masuk di TPA/LUR dilaksanakan melalui (i) penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah, terutama optimalisasi dan rehabilitasi sistem pengelolaan persampahan skala regional/kota/kawasan serta pembangunan sistem pengelolaan persampahan skala regional/kota/kawasan; (ii) pembinaan dan pengawasan teknis pengumpulan dan pengangkutan sampah; (iii) pembinaan dan pengawasan TPA sanitary landfill; (iv) pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta (v) penanganan sampah dari badan air.
3.Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan yang dilaksanakan melalui (i) penguatan kebijakan, pendanaan, dan kelembagaan pengelolaan sampah; (ii) pengembangan data dan sistem informasi persampahan; (iii) pembinaan dan pengawasan sistem pengelolaan sampah; (iv) pengembangan inovasi dan standarisasi teknologi tepat guna pengelolaan sampah; serta (v) perubahan perilaku untuk pemilahan sampah.
4.Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik yang dilaksanakan melalui pengembangan bioprospeksi, bioteknologi, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik serta pengelolaan keamanan hayati (biosafety and biosecurity).
5.Peningkatan kualitas ekosistem gambut dilaksanakan melalui (i) pengelolaan data dan informasi ekosistem gambut; (ii) pemulihan lahan gambut; (iii) pemulihan ekosistem gambut; serta (iv) pendekatan berbasis partisipasi melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan peran komunitas dalam menjaga keberlanjutan ekosistem gambut. Highlight Intervensi Pencapaian Prioritas Nasional 2 didukung oleh highlight intervensi sebagai berikut:
1.Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah, dan Nasional
2.Energi Bersih untuk Pertumbuhan dan Pemerataan
3.Pertahanan Semesta Intervensi Kebijakan di luar KPU dan Kata Kunci Tema RKP Tahun 2026
1.Dalam rangka mendukung pengelolaan hutan secara lestari dilakukan beberapa intervensi kebijakan di antaranya (i) peningkatan produktivitas kehutanan; (ii) pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri; (iii) penguatan pengelolaan hutan secara lestari; (iv) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari; (v) peningkatan fungsi sosial kawasan hutan; serta (vi) perlindungan dan pengamanan hutan.
2.Dalam rangka mendukung pencapaian swasembada air selain itu dilaksanakan melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang berorientasi pada keberlanjutan.
3.Dalam rangka mendukung pengembangan pekerjaan hijau/green jobs dilakukan beberapa intervensi kebijakan antara lain pengembangan ekosistem pekerjaan hijau/green jobs dan pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau.
4.Dalam rangka mendukung penguatan ekonomi syariah dilakukan beberapa intervensi kebijakan diantaranya penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional serta penguatan keuangan syariah.
5.Dalam rangka mendukung diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi dilakukan beberapa intervensi kebijakan diantaranya penguatan diplomasi ekonomi dan proses aksesi Indonesia ke OECD. 4.2.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Untuk mendukung capaian pada Prioritas Nasional 2 diperlukan kerangka regulasi sebagai berikut:
1.Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebabkan perubahan sistem pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006. Perubahan ditunjukkan salah satunya terkait kelembagaan penyuluhan pertanian yang semula dikelola oleh Pemerintah Pusat dialihkan ke Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi tidak efektif. Namun, dalam pelaksanaannya menyebabkan terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan pembangunan pertanian di pusat dan daerah, sehingga mempengaruhi tingkat keefektifan penyelenggaraan penyuluhan secara umum. Selain itu, penguatan fungsi penyelenggaraan penyuluhan pertanian saat ini juga masih bersifat parsial. Reorganisasi sistem pengelolaan penyuluhan pertanian dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat melalui RUU ini diharapkan dapat memperkuat sistem dan fungsi penyelenggaraan penyuluhan pertanian serta mendukung terwujudnya target pembangunan swasembada pangan di Indonesia.
2.Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Revisi Undang-Undang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi ternak serta kesehatan hewan di Indonesia. Revisi ini mencakup kepastian hukum dalam rangka diversifikasi sumber negara produsen sapi, penguatan hilirisasi peternakan, penguatan otoritas veteriner, penyelenggaraan kesehatan hewan dengan konsep One Health, serta pengaturan profesi bidang peternakan. Revisi ini selaras dengan prioritas pembangunan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan, terutama pangan asal hewan, serta mewujudkan kesehatan untuk semua.
3.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif bertujuan untuk mengatur pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau pembuangan Limbah Radioaktif. Rancangan Peraturan ini disusun untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013, melengkapi mekanisme dengan aturan dan kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rancangan Peraturan Pemerintah ini memperkuat pengelolaan Limbah Radioaktif secara tepat guna dengan metode yang akurat guna menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup.
4.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rancangan Peraturan Pemerintah ini diperlukan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Rancangan Peraturan Pemerintah ini diperlukan untuk memastikan kepastian hukum, tata kelola, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha dalam penyediaan air minum yang aman dan berkelanjutan.
5.Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengendalian Kerusakan DAS Solo dan Pencemaran Sungai Bengawan Solo Rancangan Perpres ini dibutuhkan untuk menjadi payung hukum dalam penanganan kerusakan lingkungan dan pencemaran di DAS Solo yang menimbulkan risiko sosial, ekonomi dan lingkungan. Rancangan Perpres diarahkan untuk menjadi rujukan bagi pelaksanaan langkah-langkah percepatan yang terpadu untuk pengendalian dan penegakan hukum dengan mengintegrasikan kewenangan antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait guna pemulihan DAS Solo.
6.Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Samarinda Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Balikpapan Peraturan Presiden RTR KSN Kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Balikpapan (Sasamba) berfungsi sebagai pedoman strategis dalam pengelolaan ruang kawasan agar terintegrasi, berkelanjutan, dan sesuai dengan daya dukung lingkungan. Peraturan Presiden ini mengarahkan pembangunan infrastruktur, permukiman, industri, dan konservasi secara terpadu, sekaligus untuk menyelaraskan kebijakan antar wilayah dan antarsektor, khususnya dalam mendukung kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) serta keselarasan pembangunan kawasan penyangga dengan pembangunan IKN. Perpres ini juga menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang, pemberian izin pemanfaatan ruang, serta perlindungan terhadap kawasan lindung dan rawan bencana, sekaligus mendorong investasi dan pelaksanaan proyek strategis nasional di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.
7.Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur Peraturan Presiden RTR KSN Perkotaan Jabodetabekpunjur yang baru dibutuhkan untuk merevisi RTR saat ini, yaitu Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan regulasi, kelembagaan, dan dinamika pembangunan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta mengamanatkan pengelolaan kawasan aglomerasi Jabodetabekpunjur secara terintegrasi dan berkelanjutan. Revisi ini penting mengingat peran strategis kawasan aglomerasi Jabodetabekpunjur secara ekonomi dan sosial, serta memperhatikan besarnya tantangan dalam mempertahankan daya dukung/daya tampung lingkungan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta ancaman bencana alam.
8.Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Sembilang Peraturan Presiden RTR KSN Kawasan Taman Nasional Sembilang memiliki fungsi utama sebagai pedoman hukum dalam perencanaan dalam pengelolaan ruang kawasan strategis nasional yang memiliki nilai penting dari sisi konservasi, ekologi, dan pembangunan berkelanjutan. Perpres ini berfungsi mengarahkan perlindungan pengelolaan kawasan lindung pesisir, penguatan ketahanan iklim melalui konservasi mangrove, serta pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu ekosistem sensitif. Peraturan ini juga mendukung pengembangan riset lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pelestarian kawasan melalui pendekatan ekonomi hijau dan ekowisata berbasis budaya lokal.
9.Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting Peraturan Presiden RTR KSN Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting diharapkan dapat mewujudkan kawasan yang mengedepankan pelestarian keanekaragaman hayati, revitalisasi lanskap hijau, sebagai pencadangan karbon dan berasas pembangunan yang berkelanjutan sebagai instrumen pengaturan penataan ruang. Perpres ini juga menjadi dasar dalam mengendalikan pemanfaatan ruang agar tidak bertentangan dengan prinsip konservasi, mendukung pengembangan ekowisata berbasis lingkungan, menjamin harmonisasi antara kepentingan pelestarian dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, serta memperkuat posisi Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting sebagai Cagar Budaya Biosfer menurut UNESCO. Kerangka kelembagaan sebagai pendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2, antara lain:
1.Pembentukan Badan Regulator Air Minum dan Sanitasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang akan ditetapkan untuk memperkuat fungsi pengaturan, pengawasan, dan advisori utamanya pada sektor air baku, air minum, dan air limbah domestik yang selama ini terfragmentasi dan belum berjalan optimal sehingga dapat menciptakan tata kelola lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan visi swasembada air, badan ini dirancang memiliki tugas untuk melaksanakan penilaian kinerja operator, merekomendasikan tarif, dan merekomendasikan kebijakan termasuk operasionalisasi yang efisien serta insentif dan disinsentif.
2.Penataan kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat pusat dan daerah sesuai dengan Panduan Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (platform), termasuk pemisahan kelembagaan operator layanan persampahan dengan kelembagaan regulator, penyusunan model bisnis sistem pengelolaan persampahan terintegrasi hulu ke hilir (end to end), serta penataan dan pengelolaan aset sarana dan prasarana persampahan. 4.3 Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan merupakan salah satu elemen kunci untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan aset atau modal terbangun untuk menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas, menurunkan biaya produksi, biaya transportasi, dan biaya logistik, mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata, serta mendukung penciptaan kesempatan kerja dan pengembangan sektor keuangan serta kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi. Dalam upaya ini, pembangunan infrastruktur difokuskan pada pengembangan konektivitas multimoda dan layanan digital, serta transisi energi listrik ramah lingkungan yang tidak hanya memperlancar distribusi pangan dan energi, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keberlanjutan. Pengembangan industri kreatif dan pariwisata berkelanjutan akan didorong untuk menciptakan nilai tambah yang lebih luas bagi ekonomi daerah. Selain itu, pendalaman sektor keuangan melalui peningkatan aset sektor keuangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan memperkuat pembiayaan sektor strategis, termasuk pertanian, energi, dan industri berbasis sumber daya alam. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing juga didorong melalui peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi, terutama dalam memperkuat rantai pasok pangan berbasis ekonomi kerakyatan dan mendorong kewirausahaan. Peningkatan peran aktif koperasi dilakukan sebagai upaya strategis dalam mengintegrasikan petani, nelayan, dan pelaku usaha lainnya ke dalam ekosistem produksi yang lebih modern dan efisien, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan produktif. 4.3.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3 Untuk mengawal keberhasilan proses pengembangan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, sasaran pembangunan tahun 2026 telah dirumuskan pada Tabel 4.3 sebagai berikut. Tabel 4. 3 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan 1 Stok Infrastruktur terhadap PDB (%) 43,00

(2019)46,50 47,00 Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB 2 Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%) 169,10 188,50 188,04 3 Aset Perbankan/PDB (%) 57,21 66,90 64,51 4 Aset Dana Pensiun/PDB (%) 6,81 8,00 7,63 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 5 Aset Asuransi/PDB (%)a 8,93 9,10 9,30 6 Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) 55,72 57,80 59,90 7 Total Kredit/PDB (%) 35,35 37,80 38,46 8 Inklusi Keuangan (%) 88,70
(2023)91,00 91,50 Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas 9 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) 24,50b) 35,00 37,95 10 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%) 0,97 1,10 1,12 11 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%) 3,06 3,10 3,15 12 Rasio Kewirausahaan (%) 3,08 3,10 3,18 Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata 13 Rasio PDB Pariwisata (%) 3,72 (2022) 4,20- 4,30 4,60-4,70 14 Devisa Pariwisata (miliar USD) 16,71 17,10- 18,30 22,00- 24,70 Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif 15 Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) 6,77 (2023) 7,30- 7,90 7,40-8,00 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: a) Komponen perhitungan aset asuransi sudah mencakup asuransi sosial dan asuransi wajib; b) Angka Realisasi 2024 Sakernas Agustus 2024 (BPS) 4.3.2 Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 3, arah kebijakan akan dilaksanakan sebagai berikut:

1.Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda serta peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik.
2.Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB, dilaksanakan melalui pendalaman sektor keuangan.
3.Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas, dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi.
4.Meningkatnya nilai tambah pariwisata, dilaksanakan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
5.Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif, dilaksanakan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. 4.3.3 Intervensi Kebijakan Dalam upaya mencapai sasaran PN 3, serangkaian intervensi kebijakan pada masing-masing arah kebijakan akan dilaksanakan sebagai berikut. Pengembangan Konektivitas Jalan No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Konektivitas Jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan Mendukung Pertumbuhan dan Pemerataan 1 Tingkat Aksesibilitas Jalan Jalur Utama Daerah Tertinggal dan Perbatasan 2,70 2,76 2,78 2 Panjang Jalan Tol yang Beroperasi (kumulatif dari tahun 2020) 933 1.176 1.399 3 Kondisi Mantap Jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten /Kota 95/69/55 a) 94/71/56 /82 95/72/58 /83 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: a) Untuk angka realiasi 2024 kemantapan jalan di Tingkat Kabupaten/Kota menjadi satu Pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan dilaksanakan melalui (i) penanganan konektivitas jalan/jembatan lintas utama pulau; (ii) penanganan konektivitas jalan mendukung Kawasan Strategis Nasional (KSN); (iii) penanganan konektivitas jalan mendukung simpul transportasi dan/atau terintegrasi dengan hinterland; (iv) penanganan konektivitas jalan mendukung wilayah tertinggal dan perbatasan; serta (v) penanganan jalan daerah. Ekosistem Digital dan Infrastruktur Ketenagalistrikan No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Ekosistem Digital untuk Mendukung Pemerintah dan Masyarakat Digital 1 Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Masyarakat (skor indeks) 51,75

(2022)52,08 52,12 2 Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah (skor indeks) 51,13
(2022)54,05 54,85 3 Indeks Ruang Digital Kondusif (skor indeks) - 3,0 3,2 4 Kapasitas Pusat Data per Kapita (watt perkapita) 0,74 1,47 2,81 Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Jaringan Tenaga Listrik 1 Panjang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (kms) 11.146 2.152 4.130 2 Kapasitas Gardu Induk (MVA) 12.276 1.510 7.270 3 Panjang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms) 18.014 11.714 11.083 4 Kapasitas Gardu Distribusi (MVA) 2.368 1.949 1.456 5 Rasio Elektrifikasi Nasional (%) 99,83 99,85 99,90 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 6 System Average Interruption Duration Index (SAIDI) / System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) Nasional (Jam/ Pelanggan/Tahun) / (Kali/ Pelanggan/ Tahun) 5,34/3,23 5,38/4,07 5,26/3,99 7 Susut Jaringan (%) 8,69 (TW III 2024) 8,72 8,66 Terbangunnya Infrastruktur Pembangkit Listrik yang Andal 1 Kapasitas Pembangkit Listrik (Kumulatif Angka Dasar Tahun 2024) (GW) 100,69 103,90 106,78 2 Penurunan Emisi Pembangkitan Listrik (juta ton CO2) 16,94 16,41 17,23 3 Produksi Tenaga Listrik (GWh) 339.459 363.044 381.496 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

1.Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital sebagai upaya untuk meningkatkan ekosistem digital untuk mendukung pemerintah dan masyarakat digital, dapat dilaksanakan melalui (i) peningkatan infrastruktur pendukung layanan publik digital; (ii) peningkatan layanan masyarakat dan pemanfaatan ruang digital; (iii) pengembangan regulasi, kelembagaan, tata kelola, dan pendanaan; (iv) riset dan pengembangan ekosistem digital; (v) pengembangan dan pemanfaatan aplikasi superplatform; serta (vi) pengembangan dan pemanfaatan emerging technology.
2.Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur jaringan tenaga listrik, dapat dilaksanakan melalui (i) pembangunan jaringan transmisi dan interkoneksi dalam dan antar pulau (super grid); (ii) pembangunan jaringan distribusi dan terisolasi serta listrik pedesaan; serta (iii) digitalisasi infrastruktur ketenagalistrikan.
3.Pembangunan pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel sebagai upaya untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik yang andal, dapat dilaksanakan melalui pembangunan pembangkit listrik beban dasar dan variabel serta sistem penyimpanan energi serta pengubahan bahan bakar pembangkit listrik yang rendah karbon. Koperasi Produksi No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Kontribusi Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Kontribusi Koperasi 1 Meningkatnya Kontribusi Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Kontribusi Koperasi (%) 7,24 8,35 8,75 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Pengembangan koperasi sektor produksi akan dilaksanakan melalui (i) pengembangan usaha koperasi termasuk fasilitasi potensi usaha koperasi sektor agromaritim; (ii) peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi terutama fasilitasi dan pembinaan manajemen koperasi; (iii) penguatan kapasitas SDM dan reputasi koperasi melalui layanan penyuluhan perkoperasian; serta (iv) penguatan sistem pengawasan koperasi terutama fasilitasi dan pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Unit Simpan Pinjam (USP)/ Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS)/ Unit Simpan Pinjam Syariah (USPPS). Pariwisata No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Borobudur- Yogyakarta-Prambanan 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (juta Rupiah) 19.976.019,10

(2023)22.023.561,06 23.124.739,11 2 Pendapatan dari Wisatawan Nusantara (miliar Rupiah) 22.165,11a) 23.672,34 25.282,06 3 Devisa Pariwisata (juta USD) 672,00a) 718,37 767,94 4 Tenaga Kerja Pariwisata Jawa Tengah (orang) 3.214.769
(2023)3.280.514 3.408.096 5 Tenaga Kerja Pariwisata DIY (orang) 471.212
(2023)479.432 484.686 6 Investasi Sektor Pariwisata (juta Rupiah) 955.099,60
(2023)1.191.228,32 1.330.356,95 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Lombok-Gili Tramena 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (juta Rupiah) 2.206.361,02
(2023)2.432.513,02 2.554.138,68 2 Pendapatan dari Wisatawan Nusantara (miliar Rupiah) 12.566a) 14.850,43 17.550,24 3 Devisa Pariwisata (juta USD) 669,40a) 800,60 957,52 4 Tenaga Kerja Pariwisata (orang) 430.437
(2023)510.460 555.502 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 5 Investasi Sektor Pariwisata (juta Rupiah) 4.488.604,30
(2023)5.598.319,34 6.252.170,90 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Danau Toba 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (juta Rupiah) 2.193.003,64
(2022)2.417.786,51 2.538.675,84 2 Pendapatan dari Wisatawan Nusantara (miliar Rupiah) 1.925,20a) 2.048,41 2.179,51 3 Devisa Pariwisata (juta USD) 145,70a) 163,91 184,40 4 Tenaga Kerja Pariwisata (orang) 1.248.769
(2023)1.299.556 1.327.710 5 Investasi Sektor Pariwisata (juta Rupiah) 411.336,50
(2023)513.030,98 572.950,06 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisataan Labuan Bajo 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (juta Rupiah) 38.850,00
(2023)42.889,25 45.063,74 2 Pendapatan dari Wisatawan Nusantara (miliar Rupiah) 974,49a) 1.175,23 1.417,33 3 Devisa Pariwisata (juta USD) 231,57a) 283,52 347,12 4 Tenaga Kerja Pariwisata (orang) 299.160
(2023)304.910 324.957 5 Investasi Sektor Pariwisata (juta Rupiah) 532.233,85
(2023)663.817,72 741.347,82 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: a) Target 2024

1.Percepatan pembangunan destinasi pariwisata Prioritas Borobudur- Yogyakarta-Prambanan akan dilaksanakan melalui (i) pengembangan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dan layanan pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi; (ii) pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan meliputi standardisasi industri pariwisata berkelanjutan, dukungan akses pembiayaan, serta fasilitasi investasi di Zona Otorita Badan Otorita Borobudur; (iii) pengembangan atraksi berbasis pelestarian kearifan budaya Jawa dan ziarah termasuk event berkualitas dan warisan geologi di Borobudur-Yogyakarta-Prambanan melalui pemanfaatan Kawasan Candi Borobudur dan Candi Prambanan sesuai daya dukung, penyelenggaraan event Meeting Incentive Conference Exhibition (MICE), pengembangan desa wisata berbasis komunitas, dan pengembangan Zona Otorita Badan Otorita Borobudur; (iv) pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas penunjang pariwisata Borobudur- Yogyakarta-Prambanan meliputi pembangunan amenitas pariwisata dan pengembangan sarana prasarana desa wisata; (v) peningkatan aksesibilitas pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan melalui pembangunan jalan tol dari/menuju Borobudur-Yogyakarta-Prambanan dan layanan moda transportasi darat terintegrasi; (vi) pemasaran pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan melalui pemanfaatan transformasi digital; serta (vii) keamanan, keselamatan, dan mitigasi bencana Borobudur-Yogyakarta-Prambanan meliputi standar keselamatan layanan pariwisata.
2.Percepatan pembangunan destinasi pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena akan dilaksanakan melalui (i) peningkatan aksesibilitas pariwisata Lombok-Gili Tramena meliputi peningkatan konektivitas antarwilayah; (ii) pengembangan atraksi termasuk event berkualitas dan warisan geologi Lombok-Gili Tramena termasuk koordinasi pengembangan Geopark Rinjani, pelaksanaan event, dan pengembangan desa wisata berbasis komunitas; (iii) pembangunan sarana prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Lombok-Gili Tramena meliputi pembangunan amenitas pariwisata dan pengembangan sarana prasarana desa wisata; (iv) pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata Lombok-Gili Tramena melalui pelatihan kapasitas berbasis kompetensi dan sertifikasi, serta peningkatan sarana pendidikan pariwisata; (v) pemasaran pariwisata Lombok-Gili Tramena meliputi penguatan pemasaran digital yang kolaboratif, serta mendorong partisipasi dalam pameran maupun event berskala nasional dan internasional; (vi) pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata Lombok-Gili Tramena meliputi pemberdayaan UMKM, fasilitasi investasi, kemitraan industri dan insentif industri pariwisata berkelanjutan, pengembangan produk pariwisata unggulan, serta penciptaan ekosistem bisnis pariwisata; (vii) keamanan, keselamatan, dan mitigasi bencana Lombok-Gili Tramena meliputi penyediaan standar keselamatan layanan pariwisata; serta (viii) fasilitasi KEK Mandalika.
3.Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba akan dilaksanakan melalui (i) aksesibilitas pariwisata Danau Toba melalui preservasi jalan dan jembatan, serta peningkatan konektivitas dari/menuju Danau Toba; (ii) pengembangan atraksi termasuk event berkualitas dan warisan geologi Danau Toba meliputi pelaksanaan event MICE dan pengembangan desa wisata berbasis komunitas, serta pengembangan Zona Otorita Badan Pelaksana Otorita Danau Toba; (iii) pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas penunjang pariwisata Danau Toba termasuk pembangunan sistem air limbah domestik, amenitas pariwisata, dan sarana prasarana desa wisata; (iv) pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata Danau Toba melalui penyelenggaraan pendidikan pariwisata, pelatihan berbasis kompetensi, dan sertifikasi; (v) pemasaran pariwisata Danau Toba melalui penguatan pemasaran digital yang kolaboratif, serta mendorong partisipasi dalam pameran maupun event berskala nasional dan internasional; (vi) pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata Danau Toba meliputi pemberdayaan UMKM, fasilitasi investasi khususnya di Zona Otorita Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, pengembangan produk pariwisata unggulan, penerapan industri pariwisata berkelanjutan; serta (vii) keamanan, keselamatan, dan mitigasi bencana Danau Toba meliputi standar keselamatan layanan transportasi dan pariwisata termasuk pembangunan galangan kapal (dockyard) untuk perawatan kapal.
4.Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Labuan Bajo akan dilaksanakan melalui (i) aksesibilitas pariwisata Labuan Bajo melalui peningkatan direct flight dan peningkatan jalan lintas Flores; (ii) pengembangan atraksi termasuk event berkualitas dan warisan geologi Labuan Bajo melalui pemanfaatan kawasan Taman Nasional Komodo sesuai daya dukung pengembangan Zona Otorita Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores; (iii) pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Labuan Bajo meliputi pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) dan layanan berstandar internasional; (iv) pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata Labuan Bajo melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi; (v) pemasaran pariwisata Labuan Bajo melalui penguatan pemasaran digital yang kolaboratif, serta mendorong partisipasi dalam pameran maupun event berskala nasional dan internasional; (vi) pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata Labuan Bajo meliputi penguatan rantai pasok berbasis lokal Manggarai Barat dan Flores serta fasilitasi perizinan dan investasi khususnya di Zona Otorita Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores; serta (vii) keamanan, keselamatan, dan mitigasi bencana Labuan Bajo termasuk peningkatan standar layanan transportasi dan pariwisata serta pembangunan galangan kapal (dockyard) untuk perawatan kapal. Ekonomi Kreatif No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Kinerja Subsektor Aplikasi dan Gim 1 Pertumbuhan PDB Subsektor Aplikasi dan Gim (%) 2,58

(2022)6,70- 7,00 6,90- 7,40 2 Pertumbuhan Ekspor Subsektor Aplikasi dan Gim (%) 152,41
(2021)6,00- 10,00 6,50- 11,70 3 Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Aplikasi dan Gim (ribu orang) 152
(2022)187 200 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Penguatan ekosistem aplikasi dan gim sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja subsektor aplikasi dan gim akan dilaksanakan melalui (i) pengembangan riset dan inovasi subsektor aplikasi dan gim; (ii) pengembangan pendidikan subsektor aplikasi dan gim; (iii) fasilitasi pendanaan dan pembiayaan subsektor aplikasi dan gim; (iv) penyediaan infrastruktur subsektor aplikasi dan gim; (v) pengembangan sistem pemasaran subsektor aplikasi dan gim; serta (vi) pengembangan insentif subsektor aplikasi dan gim. Usaha Mikro Kecil dan Menengah No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Akses UMKM pada Sumber Daya Produktif 1 Proporsi UMKM yang Memiliki Izin Usaha (%) 18,64 19,50 20,00 2 Proporsi Kredit UMKM terhadap Kredit Perbankan (%) 19,00 21,60 22,20 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif akan dilaksanakan melalui (i) pemanfaatan teknologi, riset, dan inovasi; (ii) perluasan akses dan inovasi pembiayaan; (iii) fasilitasi kemitraan dan akses pasar; (iv) formalisasi usaha serta standardisasi dan sertifikasi produk; serta (v) penyusunan konsep dan kebijakan UMKM berkelanjutan. Kewirausahaan No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Jumlah Orang Berusaha Dibantu Buruh Tetap 1 Rasio Pelaku Usaha Dibantu Buruh Tetap terhadap Pelaku Usaha Dibantu Buruh (%) 18,99 19,17 19,98 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Pengembangan kewirausahaan akan dilaksanakan melalui (i) integrasi dan pemanfaatan basis data tunggal UMKM dan koperasi; (ii) integrasi layanan usaha terutama fasilitasi dan pembinaan lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-UMKM; (iii) peningkatan kapasitas tenaga kerja UMKM terutama pelatihan berbasis kompetensi; dan (iv) inkubasi dan pendampingan wirausaha inklusif dan berkelanjutan. Sektor Keuangan No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB 1 Aset Perbankan/PDB (%) 57,21 66,90 64,51 2 Aset Dana Pensiun/PDB (%) 6,81 8,00 7,63 3 Aset Asuransi/PDB (%)a) 8,93 9,10 9,30 4 Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) 55,72 57,80 59,90 5 Total Kredit/PDB (%) 35,35 37,80 38,46 6 Inklusi Keuangan (%) 88,70
(2023)91,00 91,50 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025 (diolah) Keterangan: a) Komponen perhitungan aset asuransi sudah mencakup asuransi sosial dan asuransi wajib

1.Penguatan peran perbankan dilaksanakan melalui (i) keberagaman produk perbankan; (ii) pengembangan kredit sektor produktif terutama fasilitasi pembiayaan startup; (iii) pengembangan kredit bukan lapangan usaha terutama kredit perumahan; serta (iv) pengembangan kredit sektor berkelanjutan terutama pembiayaan konstruksi rumah hijau.
2.Penguatan peran sektor keuangan nonbank dilaksanakan melalui peningkatan densitas dan penetrasi dana pensiun dan asuransi serta pendalaman pasar modal dengan fasilitasi akses pembiayaan pasar modal.
3.Peningkatan inklusi dan literasi keuangan akan dilaksanakan melalui (i) edukasi keuangan berupa pendampingan pembiayaan bagi masyarakat termasuk wirausaha dan penguatan substansi keuangan dalam kurikulum pendidikan; (ii) pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk pendampingan pengembangan usaha mikro; (iii) fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi yang mencakup fasilitasi akses pembiayaan; (iv) penguatan infrastruktur dan teknologi informasi; serta (v) pengembangan ekosistem pendukung sektor keuangan melalui kebijakan keuangan inklusif. Highlight Intervensi: Pencapaian Prioritas Nasional 3 didukung oleh highlight intervensi sebagai berikut.
1.Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital
2.Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya
3.Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim
4.Pengembangan Konektivitas Jalan Pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan Intervensi Kebijakan di luar KPU dan Kata Kunci Tema RKP Tahun 2026
1.Pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda, akan dilaksanakan melalui (i) pengembangan KA penumpang antarkota dan penguatan KA angkutan barang; (ii) pengembangan jaringan pelabuhan terpadu; (iii) pengembangan jaringan bandara terpadu; (iv) penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; (v) pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan; (vi) pengembangan SDM untuk peningkatan kinerja layanan transportasi; serta (vii) peningkatan layanan pencarian dan pertolongan kecelakaan transportasi.
2.Peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik, akan dilakukan melalui penguatan infrastruktur telekomunikasi, pos, dan penyiaran serta perluasan jangkauan infrastruktur tenaga listrik.
3.Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan juga akan difokuskan pada (i) penguatan destinasi regeneratif Bali; (ii) penguatan destinasi regeneratif Kepulauan Riau; (iii) penguatan destinasi regeneratif Greater Jakarta; (iv) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Manado – Likupang; (v) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Bangka Belitung; (vi) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Raja Ampat; (vii) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Bromo Tengger Semeru; (viii) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Wakatobi; serta (ix) pengembangan destinasi pariwisata prioritas Morotai.
4.Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual juga dilaksanakan melalui (i) penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif; (ii) penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik; (iii) penguatan ekosistem fesyen dan kriya; serta (iv) penguatan ekosistem kuliner. 4.3.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kerangka regulasi untuk mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3 tahun 2026 antara lain:
1.Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagai pilar utama perekonomian nasional, UMKM membutuhkan dukungan kebijakan yang komprehensif, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Saat ini, mekanisme pengendalian dalam kebijakan pemberdayaan UMKM masih lemah, sehingga belum optimal mendorong kinerja pembinaan, peran pemangku kepentingan, dan partisipasi pelaku usaha. Untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan, diperlukan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Perubahan ini bertujuan untuk: (i) mempertegas pembagian peran dan koordinasi antar pemangku kepentingan; (ii) mengatur insentif dan sanksi sebagai alat pengendalian; serta (iii) memperkuat pengaturan kewirausahaan dan kebijakan afirmatif. Revisi ini juga mendukung UMKM dalam transformasi digital dan perlindungan dari persaingan global. Dengan penguatan regulasi ini, pemberdayaan UMKM diharapkan lebih terarah, akuntabel, dan berkelanjutan.
2.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transisi Energi Dalam rangka pelaksanaan percepatan transisi energi guna memenuhi kebutuhan listrik secara merata dan berkualitas serta melakukan transisi energi ketenagalistrikan menuju pemanfaatan tenaga listrik rendah karbon secara efisien dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait transisi energi, alternatif desentralisasi penyediaan listrik, dan pengurangan penggunaan energi dari pembangkit listrik dengan karbon tinggi ke pembangkit listrik dengan karbon netral dengan mengadopsi perkembangan teknologi digital serta dukungan mengenai pemanfaatan sertifikat listrik terbarukan. Rancangan Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Regulasi ini sejalan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045, serta RPJMN Tahun 2025-2029 dimana pentahapan transisi energi yang pertama dimulai sejak tahap 1 yakni tahun 2025-2029 sebagai penguatan pondasi transisi. Kerangka kelembagaan untuk mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3 tahun 2026 antara lain:
1.Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Penyusunan kerangka kelembagaan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi suatu urgensi guna memastikan kepastian hukum, efektivitas pengawasan, serta perlindungan hak privasi masyarakat di era digital. Keberadaan lembaga ini juga memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap sistem tata kelola data yang transparan dan akuntabel, serta memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan data pribadi yang berlaku secara nasional maupun internasional.
2.Penguatan Badan Pengelola (Badan Otorita Pariwisata) di Destinasi Pariwisata Prioritas Penguatan Badan Pengelola (Badan Otorita Pariwisata) di Destinasi Pariwisata Prioritas merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap kelembagaan dan kinerja Badan Pengelola sehingga diperlukan revisi terhadap regulasi yang mengaturnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. Penguatan Badan Pengelola (Badan Otorita Pariwisata) di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) diarahkan pada penguatan institusional dan mekanisme kerja untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan pariwisata nasional dan ketiga destinasi pariwisata prioritas. Penguatan Badan Pengelola akan mendukung diversifikasi atraksi wisata melalui peningkatan investasi, baik asing maupun domestik, khususnya di zona otoritatif.
3.Penguatan tata kelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam rangka mengelola Dana Pariwisata Berkualitas/Indonesia Quality Tourism Fund Penguatan tata kelola BPDLH dalam Rangka mengelola Dana Pariwisata Berkualitas/Indonesia Quality Tourism Fund akan memberikan fasilitasi pemerintah untuk menyelenggaraan event berkelas dunia di Destinasi Pariwisata Prioritas. Vehicle yang digunakan adalah BPDLH dengan melakukan perluasan terhdap tugas dan fungsi BPDLH yaitu tugas dan fungsi baru untuk mencakup pengelolaan dana pariwisata berkualitas. Amanat umum dalam berbagai peraturan yang mendorong pengembangan sektor pariwisata dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta regulasi terkait pengelolaan dana lingkungan hidup oleh BPDLH, yaitu Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa lingkup pengelolaan dana dapat diperluas mencakup sektor strategis atau sektor prioritas, termasuk pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. 4.4 Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Pembangunan SDM bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dengan cara memampukan manusia (human capabilities) agar dapat memanfaatkan modal sosial budaya yang dimiliki dalam memenuhi semua kebutuhan dasar serta meningkatkan harkat dan martabatnya. Pembangunan SDM unggul menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas guna mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. SDM yang unggul memungkinkan pemanfaatan teknologi dan inovasi secara berkelanjutan untuk mendukung sektor strategis nasional. Oleh karena itu, literasi digital, kewirausahaan, dan penguasaan teknologi terus diperkuat agar masyarakat dapat berkontribusi lebih besar dalam industri berbasis sains dan teknologi. Dalam RKP Tahun 2026, pembangunan SDM dilaksanakan secara inklusif dan berkeadilan, dengan memastikan akses yang setara bagi perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Kolaborasi lintas sektor dari berbagai intervensi di bidang pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, olahraga, pembangunan keluarga, dan kesetaraan gender sangat diperlukan untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM yang produktif, adaptif, inovatif dan mampu berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Meskipun kinerja pembangunan manusia menunjukkan tren positif, upaya akseleratif masih diperlukan untuk mencapai target peningkatan produktivitas pada tahun 2026. SDM yang terampil, berdaya saing, dan memiliki karakter unggul diperlukan untuk menjawab tantangan global, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. 4.4.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4 Keberhasilan pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas pada tahun 2026 diwujudkan melalui lima sasaran utama pada Tabel 4.4 sebagai berikut. Tabel 4. 4 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata 1 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (tahun) 9,221) 9,33 9,45 2 Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,211) 13,32 13,36 3 Rata-rata Nilai PISA (a) Membaca (b) Matematika (c) Sains 359 (2022)3) 366 (2022)3) 383 (2022)3) 396 404 416 396 404 416 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 4 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: (a) Literasi Membaca Numerasi 63,06 55,92 64,89 57,36 65,89 58,86 5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)c) 32,002) 33,94 34,92 6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) 10,202) 11,11 11,49 7 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) 68,142) 68,32 68,50 Terwujudnya Kesehatan untuk Semua 1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 72,392) 74,43 74,68 2 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun) 2,114) 2,10 2,10 3 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)c) 189 (2020)2) 122 109 4 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)c) 21,50

(2023)5) 18,80 17,50 5 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)c) 387 (2023)6) 329 252 6 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)c) 98,427) 98,60 98,70 Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 1 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 69,51 (2023) 72,89 73,83 2 Indeks Perlindungan Anaka) 68,29 (2023) 70,19 72,33 3 Indeks Pembangunan Pemudab) 60,59 (2023) 65,16 67,24 4 Indeks Ketimpangan Gender 0,4212) 0,430 0,421 5 Indeks Pembangunan Gender 91,852) 92,02- 92,11 92,11- 92,21 6 Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%) 92,94 (2023) 94,00 94,50 7 Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%) 68,42 (2023) 69,00 69,50 Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Peringkat Indeks Inovasi Global 54 53 52 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,91 4,50-5,00 4,44- 4,96 3 Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)c) 0,28 (2020) 0,30 0,31 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)c) 56,42 56,30- 58,80 56,40- 59,31 Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat 1 Peringkat pada Asian Games 13 (2023)8) - d) 9-118) 2 Peringkat pada Asian Para Games 6 (2023) 9) - d) 5-7 9) 3 Peringkat pada ASEAN Para Games 1 (2023)10) - d) 1-210) 4 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga (%) 9,04 (2023)1) 10,36- 11,45 10,80- 11,941) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah); Keterangan Sumber: 1) Susenas, BPS; 2) BPS; 3) OECD; 4) BKKBN; 5) Kemenkes; 6) WHO; 7) DJSN; 8) Olympic Council of Asia; 9) Asian Paralympic Committee; 10) ASEAN Para Sports Federation Keterangan Indikator: a) merupakan indeks dengan pembaruan indikator penyusun; b) merupakan indeks dengan pembaruan konsep dan indikator penyusun; dan c) merupakan 45 indikator utama pembangunan dalam RPJPN yang bukan di level Prioritas Nasional; d) ajang olahraga tidak diagendakan pada tahun tersebut. 4.4.2 Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut. Pendidikan Berkualitas yang Merata Mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata akan dicapai melalui (i) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (ii) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (iii) pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas; (iv) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (v) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (vi) penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan bidang Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM); serta (vii) penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi. Kesehatan untuk Semua Mewujudkan kesehatan untuk semua akan dicapai melalui (i) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat secara holistik berdasarkan siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia; (ii) pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi, terutama bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; (iii) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (iv) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, terutama respons terhadap krisis kesehatan, termasuk kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi dan bencana kesehatan lainnya; serta (v) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif akan dicapai melalui (i) peningkatan ketangguhan keluarga; (ii) peningkatan kualitas perlindungan anak; (iii) peningkatan kualitas pemuda; (iv) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan; serta (v) peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja Menguatkan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja akan dicapai melalui (i) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas SDM tenaga kerja; (ii) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional; serta (iii) pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) untuk menciptakan talenta-talenta unggulan di bidang riset dan inovasi, kebudayaan, serta olahraga. Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat Meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat akan dicapai melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga dan pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif. 4.4.3 Intervensi Kebijakan Intervensi kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional 4 dilakukan melalui intervensi dan capaian berikut. Pendidikan Berkualitas yang Merata Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Tercapainya Pemerataan Akses dan Pelayanan Pendidikan Pra Sekolah dalam Mendukung Tumbuh Kembang Anak 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%) 36,03 36,61 36,74 Tercapainya Pemerataan Akses Pendidikan Berkualitas 1 Persentase Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sarpras, termasuk Penyediaan Fasilitas untuk Mendukung Satuan Pendidikan Inklusif (%)1) 26,67 31,14 35,60 2 Persentase Madrasah, Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama, dan Satuan Pendidikan Keagamaan yang Memenuhi SNP Sarpras, termasuk Penyediaan Fasilitas untuk Mendukung Satuan Pendidikan Inklusif (%)2) 45,00 46,08 50,08 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Tercapainya Penurunan Kasus Anak Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah 1 Jumlah Anak Tidak Sekolah yang Mendapatkan Layanan Pendidikan di Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal (anak)1) - a) 496.810 993.620 2 Jumlah Anak Tidak Sekolah yang Mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren (anak)2) 261.197 261.297 261.397 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah); Keterangan Sumber: 1) Data Pokok Pendidikan (Dapodik); 2) Education Management Information System (EMIS); Keterangan Indikator: a) merupakan indeks dengan pembaruan indikator penyusun.

1.Perluasan layanan pendidikan anak usia dini, sebagai upaya meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan prasekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak. Perluasan layanan pendidikan anak usia dini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan prasekolah, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas SDM agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas jangka panjang. Upaya perluasan layanan pendidikan anak usia dini dilaksanakan melalui penyediaan bantuan operasional satuan PAUD dan penyediaan bantuan afirmatif untuk PAUD.
2.Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, sebagai upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas, dilaksanakan melalui revitalisasi prasarana pendidikan dan pembangunan satuan pendidikan baru serta revitalisasi sarana pendidikan.
3.Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah, sebagai upaya menuntaskan kasus anak putus sekolah, anak tidak sekolah, dan anak berpotensi putus sekolah, dilaksanakan melalui pembinaan dalam pencegahan anak tidak sekolah dan penanganan anak tidak sekolah. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terselenggaranya Layanan Pendidikan di Sekolah Unggul yang Mewadahi SDM dalam Meningkatkan Daya Saing di Tingkat Global 1 Jumlah Unit Sekolah Unggul Baru yang Beroperasi (unit) - a) 0 4 2 Jumlah Sekolah Unggul Transformasi yang Terbina (unit) - a) 12 15 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah); Keterangan Indikator: a) merupakan indeks dengan pembaruan indikator penyusun. Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing di tingkat global melalui penyelenggaraan pendidikan menengah berbasis Science, Technology, Engineering, and Mathematics, dilaksanakan melalui pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Unggul Garuda dan pembinaan Sekolah Unggul Transformasi. Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terpenuhinya Kebutuhan Guru di Tingkat Daerah, Satuan Pendidikan, dan Mata Pelajaran 1 Persentase Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang Memiliki Indeks Pemerataan Guru dengan Kategori Baik (%) 32,61 40,22 47,83 2 Persentase Provinsi yang Memiliki Indeks Pemerataan Guru Madrasah dengan Kategori Baik (%) 80,00 80,85 81,70 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah); Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan, dan kesejahteraan berbasis kinerja, sebagai upaya untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan guru di tingkat daerah, satuan pendidikan, dan mata pelajaran. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru dilaksanakan melalui (i) pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan; (ii) pemenuhan kesejahteraan afirmatif pendidik dan tenaga kependidikan dalam memenuhi kekurangan guru; (iii) perencanaan dan kebijakan penyediaan guru ASN; (iv) peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; (v) peningkatan kesejahteraan guru agama berbasis kinerja; (vi) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja; serta (vii) pendampingan pembelajaran untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidikan Tinggi dan STEAM No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Relevansi dan Partisipasi Pendidikan Tinggi 1 Jumlah Provinsi dengan APK PT di atas 31% (provinsi) 23 23 24 2 Rata-Rata Masa Tunggu Lulusan Pendidikan Tinggi Mendapatkan Pekerjaan (bulan) 7,20 7,00 6,75 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi merupakan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tinggi berkualitas yang dilaksanakan melalui (i) penyaluran bantuan pembiayaan pendidikan tinggi yang tepat sasaran; (ii) pengembangan sarana dan prasarana perguruan tinggi berbasis teknologi; (iii) inovasi dan perluasan layanan pendidikan tinggi; (iv) penguatan kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi; dan (v) pendidikan karakter, peningkatan kemampuan interpersonal, dan mobilitas akademik mahasiswa. Kesehatan untuk Semua Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak sesuai Standar dengan Persalinan di Fasyankes, Memperkuat Deteksi Dini, ANC, Layanan Persalinan, KF, KN, Layanan Emergensi, Pelayanan Darah, Tata Laksana Balita Sakit, serta Imunisasi 1 Persentase Persalinan di Fasyankes (%) 87,00

(2023)88,00 89,00 2 Persentase Kabupaten/Kota dengan Case Fatality Rate (CFR) Direct Obstetric (Eklampsi dan Pendarahan Postpartum) <1 (%)a) - 25,00 35,00 3 Cakupan Antenatal Care (ANC) sesuai Standar (12T) (%)a) - 63,00 66,00 4 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 (kelahiran hidup per 1000 perempuan) 18,00 18,00 18,00 5 Cakupan Anak Usia 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap (%) 63,69 80,00 85,00 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Indikator: a) indikator baru yang mulai dihitung pada tahun 2025 Penurunan kematian ibu dan anak, akan dicapai melalui upaya pemenuhan dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar. Upaya tersebut difokuskan pada (i) penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, baik di tingkat layanan primer (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar/PONED) dan layanan rujukan (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif/PONEK); (ii) penguatan pelayanan promotif dan preventif ibu dan anak dengan meningkatkan cakupan dan kualitas kunjungan neonatal, ANC, kunjungan nifas, KB pascasalin, skrining calon pengantin, perbaikan gizi ibu hamil, dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); serta (iii) penguatan tata kelola penurunan kematian ibu dan anak, termasuk perencanaan dan penganggaran terintegrasi dan penguatan data kematian dan penyebab kematian. Penurunan Stunting No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting melalui Pendekatan Spesifik dan Sensitif 1 Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita (%) 8,50
(2023)1) 8,00 7,70 2 Persentase Anak Usia 6-23 Bulan Mendapatkan MPASI (%) 60,90
(2023)1) 73,00 76,00 3 Persentase Keluarga Sasaran yang Mendapat Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (%) 74,20
(2023)75,00 80,00 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Sumber: 1) Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Pencegahan dan percepatan penurunan stunting, difokuskan untuk mencegah kasus baru stunting dengan menguatkan konvergensi intervensi pemenuhan kebutuhan pelayanan pada kelompok sasaran. Pencegahan dan percepatan penurunan stunting dilaksanakan dengan penguatan intervensi spesifik stunting melalui perilaku pemenuhan gizi yang optimal pada kelompok sasaran dan deteksi dini masalah gizi pra-stunting (ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita tidak naik berat badan, balita berat badan kurang, balita wasting), serta penguatan intervensi sensitif stunting melalui pendampingan pada keluarga dengan masalah gizi pra-stunting. Pemeriksaan Kesehatan Gratis No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, dan Lansia yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, dan Pengurangan Potensi Beban Anggaran Pengendalian Penyakit 1 Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)a) - 36 46 2 Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis >80% (%)a) - 40 60 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Indikator: a) indikator baru yang mulai dihitung pada tahun 2025 Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, sebagai upaya mendukung deteksi dini, pencegahan penyakit, dan menurunkan potensi beban anggaran penanggulangan penyakit, difokuskan pada pelaksanaan skrining kesehatan pada kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia melalui penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), pemeriksaan, dan tes konfirmasi sampel, serta penguatan sistem dan tata kelola pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk sosialisasi, pemanfaatan program, dan penguatan sistem data rutin untuk pelaporan. Pemberian Makan Bergizi Gratis No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terlaksananya Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita untuk Mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi 1 Persentase Siswa dan Santri yang Mendapatkan Makan Bergizi (%)a) - 23 50 2 Persentase Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita yang Mendapatkan Makan Bergizi (%)a) - 11 50 Terlaksananya Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk Mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi 1 Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sesuai Standar (%)a) - 100 100 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Indikator: a) indikator baru yang mulai dihitung pada tahun 2025

1.Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai upaya mendukung percepatan pemenuhan gizi dilakukan melalui (i) penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; (ii) penyediaan makanan bergizi bagi siswa dan santri; serta (iii) promosi dan edukasi gizi dan pangan. Penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri difokuskan pada peningkatan cakupan dan kualitas pemberian makanan bergizi pada masing-masing sasaran. Promosi dan edukasi gizi dan pangan difokuskan pada peningkatan promosi dan edukasi pemenuhan gizi pada masing-masing sasaran, serta integrasi edukasi dan promosi pemenuhan gizi melalui program UKS pada jenjang PAUD sampai SMA.
2.Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi, sebagai upaya mendukung pemberian makan bergizi yang dilakukan melalui (i) pengembangan sistem dan tata kelola pelayanan makanan bergizi; (ii) pengembangan sarana dan prasarana pelayanan makanan bergizi; serta (iii) penguatan intervensi pendukung pemberian makan bergizi. Pengembangan sistem dan tata kelola pelayanan makanan bergizi dilakukan melalui pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan makanan bergizi dilakukan melalui pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penguatan intervensi pendukung pemberian makan bergizi dilakukan melalui peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan, pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha, serta penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Pengendalian Penyakit No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Tercapainya Penuntasan TBC melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus Secara Massif dan Pengobatan TBC Sampai Tuntas 1 Cakupan Penemuan Kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC) (%) 81,00 90,00 90,00 2 Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (TB Treatment Success Rate) (%) 84,00 90,00 90,00 3 Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan pada Orang Kontak Serumah (%) 19,20 72,00 80,00 4 Persentase Pasien TBC Memulai Pengobatan (%) 90,00 95,00 95,00 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Kusta dan Schistosomiasis 1 Kabupaten/Kota Eliminasi Kusta (kabupaten/kota) 6 11 19 2 Desa Endemis Schistosomiasis yang Mencapai Eliminasi (desa) 16 18 21 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)
1.Penuntasan TBC, dilaksanakan melalui (i) peningkatan upaya pencegahan TBC, termasuk diantaranya penyediaan terapi pencegahan TBC dan pengembangan riset vaksin TBC; (ii) intensifikasi penemuan kasus, antara lain dengan perluasan skrining pada populasi risiko tinggi (lapas, panti asuhan, pesantren, tempat kerja, dan sebagainya), peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat dalam pemeriksaan TB, pengembangan layanan unggulan TB di rumah sakit, dan peningkatan peran fasilitas kesehatan swasta dalam pelaporan kasus TBC; serta (iii) pengobatan TBC, termasuk penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk TBC, penyediaan regimen pendek obat TB, dan perluasan layanan pengobatan TBC melalui insentif fasyankes.
2.Eliminasi penyakit kusta dan schistosomiasis, difokuskan pada pengendalian penyakit kusta, diantaranya dengan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan surveilans dan deteksi dini kasus, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penemuan kasus, serta asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS) dan pengendalian penyakit schistosomiasis, melalui surveilans dan deteksi dini pencegahan schistosomiasis, Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM), serta pemenuhan sarana prasarana pencegahan dan pengendalian schistosomiasis. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer hingga Tingkat Desa dan Menguatnya Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat 1 Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%) 28,00 28,00 28,00 2 Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan dengan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Kader Kesehatan sesuai Standar (%) <30,00 30,00 40,00 3 Persentase Kab/Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%) 18,00 25,00 35,00 Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pelayanan RS di Seluruh Indonesia dan Berkembangnya Pendekatan Khusus Pelayanan Kesehatan di Daerah yang Memiliki Akses Sulit Termasuk Layanan Kesehatan Bergerak 1 Persentase Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi Paripurna (%) 37,00 38,00 45,00 2 Persentase Kab/Kota dengan RS yang Memenuhi Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ibu- Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai Standar (%) 7,80 20,00 45,00 3 Kab/Kota dengan RSUD Tipe D yang Ditingkatkan menjadi Tipe C (kab/kota)a) - 22 32 4 Persentase RS Pemerintah Daerah yang Memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai Standar (%) 40,00 45,00 60,00 5 Kabupaten/Kota dengan Wilayah Berciri Kepulauan yang Dilayani RS Kapal sesuai Standar (kab/kota) 26 (2023) 27 30 Meningkatnya Pemenuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan dengan Mendorong Peningkatan, Pemenuhan, dan Pemerataan dari Sisi Produksi, Kompetensi, Jumlah, maupun Jenis dari SDM Kesehatan yang Berkualitas, Kompeten, dan Responsif sesuai Kondisi Wilayah 1 Jumlah Kab/Kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai Standar (kab/kota) 6 19 37 2 Jumlah Kab/Kota dengan Jenis Dokter Spesialis pada RS Pemerintah sesuai Standar (kab/kota) 250 270 290 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Indikator: a) indikator baru yang mulai dihitung pada tahun 2025
1.Investasi pelayanan kesehatan primer, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer di setiap jenjang hingga tingkat desa dan menguatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat termasuk peran kader kesehatan. Pencapaian sasaran kegiatan ini dilaksanakan melalui (i) peningkatan kapasitas dan peran puskesmas melalui pemenuhan standar SPA serta pembinaan mutu di puskesmas; (ii) pengembangan Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat Desa/Kelurahan (UPKD/K) dan peningkatan peran kader kesehatan melalui pemenuhan standar SPA di UPKD/K, peningkatan keaktifan posyandu, dan peningkatan keterampilan kader kesehatan; serta (iii) pengembangan layanan kesehatan primer yang inklusif melalui penguatan puskesmas ramah disabilitas.
2.Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit, akses sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Pencapaian sasaran kegiatan ini dilaksanakan melalui (i) peningkatan kualitas layanan rujukan melalui pemenuhan standar SPA RS, peningkatan RS tipe D menjadi tipe C, dan pembinaan tata kelola keuangan RS Pemerintah; (ii) pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi melalui peningkatan kapasitas RS mampu layanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA) di tiap Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pengembangan jejaring pengampuan pelayanan KJSU-KIA; serta (iii) penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan di daerah sulit akses melalui penguatan layanan RS kapal, peningkatan pelaksanaan pendekatan khusus seperti pelayanan kesehatan bergerak, telemedicine, dan pendekatan lainnya khususnya di daerah yang memiliki akses sulit pelayanan kesehatan.
3.Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan, sebagai upaya meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia difokuskan pada (i) peningkatan produksi SDM kesehatan melalui bantuan biaya pendidikan khususnya untuk program pendidikan tenaga medis spesialis/subspesialis, pembukaan dan peningkatan akreditasi program studi kesehatan, serta fasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi pendidikan tinggi bidang kesehatan; (ii) peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan melalui penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan pendayagunaan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/subspesialis pada RS, sekaligus mendorong pemerataan SDM kesehatan melalui restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; serta (iii) peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui program fellowship. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Peningkatan Ketangguhan Keluarga No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Menguatnya Kemampuan Keluarga dalam Penanaman Nilai Moral, Etika, Integritas, Karakter dan Pengembangan Psikososial Anak 1 Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini 54,31

(2023)55,66 56,16 2 Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Edukasi Pra Nikah (%) 54,5 45,0 51,0 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 3 Prevalensi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam 12 Bulan Terakhir (%) 20,50 19,76 19,01 Meningkatnya Fasilitas Pendukung dalam Upaya Mengoptimalkan Pelaksanaan Fungsi Keluarga 1 Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang Terjangkau (%) 65,97
(2023)70,00 75,00 2 Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang Menerima Pendampingan Pengasuhan (%)a) - 10 20 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Indikator: a) indikator baru yang mulai dihitung pada tahun 2025

1.Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak, sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter, dilaksanakan melalui (i) penyiapan kehidupan berkeluarga; (ii) penguatan kualitas pengasuhan dalam keluarga; dan (iii) peningkatan pemahaman dan kapasitas keluarga dalam menjalankan fungsinya.
2.Penyediaan fasilitas pendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga, sebagai upaya pembentukan resiliensi dan ketahanan keluarga terhadap berbagai kondisi perubahan dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas dan lingkungan pendukung keluarga, serta pusat layanan konsultasi dan konseling keluarga. Perlindungan Anak No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif, Meningkatnya Kapasitas dan Resiliensi Anak serta Menguatnya Kelembagaan dan Tata Kelola Pemenuhan Hak Anak 1 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (kab/kota) KLA: 0; Utama: 19; Nindya: 76; Madya: 130; Pratama: 135; (2023) KLA: 0; Utama: 20; Nindya : 77; Madya: 132; Pratama: 140 KLA: 0; Utama: 21; Nindya: 78; Madya: 134; Pratama: 145 2 Persentase Anak Usia 13- 17 Tahun yang Beranggapan Mendapatkan Dukungan Keluarga (%) 77,89 78,03 78,16 3 Proporsi Anak Usia 13-17 Tahun yang Mengalami Masalah Kesehatan Jiwa 7,28 7,06 6,83 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)
1.Pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak sebagai upaya untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, dilaksanakan melalui peningkatan lingkungan ramah anak, pengasuhan yang layak dan partisipasi anak, serta penguatan data, koordinasi dan kapasitas kelembagaan.
2.Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak dan perlakuan salah lainnya, sebagai upaya untuk menurunkan kekerasan, praktik berbahaya dan perlakuan salah lainnya terhadap anak serta meningkatkan layanan komprehensif dan berkualitas terhadap anak korban kekerasan, dilaksanakan melalui (i) pencegahan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak dan perlakuan salah lainnya; (ii) penanganan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak dan perlakuan salah lainnya, serta (iii) penguatan data, koordinasi dan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Peningkatan Kualitas Pemuda No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Kualitas Individu Pemuda yang Ditunjukkan oleh Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan, Penguatan Karakter, dan Tercegahnya Perilaku Berisiko pada Pemuda 1 Persentase Pemuda Mendapatkan Pelatihan Bersertifikat (%) 17,31 25,49 29,63 2 Persentase Pemuda yang Merokok (%) 25,56 23,88 23,65 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Selama 30 Hari Terakhir (%) Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan serta Menguatnya Kelembagaan dan Tata Kelola Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak 1 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum 18 Tahun (%) 5,90 5,61 5,18 2 Prevalensi Anak Usia 13- 17 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual Non-Kontak dalam 12 Bulan Terakhir (%) Laki-laki: 2,18; Perempuan: 2,17 Laki-laki: 1,56; Perempuan: 2,09 Laki-laki: 1,48; Perempuan: 2,03 3 Persentase Anak Usia 13- 17 Tahun yang Mendapatkan Perlakuan Tidak Layak dari Orang Tua dan Kerabat Lainnya dalam 12 Bulan Terakhir (%) 12,64 12,42 12,22 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 3 Persentase Pemuda Berolahraga (%) 30,32

(2023)38,92 41,06 Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Bidang Ekonomi Khususnya Partisipasi Aktif dalam Ketenagakerjaan 1 Rasio Kewirausahaan Pemuda (%) 1,13 1,33 1,40 2 Persentase Pemuda Disabilitas yang Bekerja (%) 20,04 17,82 20,08 3 Rasio TPAK Pemuda Perempuan terhadap Laki-laki (%) 69,04 66,30 69,09 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

1.Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, Pramuka, dan pencegahan perilaku berisiko, sebagai upaya meningkatkan kualitas individu pemuda yang ditunjukkan oleh peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan, penguatan karakter, dan pelindungan pemuda dari perilaku berisiko. Upaya tersebut dilaksanakan melalui koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, serta kepramukaan dan penguasaan karakter dan kompetensi individu.
2.Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan, dilaksanakan melalui koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaran pelayanan kepemudaan yang berfokus pada (i) penciptaan lapangan kerja layak dan inklusif; (ii) peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja; serta (iii) pengembangan kewirausahaan pemuda. Penjaminan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan melalui Penguatan Tata Kelola, Kelembagaan, Data, Koordinasi Lintas Sektor, serta Kesadaran dan Perubahan Norma Sosial Budaya 1 Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15- 64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain (%) 1) 3,70 3,59 3,49 2 Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15- 64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, atau Emosional) oleh Pasangan atau Mantan Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir (%) 1) 5,70 5,54 5,42 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 3 Persentase Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang Mendapat Layanan Komprehensif (%) 49,25

(2023)85,00 85,00 Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan 1 Persentase Anggaran Responsif Gender (%) K/L: 4,04; Prov/Kab/ Kota: 10,0 K/L: 5,20; Prov/Kab/ Kota: 11,2 K/L: 6,40; Prov/Kab/ Kota: 12,4 2 Persentase RO/Sub Kegiatan Responsif Gender (%) K/L: 3,80 K/L: 4,00 K/L: 5,50 3 Jumlah Daerah yang Memiliki dan Melaksanakan Rencana Aksi Kesetaraan Gender (prov/kab/kota)a) - Prov: 7; Kab/Kota: 0 Prov: 14; Kab/Kota: 38 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Sumber: 1) Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Keterangan Indikator: a) indikator baru yang mulai dihitung pada tahun 2025

1.Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan, sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan untuk mendukung produktivitas dan perannya dalam percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dilakukan melalui pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
2.Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan, dilaksanakan di pusat dan daerah sebagai upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan yang mendukung swasembada pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Perwujudan Masyarakat Inklusif No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terpenuhinya Akses Layanan Dasar dan Terlindunginya dari Kekerasan bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia 1 Persentase Penyandang Disabilitas yang Tidak Mengalami Tindak Kekerasan (%) 99,55

(2023)99,60 99,65 2 Persentase Lansia yang Mendapatkan Pendampingan (%) 8,19 10,00 12,00 3 Persentase Satuan Pendidikan Menerapkan Pendidikan Inklusif yang Meningkat Mutu Pembelajarannya (%) 12,33 13,08 13,82 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Inklusivitas Lansia dan Penyandang Disabilitas dalam Kebijakan Pembangunan 1 Persentase Pemprov yang Melibatkan Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan Kebijakan (%) 73,00
(2023)75,00 80,00 2 Persentase Pemprov yang Melibatkan Lansia dalam Penyusunan Kebijakan (%) 18,00
(2023)30,00 35,00 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

1.Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia serta memastikan kesetaraan kesempatan dalam berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan pembangunan, dilaksanakan melalui penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas, serta penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak lansia.
2.Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan, sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan lanjut usia, dilakukan melalui penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan serta penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi lansia dalam proses pembangunan. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Peran BRIDA dalam Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi serta Peran Science Techno Park (STP) dalam Melakukan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi 1 Jumlah BRIDA/Ekosistem Daerah yang Beroperasi Optimal (lembaga) - a) 2 5 2 Jumlah STP yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga) 5 5 5 3 Jumlah Penerimaan dari Pemanfaatan Iptek dan Inovasi di BRIN (Rp. miliar) - a) 20 50 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Indikator: a) indikator baru yang mulai dihitung pada tahun 2025 Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi, dilaksanakan melalui (i) pengembangan kapasitas lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat; (ii) pengabdian masyarakat berbasis pemanfaatan iptek dan inovasi; (iii) pengembangan layanan dan fasilitasi BRIDA/ekosistem daerah yang akan dilaksanakan melalui pilot project di Provinsi DK Jakarta dan Kota Depok serta desain konsep untuk beberapa daerah lainnya; (iv) pengembangan hub inovasi sektoral di Kementerian/Lembaga pengampu bidang prioritas dan hub tematik di BRIN; (v) pengembangan kapasitas STP termasuk persiapan pengembangan STP di luar Pulau Jawa; serta (vi) fasilitasi inkubasi kepada startup binaan. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Produktivitas Tenaga Kerja No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Lulusan Pendidikan Menengah Vokasi yang Produktif dan Berdaya Saing serta Relevan dengan Kebutuhan Industri 1 Persentase Angkatan Kerja Lulusan Pendidikan Menengah Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja/Berwirausaha (%) 1) 12,86 13,42 14,00 Meningkatnya Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi yang Produktif dan Berdaya Saing serta Relevan dengan Kebutuhan Industri 1 Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi Setahun Terakhir yang: a) bekerja (%); 60,98 74,50 74,75 b) berwirausaha (%) 4,78 4,50 5,50 Terwujudnya Kegiatan Pelatihan Vokasi dan Ketenagakerjaan yang Produktif dan sesuai Kebutuhan Industri bagi Lulusan Vokasi 1 Persentase Lulusan Pelatihan Vokasi Setahun Terakhir yang Bekerja atau Berwirausaha (%) 42,53 44,00 45,00 Terciptanya Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif untuk Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Proporsi Pekerja yang Bekerja pada Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) 61,90 62,97 63,60 2 Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial (orang) 11.797.247 13.289.510 15.389.510 3 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan (perusahaan) 560.773 a) 447.352 536.822 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Sumber; 1) Sakernas Keterangan Indikator: a) rumus perhitungan indikator tahun 2024 berbeda dengan perhitungan tahun 2025-2029 Intervensi untuk penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja dilakukan secara holistik dari aspek supply (pendidikan dan pelatihan) hingga upaya menghubungkan dunia vokasi dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA), serta ketika lulusan vokasi sudah berada di dunia kerja, yang mencakup (i) penguatan pendidikan menengah vokasi dilaksanakan melalui pengembangan SMK melalui penerapan kerja sama dengan DUDIKA baik pada penerapan kurikulum, teaching factory sampai dengan proses pemagangan berbasis industri, serta sertifikasi kompetensi; (ii) penguatan pendidikan tinggi vokasi dilaksanakan melalui penguatan kurikulum link and match di program studi vokasi dan perluasan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi mahasiswa pendidikan tinggi vokasi; (iii) penguatan pelatihan vokasi dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi di sektor strategis dan pembinaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja; dan (iv) penguatan produktivitas berbasis iklim ketenagakerjaan yang kondusif dilaksanakan melalui penciptaan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif gender, dan inklusif serta penerapan norma ketenagakerjaan di tempat kerja. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Rekognisi Internasional terhadap Talenta Seni Budaya serta Penyelenggaraan Ajang dan Non Ajang Seni Budaya Berkelas Internasional di Indonesia 1 Jumlah Talenta Seni Budaya yang Terlibat dalam Kegiatan Bereputasi Baik di Tingkat Internasional (talenta seni budaya) 97 (2023) 111 126 2 Jumlah Festival dan Pameran Seni Budaya di dalam Negeri yang Memiliki Jangkauan dan Reputasi Internasional (festival dan pameran seni budaya) 6 7 8 3 Persentase Lembaga, Sanggar, Komunitas Seni Budaya yang Terfasilitasi untuk Melakukan Proses Edukasi dan Regenerasi Talenta Seni Budaya Secara Berkelanjutan (%) 31,49 32,76 34,07 Terciptanya SDM IPTEK yang Memiliki Kompetensi Tingkat Internasional 1 Rasio SDM Iptek per Satu Juta Penduduk (SDM iptek/1 juta penduduk) 1.151

(2023)1.265 1.379 2 Jumlah SDM Iptek Masuk ke Dalam Pemeringkatan 2% Ilmuwan Top Dunia (orang) 95 (2023) 99 103 3 Raihan Olimpiade Sains dan Teknologi Dunia atau Sejenisnya di Tingkat Pelajar 100 (2023) 144 188 Terbinanya Olahragawan Muda yang Mampu Bersaing di Kancah Global 1 Jumlah Perolehan Medali pada Youth Olympic Games 1 Perunggu
(2018)- a) 1 Emas Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Indikator: a) ajang olahraga tidak diagendakan pada tahun tersebut

1.Pengembangan MTN seni budaya, sebagai upaya meningkatkan rekognisi internasional terhadap talenta seni budaya serta penyelenggaraan ajang dan non-ajang seni budaya berkelas internasional di Indonesia. Pengembangan MTN seni budaya, dilaksanakan melalui (i) pembinaan talenta seni budaya; (ii) penyelenggaraan ajang seni dan festival seni budaya; serta (iii) pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya.
2.Pengembangan MTN riset dan inovasi, sebagai upaya mendukung terciptanya SDM iptek yang memiliki kompetensi tingkat internasional, yang dilaksanakan melalui (i) perluasan kumpulan bakat (talent pool) dan akuisisi talenta riset dan inovasi; (ii) penguatan pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi; (iii) peningkatan sarana dan prasarana esensial manajemen talenta; (iv) peningkatan sinergi pendanaan dan tata kelola kelembagaan riset dan inovasi; serta (v) peningkatan apresiasi talenta riset dan inovasi.
3.Pengembangan MTN olahraga, sebagai upaya meningkatkan pembinaan olahragawan muda yang mampu bersaing di kancah global. Untuk mewujudkan pengembangan MTN olahraga, dilaksanakan melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga serta pengembangan tata kelola MTN olahraga. Peningkatan Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terbinanya Olahragawan Talenta Unggul yang Berprestasi di Tingkat Regional dan Internasional 1 Jumlah Olahragawan Elite Nasional Level Dunia pada Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade (orang) 291 180 210 2 Jumlah Olahragawan Elite Nasional Level Dunia pada Cabang Olahraga Unggulan Paralimpiade (orang) 59 100 100 Terbinanya Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Berstandar Nasional dan Internasional 1 Jumlah Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade Bersertifikat Internasional (orang) 300 250 325 2 Jumlah Pelatih Cabang Olahraga Olimpiade dan Paralimpiade Bersertifikat Internasional (orang) 171 171 171 3 Jumlah Organisasi Keolahragaan Berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang Memenuhi Standar Minimal Keolahragaan (lembaga) 20 18 20 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga melalui Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Penyandang Disabilitas No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 1 Persentase Penduduk Usia Sekolah (7-18 Tahun) yang Melakukan Olahraga Seminggu Terakhir (%) 48,76

(2021)69,06 74,13 2 Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun ke atas yang Melakukan Olahraga Seminggu Terakhir (%) 8,24 (2021) 11,67 12,53 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)

1.Pengembangan sistem pembinaan olahragawan talenta unggul, sebagai upaya mewujudkan olahragawan talenta unggul yang berprestasi di tingkat regional dan internasional, dilaksanakan melalui pengembangan tata kelola pembinaan olahraga prestasi dan pengembangan sistem pembinaan olahragawan elite cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade.
2.Pengembangan tenaga dan organisasi olahraga berstandar internasional, sebagai upaya mewujudkan tenaga dan organisasi keolahragaan yang profesional, dilaksanakan melalui pengembangan tenaga keolahragaan berstandar nasional dan internasional serta pengembangan organisasi olahraga berstandar nasional dan internasional.
3.Peningkatan budaya berolahraga di masyarakat, sebagai upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang berpartisipasi aktif berolahraga dengan tingkat kebugaran jasmani baik, dilaksanakan melalui pengembangan olahraga pendidikan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas. Highlight Intervensi Pencapaian Prioritas Nasional 4 didukung oleh highlight intervensi sebagai berikut.
1.Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi bertujuan untuk mendukung terlaksananya program MBG bagi semua sasaran yang mencakup siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pemberian makan bergizi perlu didukung dari aspek standar dan sistem tata kelola, sarana dan prasarana, serta aspek pendukung lainnya. Ekosistem pendukung pemberian makan bergizi mengintegrasikan berbagai aspek dan pelibatan lintas K/L, meliputi penyediaan data, edukasi gizi dan promosi perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat dan koperasi/UMKM/BUMDes, penguatan regulasi, penjaminan keamanan pangan dan higienitas makanan, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi penjamah makanan, penjaminan suplai pangan, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, pengelolaan limbah, serta penyediaan infrastruktur listrik, transportasi, dan telekomunikasi.
2.Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul Pengembangan ekosistem sekolah unggul memiliki tiga pilar utama yaitu penyeimbang, inkubator pemimpin, serta akademik dan pengabdian masyarakat. Pilar penyeimbang bertujuan untuk pemerataan kesempatan untuk berprestasi. Pilar inkubator pemimpin bertujuan untuk pembentukan karakter kepemimpinan Indonesia Emas 2045. Pilar akademik dan pengabdian masyarakat bertujuan untuk pendidikan yang berkualitas tinggi dan pembinaan jiwa kesukarelawanan bagi peserta didik. Dalam mengembangkan ekosistem sekolah unggul, pemerintah akan melaksanakannya melalui dua intervensi yaitu pembangunan sekolah unggul baru dan penyelenggaraan sekolah unggul transformasi.
3.Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah bertujuan untuk memastikan setiap peserta didik di seluruh wilayah mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara. Fokus utama revitalisasi adalah memperbaiki ruang kelas dan ruang nonkelas yang rusak serta memenuhi sarana dan prasarana sesuai SNP, yang terdiri dari ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang administrasi, ruang praktik pada satuan pendidikan kejuruan, ruang kesehatan, ruang pengembangan kekhususan pada satuan pendidikan khusus, tempat beribadah, tempat bermain atau berolahraga, dan toilet.
4.Penuntasan TBC Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menurunkan insidensi TBC, pemerintah terus berupaya memperkuat intervensi strategis dengan pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan deteksi kasus, kepatuhan pengobatan, penguatan sistem kesehatan, serta upaya pencegahan melalui edukasi dan perbaikan kondisi lingkungan. Melalui perluasan skrining aktif terutama di komunitas berisiko tinggi, penguatan investigasi kontak, dan pemanfaatan teknologi diagnostik, diharapkan dapat meningkatkan penemuan kasus TB secara signifikan. Sementara itu, untuk memastikan efektivitas pengobatan, intervensi juga diarahkan pada penguatan pendamping pasien, penggunaan regimen terapi yang lebih efektif, serta edukasi berkelanjutan guna mengurangi pengobatan yang tidak tuntas. Melalui pendekatan komprehensif dan lintas sektor, diharapkan angka insidensi TBC dapat terus menurun, sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
5.Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Pemerintah menginisiasi program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai langkah strategis untuk memperkuat deteksi dini dan pencegahan penyakit, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, serta mengurangi beban pembiayaan dalam pengendalian penyakit kronis dan katastropik. Dengan aksesibilitas yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat Indonesia.
6.Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota Pembangunan RS lengkap berkualitas merupakan upaya strategis yang bertujuan untuk mendukung pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah dengan aksesibilitas yang sulit. Intervensi utama meliputi peningkatan kapasitas sarana, prasarana, alat kesehatan, serta tenaga kesehatan sesuai standar, pengembangan layanan unggulan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu-Anak), serta peningkatan kapasitas RS tipe D agar dapat ditingkatkan menjadi RS tipe C di beberapa kabupaten/kota. Selain itu, program ini juga mencakup pembinaan mutu pelayanan, bantuan operasional RS Kapal untuk pelayanan di wilayah kepulauan, serta penguatan tata kelola RS pemerintah untuk mencapai kemandirian RS. Program ini diharapkan mampu mendorong capaian outcome setidaknya 45 persen RS dapat terakreditasi paripurna.
7.Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional Peningkatan peran iptek dan inovasi dilakukan melalui penguatan ekosistem iptekin yang lebih terstruktur, sederhana, dan adaptif terhadap berbagai konteks implementasi. Ekosistem ini terdiri dari tiga elemen utama, yaitu penyedia riset dan inovasi (supply), pemanfaat hasil riset dan inovasi (demand), serta lembaga intermediasi sebagai penghubung keduanya. Untuk mewujudkan ekosistem yang efektif, diperlukan peningkatan kapasitas iptekin melalui peningkatan alokasi anggaran dan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta penyempurnaan regulasi. Selain itu, pemanfaatan hasil riset oleh industri, masyarakat, dan pemerintah harus lebih didorong, salah satunya dengan memperkuat peran lembaga intermediasi seperti LPPM, STP, dan inkubator. Fokus riset dan inovasi diarahkan pada bidang prioritas seperti pangan, energi, sumber daya air, industri manufaktur, pertahanan, maritim, dan kesehatan. Pendekatan ekosistem iptekin yang berkembang secara berjenjang di setiap daerah diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah serta meningkatkan iklim inovasi nasional. Intervensi Kebijakan diluar KPU dan Kata Kunci Tema RKP Tahun 2026 Selain intervensi kunci di atas, intervensi kebijakan lain yang mendukung arah kebijakan untuk memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas adalah:
1.Pendidikan berkualitas yang merata juga dicapai melalui (i) penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran; (ii) pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (PTCK); (iii) penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung proses pembelajaran berkualitas, termasuk peningkatan kecakapan literasi kelas awal, serta penguatan karakter dan wellbeing peserta didik dan pendidik; (iv) pemantapan sistem asesmen komprehensif; (v) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI); (vi) peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (vii) penerapan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial; (viii) revitalisasi pendidikan nonformal; (ix) peningkatan kualitas pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan; (x) rekognisi lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan; (xi) penguatan penjaminan mutu pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan; (xii) reformasi pendidikan keguruan melalui penguatan LPTK dan revitalisasi pendidikan profesi guru; (xiii) penguatan manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan; (xiv) peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pendidikan khususnya terkait pemanfaatan anggaran pendidikan; (xv) penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan; (xvi) pengembangan STEAM; (xvii) penguatan otonomi perguruan tinggi sebagai rumah masyarakat ilmiah; (xviii) peningkatan kualitas dan pengelolaan dosen; (xix) peningkatan kualitas layanan perpustakaan; serta (xx) peningkatan budaya kegemaran membaca.
2.Kesehatan untuk semua juga dicapai melalui (i) peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan Kespro; (ii) pengendalian penyakit menular lainnya; (iii) pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa; (iv) pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM); (v) penyehatan lingkungan; (vi) penguatan surveilans, pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah dan penanganan bencana; (vii) pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba; (viii) penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi; (ix) penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pendanaan kesehatan; serta (x) penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan.
3.Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif juga dicapai melalui (i) pemenuhan hak sipil dan hukum, serta afirmasi bagi keluarga rentan; (ii) peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan; (iii) peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda di bidang sosial dan politik; (iv) peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan; (v) penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; dan (vi) peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan.
4.Penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja juga dicapai melalui (i) penguatan kapasitas iptek dan inovasi; (ii) optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi secara masif di berbagai bidang termasuk pengawasan ketenaganukliran; serta (iii) penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing.
5.Peningkatan prestasi olahraga indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat juga dicapai melalui (i) pengembangan sistem pembinaan olahragawan talenta unggul; (ii) pengembangan tenaga dan organisasi olahraga berstandar internasional; (iii) pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional yang ramah disabilitas; (iv) peningkatan partisipasi dan penyelenggaraan event/festival/kompetisi olahraga; (v) pengembangan olahraga pendidikan dan penyandang disabilitas; serta (vi) pengembangan olahraga masyarakat dan industri. 4.4.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 4 pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1.Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan Dalam upaya memperkuat pembangunan inklusif dan berkelanjutan bagi lanjut usia, diperlukan adanya peran bersama dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan non pemerintah. Peran ini khususnya ditujukan untuk memastikan ketersediaan lingkungan yang akomodatif bagi lanjut usia serta merumuskan langkah-langkah yang dapat mempersiapkan seluruh penduduk, mulai dari usia dini, untuk menjadi lanjut usia yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Lingkungan akomodatif yang dimaksud bukan hanya mencakup fasilitas dan sarana-prasarana fisik, namun juga penyediaan layanan dasar (terutama kesehatan dan pendidikan sepanjang hayat), sistem perlindungan sosial yang inklusif, perlindungan dari kekerasan, pemenuhan hak lanjut usia, serta kesiapan masyarakat, komunitas, dan keluarga dalam memberikan pendampingan bagi lanjut usia. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan ditujukan sebagai pedoman yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan serta memperkuat dan melanjutkan pelaksanaan Strategi Nasional Kelanjutusiaan periode 2020-2024, khususnya dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kebijakan dan program yang lebih konvergen, saling melengkapi, menggunakan pendekatan siklus hidup dan berkelanjutan, serta mendorong penguatan peran dan kolaborasi pemerintah dan nonpemerintah.
2.Rancangan Peraturan Presiden tentang Penuntasan Penyakit Tropis Terabaikan (Kusta, Schistosomiasis, dan Rabies) Dalam rangka mempercepat eliminasi penyakit tropis terabaikan meliputi kusta, schistosomiasis, dan rabies, diperlukan adanya regulasi sebagai langkah strategis untuk mengatasi isu kewenangan dan komitmen lintas sektor. Penyusunan regulasi ini merupakan penerjemahan dari Undang- Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045, yang menekankan eliminasi penyakit tropis terabaikan sebagai salah satu upaya super prioritas (game changers). Penyakit tropis terabaikan hingga kini masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang berdampak pada penurunan kualitas hidup, ketimpangan sosial-ekonomi, serta menghambat pencapaian target pembangunan nasional dan komitmen global. Oleh karena itu, regulasi dalam bentuk Perpres diharapkan dapat menjadi instrumen utama untuk mengawal kebijakan lintas sektor yang terintegrasi, menjamin pendanaan yang berkelanjutan, serta memperkuat koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan. 4.5 Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pembangunan industri yang difokuskan pada peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Peningkatan produktivitas industri pada subsektor industri pengolahan pangan dan subsektor industri energi berbasis sumber daya terbarukan perlu didukung dengan adopsi teknologi canggih dan rendah karbon guna meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu, hilirisasi industri, termasuk yang berbasis sumber daya hayati, perlu diperkuat agar dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta menciptakan ekosistem industri yang lebih berdaya saing. Dengan industri yang lebih efisien dan produktif, ketersediaan pangan dan energi serta produk olahan lainnya akan lebih stabil dan berkelanjutan. Produktivitas, kualitas, dan kapasitas produksi yang meningkat juga akan membuka peluang ekspor yang lebih luas, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, tidak hanya di sektor industri pengolahan, tetapi juga pada sektor pendukung lainnya seperti jasa perdagangan, transportasi dan lainnya. Dengan demikian, pembangunan industri yang produktif dan berdaya saing, termasuk yang berbasis hilirisasi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk memastikan industri tersebut dapat beroperasi secara optimal dan kompetitif, diperlukan kinerja logistik yang andal, efektif, dan efisien. Infrastruktur konektivitas yang memadai, seperti jaringan transportasi yang efisien serta sistem distribusi yang terintegrasi, sangat penting untuk mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri di pasar global. Selain itu, kinerja logistik yang andal dan merata juga akan mempercepat distribusi, memastikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap produk tersebut, serta membuka peluang usaha yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan demikian, pembangunan industri yang produktif, kompetitif, dan berorientasi ekspor akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 4.5.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5 Untuk mengawal keberhasilan pembangunan hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan tahun 2026 pada Tabel 4.5 sebagai berikut: Tabel 4. 5 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan 1 Rasio PDB Industri Pengolahan (%) 18,98[a] 20,80 21,20 Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 1 Biaya Logistik (% PDB) 14,29 (2022) 13,52 13,30 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) 29,15[a] 29,37 29,44 3 Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) 22,2 21,7 22, 7 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Sumber: [a]BPS 4.5.2 Arah Kebijakan Prioritas Nasional 5 bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 5, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan yang dilaksanakan melalui pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor dan pengembangan aglomerasi industri di Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus (KI/KEK) prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru. Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global yang dilaksanakan melalui (i) optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; (ii) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; (iii) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global; serta (iv) optimalisasi investasi strategis Danantara. 4.5.3 Intervensi Kebijakan Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 5, pada tahun 2026, akan dilakukan serangkaian intervensi kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas untuk mempercepat swasembada pangan, energi, dan pertumbuhan yang inklusif sebagai berikut: Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor Pengembangan Hilirisasi Nikel No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Nikel 1 Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel (juta ton/tahun) 27,44 33,64 33,74 2 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Nikel (Rp juta) 113.770.000 44.100.000 55.200.000 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Pengembangan hilirisasi nikel sebagai upaya mewujudkan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri dilaksanakan melalui (i) pengembangan industri stainless steel; (ii) pengembangan industri nickel sulfate, katoda, dan battery precursor berbasis nikel; (iii) pengembangan industri battery pack berbasis NMC (Nikel-Mangan-Kobalt); (iv) perbaikan tata kelola industri nikel serta peningkatan ketersediaan bahan baku dan energi; (v) dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri nikel; serta (vi) harmonisasi kebijakan industri nikel. Pengembangan Hilirisasi Tembaga No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Tembaga 1 Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga (ribu ton/tahun) 375 1.195 1.195 2 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tembaga (Rp juta) 45.720.000 45.933.000 48.078.000 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Pengembangan hilirisasi tembaga sebagai upaya mewujudkan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri tembaga dilaksanakan melalui (i) perbaikan tata kelola industri tembaga dan peningkatan ketersediaan bahan baku; (ii) pengembangan industri hilir/antara olahan tembaga; serta (iii) dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri tembaga. Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Diversifikasi Kelapa Sawit 1 Produksi Kelapa Sawit (ton) 226.069.542,9[a] 239.646.870,0 243.241.575,0 2 Ragam Produk Hilir Sawit (produk) 193 208 223 3 Produksi Bahan Baku (CPO dan CPKO) (ton) 52.518.781*[a] 53.021.870 53.817.198 4 Rasio Ekspor Produk Hilir Kelapa Sawit terhadap Bahan Baku (%) 92,0 92,3 92,5 5 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa Sawit (Rp juta) 44.090.000 1.489.335 1.659.739 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Sumber: [a]Kementerian Pertanian Keterangan: *angka sementara Pengembangan hilirisasi kelapa sawit sebagai upaya mewujudkan peningkatan produktivitas dan diversifikasi kelapa sawit, dilaksanakan melalui (i) peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit dan kualitas bahan baku; (ii) sustainability dan traceability; (iii) pengembangan industri biofuel; (iv) pengembangan industri oleokimia; (v) dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri sawit; serta (vi) re-branding produk sawit Indonesia yang berkelanjutan. Pengembangan Hilirisasi Kelapa No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Peningkatan Produktivitas, Produksi, dan Utilisasi Industri Kelapa 1 Produktivitas Kelapa (ton/hektar) 1,12*[a] 1,13 1,14 2 Produksi Kelapa (ton) 2.822.118*[a] 2.880.690 2.890.917 3 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Kelapa (Rp juta) 4.492.915 392.210 454.674 4 Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa (%) 40 55 60 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Sumber: [a]Kementerian Pertanian Keterangan: *angka sementara Pengembangan hilirisasi kelapa dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan peningkatan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa dilaksanakan melalui (i) perbaikan data perkelapaan (budi daya dan pengolahan); (ii) peningkatan produksi dan penyebaran benih unggul; (iii) peningkatan produktivitas kelapa; (iv) peningkatan diversifikasi produk dan daya saing produk; (v) peningkatan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) pengolahan kelapa; (vi) peningkatan investasi industri pengolahan kelapa; (vii) integrasi rantai pasok di dalam negeri dan ekspor; serta (viii) peningkatan riset dan inovasi kelapa. Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rumput Laut 1 Volume Produksi Rumput Laut (juta ton) 10,81[a] 11,64 12,22 2 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Rumput Laut (Rp juta) 230.000 510.000 532.800 3 Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut (%) 49,51 53,76 58,01 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah); Keterangan Sumber: [a]Kementerian Kelautan dan Perikanan Pengembangan hilirisasi rumput laut sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput laut dilaksanakan melalui (i) peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku dalam peningkatan produktivitas budi daya rumput laut dengan cara menyalurkan bibit rumput laut kultur jaringan dan sarana budi daya rumput laut ke masyarakat; (ii) pengembangan industri dan hilirisasi rumput laut; (iii) penelitian dan pengembangan budi daya rumput laut spesies baru dan inovasi teknologi untuk diversifikasi produk rumput laut (karagenan, agar-agar, biostimulan, nutraseutikal, pakan ternak); (iv) penguatan regulasi dan kelembagaan mencakup pengembangan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW); serta (v) fasilitasi pembiayaan dan investasi. Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Peningkatan Produktivitas dan Diversifikasi Sagu dan Singkong 1 Produksi Sagu (ton) 395.403*[a] 393.623 413.304 2 Kapasitas Produksi Pati Sagu (ton/tahun) 60.000 100.000 150.000 3 Produksi Ubi Kayu (ton) 16.927.504[a] 17.270.926 17.529.989 4 Produktivitas Sagu (ton/hektar) 2,97*[a] 3,12 3,14 5 Produktivitas Ubi Kayu (ton/hektar) 26,83[a] 27,81 28,25 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Sumber: [a]Kementerian Pertanian Keterangan: *angka sementara Pengembangan hilirisasi sagu dan singkong sebagai upaya mewujudkan peningkatan produktivitas dan diversifikasi sagu serta singkong dilaksanakan melalui (i) jaminan kepastian bahan baku sagu dan singkong; (ii) pengembangan industri hilir sagu dan singkong; serta (iii) fasilitasi akses pasar produk olahan sagu dan singkong. Pengembangan Industri Kimia No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah Industri Kimia 1 Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Minyak, Gas, dan Batubara (ribu ton) 59.783,45 60.234,97 60.444,74 2 Pertumbuhan PDB Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (%) -0,98 (2023) 6,08 6,51 3 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Minyak Bumi (Rp juta) 17.460.000,00 34.453.998,13 39.843.024,52 4 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Gas Bumi (Rp juta) 16.114.108,34 20.234.887,79 23.399.871,54 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Pengembangan industri kimia sebagai upaya mewujudkan peningkatan nilai tambah industri kimia dilaksanakan melalui (i) megaproyek industri kimia dasar; (ii) revitalisasi industri pupuk untuk mendukung swasembada pangan; (iii) gasifikasi batubara; (iv) dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri kimia; (v) penguatan tata kelola kebijakan pengembangan industri kimia dan bahan galian nonlogam; (vi) peningkatan daya saing sektor industri kimia dan bahan galian nonlogam; serta (vii) pengembangan produk sektor industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam. Pembangunan Industri Semikonduktor No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Pertumbuhan Industri Semikonduktor 1 Pertumbuhan PDB Industri Barang Logam: Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik (%) 6,16[a] 3,00 9,09 2 Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Pasir Silika (Rp juta) 1.290.000 1.419.000 1.561.000 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Sumber: [a]BPS Pembangunan industri semikonduktor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui (i) penyiapan rantai pasok industri semikonduktor; (ii) peningkatan SDM industri semikonduktor; serta (iii) riset dan pengembangan semikonduktor. Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Tekstil dan Produk Tekstil 1 Pertumbuhan PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (%) 4,26[a] 3,50 5,48 2 Produktivitas Tenaga Kerja Industri TPT (Rp juta/orang/tahun) 55,29 60,34 64,59 3 Penyerapan Tenaga Kerja Industri TPT (orang) 3.975.905 3.918.787 3.957.206 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Sumber: [a]BPS Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil sebagai upaya mewujudkan peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri tekstil dan produk tekstil, dilaksanakan melalui (i) penguatan rantai pasok; (ii) penguatan SDM dan kebijakan ketenagakerjaan yang kondusif; (iii) penyediaan energi bersih dan terbarukan yang andal dan bersaing; (iv) adopsi teknologi 4.0 dan teknologi rendah emisi; (v) optimalisasi riset dan inovasi; (vi) peningkatan akses terhadap lembaga pembiayaan; (vii) pengembangan sustainable textile dan tekstil budaya lokal; (viii) penguatan branding produk tekstil dan peningkatan ekspor; (ix) peningkatan pangsa pasar di e-commerce dan pemanfaatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); serta (x) kebijakan tata niaga impor dan pemberantasan impor ilegal. Peningkatan Industri Makanan dan Minuman No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Padat Karya Terampil pada Industri Makanan Minuman 1 Pertumbuhan PDB Industri Makanan dan Minuman (%) 5,90[a] 5,43 6,00 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah); Keterangan Sumber: [a]BPS Peningkatan industri makanan dan minuman sebagai upaya meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri makanan dan minuman dilaksanakan melalui (i) penguatan rantai pasok Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong di industri makanan dan minuman; (ii) peningkatan penerapan standardisasi di industri makanan dan minuman; (iii) peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi di industri makanan dan minuman; (iv) penerapan ekonomi sirkular dan industri hijau di industri makanan dan minuman; serta (v) fasilitasi pengembangan industri dan peningkatan daya saing produk makanan dan minuman. Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI/KEK Sei Mangkei 1 Nilai PMA dan PMDN di KEK Sei Mangkei (Rp triliun) 5,50 6,03 7,23 Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KIT Batang 1 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KIT Batang (Rp triliun) 3,77 4,14 4,50 Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) 1 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) (Rp triliun) 2,24 4,30 6,35 Terwujudnya Peningkatan Aglomerasi Industri di KI Weda Bay 1 Nilai Investasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di KI Weda Bay (Rp triliun) 346,33 349,49 352,65 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah)
1.Pengembangan KEK Sei Mangkei mendukung percepatan swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai upaya mewujudkan peningkatan aglomerasi industri di KEK Sei Mangkei, dilaksanakan melalui (i) pembangunan flyover/underpass/terowongan (simpang KA) dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang berfungsi sebagai koridor utama distribusi bahan baku dan hasil industri KEK Sei Mangkei; (ii) pengembangan sarana prasarana pendukung (energi, perumahan, pengolahan persampahan/limbah, air bersih); (iii) peningkatan investasi kawasan; (iv) pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok; serta (v) penyediaan pendidikan dan pelatihan SDM sesuai kebutuhan tenant di KEK Sei Mangkei.
2.Pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai upaya mewujudkan peningkatan aglomerasi industri di KIT Batang, dilaksanakan melalui (i) peningkatan investasi kawasan; (ii) peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan penguatan struktur jembatan yang menjadi akses utama menuju KIT Batang; (iii) pengembangan sarana dan prasarana pendukung (perumahan dan pengolahan persampahan/limbah); (iv) pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok; serta (v) penyediaan pendidikan dan pelatihan SDM sesuai kebutuhan tenant di KIT Batang.
3.Pengembangan KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) mendukung percepatan swasembada energi dan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai upaya mewujudkan peningkatan aglomerasi industri di KI KIP dilaksanakan melalui (i) pembangunan/pengembangan infrastruktur jalan/jembatan; (ii) pengembangan sarana prasarana pendukung (perumahan, kesehatan, air bersih, dan pengolahan persampahan/limbah); (iii) peningkatan investasi kawasan; (iv) pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok; serta (v) penyediaan pendidikan dan pelatihan SDM sesuai kebutuhan tenant di KI KIPI.
4.Pengembangan KI Weda Bay mendukung percepatan swasembada energi dan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai upaya mewujudkan peningkatan aglomerasi industri di KI Weda Bay dilaksanakan melalui (i) penyediaan pendidikan dan pelatihan SDM sesuai kebutuhan tenant di KI Weda Bay; (ii) peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan perbaikan kondisi jembatan yang merupakan akses logistik Kawasan Industri Weda Bay; (iii) pengembangan sarana prasarana pendukung (perumahan, kesehatan, air bersih, dan pengolahan persampahan/limbah); (iv) peningkatan investasi kawasan; serta (v) pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok. Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Investasi Swasta Prioritas sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi 1 Nilai PMA/PMDN Sektor Sekunder (Rp triliun) 721,27[a] 855,95 915,43 – 1.006,48 2 Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (% total nilai PMA/PMDN) 47,49[a] 48,28 48,26 - 48,60 3 Nilai PMA/PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan (Rp triliun) 253,44

(2023)307,14 328,21 - 346,82 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 4 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi (Rp triliun) 407,80[a] 521,39 558,07 - 586,60 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah); Keterangan Sumber: [a]Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi dilaksanakan melalui (i) transformasi kebijakan ekosistem investasi dan hilirisasi yang terintegrasi; (ii) peningkatan kemitraan usaha nasional untuk melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM; serta (iii) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan investasi dalam rangka penciptaan pusat-pusat pertumbuhan. Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi di Pasar Global melalui Ekspansi Ekspor serta Penguatan Partisipasi Indonesia dalam Rantai Nilai Global 1 Nilai pembelian perdagangan antar wilayah (triliun rupiah) 1.1 di Pulau Sumatera 1.2 di Pulau Jawa 1.3 di Pulau Bali-Nusra 1.4 di Pulau Kalimantan 1.5 di Pulau Sulawesi 1.6 di Pulau Papua-Maluku 205 (2022) 1.059 (2022) 51 (2022) 121 (2022) 135 (2022) 51 (2022) 217 1.158 93 144 138 55 233 1.395 108 173 165 59 2 Nilai ekspor barang (triliun rupiah) 2.1 di Pulau Sumatera 2.2 di Pulau Jawa 2.3 di Pulau Bali-Nusra 2.4 di Pulau Kalimantan 2.5 di Pulau Sulawesi 2.6 di Pulau Papua-Maluku 1.073 1.616 52 728 458 322 1.352 1.954 76 1.127 551 321 1.511 2.176 86 1.401 630 365 Terciptanya Stabilisasi Harga Komoditas Pangan Pokok Antarwaktu dan Antarwilayah 1 Koefisien Variasi (Coefficient Of Variation) Harga Pangan Kumulatif Komoditas Pangan Pokok Antarwaktu dan Antarwilayah (%) – [*] 20 – 25 17,5 – 22,5 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: [*] indikator baru. Peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan dengan global dilaksanakan melalui (i) integrasi informasi keunggulan daerah serta data permintaan dan penawaran setiap daerah; (ii) promosi antardaerah untuk mendorong perdagangan domestik dan antardaerah; (iii) kerja sama antardaerah untuk mendorong perdagangan domestik dan antardaerah; (iv) peningkatan kualitas SDM daerah untuk mendorong ekspor; (v) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah; (vi) pelatihan ekspor dan adaptasi bisnis e-commerce bagi pelaku UMKM di daerah; (vii) pendampingan pelaku usaha di daerah untuk mendorong perdagangan domestik, antardaerah, dan ekspor; (viii) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antardaerah; serta (ix) kebijakan perdagangan untuk mendorong digitalisasi perdagangan. No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Pangsa Ekspor Produk Berteknologi Menengah dan Tinggi di Pasar Global 1 Kontribusi Ekspor Produk Berteknologi Menengah dan Tinggi Indonesia terhadap Total Ekspor Produk Indonesia (%) 42,75[b] 24,98[***] 25,52 2 Kontribusi Pangsa Pasar Ekspor Produk Berteknologi Menengah dan Tinggi terhadap Dunia (%) 0,62 (2023) 0,72 0,78 3 Nilai Ekspor Barang- Barang Berkategori Hijau (Environmental Goods) (miliar USD) 26,15[b] 17,09[***] 21,49 4 Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi (%) 11,95[a] 5,6[***] 9,3 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas,2025 (diolah) Keterangan Sumber: [a]Kementerian Perindustrian; dan [b]Trademap Keterangan: ***berdasarkan angka dalam Pemutakhiran RKP 2025 Peningkatan ekspor produk industri berteknologi menengah-tinggi dilaksanakan melalui (i) pengembangan pasar ekspor Indonesia; (ii) promosi ekspor produk teknologi menengah-tinggi; (iii) fasilitasi sertifikasi produk dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna mendorong ekspor barang dan jasa; (iv) pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (v) optimalisasi market inteligence untuk produk ekspor barang dan jasa; serta (vi) pengamanan pasar ekspor. No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Ekspor Jasa dan Produk Kreatif 1 Nilai Ekspor Jasa Telekomunikasi, Komputer, dan Informasi (miliar USD) 3,74 [b] 2,82** 3,12 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 2 Nilai Ekspor Jasa Bisnis Lainnya (miliar USD) 8,74 [b] 8,46** 8,88 3 Nilai Ekspor Ekonomi Kreatif (miliar USD) 25,10*[c] 26,44 27,85 4 Nilai Perdagangan Komoditas Digital (miliar USD) 6,34 [a] 10,86 11,71 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas,2025 (diolah) Keterangan Sumber: [a]Trademap; [b]SEKI Bank Indonesia; dan [c]Kementerian Ekonomi Kreatif dan Bea Cukai Keterangan: *angka sementara; dan **berdasarkan angka dalam Pemutakhiran RKP 2025 Pengembangan ekspor jasa dan produk kreatif dilaksanakan melalui (i) perluasan akses informasi pasar potensial dan buyer untuk ekspor jasa dan produk kreatif; (ii) koordinasi kebijakan dan penyediaan data perdagangan sektor jasa dan produk kreatif yang terintegrasi; (iii) perundingan perdagangan dan kerja sama perdagangan jasa; (iv) penguatan SDM dan pendampingan dalam pengembangan perdagangan jasa; serta (v) promosi ekspor jasa dan produk kreatif. Highlight Intervensi Sebagai penjabaran rinci, berikut ditampilkan highlight intervensi atas 3 (tiga) kegiatan prioritas utama pada Prioritas Nasional 5 untuk tahun 2026, yakni (i) pengembangan hilirisasi kelapa sawit; (ii) pengembangan industri kimia; serta (iii) pengembangan KI Weda Bay.

1.Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia. Hanya saja sebagian besar produk yang diekspor adalah produk yang belum bernilai tambah tinggi seperti Crude Palm Oil (CPO) dan refined CPO. Di sisi lain, kemungkinan diterapkannya kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat kepada Indonesia diproyeksikan berdampak cukup besar bagi kinerja perdagangan Indonesia, karena Amerika Serikat merupakan salah satu pasar utama ekspor CPO Indonesia. Perang tarif Amerika Serikat-Tiongkok juga telah menyebabkan kecemasan di pasar komoditas global yang berdampak pada penurunan harga minyak nabati termasuk CPO. Ketidakpastian kondisi geopolitik saat ini dapat menjadi salah satu peluang untuk akselerasi program hilirisasi kelapa sawit. Strategi pengembangan hilirisasi kelapa sawit akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari aspek hulu, pengembangan industri berbasis inovasi seperti oleokimia dan biofuel, serta peningkatan akses di pasar internasional untuk mendukung diversifikasi pasar ekspor. Pengembangan hilirisasi kelapa sawit akan diampu oleh berbagai K/L dengan dukungan berupa fasilitasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) tanaman kelapa sawit, peningkatan volume biofuel untuk domestik, peningkatan kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi teknologi energi berkelanjutan, serta perundingan terkait keberterimaan sawit Indonesia di organisasi perdagangan dunia.
2.Pengembangan Industri Kimia Krisis energi yang sebelumnya terjadi akibat eskalasi politik Rusia- Ukraina telah menyebabkan kenaikan biaya produksi bagi industri petrokimia, yang sebagian besar bahan bakunya minyak dan gas. Kebijakan tarif Amerika Serikat diproyeksikan semakin memukul industri kimia di beberapa negara, seperti Tiongkok, Kanada, Meksiko dan negara- negara Uni Eropa. Sebaliknya, industri kimia di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika diprakirakan lebih berpeluang untuk tumbuh lebih baik. Oleh karenanya diperlukan upaya pengembangan industri kimia untuk mendukung hilirisasi minyak, gas dan batu bara di dalam negeri, yang disertai dengan perbaikan tata kelola kebijakan terutama yang dapat mendorong investasi serta upaya dekarbonisasi industri dan penerapan ekonomi sirkular. Pengembangan industri kimia akan diampu dengan dukungan fasilitasi investasi strategis di bidang hilirisasi minyak dan gas bumi serta penyusunan kebijakan dalam rangka percepatan peningkatan nilai tambah batubara.
3.Pengembangan KI Weda Bay KI Weda Bay merupakan salah satu KI yang berfokus pada hilirisasi nikel. Strategi pengembangan KI Weda Bay berfokus pada pengembangan ekosistem kawasan industri seperti infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang di luar kawasan, fasilitasi investasi dan kemudahan berusaha, penyiapan tenaga kerja, dan penyiapan rantai pasok industri termasuk industri kecil dan menengah. Pengembangan KI Weda Bay akan didukung oleh beberapa instansi, melalui pelaksanaan melakukan preservasi jalan dan jembatan serta menyusun Investment Project Ready to Offer (IPRO) bidang jasa dan kawasan untuk meningkatkan investasi tenant di dalam kawasan. Intervensi Kebijakan diluar KPU dan Kata Kunci Tema RKP Tahun 2026
1.Selain itu, dalam rangka mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat dilaksanakan melalui (i) pengembangan hilirisasi bauksit; (ii) pengembangan hilirisasi timah; (iii) pengembangan industri kosmetik dan farmasi; (iv) pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB); (v) pengembangan industri dirgantara; (vi) pengembangan industri mesin dan perlengkapan; (vi) pengembangan industri alas kaki; (vii) penguatan industri logam dasar besi dan baja; (viii) penguatan dan pengembangan jasa industri; (ix) pembangunan KEK Arun Lhokseumawe; (x) pengembangan KEK Galang Batang; (xi) pengembangan KEK Gresik; (xii) pengembangan KI Bintan Inti Industrial Estate; (xiv) pengembangan KI Krakatau Industrial Estate Cilegon; (xv) pengembangan KI Terpadu Wilmar; (xvi) pembangunan KI Seafer; (xvii) pembangunan KI iSentra Lamongan; (xvii) pembangunan KI Ngawi; (xviii) pengembangan KI KBS (Ketapang Bangun Sarana); (xix) pembangunan KI Indonesia Pomalaa Industry Park; (xx) pengembangan KI Konawe; (xxi) pengembangan KI Stardust; (xxii) pembangunan KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP); (xxiii) pengembangan KI Morowali; (xxiv) pembangunan KI Sumbawa Barat; (xxv) pengembangan KI Pulau Obi; (xxvi) pembangunan KI Buli; (xxvii) pembangunan KI Fakfak; (xxviii) pembangunan KI Takalar; (xxix) penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik; (xxx) penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik; (xxxi) peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik; (xxxii) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam Rantai Nilai Global; (xxxiii) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik serta pengembangan ekosistem industri konstruksi dan jasa konsultan; (xxxiv) peningkatan ekspor produk industri penyerap tenaga kerja tinggi; (xxxv) peningkatan ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis SDA; (xxxvi) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk Electric Vehicle (EV); (xxxv) peningkatan utilisasi Free Trade Agreement (FTA) atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global; (xxxvi) peningkatan kualitas produk, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen; serta (xxxvii) pengembangan hilirisasi komoditas strategis lainnya sesuai arahan Presiden.
2.Optimalisasi investasi strategis Danantara dilaksanakan sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memperkuat peran BUMN dalam pembangunan nasional. Optimalisasi investasi strategis Danantara dilakukan melalui (i) pengelolaan portofolio dan tujuan investasi strategis dan (ii) peningkatan investasi strategis pada sektor prioritas. Lebih lanjut, Danantara berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui dukungannya dalam pengembangan sektor dan program strategis yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional termasuk swasembada energi dan pangan. 4.6 Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan dengan menempatkan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai prioritas akan mendorong komunitas di tingkat desa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Salah satu persyaratan utama dalam pengentasan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang memperhatikan dan memberikan prioritas pada penguatan kemandirian, peningkatan kapasitas kerja dan daya saing usaha, peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar dan layanan dasar yang inklusif, pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan intensif, serta pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif. Perlindungan sosial adaptif merupakan perlindungan sosial yang menjawab dinamika ekonomi nasional maupun global, perubahan iklim, dan kerentanan terhadap bencana. Perlindungan sosial yang responsif dan inklusif dicapai melalui jaminan sosial, bantuan sosial, dan subsidi yang terintegrasi, adaptif, dan inklusif sehingga sesuai dengan risiko, kerentanan, dan kedaruratan yang dihadapi seluruh penduduk. Perlindungan sosial termasuk didalamnya adalah rehabilitasi sosial, layanan sosial, dan perawatan yang diberikan kepada penduduk dengan kerentanan tertentu. Pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional memungkinkan pemerintah mengidentifikasi dan menargetkan kelompok masyarakat miskin dan rentan dengan lebih akurat dan mendukung upaya digitalisasi penyaluran bantuan dan program yang transparan dan efisien. Untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, perencanaan regional yang terintegrasi dan memperhatikan daerah tertinggal dan kawasan afirmasi menjadi langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan yang merata. Hubungan desa-kota yang saling mendukung sebagai satu kesatuan fungsi wilayah berperan sebagai kunci pemerataan ekonomi. Desa dapat menjadi bagian dari rantai pasok untuk mendukung ekosistem ekonomi kota, sementara kota menyediakan akses pasar, teknologi, dan inovasi. Untuk meningkatkan manfaat pertumbuhan ekonomi terhadap seluruh masyarakat, penguatan bisnis melalui koperasi produksi menjadi salah satu prioritas. Kota juga dirancang sebagai simpul pertumbuhan yang mendukung pembangunan wilayah sekitar dan bersifat inklusif. Pembangunan di desa dan kota harus memastikan akses yang setara bagi kelompok rentan di daerah miskin perkotaan dan perdesaan terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, maupun layanan dan infrastruktur dasar lainnya. Investasi pada kawasan strategis, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), diarahkan tidak menjadi pusat pemerintahan saja, tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan wilayah sekitarnya. Sebagai model pembangunan berkelanjutan dan inklusif, IKN dirancang untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperbaiki distribusi penduduk, dan menciptakan peluang baru di luar Jawa. 4.6.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6 Sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6 tahun 2026 adalah sebagai berikut: Tabel 4. 6 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6 No. Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan 1 Tingkat Kemiskinan (%) 8,57[1] 7,0 - 8,10 6,5-7,5 2 Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)c) 1,47 0,50-1,00 0-0,50 3 Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%) 17,13 17,50 18,20 4 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)b) 31,21 32,15 34,99 5 Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%) 9,07 (2023) 10,00 10,40 Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan 1 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) 65,25 67,00 68,66 Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan 1 Persentase Desa Mandiri (%) 22,85d) 23,29 23,91d) Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 1 Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional (%)a) 56,56

(2022)57,29 57,70 2 Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional (%)b) 44,13
(2022)44,35 44,58 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Sumber: [1]SUSENAS Keterangan: a) indikator mencakup Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan dan PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional; b) indikator termasuk dalam indikator RPJPN Tahun 2025-2045, namun tidak menjadi indikator pada level Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029; c) menggunakan US$ 2,15 PPP tahun 2017; d) sesuai perhitungan dan proyeksi Indeks Desa 2024. 4.6.2 Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dilaksanakan melalui (i) sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi; (ii) perlindungan sosial adaptif dan inklusif; serta (iii) peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif. Peningkatan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui percepatan penyediaan perumahan dan permukiman. Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan perkotaan berkelanjutan dan pembangunan IKN. 4.6.3 Intervensi Kebijakan Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 6, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut: Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Perlindungan Sosial Adaptif Bantuan Sosial yang Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran No. Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Kualitas Penyaluran Bantuan Sosial yang Adaptif terhadap Berbagai Kondisi 1 Proporsi Keluarga Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial Non-Tunai (%) 60 (2023) 65 70 2 Proporsi Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Sosial Kebencanaan (%) 7 (2023) 8 10 3 Jumlah Keluarga Penerima Kartu Kesejahteraan yang Tergraduasi Sejahtera (keluarga/tahun) 10.000 400.000 700.000 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran untuk pengurangan beban keluarga miskin dan rentan dengan Kartu Kesejahteraan dilaksanakan melalui (i) bantuan keluarga, pendidikan, dan kesehatan; (ii) bantuan energi dan pangan; serta (iii) layanan sosial dan bantuan kebencanaan. Reformasi Jaminan Sosial No. Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terlaksananya Reformasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional 1 Cakupan Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional (%) 13,05 14,01 17,63 2 Cakupan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional (%) 53,44 54,18 56,10 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional dilaksanakan melalui (i) penjangkauan kepesertaan aktif berbasis agen jaminan sosial dan komunitas disertai dengan peningkatan pemahaman masyakat mengenai jaminan sosial; (ii) pengembangan program Jaminan Sosial yang inklusif dan adaptif, mencakup perlindungan hari tua, perawatan jangka panjang, serta skema jaminan sosial bagi pekerja miskin dan tidak mampu; (iii) pengaturan keseimbangan iuran dan manfaat program Jaminan Sosial; (iv) penguatan tata kelola pelaksanaan program Jaminan Sosial, termasuk pengelolaan program Jaminan Sosial berbasis nomor induk kependudukan; serta (v) penguatan sinergi dan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penumbuhan Usaha Berkelanjutan Pelaksanaan Reforma Agraria No. Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terlaksananya Reforma Agraria untuk Mengurangi Ketimpangan Pemilikan dan Penguasaan Tanah, serta Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Penerima Tanah Objek Reforma Agraria 1 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Memiliki Aset Lahan (%) 46,16 40,00 41,00 2 Persentase Petani/Nelayan Penerima Reforma Agraria (%) 46,64 42,00 43,00 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan melalui penataan aset yaitu pemberian tanah/redistribusi tanah sekaligus sertipikat tanah untuk menciptakan keadilan dalam pemilikan dan penguasaan tanah serta penataan akses yaitu program pemberdayaan ekonomi subyek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan berbasis pada pemanfaatan tanah. Kartu Usaha Afirmatif No. Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Kesejahteraan Penerima Kartu Usaha Afirmatif 1 Jumlah Penerima Manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang Berusaha atau Bekerja sebagai Buruh/Karyawan (jiwa/tahun) - [a] 1.000.000 1.500.000 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: [a]indikator baru yang mulai dihitung pada tahun 2025 Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat dengan Kartu Usaha Afirmatif bagi penduduk miskin dan rentan, dilaksanakan melalui penguatan kapasitas kerja dan penguatan kewirausahaan afirmatif. Kartu Usaha Produktif No. Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Penguatan Ekonomi yang Berdaya Saing bagi Masyarakat Menuju Kelas Menengah dan Kelas Menengah 1 Proporsi Pelaku Usaha dengan Usaha Berbadan Hukum atau Memiliki Catatan Pembukuan Lengkap 3,90
(2023)4,10 4,20 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Peningkatan daya saing dengan Kartu Usaha Produktif bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah dilaksanakan melalui penatakelolaan kartu usaha serta peningkatan kapasitas dan daya saing. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih No. Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Peran Koperasi dalam Penumbuhan Ekonomi Lokal 1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (%)[a] - - 30 2 Proporsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan RAT (%)[a] - - 100 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: [a]indikator baru Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Peningkatan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Program 3 Juta Rumah No. Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Penyediaan Hunian Baru atau Peningkatan Kualitas yang Terintegrasi dengan PSU 1 Jumlah Unit Rumah Baru yang Terbangun (unit) 2.830*** 476* 41.250 2 Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya (unit) 130.394 38.504* 300.000 3 Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (unit) 21.159 - * 200.000 No. Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Perumahan Publik Vertikal yang Disediakan secara Terpadu 1 Jumlah Penyediaan Unit Hunian Vertikal yang Terpadu (Milik dan Sewa) (unit) 3.930 1.944* 7.500 Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan Kemudahan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan 1 Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan atau Bantuan Subsidi/Kemudahan Perumahan (rumah tangga 200.300 324.200 315.000 Meningkatnya Permukiman Kumuh yang Ditangani secara Terpadu 1 Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani secara Terpadu (Ha) 2,86** 177* 304 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: *perkiraan capaian Tahun 2025 didasarkan pada anggaran pasca Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi atas Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; **capaian penanganan permukiman kumuh tahun 2024 cukup kecil, disebabkan fokus kegiatan tahun 2024 adalah penyelesaian anggaran terutama IKN; ***capaian 2024 cukup tinggi karena ada penyelesaian target pembangunan hunian tetap pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024. Program 3 juta rumah yang dilaksanakan melalui:

1.Penyediaan perumahan terintegrasi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang dilaksanakan melalui (i) fasilitasi pembangunan rumah baru termasuk melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); (ii) pengembangan perumahan dan permukiman melalui inisiasi pengembangan perumahan kooperatif; (iii) fasilitasi peningkatan kualitas rumah termasuk optimalisasi dana desa; serta (iv) penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, dan persampahan pada perumahan tapak.
2.Pengembangan perumahan publik vertikal yang terpadu yang dilaksanakan melalui penyediaan hunian publik vertikal milik dan sewa, termasuk sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, dan persampahan melalui hunian terintegrasi dengan akses transportasi (Transit Oriented Development); serta revitalisasi rusun perumnas.
3.Pengembangan fasilitasi pembiayaan perumahan yang dilaksanakan melalui (i) pengembangan kebijakan pembiayaan perumahan, termasuk restrukturisasi skema subsidi; (ii) fasilitasi dan penyaluran subsidi/ bantuan kemudahan pembiayaan perumahan; (iii) fasilitasi kerja sama pembiayaan perumahan dengan berbagai instansi; serta (iv) penyiapan proyek kerja sama dan investasi perumahan.
4.Penguatan ekosistem perumahan yang dilaksanakan melalui percepatan pembentukan kelembagaan Badan Percepatan Penyediaan Perumahan (BP3) serta inventarisasi lahan yang dioptimalkan.
5.Peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu yang dilaksanakan melalui penanganan permukiman kumuh terpadu skala kota (urban renewal) dan skala kawasan. Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan No. Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan terhadap Layanan Dasar serta Infrastruktur Desa 1 Persentase Rumah Tangga Perdesaan dengan Akses Air Minum Aman (%) 18,90

(2023)22,00 24,00 2 Persentase Rumah Tangga Perdesaan dengan Akses Sanitasi Aman (%) 4,77
(2023)6,00 7,00 3 Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (%) 25,99 26,12 26,26 4 Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni (%) 24,62 24,81 25,01 Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Ekonomi Perdesaan melalui Transformasi Aktivitas dan Pemberdayaan Ekonomi Desa 1 Persentase Bagi Hasil BUMDes terhadap PADes (%) 3,97 4,02 4,07 Mengembangkan Kawasan Perdesaan sebagai Embrio Pusat Pertumbuhan Lokal 1 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan Status Berdaya Saing (kawasan) 3 4 5 Menguatkan Ketahanan Masyarakat Desa terhadap Kondisi Sosial Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan Desa 1 Persentase Desa Berketahanan Iklim (%) 33,73 34,73 35,73 Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah dan Pemberdayaan Pembangunan Desa secara Adaptif 1 Persentase Desa yang Menerapkan Layanan Berbasis Digital (%) 74 (2022) 76 78 2 Jumlah Desa yang Menginisiasi Kerja Sama Desa (desa)[a] - 90 800 3 Jumlah Desa yang Menerapkan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Digital (desa) [a] - 150 1.620 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: [a]Indikator baru yang mulai dihitung pada tahun 2025

1.Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa sebagai upaya mendukung peningkatan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa dilaksanakan melalui (i) penguatan pembangunan layanan infrastruktur kesehatan desa; (ii) peningkatan utilitas dasar desa; dan (iii) peningkatan konektivitas desa.
2.Transformasi ekonomi lokal, ketahanan sosial, dan pelestarian lingkungan desa sebagai upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi perdesaan melalui transformasi aktivitas dan pemberdayaan ekonomi desa, mengembangkan kawasan perdesaan sebagai embrio pusat pertumbuhan lokal, dan menguatkan ketahanan masyarakat desa terhadap kondisi sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan desa dilaksanakan melalui (i) transformasi ekonomi lokal desa; (ii) transformasi ketahanan sosial desa; (iii) transformasi pelestarian lingkungan desa; dan (iv) pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan.
3.Penguatan tata kelola dan pemberdayaan desa adaptif sebagai upaya meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah dan pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif dilaksanakan melalui (i) penguatan pengelolaan keuangan desa; (ii) penguatan kelembagaan desa; dan (iii) penguatan tata kelola data desa. Transformasi Kawasan Transmigrasi No. Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Mewujudkan Transformasi Kawasan Transmigrasi menjadi Pusat Pertumbuhan Lokal 1 Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi (%) 52,88 55,49 58,10 2 Nilai Rata-Rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi 0,425 0,450 0,475 3 Persentase Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi (%) 0,90 1,10 1,20 4 Persentase Dukungan Kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Masyarakat/Badan Usaha yang Dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi (%) 37,50 40,00 45,00 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Transformasi pengembangan kawasan transmigrasi dilaksanakan melalui (i) pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik; (ii) pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi; (iii) redistribusi aset (tanah) transmigrasi; serta (iv) penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Ibu Kota Nusantara Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Ibu Kota Nusantara No. Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan Sekitarnya 1 Luas Area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan Sekitarnya yang Terbangun (Ha) 715,32 800-850 850–1.000 No. Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terselenggaranya Pemindahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara 1 Jumlah Pemindahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara (orang) - [a] 1.700- 4.100 1.700– 4.100 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: [a]indikator baru yang mulai dihitung pada tahun 2025 Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke IKN dengan fokus utama pada pemenuhan ekosistem perkotaan, termasuk kelengkapan ekosistem suprastruktur politik atau lembaga trias politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sebagai upaya mendukung terwujudnya IKN menjadi ibu kota politik di tahun 2028 dilaksanakan melalui (i) perencanaan dan penataan ruang kawasan inti IKN dan sekitarnya; (ii) pembangunan gedung/perkantoran di IKN; (iii) pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN; (iv) pembangunan sarana prasarana pendukung IKN; (v) pembangunan aksesibilitas dan konektivitas IKN; (vi) pemindahan ASN/hankam ke IKN; serta (vii) penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas IKN. Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Pembangunan Wilayah Metropolitan No. Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Peran Wilayah Metropolitan KBI sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 1 Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional (%) 40,75

(2022)40,93 41,14 2 Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KBI (%) 45,86
(2023)46,16 46,46 Meningkatnya Peran Wilayah Metropolitan KTI sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 1 Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional 3,38 (2022) 3,42 3,44 2 Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KTI 42,74
(2023)43,04 43,34 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Pembangunan wilayah metropolitan dilaksanakan melalui (i) peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan Medan; (ii) pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang; (iii) pemantapan Wilayah Metropolitan Jakarta; (iv) pemantapan Wilayah Metropolitan Bandung; (v) peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan Semarang; (vi) peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan Surabaya; (vii) peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan Denpasar; (viii) pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin; (ix) peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan Makassar; dan (x) pengembangan Wilayah Metropolitan Manado diwujudkan melalui penyediaan layanan angkutan umum massal, penyediaan infrastruktur sanitasi dan layanan air bersih, pengelolaan persampahan, pembangunan rumah susun, peningkatan kualitas permukiman, peningkatan ketangguhan bencana, serta penguatan kelembagaan pengelola wilayah metropolitan. Highlight Intervensi Dalam memastikan keberhasilan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 6 dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif maka dirumuskan intervensi kebijakan dengan ringkasan sebagai berikut:

1.Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif Upaya peningkatan daya saing pelaku usaha diarahkan melalui penguatan koordinasi program, salah satunya melalui implementasi Kartu Usaha Produktif (KUP). Program ini bertujuan untuk mendorong standardisasi dan integrasi program pemberdayaan usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan nonpemerintah. Dengan penguatan sinergi program pemberdayaan usaha yang dilakukan berbagai pihak, KUP diharapkan dapat memperkuat ekosistem bisnis bagi pelaku usaha serta mewujudkan penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah.
2.Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa diarahkan untuk memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus sebagai strategi pembangunan holistik dalam mengurangi kemiskinan serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
3.Transformasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi Transformasi pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan agar kawasan transmigrasi dapat menjadi pusat pertumbuhan lokal dengan fokus pada peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pangan dan produk unggulan lainnya. Dalam melaksanakan transformasi tersebut, diperlukan dukungan lintas sektor, antara lain (i) dukungan Kementerian Pertanian berupa pembangunan jalan pertanian; (ii) dukungan Kementerian Pekerjaan Umum berupa pengembangan dan pengelolaan irigasi di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) dan untuk mendukung ketahanan pangan lokal; (iii) dukungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berupa fasilitasi dan pembinaan pengembangan ekosistem kewirausahaan dan kapasitas usaha mikro berbasis kompetensi; serta (iv) dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berupa pendaftaran dan pemetaan tanah. Selain itu, diperlukan peran pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan transmigrasi, antara lain berupa pencadangan tanah dan penyiapan dokumen perwujudan kawasan transmigrasi.
4.Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU dilakukan melalui program pembangunan 3 juta rumah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk miskin dan rentan, generasi Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Penyediaan hunian perlu dilengkapi dengan air minum, air limbah domestik, persampahan, serta jalan dan drainase lingkungan.
5.Pelaksanaan Reforma Agraria Reforma Agraria dilaksanakan melalui penataan aset yaitu pemberian sertipikat hak atas tanah melalui legalisasi dan redistribusi tanah yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN, serta dilanjutkan dengan penataan akses berupa program pemberdayaan tanah masyarakat paska dilakukannya legalisasi tanah pada subyek penerima dan objek tanah yang sama, yang dilakukan oleh K/L terkait, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lainnya. Dengan demikian program Reforma Agraria berimplikasi pada pengurangan ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah serta peningkatan kemandirian masyarakat penerima tanah objek Reforma Agraria. Intervensi Kebijakan di Luar KPU dan Kata Kunci Tema RKP Tahun 2026 Selain itu, upaya pencapaian arah kebijakan Prioritas Nasional 6 juga didukung melalui (i) transformasi pembangunan kawasan perbatasan; (ii) pembangunan daerah tertinggal; (iii) pembangunan perkotaan non- metropolitan; (iv) tata kelola sistem data tunggal sosial ekonomi nasional; (v) pemanfaatan sistem data tunggal sosial ekonomi nasional; (vi) pengembangan ekonomi perawatan (care economy); (vii) tata kelola pendampingan/penyuluhan; dan (viii) pembangunan sosial, superhub ekonomi, dan pengelolaan lingkungan IKN. 4.6.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional 6, kerangka regulasi yang akan dilaksanakan adalah sebagai sebagai berikut:
1.Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan Berkelanjutan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan Berkelanjutan bertujuan untuk mentransformasi perkotaan dari segi tata kelola agar lebih terpadu dan inovatif. Rancangan Undang-Undang ini akan menjadi landasan pembangunan dan pengelolaan perkotaan yang selama ini dihadapkan pada tantangan (i) belum adanya pengaturan spesifik tentang kota; (ii) belum terpadunya rencana dan kebijakan perkotaan spasial dan non spasial; serta (iii) fragmentasi pengelolaan kawasan perkotaan. Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan Berkelanjutan ini mengatur mengenai (i) penyelarasan definisi perkotaan; (ii) pengaturan visi dan misi serta ketentuan prinsip dan standar pelayanan perkotaan yang kontekstual dan sesuai tantangan zaman; (iii) pengelolaan perkotaan lintas wilayah melalui reformasi perencanaan, kelembagaan, dan pembiayaan dalam pengelolaan perkotaan; (iv) penguatan peran serta kontribusi warga kota dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan dan berkeadilan; serta (v) penguatan pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam pengelolaan dan upaya pengendalian perkotaan.
2.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal bertujuan untuk mengakomodir perubahan konsep dan paradigma sebagaimana yang tercantum dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, bahwa pembangunan daerah tertinggal diselaraskan dengan perkembangan status desa (berdasarkan indeks desa), sehingga daerah sangat tertinggal dan daerah tertinggal ke depan juga didorong untuk menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri. Rancangan Peraturan Pemerintah ini akan menjadi landasan pembangunan daerah tertinggal sehingga perlu dilakukan pemutakhiran yang memuat beberapa hal sebagai berikut; (i) redefinisi daerah tertinggal dan daerah sangat tertinggal; (ii) reformulasi kriteria dan indikator daerah tertinggal; (iii) perencanaan daerah tertinggal mengacu pada RPJMN dan RKP; (iv) penguatan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah; serta (v) sinergi antarsumber pendanaan.
3.Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial merupakan mandat dari Undang- Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial diperlukan untuk menjawab tantangan dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang selama ini masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar, seperti ketidakseragaman standar layanan, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta terbatasnya mekanisme pendampingan dan pemantauan bagi penerima manfaat. Tanpa regulasi yang jelas, upaya pemulihan sosial bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, korban kekerasan, eks narapidana, dan masyarakat miskin menjadi tidak optimal, bahkan berpotensi menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan dalam akses layanan. Oleh karena itu, PP ini hadir untuk memperkuat kerangka hukum yang menjamin pelaksanaan rehabilitasi sosial secara terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pemberdayaan sosial. Pembentukan PP ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, khususnya Pasal 34, yang menegaskan kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial secara terpadu. Ruang lingkup pengaturannya mencakup aspek-aspek krusial, mulai dari mekanisme identifikasi kebutuhan, skema intervensi baik berbasis institusi maupun komunitas, standar kompetensi pekerja sosial, pendanaan, hingga evaluasi hasil rehabilitasi. Selain itu, PP ini juga mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga nonpemerintah dalam mendukung proses rehabilitasi, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara berbagai pihak. Dengan adanya PP ini, diharapkan pelaksanaan rehabilitasi sosial dapat lebih terukur, transparan, dan berdampak nyata bagi pemulihan dan reintegrasi sosial penerima manfaat. 4.7 Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Reformasi politik, hukum, dan birokrasi menjadi faktor krusial dalam mendukung peningkatan produktivitas untuk mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Deregulasi, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Reformasi politik difokuskan pada penguatan sistem politik yang fungsional guna mewujudkan demokrasi yang lebih substansial, melalui perbaikan tata kelola partai politik agar lebih transparan dan profesional, serta penyempurnaan sistem pemilu untuk menjamin representasi yang adil dan berintegritas. Sementara itu, reformasi hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi bertujuan menciptakan regulasi yang adaptif, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, serta membangun sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif. Dengan lingkungan politik dan hukum yang stabil, sektor prioritas seperti pangan, energi dan industri dapat berkembang lebih optimal guna mendukung ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan efisiensi birokrasi dan penguatan kebijakan fiskal menjadi pilar utama dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Reformasi birokrasi diarahkan pada digitalisasi layanan publik, peningkatan transparansi, serta perbaikan tata kelola migrasi untuk mendukung pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kebijakan fiskal berperan strategis dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui optimalisasi pendapatan negara, optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. Stabilitas makroekonomi juga dijaga melalui pengendalian inflasi yang didukung oleh peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk mendorong swasembada pangan nasional. Sebagai pencipta nilai (value creator) dan agen pembangunan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan daya saing dan efisiensi dalam penugasan pemerintah. Peningkatan daya saing dan efisiensi BUMN dalam berbagai program strategis, termasuk swasembada energi dan pangan, akan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Strategi ini juga didukung oleh Danantara, yang diarahkan untuk meningkatkan investasi serta meningkatkan peran BUMN dalam mendukung pembangunan nasional. Selain itu, pencegahan dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan yang terpadu akan meningkatkan ketahanan sosial dan memastikan terwujudnya generasi produktif yang dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Melalui strategi ini, reformasi politik, hukum, birokrasi, serta penguatan industri akan membentuk fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 4.7.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7 Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan tahun 2026 pada Tabel 4.7 sebagai berikut: Tabel 4. 7 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional 1 Indeks Pembangunan Hukum 0,68 (2023) 0,69 0,70 2 Indeks Persepsi Korupsi 37 38 40 3 Indeks Integritas Partai Politik 62,83 63,00 - 64,99 65,00 - 66,99 Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani 1 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional 69,98*) 71,38 72,80*) 2 Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri 93,0 93,5 94,0 Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba 1 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)[a] 1,73 (2023) 1,70 1,70**) Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan 1 Return on Asset (RoA) BUMN 3,14 (2023) 3,21 3,26 Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan 1 Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB 12,84 12,36 12,22-13,35 2 Rasio Perpajakan terhadap PDB (%) 10,08 10,24 10,45-11,40 Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan 1 Tingkat Inflasi (%) 1,57 2,50 ± 1,00 2,50 ± 1,00 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan Sumber: [a] Badan Narkotika Nasional Keterangan: *)angka baseline dan target merupakan proyeksi nilai Reformasi Birokrasi nasional tahun 2024 dan akan dimutakhirkan; **)angka target 2026 merupakan angka Target 2025. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika dilakukan penghitungan 2 tahun sekali dengan rentang waktu penghitungan 2025, 2027, dan 2029. 4.7.2 Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak, serta Sistem Politik yang Fungsional Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (i) reformasi politik dan tata kelola pemilu melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (ii) reformasi hukum melalui penguatan tata kelola regulasi, budaya hukum, dan akses terhadap keadilan; (iii) penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum; (iv) transformasi sistem penuntutan dan advocaat generaal melalui penguatan kelembagaan Kejaksaan; serta (v) pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui pencegahan tindak pidana korupsi. Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (i) penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan pengembangan kompetensi ASN yang mendorong kemudahan akses belajar; (ii) transformasi tata kelola pelayanan publik dan Pembangunan melalui penguatan manajemen kinerja pembangunan; (iii) penataan desentralisasi dan otonomi daerah melalui revitalisasi kebijakan otonomi daerah dalam rangka membangun pemerintahan daerah yang adaptif, produktif, serta memiliki kinerja unggul dan daya saing tinggi; (iv) pemerintah digital melalui pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN; serta (v) pelindungan WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia di luar negeri yang integratif. Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Tata Kelola BUMN yang Baik Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan peningkatan produktivitas BUMN. Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (i) optimalisasi pendapatan negara; (ii) optimalisasi belanja negara; serta (iii) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan pengendalian inflasi. 4.7.3 Intervensi Kebijakan Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 7, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut: Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional Dilaksanakan melalui Serangkaian Arah Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Strategi Pencegahan Korupsi di Sektor Pemerintah dan Masyarakat 1 Nilai Dimensi Eksternal (Indeks Integritas Nasional) 86,44 89,17 89,17a) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah) Keterangan: a) Angka Target 2026 merupakan angka Target 2025. Indeks Integritas Nasional dilakukan penghitungan 2 tahun sekali dengan rentang waktu penghitungan 2025, 2027, dan 2029 Pencegahan tindak pidana korupsi sebagai upaya mewujudkan strategi pencegahan korupsi di sektor pemerintah dan masyarakat dilaksanakan melalui revitalisasi pencegahan tindak pidana korupsi terutama aksesi Konvensi Anti-Suap (OECD) dan sistem pencegahan korupsi di sektor peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik. Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani Dilaksanakan melalui Serangkaian Arah Kebijakan Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN serta Pemerintah Digital No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Kesejahteraan ASN yang Adil, Layak dan Kompetitif 1 Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Penghargaan dan Pengakuan Berbasis Kinerja dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “Menengah” - *) - *) 20 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah) Keterangan: *) Terdapat perubahan instrumen penilaian Indeks Sistem Merit pada tahun 2026 dan merupakan indikator baru Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN sebagai upaya mendukung terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif, dilaksanakan melalui penerapan manajemen penghargaan dan pengakuan bagi ASN dengan implementasi Peraturan Pemerintah terkait Pemberian Penghargaan dan Pengakuan bagi ASN serta penerapan sistem manajemen kinerja ASN melalui Peraturan Menteri PAN RB terkait Sistem Manajemen Kinerja. No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terselenggaranya Layanan Digital Pemerintah yang Berkualitas dan Terpadu 1 Jumlah Layanan Publik Prioritas yang Terintegrasi dalam Portal Pelayanan Publik[a] - 10 20 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah) Keterangan: [a] Indikator baru yang dimulai dihitung pada tahun 2025 Transformasi digital layanan publik prioritas bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan integrasi layanan digital pemerintah, tergambar pada peningkatan keterpaduan layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik. Upaya ini dilakukan melalui (i) pengembangan layanan publik prioritas berbasis digital terutama pada koordinasi keterpaduan layanan publik prioritas dalam portal pelayanan publik sesuai proses bisnis tematik; (ii) penguatan tata kelola layanan perizinan berusaha khususnya pengembangan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS); (iii) penguatan layanan administrasi pemerintahan yang berfokus pada pengembangan portal layanan administrasi pemerintahan; serta (iv) transformasi pelayanan pertanahan secara digital terutama dalam penerbitan sertipikat tanah. Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi Optimalisasi Pendapatan Negara No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Tercapainya Peningkatan Basis Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak 1 Persentase Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi Berdasarkan Target Kinerja Organisasi 90 90 90 2 Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Berdasarkan Target yang Ditetapkan 100 100 100 3 Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan Negara 100 100 100 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah) Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan merupakan upaya dalam mewujudkan peningkatan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dilaksanakan melalui (i) implementasi Sistem Informasi Inti Perpajakan (core tax) dan interoperabilitas dengan Sistem Informasi Stakeholder terkait, menuju Data-Driven; (ii) simplifikasi proses bisnis dan kelembagaan serta penguatan kebijakan; (iii) tata kelola ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan (termasuk sin tax); serta (iv) peningkatan kepatuhan perpajakan. No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terciptanya Dukungan PNBP yang Optimal 1 Rasio Capaian PNBP terhadap Target yang Ditetapkan (%) 117,8 90-100 90-100 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah) Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP dilaksanakan melalui (i) pembenahan tata kelola penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Migas; (ii) pembenahan tata kelola penerimaan SDA Nonmigas yang bernilai tambah tinggi; (iii) pembenahan tata kelola penerimaan Non-SDA; (iv) pembenahan tata kelola aset; serta (v) inovasi layanan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan. Highlight Intervensi
1.Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pencegahan tindak pidana korupsi diarahkan untuk mewujudkan strategi pencegahan korupsi di sektor pemerintahan hingga masyarakat. Strategi tersebut mendukung pencegahan korupsi yang lebih baik dengan terwujudnya sistem antikorupsi yang efektif dan sistematis untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 7 khususnya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2.Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas Transformasi digital layanan publik prioritas dapat membangun fondasi yang kuat untuk mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola yang lebih baik. Dengan teknologi yang andal, data yang terintegrasi, kompetensi sumber daya manusia yang tinggi, serta layanan publik yang modern, pemerintah digital memberikan kontribusi nyata pada pencapaian tujuan utama pembangunan nasional. Indikasi Highlight Intervensi Indikasi Lokasi Prioritas
3.Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan Ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan ditujukan untuk meningkatkan ruang fiskal secara memadai untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan nasional pada tahun 2026 yang difokuskan pada kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Peningkatan penerimaan perpajakan disertai strategi pembangunan yang efektif menjadi pondasi untuk mencapai Visi Indonesia 2045 menjadi negara maju. Intervensi Kebijakan di luar KPU dan Kata Kunci Tema RKP Tahun 2026 Selain intervensi kunci yang telah dibahas, terdapat beberapa upaya lain yang dilaksanakan untuk mewujudkan Prioritas Nasional 7, yaitu:
1.Reformasi politik dan tata kelola pemilu dilaksanakan melalui (i) penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (ii) pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP; (iii) perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (iv) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu.
2.Reformasi hukum dilaksanakan melalui (i) penguatan kelembagaan dan perbaikan tata kelola regulasi; (ii) transformasi akses terhadap keadilan; (iii) penguatan budaya hukum; dan (iv) pembangunan hukum sektor strategis.
3.Penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan hukum serta penerapan dan penegakan hukum.
4.Transformasi sistem penuntutan dan advocaat generaal dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan kejaksaan serta peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.
5.Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) dilaksanakan melalui (i) penguatan kelembagaan gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis; (ii) pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi dan gerakan budaya antikorupsi; serta (iii) pencegahan dan pemberantasan TPPU.
6.Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dilaksanakan melalui (i) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah; (ii) optimalisasi layanan rehabilitasi penyalahguna narkotika; (iii) meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa; (iv) meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba; (v) meningkatkan kemampuan penyelidikan intelijen P4GN; serta (vi) optimalisasi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
7.Penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen ASN dilaksanakan melalui (i) penguatan sistem manajemen talenta ASN; (ii) penerapan pengembangan kompetensi ASN yang mendorong kemudahan akses belajar; (iii) digitalisasi manajemen ASN; (iv) penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas ASN; serta (v) penerapan dan evaluasi kebijakan manajemen ASN.
8.Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan dilaksanakan melalui (i) tata kelola pelayanan publik; (ii) penguatan manajemen kinerja pembangunan; serta (iii) sinergi pengendalian dan pengawasan program Pembangunan Nasional.
9.Penataan desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan melalui (i) harmonisasi hubungan pusat dan daerah; (ii) penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pemerintah daerah; dan (iii) penguatan fondasi keuangan daerah.
10.Pemerintah digital dilaksanakan melalui (i) penguatan tata kelola pemerintah digital; (ii) penguatan teknologi pemerintah digital; (iii) pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN; serta (iv) penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah.
11.Peningkatan produktivitas BUMN dilaksanakan melalui peningkatan daya saing BUMN dan dalam penugasan pemerintah.
12.Optimalisasi belanja negara dilaksanakan melalui peningkatan efektivitas belanja pemerintah pusat dan optimalisasi kualitas belanja transfer ke daerah (TKD).
13.Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber pembiayaan utang yang menjaga kesinambungan fiskal serta ekstensifikasi dan intensifikasi sumber- sumber pembiayaan non-utang yang inovatif.
14.Pengendalian inflasi dilakukan melalui pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.
15.Pelindungan WNI di luar negeri, termasuk PMI dilaksanakan melalui penguatan pelindungan dan penempatan PMI serta pelindungan dan pelayanan WNI, termasuk PMI di luar negeri yang integratif. 4.7.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Untuk mendukung capaian pada Prioritas Nasional 7 diperlukan Kerangka regulasi sebagai berikut:
1.Rancangan Undang-Undang Kedua tentang Perlindungan Saksi dan Korban Mendukung perluasan akses terhadap keadilan, khususnya dalam bidang perlindungan saksi dan korban. Hal ini mengingat perubahan akan menyasar pada cakupan jenis tindak pidana yang dapat menerima layanan perlindungan, penguatan eksekusi restitusi, pembentukan Victim Trust Fund, serta penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan.
2.Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Saat ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Untuk itu, dalam rangka mendukung reformasi regulasi dan mengakomodir dinamika yang terjadi salah satunya terkait dengan omnibus law, maka diperlukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan terhadap tata kelola regulasi, dengan mengatur beberapa hal diantaranya: (i) penguatan sinergitas tata kelola regulasi di tingkat pusat dan daerah; (ii) penguatan evaluasi regulasi melalui self-assessment oleh K/L; (iii) Penguatan tata kelola peraturan menteri, peraturan lembaga dan sejenisnya; (iv) pengaturan komprehensif mengenai metode omnibus law; serta (v) penguatan kelembagaan, sistem informasi dan sumber daya manusia dibidang regulasi.
3.Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mengatur terkait pembaruan substansi terhadap proses bisnis pailit, khususnya penataan terhadap aspek- aspek hubungan perikatan dalam hal kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Rancangan Undang-Undang ini mendukung sasaran pembangunan guna meningkatkan kepercayaan investor.
4.Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum Menargetkan beberapa hal fundamental yaitu (i) perluasan akses terhadap keadilan dengan tidak hanya memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, tetapi juga kepada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia; serta (ii) pemberian bantuan hukum tidak hanya jasa hukum, tetapi juga hal-hal lain yang terkait dengan pendampingan hukum, misalnya biaya panjar, visum et repertum, dan lain-lain.
5.Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia adalah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, seiring perkembangan zaman, substansi yang diatur dalam undang-undang tersebut dinilai sudah tidak lagi relevan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan memasukkan isu-isu terkini dalam alternatif penyelesaian sengketa seperti aturan tentang mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang lebih kompleks, guna mendukung peningkatan iklim investasi.
6.Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Dana Abadi Korban Tindak Pidana Melihat perkembangan perlindungan bagi korban tindak pidana, dibutuhkan sumber pendanaan berkelanjutan sehingga pemberian layanan bisa lebih komprehensif. Kerangka Regulasi ini merupakan bentuk persiapan aturan turunan dalam Perubahan Kedua UU PSK terkait pendanaan berkelanjutan tersebut. 4.8 Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur Upaya untuk meningkatkan produktivitas, swasembada pangan dan energi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif harus didukung oleh masyarakat yang kuat secara sosial dan budaya, serta lingkungan alam yang terjaga dan lestari. Agama dan kebudayaan berperan penting sebagai landasan moral dan basis etika dalam pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah terus berikhtiar menjaga kelestarian lingkungan dengan berpedoman pada nilai- nilai agama dan kearifan lokal, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan. Etika lingkungan yang bersumber dari agama dan budaya juga menjadi panduan dalam pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, mencegah eksploitasi berlebihan, serta menguatkan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selaras dengan itu, optimalisasi pemanfaatan lingkungan secara produktif dan berkelanjutan perlu terus didorong antara lain dengan meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati. Selanjutnya, nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi telah terbukti mendukung pengelolaan sumber daya alam secara lestari, termasuk dalam sistem pertanian berbasis ekologi, konservasi hutan, serta perlindungan ekosistem laut. Tradisi keagamaan dan budaya juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana alam, memastikan bahwa peningkatan produktivitas tidak hanya bertumpu pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada prinsip keberlanjutan yang menciptakan kesejahteraan jangka panjang. Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan dapat berkontribusi pada upaya mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pendekatan berbasis ekosistem dan kearifan lokal dalam mitigasi bencana menjadi solusi adaptif dalam menghadapi ancaman lingkungan, seperti pengelolaan air, pertanian adaptif, serta perlindungan kawasan rawan bencana. Dalam hal ini, literasi kebencanaan melalui kurikulum pendidikan perlu dikembangkan agar masyarakat dapat adaptif terhadap persoalan lingkungan dan kebencanaan. Selain itu, investasi di bidang pengurangan risiko bencana juga harus ditingkatkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan mengurangi kerugian akibat bencana. Dengan memperkuat hubungan antara pembangunan ekonomi, ketahanan bencana dan lingkungan, serta warisan budaya dan nilai-nilai agama, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan alam bagi generasi mendatang. 4.8.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8 Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pada tahun 2026 dirumuskan sasaran pembangunan pada Tabel 4.8 sebagai berikut. Tabel 4. 8 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju 1 Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) 62,85

(2021)65,49 66,15 2 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 57,13
(2023)58,39 58,99 3 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 76,47 76,77 77,14 Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 4 Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%) 0,140
(2022)0,137 0,136 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) 4.8.2 Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1.Mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju akan dilaksanakan melalui penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa.
2.Mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim akan dilaksanakan melalui pembangunan berketahanan iklim serta pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna. 4.8.3 Intervensi Kebijakan Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 8, dilaksanakan intervensi kebijakan sebagai berikut: Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju Dana Sosial Keagamaan Produktif No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif untuk Mendukung Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 1 Persentase Penduduk Miskin yang Menerima Manfaat Dana Sosial Keagamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan (%) 1 2 3 2 Persentase Lembaga Dana Sosial Keagamaan yang Akuntabel dan Profesional (%) 78 81 85 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Pengembangan dana sosial keagamaan produktif, sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan melalui revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas lembaga filantropi keagamaan. Strategi pelaksanaan intervensi tersebut adalah revitalisasi Dana Sosial Keagamaan (DSK) untuk pengentasan kemiskinan, di antaranya melalui penyelarasan data sasaran dengan data kemiskinan nasional serta penguatan DSK. Selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas lembaga filantropi keagamaan, di antaranya melalui bantuan operasional serta audit kelembagaan. Layanan Haji dan Umrah No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Kualitas Layanan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman 1 Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI):

a.Layanan Haji Dalam Negeri;
b.Layanan Haji Luar Negeri 90,45

(2022)88,20 91,00 88,25 91,25 88,75 2 Persentase Nilai Pertumbuhan Perolehan Nilai Manfaat Dana Haji (%) 10,40 12,20 12,80 3 Presentase Lembaga Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah yang Terakreditasi (A)
1. a.Lembaga Penyelenggara Haji Khusus (%);
2. b.Lembaga Penyelenggara Umrah (%) 82,00 96,000 82,05 96,010 82,10 96,014 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Transformasi penyelenggaraan haji dan umrah yang transparan, akuntabel, aman, dan nyaman, sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah haji dan umrah. Strategi pelaksanaan intervensi tersebut adalah (i) revitalisasi sarana prasarana layanan ibadah haji dan umrah, di antaranya melalui revitalisasi asrama haji dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT); (ii) peningkatan kualitas layanan ibadah haji, di antaranya melalui peningkatan kualitas layanan petugas haji serta tata kelola layanan DAM; dan (iii) pengawasan dan pengendalian lembaga haji khusus dan umrah yang dilaksanakan melalui pembinaan dan akreditasi lembaga penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah. Jaminan Produk Halal No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang Profesional 1 Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal 88,56 90,98 91,69 2 Tingkat Literasi Produk dan Jasa Halal (%) 34,08 42,09 46,10 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal, sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal yang profesional. Strategi pelaksanaan intervensi tersebut adalah (i) penguatan literasi produk halal, di antaranya melalui gerakan sadar halal kepada lembaga dan SDM halal; (ii) peningkatan kualitas layanan penjaminan produk halal, di antaranya melalui sertifikasi halal Usaha Mikro Kecil (UMK) serta non UMK; dan (iii) penguatan kolaborasi penjaminan produk halal, di antaranya melalui kemitraan dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Karakter dan Jati Diri Bangsa No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Karakter dan Jati Diri Bangsa yang Kokoh Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila 1 Persentase Penduduk yang Mengikuti Gotong Royong dan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Lainnya (%) 36,00
(2023)36,71 37,06 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Penguatan karakter dan jati diri bangsa, sebagai landasan utama meneguhkan identitas nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Strategi pelaksanaan intervensi tersebut adalah (i) penguatan etika sosial budaya untuk membentuk masyarakat yang harmonis, rukun, dan berkeadaban, di antaranya melalui penyelenggaraan pendidikan karakter dan pemahaman moderasi beragama, serta pemberdayaan nilai budaya pada masyarakat; (ii) penguatan etika politik dan pemerintahan untuk melembagakan sistem demokrasi yang substantif dan partisipatif, serta mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, terintegrasi, dan berorientasi pelayanan, di antaranya melalui internalisasi nilai-nilai kebangsaan serta pelatihan bagi aparat pemerintahan; (iii) penguatan etika ekonomi dan bisnis sebagai landasan transformasi ekonomi untuk mendorong produktivitas dan daya saing bangsa, di antaranya melalui pendampingan UMKM serta fasilitasi pengembangan BUMDesa; (iv) penguatan etika hukum yang berkeadilan untuk menjamin kepastian hukum yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, di antaranya melalui pendidikan HAM bagi K/L/D serta pelatihan kode etik penegak hukum; (v) penguatan etika keilmuan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, dan inovatif, di antaranya melalui pengembangan perpustakaan, gerakan Indonesia membaca, dan pembinaan kreativitas serta minat bakat mahasiswa; serta (vi) penguatan etika lingkungan sebagai pondasi pembangunan yang berkelanjutan, di antaranya melalui fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas air, lahan, dan udara, serta konservasi biota. Pemajuan Kebudayaan No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Terwujudnya Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan, dan Peningkatan Kualitas SDM Kebudayaan 1 Persentase Penduduk yang Bekerja di Bidang Seni Budaya (%) 0,43
(2023)0,49 0,51 No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 2 Jumlah Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan (Kumulatif) (kawasan) 1 1 3 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan, sebagai upaya mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM. Strategi pelaksanaan intervensi tersebut adalah pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional yang dilaksanakan melalui pemanfaatan dan pengembangan karya seni beserta konten media kebudayaan. Selain itu juga dilakukan pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan melalui pelestarian cagar budaya, Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), serta pengembangan desa pemajuan kebudayaan. Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Ketahanan Wilayah Pesisir No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Peningkatan Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil 1 Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil[a] - 55 60 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: [a] Indikator baru yang dimulai dihitung pada tahun 2025 Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, sebagai upaya meningkatkan nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dilaksanakan melalui (i) pengembangan kawasan pesisir tangguh; (ii) peningkatan ketahanan perikanan terhadap perubahan iklim; (iii) pembangunan prasarana pengaman pantai, termasuk inisiasi pembangunan giant sea wall di pesisir utara Jakarta serta lanjutan pembangunan tanggul pantai di pesisir utara Jawa; serta (iv) penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Rambu Suar. Modifikasi Cuaca No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Keakurasian Modifikasi Cuaca 1 Persentase Akurasi Keberhasilan Modifikasi Cuaca (%)[a] - 82 84 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Keterangan: [a] Indikator baru yang dimulai dihitung pada tahun 2025 Pengelolaan sumber daya air adaptif iklim sebagai upaya meningkatkan resiliensi terhadap dampak perubahan iklim di sektor air dengan peningkatan akurasi modifikasi cuaca, dilaksanakan melalui (i) pembangunan tampungan air, yaitu Bendungan Mbay, Bendungan Bener, Bendungan Jragung, Bendungan Bagong; (ii) revitalisasi tampungan air untuk meningkatkan fungsi dan kualitas tampungan air; (iii) pembangunan pengendalian banjir seperti pembangunan infrastruktur tanggul dan lainnya; (iv) pembangunan pengendali lahar/sedimen; dan (v) peningkatan konservasi sumber daya air, termasuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Pencegahan dan Mitigasi Bencana No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana 1 Persentase Daerah yang Memiliki Tingkat Kapasitas Penanggulangan Bencana Minimal pada Kategori Sedang (%) 62 (2023) 67 72 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi, sebagai upaya untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana, dilaksanakan melalui (i) pendidikan, pelatihan, dan simulasi untuk peningkatan kapasitas bidang penanggulangan bencana; (ii) pengembangan mitigasi bencana melalui riset dan inovasi; (iii) koordinasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan bidang penanggulangan bencana; dan (iv) penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan standar. Layanan Peringatan Dini dan Keandalan Respon No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Peringatan Dini dan Keandalan Respon saat Terjadi Bencana 1 Persentase Cakupan Layanan Peringatan Dini di Daerah Berisiko Bencana (%) 6,00 6,10 6,17 2 Kecepatan Penyampaian Informasi Peringatan Dini Bencana ke Publik (Menit) 3,00 < 3,00 < 3,00[a] 3 Persentase Daerah yang Menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana dan Menerima Intervensi Sesuai Standar (%) 75 100 100 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Indikator: [a] BMKG Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan peringatan dini dan keandalan respon saat terjadi bencana, dilaksanakan melalui layanan penanganan kedaruratan bencana dan penyediaan sistem peringatan dini multiancaman bencana. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana No Sasaran dan Indikator Realisasi 2024 Outlook 2025 Target 2026 Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 1 Persentase Daerah Pasca Bencana Masif yang Ditangani (%) 100 100 100 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 (diolah) Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dilaksanakan melalui layanan pemulihan pascabencana bidang fisik dan sosial, serta layanan pemulihan ekonomi terintegrasi pascabencana. Highlight Intervensi

1.Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan salah satu upaya strategis dalam bidang agama untuk mendukung peningkatan produktivitas, swasembada pangan dan energi, serta percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal yang profesional, akuntabel, dan efektif akan mempercepat distribusi produk halal ke pasar domestik maupun global sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, serta mendorong pertumbuhan industri halal secara berkelanjutan.
2.Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan merupakan salah satu upaya strategis dalam bidang kebudayaan untuk mendukung peningkatan produktivitas, swasembada pangan dan energi, serta percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Melalui optimalisasi potensi budaya, intervensi yang dilakukan tidak hanya mendorong efisiensi dan inovasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam menciptakan nilai tambah dari produk kreatif berbasis potensi budaya. Selain itu, upaya ini akan mendukung kemajuan sektor ekonomi kreatif, menumbuhkan peluang lapangan kerja berbasis seni budaya, serta meningkatkan keterampilan dan kapasitas pelaku seni budaya, sehingga menghasilkan ekosistem kebudayaan yang lebih produktif dan berdaya saing.
3.Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut merupakan salah satu strategi pembangunan berketahanan iklim yang berfokus kepada penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim.
4.Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi bencana merupakan kunci dalam pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan mitigasi bencana dapat terlaksana dengan lebih tertata. Intervensi Kebijakan diluar KPU dan Kata Kunci Tema RKP Tahun 2026 Upaya lain untuk mendukung terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju juga dilakukan melalui (i) penguatan moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan; (ii) jaminan hak beragama serta kehidupan beragama yang harmonis dan rukun; (iii) peningkatan peran tokoh agama, lembaga agama, dan lembaga sosial keagamaan; (iv) peningkatan sarana dan prasarana peribadatan; (v) transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif di Kantor Urusan Agama (KUA); (vi) pelindungan dan pelestarian warisan budaya; (vii) jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (viii) pengembangan bahasa dan sastra Indonesia; (ix) transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan; serta (x) pengembangan diplomasi kebudayaan. Sementara itu, untuk mendukung terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim juga dilakukan upaya lain berupa (i) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim; (ii) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim; (iii) penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim; (iv) peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana; serta (v) peningkatan infrastruktur berketahanan bencana. Pembangunan kewilayahan dilaksanakan melalui berbagai strategi untuk mempercepat pemerataan antarwilayah, di antaranya (i) strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan secara merata; (ii) strategi afirmatif pembangunan daerah-daerah tertinggal dan perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan; (iii) strategi konservasi untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; serta (iv) strategi penguatan konektivitas infrastruktur wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan. Gambar 5.1 menunjukkan tema, target pertumbuhan, dan kontribusi per wilayah pulau untuk tahun 2026. Penetapan ini menjadi landasan strategis dalam membangun fondasi yang kokoh bagi Indonesia Emas 2045. Gambar 5.1 Strategi Pengembangan Wilayah: Pertumbuhan dan Pemerataan Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 (diolah), 2025. Adapun untuk memastikan perencanaan sektoral pada program Direktif Presiden (Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan dan Pengelolaan Sampah) dapat berkontribusi dalam pengurangan ketimpangan antarwilayah, maka pelaksanaan program-program tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah dan pelaksanaan program- program tersebut akan dijabarkan dalam highlight intervensi pembangunan wilayah di masing-masing provinsi. 5.1.1 Highlight Intervensi Pembangunan Wilayah Implementasi Prioritas Nasional didukung pula dengan penerapan kebijakan umum yang berfokus pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah serta pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah Tata Ruang ❖ Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di semua hierarki (Nasional, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) (10 materi teknis dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional) serta integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) melalui mekanisme bimbingan teknis di Pulau Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara (Bali-Nusra), Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta Papua (41 materi teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah RDTR/Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota) dan bantuan teknis di Pulau Jawa dan Kalimantan (90 materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota). ❖ Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Pertanahan Percepatan pelaksanaan reforma agraria, melalui (i) pemberian sertipikat hak atas tanah; (ii) pelayanan pertanahan berbasis digital; (iii) penyelesaian kasus pertanahan; serta (iv) penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Informasi Geospasial Pelaksanaan akuisisi dan pembuatan peta dasar skala besar 1:5.000 untuk mendukung penyusunan RDTR dan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada lokasi prioritas tahun 2026 di sebagian pulau Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Infrastruktur dan Layanan Dasar ❖ Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 tahun prasekolah (TK/RA/BA) serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah pada wilayah Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. ❖ Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pemenuhan gizi, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola. ❖ Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, berkelanjutan, dan berketahanan bencana di wilayah perkotaan, perdesaan, serta kawasan permukiman kumuh melalui (i) fasilitasi pembangunan rumah baru tapak termasuk melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); (ii) pengembangan perumahan dan permukiman melalui inisiasi pengembangan perumahan kooperatif; (iii) fasilitasi peningkatan kualitas rumah tapak termasuk optimalisasi Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah dana desa; (iv) penyediaan hunian publik vertikal milik dan sewa, termasuk sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, dan persampahan, melalui hunian terintegrasi dengan akses transportasi (Transit Oriented Development/TOD); serta (v) penanganan permukiman kumuh terpadu skala kota (urban renewal) dan skala kawasan. ❖ Menuntaskan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan rendah karbon melalui (i) pengembangan infrastruktur; (ii) penyediaan bantuan; dan (iii) subsidi tenaga listrik tepat sasaran. ❖ Pengembangan sarana dan prasarana keselamatan serta keamanan transportasi yang berketahanan bencana serta peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) transportasi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusra, Sulawesi, Maluku, dan Papua. ❖ Peningkatan ketahanan sumber daya air, melalui (i) peningkatan infrastruktur tampungan air; (ii) penyediaan pasokan air; dan (iii) pengelolaan risiko bencana daya rusak air termasuk penerapan solusi berbasis alam (nature-based solution). ❖ Penuntasan konektivitas digital, perluasan jangkauan layanan komunikasi, dan peningkatan literasi digital. ❖ Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular melalui: (i) perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan; (ii) peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Lahan Urug Residu (LUR). Intervensi yang dilakukan antara lain optimalisasi dan rehabilitasi sistem pengelolaan persampahan skala regional/kota/kawasan serta pembangunan sistem pengelolaan persampahan skala regional/kota/kawasan di sebagian wilayah Jawa dan Bali. ❖ Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim melalui (i) pembangunan, peningkatan, dan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) termasuk SPAM berbasis masyarakat; (ii) optimalisasi dan rehabilitasi SPAM; (iii) pengawasan kualitas dan pengamanan air minum; (iv) pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan perluasan Sambungan Rumah; (v) pembangunan dan optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); (vi) pemantauan dan inspeksi kualitas IPAL/IPLT; dan (vii) pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) yang disertai dengan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dan operator di sebagian wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra, Maluku, dan Papua. Otonomi dan Keuangan Daerah Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah ❖ Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (OTDA) dilaksanakan melalui (i) harmonisasi hubungan pusat dan daerah; (ii) penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pemerintah daerah; serta (iii) penguatan fondasi keuangan daerah. Kebijakan ini didukung dengan upaya harmonisasi regulasi pusat-daerah, kerja sama multisektor pembangunan, dan penguatan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah). ❖ Penguatan fondasi keuangan daerah melalui (i) penataan proporsi pendapatan daerah melalui pemetaan basis data potensi pajak daerah dan retribusi daerah, basis data kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penataan sistem transaksi keuangan daerah; (ii) peningkatan kualitas belanja daerah melalui penyusunan peta jalan belanja dan strategi pemenuhan proporsi belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik sesuai peraturan perundang- undangan; serta (iii) perluasan sumber pendanaan pembangunan daerah melalui eksplorasi dan pemetaan sumber-sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/non-APBD). Untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan terhadap sumber daya pembangunan, intervensi pembangunan diprioritaskan pada kawasan perdesaan dan daerah afirmasi sesuai karakteristik wilayah. Sementara itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat lokal hingga nasional, prioritas intervensi pembangunan adalah peningkatan pengelolaan urbanisasi dan pusat pertumbuhan sekaligus mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan. Pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi Perdesaan Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra, Maluku, dan Papua melalui (i) pemenuhan pelayanan dasar dan infrastruktur; (ii) diversifikasi ekonomi; (iii) peningkatan ketahanan sosial; (iv) pelestarian lingkungan; (v) pengembangan SDM; (vi) penguatan tata kelola; (vii) penguatan kualitas perencanaan desa dan koordinasi desa dengan pemerintah di atasnya hingga tingkat nasional; (viii) pemberdayaan masyarakat; serta (ix) pembangunan 30 kawasan perdesaan prioritas. Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal ❖ Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal menjadi daerah berkembang melalui (i) pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan serta layanan dasar lainnya; (ii) penguatan ekonomi lokal terutama yang berbasis kearifan lokal; (iii) pemerataan penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas sesuai standar; serta (iv) pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna. Pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi ❖ Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Wilayah Papua (i) Papua Sehat, melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta pembudayaan hidup sehat dan bersih di masyarakat; (ii) Papua Cerdas, melalui peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama; serta (iii) Papua Produktif, melalui peningkatan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing. Kawasan Perbatasan Pembangunan kawasan perbatasan dengan fokus untuk (i) mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan; (ii) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (iii) optimalisasi tata kelola pemerintahan; dan (iv) menjaga keberlanjutan lingkungan. Kawasan Transmigrasi Pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk unggulan. Pengelolaan Pusat Pertumbuhan Perkotaan Pengelolaan urbanisasi dan perkotaan melalui pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), penataan dan pengelolaan Wilayah Metropolitan (WM), kota otonom dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang layak huni, inklusif dan berbudaya, hijau dan berketahanan, serta maju menyejahterakan, utamanya melalui (i) percepatan penyelesaian rencana pembangunan dan rencana spasial; (ii) peningkatan infrastruktur konektivitas, layanan transportasi, dan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung digitalisasi; (iii) pemanfaatan pendanaan inovatif; (iv) penyusunan regulasi serta pengembangan kelembagaan pengelolaan perkotaan yang dinamis dan adaptif. Kluster Unggulan Wilayah ❖ Pengembangan pusat pertumbuhan baru (berbasis komoditas unggulan dan pariwisata rintisan) dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting (Kawasan Industri/KI, Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas/KPBPB, serta Destinasi Pariwisata Prioritas/DPP) melalui (i) peningkatan produktivitas, investasi, riset, dan inovasi; (ii) penguatan SDM dan promosi; (iii) penguatan 3A (atraksi, amenitas, dan aksesibilitas); (iv) pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; (v) penyiapan dan peningkatan kualitas kawasan sekitar pusat pertumbuhan; serta (vi) penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan. ❖ Penuntasan dan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bersifat kawasan melalui (i) percepatan pelaksanaan PSN; (ii) evaluasi dan penyiapan carry over PSN; serta (iii) penguatan kerja sama pengelolaan PSN. Untuk memastikan pendekatan kewilayahan yang diimplementasikan dapat berkelanjutan, maka dilakukan upaya perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi dan kawasan rawan bencana. Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana ❖ Pengelolaan kawasan konservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sebagai upaya mitigasi Triple Planetary Crisis dalam menjamin keberlanjutan pembangunan. ❖ Menjaga keberlanjutan pembangunan dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, mitigasi, layanan peringatan dini dan resiliensi masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan kedaruratan dan pemulihan pascabencana, dengan sasaran penurunan nilai indeks risiko bencana sebesar 1,2 persen di tahun 2026. 5.2 Wilayah Sumatera Pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2026 diarahkan sebagai “Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan” melalui (i) pengembangan pusat ekonomi biru sebagai katalis peningkatan kualitas produktivitas ekonomi. Optimalisasi perikanan dan industri kelautan yang didukung oleh infrastruktur maritim menjadi strategi untuk meningkatkan produktivitas sektor kelautan, khususnya di wilayah kepulauan; (ii) pengembangan kawasan strategis ekonomi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Pulau Sumatera diarahkan untuk meningkatkan potensi sumber daya unggulan dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam unggulan agar dapat menjadi pusat pengembangan hilirisasi hasil perkebunan; (iii) penguatan ketahanan pangan (termasuk Kawasan Sentra Produksi Pangan/KSPP), air, dan energi (melalui pengembangan energi baru terbarukan); (iv) peningkatan infrastruktur pelayanan dasar di perkotaan dan daerah afirmasi; (v) peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah; serta (vi) peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan kawasan konservasi dan pengendalian pemanfaatan tata ruang untuk penguatan ketahanan bencana. 5.2.1 Intervensi Umum Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Sumatera Tahun 2026 Highlight Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Sumatera Tahun 2026:
1.Peningkatan produktivitas komoditas unggulan bioindustri Sumatera: sawit, karet, kelapa, dan kopi;
2.Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional;
3.Peningkatan produktivitas perikanan di seluruh provinsi untuk penyediaan pangan akuatik dan bahan baku industri pengolahan;
4.Peningkatan investasi industri melalui penguatan tata kelola, promosi investasi, dan perluasan insentif pada kawasan-kawasan pusat pertumbuhan (KPBPB, KEK, KI, dan Kawasan Pariwisata);
5.Penurunan biaya logistik guna meningkatkan keunggulan komparatif investasi di Sumatera, melalui lanjutan pembangunan/peningkatan Jalan Tol Trans Sumatera dan Kereta Api Trans Sumatera, optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Sumatera (Belawan, Kualatanjung, Dumai, Batam, dan Panjang), serta pengembangan konektivitas udara melalui peningkatan infratruktur dan layanan bandara hub dan feeder di Wilayah Sumatera;
6.Pendayagunaan sumber daya air dan panas bumi guna menghasilkan green and cheap energy bagi pengembangan industri dan pembangunan di Sumatera;
7.Pengelolaan urban governance pada WM Medan, WM Palembang, dan kawasan perkotaan Batam sebagai pusat pertumbuhan dan aglomerasi ekonomi Sumatera;
8.Percepatan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan pada daerah afirmasi/lambat tumbuh dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Perbatasan Prioritas, serta peningkatan resiliensi dan kemandirian masyarakat di pulau-pulau kecil dengan vulnerability yang relatif tinggi;
9.Pengelolaan hutan secara lestari, melalui peningkatan produktivitas hasil kehutanan, pengembangan produk melalui agroforestri, pengembangan kapasitas pengelola kawasan, penguatan kelompok perhutanan sosial, dan perlindungan serta pengamanan hutan;
10.Peningkatan ekosistem lingkungan melalui konservasi dan pengurangan risiko bencana, dengan pelestarian hutan, restorasi lahan kritis, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
11.Pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset berupa redistribusi tanah dan penataan akses berupa pemberdayaan tanah masyarakat;
12.Pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi;
13.Penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat;
14.Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (PTCK);
15.Pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif;
16.Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
17.Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir. 5.2.2 Provinsi Aceh Sasaran Pembangunan Provinsi Aceh Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 2026 5.2.3 Provinsi Sumatera Utara Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 5,283,2 – 85,7 0,284 – 0,2904,60 – 5,60 1,00-2,770,55 5,06 – 5,5977,375,6 – 6,22026 5.2.4 5.2.4 Provinsi Sumatera Barat Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 1,563,4 – 65,3 0,265 – 0,2693,39 – 4,39 52,62 – 62,270,60 5,16 – 5,6978,165,2 – 5,72026 5.2.5 Provinsi Riau Sasaran Pembangunan Provinsi Riau Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 5,1189,1 – 194,2 0,284 – 0,2974,65 – 5,65 50,570,58 3,38 – 3,6272,064,4 – 4,72026 5.2.6 Provinsi Jambi Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 1,598,0 – 100,7 0,296 – 0,3015,34 – 6,34 77,12 – 80,760,57 4,20 – 4,4073,925,0 – 5,42026 5.2.7 Provinsi Sumatera Selatan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 3,085,1 – 87,5 0,309 – 0,3129,07 – 10,07 65,48 – 68,680,55 3,29 – 3,8368,445,8 – 6,32026 5.2.8 Provinsi Bengkulu Sasaran Pembangunan Provinsi Bengkulu Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 0,555,4 – 57,0 11,01 – 12,00 60,070,55 2,96 – 3,1071,484,8 – 5,82026 0,318 – 0,322 5.2.9 Provinsi Lampung Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 2,258,1 – 59,7 0,274 – 0,2908,90 – 9,90 62,42 – 64,030,56 3,51 – 4,0576,835,5 – 5,72026 5.2.10 Provinsi Kepulauan Riau Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 1,6181,7 – 187,2 0,296 – 0,3193,00 – 4,00 1,000,63 5,92 – 6,3571,205,8 – 6,42026 5.2.11 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 0,576,4 – 78,8 0,215 – 0,225 49,29 – 54,630,57 4,00 – 4,5073,492,9 – 4,02026 3,50 – 3,90 5.3 Wilayah Jawa Pembangunan Wilayah Jawa tahun 2026 diarahkan menjadi “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”, melalui (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa Bagian Utara sebagai pusat ekonomi dan budaya yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan bertumpu pada industri berteknologi tinggi, ekonomi kreatif, serta penghasil produk berorientasi ekspor; (ii) akselerasi pemerataan pembangunan Wilayah Jawa Bagian Selatan sebagai pusat pengembangan ekonomi skala lokal dengan bertumpu pada peningkatan produktivitas pertanian dan pariwisata inklusif; (iii) pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan berdaya saing didukung dengan sumber daya manusia yang unggul dan sistem infrastruktur transportasi yang terintegrasi; serta (iv) peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang, serta peningkatan sarana prasarana dan kapasitas masyarakat dalam upaya penguatan ketahanan bencana. 5.3.1 Intervensi Umum Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Jawa tahun 2026 5.3.1 Intervensi Umum Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Jawa tahun 2026 Highlight Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Jawa Tahun 2026:
1.Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
2.Pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DK Jakarta dan Jawa Timur;
3.Penurunan biaya logistik guna meningkatkan keunggulan komparatif investasi di Jawa, antara lain melalui lanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Jawa (Tanjung Priok dan Tanjung Perak), serta pengembangan konektivitas udara melalui peningkatan infrastruktur dan layanan bandara hub dan feeder di Wilayah Jawa;
4.Pengelolaan urban governance pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya, termasuk pengembangan infrastruktur perkotaan (antara lain: transportasi, sumber daya air dan air minum, persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;
5.Pengembangan perguruan tinggi riset Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM) bertaraf internasional, guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu global brain hub;
6.Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green, gray, dan social infrastructure), terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multiancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah, dan banjir;
7.Pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset berupa redistribusi tanah dan penataan akses berupa pemberdayaan tanah masyarakat;
8.Pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi;
9.Penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat;
10.Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (PTCK);
11.Pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif;
12.Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
13.Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir. 5.3.2 Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sasaran Pembangunan Provinsi DK Jakarta Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 16,6397,8 – 408,4 0,410 – 0,4223,80 – 3,90 14,85 – 16,000,66 5,92 – 6,0051,505,6 – 6,02026 5.3.3 Provinsi Jawa Barat Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 12,863,9 – 65,6 0,381 – 0,4105,50 – 6,00 6,970,57 6,30 – 6,6564,315,7 – 6,22026 5.3.4 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sasaran Pembangunan Provinsi DI Yogyakarta Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 0,959,3 – 60,4 0,420 – 0,4308,92 – 9,92 62,93 - 63,820,76 2,89 – 3,4370,705,5 – 6,12026 5.3.5 Provinsi Jawa Tengah Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 8,254,2 – 55,7 5,320,63 4,27 – 4,7175,735,7 – 6,0 0,351 – 0,3618,53 – 8,702026 5.3.6 Provinsi Jawa Timur Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 14,286,0 – 88,6 0,363 – 0,3727,50 – 8,00 1,00 – 2,170,65 3,85 – 4,0074,255,7 – 6,32026 5.3.7 Provinsi Banten Sasaran Pembangunan Provinsi Banten Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 4,080,0 – 82,4 0,340 – 0,3504,25 – 4,85 42,62 – 44,800,57 6,45 – 6,6567,175,6 – 6,22026 5.4 Wilayah Bali – Nusa Tenggara Pembangunan Wilayah Bali - Nusa Tenggara tahun 2026 diarahkan untuk mendorong Wilayah Bali - Nusa Tenggara sebagai “Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional”, dengan fokus pada pengembangan tourism hub dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata serta ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Selain itu, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pengembangan Wilayah Bali - Nusa Tenggara juga akan diarahkan pada (i) pengembangan ekosistem industri berbasis komoditas unggulan wilayah yang didukung konektivitas logistik dan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); (ii) peningkatan infrastruktur pelayanan dasar di perkotaan dan daerah afirmasi; (iii) penguatan ketahanan pangan (termasuk KSPP), air, dan energi (melalui pengembangan energi baru terbarukan); (iv) peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah; serta (v) peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan kawasan konservasi dan pengendalian pemanfaatan tata ruang untuk penguatan ketahanan bencana. 4.1 Intervensi Umum Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Bali-Nusa Tenggara Tahun 2026 5.4.1 Intervensi Umum Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Bali - Nusa Tenggara Tahun 2026 Highlight Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Bali – Nusa Tenggara Tahun 2026:
1.Pengembangan ekosistem dan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas destinasi pariwisata sesuai klasterisasi keunggulan aktivitas kepariwisataan di destinasi prioritas pada DPP Labuan Bajo, DPP Lombok Gili - Tramena, Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali, KEK Sanur, KEK Mandalika, dan KEK Kura-Kura Bali, serta penyiapan kawasan pariwisata lainnya;
2.Pengembangan infrastruktur dan peningkatan investasi kawasan untuk mendukung percepatan pengembangan Kawasan Industri Sumbawa Barat;
3.Pengembangan WM Denpasar, Kawasan Perkotaan Pariwisata Labuan Bajo, dan Kawasan Perkotaan Sedang Kota Mataram, melalui penataan kawasan dan peningkatan citra kota, serta pemenuhan sarana prasarana dasar perkotaan;
4.Peningkatan produksi dan produktivitas, penyiapan ekosistem industri, dan kapasitas tata kelola lembaga dalam pengembangan sentra produksi dan industri berbasis komoditas unggulan wilayah antara lain rumput laut, udang, garam, tembakau, tebu, kelapa, dan kopi;
5.Pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi darat, udara, dan laut yang mendukung kawasan strategis serta kegiatan ekonomi dan sosial termasuk pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan;
6.Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan vokasi (SMK dan Politeknik) dan pelatihan vokasi yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perikanan, perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri, serta pertambangan dan penggalian) sesuai kebutuhan DUDI;
7.Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan lokal (padi, jagung, sorgum), pangan akuatik/blue food, pangan hewani, dan hortikultura serta pengembangan KSPP Sumba Tengah dan KSPP Belu untuk mendukung ketahanan pangan wilayah;
8.Peningkatan ketahanan energi dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan serta peningkatan ketahanan air dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan;
9.Pemenuhan infrastruktur layanan dasar, peningkatan produktivitas ekonomi lokal perdesaan, serta pemerataan perlindungan sosial adaptif, untuk mendukung pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, serta kawasan perdesaan prioritas (agrowisata dan pariwisata);
10.Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah, sistem pembelajaran jarak jauh, rehabilitasi dan renovasi sekolah, pemerataan penyediaan tenaga pendidikan, tata kelola pelayanan pendidikan, pelestarian dan perlindungan budaya lokal, serta pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga;
11.Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak, pemerataan penyediaan tenaga kesehatan, pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta penanganan stunting dan perbaikan gizi;
12.Penguatan pertahanan keamanan dengan mewujudkan kedaulatan di laut terutama dalam pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) pada perbatasan perairan dan kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk pengelolaan lintas wilayah (transboundary management);
13.Peningkatan perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi dan lingkungan hidup, pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
14.Pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset berupa redistribusi tanah dan penataan akses berupa pemberdayaan tanah masyarakat;
15.Pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi;
16.Penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat;
17.Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (PTCK);
18.Pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif;
19.Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
20.Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir. 5.4.2 Provinsi Bali Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 1,478,4 – 80,8 0,330 – 0,3382,99 – 3,50 6,79 – 7,200,62 1,54 – 1,7076,376,3 – 6,92026 5.4.3 Provinsi Nusa Tenggara Barat Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 0,937,6 – 38,7 0,357 – 0,36211,05 – 11,61 21,81 – 28,010,57 2,06 – 2,6176,406,0 – 6,62026 5.4.4 Provinsi Nusa Tenggara Timur Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 0,627,0 – 27,7 0,303 – 0,31017,00 – 18,00 58,75 – 63,190,48 2,90 – 3,0080,194,4 – 5,02026 5.5 5.5 Wilayah Kalimantan Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2026 akan difokuskan pada (i) peningkatan produktivitas yaitu melalui pembangunan SDM seperti pembangunan sekolah berkualitas serta rumah sakit yang merata untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan produktivitas pada sektor perkebunan, kelautan dan perikanan dengan modernisasi teknologi pengolahan, optimalisasi rantai pasok, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja agar lebih kompetitif di pasar global; (ii) penguatan swasembada pangan dan energi melalui pengembangan KSPP sebagai lumbung pangan nasional berbasis pertanian berkelanjutan yang didukung oleh diversifikasi komoditas unggulan serta pembangunan infrastruktur energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk memastikan ketersediaan air bersih; (iii) percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong ekonomi berkelanjutan melalui pembangunan IKN, dan daerah mitra sekitar sebagai superhub ekonomi, kawasan perkotaan besar, pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal dengan mengedepankan konservasi alam dan budaya, hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah, pembangunan dan penguatan industri pengolahan, serta peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah di perkotaan dan perdesaan khususnya pada kawasan perbatasan dan yang menghubungkan jalur logistik Kalimantan untuk mempercepat pemerataan ekonomi. 5.5.1 Intervensi Umum Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Kalimantan Tahun 2026 Highlight Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Kalimantan Tahun 2026:
1.Pengembangan pusat aglomerasi baru untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan yaitu dengan adanya pembangunan IKN, kawasan perkotaan, dan kawasan industri;
2.Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai upaya peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan;
3.Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja;
4.Penyediaan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak di daerah sulit akses;
5.Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu untuk penguatan cadangan pangan nasional serta ketahanan pangan dan penyiapan pengembangan sektor hulu agroindustri di IKN;
6.Pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan dalam mendorong perwujudan hilirisasi SDA dengan memanfaatkan teknologi dan peningkatan produktivitas ekonomi;
7.Pembangunan jalan tol, penyelesaian jalan trans Kalimantan, peningkatan jalan di perdesaan dan daerah perbatasan, pemantapan jalan pada jalur logistik Kalimantan, serta preservasi jalan daerah;
8.Optimalisasi dan pengembangan bandara utama di Kalimantan;
9.Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama di Kalimantan;
10.Pengembangan angkutan massal perkotaan dan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi;
11.Perluasan akses dan peningkatan jangkauan pelayanan listrik, pemanfaatan sumber energi primer sungai sebagai energi kelistrikan yang terbarukan, transmisi Kalimantan, dan grid skala kecil terisolasi, perluasan jaringan telekomunikasi di daerah pedalaman dan percepatan akses internet cepat di kawasan perkotaan, serta penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan perluasan jaringan broadband ke seluruh kawasan khususnya di IKN dan kawasan industri;
12.Pemenuhan akses air minum (khususnya di Kalimantan Timur yang terintegrasi antara IKN dengan kawasan perkotaan dan kabupaten sekitar);
13.Pemenuhan sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah dengan memanfaatkan teknologi efektif dan efisien;
14.Pembangunan hunian layak huni dan berkelanjutan, serta bangunan perkantoran dan industri yang efisien dalam pemanfaatan energi dan rendah karbon;
15.Pengelolaan sampah dan limbah domestik terpadu melalui implementasi ekonomi sirkular dan teknologi tepat guna;
16.Pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset berupa redistribusi tanah dan penataan akses berupa pemberdayaan tanah masyarakat;
17.Pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi;
18.Penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat;
19.Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (PTCK);
20.Pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif;
21.Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 5.5.2 Provinsi Kalimantan Barat Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 1,461,1 – 62,8 0,292 – 0,3024,75 – 5,75 66,94 – 70,380,52 4,40 – 4,7577,655,2 -6,22026 5.5.3 Provinsi Kalimantan Tengah Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 1,090,1 – 92,6 0,296 – 0,300 72,27 – 74,690,56 3,30 – 3,7376,515,4 – 5,8 3,50 – 4,502026 5.5.4 Provinsi Kalimantan Selatan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 1,376,1 – 78,4 73,97 – 76,450,58 3,56 – 4,1072,515,6 – 6,4 0,284 – 0,2942,46 – 3,462026 5.5.5 Provinsi Kalimantan Timur Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 4,0226,4 – 233,3 0,300 – 0,3073,50 – 4,30 55,00 – 60,700,60 4,54 – 5,0780,366,6 – 7,22026 5.5.6 Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Keterangan: Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 5.5.7 Provinsi Kalimantan Utara Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 0,7223,2 – 229,2 0,248 – 0,2533,11 – 4,11 60,270,57 3,26 – 3,2877,975,4 - 5,62026 5.6 Wilayah Sulawesi Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional, pembangunan wilayah Pulau Sulawesi tahun 2026 diarahkan untuk (i) peningkatan produktivitas yang berbasis pada potensi lokal melalui (a) pengembangan kawasan industri terpadu dan berkelanjutan untuk hilirisasi sumber daya mineral, (b) pengembangan pertanian, perkebunan, dan perikanan yang memanfaatkan teknologi modern dan sistem irigasi terpadu, serta (c) peningkatan kapasitas SDM yang didukung dengan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri; (ii) penguatan swasembada pangan dan energi melalui (a) peningkatan produksi pangan strategis dan pengembangan lumbung pangan yang didukung dengan penguatan infrastruktur pendukung produksi, pengolahan, dan distribusi pangan, serta (b) pengembangan energi terbarukan dan peningkatan akses energi listrik, khususnya di daerah kepulauan; dan (iii) percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui (a) pemberdayaan ekonomi perdesaan dan daerah afirmasi, termasuk di kawasan transmigrasi, (b) peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, (c) perluasan akses layanan dasar, (d) pengembangan pariwisata inklusif dan berkelanjutan, serta (e) pengelolaan multiancaman bencana geologi dan pengembangan mitigasi berbasis alam. 5.6.1 Intervensi Umum Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Sulawesi Tahun 2026 Highlight Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Sulawesi Tahun 2026:
1.Hilirisasi komoditas unggulan yang berbasis teknologi dan berkelanjutan;
2.Pengembangan KEK, KI, DPP, dan sentra produksi berbasis sumber daya lokal;
3.Peningkatan akses pendidikan vokasi dan pelatihan kerja untuk memenuhi kebutuhan industri lokal dan pariwisata;
4.Pembangunan infrastruktur penghubung antarwilayah untuk meningkatkan konektivitas ekonomi;
5.Penguatan swasembada pangan melalui pengembangan kawasan lumbung pangan yang didukung dengan pembangunan irigasi secara terpadu;
6.Pengembangan energi terbarukan dan peningkatan akses listrik, khususnya di daerah kepulauan;
7.Pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan;
8.Perluasan akses layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan;
9.Pengelolaan kawasan perkotaan, seperti WM Makassar, WM Manado, serta kawasan perkotaan sedang dan kecil, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
10.Pengelolaan multiancaman bencana geologi dan pengembangan mitigasi berbasis alam;
11.Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), serta pengendalian penyakit menular (TBC, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), dan peningkatan cakupan imunisasi;
12.Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, melalui penguatan tata kelola keuangan daerah, kualitas aparatur, dan sinergi antardaerah dalam implementasi kebijakan pembangunan;
13.Pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset berupa redistribusi tanah dan penataan akses berupa pemberdayaan tanah masyarakat;
14.Pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi;
15.Penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat;
16.Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (PTCK);
17.Pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif;
18.Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
19.Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir. 5.6.2 Provinsi Sulawesi Utara Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 0,980,2 – 82,6 4,50 – 5,00 53,85 – 57,530,53 4,50 – 5,3078,885,7 – 6,72026 0,335 – 0,348 5.6.3 Provinsi Sulawesi Tengah Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 1,9150,8 – 157,0 0,295 – 0,2999,18 – 10,18 80,580,52 2,22 – 2,7581,9710,3 – 12,12026 5.6.4 Provinsi Sulawesi Selatan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 3,386,9 -89,5 0,346-0,3526,50 – 7,00 33,26 – 37,470,54 4,00 – 4,1877,812026 5,9 - 6,5 5.6.5 Provinsi Sulawesi Tenggara Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 0,977,1 – 79,5 0,358 – 0,3658,77 – 9,77 33,99 – 40,170,54 2,25 – 2,5083,566,0 – 6,62026 5.6.6 Provinsi Gorontalo Sasaran Pembangunan Provinsi Gorontalo Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 0,353,7 – 55,2 0,381 – 0,38711,80 – 12,80 64,550,51 2,50 – 2,9581,645,0 – 5,42026 5.6.7 Sulawesi Barat Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 0,348,2 – 49,5 0,310 – 0,3208,50 – 9,20 60,48 – 65,400,52 2,36 – 2,4284,945,0 – 5,62026 5.7 Wilayah Maluku Pembangunan Wilayah Maluku tahun 2026 diarahkan untuk mendorong wilayah Maluku sebagai “Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia”, dengan fokus pada (i) pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui pengembangan ekosistem sentra produksi dan sentra industri berbasis komoditas unggulan wilayah, serta destinasi pariwisata; (ii) optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting dan percepatan hilirisasi industri nikel di KI Weda Bay, KI Pulau Obi, dan KI Buli, serta pemanfaatan gas bumi di Blok Masela; (iii) pengembangan konektivitas logistik serta peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan sesuai kebutuhan DUDI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; (iv) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar yang menjangkau seluruh wilayah; (v) peningkatan layanan dasar di kawasan perkotaan dan daerah afirmasi; (vi) peningkatan aksesibilitas intra dan antarwilayah; (vii) penguatan ketahanan pangan, air, dan energi; serta (viii) peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan kawasan konservasi dan pengendalian pemanfaatan tata ruang untuk penguatan ketahanan bencana. 5.7.1 Intervensi Umum Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Maluku Tahun 2026 Highlight Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Maluku Tahun 2026:
1.Pengembangan ekosistem, percepatan pembangunan, dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata pada DPP Morotai, serta penyiapan ekosistem kepariwisataan pada kawasan pariwisata lainnya;
2.Pengembangan infrastruktur dan peningkatan investasi kawasan untuk mendukung percepatan hilirisasi industri nikel pada KI Weda Bay, KI Pulau Obi, dan KI Buli;
3.Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk penguatan produksi dan pengembangan skala industri pada sentra industri tuna, cakalang, tongkol, udang dan lobster;
4.Peningkatan produksi dan produktivitas sentra produksi komoditas pala serta pengembangan industri dan perluasan pasar pada sentra industri kelapa;
5.Pengembangan infrastruktur dan teknologi pengolahan, pemanfaatan gas bumi, serta penyiapan sarana dan prasarana luar kawasan untuk mendukung pembangunan ekosistem kawasan industri berbasis gas bumi di Blok Masela;
6.Peningkatan peran dan citra kota, penataan ruang, dan peningkatan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan kecil berkarakter khusus Banda Neira dan Daruba, kawasan perkotaan sedang Ambon, kawasan perkotaan industri Weda, dan Kota Sofifi;
7.Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, Politeknik, dan Balai Latihan Kerja/BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perikanan, perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri, serta pertambangan dan penggalian) sesuai kebutuhan DUDI;
8.Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarpulau;
9.Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan lokal (padi, ubi, jagung, sagu, dan kedelai) dan pangan akuatik/blue food untuk mendukung ketahanan pangan wilayah;
10.Peningkatan ketahanan energi dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan, serta peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan terutama di pulau- pulau kecil;
11.Pemenuhan infrastruktur layanan dasar, peningkatan produktivitas ekonomi lokal perdesaan untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perdesaan agropolitan;
12.Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah termasuk sekolah berpola asrama dan sekolah terbuka, sistem pembelajaran jarak jauh, perlindungan dan pelestarian budaya lokal, serta pengembangan MTN Olahraga;
13.Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services); pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta penanganan stunting dan perbaikan gizi;
14.Penguatan pertahanan keamanan melalui peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi, terutama di pulau-pulau belum bernama, serta pemberantasan praktik IUU Fishing di perairan perbatasan;
15.Peningkatan perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi dan lingkungan hidup, pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
16.Peningkatan keterampilan dan penguatan kewirausahaan, penyaluran bantuan sosial adaptif, serta pemanfaatan data sosial ekonomi terpadu untuk mempercepat pengentasan kemiskinan;
17.Pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset berupa redistribusi tanah dan penataan akses berupa pemberdayaan tanah masyarakat;
18.Pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi;
19.Penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat;
20.Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (PTCK);
21.Pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif;
22.Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 5.7.2 Provinsi Maluku Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 0,336,3 – 37,3 0,269-0,28214,00 - 14,50 49,38 – 67,870,50 5,54 – 6,0682,596,2 – 6,62026 5.7.3 Provinsi Maluku Utara Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Utara Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 0,590,1 – 93,0 0,270 - 0,2864,00 – 4,50 85,35 – 87,350,48 3,48 – 4,0180,5312,1 – 13,82026 5.8 Wilayah Papua Pembangunan Wilayah Papua tahun 2026 diarahkan untuk mendukung ''Percepatan Pembangunan Wilayah Papua Menuju Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif'', dengan fokus pada (i) pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui pengembangan ekosistem sentra produksi dan sentra industri berbasis komoditas unggulan wilayah, serta destinasi pariwisata; (ii) pembangunan KI Fakfak serta pengembangan industri berbasis SDA minyak dan gas bumi serta emas, tembaga, dan perak eksisting; (iii) pengembangan konektivitas logistik dan kualitas SDM berdaya saing yang sesuai dengan DUDI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; (iv) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar yang kontekstual dan menjangkau seluruh wilayah; (v) peningkatan infrastruktur pelayanan dasar di kawasan perkotaan dan daerah afirmasi; (vi) pembangunan dan penataan kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua; (vii) peningkatan aksesibilitas intra dan antarwilayah; (viii) penguatan ketahanan pangan (termasuk KSPP), air, dan energi; (ix) peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan kawasan konservasi dan pengendalian pemanfaatan tata ruang untuk penguatan ketahanan bencana; serta (x) percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat hukum adat dan penataan tanah adat/ulayat. 5.8.1 Intervensi Umum Kewilayahan dan Sarana Prasarana Papua Tahun 5.8.1 Intervensi Umum Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Papua Tahun 2026 Highlight Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Papua Tahun 2026:
1.Pembangunan kawasan pusat pertumbuhan baru di KI Fakfak, serta peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui pengembangan industri berbasis SDA minyak dan gas bumi serta emas, tembaga, dan perak;
2.Pengembangan ekosistem, percepatan pembangunan, dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata pada DPP Raja Ampat, serta penyiapan ekosistem kepariwisataan pada kawasan pariwisata lainnya;
3.Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan, serta pembangunan gedung dan penataan kawasan pusat pemerintahan untuk mendukung pengembangan ibu kota DOB;
4.Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan, penataan kawasan, dan peningkatan citra kota untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan industri, perdagangan, dan jasa Sorong; kawasan perkotaan kecil berkarakter khusus Anggi; serta kawasan perkotaan sedang Jayapura;
5.Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk penguatan produksi dan pengembangan skala industri pada sentra industri tuna, cakalang, tongkol dan udang;
6.Peningkatan produksi dan produktivitas sentra produksi komoditas kakao, kopi, sagu, dan rumput laut;
7.Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah;
8.Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK Politeknik) dan pelatihan yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perkebunan, perikanan, pariwisata, serta industri pengolahan) sesuai kebutuhan DUDI;
9.Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan lokal (padi, ubi, dan sagu), hortikultura, peternakan (babi), dan pangan akuatik/blue food berbasis perikanan tangkap, serta pengembangan KSPP Keerom dan KSPP Merauke untuk mendukung ketahanan pangan wilayah;
10.Percepatan transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan untuk peningkatan ketahanan energi, serta pemenuhan kebutuhan air secara berkelanjutan untuk peningkatan ketahanan air;
11.Pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar, pemerataan perlindungan sosial adaptif, peningkatan produktivitas ekonomi lokal perdesaan, serta pengelolaan lingkungan dan pengurangan risiko bencana untuk mendukung pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perdesaan prioritas;
12.Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang kontekstual Papua termasuk sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama; perlindungan dan pelestarian budaya lokal; serta pengembangan MTN olahraga;
13.Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta penanganan stunting dan perbaikan gizi;
14.Penguatan pertahanan keamanan melalui peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi, serta pemberantasan praktik IUU Fishing pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 717 dan 718;
15.Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat;
16.Peningkatan perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi dan lingkungan hidup, pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
17.Peningkatan smart government, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung;
18.Pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset berupa redistribusi tanah dan penataan akses berupa pemberdayaan tanah masyarakat;
19.Pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi;
20.Penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat;
21.Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (PTCK);
22.Pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif;
23.Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 5.8.2 Provinsi Papua Barat Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Barat Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 0,4167,3 – 171,4 0,366 - 0,37719,29 - 20,29 8,860,47 3,46 – 3,9383,0512,3 – 12,52026 5.8.3 Provinsi Papua Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 0,490,9 – 93,8 0,362 – 0,36815,80 – 16,50 63,460,45 6,20 – 6,3082,355,0 – 5,72026 5.8.4 Provinsi Papua Pegunungan Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 0,120,6 – 21,2 0,330 - 0,33627,50 - 28,00 57,58 – 61,790,43 0,84 – 1,0085,634,9 – 5,62026 5.8.5 Provinsi Papua Tengah Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Tengah Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 0,8138,2 – 143,6 0,343 - 0,35024,50 - 25,50 59,280,43 2,31 – 2,3682,725,7 – 7,22026 5.8.6 Provinsi Papua Selatan Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Selatan Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 0,270,0 – 71,8 0,369-0,37216,50 – 16,93 59,640,45 2,65 – 3,0080,805,0 – 5,42026 5.8.7 Provinsi Papua Barat Daya Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya Keterangan: 1) LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. 2) Pendetailan highlight intervensi per provinsi akan dijabarkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen RKP Tahun 2026. 0,264,2 – 66,2 0,340 - 0,34415,50 – 16,00 4,110,50 5,86 – 6,2883,054,9 – 5,42026 peningkatan produktivitas, swasembada pangan dan energi, serta percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Setiap aspek strategis dalam RKP Tahun 2026 tersebut memiliki fokus kebijakan dan prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Peningkatan produktivitas menjadi aspek utama dalam pembiayaan dan investasi pada RKP Tahun 2026. Upaya strategis yang dilakukan mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan termasuk pendidikan vokasi, penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi melalui penerapan digitalisasi pendidikan, penyediaan ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan, dan pembangunan sekolah rakyat guna memberikan fasilitasi pendidikan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Peningkatan layanan kesehatan difokuskan pada penguatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan untuk mendukung layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang optimal. Deregulasi dan kepastian hukum diperkuat melalui peningkatan iklim investasi, kemudahan berusaha, serta reformasi birokrasi berbasis layanan elektronik pemerintah. Pemanfaatan teknologi dan inovasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktivitas nasional, yang didukung oleh transformasi digital serta penguatan riset dan inovasi. Stabilitas fiskal dan makroekonomi yang adaptif turut berperan dalam memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berdaya tahan. Dukungan pertahanan semesta melalui penyediaan, pemeliharaan, serta perawatan alat dan peralatan pertahanan dan keamanan, pembangunan sarana prasarana pertahanan keamanan, serta peningkatan profesionalisme prajurit melalui pembangunan fasilitas pendukung prajurit, komponen cadangan, dan penguatan kemampuan teritorial melalui penanganan terorisme dan penguatan keamanan siber, juga menjadi bagian dari strategi peningkatan produktivitas. Kegiatan pengembangan ketahanan iklim, serta ketahanan terhadap bencana yang didukung melalui pembangunan sistem meteorologi, manajemen banjir dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana juga menjadi upaya penting dalam meningkatkan produktivitas guna menciptakan daya saing nasional yang lebih kuat. Swasembada pangan, energi, dan air menjadi salah satu fokus pembiayaan dan investasi dalam RKP Tahun 2026. Untuk mewujudkan swasembada pangan, strategi yang dilakukan antara lain: penguatan tata kelola sektor pangan dan optimalisasi peran Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam pengelolaan stok pangan, pelaksanaan food estate, pengembangan pelabuhan perikanan dan infrastruktur budidaya, pembangunan bendungan dan modernisasi irigasi, peningkatan kualitas hortikultura, pengembangan sistem pertanian, serta peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan kapasitas petani. Swasembada energi dilakukan melalui peningkatan bauran bioetanol dan biodiesel, serta pengembangan energi secara berkelanjutan dan terbarukan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Sementara itu, swasembada air diwujudkan melalui penguatan tata kelola air yang meliputi air baku, irigasi dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional. Percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif juga menjadi penekanan dalam pembiayaan dan investasi pada RKP Tahun 2026. Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, antara lain (i) percepatan hilirisasi sumber daya alam oleh entitas nasional; (ii) pembentukan koperasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan untuk peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; (iii) optimalisasi potensi dana abadi melalui Danantara, Lembaga Pengelola Investasi (INA) ataupun Special Mission Vehicle (SMV) lainnya; serta (iv) pemberian insentif atau kemudahan pada kegiatan infrastruktur yang berkontribusi terhadap pencapaian aspek ekonomi hijau dan ekonomi biru. Kemudian, dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, upaya strategis yang dilakukan meliputi pemanfaatan data tunggal kemiskinan untuk efektivitas program sosial, perlindungan sosial adaptif melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif, digitalisasi bantuan sosial guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyalurannya, penyediaan tiga juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang didukung dengan infrastruktur air minum, sanitasi, serta sarana, prasarana dan tata kelola untuk membangun ekosistem pengelolaan sampah terpadu. Selain itu, peningkatan lapangan kerja yang berkualitas didorong melalui transformasi sistem informasi pasar kerja. Pengembangan infrastruktur konektivitas juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, melalui (i) pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan; (ii) pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi udara, laut, darat dan kereta api; (iii) pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan; serta (iv) penguatan sistem pemetaan dan informasi spasial. Transformasi pedesaan juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan inklusivitas pembangunan di desa. Pendanaan kegiatan prioritas sebagaimana tercantum di atas dipenuhi melalui sumber pembiayaan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, aspek efektivitas dan efisiensi perlu diperhatikan agar setiap kegiatan program atau prioritas dapat memberikan dampak optimal bagi pembangunan. Selain itu, pelaksanaan pembiayaan perlu mendorong pemberdayaan industri dalam negeri sehingga dapat berfungsi sebagai investasi jangka panjang yang bermanfaat di masa depan (spending to invest). Prioritas Nasional dan Program Prioritas Tahun 2026 diimplementasikan melalui berbagai sumber pendanaan baik Kementerian/Lembaga (K/L) (belanja non operasional dan didukung juga oleh belanja operasional), maupun non K/L. 6.2 Belanja Pemerintah Belanja pemerintah tahun 2026 bertujuan untuk mengelola anggaran secara efisien tanpa mengurangi kualitas layanan publik dan pencapaian target pembangunan nasional. Program dan kegiatan tahun 2026 akan melanjutkan implementasi program dan kegiatan tahun sebelumnya, guna menjaga konsistensi dengan dokumen RPJMN Tahun 2025-2029. Belanja pemerintah difokuskan untuk mendukung prioritas pembangunan, yang meliputi kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif, termasuk program-program prioritas presiden dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Belanja pemerintah tersebut akan dialokasikan melalui belanja K/L, belanja non K/L, dan Transfer ke Daerah (TKD). 6.2.1 Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Kebijakan belanja K/L tahun 2026 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan dengan tetap memperhatikan efisiensi belanja, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Arah kebijakan belanja K/L mencakup (i) peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas belanja; (ii) penyesuaian belanja dengan tema dan arah kebijakan RKP Tahun 2026; (iii) harmonisasi belanja K/L dengan TKD dan sumber pendanaan lainnya untuk meningkatkan sinergi pendanaan pembangunan; serta (iv) optimalisasi pemanfaatan sumber dana rupiah murni dan non rupiah murni secara terpadu guna mencapai target pembangunan nasional. 6.2.2 Belanja Non Kementerian/Lembaga (Non K/L) melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kebijakan belanja Non K/L tahun 2026 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan tahun 2026, yaitu kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Dalam kerangka tersebut, kebijakan belanja Non K/L akan tetap berada pada koridor optimalisasi belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja (spending better), meliputi:
1.Program pengelolaan subsidi diarahkan pada: (a) transformasi subsidi yang didukung dengan perbaikan basis data akuntabel dan integrasi program perlindungan sosial yang tepat sasaran; (b) pelaksanaan stabilisasi harga, penguatan daya beli masyarakat, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta petani; (c) pelaksanaan transisi menuju energi terbarukan yang lebih efisien dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan; (d) dukungan sektor-sektor pendorong produktivitas ekonomi dengan mengoptimalkan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk distribusi dan stabilisasi; dan (e) penyediaan layanan publik (Public Service Obligation - PSO) dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
2.Program pengelolaan transaksi khusus diarahkan untuk mendukung (i) terlaksananya program jaminan sosial nasional khususnya untuk aparatur negara; (ii) pemenuhan kewajiban kontribusi pemerintah terhadap pihak internasional; serta (iii) fasilitasi penyiapan proyek strategis;
3.Program pengelolaan utang diarahkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah secara tepat waktu dan jumlah dalam rangka akuntabilitas pengelolaan utang, serta peningkatan efisiensi pembayaran bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali;
4.Program pengelolaan hibah diarahkan untuk pemberian hibah internasional yang mendukung prioritas pembangunan dan kepentingan nasional; dan
5.Program pengelolaan belanja lainnya diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan anggaran yang adaptif terhadap kondisi darurat, serta mengantisipasi kebutuhan pelaksanaan pembangunan prioritas dengan tetap mengedepankan disiplin fiskal. 6.2.3 Transfer ke Daerah Arah kebijakan dana TKD Tahun Anggaran 2026 meliputi:
1.Mengarahkan pemanfaatan TKD berdasarkan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS);
2.Mengarahkan kebijakan TKD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan absolut, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah;
3.Menyinergikan pemanfaatan TKD dengan sumber pendanaan lainnya untuk mendorong belanja daerah yang produktif dan berkualitas;
4.Mengarahkan kebijakan serta pengalokasian TKD yang bersifat asimetris sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah; dan
5.Meningkatkan kualitas tata kelola TKD mulai dari perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi untuk mendukung pencapaian prioritas nasional serta target pembangunan daerah. Dana Bagi Hasil Arah kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2026 meliputi:
1.Percepatan penyelesaian kurang bayar/lebih bayar DBH kepada daerah untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas;
2.Melakukan pendampingan pemanfaatan DBH, khususnya bagi daerah yang memiliki alokasi DBH tinggi;
3.Mempertajam fokus penggunaan DBH yang ditentukan penggunaannya (earmarked) meliputi DBH Dana Reboisasi, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), dan DBH Sawit, untuk sektor – sektor prioritas terdampak; dan
4.Penataan regulasi dalam pemanfaatan DBH sesuai kewenangan yang dimiliki daerah. Dana Alokasi Umum Arah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026 adalah:
1.Menerapkan kebijakan DAU yang bersifat hold harmless serta menyiapkan formulasi baru (penyesuaian pengelompokan wilayah dan bobot variabel) dalam perhitungan DAU pasca tahun 2027 dengan memperhatikan karakteristik kewilayahan dan keberpihakan pada daerah afirmasi;
2.Memfokuskan menu-menu DAU yang ditentukan penggunaannya (pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum) untuk mendorong pemerintah daerah menyelesaikan kesenjangan capaian standar pelayanan minimal;
3.Melakukan sinkronisasi data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah dan pusat sehingga alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian PPPK tidak menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); dan
4.Meningkatkan penyerapan dan efektivitas DAU yang ditentukan penggunaannya untuk pendanaan kelurahan. Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri atas DAK fisik, DAK nonfisik, dan hibah kepada daerah. Arah kebijakan DAK Tahun 2026 meliputi: • Kebijakan Umum DAK:
1.Menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan THIS serta penerapan matching program dalam sinkronisasi berbagai sumber pendanaan untuk mendukung prioritas nasional;
2.Mendorong komitmen pemerintah daerah dalam pengusulan, persiapan, pelaksanaan, dan pemanfaatan DAK melalui penyelarasan dan kolaborasi kegiatan dalam APBD; dan
3.Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi DAK melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi. • DAK Fisik:
1.Mengarahkan pemanfaatan DAK dalam mendukung prioritas nasional untuk pengembangan ekonomi daerah dan pemerataan layanan dasar, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD):

a.Dalam pengembangan ekonomi daerah, DAK diprioritaskan untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui penguatan destinasi pariwisata prioritas dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri melalui pengembangan rantai pasok sentra industri kecil menengah dengan kawasan industri sebagai upaya mendukung keberlanjutan program hilirisasi dan industrialisasi.
b.Dalam pemerataan layanan dasar, DAK diprioritaskan untuk mengentaskan permukiman kumuh melalui upaya terpadu sebagai bagian dari intervensi pemberantasan kemiskinan.
1. 2.Mempertajam fokus kegiatan DAK Fisik yang berorientasi hasil dan berdampak langsung pada pembangunan daerah serta capaian target sesuai prioritas nasional; dan
2. 3.Meningkatkan pengukuran dan pemanfaatan capaian hasil jangka pendek (Immediate Outcome) DAK fisik. • DAK Nonfisik:
3. 1.Mendukung operasionalisasi layanan serta pendayagunaan sumber daya manusia sektor pendidikan dan kesehatan;
4. 2.Mendukung pengembangan sektor pariwisata melalui (i) pelayanan pariwisata termasuk pelayanan dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik menuju destinasi wisata; (ii) peningkatan kapasitas koperasi usaha mikro dan kecil serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif; serta (iii) peningkatan kebersihan kawasan sekitar wisata melalui dana pengolahan sampah;
5. 3.Memastikan tersedianya rantai pasok yang sesuai standar mutu dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas kelembagaan sentra Industri Kecil Menengah (IKM);
6. 4.Menanggulangi permasalahan sampah di kawasan kumuh melalui pengolahan sampah; dan
7. 5.Meningkatkan kualitas data dalam proses perencanaan dan penganggaran DAK Nonfisik. • Hibah kepada Daerah:
8. 1.Meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan/ Proyek Strategis Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas terpilih; dan
9. 2.Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana tahun 2026 akan difokuskan untuk mendukung pemulihan layanan dasar, infrastruktur, dan perekonomian daerah pascabencana. Kegiatan pemulihan dilakukan dengan merujuk pada usulan kegiatan dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disetujui pemerintah. Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus, sesuai dengan undang-undang mengenai Otonomi Khusus. Arah kebijakan dana otonomi khusus meliputi:
10. 1.Mendorong prioritas penggunaan dana otonomi khusus untuk: (a) Melanjutkan upaya penurunan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan infrastruktur dasar; (b) Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah melalui penyediaan infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, dan ketenagalistrikan guna mendorong iklim investasi daerah; dan (c) Mendukung capaian pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029 untuk mewujudkan misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
11. 2.Meningkatkan efektivitas penggunaan dana Otsus melalui sinergi perencanaan dan penganggaran, serta memperkuat sinergi pendanaan antara APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pencapaian target pembangunan;
12. 3.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah pengelola dana otonomi khusus, terutama di daerah otonom baru, melalui asistensi, pendampingan, pembinaan, serta pengawasan yang intensif dan berkesinambungan; dan
13. 4.Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana otonomi khusus melalui pemantauan dan evaluasi serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi. Dana Otsus terdiri atas dana otonomi khusus Aceh dan Papua. Arah kebijakan untuk masing-masing dana otonomi khusus sebagai berikut: I. Dana Otonomi Khusus Aceh Arah Kebijakan Dana Otsus Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama: (i) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; (ii) pemberdayaan ekonomi rakyat; (iii) pengentasan kemiskinan; (iv) pembiayaan bidang pendidikan; (v) pembiayaan bidang kesehatan; dan (vi) pembiayaan bidang sosial lainnya yang terkait dengan keistimewaan Aceh. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, disebutkan bahwa dana Otsus Aceh juga mengalami efisiensi. Meskipun terdapat penurunan dana transfer, pengelolaan dana Otsus diharapkan tetap optimal dengan menjaga target sasaran pembangunan yang sesuai dengan Trisula Program Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan sumber daya manusia. Untuk optimalisasi tata kelola dana Otsus Aceh, langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain:
14. 1.Penguatan perencanaan penggunaan dana Otsus (a) Penyelarasan antara dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat (RPJPN dan RPJMN) dengan dokumen perencanaan di daerah, termasuk Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus; (b) Penyusunan dokumen Rencana Induk Otonomi Khusus Aceh yang dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan pemanfaatan dana Otsus yang selaras dan sinkron dengan target dan sasaran pembangunan nasional dan daerah; dan (c) Perbaikan kualitas dan prioritas penggunaan bidang-bidang anggaran agar proses perencanaan prioritas kegiatan lebih tepat sasaran dalam upaya mengurangi kemiskinan, menurunkan angka stunting, memperluas akses layanan infrastruktur, konektivitas dan layanan dasar, peningkatan iklim investasi berusaha, serta pelaksanaan keistimewaan Aceh.
15. 2.Perkuatan koordinasi, kerja sama, serta kemitraan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta dunia usaha/swasta dari berbagai level pemerintahan sesuai kewenangan: (a) Perbaikan tata kelola dana Otsus mulai dari tahapan perencanaan, penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi (monev) dan pembinaan; (b) Peningkatan pengawasan pelaksanaan dana otsus dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui (i) perencanaan penggunaan dana Otsus; (ii) pelaporan realisasi anggaran; dan (iii) capaian kinerja keluaran/hasil; dan (c) Program pemberdayaan yang masif dan terpadu serta penyediaan skema pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah untuk mendorong ekosistem UMKM.
16. 3.Penguatan Penerimaan Aceh (PAA) melalui pengembangan kawasan ekonomi bernilai tinggi (high value economy) sesuai dengan tema pembangunan Provinsi Aceh. II. Dana Otonomi Khusus Papua Arah kebijakan umum dana Otsus Papua diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:
17. 1.Dana Otsus yang bersifat umum (satu persen dari plafon DAU nasional) digunakan untuk mendukung pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) hingga tingkat kampung, peningkatan kesejahteraan OAP, penguatan lembaga keagamaan dan adat, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan penataan tanah adat/ulayat, peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana serta adaptasi perubahan iklim, penguatan ketenteraman dan ketahanan wilayah dan harmoni sosial, dan hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah.
18. 2.Dana Otsus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan (1,25 persen dari plafon DAU nasional) diarahkan untuk: (a) belanja pendidikan (minimal 30 persen), terutama untuk mendukung peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi Papua, seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama. Hal ini mencakup (i) pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan OAP; (ii) pemberian intensif serta jaminan keamanan dan kesejahteraan untuk tenaga pendidik; (iii) pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik; (iv) peningkatan tata kelola pendidikan; (v) penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan; (vi) peningkatan program pendidikan kesetaraan; (vii) peningkatan literasi; (viii) penyusunan kurikulum kontekstual Papua; serta (ix) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang difokuskan pada potensi dan keunggulan wilayah sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI); (b) belanja kesehatan (minimal 20 persen), untuk mendukung peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, melalui (i) pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan OAP; (ii) penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) dan telemedicine; (iii) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan; (iv) pemberian insentif serta jaminan keamanan dan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan; (v) penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta pemenuhan makanan bergizi seimbang; (vi) penurunan kematian ibu dan bayi; serta (vii) pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (tuberkulosis, malaria, kusta, filariasis, frambusia, dan HIV/AIDS); dan (c) pemberdayaan ekonomi masyarakat, difokuskan pada (i) penguatan sentra produksi dan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas unggulan; (ii) pengembangan ekosistem, percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas destinasi pariwisata; (iii) penguatan ketahanan pangan berbasis pangan lokal; (iv) pemberdayaan masyarakat kampung melalui pengembangan koperasi, UMKM, IKM, dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam); (v) peningkatan wirausaha produktif yang memprioritaskan OAP; dan (vi) peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.
19. 3.Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), digunakan untuk pembangunan infrastruktur perhubungan, energi, listrik, air minum, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan, terutama yang mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, serta pengembangan kawasan perkotaan prioritas, ibu kota daerah otonom baru, dan kawasan lainnya.
20. 4.Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Otonomi Khusus dialokasikan untuk belanja pendidikan (35 persen), belanja kesehatan dan perbaikan gizi (25 persen), belanja infrastruktur (30 persen), serta belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat (10 persen), terutama dalam rangka penguatan budaya lokal dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat adat. Mengingat arahan penggunaan dana Otsus akan mempertimbangkan aspek kinerja, pemanfaatannya perlu sejalan dengan koridor percepatan pembangunan Wilayah Papua. Hal ini perlu memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029, dengan dukungan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan DI Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Keistimewaan Yogyakarta. Arah kebijakan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta TA 2026 meliputi:
21. 1.Memastikan bahwa usulan penggunaan Dana Keistimewaan mendukung kelima urusan keistimewaan, yaitu tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, serta tata ruang, yang berpedoman pada Rencana Induk Dana Keistimewaan serta dokumen perencanaan pusat dan daerah.
22. 2.Mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan agar lebih difokuskan pada penuntasan isu strategis, khususnya dalam (i) pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan; (ii) penurunan tingkat kemiskinan; (iii) pengurangan ketimpangan antarkelas sosial (pendapatan) dan antarwilayah; (iv) pemberdayaan masyarakat; (v) peningkatan konektivitas ruang strategis keistimewaan; (vi) pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta (vii) mendukung program prioritas pemerintah dalam mendorong upaya swasembada pangan dan energi, hilirisasi industri pengolahan, serta peningkatan layanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan.
23. 3.Meningkatkan sinergi program dan kegiatan antara belanja Dana Keistimewaan dengan belanja daerah dan belanja kementerian/lembaga lainnya.
24. 4.Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan Dana Keistimewaan melalui pengurangan penggunaan untuk belanja birokrasi penunjang, administrasi, pengawasan, dan belanja lainnya yang tidak memiliki output yang terukur.
25. 5.Meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan yang lebih inovatif, partisipatif, dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara berkelanjutan. Dana Desa Arah kebijakan Dana Desa sebagai berikut:
26. 1.Mendukung peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan fokus dan prioritas pada: (a) Penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dengan target keluarga penerima manfaat berdasarkan data pemerintah pusat sebagai acuan awal; (b) Mendukung program swasembada pangan dan energi sesuai kewenangan, potensi, dan kriteria desa; (c) Mendorong transformasi ekonomi desa berdasarkan potensi dan karakteristik desa melalui dukungan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan lembaga ekonomi desa lainnya; (d) Perencanaan, pembangunan dan/atau pemeliharaan infrastruktur desa berbasis padat karya tunai desa, dengan memanfaatkan bahan baku lokal dalam penyediaan air minum, sanitasi, pengolahan sampah, rumah layak huni, konektivitas, serta sumber energi dalam kerangka permukiman terpadu; (e) Meningkatkan promosi dan penyediaan pelayanan dasar kesehatan di skala desa, termasuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular; (f) Memperluas akses pendidikan prasekolah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan desa; (g) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, termasuk penguatan ketahanan iklim, mitigasi risiko dan penanggulangan bencana; (h) Percepatan implementasi digitalisasi desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi lokal dan lainnya; serta (i) Pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat desa.
27. 2.Mendanai operasional pemerintah desa dengan batas maksimal paling tinggi sebesar tiga persen;
28. 3.Mendukung perbaikan kualitas tata kelola Dana Desa melalui: (a) Peningkatan kualitas belanja barang dan jasa di desa dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal; (b) Pemberian dukungan insentif kepada desa yang mendukung kebijakan nasional melalui alokasi kinerja dan/atau insentif desa; (c) Memperkuat peran pemerintah di atas desa hingga tingkat nasional dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa; serta (d) Memperkuat pemantauan pelaksanaan kebijakan fiskal nasional di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa dengan pengelolaan belanja lainnya. 6.2.4 Pembiayaan Investasi (below the line) melalui BA BUN Selain melalui Belanja Non K/L, pemanfaatan BUN juga dilaksanakan melalui optimalisasi investasi pemerintah pada pembiayaan anggaran (below the line). Pada tahun 2026, kebijakan pembiayaan investasi diarahkan pada optimalisasi potensi Danantara sebagai sumber pendanaan pembangunan untuk mendukung prioritas investasi publik, serta optimalisasi Badan Layanan Umum (BLU) serta SMV. Pembiayaan investasi difokuskan untuk mendukung peningkatan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. 6.3 Optimasi dan Sinergi Sumber-Sumber Pendanaan Pembangunan Dukungan investasi pemerintah yang optimal diperlukan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80-6,30 persen pada tahun 2026. Pendanaan investasi untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi tersebut memerlukan strategi dan inovasi pendanaan yang melibatkan sumber-sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah, yang harus dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan bersinergi. Selaras dengan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029, kapasitas sumber- sumber pendanaan ditingkatkan melalui (i) mobilisasi pendanaan; (ii) optimalisasi pendanaan; dan (iii) penajaman skema pemanfaatan. 6.3.1 Mobilisasi Pendanaan Mobilisasi pendanaan dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, pendalaman sumber-sumber pendanaan dilakukan dengan cara (i) pemanfaatan pendanaan syariah dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk proyek-proyek pemerintah dan pembiayaan syariah untuk proyek-proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); (ii) optimalisasi nilai manfaat aset pemerintah melalui skema Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan, dan skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas; (iii) Optimalisasi pemanfaatan instrumen pendanaan investasi non pemerintah melalui konsolidasi lembaga-lembaga pembiayaan seperti SMV Kementerian Keuangan, dan pembentukan BPI Danantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; (iv) peningkatan kontribusi tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSL/CSR) dan dana filantropi; dan (v) dana keagamaan untuk mendukung penanganan masalah sosial, serta penanggulangan bencana. Kedua, penerapan insentif dilakukan untuk menarik minat investasi pembiayaan non pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memberikan fasilitas dalam berbagai skema pendanaan inovatif antara lain dalam bentuk dukungan penyiapan, dukungan konstruksi, dan pengaturan tarif. 6.3.2 Optimalisasi Pendanaan Dalam optimalisasi pendanaan, pemerintah melakukan dua pendekatan, yaitu sinergi pendanaan dan inovasi dalam skema, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan. Sinergi pendanaan dilakukan dengan langkah (i) memperkuat kolaborasi antarsumber dan penyedia pendanaan, serta (ii) memberikan dukungan pendanaan kepada pemerintah daerah yang menyelaraskan pendanaan APBD dengan sumber pendanaan lain, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanaan oleh Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendanaan Inovatif dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Inovasi dalam skema, instrumen, dan kelembagaan pembiayaan, dilakukan dengan langkah (i) memperkuat peran pembiayaan luar negeri sebagai katalis sumber pendanaan lainnya; (ii) mengembangkan skema KPBU; serta (iii) memantapkan kerangka kerja sama dan kelembagaan, termasuk melalui penguatan instrumen pembiayaan berkelanjutan seperti pembiayaan biru, pembiayaan hijau, dan pembiayaan sirkular. Dalam kerangka pelaksanaan RKP Tahun 2026 pemerintah akan melaksanakan langkah-langkah perkuatan diantaranya:
29. 1.Penerapan efektivitas belanja pemerintah untuk program prioritas melalui efisiensi anggaran;
30. 2.Pengembangan pemanfaatan skema KPBU yang lebih masif melalui pengembangan model-model bisnis kerja sama pemerintah dengan badan usaha/swasta, mengembangkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha skala kecil, serta mengembangkan instrumen de-risking;
31. 3.Kolaborasi dan kerja sama dengan Indonesia Investment Authority (INA) dan lembaga pembiayaan investasi seperti PT. SMI, BPI Danantara, dan SMV lain dalam pembiayaan proyek infrastruktur;
32. 4.Perkuatan peran lembaga pembiayaan syariah pada proyek-proyek KPBU melalui beberapa pilot proyek infrastruktur;
33. 5.Perkuatan tata kelola dan replikasi konsep blended financing (bauran pendanaan) dalam proyek-proyek infrastruktur, seperti contoh pada Gambar 6.1, dengan perbaikan proses perencanaan yang lebih terintegrasi; dan
34. 6.Peningkatan peran instrumen pembiayaan inovatif melalui pemberian dukungan penyusunan struktur pembiayaan dan model bisnis serta dukungan pemerintah lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 tahun 2024 tentang pendanaan inovatif dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya pemerintah mendorong sinergi pendanaan untuk penyediaan infrastruktur yang merupakan kolaborasi pendanaan APBN, APBD, maupun non pemerintah. Bauran pendanaan merupakan bentuk sinergi pendanaan yang telah diterapkan, salah satunya dalam pembangunan Bendungan Karian dan SPAM Regional Karian Serpong. Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah) 2025 6.3.3 Penajaman Skema Pemanfaatan Pemenuhan sumber-sumber pendanaan juga perlu didukung dengan strategi pemanfaatan yang jelas. Sumber pendanaan pemerintah dari penerimaan pajak dan non pajak diprioritaskan untuk pembiayaan operasional pemerintah, pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, TKD, dan program prioritas berbasis produk dalam negeri. Sumber pendanaan pemerintah berupa pinjaman dalam negeri diprioritaskan untuk mendukung pengembangan industri nasional dalam negeri, salah satunya melalui penyediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Surat berharga negara digunakan untuk pembiayaan proyek penyediaan infrastruktur layanan dasar seperti Proyek SPAM Regional Wosusokas dan Pembangunan Laboratorium Penyakit Hewan, Infeksi Baru dan Zoonosis. Sementara itu, penerimaan hibah diprioritaskan dalam upaya peningkatan sumber daya Gambar 6.1 Skema Pembiayaan Bendungan Karian dan SPAM Regional Karian Serpong manusia dan kelembagaan untuk mendukung inovasi pembangunan seperti hibah Sustainable Cities Impact Project (SCIP) untuk kegiatan penyiapan proyek-proyek sektor urban. Pembiayaan luar negeri berupa pinjaman proyek akan dimanfaatkan untuk kegiatan bernilai tambah tinggi, berorientasi transfer teknologi dan praktik baik internasional, serta pengungkit sumber dan skema pendanaan lain, contohnya pada Proyek Jalan Tol Serang- Panimbang Seksi 3. Pembiayaan luar negeri berupa pinjaman program dan surat utang negara diprioritaskan untuk pendanaan program prioritas, serta menjaga arus kas pemerintah, dan keseimbangan cadangan devisa pemerintah. Selanjutnya, investasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dimanfaatkan untuk mendukung infrastruktur dan proyek prioritas pembangunan nasional melalui berbagai skema, seperti KPBU, skema akuisisi, dan spending to invest. Sedangkan pendanaan masyarakat diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur sosial seperti Proyek KPBU Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka dan Proyek KPBU Flyover Sitinjau Lauik yang ditargetkan financial close pada tahun 2026. 7.1 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dalam rangka mengawal implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dilaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pada tahap penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan serta memastikan kecukupan rancangan kebijakan, sementara pada tahap pelaksanaan adalah untuk memastikan pelaksanaan intervensi dan ketercapaian target pembangunan. Efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan tahun 2026, utamanya didorong melalui (i) penerapan MRPN dalam proses perencanaan dan pelaksanaan; (ii) pengendalian terpadu melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait; (iii) pemanfaatan sistem informasi pengendalian pembangunan nasional yang terintegrasi dan tata kelola data pembangunan dalam kerangka SDI; serta (iv) penerapan sistem insentif berbasis kinerja dan risiko untuk mendorong peningkatan partisipasi dan akuntabilitas kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/D) dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. 7.1.1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKP Fokus pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2026 selaras dengan sasaran pembangunan nasional dan penekanan tema pembangunan, yaitu kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi yang produktif dan inklusif. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKP akan mempertimbangkan dinamika perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan serta secara objektif memberikan gambaran pencapaian, termasuk tantangan dan permasalahan yang dihadapi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Pada pendalaman yang lebih spesifik, terutama untuk merumuskan dan merekomendasikan tindakan korektif operasional dan kebijakan, dilakukan melalui pengendalian Program Prioritas Presiden untuk mengawal fokus kebijakan presiden yang bersifat strategis dan memiliki daya ungkit tinggi. Secara umum, kerangka pengendalian dan evaluasi RKP Tahun 2026, sebagaimana Gambar 7.1, memuat cakupan pelaksanaan penting sebagai berikut. Gambar 7.1 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2026 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah) 2025

(1)Pemantauan Pelaksanaan RKP Pemantauan pelaksanaan RKP atas perkembangan pelaksanaan prioritas pembangunan, selain didukung oleh pelaporan berkala (bulanan/triwulanan) atas pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) berbasis aplikasi sistem informasi monitoring dan evaluasi (e-Monev), yang diperkuat melalui pelaksanaan rapid review pada fokus presiden berdasarkan kriteria relevansi, efektivitas, dan efisiensi. Penekanan penting lainnya adalah pada upaya peningkatan kualitas pelaporan (kepatuhan, ketepatan waktu, dan kelengkapan) melalui aplikasi e-Monev serta pemberian penghargaan sebagai mekanisme insentif dan/atau disinsentif kepada K/L/D yang melaporkan sesuai ketentuan. Hasil dari pemantauan pelaksanaan RKP akan didorong pemanfaatannya sebagai bahan masukan perbaikan pada tahun berjalan.
(2)Evaluasi Pelaksanaan RKP Evaluasi reguler pelaksanaan RKP dilakukan melalui penilaian terhadap (i) pencapaian kinerja prioritas pembangunan terhadap target atau pembanding lainnya; (ii) perkembangan kinerja terhadap baseline dan target akhir RPJMN Tahun 2025–2029; serta (iii) kontribusi kinerja K/L/D terhadap prioritas pembangunan. Objek evaluasi meliputi seluruh prioritas pembangunan Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas (PN/PP/KP/ProP), Rincian Output (RO) pendukung, dan proyek lainnya. Data evaluasi diperoleh dari pelaporan K/L serta mekanisme pengumpulan lain melalui aplikasi umum e-Monev dan integrasi pengembangannya. Evaluasi juga memperhatikan dukungan daerah terhadap pencapaian prioritas nasional, melalui pengukuran capaian dan kontribusi kinerja daerah, mengingat pembangunan nasional merupakan akumulasi capaian pembangunan daerah. Evaluasi spesifik atas pelaksanaan RKP dilakukan melalui strategic review terhadap fokus presiden, menggunakan kriteria relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, proses, dan dampak, yang dapat disesuaikan berdasarkan tujuan dan pendalaman evaluasi. Hasil evaluasi menjadi masukan bagi penyusunan RKP berikutnya dalam kerangka RPJMN Tahun 2025–2029, serta dasar penerapan sistem insentif bagi K/L/D dalam mendukung kinerja pembangunan nasional.
(3)Pengendalian Program Prioritas Presiden Sebagai upaya untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan nasional, pengendalian pelaksanaan RKP Tahun 2026 dirancang dengan pendekatan yang lebih terarah dan terstruktur dalam mendukung keberhasilan Program Prioritas Presiden yang efektif, efisien, serta berdampak. Penekanan pengendalian Program Prioritas Presiden dalam pelaksanaan RKP Tahun 2026 yang bersifat spesifik akan difokuskan pada KP terpilih termasuk di dalamnya delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, kedaulatan pangan, pendidikan dan kesehatan serta program strategis lainnya. Pengendalian Program Prioritas Presiden dilakukan secara kontinu, terpadu, dan terintegrasi melalui aplikasi e- Monev, mengikuti kerangka RPJMN Tahun 2025–2029. Mekanisme pengendalian meliputi (i) pengendalian operasional melalui pemantauan rutin dan rapid review atas Kegiatan Prioritas Utama (KPU), KP terpilih, serta RO K/L pendukung untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana; (ii) pengendalian kebijakan melalui strategic review terhadap objek yang terindikasi off track untuk menghasilkan penyesuaian kebijakan secara cepat dan tepat sasaran. Hasil pengendalian menjadi dasar perumusan tindakan korektif yang akan dipantau dalam RKP Tahun 2026, serta menjadi masukan untuk perencanaan dan penganggaran selanjutnya. Selain Program Prioritas Presiden, pengendalian terhadap PP, KP, ProP, RO pendukung, dan proyek lainnya juga dilaksanakan secara reguler untuk memastikan tercapainya prioritas nasional. Sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, berbagai bentuk insentif dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi pihak terkait. Bentuk insentif yang diberikan dapat mencakup pengalokasian program/kegiatan prioritas K/L/D serta insentif kinerja sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku serta insentif nonfinansial yang dapat berupa penghargaan, manajemen talenta nasional, pengembangan kompetensi, modifikasi/fleksibilitas sistem, dan lainnya. Adapun untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, bentuk insentif dapat berupa penghargaan, dukungan regulasi, dan fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian insentif memerlukan mekanisme penilaian yang terukur dan sesuai dengan jenis insentif yang akan diberikan. Pemberian insentif antara lain didasarkan pada penilaian keberhasilan implementasi, pencapaian manajemen kinerja, dan pengelolaan risiko pembangunan nasional. Penilaian dilakukan atas dasar dan tidak terbatas pada adaptabilitas perencanaan dan pendanaan K/L/D dalam menjabarkan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP serta kontribusi K/L/D dalam mendukung pencapaian prioritas nasional dan pengelolaan risiko pembangunan nasional. Pemberian insentif dan disinsentif dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta pihak lainnya. 7.1.2 Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Terpadu RKP Aplikasi e-Monev yang memegang peran kunci pada pengendalian dan evaluasi, telah terinterkoneksi dengan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) terkait data perencanaan program dan kegiatan K/L serta sistem Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan (Monevkeu) terkait data pelaksanaan anggaran pada satuan kerja K/L. Interkoneksi e-Monev dan KRISNA menghasilkan fungsi yang berjalan dua arah, yaitu sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi untuk penyusunan perencanaan pembangunan (evidence-based). Aplikasi e-Monev terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan serta mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Pada tahun 2026, aplikasi e-Monev diarahkan untuk terinterkoneksi dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk mempermudah proses pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah secara terintegrasi. Selain itu, aplikasi e-Monev diarahkan untuk menjadi backbone system MRPN dan sistem akuntabilitas kinerja pembangunan nasional, sehingga mempermudah penyusunan laporan kinerja pembangunan nasional dan laporan lainnya dalam kerangka akuntabilitas pelaksanaan RKP, serta membantu proses penilaian kinerja K/L/D yang akan menjadi pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif. Selain itu, dalam rangka mengawal dan memastikan pencapaian program prioritas Presiden secara terintegrasi, terpadu, dan berkelanjutan, aplikasi e- Monev juga diinterkoneksikan dengan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden (SISMONEV KSP) untuk membantu memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan prioritas dan rencana aksi K/L yang menjadi fokus penekanan presiden, serta objek pengendalian dan evaluasi lainnya yang telah ditetapkan dalam kerangka pencapaian sasaran utama pembangunan pada tahun 2026. Sistem informasi pengendalian dan evaluasi terpadu RKP Tahun 2026 dapat dilihat pada Gambar 7.2 berikut. Gambar 7.2 Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Terintegrasi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah) 2025 7.1.3 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional serta regulasi turunannya, yaitu Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Lintas Sektor, menjadi komitmen pemerintah dalam mengelola risiko pembangunan nasional. Dalam mengawal RKP, kebijakan MRPN lintas sektor menjadi acuan bagi K/L/D/badan usaha/badan lainnya dalam mengelola risiko pembangunan nasional secara kolaboratif. Sinergi pengelolaan risiko tersebut menjadi unsur penting dalam meningkatkan keyakinan yang memadai oleh semua pihak dalam mencapai sasaran pembangunan. Penerapan MRPN Lintas Sektor pada RKP Tahun 2026 akan difokuskan pada Program Presiden bersifat strategis yang terpilih di level KP dengan penekanan topik sesuai Tema RKP Tahun 2026 di antaranya MBG, swasembada pangan, energi, dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, koperasi, dan hal strategis lainnya. Tahapan implementasi MRPN Lintas Sektor yang akan dilakukan antara lain meliputi (i) penetapan objek MRPN lintas sektor dan K/L/D/badan usaha/badan lainnya sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Lintas Sektor oleh Komite MRPN; (ii) penetapan selera dan profil risiko objek MRPN Lintas Sektor oleh UPR Lintas Sektor yang pada tahap awal implementasi MRPN didukung dengan penyusunan indikasi profil risiko oleh Kementerian PPN/Bappenas; (iii) pemantauan secara berkala dan berkelanjutan; serta (iv) pelaporan penyelenggaraan MRPN Lintas Sektor yang mulai dilaksanakan pada tahun 2025 (Gambar 7.3). Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, (diolah) 2025 Pada tahun 2026, terdapat highlight kegiatan yang akan dilakukan pada penerapan MRPN Lintas Sektor. Integrasi proses bisnis MRPN Lintas Sektor dengan proses perencanaan akan didorong melalui integrasi MRPN dalam regulasi tata cara penyusunan RKP dan tata cara pengendalian RKP. Sistem informasi MRPN Lintas Sektor diharapkan terinterkoneksi dengan sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan agar pelaksanaan MRPN dapat efektif. Inisiasi interkoneksi sistem informasi MRPN Lintas Sektor dengan sistem informasi MRPN organisasi di K/L/D terpilih juga akan dilakukan. Penyusunan regulasi terkait sistem insentif juga akan dilakukan untuk mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam mengelola risiko. Gambar 7. 3 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Sistem insentif risiko tersebut disinergikan dengan sistem insentif kinerja. Penguatan kelembagaan akan dilaksanakan terutama bagi unit kepatuhan di K/L/D yang mengelola risiko pembangunan nasional. Selanjutnya, peningkatan kapasitas secara berkelanjutan akan diupayakan melalui pelatihan dan sertifikasi MRPN kepada sumber daya manusia pengelola risiko pembangunan nasional di K/L/D/badan usaha/badan lainnya. Implementasi MRPN Lintas Sektor khususnya di daerah juga akan didorong agar dapat terwujud pada tahun 2026. 7.2 Tata Kelola Data Pembangunan Tata kelola data pembangunan berperan penting dalam memastikan efektivitas seluruh tahapan pembangunan nasional. Sejak tahun 2019, kebijakan SDI telah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah. Tata kelola data harus memenuhi prinsip SDI, yang meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi serta data induk. Dalam rangka mendukung transformasi digital dan percepatan pemerintah digital, SDI sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menyusun Pedoman Berbagi Pakai DTSEN yang memiliki prinsip keamanan, transparansi, dan kepatuhan hukum, serta selaras dengan kebijakan Pelindungan Data Pribadi (PDP), Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Media bagi pakai layanan DTSEN dilakukan melalui Portal SDI dan Portal Layanan DTSEN lainnya sesuai tugas dan fungsi Pengendali DTSEN untuk kemudian dapat dimanfaatkan oleh K/L/D, BUMN, dan pemangku kepentingan. Dalam rangka percepatan pencapaian pemerintah digital dibutuhkan infrastruktur publik digital sebagai enabler keterpaduan layanan publik prioritas. SDI berperan signifikan menjadi salah satu bagian dalam enabler infrastruktur digital publik (Digital Public Infrastructure) khususnya dalam menyediakan tata kelola pertukaran data (data exchange) dan juga menjadi pemberi layanan penyedia data-data bagi pemerintah. Penyusunan tata kelola pertukaran data layanan pemerintah digital juga didukung melalui mekanisme forum SDI untuk mendiskusikan, menyepakati, dan memutuskan akurasi, keterpaduan, dan otoritas data. Kedua peran SDI tersebut akan meningkatkan efektivitas program, efisiensi anggaran, serta aksesibilitas dan inklusivitas pengguna pada platform layanan publik prioritas SUPLEMEN: DAFTAR PROYEK STRATEGI NASIONAL RKP TAHUN 2026 Direktif Presiden Terdapat sejumlah program dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi Direktif Presiden sebagai arahan langsung dari Presiden sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang dituangkan ke dalam RKP Tahun 2026. PSN tersebut mencakup skala nasional yang dibiayai langsung oleh APBN serta diharapkan untuk mampu mendorong perekonomian dan mendukung prioritas pembangunan nasional. No Program/Proyek Lokasi Pelaksana APBN 1 Makan Bergizi Gratis Nasional Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator) 2 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Nasional NasionalnNasional Kementerian Koperasi (sebagai koordinator) 3 Pembangunan Sekolah Rakyat Nasional Kementerian Sosial (sebagai koordinator) 4 Digitalisasi Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (sebagai koordinator) 5 Kartu Kesejahteraan Nasional Kementerian Sosial 6 Kartu Usaha Afirmatif Nasional Kementerian Sosial 7 Pengelolaan Sampah Terpadu Nasional Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (sebagai koordinator) Non-APBN 8 Pengelolaan Sampah Terpadu Nasional Kementerian Pekerjaan Umum (sebagai koordinator) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pembangunan SDM dan kebudayaan menjadi salah satu komitmen nasional, sehingga PSN dalam bidang ini diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, dengan pendanaan melalui APBN. PSN di bidang Pembangunan SDM dan kebudayaan juga diharapkan agar mendorong kualitas pendidikan tinggi nasional. No Program/Proyek Lokasi Pelaksana APBN 1 Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia Jawa Barat Kementerian Agama Swasembada Pangan Program dan/atau proyek strategis nasional di bawah merupakan program Swasembada Pangan yang didanai melalui APBN. PSN ini diharapkan mampu mendukung pengembangan swasembada pangan serta sektor pertanian nasional, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. No Program/Proyek Lokasi Pelaksana APBN 1 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang Sumatera Selatan Kementerian Pekerjaan Umum 2 Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase Sulawesi Selatan Kementerian Pekerjaan Umum 3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa Sulawesi Tengah Kementerian Pekerjaan Umum 4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum 5 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci Aceh Kementerian Pekerjaan Umum 6 Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan Aceh Kementerian Pekerjaan Umum 7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum 8 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Komering Sumatera Selatan Kementerian Pekerjaan Umum 9 Pengembangan Lahan Sawah Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral Sumatera Selatan Pemprov Sumatera Selatan Swasembada Air Program dan/atau proyek strategis nasional di bawah merupakan program Swasembada Air yang didanai baik melalui APBN dan Non-APBN. Pengembangan PSN untuk mendukung Swasembada Air, seperti pembangunan bendungan diharapkan dapat dimanfaatkan serta memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. No Program/Proyek Lokasi Pelaksana APBN 1 Bendungan Way Apu Maluku Kementerian Pekerjaan Umum 2 Bendungan Jragung Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum 3 Bendungan Mbay Nusa Tenggara Timur Kementerian Pekerjaan Umum 4 Bendungan Bulango Ulu Gorontalo Kementerian Pekerjaan Umum 5 Bendungan Kuningan Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum 6 Bendungan Bendo Jawa Timur Kementerian Pekerjaan Umum 7 Bendungan Pidekso Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum 8 Bendungan Tugu Jawa Timur Kementerian Pekerjaan Umum 9 Bendungan Karalloe Sulawesi Selatan Kementerian Pekerjaan Umum 10 Bendungan Keureuto Aceh Kementerian Pekerjaan Umum 11 Bendungan Tapin Kalimantan Selatan Kementerian Pekerjaan Umum 12 Bendungan Passeloreng Sulawesi Selatan Kementerian Pekerjaan Umum 13 Bendungan Lolak Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum 14 Bendungan Karian Banten Kementerian Pekerjaan Umum 15 Bendungan Way Sekampung Lampung Kementerian Pekerjaan Umum 16 Bendungan Ladongi Sulawesi Tenggara Kementerian Pekerjaan Umum 17 Bendungan Ciawi Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum 18 Bendungan Sukamahi Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum 19 Bendungan Leuwikeris Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum 20 Bendungan Cipanas Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum 21 Bendungan Semantok Jawa Timur Kementerian Pekerjaan Umum 22 Bendungan Pamukkulu Sulawesi Selatan Kementerian Pekerjaan Umum 23 Bendungan Sadawarna Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum 24 Bendungan Lausimeme Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum 25 Bendungan Sidan Bali Kementerian Pekerjaan Umum 26 Bendungan Marga Tiga Lampung Kementerian Pekerjaan Umum 27 Bendungan Randugunting Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum 28 Bendungan Napun Gete Nusa Tenggara Timur Kementerian Pekerjaan Umum 29 Bendungan Temef Nusa Tenggara Timur Kementerian Pekerjaan Umum 30 Bendungan Jlantah Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum 31 Bendungan Sepaku Semoi Kalimantan Timur Kementerian Pekerjaan Umum 32 Bendungan Ameroro Sulawesi Tenggara Kementerian Pekerjaan Umum 33 Bendungan Meninting Nusa Tenggara Barat Kementerian Pekerjaan Umum 34 Bendungan Marangkayu Kalimantan Timur Kementerian Pekerjaan Umum 35 Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh Aceh Kementerian Pekerjaan Umum 36 Bendungan Tiga Dihaji Sumatera Selatan Kementerian Pekerjaan Umum 37 Bendungan Bener Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum 38 Bendungan Bagong Jawa Timur Kementerian Pekerjaan Umum 39 Bendungan Manikin Nusa Tenggara Timur Kementerian Pekerjaan Umum 40 Bendungan Budong- Budong Sulawesi Barat Kementerian Pekerjaan Umum 41 Bendungan Karangnongko Jawa Tengah, Jawa Timur Kementerian Pekerjaan Umum 42 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wosusokas Jawa Tengah Pemprov Jawa Tengah 43 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng – Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum 44 Sarana dan Prasarana Air Baku Karian Banten Kementerian Pekerjaan Umum 45 Tanggul Pantai DK Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum Non-APBN 46 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum 47 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan Jawa Timur Kementerian Pekerjaan Umum 48 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung Lampung Kementerian Pekerjaan Umum 49 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum 50 Pembangunan dan Pengelolaan Estuary Dam di Teluk Bintan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kepulauan Riau Kementerian Pekerjaan Umum 51 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian - Serpong Banten Kementerian Pekerjaan Umum 52 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wosusokas Jawa Tengah Pemprov Jawa Tengah 53 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng – Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma) Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum 54 Tanggul Pantai DK Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DK Jakarta Swasembada Energi Program dan/atau proyek strategis nasional di bawah merupakan program Swasembada Energi yang didanai melalui dana Non-APBN. Berbagai PSN yang bertujuan untuk mendukung swasembada energi diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas energi dan memenuhi permintaan energi oleh masyarakat, seperti minyak. No Program/Proyek Lokasi Pelaksana Non-APBN 1 Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela Maluku Swasta 2 Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) Jawa Timur BUMN 3 Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur Swasta 4 North Hub Development Project Selat Makassar Kalimantan Timur Swasta 5 RDMP RU IV Cilacap (Rescoping) Jawa Tengah BUMN 6 Biorefinery Cilacap Jawa Tengah BUMN 7 Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi, Palu BUMN 8 Proyek Tangguh LNG Train 3 Papua Barat Swasta 9 Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru Jawa Timur Swasta 10 Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM Indonesia Dengan adanya PSN yang berkaitan dengan konektivitas dan kawasan, diharapkan mampu mendorong pembangunan infrastruktur, yang kemudian menciptakan konektivitas antar wilayah, sehingga mampu mengurangi biaya logistik. No Program/Proyek Lokasi Pelaksana APBN 1 Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Ibu Kota Nusantara Otorita IKN (sebagai koordinator) 2 Pelabuhan Sanur - Nusa Ceningan/Lembongan Bali Kementerian Perhubungan 3 Pelabuhan Likupang Sulawesi Utara Kementerian Perhubungan 4 Terminal Multipurpose Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur Kementerian Perhubungan 5 Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu Sulawesi Tengah Kementerian Perhubungan 6 Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit (MRT) Koridor Timur - Barat DK Jakarta, Jawa Barat, Banten Kementerian Perhubungan, Pemprov DK Jakarta, 7 Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) Sumatera Utara Kementerian Perhubungan 8 Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang Sumatera Utara Kementerian Perhubungan 9 Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo DI Yogyakarta Kementerian Perhubungan 10 Kereta Api Logistik Lahat - Kertapati Sumatera Selatan Kementerian Perhubungan 11 Double Track Jawa Selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur Kementerian Perhubungan 12 Light Rail Transit (LRT) Jakarta Segmen Velodrome - Manggarai DK Jakarta Pemprov DK Jakarta 13 Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) North - South (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat) DK Jakarta Kementerian Perhubungan, Pemprov DK Jakarta, PT MRT Jakarta Non-APBN 14 Pembangunan Pelabuhan Patimban Jawa Barat Kementerian Perhubungan 15 Makassar New Port Sulawesi Selatan BUMN 16 Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing Kalimantan Barat BUMN 17 Pengembangan Pelabuhan Kupang Nusa Tenggara Timur BUMN 18 Pengembangan Pelabuhan Sorong Papua Barat BUMN 19 Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung Sumatera Utara BUMN 20 Pengembangan Pelabuhan Benoa (Bali Maritime Tourism Hub) Bali BUMN 21 Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang Sumatera Selatan BUMD 22 Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi Jambi Swasta 23 Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Sulawesi Selatan Kementerian Perhubungan Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan) 24 High Speed Railway Jakarta - Bandung DK Jakarta, Jawa Barat BUMN 25 Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jabodebek DK Jakarta, Jawa Barat BUMN 26 Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang) Sumatera Selatan BUMN 27 Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur Kalimantan Timur Swasta 28 Light Rail Transit (LRT) Jakarta Segmen Velodrome - Manggarai DK Jakarta Pemprov DK Jakarta 29 Jalan Tol Serang - Panimbang Banten Kementerian Pekerjaan Umum 30 Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Jawa Timur Kementerian Pekerjaan Umum 31 Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum 32 Jalan Tol Pandaan - Malang Jawa Timur Kementerian Pekerjaan Umum 33 Jalan Tol Manado - Bitung Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum 34 Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Kalimantan Timur Kementerian Pekerjaan Umum 35 Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari Trans Sumatera Riau Kementerian Pekerjaan Umum 36 Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari Trans Sumatera Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum 37 Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum 38 Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran Banten, DK Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum 39 Jalan Tol Cinere - Jagorawi Jawa Barat, DK Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum 40 Jalan Tol Cimanggis - Cibitung Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum 41 Jalan Tol Cibitung - Cilincing Jawa Barat, DK Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum 42 Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol Jakarta DK Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum 43 Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo Jawa Timur Kementerian Pekerjaan Umum 44 Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Jawa Timur BUMN 45 Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari Trans Sumatera Aceh Kementerian Pekerjaan Umum 46 Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera Aceh, Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum 47 Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang- bagian dari Trans Sumatera Sumatera Barat Kementerian Pekerjaan Umum 48 Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera Sumatera Barat, Riau Kementerian Pekerjaan Umum 49 Jalan Tol Tebing Tinggi- Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum 50 Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera Jambi, Sumatera Selatan Kementerian Pekerjaan Umum 51 Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera Jambi, Riau Kementerian Pekerjaan Umum 52 Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera Riau Kementerian Pekerjaan Umum 53 Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera Sumatera Selatan Kementerian Pekerjaan Umum 54 Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera Sumatera Selatan, Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum 55 Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Sumatera Selatan Kementerian Pekerjaan Umum 56 Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang- Padalarang Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum 57 Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu Jawa Barat, DK Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum 58 Jalan Tol Serpong - Balaraja Banten Kementerian Pekerjaan Umum 59 Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol DK Jakarta DK Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum 60 Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DK Jakarta DK Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum 61 Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol DK Jakarta DK Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum 62 Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol DK Jakarta DK Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum 63 Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol DK Jakarta DK Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum 64 Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar Jawa Timur Kementerian Pekerjaan Umum 65 Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan DK Jakarta, Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum 66 Jalan Tol Semarang - Demak Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum 67 Jalan Tol Yogyakarta - Bawen DI Yogyakarta, Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum 68 Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri Jawa Timur Kementerian Pekerjaan Umum 69 Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda) Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum 70 Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo DI Yogyakarta Kementerian Pekerjaan Umum 71 Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin - Salabenda) Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum 72 Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya - Cilacap (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya) Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum 73 Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara - Pekutatan - Soka – Mengwi Bali Kementerian Pekerjaan Umum 74 Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) DK Jakarta BUMN 75 Pengembangan Jalan Tol Wiyoto Wiyono Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur-Pluit Elevated) DK Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum 76 Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung:
1. a.North - South Link Bandung; dan
2. b.Bandung Inter Urban Toll Road Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum 77 Palapa Ring Integrasi Nasional Kementerian Komunikasi dan Digital 78 Pengembangan Kawasan Eco-City Kepulauan Riau Swasta 79 Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Ibu Kota Nusantara Otorita IKN (sebagai koordinator) 80 Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) North – South (Bundaran HI – Kota – Ancol Barat) DK Jakarta Kementerian Perhubungan, Pemprov DK Jakarta, PT MRT Jakarta Perumahan dan Permukiman Program dan/atau proyek strategis nasional di bawah merupakan program Perumahan dan Permukiman yang didanai baik melalui APBN dan Non- APBN. PSN perumahan dan permukiman yang tercantum di bawah ini diharapkan mampu mendorong penciptaan pemukiman yang lebih layak huni dan menciptakan sistem pengairan yang lebih terpadu dan mumpuni. No Program/Proyek Lokasi Pelaksana APBN 1 Jakarta Sewerage System DK Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum 2 Pembangunan Rumah Susun DK Jakarta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator) 3 Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya Nasional Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator) Non-APBN 4 Jakarta Sewerage System DK Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DK Jakarta Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital Program dan/atau proyek strategis nasional di bawah merupakan program Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital yang didanai melalui dana Non-APBN. Berbagai PSN yang dijelaskan di bawah ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat (seperti perluasan lapangan pekerjaan), mendorong industrialisasi, hilirisasi komoditas nasional, serta mendukung transformasi dan meningkatkan kapasitas digital nasional. No Proyek Lokasi Pelaksana Non-APBN 1 Pengembangan Industri Kimia Banten Swasta Proyek 1: Pembangunan Pabrik Chlor Alcali dan Ethylene Dichloride Proyek 2: Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project 2 Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe Aceh BUPP KEK Arun Lhokseumawe 3 Pengembangan KEK Sei Mangkei Sumatera Utara BUPP KEK Sei Mangkei 4 Pengembangan KEK Galang Batang Kepulauan Riau BUPP KEK Galang Batang 5 Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang Jawa Tengah Swasta 6 Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana Kalimantan Barat Swasta 7 Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) Kalimantan Utara Swasta 8 Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay Maluku Utara Swasta 9 Kawasan Industri Bantaeng Sulawesi Selatan Swasta 10 Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS Papua Barat Swasta 11 Kawasan Industri Tanah Kuning Kalimantan Utara Swasta 12 Kawasan Industri Pulau Ladi Kepulauan Riau Swasta 13 Kawasan Industri Fakfak Papua Barat BUMN 14 Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park Sulawesi Tengah Swasta 15 Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park Sulawesi Selatan Swasta 16 Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park (GESEIP) Kepulauan Riau Swasta 17 Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park (IGIP) Sulawesi Tenggara Swasta 18 Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park (KRIP) Sulawesi Tenggara Swasta 19 Kawasan Industri ASPIRE Stargate (ASPR) Sulawesi Tenggara Swasta 20 Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran Kepulauan Riau Swasta 21 Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara Sulawesi Tenggara Swasta 22 Kawasan Industri Futong Riau Swasta 23 Kawasan Industri Pulau Penebang Kalimantan Barat Swasta 24 Kawasan Industri Kumai Multi Energi Kalimantan Tengah Swasta 25 Kawasan Industri Alumina Toba Kalimantan Barat BUMN 26 Kawasan Industri Indo Mineral Mining Sulawesi Tengah Swasta 27 Kawasan Industri Tabuk Kalimantan Tengah Swasta 28 Kawasan Industri Rimau Kalimantan Tengah Swasta 29 Kawasan Industri Jorong Kalimantan Selatan Swasta 30 Kawasan Industri Morowali Sulawesi Tengah Swasta 31 Kawasan Industri Konawe Sulawesi Tenggara Swasta 32 Kawasan Industri Pulau Obi Maluku Utara Swasta 33 Kawasan Industri Takalar Sulawesi Selatan BUMN 34 Kawasan Industri Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) Sulawesi Tenggara Swasta 35 Kawasan Industri Tanjung Sauh Kepulauan Riau Swasta 36 Kawasan Industri Indonesia Pomala Industry Park Sulawesi Tenggara Swasta 37 Kawasan Industri Motui Sulawesi Tenggara Swasta 38 Kawasan Industri Indonesia Huabao Industrial Park Sulawesi Tengah Swasta 39 Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate (NEPIE) Sulawesi Tengah Swasta 40 Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Jawa Barat Swasta 41 Kawasan Industri Neo Energy Morowali Industrial Estate (NEMIE) Sulawesi Tengah Swasta 42 Kawasan Industri Kuala Tanjung Sumatera Utara Swasta 43 Kawasan Industri Kendari Sulawesi Tenggara Swasta 44 Kawasan Terintegrasi Merak-Bakauheni di Provinsi Banten dan Provinsi Lampung Banten, lampung BUMN 45 Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke Papua Selatan Swasta 46 Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL) Jawa Timur Swasta 47 Kawasan Pengembangan Terpadu Bumi Serpong Damai (Kawasan Khusus Pendidikan, Riset, Ekonomi Digital, dan Pengembangan Teknologi, Industri Kreatif, Kesehatan dan Biomedical Terpadu) Banten Swasta 48 Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu DK Jakarta Swasta 49 Pembangunan Smelter Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara Swasta 50 Pembangunan Kelapa Dalam dan Industri Turunannya Papua Barat Swasta 51 Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland Banten Swasta MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd. Provinsi Aceh Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Aceh Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. • Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan Provinsi Aceh Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Aceh Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Aceh Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 A7 Kawasan Perkotaan Banda Aceh-Jantho (A1) dan KPBPB Sabang (A7) • Kota Banda Aceh • Kab. Aceh Besar • Kota Sabang • Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar di PKSN Perbatasan Prioritas Sabang • Pembangunan jalan missing link Jantho– Keumala • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Banda Aceh • Pembangunan TPST Regional Aceh • Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11) Zainal Abidin A2 Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun- Lhokseumawe • Kota Lhokseumawe • Kab. Aceh Utara • Kab. Aceh Besar • Kab. Bireuen • Pengembangan SPAM Regional Lhokseumawe-Aceh Utara • Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Pusong Lhokseumawe • Pendampingan Implementasi 4.0 pada sektor industri kimia hulu • Fasilitasi hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi • Pembangunan pabrik industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam (olefin dan turunannya) • Pembangunan pabrik industri kimia dasar organik yang bersumber dari batubara (gasifikasi batubara) • Revitalisasi industri pupuk dan hilirisasi gas bumi untuk mendukung program ketahanan pangan nasional • Rekomendasi kebijakan percepatan peningkatan nilai tambah batubara A3 Kawasan Perkotaan Takengon dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dataran Tinggi Gayo-Danau Laut Tawar • Kab. Aceh Tengah • Kab. Bener Meriah • Kab. Gayo Lues • Preservasi jalan ruas Lhokseumawe– Redelong–Takengon dan Takengon– Blangkejeren • Pembangunan Jembatan Enang-Enang (Kab. Bener Meriah) A4 Kawasan Perkotaan Meulaboh • Kab. Aceh Barat • Preservasi jalan ruas Takengon– Meulaboh, Meulaboh–Calang, Meulaboh– Sukamakmue–Blangpidie A5 Kawasan Perkotaan Langsa • Kota Langsa • Pembangunan Jalan Tol Binjai–Langsa A6 Kawasan Perkotaan Subulussalam • Kota Subulussalam • Pengembangan SPAM Perkotaan Subulussalam C1 Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh • Kab. Aceh Besar • Kab. Pidie • Kab. Pidie Jaya • Kab. Bireuen • Kab. Aceh Utara • Kab. Aceh Timur • Kab. Aceh Tamiang • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Alue Ubay, D. I. Krueng Pase, D. I. Jambo Aye, D. I. Krueng Tiro • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Arun- Sigli • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Arun- Pangkalan Susu • Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T dan Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu: o Kab. Aceh Besar: Mesjid Raya o Kab. Pidie: Batee, Kota Sigli, Simpang Tiga o Kab. Pidie Jaya: Panteraja, Meurah Dua, Ulim o Kab. Bireuen: Kuala o Kab. Aceh Utara: Dewantara, Samudera, Lapang, Baktiya Barat o Kota Lhokseumawe: Muara Satu, Muara Dua, Banda Sakti, Blang Mangat o Kab. Aceh Timur: Madat, Nurussalam, Darul Aman, Idi Rayeuk, Idi Timur, Peudawa, Peureulak Barat, Peureulak, Peureulak Timur, Rantau Selamat, Birem Bayeun o Kota Langsa: Langsa Barat C2 Kawasan Swasembada Air dan Energi Dataran Tinggi Gayo • Kab. Bener Meriah • Kab. Aceh Tengah • Revitalisasi Danau Laut Tawar • Pembangunan infrastruktur PLTA Peusangan I & II #2 C3 Kawasan Swasembada Pangan dan Energi Pesisir Barat Aceh • Kab. Aceh Jaya • Kab. Aceh Barat • Kab. Nagan Raya • Pembangunan jaringan irigasi pada D. I. Lhok Guci, D. I. Susoh • Preservasi Jalan Ruas BTS. Kota Banda Aceh – Calang) • Kawasan Perdesaan Budidaya Perikanan Air Tawar Terpadu Kab. Nagan Raya • Kab. Aceh Barat Daya D1 Kawasan Afirmasi Simeulue (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan) • Kab. Simeulue • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeulue, melalui fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi, pemberian bantuan sarana produksi pertanian, pembangunan sistem drainase, pembangunan dan pengembangan jalan di kawasan transmigrasi, serta perpindahan dan penempatan transmigran disertai pembangunan sarana permukiman di kawasan transmigrasi. • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan B1 Kawasan Komoditas Unggulan Kopi Dataran Tinggi Gayo • Kab. Aceh Tengah • Kab. Bener Meriah • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian B2 B3 B4 Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Karet Pesisir Timur Aceh (B2) dan Pesisir Barat- Selatan Aceh (B3) • B2: Pesisir Timur: Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tamiang • B3: Pesisir Barat-Selatan: Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil • B4:Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Utara- Timur Aceh: Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya, Kab. Aceh Utara, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Besar, • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian • Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan • Restrukturasi mesin dan peralatan industri pakan dan oleokimia • Fasilitasi prototyping produk betacarotene dan tocopherol alami berbasis minyak sawit • Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi • Fasilitasi potensi usaha koperasi sektor agromaritim • Surat tanda daftar budidaya (STDB) tanaman kelapa sawit dan aneka palma • Volume biofuel untuk domestik • Kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi teknologi energi berkelanjutan • Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan dunia dalam sektor isu pertanian, isu keamanan, dan ketahanan pangan Pesisir Timur- Utara E1 Kawasan Konservasi TN Gunung Leuser • Kab. Gayo Lues • Kab. Aceh Barat Daya • Kab. Aceh Tenggara • Kab. Aceh Selatan • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri Provinsi Aceh • Pemasangan sambungan baru listrik untuk meningkatkan akses listrik khususnya di daerah 3T • Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di DAS yang dipulihkan • Penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat • Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis di DAS yang dipulihkan • Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan (QW) - Pusat • Pembangunan irigasi perpompaan pertanian • Rehabilitasi hutan mangrove • Optimasi Lahan • Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) • Layanan Kesehatan Hewan • Ternak Unggas • Kawasan Kelapa • Ternak Ruminansia Potong • Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat • Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru satuan PAUD • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SD • Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SMP • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SMA • Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran • Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT) • Menanggulangi TB di tempat kerja • Memberikan bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh • Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC • Melakukan penemuan aktif dan skrining mobile • Mendorong pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta • Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat • Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan • Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir • Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA • Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis • Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis • Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis • Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah • Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak • Meningkatkan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D • Memberikan pembinaan kualitas mutu pelayanan • Memberikan bantuan operasional RS Kapal • Memberikan pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri • Menyusun rekomendasi hasil survei indeks kemerdekaan pers • Melaksanakan verifikasi terhadap perusahaan pers • Memfasilitasi uji kompetensi wartawan • Mendampingi perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers • Menyusun rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia • Menyusun rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran • Menyelesaikan pengaduan masyarakat atas kasus pers • Mengawasi lembawa penyiaran tv dan radio • Menyiarkan informasi publik dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia • Melaksanakan pelatihan bidang jurnalistik • Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria • Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemberdayaan Tanah Masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Provinsi Sumatera Utara Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Sumatera Utara Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 Wilayah Metropolitan Medan dan Kawasan Pengembangan Industri Medan- Binjai-Deli Serdang • Kota Medan • Kota Binjai • Kab. Deli Serdang • Kab. Karo • Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di WM Medan • Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran • Penataan Kota Lama Kesawan • Pembangunan SPAM Regional Medan– Binjai–Deli Serdang • Medan Urban Traffic Improvement Project • Pengendalian banjir Sungai Badera dan Selayang • Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi di JLN. SISINGAMANGARAJA (MEDAN) • Pekerjaan Peningkatan Jalur KA Lintas Medan - Belawan Tahap II (Labuhan - Belawan) • Pembangunan SPAM di Kab. Karo • Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional di Kota Medan • Pembangunan Jalur KA Lintas Medan Binjai Tahap II A2 Kawasan Pengembangan Industri Kualatanjung-Sei Mangkei • Kab. Batubara • Kab. Simalungun • Kota Tebing Tinggi • Kota Pematangsiantar • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM • Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan (Simpang KA) - Provinsi Sumatera Utara • Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan • Restrukturasi mesin dan peralatan industri pakan dan oleokimia • Fasilitasi prototyping produk betacarotene dan tocopherol alami berbasis minyak sawit • Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi • Surat tanda daftar budidaya (STDB) tanaman kelapa sawit dan aneka palma A3 Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Danau Toba dan Kawasan Perkotaan Toba (Balige) (Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba) • Kab. Toba • Kab. Samosir • Kab. Humbang Hasundutan • Kab. Tapanuli Utara • Kab. Dairi • Kab. Karo • Kab. Simalungun • Peningkatan 6A Pariwisata dan Urban Renewal di Parapat-Ajibata, Balige, Baktiraja, Pangururan, Silalahi-Paropo, Merek, dan Ambarita-Tomok • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pembangunan TPST Kec. Girsang Simpangan Bolon • Pembangunan Jalan Tol Inderapura – Kuala Tanjung dan Sinaksak Parapat • Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Industri Pariwisata Berkelanjutan - Provinsi Sumatera Utara • Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat - Provinsi Sumatera Utara • Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata - Provinsi Sumatera Utara • Pelaksanaan Kegiatan (Events) Internasional - Kota Medan • Preservasi jalan Siborong Borong - Taruntung • Preservasi Jalan Dairi Dolok Sanggul • Perluasan SPAM • Indonesia Game Academy • Masterclass for Game Developers • Women for Indonesian Game • Inkubasi startup gim • Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim • Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional A4 Kawasan Perkotaan Sibolga-Pandan- Padangsidimpuan • Kota Sibolga • Kab. Tapanuli Tengah • Kota Padangsidimpuan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Pelabuhan perikanan PPN Sibolga A5 Kawasan Perkotaan Rantauprapat • Kab. Labuhanbatu • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Penyiapan Jalan Tol Rantauprapat- Kisaran A6 Kawasan Perkotaan Kabanjahe • Kab. Karo • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Preservasi jalan ruas Kabanjahe– Berastagi–Medan, Kabanjahe– Sidikalang–Subulussalam, Kabanjahe– Kutacane • Preservasi jalan ruas Lawe Pakam (BTS. Prov. Aceh)-Kuta Buluh-BTS. Kota Sidikalang-BTS. Kota Kabanjahe B2 Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, dan Kelapa Asahan- Labuhanbatu- Padanglawas • Kab. Asahan • Kab. Labuhanbatu • Kab. Labuhanbatu Utara • Kab. Labuhanbatu Selatan • Kab. Padanglawas • Kab. Padanglawas Utara • Kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri B2 Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Asahan- Tanjungbalai • Kota Tanjungbalai • Kab. Asahan • Pelabuhan perikanan PPI Tanjungbalai • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap B3 Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Nias Utara Kab. Nias Utara • Pelabuhan perikanan modern yang terintegrasi dengan industrialisasi/hilirisasi perikanan di Lahewa • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap C1 Kawasan Swasembada Pangan Sumatera Timur • Kab. Langkat • Kab. Deli Serdang • Kab. Serdang Bedagai • Kab. Simalungun • Kab. Asahan • Kab. Labuhanbatu • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Bandar Sidoras, D.I Perkotaan, dan D.I Sei Ular • Pembangunan jarinan Irigasi pada D.I. Wampu, D.I. Silau Bunut • Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah dan Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu di Kab. Langkat (Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Berandan Barat, Gebang, Tanjung Pura), Kab. Serdang Bedagai (Tanjung Beringin, Bandar Khalipah), Kab. Batu Bara (Sei Suka) dan Kab. Asahan: (Silau Laut, Sei Kepayang Timur) • Menyiapkan calon lokasi dan calon petani penerima • Membangun infrastruktur pertanian • Melaksanakan pelatihan petani dan penguatan kelembagaan petani • Menyediakan input dan alat mesin produksi pertanian • Melaksanakan pengawalan produksi dan pengendalian OPT/DPI • Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi C2 Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bukit Barisan Utara • Kab. Toba • Kab. Samosir • Kab. Humbang Hasundutan • Kab. Tapanuli Utara • Kab. Dairi • Kab. Karo • Kab. Pakpak Bharat • Kab. Tapanuli Tengah • Kawasan hortikultura guna mendukung KSPP Sumatera Utara • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Toba dan Sub-DAS Asahan • Revitalisasi Danau Toba • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Sarulla-PLTA Batangtoru C3 Kawasan Swasembada Pangan dan Air Batang Angkola-Batang Gadis • Kab. Tapanuli Selatan • Kab. Mandailing Natal • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan pada D. I. Batang Angkola • Pembangunan TPST Kab. Mandailing Natal • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Batang Gadis dan Danau Siai D1 A7 Kawasan Afirmasi Kepulauan Nias (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) (D1) dan Kawasan Perkotaan Gunungsitoli (A7) • Kab. Nias • Kab. Nias Utara* • Kab. Nias Barat • Kab. Nias Selatan • Kota Gunungsitoli Keterangan: *) Daerah Tertinggal • Pembangunan SPAM • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan • Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat • RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan) • Peningkatan 6A Pariwisata di Telukdalam, Kep. Hinako, Lahewa- Tureloto, Kep. Batu • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif • Penguatan pengelolaan hutan lestari E1 E2 Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Batang Gadis (E1) dan TN Gunung Leuser (E2) • TN Batang Gadis: Kab. Mandailing Natal • TN Gunung Leuser: Kab. Langkat • Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana Provinsi Sumatera Utara • K/L/D yang terbangun kapabilitas pencegahan korupsi pengadaan • Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) • BMHP untuk Skrining Kesehatan • Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) • Pembangunan irigasi perpompaan pertanian • Ternak Ruminansia Perah • Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan • Kampung Perikanan Budi Daya yang dikembangkan • Bantuan PSU Bidang Perumahan • Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR • Optimasi Lahan • Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria • Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria • Menyusun rekomendasi hasil survei indeks kemerdekaan pers • Memfasilitasi uji kompetensi wartawan • Menyelesaikan pengaduan masyarakat atas kasus pers • Menyusun rekomendasi hasil pemeringkatan Indeks Penyiaran Indonesia • Menyusun rekomendasi pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran • Mengawasi lembawa penyiaran tv dan radio • Menyiarkan informasi publik dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia • Melaksanakan pelatihan bidang jurnalistik • Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran • Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan • Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM • Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM • Pendidikan HAM bagi K/L/D • Pelaksanaan ToT Diklat perancang PUU yang berspektif HAM • Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru satuan PAUD • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SD • Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SMP • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SMA • Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT) • Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC • Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat • Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir • Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis • Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis • Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah • Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak • Meningkatkan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D • Memberikan pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri • Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha • Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM • Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis • Pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana • Simulasi penanggulangan bencana • Penilaian indeks risiko dan ketahanan daerah terhadap bencana • Vegetasi pantai yang ditanam untuk mitigasi bencana Provinsi Sumatera Barat Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Sumatera Barat Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Provinsi Sumatera Barat Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan melalui pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Sumatera Barat Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Sumatera Barat Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan melalui: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat Direktif Presiden: Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan output: Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output; • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang mendapatkan pendampingan dari penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra-panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminansia potong, ternak unggas, dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 Kawasan Perkotaan Padang-Pariaman • Kota Padang • Kota Pariaman • Kab. Padang Pariaman • Pengembangan pelabuhan perikanan PPS Bungus • Preservasi jalan ruas Padang-Painan- Kambang • Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan Padang-Pariaman • SMA yang direvitalisasi • Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR-11) • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT) A2 Kawasan Pariwisata Unggulan Dataran Tinggi Minangkabau (termasuk Kawasan Perkotaan Bukittinggi- Padangpanjang dan Kawasan Perkotaan Solok- Sawahlunto) • Kab. Tanah Datar • Kab. Agam • Kab. Solok • Kab. Limapuluh Kota • Kab. Sijunjung • Kab. Dharmasraya • Kota Bukittinggi • Kota Padangpanjang • Penataan waterfront Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah • Pembangunan Jalan Tol Padang- Bukittinggi-Pekanbaru • Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik • Pembangunan TPST Bukittinggi • SMA yang direvitalisasi • Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR-11) • Inkubasi startup gim • Fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan Industri Gim • Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional • Kota Solok • Kota Sawahlunto • Kota Payakumbuh C1 Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dataran Tinggi Minangkabau • Kab. Tanah Datar • Kab. Agam • Kab. Solok • Kab. Solok Selatan • Kab. Limapuluh Kota • Kab. Sijunjung • Kab. Dharmasraya • Kab. Pasaman • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D.I. Panti Rao • Pembangunan jaringan Irigasi pada D.I. Batang Sinamar • Menyiapkan calon lokasi dan calon petani penerima • Membangun infrastruktur pertanian • Melaksanakan pelatihan petani dan penguatan kelembagaan petani • Menyediakan input dan alat mesin produksi pertanian • Melaksanakan pengawalan produksi dan pengendalian OPT/DPI • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air • Penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah • Revitalisasi Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik • Peningkatan SPAM C2 Kawasan Swasembada Pangan Minangkabau Pesisir • Kab. Pesisir Selatan • Kab. Padang Pariaman • Kab. Pasaman Barat • Pembangunan jaringan Irigasi pada DI Sawah Laweh Tarusan. • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Batang Anai • Menyiapkan calon lokasi dan calon petani penerima • Membangun infrastruktur pertanian • Melaksanakan pelatihan petani dan penguatan kelembagaan petani • Menyediakan input dan alat mesin produksi pertanian • Melaksanakan pengawalan produksi dan pengendalian OPT/DPI • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air • Penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian • Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan D1 Kawasan Afirmasi Kepulauan Mentawai (Daerah Terdepan dan • Pembangunan jalan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai • Pembangunan PLTS Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Kep. Mentawai • RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan) B1 Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Ekonomi Biru Pasaman Barat • Kab. Pasaman Barat • Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Airbangis • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Pasaman Barat • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air • Penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian • Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan • Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi E1 Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Kerinci-Seblat • Kab. Pesisir Selatan • Kab. Solok Selatan • Kab. Dharmasraya. • Perlindungan dan pengamanan hutan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat dan Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Sumatera Barat • Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik Provinsi Sumatera Barat • Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan • Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi • Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) • Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk • Pemasangan sambungan baru listrik untuk meningkatkan akses listrik khususnya di daerah 3T • Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok • Pelindungan dan pelestarian warisan budaya • Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) • Pemberian bantuan sarana produksi pertanian di Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kab. Pesisir Selatan • Pengembangan Sistem Drainase di Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kab. Pesisir Selatan • Pemberian bantuan sarana produksi pertanian di Kawasan Transmigrasi Muara Takung-Kamang Baru di Kab. Sijunjung • Pengembangan jalan dan jembatan di Kawasan Transmigrasi Muara Takung- Kamang Baru di Kab. Sijunjung • Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional • Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran • Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan. • Pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM • Mempersiapkan dan menyelenggarakan Sekolah Unggul • Melaksanakan pembangunan Sekolah Unggul • Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran • Memberikan bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat • Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan • Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis • Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah • Melakukan peningkatan kapasitas SDM Iptekin • Melakukan penguatan infrastruktur Iptekin strategis • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria • Peta kerawanan praktik gratifikasi dalam penyelenggaraan negara dan layanan publik • Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha • Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM Provinsi Riau Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Riau Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor; • Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan. Provinsi Riau Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Riau Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Riau Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Riau Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 Kawasan Perkotaan Pekanbaru • Kota Pekanbaru • Kab. Kampar • Kab. Pelalawan • Kab. Siak • Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Kawasan Perkotaan Pekanbaru • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan Pekanbaru • Pembangunan Jalan Tol Rengat - Pekanbaru Seksi Lingkar Pekanbaru (Junction Pekanbaru - IC Bypass Pekanbaru) • Peningkatan 6A pada koridor pariwisata Muaratakus-Pekanbaru-Siak (Revitalisasi dan Penataan Waterfront Sungai Siak di Pekanbaru dan Siak Sri Inderapura, Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Percandian • Muaratakus, serta Urban Renewal Kota Tua Pekanbaru dan Kawasan Istana Siak) • Pembangunan Jalan Tol Rengat - Pekanbaru • Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11) • Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR A2 Kawasan Perkotaan Dumai dan Kawasan Pengembangan Industri Dumai • Kota Dumai • Pengembangan dan pembangunan Kilang Minyak Bumi Dumai • Pengembangan SPAM Perkotaan Dumai • Pembangunan Jalan Tol Dumai- Kotapinang-Rantauprapat-Kisaran • Preservasi jalan ruas dalam kota Dumai • Pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Utara-Riau • Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR A3 Kawasan Perkotaan Rengat Kab. Indragiri Hulu • Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru- Rengat-Jambi • Preservasi jalan ruas Rengat–Teluk Kuantan dan Rengat-Tembilahan C1 Kawasan Swasembada Energi Riau • Kab. Rokan Hilir • Kab. Rokan Hulu • Kab. Bengkalis • Kab. Kampar • Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada Central Sumatera Basin • Kab. Pelalawan • Kab. Siak • Kab. Indragiri Hulu • Kab. Indragiri Hilir • Kab. Kep. Meranti C2 Kawasan Swasembada Pangan dan Air Indragiri • Kab. Indragiri Hulu • Kab. Indragiri Hilir • Kab. Kuantan Singingi • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, pada D. I. R. Kuala Sebatu • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Indragiri dan DAS Gaung • Replacement Fasilitas Pelabuhan Sungai Guntung • Optimasi Lahan • Pembangunan irigasi perpompaan pertanian • Peningkatan SPAM di Kab. Indragiri Hilir D1 Kawasan Afirmasi Kepulauan Meranti-Bengkalis (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Kep. Meranti • Kab. Bengkalis • Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara di PKSN Perbatasan Prioritas Bengkalis • Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T dan Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu di Kab. Kep. Meranti: Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Rangsang • Pembangunan SPAM di Kab. Kepulauan Meranti B1 Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, dan Kelapa Rokan-Siak- Kampar-Indragiri • Kab. Rokan Hilir • Kab. Rokan Hulu • Kab. Bengkalis • Kab. Kampar • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian • Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu di Kab. Rokan Hilir: Pasir Limau Kapas, Bangko, Sinaboi • Kawasan kelapa di Kab. Indragiri Hilir • Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan di Kab. Indragiri Hilir • Kab. Pelalawan • Kab. Siak • Kab. Indragiri Hulu • Kab. Indragiri Hilir • Kab. Kuantan Singingi B2 B3 Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Rokan Hilir (B2) dan Indragiri Hilir (B3) • Kab. Rokan Hilir • Kab. Indragiri Hilir • Pengembangan pelabuhan perikanan Pelabuhan Perikanan Bagansiapiapi dan Pelabuhan Perikanan Tembilahan • Pengembangan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Rokan Hilir dan Indragiri Hilir E1 E2 E3 Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Zamrud (E1), TN Tesso Nilo (E2), dan TN Bukit Tigapuluh (E3) • Zamrud: Kab. Siak • TN Tesso Nilo: Kab. Pelalawan • TN Bukit Tigapuluh: Kab. Indragiri Hulu dan Kab. Indragiri Hilir • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan Provinsi Riau • Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan • Layanan Kesehatan Hewan • Penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat • Optimasi Lahan • Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan • Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan • Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria • Mempersiapkan dan menyelenggarakan Sekolah Unggul • Membina Sekolah Unggul Transformasi • Melaksanakan pendampingan Sekolah Unggul untuk menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra strategis • Membangun unit sekolah baru satuan PAUD • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SMA • Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT) • Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC • Memberikan bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat • Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan • Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis • Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis • Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah • Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak • Meningkatkan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D • Memberikan pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri • Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan • Fasilitasi prototyping produk betacarotene dan tocopherol alami berbasis minyak sawit • Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi • Surat tanda daftar budidaya (STDB) tanaman kelapa sawit dan aneka palma • Volume biofuel untuk domest • Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan dunia dalam sektor isu pertanian, isu keamanan, dan ketahanan pangan • Pengembangan dan pemanfaatan konten budaya digital • Event film, musik, dan seni • Fasilitasi dan kemitraan warisan budaya • Peningkatan kompetensi SDM kebudayaan • Pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya dan/atau objek pemajuan kebudayaan • Penguatan industri kreatif berbasis seni dan budaya Provinsi Jambi Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Jambi Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 A2 Kawasan Perkotaan Jambi (A1) dan Kawasan Pariwisata Unggulan Candi Muarojambi (A2) • Kota Jambi • Kab. Muaro Jambi • Pembangunan TPST dan Perbaikan IPL TPA Kota Jambi • Pembangunan Jalan Tol Betung- Tempino-Jambi • Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11) • Layanan Optimalisasi Reproduksi • Preservasi Jalan Sp Zona V - Pel Muara Sabak A3 Kawasan Perkotaan Bangko • Kab. Merangin • Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11) • Layanan Optimalisasi Reproduksi • Preservasi Jalan BTS. Kota Bangko - BTS. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin A4 Kawasan Perkotaan Sungai Penuh • Kota Sungai Penuh • Pembangunan SPAM di Kota Sungai Penuh • Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11) • Layanan Optimalisasi Reproduksi A5 Kawasan Perkotaan Muara Bungo • Kab. Bungo • Pembangunan SPAM • Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11) • Layanan Optimalisasi Reproduksi • Preservasi JLN. Lintas Sumatera II Muara Bungo (SP. Jambi - BTS. Kota Muara Bungo) C1 Kawasan Swasembada Pangan Tanjung Jabung • Kab. Tanjung Jabung Barat • Kab. Tanjung Jabung Timur • Kab. Muaro Jambi • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, pada D. I. R. Parit Pudin, D. I. R. Pematang Lumut • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Penguatan kesehatan hewan • Pengembangan sentra produksi perikanan • Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran di Kab. Tanjung Jabung Timur • Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan di Kab. Tanjung Jabung Timur dan Kab. Tanjung Jabung Barat • Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan di Kab. Tanjung Jabung Timur dan Kab. Tanjung Jabung Barat C2 Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Batanghari • Kab. Tanjung Jabung Barat • Kab. Muaro Jambi • Kab. Batanghari • Kab. Bungo • Kab. Tebo • Kab. Sarolangun • Pembangunan Jaringan Irigasi pada DI Batang Asai • Pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik • Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) C3 Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bukit Barisan Tengah Jambi • Kab. Kerinci • Kab. Merangin • Kota Sungai Penuh • Pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau • Revitalisasi Danau Kerinci • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Penguatan kesehatan hewan • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik B1 Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Kelapa Tanjung Jabung • Kab. Tanjung Jabung Barat • Kab. Tanjung Jabung Timur • Surat tanda daftar budidaya (STDB) tanaman kelapa sawit dan aneka palma • Fasilitasi prototyping produk betacarotene dan tocopherol alami berbasis minyak sawit • Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi B2 Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Karet Cekungan Batanghari • Kab. Muaro Jambi • Kab. Bungo • Kab. Tebo • Surat tanda daftar budidaya (STDB) tanaman kelapa sawit dan aneka palma • Fasilitasi prototyping produk betacarotene dan tocopherol alami berbasis minyak sawit • Kab. Tanjung Jabung Barat • Kab. Tanjung Jabung Timur • Kab. Batanghari • Kab. Merangin • Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi E1 E2 E3 E4 Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Duabelas (E1), TN Bukit Tigapuluh (E2), TN Berbak dan Sembilang (E3), dan TN Kerinci-Seblat (E4) • TN Bukit Duabelas: Kab. Batanghari, Kab. Tebo • TN Bukit Tigapuluh: Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat • TN Berbak dan Sembilang: Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi • TN Kerinci-Seblat: Kab. Kerinci, Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kota Sungai Penuh • Pengembangan Kawasan Perdesaan Agro Wisata (Kab. Tebo) • Penguatan kelompok perhutanan sosial, dan perlindungan serta pengamanan hutan. • Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi • Pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana • Simulasi penanggulangan bencana Provinsi Jambi • Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT) • Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC • Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru satuan PAUD • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SD • Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SMP • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SMA • Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran • Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM • Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat • Pelestarian Cagar Budaya, ODCB dan OPK • Desa pemajuan kebudayaan • Pengembangan dan pemanfaatan konten budaya digital • Fasilitasi dan kemitraan warisan budaya • Giat warisan budaya • Peningkatan kompetensi SDM kebudayaan • Pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya dan/atau objek pemajuan kebudayaan • Penguatan industri kreatif berbasis seni dan budaya • Layanan Kesehatan Hewan • BMHP untuk Skrining Kesehatan • Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota di Kab. Tanjung Jabung Barat • RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC bidang Kesehatan) di Kab. Kerinci • Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11) • Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah • Layanan Optimalisasi Reproduksi • Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria • Fasilitasi pemberi bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria • Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) dengan output data dan informasi IP4T • Pemberian bantuan fasilitasi pendampingan usaha subyek reforma agraria dengan output fasilitasi pendampingan usaha akses Reforma Agraria • Melaksanakan pelatihan bidang jurnalistik • Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran • Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan • Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM Provinsi Sumatera Selatan Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Sumatera Selatan Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor; • Meningkatkan pelatihan petugas penjamah makanan. Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Direktif Presiden: Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan output Pembangunan PLTSa di Kota Palembang. Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 Wilayah Metropolitan Palembang dan Kawasan Pengembangan Industri Palembang- Banyuasin • Kota Palembang • Kab. Banyuasin • Kab. Ogan Ilir • Kab. Ogan Komering Ilir • Pengembangan TOD dan Urban Renewal Kawasan Stasiun Ampera • Pembangunan Jalan Lingkar Timur Palembang • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota/Permukiman/Kawasan Tertentu • Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) • Pembangunan TPST Semuntul Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan • Pembangunan Jalan Tol Betung- Tempino-Jambi dan Jalan Tol Palembang-Prabumulih-Muaraenim- Lahat • Pengembangan dan pembangunan Kilang Minyak Bumi Plaju • Pembangunan FO Sudirman • Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Palembang • Penyelenggaraan layanan perintis LRT Sumatera Selatan • Penyelenggaraan layanan perintis LRT di Kota Palembang • Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi di JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN (PALEMBANG) • Preservasi Jalan Dukungan Kawasan Prioritas di BTS. KOTA PALEMBANG - SIMPANG INDRALAYA Kota Palembang • Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota di Kab. Ogan Komering Ilir • Bantuan Sarana produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP Kab. Banyuasin • Pembangunan Jalan Perkotaan - SP. BANDARA MB IIB di TS. KOTA PALEMBANG/BTS. KAB. BANYUASIN A2 Kawasan Perkotaan Muara Enim dan Kawasan Pengembangan Industri Tanjungenim • Kab. Muara Enim • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau • Pengembangan kawasan industri di Tanjungenim (sektor industri prioritas: industri kimia dan industri energi) • Pengembangan industri gasifikasi/hilirisasi batubara di Tanjungenim • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD dr. H. M. Rabain Muara Enim (PHTC) A4 Kawasan Perkotaan Baturaja • Kab. Ogan Komering Ulu • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Ibnu Sutowo Baturaja (PHTC) • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense pada RS Tk. III dr. Noesmir Baturaja • Preservasi jalan Batas. Kab. Ogan Ilir/Batas. Kab. Muara Enim - Batas. Kota Prabumulih A3 Kawasan Perkotaan Lubuklinggau • Kota Lubuklinggau • Preservasi jalan ruas Lubuklinggau– Tebingtinggi–Lahat, Lubuklinggau– Rupit, Lubuklinggau–Curup • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT) C1 Kawasan Swasembada Pangan Ogan-Komering- Banyuasin • Kab. Banyuasin • Kab. Musi Banyuasin • Kab. Ogan Komering Ilir • Kab. Ogan Ilir • Kab. Ogan Komering Ulu • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. R. Air Saleh, D. I. R. Delta Air Sugihan, D. I. R. Delta Upang, D. I. R. Karangagung Tengah, D. I. R. Pulaurimau, D. I. R. Telang I dan II, D. I. R. Ogan Keramasan, D. I. R. Sugihan Kanan, D. I. R. Sungai Lumpur, D. I. Way Komering, D. I. R. Sugihan, D. I. R Telang. • Pengembangan KSPP Sumatera Selatan • Optimasi Lahan • Kawasan Aneka Cabai • Kab. Ogan Komering Ulu Timur • Layanan Optimalisasi Reproduksi • Layanan Kesehatan Hewan C2 Kawasan Swasembada Pangan Musi Hulu • Kab. Musi Rawas • Kab. Musi Rawas Utara • Kab. Empat Lawang • Kab. Lahat • Kab. Muara Enim • Kota Pagar Alam • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Kelingi Tugumulyo, D. I. Air Lakitan, D. I. Air Keruh, D. I. Lintang Kanan, D. I. Lintang Kiri, D. I. Muara Riben • Kawasan Aneka Cabai • Layanan Optimalisasi Reproduksi • Layanan Kesehatan Hewan C3 Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Musi • Kab. Musi Rawas • Kab. Musi Rawas Utara • Kab. Empat Lawang • Kab. Lahat • Kab. Muara Enim • Kab. Banyuasin • Kab. Musi Banyuasin • Kab. Ogan Komering Ilir • Kab. Ogan Ilir • Kab. Ogan Komering Ulu • Kab. Ogan Komering Ulu Timur • Kab. Ogan Komering Ulu Selatan • Kab. Penukal Abab Lematang Ilir • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Musi, serta pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering • Revitalisasi Danau Ranau • Pembangunan infrastruktur PLTP Rantaudedap • Pembangunan PLTS Apung Danau Ranau • Pembangunan PLTU Mulut Tambang • Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT) • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Muaraenim-Tarahan-Kalianda • Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi listrik 275 kV Betung - Palembang 1/Palembang Utara • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Betung-PLTU MT Sumsel 1 • Peningkatan Jalur KA Prabumulih- Baturaja-Tarahan • Peningkatan Jalur KA Prabumulih- Muaraenim-Lahat • Pembangunan TPST di Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Kec. Talang Ubi B2 Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, Kopi, dan Kelapa Cekungan Musi • Kab. Musi Rawas • Kab. Musi Rawas Utara • Kab. Empat Lawang • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa) • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi, dan kelapa • Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan; • Kab. Lahat • Kab. Muara Enim • Kab. Banyuasin • Kab. Musi Banyuasin • Kab. Ogan Komering Ilir • Kab. Ogan Ilir • Kab. Ogan Komering Ulu • Kab. Ogan Komering Ulu Timur • Kab. Ogan Komering Ulu Selatan • Kab. Penukal Abab Lematang Ilir • Restrukturasi mesin dan peralatan industri pakan dan oleokimia; • Fasilitasi prototyping produk betacarotene dan tocopherol alami berbasis minyak sawit; • Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi; • Fasilitasi potensi usaha koperasi sektor agromaritim; • Surat tanda daftar budidaya (STDB) tanaman kelapa sawit dan aneka palma; • Volume biofuel untuk domestik; • Kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi teknologi energi berkelanjutan; • Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan dunia dalam sektor isu pertanian, isu keamanan, dan ketahanan pangan. B1 Kawasan Komoditas Unggulan Banyuasin Ekonomi Biru • Kab. Banyuasin • Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Sungsang; E1 E2 E3 Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Barisan Selatan (E1), TN Berbak Sembilang (E2), dan TN Kerinci- Seblat (E3) • TN Bukit Barisan Selatan: Kab. Ogan Komering Ulu Selatan • TN Sembilang: Kab. Banyuasin • TN Kerinci-Seblat: Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Musi Rawas, Kota Lubuklinggau • Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi; • Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana. Provinsi Sumatera Selatan • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas; • Penyehatan Lingkungan; • Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan; • Perluasan infrastruktur digital; • Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok; • Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan; • Pendayagunaan Dokter Spesialis; • SMA yang direvitalisasi; • Menyiarkan informasi publik dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; • Melaksanakan pelatihan bidang jurnalistik; • Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran; • Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM; • Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan; • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan; • Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan; • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; • Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran; • Memberikan bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh; • Melakukan penemuan aktif dan skrining mobile; • Mendorong pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta; • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat; • Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan; • Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis; • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis; • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis; • Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; • Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis; • Meningkatkan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D; • Memberikan pembinaan kualitas mutu pelayanan; • Memberikan pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri; • Pengembangan infras permukiman dan aksesibilitas logistik; • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi; • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil; • Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) dengan output data dan informasi IP4T; • Pemberian bantuan fasilitasi pendampingan usaha subyek reforma agraria dengan output fasilitasi pendampingan usaha akses RA; • Identifikasi kebutuhan bantuan pemberdayaan untuk mengolah tanah dengan output akses RA; • Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Provinsi Bengkulu Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Bengkulu Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 Kawasan Perkotaan Bengkulu dan Kawasan Pengembangan Industri Pulau Baai • Kota Bengkulu • Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Pulau Baai Bengkulu; • Preservasi jalan ruas Bengkulu–Tais, Bengkulu–Mukomuko, dan Bengkulu– Argamakmur-Tubei; • Pengendalian banjir Kota Bengkulu. A2 Kawasan Perkotaan Manna • Kab. Bengkulu Selatan • Pengembangan kota agropolitan Manna; C1 Kawasan Swasembada Air dan Energi Bukit Barisan Tengah Bengkulu • Kab. Lebong • Kab. Rejang Lebong • Kab. Kepahiang • Rehabilitasi jaringan Irigasi pada D.I. Air Ketahun; • Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial; • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau; • Revitalisasi Danau Tes; • Peningkatan cadangan dan produktivitas batu bara pada Formasi Lemau; • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; • Pembangunan SPAM - Perpipaan Siapang di Lebong Sakti; • Klaster Komoditas Unggulan Air Tawar Berbasis Kawasan di Kabupaten Kepahiang. C2 Kawasan Swasembada Pangan Mukomuko- Bengkulu Utara- Seluma-Bengkulu Selatan • Kab. Mukomuko • Kab. Bengkulu Utara • Kab. Seluma • Kab. Bengkulu Selatan • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Air Seluma; • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan; • Pembangunan irigasi perpompaan pertanian; • Peningkatan daya guna lahan pertanian; • Peningkatan produksi dan produktivitas ternak melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan kesehatan hewan; • Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan; • Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Seluma; • Kampung Perikanan Budi Daya yang dikembangkan; • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara, melalui pengembangan jalan di kawasan transmigrasi; • Pengembangan infras permukiman dan aksesibilitas logistik; • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi; • Redistriusi aset (tanah) transmigrasi; • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil; • Perluasan akses asuransi usaha tani; • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal. D1 Kawasan Afirmasi Pulau Enggano (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Bengkulu Utara • Pembangunan/Preservasi jalan Lingkar/Trans Enggano; • Pembangunan rumah sakit berkualitas di Pulau Enggano (PHTC); • Pengembangan pusat penelitian biodiversitas tropis Enggano; • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif. E1 E2 Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Barisan Selatan dan TN Kerinci-Seblat E1: TN Bukit Barisan Selatan: Kab. Kaur E2: TN Kerinci- Seblat: Kab. Mukomuko, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Rejang Lebong, Kab. Lebong • Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem serta Areal Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi; • Penguatan pengelolaan hutan lestari; • Perlindungan dan pengamanan hutan; • Pembangunan Pengaman Pantai di Kabupaten Kaur (Tahap II). Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Bengkulu • Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik; • Pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana; • Pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana; • Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi. Provinsi Bengkulu • Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini; • Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan; • Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran; • Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; • Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru satuan PAUD; • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru SD; • Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru SMP; • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru SMA; • Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran; • Mempersiapkan dan menyelenggarakan Sekolah Unggul; • Melaksanakan pembangunan Sekolah Unggul; • Membina Sekolah Unggul Transformasi; • Melaksanakan pendampingan Sekolah Unggul untuk menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra strategis; • Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11); • Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis; • Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik; • Penyehatan lingkungan; • Peningkatan konvergensi layanan; • Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis; • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat; • Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan; • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis; • Meningkatkan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D; • Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR; • Pemasangan sambungan baru listrik untuk meningkatkan akses listrik khususnya di daerah 3T; • Perluasan infrastruktur digital; • Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital; • Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok; • Pengembangan sistem pembinaan pra- bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga; • Pengembangan industri dan UMKM halal, peningkatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional; • Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan; • Sarana Pakan/bahan pakan di Kota Bengkulu; • Layanan Optimalisasi Reproduksi; • Layanan Kesehatan Hewan; • Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan (QW); • Optimasi Lahan; • Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan; • Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan; • Pengawasan unit usaha produk hewan; • Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Provinsi Lampung Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Lampung Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 A2 Kawasan Perkotaan Bandar Lampung (A1) dan Kawasan Pengembangan Industri Bandar Lampung-Lampung Selatan (A2) • Kota Bandar Lampung • Kab. Lampung Selatan • Kab. Tanggamus • Kota Metro • Preservasi jalan ruas Bandar Lampung– Gedong Tataan–Pringsewu–Kota Agung dan Bandar Lampung–Metro–Sukadana; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota TPST Karang Rejo; • Pembangunan infrastruktur PLTP Rajabasa; • Sarana Penangkapan Ikan yang Tersalurkan pada Kota Bandar Lampung; • Preservasi jalan ruas Menggala–Wiralaga Mulya dan Menggala–Panaragan. A3 Kawasan Perkotaan Kotabumi • Kab. Lampung Utara • Preservasi jalan ruas Kotabumi-Terbanggi Besar dan KotabumI-Bukit kemuning- Blambangan Umpu. A5 Kawasan Perkotaan Liwa • Kab. Lampung Barat • Pemenuhan layanan dasar air minum. C1 Kawasan Swasembada Pangan dan Air Mesuji- Tulang Bawang • Kab. Mesuji • Kab. Way Kanan • Kab. Tulang Bawang • Kab. Tulang Bawang Barat • Kab. Lampung Utara • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Rawa Rawajitu, D. I. Way Rarem, D. I. Way Umpu, D. I. R. Rawapitu, dan D. I. R. Rawa Mesuji Atas; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT); • Sarana Pengolahan Hasil KP pada Kab. Tulang Bawang; • Kawasan Mangrove yang direhabilitasi pada Kab. Tulang Bawang; • Sarana Penangkapan Ikan yang Tersalurkan pada Kab. Tulang Bawang; • Pembangunan Embung Pertanian pada Kab. Way Kanan dan Kab. Tulang Bawang; • Sarana Sistem Rantai Dingin Hasil KP pada Kab. Tulang Bawang. C2 Kawasan Swasembada Pangan dan Air Seputih- Sekampung • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Way Sekampung, D. I. Way Seputih, D. I. Jabung, D. I. Way Curup, D. I. Way Jepara, D. I. Bumiagung, • Kab. Lampung Tengah • Kab. Lampung Timur • Kab. Lampung Selatan • Kab. Pringsewu • Kab. Pesawaran • Kab. Tanggamus D. I. Way Tulungmas, D. I. Way Tebu Sistem; • Optimasi Lahan pada Kab. Lampung Timur dan Lampung Tengah; • Ternak Ruminansia Perah pada Kab. Pringsewu; • Sarana Pakan/Bahan Pakan pada Kab. Pesawaran; • Kawasan Mangrove yang direhabilitasi pada Kab. Tanggamus; • Sarana Penangkapan Ikan yang Tersalurkan pada Kab. Tanggamus; • Pembangunan Embung Pertanian pada Kab. Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Kab. Pesawaran; • Sarana Pengolahan Hasil KP pada Kab. Tanggamus. D1 Kawasan Afirmasi Pesisir Barat Lampung (Pemerataan Pembangunan) • Kab. Pesisir Barat • Peningkatan Bandar Udara Taufik Kiemas Krui; • Pembangunan Embung Pertanian pada Kab. Way Lampung Barat. B1 Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Timur Lampung • Kab. Lampung Timur • Kab. Tulang Bawang • Kab. Lampung Selatan • Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Labuhan Maringgai; • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Lampung Selatan. B2 Kawasan Komoditas Unggulan Perkebunan Lampung • Kawasan Aneka Cabai pada Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, dan Kab. Pesawaran; • Kawasan Kelapa pada Kab. Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, dan Kab. Pesisir Barat; • Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan pada Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, dan Kab. Lampung Timur; • Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan pada Kab. Lampung Barat dan Kab. Tanggamus; • Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan pada Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran, dan Kab. Pringsewu; • Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan pada Kab. Lampung Barat. E1 E2 Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Barisan Selatan (E1) dan TN Waykambas (E2) • TN Bukit Barisan Selatan: Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat • TN Waykambas: Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi; • Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana. Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Lampung • Kab. Pesisir Barat • Kab. TanggamuKab. Lampung Barat • Penerapan Nature-Based Solution dan Gray Infrastructure untuk mitigasi ancaman megathrust dan tsunami di Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan Pesisir Selatan Lampung (Megathrust Selat Sunda); Provinsi Lampung • Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTM, PLTP dan PLTS); • Pembangunan infrstruktur jaringan transmisi dan gardu induk; • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan; • Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan; • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat; • Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan; • Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA; • Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah; • Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak; • Meningkatkan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D; • Melakukan penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerjasama pemanfaatan dan komersialisasi hasil Iptekin; • Mengembangkan pilot project hub ekosistem Iptekin di daerah; • Mengembangkan pilot project hub ekosistem Iptekin di K/L pengampu bidang prioritas; • Mengembangkan pilot project hub prioritas tematik Iptekin di BRIN; • Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM; • Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal; • Pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana; • Pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana; • Peta kawasan rawan bencana; • Layanan Optimalisasi Reproduksi; • Layanan Kesehatan Hewan; • Menyelesaikan pengaduan masyarakat atas kasus pers; • Melaksanakan pelatihan bidang jurnalistik; • Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran; • Mengawasi lembawa penyiaran tv dan radio; • K/L/D yang terbangun kapabilitas pencegahan korupsi pengadaan; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Provinsi Kepulauan Riau Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Kepulauan Riau Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Direktif Presiden: • Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 A2 A3 Kawasan Perkotaan Batam dan KPBPB Batam (A1), Kawasan Perkotaan Tanjungpinang dan KPBPB Bintan (A2), dan Kawasan Perkotaan Tanjungbalai Karimun dan KPBPB Karimun (A3) (sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Regeneratif Kepulauan Riau) • Kota Batam • Kota Tanjungpinang • Kab. Bintan • Kab. Karimun • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas; • Pembangunan Closing Dam Piayu; • Pembangunan Bendungan Estuari Galang- Galang Baru; • Pembangunan PLTS Apung Waduk Duriangkang; • Pembangunan pipa transmisi gas bumi Pulau Pemping-WNTS; • Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T dan Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu Kab. Karimun (Meral Barat, Tebing, Karimun), Kota Batam (Belakang Padang), dan Kab. Bintan (Bintan Utara, Telok Sebong, Gunung Kijang, Bintan Pesisir); • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense pada RSAL dr. Midiyato Suratani (Kota Tanjungpinang); • Indonesia Game Academy; • Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Terluar di Provinsi Kepulauan Riau (Tahap IV); • Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan; • Pembangunan SPAM; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota/Permukiman/Kawasan Tertentu (Kota Tanjungpinang). C1 Kawasan Swasembada Energi Natuna • Kab. Natuna • Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada West Natuna Basin (producing basin); • Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada East Natuna Basin (discovery basin); • Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada South Natuna Basin (unexplored basin). D1 Kawasan Afirmasi Lingga (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Lingga • Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan. D2 Kawasan Afirmasi Natuna-Anambas (Daerah Terdepan dan Pemerataan Pembangunan) • Kab. Natuna • Kab.Kepulauan Anambas • Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan; • Preservasi jalan Trans Natuna dan Anambas; • Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Midai; • Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Midai di PKSN Perbatasan Prioritas Ranai; • Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Tarempa Kepulauan Anambas; • Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T dan Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet pada Kecamatan Perbatasan Prioritas yaitu di Kab. Kep. Anambas: Jemaja Barat, Jemaja, Siantan Selatan, Siantan Utara, Kute Siantan; • Peningkatan SPAM. B1 Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Natuna- Anambas (sebagai Kepulauan Anambas • Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Jemaja; • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Kab. Natuna dan Kab. Kepl. Anambas. Provinsi Kepulauan Riau • Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan; • Pendayagunaan Dokter Spesialis; • Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya; • Sarana Budi Daya Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat; • Layanan Optimalisasi Reproduksi; • Pelatihan Aparatur Digital; • Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Puskesmas; • Wartawan Peserta Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan; • Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran; • Bantuan Pengembangan Desa Pesisir Bersih; • Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat; • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis; • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 A2 Kawasan Perkotaan Pangkalpinang • Preservasi jalan ruas Pangkalpinang– Sungailiat–Muntok dan Pangkalpinang– Koba–Toboali; (A1) dan Kawasan Pengembangan Industri Pangkalpinang- Sungailiat (A2) • Kota Pangkalpinang • Kab. Bangka • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Pangkalpinang; • Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Sungailiat. A3 A4 A5 Kawasan Pariwisata Unggulan Belitung (A3), Kawasan Perkotaan Tanjungpandan (A4), dan KEK Tanjung Kelayang (A5) (Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka- Belitung) • Kab. Belitung • Kab. Belitung Timur • Pengembangan Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu (KAMPIT), Kabupaten Belitung Timur melalui Pemenuhan Layanan Dasar Infrastruktur Desa; • Pembangunan TPST Trafo Mayang; • Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Tanjungpandan; • Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Pelabuhan Tanjung Batu. B1 Kawasan Komoditas Unggulan Timah, Bauksit, dan Lada Bangka • Kab. Bangka • Kab. Bangka Barat • Kab. Bangka Tengah • Kab. Bangka Selatan • Peningkatan tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industri timah dan bauksit; • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (lada); • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (lada); • Peningkatan mutu produk pertanian (lada); • Preservasi jalan ruas Namang – Koba – BTS. Kab. (Bangka Tengah/Selatan) – Air Bara – Toboali – Sadai. C1 Kawasan Swasembada Pangan Bangka Selatan • Kab. Bangka Selatan • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D.I. Rias; • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan; • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan, melalui penanganan perkara tanah transmigrasi dan bantuan lembaga sosial budaya dan mental spiritual di kawasan transmigrasi; • Pengembangan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik; • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi; • Redistriusi aset (tanah) transmigrasi; • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil; • Penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; • Menyiapkan calon lokasi dan calon petani penerima; • Membangun infrastruktur pertanian; • Melaksanakan pelatihan petani dan penguatan kelembagaan petani; • Menyediakan input dan alat mesin produksi pertanian; • Melaksanakan pengawalan produksi dan pengendalian OPT/DPI; E1 Kawasan Konservasi TN Gunung Maras • Kab. Bangka • Kab. Bangka Barat • Perlindungan dan pengamanan hutan. E2 Kawasan Konservasi Geopark Belitung • Kab. Belitung • Kab. Belitung Timur • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung • Pembangunan PLTS; • Pembangunan infrstruktur jaringan transmisi dan gardu induk; • Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU); • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Memfasilitasi uji kompetensi wartawan; • Menyelesaikan pengaduan masyarakat atas kasus pers; • Mengawasi lembawa penyiaran tv dan radio; • Melaksanakan pelatihan bidang jurnalistik; • Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran; • Fasilitas Pemerintah daerah dalam Peningkatan Kualitas Air (Prokasih); • Penguatan Kapasitas Daerah dalam Manajemen Layanan SPALD dan Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT); • Layanan Optimalisasi Reproduksi; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu (Tangki Septik Individu/Komunal); • Perluasan SPAM; • Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR; • Bantuan PSU Bidang Perumahan di Kab. Bangka Tengah; • Penyediaan Rumah Khusus Reguler di Kab. Bangka Tengah; • Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan; • Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM; • Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru satuan PAUD; • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru SD; • Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru SMP; • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit skolah baru SMA; • Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran; • Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT); • Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC; • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat; • Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis; • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis; • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis; • Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah; • K/L/D yang terbangun kapabilitas pencegahan korupsi pengadaan; • Sertifikasi dengan pemeriksanaan dan/atau pengujian; • Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha; • Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM; • Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal; • Akreditasi lembaga halal; • MoU kemitaan jaminan produk halal; • Pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana; • Simulasi penanggulangan bencana; • Vegetasi pantai yang ditanam untuk mitigasi bencana; • Peta kawasan rawan bencana; • Penilaian indeks risiko dan ketahanan daerah terhadap bencana; • Pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana; • Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi DKI Jakarta Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. • Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Direktif Presiden: Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan output Pembangunan PLTSA Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output; • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 A2 A3 A4 A5 Kawasan Aglomerasi Jakarta/WM Jakarta Pengembangan Greater Jakarta Integrated Transit Based Living Area, melalui: • Persiapan Pembangunan MRT Jakarta Timur-Barat Fase 1 Trase Tomang-Medan Satria; • Provinsi DKI Jakarta • Provinsi Jawa Barat: Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Cianjur • Provinsi Banten: Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan • Persiapan Lanjutan Pembangunan LRT Jabodebek; • Persiapan Pembangunan Jalan Tol Sawangan-Selabenda; • Pembangunan Jalan Tol Bogor-Serpong (via Parung); • Persiapan Pembangunan Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami. • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di Kawasan Aglomerasi Jakarta (termasuk Tangerang Raya, Bekasi Raya, Depok, dan Bogor Raya), termasuk penerapan SIH3 dan FEWS; • Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota/Permukiman/Kawasan Tertentu; • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense pada RS Tk. II Moh. Ridwan Meuraksa (Kota Adm. Jakarta Timur) dan RSAL dr. Mintohardjo (Kota Adm. Jakarta Pusat), Lembaga Biomedis Puskesad (Kota Adm. Jakarta Timur), Lembaga Peralatan Kesehatan Puskesad (Kota Adm. Jakarta Timur), RSGM Ladokgi R. E. Martadinata (Kota Adm. Jakarta Pusat); • Prasarana pengendalian banjir di kawasan metropolitan strategis - Provinsi DKI Jakarta; • Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR di Jakarta Timur; • Subsidi Angkutan Penumpang (Buy the Service) di Jabodetabek; • Engineering Services of Jakarta Mass Rapid Transit di East - West Line Project Phase I Stage II; • Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai – Jatinegara termasuk supervisi; • Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I; • Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi di CILODONG/BTS. DEPOK - BTS. KOTA BOGOR; • Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi - JLN. PAJAJARAN (BOGOR); • Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi BTS.DKI/BANTEN - GANDARIA/BTS.DEPOK/ TANGERANG (CIPUTAT - BOGOR). A1 Jakarta- Tangerang International Business Corridor dan Jakarta Global City Urban Tourism (Central-South) (Sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Regeneratif Greater Jakarta) • Provinsi DKI Jakarta: Kota Adm. Jakarta Pusat, Kota Adm. Jakarta Selatan • Provinsi Banten: Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang • Pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI- Kota; • Persiapan Pembangunan MRT Lebakbulus- Serpong; • Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai; • Pengembangan Central Station Manggarai; • Persiapan Pembangunan LRT Jakarta Fase 1C Manggarai-Dukuh Atas; • Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Ruas Semanan-Grogol–Sunter–Kelapagading; • Pengembangan TOD Blok M, Dukuh Atas, dan Lebakbulus; • Pengembangan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten (KEK BSD); • Pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja; • Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluk Naga–Rajeg; • Pengembangan dan integrasi infrastruktur, serta peningkatan layanan RSAB Harapan Kita, RSJPD Harapan Kita, dan RS Kanker Dharmais. A2 Northern Coast New Economic Hub dan Jakarta Global City Urban Tourism (North) (Sebagai Tangerang • Provinsi Jawa Barat: Kab. Bekasi • Persiapan Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut Pesisir Utara Jakarta (Penyelesaian NCICD Fase A Kewenangan Pemerintah Pusat, Daerah, dan Swasta); • Persiapan Rekayasa dan Reklamasi Pesisir Utara Jakarta; • Pengembangan New Priok Container Terminal Tahap 2 (NPCT2) dan Tahap 3 (NPCT3); • Sistem Layanan Integrasi Logistik Pelabuhan Tanjung Priok dengan Cikarang Dry Port; • Pengembangan Kawasan Ancol (Bagian Northern Coast New Economic Corridor); • Pengembangan Pelabuhan Perikanan Modern dan Industri Perikanan Terintegrasi PPS Nizam Zachman dan PPN Muara Angke; • Pembangunan Jalan Tol Harbour Toll Road II; • Revitalisasi Kota Tua Jakarta dan Heritage Port Sunda Kelapa; • Persiapan Pembangunan Waduk Lepas Pantai Muara Cisadane; • Pengembangan koridor industri Cilincing- Tarumajaya; • Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR di Jakarta Utara. E1 Kawasan Konservasi TN Kepulauan Seribu • Pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil; • Kab. Adm. Kep. Seribu • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi; Provinsi DKI Jakarta • Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan sekolah dan madrasah yang berkualitas; • Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis; • Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR; • Optimalisasi program Jakpreneur untuk mendukung pengembangan usaha berbasis komunitas dan kewirausahaan sosial di lingkungan perkotaan; • Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5000 Wilayah Darat; • Menyelesaikan pengaduan masyarakat atas kasus pers; • Mengawasi lembawa penyiaran tv dan radio; • Melaksanakan pelatihan bidang jurnalistik; • Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran; • Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan; • Indonesia Game Academy; • Masterclass for Game Developers; • Women for Indonesian Game; • Inkubasi startup gim; • Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim; • Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional; • Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan; • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan; • Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan; • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; • Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran; • Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT); • Menanggulangi TB di tempat kerja; • Memberikan bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh; • Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC; • Melakukan penemuan aktif dan skrining mobile; • Mendorong pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta; • Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC; • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat; • Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan; • Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir; • Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA; • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis; • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis; • Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; • Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis; • Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak; • Memberikan pembinaan kualitas mutu pelayanan; • Memberikan pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri; • Melakukan peningkatan kapasitas SDM Iptekin; • Melakukan penguatan infrastruktur Iptekin strategis; • Melakukan penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerjasama pemanfaatan dan komersialisasi hasil Iptekin; • Melakukan penguatan kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM); • Melakukan penguatan kapasitas Science Techno Park (STP); • Mengembangkan pilot project hub ekosistem Iptekin di daerah; • Mengembangkan pilot project hub ekosistem Iptekin di K/L pengampu bidang prioritas; • Mengembangkan pilot project hub prioritas tematik Iptekin di BRIN; • Melakukan optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam mendukung bidang-bidang prioritas; • Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal; • K/L/D yang terbangun kapabilitas pencegahan korupsi pengadaan; • Vegetasi pantai yang ditanam untuk mitigasi bencana; • Peta kawasan rawan bencana; • Penilaian indeks risiko dan ketahanan daerah terhadap bencana; • Pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana; • Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Provinsi Jawa Barat Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Jawa Barat Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor; • Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan. Provinsi Jawa Barat Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Jawa Barat Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Jawa Barat Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Jawa Barat Direktif Presiden: Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan output: • Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kota Bandung; • Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Bandung; • Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Purwakarta; • Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Karawang; • Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kota Cimahi; • Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Bekasi; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kota Depok; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Indramayu; • Pembangunan PLTSa di Kota Bekasi; • Pembangunan PLTSa di Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output; • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A5 Kawasan Pengembangan Industri Bogor- Bekasi-Karawang- Purwakarta-Subang- Patimban • Kota Bekasi • Kab. Bekasi • Kab. Bogor • Kab. Karawang • Kab. Purwakarta • Kab. Subang • Pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Sisi Selatan; • Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban; • Pembangunan jalur KA akses Pelabuhan Patimban; • Pembangunan Pelabuhan Patimban dan Patimban Industrial Estate; • Pembangunan SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II; • Pembangunan SPAM di Kab. Subang; • Pembangunan TPST Regional Bekasi Raya; • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Bekasi dan Cikarang; • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di Kawasan Perkotaan Bekasi; • Pengendalian banjir Sungai Cipamingkis; • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense pada RSAU dr. Hoedijono (Kab. Subang); • Pengembangan SPAM Regional Cikarang- Karawang-Purwakarta; • Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik NPK Phonska 3 dan 4 di Cikampek; A6 Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi • Kota Bogor • Kab. Bogor • Kota Sukabumi • Kab. Sukabumi • Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bogor-Sukabumi, antara lain dengan output peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense pada RS Tk. III Salak dr. H. Sadjiman (Kota Bogor); • Pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi; • Proses Perencanaan Pembangunan Jalan Tol Sukabumi-Cianjur–Ciranjang-Padalarang; • Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road; • Pembangunan Jalan Tol Bogor–Serpong (via Parung); • Pengembangan SPAM Bogor Raya; • Pembangunan SPAM di Kab. Sukabumi; • Pengembangan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM STP di Institut Pertanian Bogor melalui pembiayaan PHLN; • Pengembangan SPALD Perkotaan Kota Bogor. A6 Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor- Sukabumi-Cianjur (Sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Regeneratif Greater Jakarta) • Kota Bogor • Kab. Bogor • Kota Sukabumi • Kab. Sukabumi • Kab. Cianjur • Peningkatan 6A Pariwisata pada hotspot pariwisata: Palabuhanratu, Puncak, Taman Bumi Ciletuh, Gunungpadang; • Urban Renewal pada kota-kota wisata: Bogor dan Sukabumi; • Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Gunungpadang; • Pengembangan KEK Lido; • Pengembangan kota agropolitan Sukabumi; • Sarana dan Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan di Kab. Sukabumi. A1 A2 WM Bandung • Kota Bandung • Kab. Bandung • Kab. Bandung Barat • Kota Cimahi • Kab. Sumedang • Perencanaan dan persiapan pembangunan LRT Bandung; • Pembangunan Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan di Perkotaan Bandung; • Perencanaan dan persiapan pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung; • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Bandung, termasuk penerapan SIH3 dan FEWS; • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Bandung; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT) di Kota Cimahi; • Pembangunan SPAM Regional Bandung; • Elektrifikasi jalur KA Komuter Bandung Raya Segmen Cicalengka-Padalarang; • Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya; • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Cicalengka– Tasikmalaya–Kroya; • Persiapan Pembangunan Jalan Tol Gedebage–Garut–Tasikmalaya; • Pengembangan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas SDM STP di Institut Teknologi Bandung melalui pembiayaan PHLN; • Perencanaan pembangunan pipa gas bumi Cikampek–Bandung; • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense pada RS Tk. II Dustira (Kota Cimahi), Lembaga Farmasi Puskesad (Kota Bandung), Lembaga Biologi Vaksin Puskesad (Kota Bandung); • Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN); • Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi di JLN. ABDUL RAHMAN SALEH (BANDUNG); • Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi di JLN. SUKARNO - HATTA (BANDUNG); • Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi di JLN. RAYA SINDANGLAYA (BANDUNG); • Pembangunan Jembatan Perkotaan FO Cibiru; • Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada Jalur Ganda KA antara Padalarang - Bandung Lintas Bogor - Yogyakarta Tahap III (Pembangunan Stasiun Cimindi Andir dan Ciroyom antara Padalarang - Bandung); • Fasilitas pengelolaan sampah spesifik di Kota Bandung. A1 Pengembangan Industri Cekungan Bandung • Kota Bandung • Kab. Bandung • Pengembangan koridor industri Cekungan Bandung (sektor industri prioritas: industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, industri mesin dan perlengkapan, industri semikonduktor, industri makanan dan • Kab. Bandung Barat • Kota Cimahi • Kab. Sumedang minuman, serta industri tekstil, alas kaki dan produk tekstil); • Perencanaan dan persiapan pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung; • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Cicalengka– Tasikmalaya–Kroya; • Persiapan Pembangunan Jalan Tol Gedebage–Garut–Tasikmalaya. A2 Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya (A2) • Kota Bandung • Kab. Bandung • Kab. Bandung Barat • Kota Cimahi • Kab. Sumedang • Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Geowisata dan Artefak Gua Pawon (Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat), serta revitalisasi kawasan purbakala Situs Gua Pawon; • Sarana dan Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan di Kab. Bandung Barat; • Peningkatan 6A Pariwisata pada hotspot pariwisata, antara lain: Tangkuban Parahu dan Rancaupas-Pangalengan; • Urban Renewal pada kota-kota wisata, antara lain: Lembang dan Ciwidey. A4 Kawasan Perkotaan Tasikmalaya • Kota Tasikmalaya • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya (PHTC); • Persiapan Pembangunan Jalan Tol Gedebage–Garut–Tasikmalaya; • Pembangunan jalur ganda KA Lintas Bandung-Cicalengka–Tasikmalaya–Kroya; • Pembangunan TPST Regional Tasikmalaya– Ciamis; • Pengembangan Kota Agropolitan Tasikmalaya. C3 Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Priangan Barat • Kab. Bogor • Kab. Sukabumi • Kab. Cianjur • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Cipamingkis dan D. I. Ciletuh; • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Kali Bekasi, DAS Angke- Pesanggrahan, DAS Cimandiri, DAS Cibuni; • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Kali Bekasi, DAS Angke-Pesanggrahan, DAS Cimandiri; • Pembangunan Bendungan Cibeet; • Pembangunan Bendungan Cijurey; • Penetapan wilayah panas bumi di Kab. Cianjur; • Pembangunan infrastruktur PLTP Gunung Salak VII; • Pembangunan infrastruktur PLTP Cisolok- Cisukarame; • Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Citaman Sakti (Kab. Sukabumi). C1 Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum-Cimanuk- Cisanggarung • Kab. Bekasi • Kab. Karawang • Kab. Purwakarta • Kab. Bandung Barat • Kab. Bandung • Kab. Subang • Kab. Indramayu • Kab. Sumedang • Kab. Cirebon • Kab. Kuningan • Kab. Majalengka • Pembangunan jaringan Irigasi pada D.I. Cikawung; • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Jatiluhur, D. I. Rentang, D. I. Cihea, D. I. Cikeusik, D. I. Seuseupan, D.I. Bendung Carian, D.I. Rengrang, D. I. Cipanas II, D. I. Cipancuh, D. I. Cileuleuy, D. I. Leuwinangka; • Revitalisasi sentra/kluster komoditas unggulan air payau di pantai utara; • Pembangunan infrastruktur PLTA PS Upper Cisokan; • Pembangunan PLTS Apung Jatiluhur; • Pembangunan infrastruktur PLTP Patuha; • Pembangunan infrastruktur PLTP Wayang- Windu; • Pembangunan infrastruktur PLTP Tangkuban Parahu; • Pembangunan infrastruktur PLTP Tampomas; • Pembangunan Kilang Minyak Bumi Balongan; • Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan (QW) – Pusat di Majalengka; • Pembangunan TPST Kabupaten Cirebon. C2 Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citanduy-Ciwulan- Cilaki • Kab. Garut • Kab. Tasikmalaya • Kab. Ciamis • Kab. Pangandaran • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Cikunten, D. I. Cikunten II, D. I. Manganti, D. I. Bantarheulang, D. I. Lakbok Utara; • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Banjar; • Pembangunan pengaman Pantai Bojongsalawe; • Kawasan Kelapa di Kab. Tasikmalaya; • Pembangunan infrastruktur PLTA PS Matenggeng; • Pengembangan Kawasan Perdesaan Industri Bambu Kreatif Selaawi (Kab. Garut). D1 Kawasan Afirmasi Jawa Barat Bagian Selatan (Pemerataan Pembangunan) • Kab. Garut • Kab. Tasikmalaya • Kab. Cianjur • Peningkatan 6A pariwisata di Santolo, Leuweung Sancang, dan Bojonglarang Jayanti; • Preservasi Jalan Lintas Selatan Jawa Barat; • Penguatan Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer di Pameungpeuk, serta penguatan kawasan Pameungpeuk sebagai kawasan pertahanan dan keamanan matra udara; • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, terutama di RSUD Pameungpeuk (PHTC); • Sarana dan Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan di Kab. Garut. B Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Indramayu- Cirebon • Kab. Cirebon • Kab. Indramayu • Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Eretan dan PPN Kejawanan; • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Indramayu- Cirebon; • Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Indramayu- Cirebon. E1 E2 E3 E4 Kawasan Konservasi TN Halimun-Salak (E1), TN Gede- Pangrango (E2), TN Ciremai (E3), dan Geopark Ciletuh (E4) • TN Halimun- Salak: Kab. Bogor, Kab. Sukabumi • TN Gede- Pangrango: Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi • TN Ciremai: Kab. Kuningan, Kab. Majalengka • Geopark Ciletuh: Kab. Sukabumi • Penguatan pengelolaan hutan lestari. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jawa Barat • Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik di Kota Sukabumi, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat • Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat; • Indonesia Game Academy; • Masterclass for Game Developers; • Women for Indonesian Game; • Inkubasi startup gim; • Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim; • Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional; • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru SMA; • Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran; • Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT); • Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC; • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat; • Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan; • Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir; • Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA; • Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis; • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis; • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis; • Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; • Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis; • Melakukan peningkatan kapasitas SDM Iptekin; • Melakukan penguatan infrastruktur Iptekin strategis; • Melakukan penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerjasama pemanfaatan dan komersialisasi hasil Iptekin; • Melakukan penguatan kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM); • Melakukan penguatan kapasitas Science Techno Park (STP); • Mengembangkan pilot project hub ekosistem Iptekin di daerah; • Mengembangkan pilot project hub ekosistem Iptekin di K/L pengampu bidang prioritas; • Mengembangkan pilot project hub prioritas tematik Iptekin di BRIN; • Melakukan optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam endukung bidang-bidang prioritas; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Pemberian bidang tanah melalui redistribusi tanah dengan output PBT redistribusi tanah, SK redistribusi tanah, dan SHAT redistribusi tanah; • Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) dengan output data dan informasi IP4T; • Koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan penataan aset dan akses dengan output GTRA; • Pemberian bantuan fasilitasi pendampingan usaha subyek reforma agraria dengan output fasilitasi pendampingan usaha akses RA; • Identifikasi kebutuhan bantuan pemberdayaan untuk mengolah tanah dengan output akses RA; • Sertifikasi dengan pemeriksanaan dan/atau pengujian; • Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha; • Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM; • Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal; • Akreditasi lembaga halal; • MoU kemitaan jaminan produk halal; • Irigasi Perpompaan (QW) – Pusat; • Daerah yang mendapatkan fasilitasi/pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir [LP - 7]; • Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru; • Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran; • Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Daerah Istimera Yogyakarta Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 A2 A3 Kawasan Perkotaan Yogyakarta (A1), Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Yogyakarta (A2), dan Kawasan Aerotropolis YIA (A3) • Pembangunan sistem pengelolaan persampahan skala Regional/Kota/Kawasan; • Pembangunan TPST Regional Yogyakarta; • Pengembangan SPALD Perkotaan Kota Yogyakarta; • Peningkatan Kualitas PSU Bidang Perumahan; • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; (bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur- Yogyakarta- Prambanan) • Kota Yogyakarta • Kab. Sleman • Kab. Kulonprogo • Kab. Gunungkidul • Kab. Bantul • Perluasan SPAM; • Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM; • Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Magelang– Bawen; • Peningkatan kapasitas penelitian dan SDM STP di Universitas Gadjah Mada melalui pembiayaan PHLN; • Urban Renewal Kota Tua Yogyakarta, Kotagede, dan Revitalisasi Keraton Yogyakarta, Pura Pakualaman, dan Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta; • Peningkatan/preservasi jalan ruas Yogyakarta– Bantul–Parangtritis, Yogyakarta–Kaliurang, Yogyakarta–Wonosari–Semanu–Pracimantoro; • Indonesia Game Academy; • Masterclass for Game Developers; • Women for Indonesian Game; • Inkubasi Startup Gim; • Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim; • Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional; • Pembangunan Pantai Congot Kab. Kulon Progo; • Persiapan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta– Kulonprogo (YIA). C1 Kawasan Swasembada Pangan dan Air Progo-Opak • Kab. Sleman • Kab. Kulonprogo • Kab. Gunungkidul • Kab. Bantul • Kawasan aneka cabai; • Penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat; • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Karangtalun, D. I. Kalibawang, dan D. I. Progo Manggis-Kalibening; • Pembangunan Laboratorium Penyakit Hewan, Infeksi Baru, dan Zoonosis untuk Kesehatan Semua (One Health); • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Serang, DAS Progo, DAS Opak, dan DAS Bribin; • Pembangunan Bendungan Gari; • Pembangunan Bendungan Karangtalun; • Pembangunan Embung Pertanian; • Pelatihan kepada Petani dan Penguatan Kelembagaan Petani; • Penyediaan inputdan alat mesin produksi pertanian; • Pengawalan produksi dan pengendalian OPT/DPI. D1 Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu (Pemerataan Pembangunan) 1 Kab. Gunungkidul • Peningkatan 6A pariwisata di Geopark Gunung Sewu, termasuk pantai-pantai dan sistem geomorfologi karst Gunungkidul; • Pembangunan Jalan Kretek Girijati; • Preservasi jalan ruas Yogyakarta–Wonosari. E1 Kawasan Konservasi TN Gunung • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik; Merbabu dan TN Gunung Merapi 2 Kab. Sleman • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di D. I. Yogyakarta • Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik di Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul; • Pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana; • Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi. Provinsi D.I Yogyakarta • Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR-11); • Pelatihan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (LP-7); • Bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya miskin dan rentan; • Peserta pelatihan vokasi di Provinsi DI Yogyakarta – Kota Yogyakarta; • Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat; • Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional; • Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah; • Pengembangan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu Anak; • Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan dalam mendukung RS Lengkap Berkualitas; • Pemberian dukungan pembinaan BLU RS Pemerintah yang Mandiri; • Unit sekolah baru SD yang dibangun; • Unit sekolah baru SMP yang dibangun; • Peningkatan Kapasitas SDM IPTEKIN; • Penguatan infrastruktur IPTEKIN Strategis; • Penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerjasama pemanfaatan dan komersialisasi hasil Iptekin; • Penguatan kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM); • Penguatan kapasitas Science Techno Park (STP); • Pengembangan pilot project hub ekosistem IPTEKIN di daerah; • Optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam mendukung bidang-bidang prioritas; • Sertifikasi dengan pemeriksanaan dan/atau pengujian dalam rangka Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk; • Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha dalam rangka Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk; • Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM; • Akreditasi lembaga halal; • MoU kemitraan jaminan produk halal; • Prasarana kawasan pesisir tangguh yang diserahkan ke masyarakat/pemda; • Luas kawasan mangrove di pesisir dan pulau- pulau kecil yang direhabilitasi; • Vegetasi pantai yang ditanam untuk mitigasi bencana; • Penilaian indeks risiko dan ketahanan daerah terhadap bencana; • Pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana; • Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Penerima Redistribusi Objek Reforma Agraria. Provinsi Jawa Tengah Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Jawa Tengah Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output; • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. Direktif Presiden: Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan output Pembangunan PLTSa di Kota Semarang. A5 WM Semarang • Kota Semarang • Kota Salatiga • Kab. Semarang • Kab. Kendal • Kab. Demak • Kab. Grobogan • Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di WM Semarang melalui pembangunan BRT dan peningkatan kereta komuter; • Pembangunan Jalan Tol Semarang– Demak; • Pengembangan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari (Kab. Kendal); • Pembangunan TPST Bokongsemar; • Prasarana pengendalian banjir di kawasan metropolitan strategis Kabupaten Demak; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota/Permukiman/Kawasan Tertentu. Kawasan Pengembangan Industri Kendal- Semarang- Demak-Kudus • Kota Semarang • Kab. Kendal • Kab. Demak • Kab. Kudus • Pengembangan koridor industri Kendal- Semarang-Demak-Kudus (sektor industri prioritas: industri kimia, industri mesin dan perlengkapan, industri makanan dan minuman, industri tekstil dan alas kaki); • Pengembangan dan Penataan Kawasan Industri Seafer; • Pengembangan dan Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam di Kabupaten Demak; A4 Kawasan Perkotaan Pekalongan- Batang • Kota Pekalongan • Kab. Pekalongan • Kab. Batang • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Pekalongan dan pembangunan pengaman pantai pesisir Pekalongan-Batang; • Pembangunan pipa gas bumi Cirebon– Semarang; • Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya; • Pengembangan kota agropolitan Pekalongan; • Pembangunan TPST Sentul; • Prasarana pengendalian banjir di kawasan metropolitan strategis Kabupaten Pekalongan. Kawasan Pengembangan Industri Batang • Kota Pekalongan • Kab. Pekalongan • Kab. Batang • Pengembangan koridor industri Batang (sektor industri prioritas: industri mesin dan perlengkapan, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri semikonduktor, hilirisasi nikel); • Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Industri Batang; • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri wilayah. A6 A7 • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Surakarta; Kawasan Perkotaan Surakarta (A6) • Kota Surakarta • Kab. Boyolali • Kab. Karanganyar • Kab. Sukoharjo • Pembangunan Jalan Tol Kartasura– Klaten–Yogyakarta; • Pengembangan kota agropolitan Surakarta; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT); • Urban Renewal Kota Tua Surakarta dan Revitalisasi Keraton Surakarta dan Puri Mangkunegara; • Penyediaan layanan KA commuter line Surakarta Raya (Surakarta-Sukoharjo- Karanganyar-Sragen); • Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya; • Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Ngargoyoso (Kab. Karanganyar); • Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta (Prioritas Nasional). Kawasan Pengembangan Industri Surakarta- Boyolali- Karanganyar- Sukoharjo (A6) • Kota Surakarta • Kab. Boyolali • Kab. Karanganyar • Kab. Sukoharjo • Pengembangan SPAM Regional Wosusokas; • Pengembangan koridor industri Surakarta–Boyolali–Karanganyar– Sukoharjo (sektor industri prioritas: industri mesin dan perlengkapan, industri makanan dan minuman, dan industri tekstil dan alas kaki); • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri wilayah. Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Solo- Sragen- Karanganyar (A7) • Kota Surakarta • Kab. Sragen • Kab. Karanganyar • Peningkatan 6A Pariwisata pada hotspot pariwisata, antara lain: Sangiran (termasuk revitalisasi Museum dan Situs Purbakala Sangiran), Tawangmangu, Cetho-Sukuh. A1 Kawasan Perkotaan Banyumas (Purwokerto) • Kab. Banyumas • Pengembangan kota agropolitan Purwokerto; • Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Banyumas (Prioritas Nasional). A3 Kawasan Perkotaan Cilacap • Kab. Cilacap • Preservasi jalan ruas Cilacap–Kebumen– Purworejo (Lintas Selatan Jawa Tengah); • Pengembangan kota agropolitan Cilacap. Kawasan Pengembangan Industri Cilacap • Kab. Cilacap • Pembangunan Kilang Minyak Bumi Cilacap; • Pengembangan koridor industri Cilacap (sektor industri prioritas: industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, industri semen dan bahan konstruksi, industri makanan dan minuman). A8 Kawasan Perkotaan Rembang • Kab. Rembang • Preservasi jalan ruas Rembang–Blora; • Pengembangan kota agropolitan Rembang; • Preservasi jalan ruas Rembang–Blora; • Pengembangan kota agropolitan Rembang; • Penataan TPA dan Pembangunan TPST Kabupaten Rembang. A2 Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Borobudur- Dataran Tinggi Dieng (bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur- Yogyakarta- Prambanan) • Kota Magelang • Kab. Magelang • Kab. Wonosobo • Kab. Temanggung • Kab. Banjarnegara • Peningkatan 6A Pariwisata Candi Borobudur sebagai The World’s Largest Buddhist Pilgrimage Destination; • Peningkatan 6A Pariwisata, antara lain pada Dataran Tinggi Dieng dan Kompleks Percandian Dieng dan Museum Kaliasa; • Urban Renewal Kota Wisata Magelang, Wonosobo, dan Temanggung; • Pengembangan Kawasan Perdesaan Margomarem (Kab. Wonosobo); • Pembangunan Jalan Tol Bawen–Magelang– Yogyakarta; • Preservasi jalan ruas Borobudur– Wonosobo–Banjarnegara–Purbalingga– Purwokerto; • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense pada RST Tk. II dr. Soedjono (Kota Magelang); • Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat; • Pembangunan TPST Regional Magelang; • Penataan TPA dan Pembangunan TPST Sanggrahan Kabupaten Temanggung. C3 Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Jragung- Tuntang-Serang- Lusi-Juwana • Kab. Semarang • Kab. Demak • Kab. Jepara • Kab. Kudus • Kab. Pati • Kab. Grobogan • Kab. Blora • Kab. Rembang • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Glapan, D. I. Sedadi, D. I. Klambu, D. I. Jragung, D. I. Dumpil, D. I. Sidorejo, D. I. Gemblong, dan D. I. Gunungrowo; • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS Serang, DAS Juana, DAS Capluk, DAS Lasem, Danau Rawapening, Waduk Kedungombo; • Pembangunan infrastruktur PLTP Ungaran; • Pembangunan Bendungan Dolog; • Pembangunan Bendungan Karangnongko; • Pembangunan Bendungan Cabean; • Penataan TPA dan Pembangunan TPST Bandengan Kabupaten Jepara; • Menyiapkan calon lokasi dan calon petani penerima; • Melaksanakan pelatihan petani dan penguatan kelembagaan petani; • Menyediakan input dan alat mesin produksi pertanian. C2 Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dieng- Serayu- Bogowonto • Kab. Wonosobo • Kab. Banjarnegara • Kab. Purbalingga • Kab. Banyumas • Kab. Cilacap • Kab. Kebumen • Kab. Purworejo • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Banjarcahyana, D. I. Singomerto, D. I. Serayu, D. I. Wadaslintang, D. I. Sempor, dan D. I. Tajum; • Pembangunan infrastruktur PLTP Candradimuka; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT); • Peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa; • Menyiapkan calon lokasi dan calon petani penerima; • Melaksanakan pelatihan petani dan penguatan kelembagaan petani; • Menyediakan input dan alat mesin produksi pertanian. C1 Kawasan Swasembada Pangan dan Air Pemali-Comal • Kab. Brebes • Kab. Tegal • Kab. Pemalang • Kab. Pekalongan • Kab. Batang • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Waduk Malahayu, D. I. Kumisik, D. I. Pemali Bawah, D. I. Cacaban, D. I. Cipero, D. I. Gung, D. I. Sungapan, D. I. Comal, D. I. Kupang Krompeng, D. I. Sragi, dan D. I. Kaliwadas; • Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Wawar/Medono, DAS Bogowonto; • Menyiapkan calon lokasi dan calon petani penerima; • Melaksanakan pelatihan petani dan penguatan kelembagaan petani; • Menyediakan input dan alat mesin produksi pertanian; • Pembangunan prasarana air baku Kawasan Pantai Utara Jawa. C4 Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Tengah • Kab. Blora • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu, Waduk Gajahmungkur, Waduk Cengklik; • Pembangunan TPST dan Pengembangan TPA Ngadirojo; • Kab. Sragen • Kab. Boyolali • Kab. Klaten • Kab. Sukoharjo • Kab. Karanganyar • Kab. Wonogiri • Pembangunan SPAM dan Optimalisasi dan Rehabilitasi SPAM; • Menyiapkan calon lokasi dan calon petani penerima; • Melaksanakan pelatihan petani dan penguatan kelembagaan petani; • Menyediakan input dan alat mesin produksi pertanian. B1 B2 Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pati-Rembang B1 • Kab. Pati • Kab. Rembang Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Cilacap B2 • Kab. Cilacap • Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Bajomulyo dan PPN Tasik Agung; • Pengembangan pelabuhan perikanan PPS Cilacap; • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Pati- Rembang; • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap; • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya; • Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Pati, Rembang, dan Cilacap. D1 Kawasan Afirmasi Brebes (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Brebes • Preservasi jalan daerah di Kab. Brebes. E1 Kawasan Konservasi TN Merbabu-Merapi • Kab. Magelang • Kab. Boyolali • Kab. Semarang • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik; • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri; • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan; • Perlindungan dan pengamanan hutan; • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi; • Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana; • Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana. E2 Kawasan Konservasi TN Karimunjawa • Kab. Jepara • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik; • Perlindungan dan pengamanan hutan. E3 Kawasan Konservasi Geopark Kebumen • Kab. Kebumen • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik. Provinsi Jawa Tengah Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: • Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini; • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas; • Menyediakan sarana madrasah untuk menunjang pembelajaran; • Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran; • Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; • Revitalisasi pendidikan nonformal; • Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: • Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro; • Pendayagunaan dokter spesialis. Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis melalui: • Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis; • Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; • Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: • Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa; • Penyehatan lingkungan; • Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis; • Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana; • Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba; • Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi. Penuntasan TBC melalui: • Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT); • Menanggulangi TB di tempat kerja; • Melakukan penemuan aktif dan skrining mobile; • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat. Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kab/Kota melalui: • Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah; • Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak; • Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11). Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: • Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan; • Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; • Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan; • Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; • Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan. Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, antara lain melalui: • Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia; • Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan. Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: • Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan; • Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR. Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: • Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTM); • Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk; • Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi; • Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik; • Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-time; • Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan; • Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU); • Percepatan konversi BBM ke BBG. Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: • Perluasan infrastruktur digital; • Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital; • Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok. Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Jawa Tengah, antara lain melalui: • Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan; • Pelestarian Cagar Budaya, ODCB, dan OPK; • Event film, musik, dan seni; • Peningkatan kompetensi SDM kebudayaan; • Pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya dan/atau objek pemajuan kebudayaan; • Penguatan industri kreatif berbasis seni dan budaya; • Pelindungan dan pelestarian warisan budaya; • Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; Pengelolaan hutan secara lestari melalui: • Peningkatan produktivitas hasil kehutanan; • Pengembangan produk melalui agroforestri; • Pengembangan kapasitas pengelola kawasan; • Penguatan kelompok perhutanan sosial, dan perlindungan serta pengamanan. Penguatan ekonomi syariah melalui: • Pengembangan Industri dan UMKM Halal; • Peningkatan Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional; • Penguatan Ekosistem Halal; • Penguatan Keuangan Syariah; • Penguatan Dana Sosial Syariah. Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi, antara lain melalui: • Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi; • Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; • Pengembangan kewirausahaan. • Peningkatan kapasitas dan pengembangan infrastruktur SDM transportasi; • Irigasi Perpompaan (QW); • Sarana Sistem Rantai Dingin Hasil KP; • Peserta Pelatihan Vokasi Bidang Industri dan Jasa; • Kawasan Bawang Merah; • Kawasan Aneka Cabai; • Ternak Ruminansia Perah; • Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan; • Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat; • Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional; Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) melalui: • Mendampingi perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers; • Menyelesaikan pengaduan masyarakat atas kasus pers; • Memfasilitasi uji kompetensi wartawan; • Melaksanakan pelatihan bidang jurnalistik; • Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran. Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Berperspektif Gender melalui: • Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan; • Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM; • Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM; • Pedidikan HAM bagi K/L/D. Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim melalui: • Indonesia Game Academy; • Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim. Pencegahan tindak pidana korupsi melalui: • Roadmap penguatan sistem antikorupsi; • Pemenuhan kewajiban Indonesia untuk aksesi Konversi Anti-Suap (OECD); • Integrasi pencegahan korupsi di K/L dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk melalui: • Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha; • Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM; • Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Provinsi Jawa Timur Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Jawa Timur Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Direktif Presiden: Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan output Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Tuban Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 Wilayah Metropolitan Surabaya • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan • Persiapan Pembangunan Jalan Tol Gresik–Lamongan–Tuban; • Pembangunan Jalur Ganda KA Segmen Sepanjang–Wonokromo; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota di Kab. Sidoarjo dan Kab. Mojokerto; • Pembangunan SPAM Regional Surabaya dan peningkatan SPAM Mojolagres serta Perluasan jaringan distribusi di Gresik; • Perluasan SPAM di Kabupaten Sidoarjo; • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Surabaya, termasuk pengendalian banjir Kali Buntung, Kali Lamong, dan Kali Mas; • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir termasuk pengendalian banjir Bengawan Solo Hilir (Bojonegoro-Tuban); • Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya; • Pelaksanaan pendidikan kecakapan kerja untuk anak usia sekolah di Kab. Bangkalan; • Surabaya Regional Railway Line (Phase I); • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT) di Kab. Gresik; • SDM Dikti yang ditingkatkan kualifikasi dan kompetensi (PHLN) di Kota Surabaya; • Pembangunan infrastruktur jaringan gas untuk industri dan rumah tangga; • Penyiapan penyelenggaraan sekolah unggul. A1 Kawasan Pengembangan • Pengembangan koridor industri Gresik– Surabaya–Sidoarjo–Mojokerto–Pasuruan Industri Gresik- Surabaya-Sidoarjo- Mojokerto- Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kota Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan • Kab. Pasuruan • Kota Pasuruan (sektor industri prioritas: hilirisasi nikel, hilirisasi timah, hilirisasi kelapa, hilirisasi rumput laut, hilirisasi sawit, industri tekstil dan produk tekstil, industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, hilirisasi tembaga, industri logam dasar, besi, dan baja); • Pembangunan Pabrik Amonia Urea III Petrokimia Gresik (PKG); • Pembangunan Pabrik Soda Ash Petrokimia Gresik (PKG); • Masterclass for Game Developers di Kota Surabaya; • Women for Indonesian Game di Kota Surabaya; • Inkubasi startup gim di Kota Surabaya; • Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim di Kota Surabaya; • Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional di Kota Surabaya; • Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan; • Restrukturasi mesin dan peralatan industri pakan dan oleokimia; • Fasilitasi prototyping produk betacarotene dan tocopherol alami berbasis minyak sawit; • Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi; • Fasilitasi potensi usaha koperasi sektor agromaritim; • Pengembangan biofuel untuk pemenuhan kebutuhan domestik; • Kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi teknologi energi berkelanjutan. A2 Kawasan Perkotaan Malang-Batu • Kota Malang • Kota Batu • Kab. Malang • Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Malang (Prioritas Nasional); • Penyiapan penyelenggaraan sekolah unggul. A2 Kawasan Pengembangan Industri Malang- Singasari-Lawang, dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bromo- Tengger-Semeru • Pengembangan koridor industri Malang- Singasari-Lawang (sektor industri prioritas: Industri tekstil dan produk tekstil); • Masterclass for Game Developers di Kota Malang; • Women for Indonesian Game di Kota Malang; • Inkubasi startup gim di Kota Malang; dan Lingkar Kawi (Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger- Semeru) • Kota Malang • Kab. Malang • Kota Batu • Kab. Pasuruan • Kab. Probolinggo • Kota Probolinggo • Kab. Lumajang • Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim di Kota Malang; • Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional di Kota Malang; • Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja di Kab. Probolinggo dan Kab. Pasuruan; • Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Semeru. A3 Kawasan Perkotaan Kediri • Kota Kediri • Kab. Kediri • Kota Blitar • Kab. Blitar • Kab. Tulungagung • Pembangunan TPST Skala Regional Kediri; • Pembangunan Jalan Tol Kertosono– Kediri; • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi pada RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Gambiran Kediri (PHTC); • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Kediri; • Preservasi jalan ruas Kediri– Tulungagung–Trenggalek dan Kediri– Tulungagung–Blitar • Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Kelud; • Penyiapan penyelenggaraan sekolah unggul. A4 Kawasan Perkotaan Madiun • Kota Madiun • Kab. Madiun • Kab. Magetan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Soedono Madiun (PHTC); • Preservasi jalan ruas Madiun-Magetan dan Madiun-Ponorogo-Pacitan; • Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya; • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense pada RSAU dr. Efram Harsana (Kab. Magetan); • Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Negeri Madiun melalui pembiayaan SBSN; • Penyiapan penyelenggaraan sekolah unggul. A6 Kawasan Perkotaan Jember • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, • Kab. Jember stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Soebandi Jember (PHTC); • Preservasi jalan ruas Jember- Banyuwangi, Jember-Bondowoso- Situbondo, dan Jember-Lumajang; • Perencanaan dan persiapan reaktivasi jalur KA segmen Kalisat-Situbondo; • Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja di Kab. Jember; • Penyiapan penyelenggaraan sekolah unggul. C1 Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Timur • Kab. Pacitan • Kab. Ponorogo • Kab. Magetan • Kab. Madiun • Kab. Ngawi • Kab. Bojonegoro • Kab. Tuban • Kab. Lamongan • Kab. Gresik • Pembangunan jaringan Irigasi pada D.I Tugu; • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Colo, D. I. Asin Bawah, D.I. Bendo, D. I. Bengawan Jero, D. I. Gondang, D. I. Prijetan, D. I. Sim, D. I. Waduk Pondok, D. I. Jejeruk, D. I. Sungkur, D. I. Beron, dan D. I. Pacal; • Lahan Garam yang difasilitasi di Kab. Tuban, Kab. Lamongan, dan Kab. Gresik; • Kawasan Bawang Merah di Kab. Bojonegoro; • Kawasan Aneka Cabai di Kab. Pacitan, Kab. Magetan, Kab. Tuban, dan Kab. Lamongan; • Prasarana Perbibitan Ternak di Kab. Magetan dan Kab. Tuban; • Peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa di Kab. Pacitan; • Prasarana jaringan pengendali risiko daya rusak air di Perkotaan Pesisir Utara Jawa (Kab. Gresik); • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Kali Madiun, Sub-DAS Bengawan Solo Hilir, DAS Grindulu, DAS Prumpung, DAS Kali Lamong, dan DAS Kali Corong, Waduk Pacal, Waduk Pondok, Waduk Sangiran, Waduk Prijetan, dan Telaga Sarangan; • Pembangunan infrastruktur PLTP Tegala Ngebel; • Pembangunan infrastruktur PLTA PS Grindulu; • Pengembangan Kilang Minyak Bumi GRR Tuban; • Pembangunan kilang olefin di Tuban; • Penyiapan Jalan Tol Tuban-Babat- Lamongan-Gresik; • Preservasi jalan ruas Bojonegoro-Babad- Lamongan-Gresik dan Tuban-Babad; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT) di Kab. Pacitan; • Penyiapan calon lokasi dan calon petani penerima; • Pelatihan dan penguatan kelembagaan petani; • Penyediaan input dan alat mesin produksi pertanian; • Pengawalan produksi dan pengendalian OPT/DPI; • Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. C2 Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas • Kab. Malang • Kab. Blitar • Kab. Kediri • Kab. Nganjuk • Kab. Jombang • Kab. Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Tulungagung • Kab. Trenggalek • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Delta Brantas, D.I. Bendung Jatimlerek, D.I. Siman, D. I. Is Kedung Kandang, D. I. Menturus, D. I. Mrican, D. I. Padi Pomahan, D. I. Is Molek, dan D. I. Waduk Bening; • Kawasan Bawang Merah di Kab. Malang dan Kab. Nganjuk; • Prasarana Perbibitan Ternak di Kab. Kediri dan Kab. Malang; • Prasarana pengendali risiko daya rusak air di Perkotaan Pesisir Utara Jawa (Kab. Sidoarjo); • Pengembangan sentra/kawasan perikanan; • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Brantas Hulu, Sub-DAS Lekso, Sub-DAS Konto, Sub- DAS Brangkal, Waduk Karangkates, Waduk Widas, Waduk Selorejo; • Peningkatan operasi dan pemeliharaan bendungan-bendungan pada DAS Brantas; • Pembangunan infrastruktur PLTP Arjuno Welirang; • Pembangunan Bendungan Bagong; • Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Gondang (Kab. Mojokerto); • Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur; • Penyiapan calon lokasi dan calon petani penerima; • Pelatihan dan penguatan kelembagaan petani; • Penyediaan input dan alat mesin produksi pertanian; • Pengawalan produksi dan pengendalian OPT/DPI; • Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. C3 Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Tapal Kuda • Kab. Pasuruan • Kab. Probolinggo • Kab. Lumajang • Kab. Jember • Kab. Situbondo • Kab. Bondowoso • Kab. Banyuwangi • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Bondoyudo, D. I. Sampean Baru, D. I. Baru, D.I Baulmati, D. I. Setail, D. I. Porolinggo, D. I. Setail Teknik, D. I. Bedadung, D. I. Pondok Waluh, D. I. Talang, D. I. Jatiroto, D. I. Pekalen, D. I. Banyuputih, dan D. I. Sampean; • Lahan Garam yang difasilitasi di Kab. Pasuruan; • Kawasan Bawang Merah di Kab. Probolinggo; • Kawasan Aneka Cabai di Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi; • Prasarana Perbibitan Ternak Kab. Jember; • Pembangunan infrastruktur PLTP Ijen; • Pembangunan Jalan Tol Probolinggo- Banyuwangi; • Pembangunan TPST Banyuwangi; • Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur; • Penyiapan calon lokasi dan calon petani penerima; • Pelatihan dan penguatan kelembagaan petani; • Penyediaan input dan alat mesin produksi pertanian; • Pengawalan produksi dan pengendalian OPT/DPI; • Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. A5 D1 Kawasan Afirmasi Madura (D1) dan Kepulauan (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) dan Kawasan Perkotaan Sumenep (A5) • Kab. Bangkalan • Kab. Sampang • Kab. Pamekasan • Kab. Sumenep • Preservasi Jalan Lintas Selatan Madura; • Kawasan Aneka Cabai di Kab. Sampang; • Replacement fasilitas Pelabuhan Sapudi; • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep (PHTC); • Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan di Kab. Sumenep; • Prasarana Perbibitan Ternak di Kab. Pamekasan; • Bantuan Operasional RS Kapal di Kab. Sumenep; • Lahan Garam yang difasilitasi di Kab. Bangkalan; • Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja di Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep; • Kawasan Bawang Merah di Kab. Sampang dan Kab. Pamekasan; • Penyiapan penyelenggaraan sekolah unggul; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. D2 Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu Jawa Timur (Pemerataan Pembangunan) • Kab. Pacitan • Kab. Trenggalek • Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur dan preservasi Jalan Lintas Selatan Wonogiri–Pacitan– Trenggalek–Tulungagung, serta jalan ruas Ponorogo–Pacitan dan Ponorogo– Trenggalek; • Pembangunan SPAM Kabupaten Pacitan; • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota di RSUD dr. Darsono Pacitan (PHTC); • Penyiapan penyelenggaraan sekolah unggul; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. B4 Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pacitan- Trenggalek- Tulungagung • Kab. Pacitan • Kab. Trenggalek • Kab. Tulungagung • Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Tamperan dan PPN Prigi; • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. B5 Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Lamongan- Tuban • Kab. Lamongan • Kab. Tuban • Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Brondong dan PPP Bulu; • Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Lamongan dan Tuban; • Lahan Garam yang difasilitasi di Kab. Lamongan dan Kab. Tuban; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. B6 Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Sumenep • Kab. Sumenep • Pengembangan pelabuhan perikanan Pelabuhan Perikanan Pasongsongan; • Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Sumenep; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. B7 Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Banyuwangi • Kab. Banyuwangi • Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Muncar; • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Banyuwangi; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. E1 E2 E3 E4 Kawasan Konservasi TN Bromo-Tengger- Semeru (E1) • Kab. Pasuruan • Kab. Probolinggo • Kab. Malang • Kab. Lumajang • Penguatan dan pengendalian perencanaan kawasan hutan nasional dan daerah; • Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH; • Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH; • Pengamanan Kawasan Hutan ; Kawasan Konservasi TN Meru Betiri (E2) • Kab. Jember • Kab. Banyuwangi Kawasan Konservasi TN Alas Purwo (E3) • Kab. Banyuwangi Kawasan Konservasi Baluran (E4) • Kab. Situbondo • Penanganan aduan atas usaha dan/atau kegiatan bidang kehutanan; • Pengembangan Hutan Adat. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jawa Timur • Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismisk di Kota Blitar. Provinsi Jawa Timur • BMHP untuk Skrining Kesehatan di Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur; • Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU); • Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Miskin dan Rentan di Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur; • Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat; • Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan; • Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan; • Revitalisasi bangunan Satuan PAUD yang mengalami kerusakan; • Pembangunan unit sekolah baru satuan PAUD; • Revitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan; • Pembangunan unit sekolah baru SD; • Revitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan; • Pembangunan unit sekolah baru SMP; • Revitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; • Pembangunan unit sekolah baru SMA; • Penyediaan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran; • Bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh; • Sertifikasi dengan pemeriksanaan dan/atau pengujian; • Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha; • Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM; • Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal; • Akreditasi lembaga halal; • MoU kemitaan jaminan produk halal; • Peningkatan kapasitas SDM Iptekin; • Penguatan infrastruktur Iptekin strategis; • Penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerjasama pemanfaatan dan komersialisasi hasil Iptekin; • Penguatan kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM); • Penguatan kapasitas Science Techno Park (STP); • Pengembangan pilot project hub ekosistem Iptekin di daerah; • Pengembangan pilot project hub ekosistem Iptekin di K/L pengampu bidang prioritas; • Pengembangan pilot project hub prioritas tematik Iptekin di BRIN; • Optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam mendukung bidang-bidang prioritas; • Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir; • Tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA; • Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis; • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis; • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis; • Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; • Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis; • Pelestarian Cagar Budaya, ODCB dan OPK; • Desa pemajuan kebudayaan; • Pengembangan dan pemanfaatan konten budaya digital; • Penyelenggaraan event film, musik, dan seni; • Fasilitasi dan kemitraan warisan budaya; • Giat warisan budaya; • Peningkatan kompetensi SDM kebudayaan; • Pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya dan/atau objek pemajuan kebudayaan; • Penguatan industri kreatif berbasis seni dan budaya. Provinsi Banten Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Banten Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor; • Meningkatkan pelatihan petugas penjamah makanan. Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Direktif Presiden: Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan output: • Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kota Cilegon; • Pembangunan PLTSa di Kota Tangerang; • Pembangunan PLTSa di Kota Tangerang Selatan. Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output; • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 A2 A4 Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang (A1), Kawasan Pengembangan Industri Cilegon- Serang-Tangerang (A2), dan Jakarta- Tangerang International Business Corridor • Kota Cilegon • Kota Serang • Kab. Serang • Kab. Tangerang • Kota Tangerang • Kota Tangerang Selatan • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas • Pengembangan Pelabuhan Ciwandan- Cigading • Peta Perubahan Muka Tanah di Kawasan Jabodetabek, Serang, dan Sekitarnya • Peningkatan jalur KA Rangkasbitung– Merak • Preservasi Jalan Merak-Batas Kota Cilegon • Pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja • Pembangunan Jalan Tol Kamal–Teluk Naga–Rajeg–Balaraja • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT) • Indonesia Game Academy • Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim • Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional • Pendampingan penerapan Industri 4.0 di Sektor Industri Kemurgi, Oleokimia, Pakan • Restrukturasi mesin dan peralatan industri pakan dan oleokimia • Fasilitasi prototyping produk betacarotene dan tocopherol alami berbasis minyak sawit • Fasilitasi pendampingan teknis pemenuhan standar industri hijau dan transformasi industri hijau untuk sektor prioritas hilirisasi • Volume biofuel untuk domestik • Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan dunia dalam sektor isu pertanian, isu keamanan, dan ketahanan pangan • Pendampingan Implementasi 4.0 pada sektor industri kimia hulu • Fasilitasi hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi • Revitalisasi industri pupuk dan hilirisasi gas bumi untuk mendukung program ketahanan pangan nasional • Prasarana pengaman pantai yang dibangun A3 Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Labuan- Tanjung Lesung • Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Labuan • Pembangunan Jalan Tol Serang– Rangkasbitung–Panimbang C1 Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten • Kab. Serang • Kab. Tangerang • Kab. Lebak • Kab. Pandeglang • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, pada D. I. Cisadane, D. I. Ciujung, D. I. Cidurian, D.I. Cibaliung. • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Ciujung, DAS Cibanten, DAS Cidurian–Cimanceuri, DAS Cibungur– Ciliman, DAS Cibaliung, DAS Cikadubuluh– Cipuntenageung–Cibama • Pembangunan infrastruktur PLTP Rawadano • Pembangunan Bendungan Karian • Pembangunan Bendungan Cidanau • Pembangunan Interbasin Transfer System Banten • Karian Dam-Serpong Water Conveyance System • Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis yang dirawat dan dipelihara • SPAM berbasis masyarakat di Kab. Pandeglang • Peningkatan fasilitas Kampung Nelayan Modern • Penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani D1 Kawasan Afirmasi Banten Selatan (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Lebak • Kab. Pandeglang • Peningkatan/pembangunan jalan ruas Panimbang–Muarabinuangeun, Muarabinuangeun–Malingping–Bayah– Sawarna–Palabuhanratu, Cikulur–Ciboleger E1 E2 Kawasan Konservasi TN Ujung Kulon (E1) • Kab. Pandeglang Kawasan Konservasi TN • Penguatan pengelolaan hutan lestari Halimun-Salak (E2) • Kab. Lebak Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Banten • Penerapan Nature-Based Solution dan Gray Infrastructure untuk mitigasi ancaman megathrust dan tsunami di Kawasan Perkotaan Cilegon dan Pesisir Barat Banten (Megathrust Selat Sunda) Provinsi Banten • Pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTM) • Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk • Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) • Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) • Fasilitasi/pembinaan Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir • Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria • Melaksanakan pelatihan bidang jurnalistik • Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran • Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan • Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan • Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat • Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis • Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis • Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis • Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah • Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak • Roadmap penguatan sistem antikorupsi • Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM 141 Provinsi Bali Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Bali Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Direktif Presiden: 142 Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan output: • Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kota Denpasar • Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan di Kabupaten Gianyar • Pembangunan PLTSa di Kota Denpasar Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; 143 • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 WM Denpasar • Kota Denpasar • Kab. Badung • Kab. Tabanan • Kab. Gianyar • Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan WM Denpasar; • Pembangunan TPST Regional Sarbagita; • Pembangunan TPST di Kabupaten Tabanan; • Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Denpasar; • Bali Beach Conservation Project II; • Pembangunan SPAM Regional Sarbagita; • Pengembangan KEK Sanur; • Pengembangan KEK Kura-Kura Bali; • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi–Singapadu–Sanur–Benoa • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi–Canggu; • Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran; • Preservasi Jalan Mendukung Destinasi Regeneratif Bali–Mengwitani–BTS. Kota Denpasar; • Preservasi Jalan Mendukung Destinasi Regeneratif Bali–Jln. Cokroaminoto (DPS); • Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi–Sp. Lap. Terbang (DPS)–Tugu Ngurah Rai; • Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi–Simp. Pesanggaran–Gerbang Benoa. A2 Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bali (sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali) • Kota Denpasar • Kab. Jembrana • Kab. Tabanan • Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk– Mengwi; • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Singapadu–Ubud–Gianyar– Bangli–Kintamani–Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara–Singaraja; • Pembangunan Bandar Udara Internasional Bali Baru/Bali Utara; • Pengembangan kawasan pariwisata Ulapan, termasuk perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Lingkar Ulapan; • Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung; 144 • Kab. Badung • Kab. Buleleng • Kab. Gianyar • Kab. Bangli • Kab. Klungkung • Kab. Karangasem • Pembangunan Terminal Pelabuhan Nusapenida; • Rehabilitasi Causeway pelabuhan Nusapenida; • Kawasan Perdesaan Shiny Tabanan; • Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Agung; • Indonesia Game Academy; • Masterclass for Game Developers; • Women for Indonesian Game; • Inkubasi startup gim; • Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim; • Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional. B1 Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Jembrana • Kab. Jembrana • Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Pengambengan; • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat. B2 B3 Kawasan Komoditas Unggulan Kopi Bangli-Buleleng (B2) • Kab. Bangli • Kab. Buleleng Kawasan Komoditas Unggulan Anggur Buleleng (B3) • Kab. Buleleng • Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan; • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian; • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura. C1 Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bali-Nusa Penida • Kab. Badung • Kab. Buleleng • Kab. Jembrana • Kab. Tabanan • Kab. Gianyar • Kab. Tabanan • Kab. Karangasem • Kab. Klungkung • Rehabilitasi dan Peningkatan D. I. Tukad Ayung. D. I. Tukad Penet, D. I. Tukad Unda, D. I. Tukad Saba, D. I. Tukad Oos, D. I. Tukad Pekerisan, D. I. Tukad Petanu, D. I. Tukad Yeh Hoo; • Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi kewenangan pemerintah daerah; • Pelestarian kearifan budaya Subak dalam mendukung terwujudnya Swasembada Pangan; • Peningkatan daya guna lahan pertanian; • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi; • Pengembangan kawasan hortikultura dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati; 145 • Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian; • Konservasi sumber daya air, dengan output: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial; • Peningkatan pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Badung, DAS Ayung, DAS Yeh Penet-Yeh Empas, DAS Oos-Petanu-Pakerisan, DAS Loloan, DAS Unda, DAS Daya, DAS Saba, Danau Buyan, Danau Beratan, Danau Tamblingan, Danau Batur; • Pembangunan infrastruktur PLTP Bedugul; • Pembangunan PLTS Bali Barat dan Bali Timur; • Pembangunan PLTS Nusa Penida dan BESS (Battery Energy Storage System); • Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Java-Bali Interconnection; • Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan dan pengembangan broodstock center udang di Kab. Karangasem; • Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan • Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat; • Sarana niaga garam rakyat; • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi; • Peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen; • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian; • Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan; • Kawasan Aneka Cabai; • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota/Permukiman/Kawasan Tertentu. D1 Kawasan Afirmasi Nusa Penida (Daerah Terdepan dan Percepatan • Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta 146 Pemerataan Pembangunan) • Kab. Klungkung peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan; • Pemanfaatan sumber daya biota laut dan ekosistem pesisir secara berkelanjutan; • Pembangunan rumah sakit berkualitas di Nusa Penida (PHTC); • Kawasan Perdesaan Pariwisata Gema Santi Nusa Penida. E1 E2 E3 Kawasan Konservasi TN Bali Barat (E1) • Kab. Jembrana • Kab. Buleleng Kawasan Konservasi TWA Gunung Batur- Bukit Payang (E2) • Kab. Bangli Kawasan Konservasi TWA Danau Buyan- Danau Tamblingan (E3) • Kab. Tabanan • Kab. Buleleng • Penguatan pengelolaan hutan Lestari; • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan; • Perlindungan dan pengamanan hutan; Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Bali Penerapan Nature-Based Solution dan Gray Infrastructure untuk mitigasi ancaman megathrust dan tsunami di Kawasan Perkotaan WM Denpasar. Provinsi Bali Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), dengan output: • Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan; • Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran; • Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; • Revitalisasi pendidikan nonformal; • Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; • Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru satuan PAUD; 147 • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru SD; • Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru SMP; • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru SMA; • Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran. • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan output penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan output: • Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba; • Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11); • Pendayagunaan Dokter Spesialis; • Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT); • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat; • Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC; • Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah; • Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan; • Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir; • Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA; • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis; • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis; • Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; • Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis; • Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, dengan output: Peningkatan pengumpulan dan pengolahan 148 sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR; • Pengelolaan hutan secara lestari, melalui peningkatan produktivitas hasil kehutanan, pengembangan produk melalui agroforestri, pengembangan kapasitas pengelola kawasan, penguatan kelompok perhutanan sosial, dan perlindungan serta pengamanan hutan; • Peningkatan kapasitas dan pengembangan infrastruktur SDM transportasi; • Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan; • Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Miskin dan Rentan; • Sarana pengolahan hasil KP; • Ternak lainnya; • Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat; • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemberdayaan Tanah Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. 149 150 Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Nusa Tenggara Barat Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Provinsi Nusa Tenggara Barat Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Nusa Tenggara Barat Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Provinsi Nusa Tenggara Barat Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Nusa Tenggara Barat Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Barat Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output; • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial 151 • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Provinsi Nusa Tenggara Barat Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. 152 A1 A2 A3 A4 A5 Kawasan DPP Lombok Gili– Tramena • Kota Mataram • Kab. Lombok Utara • Kab. Lombok Barat • Kab. Lombok Tengah • Kab. Lombok Timur Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata khususnya wisata petualangan pada kawasan prioritas (DPP Lombok - Gili Tramena), dengan output: • Preservasi Jalan Pemenang - Bayan - Sembalung Bubun; • Preservasi Jalan Dukungan Kawasan Prioritas - Rempung - Labuhan Lombok; • Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lombok-Gili- Tramena - Mataram – Gerung; • Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lombok-Gili- Tramena - Pemenang – Bayan; • Preservasi Jembatan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Lombok-Gili- Tramena - Pemenang – Bayan; • Event MICE dalam negeri; • Pendukungan event daerah, pelaksanaan kegiatan (events) nasional dan internasional, jejaring Destinasi Pariwisata di wilayah Destinasi II yang dikembangkan; • Dokumen perencanaan daerah pariwisata di wilayah destinasi II yang terpadu; • Desa wisata yang dikembangkan; • Koordinasi strategis perencanaan dan pengembangan Geopark Rinjani; • Penguatan tata kelola kelembagaan kawasan geopark; • Optimalisasi pendanaan dan implementasi rencana induk pengembangan geopark; • Peningkatan produktivitas hasil kehutanan; • Pengembangan produk melalui agroforestri; • Pengembangan kapasitas pengelola kawasan; • Penguatan kelompok perhutanan sosial; • Perlindungan serta pengamanan hutan; • Fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pariwisata; • SDM pariwisata yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan kerja; • Sertifikasi SDM bidang pariwisata; • Publikasi; • Promosi terpadu; • Konten promosi wisata minat khusus; • Jejaring promosi wisata minat khusus; • Fasilitasi akses pembiayaan pasar modal; • Koordinasi implementasi Blue, Green, Circular Economy pada usaha pariwisata; • Penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Pariwisata; • Pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK; • Peningkatan investasi kerja sama komunikasi dan sistem informasi di KEK; • Pelayanan investasi administrator KEK tipe A; • Bank sampah induk yang terbangun; • Fasilitas pengelolaan sampah spesifik; • Sistem pengelolaan persampahan skala kota; • Instalasi pengolahan air limbah; 153 • Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota; • Pemanfaatan secara berkelanjutan dan pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. A6 Kawasan Perkotaan Sedang Kota Mataram A6: Kota Mataram Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Kota Mataram, dengan output: • Penguatan instrumen peringatan dini bencana • Pembangunan dan peningkatan SPAM; • SPALD-T skala regional/kota/permukiman/kawasan; • Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi; • Sistem pengelolaan persampahan skala regional/kota/kawasan. A7 Kawasan Industri Sumbawa Barat A7: Kab. Sumbawa Barat Pengembangan Aglomerasi Industri di Kawasan Industri Sumbawa Barat, dengan output: • Perencanaan dan perizinan KI Sumbawa Barat; • Penataan ruang dan pengembangan konektivitas simpul transportasi KI Sumbawa Barat; • Preservasi jalan ruas PAL IV (KM 4.00) - KM 70.00, sarana prasarana perumahan/kesehatan/air 154 bersih/listrik/pengolahan persampahan dan limbah; • Peningkatan investasi kawasan dan pengembangan usaha serta rantai pasok; • Penyediaan pendidikan dan pelatihan SDM; • Peningkatan investasi hilirisasi tembaga. B1 B2 B3 B4 Kawasan Perkebunan dan Hilirisasi Hasil Perkebunan • B1: Kab. Lombok Timur • B2: Kab. Dompu • B3: Kab. Lombok Utara • B4: Kab. Sumbawa Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan serta peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya pertanian, dengan output: • Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan; • Pengembangan industri pengolahan perkebunan produk hilir; • Fasilitas pusat penyediaan bahan baku industri tempurung dan sabut kelapa; • Neraca komoditas perkebunan; • Pengembangan industri pengolahan perkebunan; • Pendampingan pembiayaan usaha mikro; • Peningkatan peluang investasi, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi; • Kawasan perkebunan; • Kawasan kopi dan kerja sama perdagangan dalam forum organisasi kopi internasional; • Kawasan kakao; • Hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat; • Kebun sumber benih; • Penanganan organisme pengganggu tumbuhan; • Sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen • Sertifikasi produk; • Deregulasi kebijakan ekspor; • Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya pertanian. B5 B6 B7 B8 B9 Pengembangan Kawasan Peternakan • B5: Kab. Lombok Tengah • B6: Kab. Lombok Timur • B7: Kab. Sumbawa • B8: Kab. Dompu • B9: Kab. Bima Pengembangan Kawasan Peternakan, dengan output: • Peternakan terintegrasi hulu hingga hilir termasuk aspek kesehatan hewan B10 B11 B12 B13 Kawasan Sentra Garam Rakyat • B10: Kab. Bima • B11: Kab. Lombok Timur • B12: Kab. Sumbawa • B13: Kab. Lombok Barat Pengembangan Kawasan Sentra Garam, dengan ouput: • korporasi petambak garam; • verifikasi penyaluran dan distribusi garam industri ke industri; • fasilitasi pendampingan pelaku usaha komoditas yang siap edar; • feningkatan kualitas garam yang memenuhi standar garam industri; 155 • bantuan sarana pengembangan usaha petambak garam (korporasi); • pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri dalam pemenuhan spesifikasi industri aneka pangan, farmasi, dan kosmetik; • lahan garam yang difasilitasi dan sarana niaga garam rakyat yang diserahkan ke masyarakat/pemda; • pengadaan sarana dan prasarana produksi dan industri garam; • pengembangan korporasi petambak garam. B14 B15 B16 B17 B18 Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut • B14: Kab. Sumbawa • B15: Kab. Lombok Timur • B16: Kab. Bima • B17: Kab. Lombok Tengah • B18: Kab. Lombok Barat Pengembangan sentra budidaya dan hilirisasi rumput laut, dengan output: • jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut; • hilirisasi, peningkatan rantai nilai, promosi dan penguatan sumber daya manusia; • Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut – ‘Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas’; • pengembangan industri dan hilirisasi rumput laut; • fasilitasi pembiayaan dan investasi serta penelitian; • pengembangan budidaya rumput spesies baru dan inovasi teknologi untuk diversifikasi produk rumput laut (karagenan, agar-agar, biostimulan, nutraseutikal, pakan ternak). B19 B20 B21 B22 B23 Sentra Produksi Berbasis Komoditas Udang • B19: Kabupaten Sumbawa • B20: Kabupaten Bima • B21: Kabupaten Lombok Timur • B22: Kabupaten Sumbawa Barat • B23: Kabupaten Lombok Utara Pengembangan sentra akuakultur khususnya udang, dengan output: • pengembangan akuakultur komoditas udang. B24 B25 B26 Pengembangan Kawasan Sentra Berbasis Perikanan Tangkap • B24: Kab. Lombok Timur • B25: Kab. Sumbawa • B26: Kab. Dompu • Penyiapan kawasan prioritas pengembangan kelautan dan perikanan pada sentra berbasis perikanan tangkap, dengan output: • pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana produksi perikanan tangkap serta kampung/sentra nelayan; • pembangunan industri pengolahan ikan. C1 C2 C3 C4 Pengembangan Pangan Lokal • C1: Kab. Sumbawa • C2: Kab. Lombok Timur • C3: Kab. Dompu • C4: Kab. Bima Penguatan kemandirian daerah melalui pengembangan pangan lokal Sumbawa berbasis pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, dengan output: • penguatan pangan lokal; • sertifikasi dan peredaran benih nabati; • pengembangan pangan lokal dan nabati; • Benih udang; 156 • klaster kawasan revitalisasi tambak udang; • sarana pengolahan hasil KP; • sarana penyimpanan produk KP; • sarana distribusi logistik produk KP; • pengembangan ternak lokal mendukung sumber daya genetik hewan; • peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi, dan pengembangan usaha koperasi. D1 Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwisata Sembalun D1: Kabupaten Lombok Timur Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas berbasis Pariwisata Sembalun, dengan output: ● fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan; ● pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan; ● fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata; ● sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan; ● penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi); ● peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi); ● pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal; ● pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya); ● peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa. D2 Kawasan Transmigrasi Selaparang D2: Kabupaten Lombok Timur Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaparang di Kab. Lombok Timur, melalui penguatan kapasitas masyarakat transmigrasi. E1 E2 Kawasan Konservasi ● E1: Kawasan Konservasi Nasional Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara ● E2: Kawasan Konservasi Daerah Gili Balu, Kabupaten Sumbawa Barat Pengembangan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KKPWP3K) di KKN Gili Matra, dengan output: ● peningkatan sarana pengelolaan kawasan dan monitoring ekosistem; ● peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan kawasan; ● pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan, dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan. E3 Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi E3: Kota Mataram Pengelolaan Risiko Bencana Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kota Mataram, melalui: ● Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi (KESDM); ● Layanan Informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Wilayah Timur (BMKG); ● retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik (PUPR). ● Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat 157 Provinsi Nusa Tenggara Barat Pengembangan kawasan pariwisata, dengan output: ● preservasi jalan koridor logistik Trans Lombok pada Bayan Sembalun dan Pemenang Bayan serta Jalan Trans Sumbawa Simpang Negara - Sumbawa Besar dan perlengkapan jalan; ● pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T; ● lokasi yang memperoleh sinyal telekomunikasi bergerak seluler (Base Transceiver Station/Lastmile 4G) di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika; ● Fasilitator/Enabler Digital PMSE yang dibina, pelaksanaan pemantauan/monitoring; ● Bimtek pelaku usaha PPMSE dan PSP di bidang PMSE dan masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital; ● transmisi yang terbangun; ● pengadaan infrastruktur teknologi informatika dan media baru dan downtime siaran (tidak lebih dari 7 jam per bulan) yang terjadi. Provinsi Nusa Tenggara Barat Peningkatan Pengelolaan Ekosistem, Kawasan Konservasi Perairan dan Pesisir, dengan output: ● pembangunan pengaman Pantai 3 (Tiga) Gili di Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kota Mataram, Kab. Dompu, Kab. Bima; ● bantuan ekonomi produktif dan prasarana/infrastruktur di pesisir dan pulau- pulau kecil/terluar; ● sarana pendukung penyelenggaraan penataan ruang laut; ● rekomendasi kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut); ● rekomendasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut; ● pembangunan sistem monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang laut ● kawasan konservasi perairan yang operasional (kumulatif); ● Oceans for Prosperity Project – LAUTRA; ● kerja sama, jejaring dan kemitraan konservasi ekosistem; ● sarana pendukung penyelenggaraan konservasi ekosistem dan biota perairan; ● optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi; ● penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati; ● pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat; ● penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon; ● penguatan perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB); ● pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB); 158 ● prasarana kawasan pesisir tangguh yang diserahkan ke masyarakat/pemda; ● luas kawasan mangrove di pesisir dan pulau- pulau kecil yang direhabilitasi. Provinsi Nusa Tenggara Barat Pengelolaan risiko bencana banjir dan bencana alam lainnya di daerah berisiko tinggi serta pengelolaan tampungan air serbaguna, dengan output: ● Pembangunan pengendalian banjir Kota Bima; ● Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities; ● National Urban Flood Resilience Project (NUFReP); ● Operasi modifikasi cuaca untuk aksi dini bencana banjir/longsor; ● Penuntasan tindak lanjut pemanfaatan irigasi dan air baku dari Bendungan Bintang Bano dan Beringin Sila. Provinsi Nusa Tenggara Barat Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses dan bidang pendidikan serta penguatan sumber daya manusia sesuai kebutuhan DUDI bidang pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan, dengan output: • Layanan kerja sama nasional dan internasional; • Sertifikasi profesi; • Pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi bidang pertanian/perikanan/pariwisata/industri; • Kemitraan antara pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri; • Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja; • Satuan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; • Pengembangan kerja sama pelatihan; • Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan; • Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru satuan PAUD; • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan ; • Membangun unit sekolah baru SD; • Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru SMP; • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru SMA; • Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran; • Melakukan peningkatan kapasitas SDM Iptekin; • Melakukan penguatan infrastruktur Iptekin strategis; 159 • Melakukan penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerjasama pemanfaatan dan komersialisasi hasil Iptekin; • Melakukan penguatan kapasitas Lembaga; Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM); • Melakukan penguatan kapasitas Science Techno Park (STP); • Mengembangkan pilot project hub ekosistem Iptekin di daerah; • Mengembangkan pilot project hub ekosistem Iptekin di K/L pengampu bidang prioritas; • Mengembangkan pilot project hub prioritas tematik Iptekin di BRIN; • Melakukan optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam mendukung bidang-bidang prioritas. Provinsi Nusa Tenggara Barat Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga dengan output: • Talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit, dengan output: • Ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari Buffer Stock; • Tenaga Kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya; • Pendampingan kesehatan ibu hamil dan balita bermasalah gizi; • Pelatihan pencegahan Stunting; • Penyediaan PMT bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi (weight faltering, underweight, gizi kurang); • Infrastruktur air minum berbasis masyarakat, dan keluarga yang mendapat bantuan sosial; • Obat dan perbekalan kesehatan; • Tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian penyakit; • Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian; • Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang didukung dengan penjaminan kesejahteraan; • Pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum Stunting terjadi serta pemberian tata laksananya; • Implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin); • Melakukan pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Meningkatkan pelatihan petugas penjamah makanan; • Memberdayakan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; 160 • Melakukan penguatan koordinasi dukungan lintas sektor; • Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT;) • Menanggulangi TB di tempat kerja; • Memberikan bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh; • Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC; • Melakukan penemuan aktif dan skrining mobile; • Mendorong pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta; • Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC; • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat. Provinsi Nusa Tenggara Barat Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan, dan tata kelola pelayanan kesehatan, dengan output: ● Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan layanan kesehatan bergerak; ● Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pelayanan kesehatan bergerak; ● Penetapan fasyankes pelaksana pelayanan telemedisin; ● Peningkatan RSUD tipe D menjadi C; ● Penduduk penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN); ● Pelatihan layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak); ● Peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA; ● Fasilitasi pengelolaan manajemen proyek penguatan pelayanan KIA; ● Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) dan pengampuan untuk pelayanan KJSU-KIA; ● Fasilitasi dan pembinaan lembaga; ● Alat kesehatan layanan kanker terpadu; ● Rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis; ● Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS); ● Bantuan program pendidikan SDM kesehatan; ● Beasiswa dokter spesialis; ● Penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; ● Pembinaan RS penyelenggara pendidikan utama; ● Sarana kesehatan penunjang PPDS dan subspesialis; ● Bantuan biaya pendidikan program studi/profesi/spesialis/subspesialis dengan wajib penempatan; ● Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan; ● Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir; 161 ● Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA; ● Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis; ● Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis; ● Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis; ● Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; ● Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis; ● Meningkatkan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D; ● Memberikan pembinaan kualitas mutu pelayanan; ● Memberikan bantuan operasional RS Kapal; ● Memberikan pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri. Provinsi Nusa Tenggara Barat Pengembangan dan peningkatan pelabuhan/bandara serta sarana dan prasarana transportasi laut/udara dan penyebrangan untuk penumpang dan logistik untuk mendukung kawasan strategis, dengan output: ● Pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Kilo; ● Layanan angkutan laut perintis prioritas nasional; ● Layanan angkutan tol laut prioritas nasional; ● Layanan angkutan ternak prioritas nasional; ● Layanan angkutan rede prioritas nasional; ● Layanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru prioritas nasional. Provinsi Nusa Tenggara Barat Penyediaan air minum, perumahan dan kawasan permukiman serta peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, dengan output: ● pembangunan SPAM Kabupaten/Kota; ● pembangunan SPAM regional; ● peningkatan SPAM Kabupaten/Kota; ● peningkatan SPAM regional; ● perluasan SPAM Kabupaten/Kota ● infrastruktur air minum berbasis masyarakat; ● tenaga terlatih pengawasan kualitas air minum; ● daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman; ● sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala regional, skala kota, skala permukiman, dan berbasis masyarakat; ● sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota; ● pemanfaatan teknologi recycling; ● pembangunan dan pembinaan bank sampah induk dan masyarakat pengelola sampah; ● pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); 162 ● optimalisasi dan rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); ● pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Mataram. Provinsi Nusa Tenggara Barat Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah, dengan output: ● percepatan pelaksanaan kegiatan penyimpanan karbon; ● monitoring tingkat komponen dalam negeri bidang aneka energi baru dan terbarukan; ● pembangunan infrastruktur pembangkit listrik (PLTU); ● pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk; ● pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU); ● perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; ● pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; ● perluasan layanan penyiaran digital; ● perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan. Provinsi Nusa Tenggara Barat Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, penyaluran bantuan sosial adaptif, serta pemberdayaan masyarakat, dengan output: ● pelaksanaan Kartu Kesejahteraan; ● peningkatan keterpaduan Kartu Kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi; ● penguatan akses permodalan melalui Kartu Usaha bagi usaha mikro dan pekerja informal ● pengembangan program pelatihan vokasi berbasis industri dan keterampilan digital ● penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima bantuan dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran ● pengembangan industri dan UMKM halal; ● peningkatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional; ● penguatan ekosistem halal; ● penguatan keuangan syariah dan penguatan dana sosial syariah. Provinsi Nusa Tenggara Barat Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan output: ● peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan; ● penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; ● peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan; ● pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; ● penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan. Provinsi Nusa Tenggara Barat Percepatan pelaksanaan reforma agraria, dengan output: 163 • pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Barat Transformasi penyelenggaraan jaminan produk, dengan output: ● sertifikasi dengan pemeriksanaan dan/atau pengujian; ● sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha; ● penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM; ● pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal; ● akreditasi lembaga halal; ● MoU kemitaan jaminan produk halal. Provinsi Nusa Tenggara Barat Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan output: ● pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana; ● simulasi penanggulangan bencana; ● vegetasi pantai yang ditanam untuk mitigasi bencana. ● peta kawasan rawan bencana; ● penilaian indeks risiko dan ketahanan daerah terhadap bencana; ● pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana; ● penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi; ● penyediaan peta dasar skala besar 1:5.000 wilayah darat. 164 165 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Nusa Tenggara Timur Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan; • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Provinsi Nusa Tenggara Timur Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Nusa Tenggara Timur Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Nusa Tenggara Timur Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; 166 • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 Kawasan Pertumbuhan: • A1: Destinasi Pariwisata Penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting berkelanjutan (DPP Labuan Bajo) dan perluasannya di Pulau Flores dengan output: 167 Prioritas (DPP) Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat) dengan rencana perluasan menjadi DPP Labuan Bajo– Flores (Kab. Manggarai*, Kab. Ngada*, Kab. Ende*) Keterangan: *) Indikasi key tourism area (KTA) perluasan • Pembangunan jalan akses simpul transportasi termasuk Jalan akses Pelabuhan Wae Kelambu; • Pembangunan jalan strategis termasuk Jalan Lintas Utara (Labuan Bajo-Terang-Kedindi); • Pembangunan jalan daerah; • Pembangunan pelabuhan kapal pesiar (cruise); • Dukungan pelaksanaan event daerah, nasional, dan internasional; • Pembangunan infrastruktur kelistrikan; • Revitalisasi pasar rakyat; • Pembinaan, pelatihan, dan pembekalan kerja SDM pariwisata; • Manajemen kunjungan pariwisata; • Promosi investasi; • Pembentukan/ pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUM Desa; • Peningkatan akses pembiayaan modal; • Peningkatan preservasi dan resiliensi adat istiadat dan budaya nilai lokal desa; • Perlindungan jalur jelajah satwa komodo; • Penyediaan jalur evakuasi bencana; • Pembangunan rambu suar; • Sarana bantu navigasi pelayaran; • Pengadaan ambulans laut; • Promosi Pariwisata di Kawasan Labuan Bajo Flores. A2 Kawasan Pertumbuhan: A2: Kawasan Perkotaan Pariwisata Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat) Pengembangan kawasan perkotaan pariwisata Labuan Bajo dengan output: • Pembangunan jalan strategis; • Pembangunan infrastruktur kelistrikan; • Pembangunan infrastruktur TIK; • Pembangunan PSU bidang perumahan; • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; • Perluasan layanan penyiaran digital; • Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya; • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Kawasan Komoditas Unggulan (Komoditas Rumput Laut) Sentra Industri • B1: Kab. Kupang dan Kota Kupang • B2: Kab. Sumba Timur Sentra Produksi: • B3: Kab. Kupang • B4: Kab. Sumba Timur • B5: Kab. Rote Ndao Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas rumput laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya dengan output: • Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan; • Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat; • Peningkatan sarana prasarana pendukung; • Pengembangan riset dan inovasi teknologi; • Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung pengembangan industri; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi; • Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; 168 • B6: Kab. Sabu Raijua • B7: Kab. Alor • B8: Kab. Flores Timur • Fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM kelautan dan perikanan; • Pengembangan kewirausahaan; • Pengembangan industri rumput laut; • Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi; • Peningkatan ekspor produk rumput laut. B9 B11 B12 B13 B14 B15 B16 Kawasan Komoditas Unggulan (Komoditas Garam) Sentra Industri • B9: Kab. Sabu Raijua • B10: Kab. Kupang • B11: Kab. Nagekeo Sentra Produksi • B12: Kab. Sabu Raijua • B13: Kab. Kupang • B14: Kab. Nagekeo • B15: Kab. Sumba Timur • B16: Kab. Ende Penguatan sentra produksi serta penyiapan pengembangan sentra industri garam terintegrasi dengan output: • Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi; • Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; • Pendampingan industri pengolahan garam industri dan garam konsumsi; • Pengembangan kewirausahaan; • Peningkatan kapasitas petambak garam; • Peningkatan sarana prasarana pendukung; • Pengembangan riset dan inovasi teknologi; • Korporasi petambak garam; • Peningkatan produksi garam konsumsi dan garam industri; • Pengembangan industri garam konsumsi dan garam industri; • Pengembangan tata niaga/pemasaran garam konsumsi dan garam industri; • Penyediaan akses terhadap pembiayaan. Provinsi Nusa Tenggara Timur Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau dengan output: • Peningkatan Jalan Trans Flores; • Peningkatan Jalan Trans Timor; • Peningkatan Jalan Trans Sumba; • Penanganan jalan daerah dan jalan 3TP; • Pembangunan dan peningkatan jalan akses simpul transportasi; • Pengembangan Pelabuhan Lewoleba; • Penyediaan jaringan pelayaran dan sarana kapal RoRo; • Pengembangan dan optimalisasi Bandara El Tari; • Pengembangan dan optimalisasi Bandara Komodo; • Pengembangan dan optimalisasi Bandara Lede Kalumbang; • Pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi; • Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi berkelanjutan dan konektivitas perkotaan; • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; • Perluasan layanan penyiaran digital; • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten dan infrastruktur pencarian dan pertolongan. 169 • Kota Kupang (perikanan) • Kab. Sumba Timur (perikanan) • Kab. Manggarai Barat (Pariwisata) Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan vokasi (SMK dan Politeknik) dan pelatihan vokasi yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif) sesuai kebutuhan DUDI. C1 C2 Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • C1: KSPP Sumba Tengah (Kab. Sumba Tengah) • C2: KSPP Belu (Kab. Belu) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Belu dan KSPP Sumba Tengah dengan output: • Pembangunan dan pengembangan infrastruktur; • Penguatan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian; • Penguatan integrasi hulu-hilir/rantai produksi-pemasaran dan nilai tambah produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. C3 C4 C5 C6 C7 C10 Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • C3: Kab. Manggarai Barat* (padi, pangan akuatik) • C4: Kab. Manggarai* (padi, sapi) • C5: Kab. Manggarai Timur* (padi, pangan akuatik) • C6: Kab. Sikka* (pangan akuatik) • C7: Kab. Lembata* (babi) • C10: Kab. Timor Tengah Selatan* (jagung dan sapi) Kawasan Rentan Pangan: • Kab. Alor** (padi, jagung, pangan akuatik) • Kab. Sabu Raijua** (padi, jagung, sorgum, kambing) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis pertanian, pangan akuatik/bluefood berbasis perikanan tangkap laut, dan pangan hewani (ternak ruminansia dan babi) dengan output: • Optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif; • Penyediaan layanan kesehatan hewan; • Pengembangan olahan hasil komoditas pangan dan produk turunannya; • Penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen dan subsektor tanaman pangan; • Penguatan dan pelatihan kelompok tani yang terlatih; • Penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama; • Peningkatan ownership petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk; • Pembentukan/pengembangan dan pendampingan koperasi, IKM/UMKM dan BUM Desa; • Peningkatan sistem logistik pangan lokal; • Fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM kelautan dan perikanan; • Penyediaan akses pembiayaan dan subsidi melalui Kartu Usaha bagi nelayan kecil guna mendukung permodalan; • Modernisasi alat tangkap guna peningkatan hasil tangkapan; • Pengembangan koperasi dan kelompok usaha perikanan berbasis komunitas; • Penguatan daya tawar nelayan dan meningkatkan akses pasar. Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan dengan output: • Pengembangan bibit ternak unggul dan tahan iklim; • Bantuan hijauan pakan ternak; • Penyediaan layanan kesehatan hewan; • Operasional vaksinasi hewan; • Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; 170 • Peningkatan jalan usaha tani; • Pembangunan embung pertanian; • Pembangunan jaringan irigasi; • Penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan. C4 C8 Kawasan Potensial Swasembada Energi: • C4: Kab. Manggarai* • C8: Kab. Kupang* Kawasan Rendah Elektrifikasi: • Kab. Manggarai Timur** • Kab. Sumba Barat Daya** • Kab. Timor Tengah Selatan** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi dengan output: • Pengembangan dan optimalisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS); • Pengembangan dan optimalisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA); • Pengembangan dan optimalisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM); • Penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit; • Pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik; • Pembangunan infrastruktur gardu induk; • Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan dengan output: • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T. C2 C4 C8 C9 C11 C12 Kawasan Potensial Swasembada Air: • C2: Kab. Belu* • C4: Kab. Manggarai • C8: Kab. Kupang* • C9: Kab. Nagekeo* • C11: Kab. Timor Tengah Utara • C12: Kab. Sumba Timur Kawasan Rawan Air: • Kab. Manggarai Timur** • Kab. Sumba Barat Daya** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super Peningkatan ketahanan air pulau dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan output: • Pembangunan Bendungan Mbay; • Pembangunan Bendungan Manikin; • Pembangunan Bendungan Welikis; • Pembangunan DI Baing; • Rehabilitasi DI Mena; • Rehabilitasi DI Wae Mantar; • Rehabilitasi DI Netemnanu; • Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah imbuhan mata air dan pengawetan sumber daya air. Penguatan kawasan rawan air dilakukan dengan output: • Peningkatan kapasitas tampungan alami sumber daya air; • Pembangunan embung; • Pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air. 171 prioritas ketahanan iklim bidang air D1 D2 D3 Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: • D1: Kab. Sumba Tengah (pariwisata, padi, dan jagung) • D2: Kab. Sumba Barat Daya (pariwisata dan jambu mete) • D3: Kab. Sabu Raijua (kambing) Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, dengan output: • Afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK; • Pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; • Perluasan cakupan bantuan pendidikan melalui PIP dan beasiswa khususnya penduduk miskin desil 1 dan desil 2; • Peningkatan produksi pertanian; • Pengembangan desa wisata; • Pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUM Desa; • Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; • Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; • Perluasan layanan penyiaran digital. D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan PKSN dan Wilayah Pendukung: • D4: PKSN Kefamenanu, serta Kec. Biboki Monleu, Naibenu, Mutis, dan Musi (Kab. Timor Tengah Utara) • D5: PKSN Atambua, serta Kec. Lasiolat, Lamaknen Selatan, Tasifeto Barat, dan Nanaet Duabesi (Kab. Belu) • D6: PKSN Kalabahi, serta Kec. Pantai Timur (Kab. Alor) Kecamatan Perbatasan Prioritas: • D7: Kec. Lamboya dan Lamboya Barat (Kab. Sumba Barat) • D8: Kec. Ngadu Ngala, Karera, Pinu Pahar, Tabundung, Katala Hamu Lingu (Kab. Sumba Timur) Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), serta kecamatan perbatasan prioritas, dengan output: • Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T; • Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet; • Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar; • Layanan Konektivitas Angkutan Keperintisan; • Materi Teknis dan RPerpres Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara; • Fasilitasi dan Koordinasi peningkatan tata kelola pemerintahan di Kawasan perbatasan; • Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara. 172 • D9: Kec. Amfoang Timur, Kupang Barat, Nekamese, Amarasi Barat, Amarasi Selatan, Amarasi Timur (Kab. Kupang) • D10: Kec. Nunkolo, Kot Olin, Kualin (Kab. Timor Tengah Selatan) • D11: Kec. Landu Leko, Rote Timur, Pantai Baru, Rote Selatan, Lobalain, Rote Barat Daya, Rote Barat, Ndao Nuse (Kab. Rote Ndao) • D12: Kec. Kodi Balaghar (Kab. Sumba Barat Daya) • D13: Kec. Sabu Timur, Sabu Liae, Hawu Mehara, Raijua (Kab. Sabu Raijua) • D14: Kec. Kobalima Timur (Kab. Malaka) D15 D16 D17 Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi: • D15: KT. Ponu (Kab. Timor Tengah Utara) • D16: KT Tasifeto– Mandeu (Kab. Belu) • D17: KT Kobalima Timur (Kab. Malaka) • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ponu di Kab. Timor Tengah Utara, melalui pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi; • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tasifeto – Mandeu di Kab. Belu, melalui pengembangan jembatan dan pembangunan sarana permukiman di kawasan transmigrasi; • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur di Kab. Malaka, melalui pemberian sarana produksi pertanian, pembangunan dan pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi. D18 Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas • D18. Kawasan Agrowisata Kopi Arabika Flores Bajawa (Kab. Ngada) Pengembangan kawasan agrowisata Kopi Arabika Flores Bajawa, dengan output: • Penyediaan rumah layak huni; • Peningkatan SPAM; • Peningkatan SPAL; • Peningkatan sistem drainase; • Pembangunan dan pengembangan jalan non- status; • Pembangunan dan pengembangan jembatan; • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; • Pembangunan infrastruktur kelistrikan; • Penyediaan moda transportasi desa; • Pengembangan dan penataan destinasi wisata lokal; 173 • Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUM Desa dalam pengembangan agrowisata dan produk ekonomi kreatif berbasis komoditas kopi; • Fasilitasi penguatan tata kelola desa dalam pengembangan agrowisata. • Kab. Sumba Barat (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sumba Timur (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Rote Ndao (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sabu Raijua (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Timor Tengah Selatan (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sumba Tengah (Daerah Tertinggal) • Kab. Sumba Barat Daya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Belu (PKSN Atambua dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Malaka (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Manggarai Timur Penyiapan sarana, prasarana, dan peningkatan kualitas fasilitas dan layanan pendidikan dasar dan menengah, dengan output: • Penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual; • Peningkatan keterjangkauan ke satuan pendidikan; • Model kurikulum yang adaptif dan kontekstual; • Pembinaan afirmasi dan pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA; • Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran; • Pemberian program Indonesia pintar pada siswa SD/MI/Paket A/sederajat, SMP/MTs/Paket B/sederajat, SMA/SMK/MA/Paket C/sederajat, dan SMK; • Pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK); • Pembinaan program literasi pada generasi muda; • Fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca; • Peningkatan literasi digital; • Pelatihan dan sertifikasi bidang TIK; ● Revitalisasi bangunan satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru satuan PAUD; • Revitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan; • Pembangunan unit sekolah baru SD; • Revitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan; • Pembangunan unit sekolah baru SMP; • Revitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; • Pembangunan unit sekolah baru SMA; • Penyediaan sarana madrasah untuk menunjang pembelajaran. Provinsi Nusa Tenggara Timur Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga, dengan output: • Talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan. Provinsi Nusa Tenggara Timur Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, dengan output: • Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan; • Pembinaan lembaga kebudayaan; 174 • Fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya; • Perlindungan warisan budaya; • Pengembangan event prioritas bidang kebudayaan; • Produksi konten media kebudayaan; • Pengembangan event film dan musik berbasis budaya lokal; • Fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah; • Pengembangan event prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah. • Kab. Sumba Barat (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sumba Timur (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Rote Ndao (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sabu Raijua (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Timor Tengah Selatan (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sumba Tengah (Daerah Tertinggal) • Kab. Sumba Barat Daya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Kupang (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Manggarai Timur • Kab. Alor (PKSN Kalabahi dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Layanan Unggulan RS: Seluruh Kab/Kota Pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas fasilitas dan layanan kesehatan, dengan output: ● Pembangunan jalan; • Penyediaan moda transportasi layanan kesehatan bergerak; • Peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes; • Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit; • Penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan; • Pembinaan terkait layanan primer dan rujukan; • Pembinaan dan pendampingan layanan kesehatan bergerak; • Implementasi layanan telemedicine; • Peningkatan SPAM; • Optimalisasi dan rehabilitasi SPAM; • Penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer; • Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah; • Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak; • Peningkatan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D; • Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan; • Pemberikan bantuan operasional RS Kapal; • Pemberian pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri; • SPAM berbasis masyarakat. Penanganan penyakit TBC: Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, dengan output: 175 • Kab. Malaka • Kab. Sumba Barat • Kab. Sumba Timur • Kab. Sabu Raijua Penanganan penyakit Malaria: 12 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Penanganan penyakit ISPA: • Kab. Belu • Kab. Lembata • Kab. Sikka • Kab. Flores Timur Penanganan penyakit Rabies: • Kab. Timor Tengah Selatan • Kab. Sikka • Kab. Ende Penanganan penyakit Kusta: Provinsi Nusa Tenggara Timur • Penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan; • Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya; • Penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria; • Tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria; • Peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria; • Peningkatan SPAM; • Peningkatan SPAL; • Penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta; • Pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta; • Penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian ISPA terlatih; • Optimalisasi data dan informasi ISPA; • Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; • Penyediaan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT); • Penanggulangan TB di tempat kerja; • Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh; • Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TBC; • Pelaksanaan penemuan aktif dan skrining mobile; • Pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta; • Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC; • SPAM berbasis masyarakat; • Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat; • Penyediaan obat hewan; • Operasional vaksinasi hewan. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan output: • Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini dan tata laksana PTM serta kesehatan jiwa; • Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat; • Peningkatan kualitas air minum dan kualitas udara. Provinsi Nusa Tenggara Timur Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan Stunting serta perbaikan gizi lainnya, dengan output: • Peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran untuk mencegah kasus baru; • Peningkatan SPAM; • Peningkatan SPAL; • Penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan Stunting melalui berbagai media; 176 • Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan Stunting; • Percepatan penurunan prevalensi Stunting; • Komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan; • Pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana; • Peningkatan kapasitas laboratorium; • Peningkatan pos pintu masuk negara; • Pemenuhan sediaan farmasi; • Pengendalian resistensi antimikroba; • Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi, siber dan farmakovigilans; • Penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan; • Peningkatan penyediaan dan pendayagunaan kapasitas SDM kesehatan. Provinsi Nusa Tenggara Timur Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan output: • Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan PONEK-PONED; • Pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA; • Perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta; • Penguatan surveilans gizi dan KIA; • Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI; • Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; dan • Pembinaan, dan NSPK terkait pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, KB dan Kespro; • Penyediaan BMHP untuk Skrining Kesehatan; • Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir; • Tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA; • Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis; • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis; • Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; dan • Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis. Pemberantasan IUU Fishing: • WPP 573 (perbatasan perairan dengan Timor Leste dan Australia) Penguatan pertahanan keamanan dengan mewujudkan kedaulatan di laut terutama dalam pemberantasan IUU Fishing pada perbatasan perairan dan kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk pengelolaan lintas wilayah (transboundary management), dengan output: • Operasi kapal dan speed boat pengawas; • Patroli mandiri; • Penguatan tata kelola dan kelembagaan lembaga pengelola perikanan wilayah 177 pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional; • Pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar; • Pemberantasan IUU (illegal, unreported, unregulated) fishing; • Pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP). E1 E2 E3 E4 E5 E6 Kawasan Konservasi: • E1: TN Komodo (Kab. Manggarai Barat) • E2: CA Wae Wuul (Kab. Manggarai Barat) • E3: KKD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya (Kab. Alor) • E4: TWAL Tujuh Belas Pulau (Kab. Ngada) • E5: CA Riung (Kab. Ngada) • E6: KKN TNP Laut Sawu dan Sekitarnya (10 Kab. di Prov. NTT) Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan output: • Penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi; • Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi; • Kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut); • Penanganan kasus tindak pidana LHK P21; • Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi; • Penguatan perencanaan kawasan konservasi; • Pengendalian kebakaran di kawasan konservasi; • Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat; • Pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas). Provinsi Nusa Tenggara Timur Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan output: • Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat; • Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional; • Penguatan desa/kelurahan tangguh bencana; • Pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur; • Fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim; • Penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat; • Penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim; • Penerapan nature-based solutions; • Pembangunan pengaman pantai; • Pemulihan ekosistem Mangrove: • Penguatan kelompok perhutanan sosial; • Rehabilitasi hutan dan lahan; • Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar; • Pemulihan lahan rusak dan kritis; • Pemulihan ekosistem perairan. Provinsi Nusa Tenggara Timur Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan output: 178 • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. 179 180 Provinsi Kalimantan Barat Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Kalimantan Barat Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis. • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko, dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional. • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha. • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. • Meningkatkan pelatihan petugas penjamah makanan. Provinsi Kalimantan Barat Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan, dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Kalimantan Barat Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran, dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Kalimantan Barat Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi. • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. 181 Keterangan: Dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Kalimantan Barat Lokasi Prioritas untuk Penduduk Termiskin (Kabupaten Melawi) Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif dan pemenuhan infrastruktur dasar di daerah afirmasi, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur. • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan. • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH). • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih. • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan. • Kartu Prakerja. • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha. • Alat dan mesin pertanian pra panen. • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas, dan ternak lainnya. • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan. • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan. • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat. • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya. • Pemuda yang terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan. • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). A4 Kawasan Perkotaan Kecil: A4: Kabupaten Mempawah (Kijing) Pembangunan Kawasan Perkotaan Kecil, dengan output: • Pengembangan SPAM terintegrasi Hulu ke Hilir. A5 Kawasan Industri Ketapang: A5: Kabupaten Ketapang Hilirisasi dan penguatan produktivitas pusat- pusat industri berbasis mineral, sumber daya hayati, dan industri padat karya, dengan output: • Tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industri bauksit. • Industri smelter/pemurnian/pengolahan logam dasar beserta turunannya yang 182 termonitor dan terevaluasi perkembangannya. • Kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan bauksit. • Penetapan standar dalam rangka mendukung ekspor. • Penetapan standar dalam rangka mendukung ekspor dan fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi industri smelter logam bukan besi dan turunannya. • Mahasiswa dan lulusan program DII, DIII, dan DIV reguler. • Peningkatan produktivitas sektor hulu. • Fasilitasi investasi industri kelapa sawit dan pendampingan penerapan industri 4.0 di sektor industri hasil hutan dan perkebunan. A6 A7 A8 A9 Kawasan Pengembangan Pelabuhan Kijing: • A6: Kabupaten Mempawah • A7: Kabupaten Landak • A8: Kota Pontianak • A9: Kota Singkawang Pengembangan infrastruktur dan kawasan perkotaan di sekitar Pelabuhan Kijing, dengan output: • Pendampingan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) lokasi Bandara Singkawang dan pengembangan Bandar Udara Pangsuma, Kapuas Hulu. • Jalan Kawasan Prioritas Nangatayap– Sungai Kelik–Siduk dan jalan strategis Dermaga Ferry–Teraju. • Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) bidang perumahan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kota Pontianak. • Penyediaan rumah khusus reguler. B1 B2 Kawasan Sentra Kelapa Sawit B1: Kabupaten Ketapang B2: Kabupaten Sanggau Pengembangan Kawasan Sentra Kelapa Sawit, dengan output: • Penetapan Kriteria standar Crude Palm Oil (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit. • Fasilitasi peningkatan ketertelusuran keberlanjutan produk hilir kelapa sawit melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (LS ISPO) hilir dan penguatan standarisasi untuk hilirisasi sawit. • Pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel) berbahan baku technical oil. • Pilot Plant Fraksionasi Multipurpose Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS). D1 Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya. 183 • D1:Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya D2 D3 D4 D5 D6 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP): • D2: PKSN Paloh Aruk, Kabupaten Sambas • D3: PKSN Jagoi Babang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Siding), Kabupaten Bengkayang • D4: PKSN Entikong, Kabupaten Sanggau • D5: PKSN Nangabadau dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Puring Kencana), Kabupaten Kapuas Hulu • D6: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Ketungau Hulu), Kabupaten Sintang Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Entikong, PKSN Nangabadau dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, dengan output: • Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T. • Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet. • Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan di Kab. Sambas. • Layanan Konektivitas Angkutan Keperintisan. • Pembangunan Jalan Koridor Logistik (Backbone) di Ruas Merbau-Tebas. • Pembangunan Jembatan Daerah Tertinggal dan Perbatasan di Jembatan Ruas Nanga Era - BTS Kaltim. • Materi Teknis dan RPerpres Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara. • Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara. D7 D8 D9 D10 Kawasan Transmigrasi (KT): • D7: KT Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya • D8: KT Gerbang Mas Perkasa, Kabupaten Sambas • D9: KT Sekayam- Entikong, • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya, melalui pengembangan jalan di kawasan transmigrasi. • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa di Kabupaten Sambas, melalui penguatan kapasitas masyarakat transmigrasi. • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sekayam-Entikong di Kabupaten Sanggau, melalui fasilitasi pengurusan 184 Kabupaten Sanggau • D10: KT Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang sertipikat hak milik tanah transmigrasi dan penguatan kapasitas masyarakat transmigrasi. • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ketungau Hulu di Kabupaten Sintang, melalui pengembangan sarana permukiman dan pembangunan jembatan di kawasan transmigrasi. E1 E2 E3 Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) • E1: Kabupaten Kapuas Hulu • E2: Kabupaten Sintang • E3: Kabupaten Melawi Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk Heart of Borneo disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana, dengan output: • Rehabilitasi hutan mangrove. • Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi. • Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi. • Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati, pembinaan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat. • Penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon. • Penguatan perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB). Provinsi Kalimantan Barat Penguatan pelatihan vokasi serta kualitas pendidikan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan mendorong perekonomian lokal, dengan output: • Pelatihan vokasi di sektor strategis. • Bantuan siswa penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan bantuan sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Provinsi Kalimantan Barat Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan kesehatan, dan tata kelola pelayanan kesehatan, dengan output: • Peningkatan kompetensi Rumah Sakit (RS) dalam layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi (KJSU) dan layanan kesehatan ibu dan anak. • Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) untuk pelayanan ibu- anak, kanker, jantung, stroke, ginjal di rumah sakit sesuai standar. • Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit. • Pemenuhan alat kesehatan di unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan sesuai standar. 185 • Peningkatan keterampilan kader kesehatan, pemantauan keaktifan posyandu sesuai standar. • Pengadaan alat kesehatan di posyandu sesuai standar. • Revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat di puskesmas pembantu. • Penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer. Provinsi Kalimantan Barat Pencegahan dan penurunan Stunting serta kematian ibu dan anak serta pengendalian dan penuntasan Tuberkulosis (TBC), penyakit menular, dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, dengan output: • Ibu hamil yang mendapat makanan tambahan dari buffer stock. • Balita uang mendapat makanan tambahan . • Fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi, serta peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita. • Masyarakat mendapatkan layanan pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis (TBC). • Penurunan kematian ibu dan anak • Pencegahan dan penurunan Stunting. • Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren. • Pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. • Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. • Penyelenggaraan jaminan sosial. • Penuntasan Tuberkulosis (TBC). Provinsi Kalimantan Barat Hilirisasi Kelapa, dengan output: • Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) dan pertanian regenerative. • Perbaikan neraca komoditas kelapa dan produk turunannya. • Pengembangan industri pengolahan kelapa produk hilir (Medium-Chain Triglycerides/MCT dan Sustainable Aviation Fuels/SAF). • Restrukturisasi mesin/peralatan. • Pendampingan pembiayaan bagi usaha mikro. • Peningkatan peluang investasi di sektor industri. • Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sektor hulu-hilir industri minuman serta hasil tembakau dan bahan penyegar. 186 • Pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi di industri minuman serta hasil tembakau dan bahan penyegar. Provinsi Kalimantan Barat Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan, dengan output: • Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Provinsi Kalimantan Barat Perwujudan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura perkebunan, dan perikanan yang memperhatikan ketahanan iklim, dengan output: • Sarana pascapanen tanaman perkebunan. • Layanan Kesehatan Hewan. • Peningkatan penyaluran converter kit BBM ke bahan bakar gas untuk nelayan sasaran. Provinsi Kalimantan Barat Swasembada air, dengan output: • Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir. • Pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial. • Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) tanaman kelapa sawit dan aneka palma di hutan dan lahan secara vegetatif oleh masyarakat dan stakeholder lainnya utamanya di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipulihkan dan imbuhan mata air. Provinsi Kalimantan Barat Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, dengan output: • Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan. • Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan. • Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan. • Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan. • Peguatan tata kelola dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses pembangunan. Percepatan pelaksanaan reforma agraria, dengan output: • Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional. 187 • Pemberian redistribusi tanah objek reforma agraria. • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. 188 189 Provinsi Kalimantan Tengah Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Kalimantan Tengah Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Provinsi Kalimantan Tengah Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan, dengan output Pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Kalimantan Tengah Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi, dengan output Platform Digital Pendidikan. Provinsi Kalimantan Tengah Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Kalimantan Tengah Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi. • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. 190 Keterangan: Dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Kalimantan Tengah Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur. • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan. • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH). • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih. • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan. • Kartu Prakerja. • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha. • Alat dan mesin pertanian pra panen. • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya. • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan. • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan. • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat. • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya. • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan. • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Provinsi Kalimantan Tengah Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: • Bantuan PBI JKN. • Kartu Indonesia Pintar. • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat. • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako. • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah. • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan. 191 • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran. • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik. • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana. • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial. • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 A2 Kawasan Agroindustri Kalimantan Tengah • A1: Kabupaten Kotawaringin Barat • A2: Kabupaten Kotawaringin Timur Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi serta produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan, dengan output: • Pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan. • Kawasan kelapa. • Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) tanaman kelapa sawit dan aneka palma. B1 B2 B3 Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Tengah • B1: Kota Palangkaraya • B2: Kabupaten Kapuas • B3: Kabupaten Barito Utara Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Tengah khususnya komoditas Gabus, Nila, dan Patin, dengan output: • Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap (PUD). • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan. • Promosi produk kelautan dan perikanan di dalam negeri oleh daerah. C1 C2 Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah: • C1: Kabupaten Pulang Pisau • C2: Kabupaten Kapuas Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau yang didukung Kawasan Transmigrasi Lamunti–Dadahup di Kabupaten Kapuas, dengan output: • Preservasi jalan mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Kalimantan Tengah. • Preservasi jembatan mendukung Kawasan Sentra Pangan/Food Estate Kalimantan Tengah. • Penguatan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian. • Penyediaan saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian. • Cetak sawah. • Penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan. 192 • Penguatan integrasi hulu-hilir/rantai produksi-pemasaran dan nilai tambah produk pertanian. • Penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan. D1 D2 D3 Kawasan Transmigrasi (KT): • D1: Kawasan Transmigrasi Lamunti–Dadahup di Kabupaten Kapuas • D2: Kawasan Transmigrasi Jelai (Pulau Nibung) di Kabupaten Sukamara • D3: Kawasan Transmigrasi Arut Selatan dan Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lamunti–Dadahup di Kabupaten Kapuas, melalui penguatan kapasitas masyarakat transmigrasi. • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Jelai (Pulau Nibung) di Kabupaten Sukamara, melalui pengembangan jalan di kawasan transmigrasi. • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Arut Selatan dan Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat, melalui pembangunan sarana permukiman dan jembatan di kawasan transmigrasi. E1 E2 Kawasan Konservasi Kalimantan Tengah: • E1: Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat • E2: Taman Nasional Sebangau, Kota Palangka Raya Pengembangan wisata berkelanjutan berbasis aset alam di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Taman Nasional Sebangau, Kota Palangka Raya dengan pelibatan mitra lokal, dengan output: • Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi. • Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati. • Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat. • Penguatan perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB). • Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB). • Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB). E3 E4 E5 E6 Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan Tengah termasuk Heart of Borneo disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana, dengan ouput: 193 • E3: Kabupaten Katingan • E4: Kabupaten Gunung Mas • E5: Kabupaten Murung Raya • E6: Kabupaten Barito Utara • Area penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun. • Operasi modifikasi cuaca untuk aksi dini pengurangan hidrometeorologi ekstrem. • Pemulihan dan restorasi lahan gambut. • Pengelolaan data informasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). • Peningkatan layanan penilaian kinerja lingkungan untuk pengelolaan ekosistem gambut. • Rehabilitasi ekosistem mangrove. • Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada kawasan hutan yang berpotensi dilepaskan sebagai sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) untuk redistribusi tanah. • Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi. • Pengembangan kapasitas pengelola kawasan. • Penguatan kelompok perhutanan sosial. • Pengamanan kawasan hutan. Provinsi Kalimantan Tengah Penguatan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, dengan output: • Preservasi jalan Pulang Pisau- BTS Kota Kuala Kapuas. • Preservasi jalan dan jembatan ruas Benangin-BTS.Kaltim. • Preservasi jalan Jabiren - Pulang Pisau. • Preservasi jalan Kasongan. • Preservasi jalan dan jembatan Pulang Pisau-BTS.Kapuas-BTS.Prov.Kalsel. • Preservasi jalan Palangka Raya- Bagugus-Bukit Batu. • Preservasi jalan Sp.Malawaken (Muara Teweh)-Kandui. • Preservasi jembatan khusus Pile Slab Nusa. • Penggantian jembatan (Sei Lenggana, Sei Sebajang). • Preservasi jalan Tumbang Samba. Provinsi Kalimantan Tengah Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi 194 pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja, dengan output: • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah pada seluruh jejang pendidikan. • Sarana madrasah menunjang pembelajaran. • Peningkatan kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. • SMK yang mengembangkan pengajaran berbasis pabrik (teaching factory). • Pelatihan aparatur digital. Provinsi Kalimantan Tengah Penyediaan pasokan air berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan lokal, dengan output: • Pembangunan air baku Kotawaringin Barat. • Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Handil Rakyat, DIR Unit Belanti, DIR Dadahup, dan DIR Katingan. Provinsi Kalimantan Tengah Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah, dengan output: • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu. • Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). • Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik. • Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan. • Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). • Perluasan jaringan telekomunikasi, akses internet cepat. • Layanan penyiaran digital. • Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). • Digitalisasi masyarakat. Provinsi Kalimantan Tengah Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan kesehatan, dan tata kelola pelayanan kesehatan, dengan output: • Peningkatan kompetensi Rumah Sakit (RS) dalam layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi (KJSU). • Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). 195 • Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) untuk pelayanan ibu- anak, kanker, jantung, stroke, ginjal di Rumah Sakit (RS) sesuai standar. • Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk RS. • Pemenuhan alat kesehatan di unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan sesuai standar. • Peningkatan keterampilan kader kesehatan. • Pemantauan keaktifan posyandu sesuai standar. • Pengadaan alat kesehatan di posyandu sesuai standar. • Revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat di puskesmas pembantu. • Penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer. Provinsi Kalimantan Tengah Pengembangan permukiman dan pemenuhan akses air minum, sanitasi aman, serta pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan inklusif, dengan output: • Peningkatan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat dan setempat skala individu. • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Bantuan rehabilitasi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Provinsi Kalimantan Tengah Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan Stunting serta perbaikan gizi lainnya dan pengendalian penyakit menular, dengan output: • Pengadaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria. • Pembinaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria. • Fasilitasi dan pembinaan pencegahan dan pengendalian malaria. • Penerapan konvergensi pencegahan dan penurunan Stunting di daerah. • Fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi, balita, ibu, dan bayi baru lahir. • Fasilitasi dan pembinaan: Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), implementasi 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). • Penganekaragaman pangan. 196 Provinsi Kalimantan Tengah Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi, antara lain, dengan output: • Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi. • Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif. • Pengembangan kewirausahaan. • Pengembangan industri dan UMKM halal. • Peningkatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional. • Penguatan ekosistem halal. • Penguatan dana sosial Syariah. Provinsi Kalimantan Tengah Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan output: • Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan. • Peningkatan akses dan kualitas layanan KB dan kesehatan reproduksi. Provinsi Kalimantan Tengah Pembuatan peta dasar skala besar 1:5.000 untuk mendukung penyusunan RDTR dan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan Percepatan pelaksanaan reforma agraria, melalui : • Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat. • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. 197 198 Provinsi Kalimantan Selatan Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Kalimantan Selatan Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis. • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional. • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha. • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. • Meningkatkan pelatihan petugas penjamah makanan. Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan, dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran, dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi. • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. 199 Keterangan: Dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur. • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan. • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH). • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih. • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan. • Kartu Prakerja. • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha. • Alat dan mesin pertanian pra panen. • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya. • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan. • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan. • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat. • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya. • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan. • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: • Bantuan PBI JKN. • Kartu Indonesia Pintar. • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat. • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako. • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah. • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan. • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran. 200 • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik. • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana. • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial. • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 A2 A3 A4 Kawasan Wilayah Metropolitan Banjarmasin • A1: Kota Banjarmasin • A2: Kota Banjarbaru • A3: Kabupaten Banjar • A4: Kabupaten Barito Kuala • A5: Kabupaten Tanah Laut Perencanaan kawasan dan peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan sistem perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya, dengan output: • Bantuan peralatan/sarana, penyelidikan geologi tata lingkungan untuk penataan ruang dan infrastruktur. • Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) bidang perumahan. • Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi. • Bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI. • Pemugaran permukiman kumuh. • Peremajaan permukiman kumuh. • Permukiman kembali permukiman kumuh. • Bantuan pembangunan rumah swadaya. • Pengembangan kawasan permukiman sekumpul (lanjutan). • Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. • Pembangunan TPST di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala. • Pembangunan stasiun peralihan sementara dan prasarana pendukung sampah di Kota Banjarmasin. • Pembangunan SPA (Stasiun Peralihan Antara) Persampahan di Kabupaten Banjar. • Perluasan kapasitas IPLT Basirih di Kota Banjarmasin. • Optimalisasi IPLT di Kabupaten Banjar. • Peningkatan IPAL di Kabupaten Barito Kuala. • Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota di Kabupaten Barito Kuala. • Perluasan SPAM Kabupaten/Kota di Kota Banjarbaru. • Subsidi angkutan umum perkotaan di Kota Banjarmasin. Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan 201 perkotaan yang hijau dan tangguh, dengan output: • Pengendalian banjir di Kota Banjarmasin. • Pemetaan komponen kerentanan dan kapasitas. • Penguatan instrumen peringatan dini bencana. Peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas, dan terpadu melalui pembentukan kelembagaan (atau forum) pengelola Wilayah Metropolitan (WM) Banjarmasin dan penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan, dengan output: • Daerah yang diterapkan sebagai pilot kerja sama antar daerah untuk mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan. • Daerah yang melakukan penilaian indeks maturasi perkotaan lintas K/L secara terpadu di Wilayah Metropolitan. • Daerah yang dikuatkan tata kelola smart city-nya di Wilayah Metropolitan. • Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP perkotaan pada Wilayah Metropolitan. • Pilot project kerja sama daerah dalam mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan Banjarmasin. A6 A7 A8 Kawasan Pertumbuhan Industri Baru • A6: Kabupaten Tanah Laut • A7: Kabupaten Tanah Bumbu • A8: Kabupaten Kotabaru Pengembangan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor, dengan output: • Pengembangan hilirisasi nikel, dengan output: industri smelter/ pemurnian/ pengolahan nikel beserta turunannya yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya. • Kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel. • Perencanaan dan pengembangan jejaring kerja promosi investasi. • Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi. • Ekspor sektor industri hilirisasi nikel, industri yang terfasilitasi melalui pendampingan dalam rangka peningkatan investasi dan/atau ekspor. • Industri baterai nasional yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri. 202 • Kriteria standar Crude Palm Oil (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit. • Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/ layanan industri hasil perkebunan, mineral logam, dan maritim. • Pembentukan Lembaga Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (LS ISPO) Hilir. • Penguatan standardisasi untuk hilirisasi sawit. • Pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (HVO/SAF - Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel) berbahan baku technical oil. • Fasilitasi penyediaan pasokan bioetanol untuk bahan bakar nabati (biofuel). • Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) sektor industri. • Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu • C1: Kabupaten Barito Kuala • C2: Kabupaten Banjar • C3: Kabupaten Tapin • C4: Kabupaten Hulu Sungai Selatan • C5: Kabupaten Hulu Sungai Tengah • C6: Kabupaten Hulu Sungai Utara • C7: Kabupaten Tabalong Perwujudan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan yang memperhatikan ketahanan iklim, dengan output: • Penguatan kapasitas kelembagaan petani. • Peningkatan adopsi praktik pertanian berkelanjutan. • Peningkatan adopsi teknologi dan modernisasi pertanian. • Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi hulu hingga hilir mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pangan hewani. • Penguatan kesehatan hewan mendukung produktivitas ternak. • Peningkatan kualitas input ternak melalui bibit ternak unggul dan pakan ternak. • Peningkatan ketersediaan pangan. • Kawasan lumbung pangan perikanan/sentra perikanan dengan komoditas nila dan kepiting. • Ternak unggas. • Pendampingan kelompok perhutanan sosial. • Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat. Pengembangan pengairan dan irigasi, dengan output: • Pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar (lanjutan penyelesaian). 203 • Pembangunan Embung Jaro di Kabupaten Tabalong (lanjutan penyelesaian). • Persiapan pembangunan Intake Barabai Hilir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. • Persiapan pengembangan sarpras pemanfaatan air baku Bendung Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. • Persiapan peningkatan jaringan irigasi permukaan dan rawa di Kabupaten Tapin. • Persiapan pengembangan jaringan irigasi DI Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. • Persiapan pengembangan DIR Seluang, Jelapat, dan Tanipah di Kabupaten Barito Kuala. D1 D2 D3 Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) • D1: Kawasan Agropolitan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu • D2: Kawasan Perdesaan Agrowisata, Hortikultura, Kabupaten Tabalong • D3: Kawasan Perdesaan Agrominapolitan, Kabupaten Banjar Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan, dengan output: • Fasilitasi lembaga posyandu dalam penerapan 6 bidang SPM. • Sarana puskesmas, pustu dan posyandu (Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia - SOPHI). • Fasilitasi program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bidang pencegahan berbasis sumber daya pembangunan desa. • Desa yang mendapatkan fasilitasi konvergensi pencegahan Stunting, revitalisasi posyandu, dan kampanye posyandu aktif. • Sarana pelayanan dasar desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan. • Infrastruktur air minum berbasis masyarakat. • Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berbasis masyarakat. • Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan. • Peningkatan peran kader kesehatan. • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu. • Desa/kelurahan yang dibangun 4G oleh operator. • Kabupaten/kota yang difasilitasi menerapkan infrastruktur pasif bersama. • OM BTS 4G/lastmile. • Sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan. • Pembangunan penataan TPA dan pembangunan TPST Tabalong. 204 Transformasi ekonomi lokal, ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan desa, dengan output: • Lanjutan pembangunan pengendali banjir di Kabupaten Tabalong. D4 Kawasan Transmigrasi (KT) • D4: KT Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala Pengembangan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala, dengan output: • Pembangunan sarana permukiman di kawasan transmigrasi. • Pengembangan jalan dan sistem drainase di kawasan transmigrasi. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Kawasan Pegunungan Meratus (Geopark Meratus dan Kawasan Loksado) • E1: Kabupaten Hulu Sungai Utara • E2: Kabupaten Hulu Sungai Tengah • E3: Kabupaten Hulu Sungai Selatan • E4: Kabupaten Tabalong • E5: Kabupaten Tanah Laut • E6: Kabupaten Banjar • E7: Kabupaten Kotabaru • E8: Kabupaten Tapin Pengembangan ekowisata kelas dunia di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra dan tenaga kerja lokal melalui pengembangan destinasi wisata potensial, dengan output: • Pelestarian warisan budaya pada situs- situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado. • Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi. • Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati, pembinaan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat. • Penguatan perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB). • Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB). • Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB). • Program desa mandiri peduli gambut. • Program gambut lestari. Provinsi Kalimantan Selatan Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi strategis, dengan output: • Pembangunan Jembatan Pulau Laut – Pulau Kalimantan. • Pembangunan Jalan Banjarbaru – Batulicin (jalan alih trase). • Pembangunan jalan akses Pelabuhan Mekar Putih di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru. • Preservasi jalan nasional. • Preservasi pemeliharaan rutin jalan ruas Walangsi–Kaparkias dan Pagatan– Batulicin. 205 • Preservasi jalan MA. Muning - Balimau – Kandangan. • Pengembangan Pelabuhan Mekar Putih di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru. • Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan. Provinsi Kalimantan Selatan Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan, dengan output: • Pembangunan infrastruktur gardu induk. • Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan. Provinsi Kalimantan Selatan Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan Stunting serta pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan output: • Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mendapat makanan tambahan dari buffer- stock. • Koordinasi dan advokasi terkait perbaikan gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita. • Pemberian obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis (TBC). • Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis (TBC). • Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT). • Menanggulangi TB di tempat kerja. • Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC. • Melakukan penemuan aktif dan skrining mobile. • Mendorong pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta. • Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC. • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat. • Pendampingan, supervisi dan monitoring evaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit tropis. • Assessment eliminasi penyakit tropis (kusta). • Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria. 206 • Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS. Provinsi Kalimantan Selatan Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), dengan output: • Dukungan peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh di Kota Banjarmasin. • Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD. • Pembinaan mutu rumah sakit untuk mencapai akreditasi paripurna. • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. • Meningkatkan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D. • Memberikan pembinaan kualitas mutu pelayanan. • Memberikan bantuan operasional RS Kapal. • Memberikan pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri. • Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan. • Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir. • Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA. • Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis. • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis. • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis. • Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis. • Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis. Provinsi Kalimantan Selatan Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi 207 ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja, dengan output: • Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri. • Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK. • Sertifikasi kompetensi siswa SMK/MAK. Provinsi Kalimantan Selatan Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dengan output: • Sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial. • Data terpadu kesejahteraan sosial. • Data dan informasi ketersediaan pangan. • Data dan informasi pendidikan dan kebudayaan. • Pengendalian Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (PSRE). • Pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial. • Koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah. • Korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan. • Penguatan akses permodalan melalui kartu usaha bagi usaha mikro dan pekerja informal • Pengembangan program pelatihan vokasi yang relevan dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA). Provinsi Kalimantan Selatan Peningkatan kualitas pemuda, serta penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, dengan output: • Talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan. • Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, dan pencegahan perilaku berisiko. • Peningkatan partisipasi ketenagakerjaan layak pemuda. • Peningkatan kewirausahaan pemuda. • Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda di bidang sosial dan politik. 208 Provinsi Kalimantan Selatan Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan output: • Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan. Provinsi Kalimantan Selatan Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, dengan output: • Penguatan instrumen peringatan dini bencana. • Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan. • Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat. Provinsi Kalimantan Selatan Konservasi sumber daya air, dengan output: • Pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial. • Data dan informasi kualitas air di sungai dan danau. Provinsi Kalimantan Selatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas, dengan output: • Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan. • Membangun unit sekolah baru satuan PAUD. • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan. • Membangun unit sekolah baru SD. • Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan. • Membangun unit sekolah baru SMP. • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan. • Membangun unit sekolah baru SMA. • Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran. Provinsi Kalimantan Selatan Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan output: • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Provinsi Kalimantan Selatan Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi serta penguatan ekonomi syariah, dengan output: • Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi. • Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif. 209 • Pengembangan kewirausahaan. • Pengembangan industri dan UMKM halal. • Peningkatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional. • Penguatan ekosistem halal. • Penguatan keuangan syariah. • Penguatan dana sosial syariah. Provinsi Kalimantan Selatan Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk, dengan output: • Sertifikasi dengan pemeriksaan dan/atau pengujian. • Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha. • Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM. • Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal. • Akreditasi lembaga halal. • MoU kemitraan jaminan produk halal. 210 211 Provinsi Kalimantan Timur Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Kalimantan Timur Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Provinsi Kalimantan Timur Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Kalimantan Timur Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output; 212 • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Provinsi Kalimantan Timur Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; 213 • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 Kawasan Pariwisata Petualangan Derawan-Berau A1: Kabupaten Berau Pengembangan kawasan pariwisata petualangan Derawan–Berau, dengan output: • Penyusunan rencana induk/masterplan penataan dan pengembangan di kawasan Pariwisata Berau. • Pengembangan Tourist Information Center. • Pengembangan Bandara Maratua. • Jalan koridor logistik. • Jembatan koridor logistik. • Pembangunan jembatan koridor logistik (backbone). • Perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau. • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T. A2 A3 A4 A5 A6 A7 Kawasan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara • A2: Kota Samarinda • A3: Kota Balikpapan • A4: Kota Bontang • A5: Kabupaten Penajam Paser Utara • A6: Kabupaten Kutai Kartanegara • A7: Kabupaten Kutai Timur Pengembangan kawasan superhub ekonomi di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan output: • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). • Pengembangan objek wisata desa dan perdesaan. • Penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata. • Desa wisata di wilayah destinasi II yang terpadu. • Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi di wilayah destinasi II. • Event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) dalam negeri yang didukung. • Event Film, Musik, dan Seni yang dikembangkan dan dimanfaatkan. • Kriteria standar Crude Palm Oil (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit. • Fasilitasi investasi hilir kelapa sawit. • Fasilitasi ketertelusuran keberlanjutan produk hilir kelapa sawit. • Penguatan standardisasi untuk hilirisasi sawit. • Pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi Kedua (HVO/SAF - Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel) berbahan baku technical oil. • Promosi produk dan perkebunan sawit Indonesia yang berkelanjutan terutama di luar negeri. 214 • Peningkatan kapasitas produksi rumput laut kering, promosi produk rumput laut skala internasional. • Pengembangan skema penjualan petani ke pabrik pengolahan melalui Platform digital yang meningkatkan harga jual di tingkat petani dan pengadaan asuransi pertanian. • Fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis minyak bumi. • Fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis gas bumi. • Fasilitasi investor dalam rangka pembangunan fasilitas coal to ammonia di Kutai Timur pendampingan implementasi sektor industri. • Gasifikasi batubara di Kutai Timur. • Rekomendasi kebijakan percepatan peningkatan nilai tambah batubara. • Pengembangan dan pembangunan kilang minyak bumi (Kilang Balikpapan). • Pengembangan Lapangan Gendalo, Gandang dan Bangka (Indonesia Deepwater Development Project/IDD). • Percepatan pelaksanaan kegiatan penyimpanan karbon. • Penyediaan dan permintaan produk turunan. • Pengembangan sektor industri aneka. • Layanan pemberdayaan penyuluh. • Rekomendasi kebijakan penumbuhan. • Pengembangan industri makan dan minum, kulit, dan alas kaki. • Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). • Preservasi jalan dan jembatan ruas Petung - Riko - ITCI - Sepaku - Semoi Dua – Samboja. • Preservasi jalan dan jembatan ruas Sp. Blusuh-BTS Prov Kalteng, SP3 Muara Wahau – BTS Kab Kutai Timur, Batuaji – Kuaro. • Pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (Kota Balikpapan). • Pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan BTS (Buy the Service) di Kota Balikpapan. A8 A9 Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar Samarinda dan Balikpapan Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan melalui Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar Samarinda dan Balikpapan, dengan output: 215 • A8: Kota Samarinda • A9: Kota Balikpapan • Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) bidang perumahan. • Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi. • Bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI. • Pemugaran permukiman kumuh. • Peremajaan permukiman kumuh. • Permukiman kembali permukiman kumuh. • Bantuan pembangunan rumah swadaya. • Bimbingan teknis peningkatan kapasitas dalam penanganan pengungsi. • Penataan kawasan prioritas pada Kota Samarinda (Blok Teras Samarinda–Zona Kota Tua). • Pembangunan fasilitas pendidikan politeknik pariwisata di Samarinda. • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kota Balikpapan. • Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Samarinda. B1 Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Timur B1: Kabupaten Kutai Kartanegara Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budi daya dan revitalisasi tambak rakyat, dengan output: • Klaster revitalisasi tambak udang dan bandeng. • Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP). • Kampung perikanan budi daya air payau yang dikembangkan. • Klaster komoditas unggulan air tawar berbasis kawasan. • Klaster komoditas unggulan air payau berbasis kawasan. • Revitalisasi tambak budi daya ikan air payau. D1 Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) D1: Kawasan Agroekowisata Separi Sejahtera Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara Pengembangan Kawasan Agroekowisata Separi Sejahtera Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara dengan output: • Pemenuhan akses layanan kesehatan. • Pembangunan sarana pelayanan dasar. • Pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat. • Pembangunan jaringan distribusi. • Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman. • Sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat. • Sarana dan prasarana perdagangan desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan. 216 • Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi. • Desa/kelurahan yang dibangun 4G oleh operator. • Peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari. • OM BTS 4G/lastmile. • Sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan. • Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan. • Pengembangan obyek wisata. • Fasilitasi BUM Desa. • Promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan. • Pendampingan desa dan pengembangan BUM Desa. • Pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan. • Desa wisata di wilayah destinasi ii yang dikembangkan. • Penguatan tata kelola desa wisata. • Penguatan tanggap bencana dan resiliensi desa terhadap bencana iklim. • Pengembangan Akademi Desa 4.0. • Pengembangan desa cerdas. • Penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital. • Pengembangan sistem indeks desa dan integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD. • Pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan. • Desa wisata di wilayah destinasi ii yang dikembangkan. D2 D3 Kecamatan Perbatasan Prioritas • D2: Kec. Long Apari dan Kec. Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu • D3: Kec. Maratua, Kabupaten Berau Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T. • Operasional dan pemeliharaan akses internet. D4 Kawasan Transmigrasi (KT) D4: KT Kerang, Kabupaten Paser Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser, dengan output • Pembangunan dan pengembangan jalan di kawasan transmigrasi. • Perpindahan dan penempatan transmigran. 217 • Pembangunan sarana permukiman dan pemberian bantuan sarana produksi pertanian. E1 Kawasan Konservasi Derawan E1: Kabupaten Berau Peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan output: • Data dan informasi konservasi ekosistem. • Data dan informasi konservasi biota perairan. • Sarana pendukung penyelenggaraan konservasi biota perairan. • Kerja sama jejaring dan kemitraan konservasi ekosistem. • Kawasan konservasi perairan yang operasional dan oceans for prosperity project – lautra. • Kelompok masyarakat penggerak konservasi. • Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya. E2 E3 E4 E5 E6 Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) • E2: Kabupaten Berau • E3: Kabupaten Kutai Timur • E4: Kabupaten Kutai Kartanegara • E5: Kabupaten Mahakam Ulu • E6: Kabupaten Kutai Barat Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk Heart of Borneo di wilayah Kalimantan Timur disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim, dengan output: • Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati. • Pembinaan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat. • Penguatan perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), • Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB). • Modeling pengembangan produk bioekonomi. • Pemulihan lahan gambut. • Pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial. Provinsi Kalimantan Timur Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi strategis, dengan output: layanan angkutan penyeberangan perintis. Provinsi Kalimantan Timur Penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sejenisnya secara partisipatif (hulu) beserta penanganannya (hilir), dengan output: • Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) bidang perumahan. 218 Provinsi Kalimantan Timur Penguatan konektivitas listrik terutama bagi rumah tangga yang tidak mampu atau berada di daerah afirmasi serta implementasi transisi energi, dengan output: • Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). • Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk. • Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Provinsi kalimantan timur Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi serta penguatan ekonomi syariah, dengan output: • Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi. • Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif. • Pengembangan kewirausahaan. • Pengembangan industri dan UMKM halal. • Peningkatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional. • Penguatan ekosistem halal. • Penguatan keuangan syariah. • Penguatan dana sosial syariah. Provinsi Kalimantan Timur Penguatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan sarana dan prasarana dasar termasuk pelayanan kesehatan pada daerah afirmasi dan 3T dengan output: • Pembangunan Bandara Ujoh Bilang (Kabupaten Mahakam Ulu). • Peningkatan Rumah Sakit (RS) tipe D menjadi tipe C di Kabupaten Mahakam Ulu. Provinsi Kalimantan Timur Perwujudan swasembada sektor pangan, hortikultura dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim, dengan output: • Desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan. Provinsi Kalimantan Timur Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas melalui • Revitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan. • Pembangunan unit sekolah baru satuan PAUD. • Revitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan. • Pembangunan unit sekolah baru SD. • Revitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan. 219 • Pembangunan unit sekolah baru SMP. • Revitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan. • Pembangunan unit sekolah baru SMA. • Penyediaan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran. Provinsi Kalimantan Timur Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan Stunting serta perbaikan gizi lainnya, pengendalian penyakit menular (TBC, malaria dan HIV/AIDS) dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), dengan output: • Ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari buffer stock. • Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk skrining kesehatan. • Tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian. • Layanan survei faktor risiko. • Layanan pencegahan penyakit TBC. • Bahan pencegahan dan pengendalian TBC. • Tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian. • Sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat (germas) menuju eliminasi dan layanan survei faktor risiko penyakit malaria. • Obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian. • Layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS. • Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian. • Tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian penyakit kusta. Provinsi Kalimantan timur Penguatan kapasitas pelayanan kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan, dengan output: • Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya. • Fasilitasi pengelolaan proyek penguatan rumah sakit (RS) layanan kanker, jantung, stroke, dan uro-nefrologi (KJSU). • Pengembangan layanan kesehatan ibu- anak, kanker, jantung, stroke. • Sistem rujukan berbasis komputer di seluruh kabupaten/kota. • Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) mutu dan akreditasi rumah sakit. • RS berkualitas di kab/kota. • Sarana puskesmas, pustu dan posyandu (sophi). 220 Provinsi Kalimantan Timur Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan output: • Penguatan tata kelola dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses pembangunan. • Peningkatan akses dan kualitas layanan KB dan kesehatan reproduksi. Provinsi Kalimantan Timur Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dengan output: • Sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial. • Data terpadu kesejahteraan sosial. • Data dan informasi ketersediaan pangan. • Data dan informasi pendidikan dan kebudayaan. • Pengendalian pengawasan penyelenggara sistem elektronik (pse). • Penyelenggara sertifikasi elektronik induk (psre). • Pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial. • Koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah. • Korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan. • Penyaluran cadangan pangan pemerintah. • Pemberian perlindungan kerja melalui fasilitasi PBI Jamsostek dan jaminan kehilangan pekerjaan. Provinsi Kalimantan Timur Penguatan pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pengembangan bidang Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM), serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja berupa pengembangan bidang keahlian jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat, dengan output: • Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. • Peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan. 221 • Gedung, bangunan dan prasarana pendidikan tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya. • Guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru. • Guru Pendidikan Menengah (Dikmen) yang menerima tunjangan khusus. • Penataan guru pendidikan menengah (dikmen). • Pendidikan khusus (diksus). • Penataan guru pendidikan dasar (dikdas). Provinsi Kalimantan Timur Pengelolaan risiko dan mitigasi bencana alam yang efisien dan tepat guna, dengan output: • Koordinasi, pelayanan publik lainnya, dan dukungan teknis bidang lingkungan hidup penanggulangan bencana. • Analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana. • Koordinasi bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. • Pelayanan publik lainnya bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. • Pendidikan dan pelatihan teknis Penanggulangan Bencana (PB). • Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana. • Pendidikan dan pelatihan teknis pb bagi fasilitator nasional. • Bimbingan teknis peningkatan kapasitas dalam penanganan pengungsi. • Rekomendasi kebijakan dan analisis strategi penanggulangan bencana. • Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan. • Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pasca bencana. • Penataan bangunan kawasan rawan bencana, dan daerah yang difasilitasi dalam percepatan. • Pengendalian pelaksanaan bangunan gedung (pbg) berketahanan bencana. • Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan. • Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat. • Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional. Provinsi Kalimantan Timur Energi Bersih untuk Pertumbuhan dan Pemerataan melalui: • Percepatan konversi BBM ke BBG. 222 • Pembangunan infrastruktur jaringan gas untuk industri dan rumah tangga. • Pembangunan PLTMH. • Pembangunan PLTS. • Perluasan DAK Bidang Infrastruktrur Energi Terbarukan. Provinsi Kalimantan Timur Percepatan pelaksanaan reforma agraria, dengan output: • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Provinsi Kalimantan Timur Pengembangan kawasan dan pelestarian warisan budaya serta tanah adat/ulayat masyarakat adat melalui pembinaan talenta seni budaya, dengan output: • Warisan budaya yang diregistrasi nasional dan ditetapkan dan warisan budaya yang dilindungi. 223 224 Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi A1 A2 A3 Kawasan Superhub Ibu Kota Nusantara (IKN) • A1: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) • A2: Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) • A3: Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN) Perencanaan dan penataan ruang kawasan inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dengan output: • Rencana Pengembangan Kawasan (RPK)/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) SSWP 2A-5, 2A-6, dan 2A-7 di Wilayah Perencanaan IKN Barat. • Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah perencanaan perdesaan Mentawir. • Pengadaan tanah. • Pilot Project Konsolidasi Tanah. • Layanan pendaftaran tanah. • Rekomendasi kebijakan percepatan pemindahan Ibu Kota Negara. Pembangunan gedung/perkantoran, dengan output: • Pembangunan komplek perkantoran legislatif dan yudikatif. • Kurasi desain pembangunan di IKN. • Pelaksanaan PBG SLF. • OM gedung perkantoran (bangunan gedung dan kawasan Kantor Kemenko, bangunan gedung dan kawasan Kantor OIKN, serta bangunan gedung dan kawasan Masjid Negara). • OM kawasan. Pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan output: • Pembangunan komplek hunian legislatif dan yudikatif. • Rumah susun ASN dan Hankam (IKN) Perumahan Perkotaan. • OM Hunian (hunian ASN, hunian pekerjan konstruksi, rumah tapak jabatan menteri, dan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah). Pembangunan sarana prasarana pendukung, dengan output: • Pembangunan jaringan perpipaan air minum dan sanitasi. • Pembangunan jaringan perpipaan air limbah 1, 2, dan 3 KIPP IKN. • Pembangunan IPAL 1, 2, 3 KIPP IKN. • Sistem Pengelolaan Sanitasi IKN. • OM instalasi dan jaringan (jaringan distribusi air minum, jaringan perpipaan limbah, dan multy utility tunnel). • OM persampahan. • Penyusunan Kebijakan Rencana Induk Energi dan Ketenagalistrikan di Ibu Kota Nusantara. 225 • Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Energi Hijau dan Infrastruktur Pendukung Energi Hijau. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, dengan output: • Pembangunan jalan tol Segmen 1B Bandara Sepinggan–Tol Balikpapan-Samarinda. • Pembangunan jaringan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) di Sub WP 1A dan 1B. • Pembangunan Jalan dan Jembatan di Sub WP 1B, 1C, dan WP-2. • Penyediaan layanan angkutan umum massal perkotaan. • Studi Kelayakan Pembangunan jalur KA akses Bandara Balikpapan – KIKN – KIPP. • OM (Operations maintenance) jalan. Pemindahan ASN/Hankam, dengan output: • Koordinasi pemindahan ASN, TNI/Polri, dan PNA OI ke IKN. Penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas Ibu Kota Nusantara, dengan output: • Sistem informasi kota cerdas Ibu Kota Nusantara. • Penyusunan Kebijakan tata kelola dan literasi digital Ibu Kota Nusantara. • Penyusunan Kebijakan Teknis Pengelolaan Ekosistem Digital Ibu Kota Nusantara. • Penyusunan Kebijakan Keamanan Sistem Informasi Kawasan IKN. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan output: • Pembangunan sarana prasarana strategis ekonomi (pasar). • Pembinaan ekonomi kerakyatan. • Pemberdayaan kluster usaha partisipatif masyarakat. • Peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi. Peningkatan investasi, dengan output: • Hotline Pelayanan Perizinan. • Sistem Perizinan Digital. • Workshop dan sosialisasi kemudahan berusaha, perizinan berusaha, insentif di IKN. • Penyusunan rekomendasi kebijakan kemudahan berusaha. • Penyusunan rekomendasi kebijakan skema tax incentive. • Evaluasi studi kelayakan dan lelang KPBU; • Implementasi pemberian dukungan pemerintah dalam rangka pendanaan/pembiayaan Ibu Kota Nusantara; 226 • Dukungan penjaminan BUMN dalam pembangunan IKN. Pengembangan superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara dan wilayah sekitar, dengan output: • Penyusunan rencana induk superhub ekonomi. • Penyusunan kebijakan perencanaan terpadu daerah mitra. • Pengembangan Museum Kehidupan (Living Museum). • Promosi wisata Nusantara. • Pengembangan desa wisata. • Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi. • Sertifikasi SDM bidang ekonomi kreatif. • Fasilitasi kerja sama daerah mitra. • Promosi kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan output: • Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat. • Pengendalian Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK). Pembangunan kesehatan, dengan output: • Pembangunan sarana prasarana strategis kesehatan (puskesmas) di kawasan hunian. • Penyediaan fasilitas rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya. • Layanan mitigasi penemuan kasus dalam upaya percepatan eliminasi malaria. • Pencegahan dan pengendalian malaria IKN. • Pencegahan dan pengendalian penyakit menular. • Bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk pencegahan dan penurunan Stunting. • Intensifikasi penurunan Stunting IKN. Pembangunan pendidikan, dengan output: • Pembangunan sarana prasarana strategis pendidikan (sekolah). • Penyediaan fasilitas sarana pendidikan. • Penyusunan DED Revitalisasi Fasilitas Sekolah SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, dan SMA/SMK/MA/SMLB. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul melalui • Persiapan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul. • Pelaksanaan pembangunan Sekolah Unggul. • Pembinaan Sekolah Unggul Transformasi. 227 • Pelaksanaan pendampingan Sekolah Unggul. untuk menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra strategis. Penyelenggaraan Kawasan Lindung dan Kehutanan Ibu Kota Nusantara, dengan output: • Perlindungan dan rehabilitasi hutan. • Pengawasan dan pengendalian kehutanan. Pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, dengan output: • Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup kepada usaha dan/atau kegiatan di wilayah Ibu Kota Nusantara. • Pemantauan kualitas lingkungan hidup. • Pelayanan persetujuan lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara. • Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) kawasan. • Penyusunan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon di Ibu Kota Nusantara. • Penyusunan kajian risiko bencana IKN. • Pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat tangguh bencana serta kearifan lokal. • Layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah pemukiman. Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan, dengan output: • Pemberian bantuan peralatan pasca panen di satuan permukiman dan pusat SKP pada kawasan transmigrasi di wilayah sekitar. • Penyediaan bibit kultur jaringan hortikultura unggulan. • Pengembangan lahan pertanian berkelanjutan. • Pengembangan pertanian konservasi, pertanian regeneratif, dan rendah karbon. • Penyusunan pedoman Smart Farming. • Pelayanan penyuluhan pertanian. 228 229 Provinsi Kalimantan Utara Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Kalimantan Utara Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis. • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional. • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha. • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. • Meningkatkan pelatihan petugas penjamah makanan. Provinsi Kalimantan Utara Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan, dengan output Pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Kalimantan Utara Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi, dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Kalimantan Utara Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi. • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. 230 Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur. • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan. • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH). • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih. • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan. • Kartu Prakerja. • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha. • Alat dan mesin pertanian pra panen. • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya. • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan. • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan. • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat. • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya. • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan. • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Provinsi Kalimantan Utara Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: • Bantuan PBI JKN. • Kartu Indonesia Pintar. • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat. • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako. • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah. • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan. 231 • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran. • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik. • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana. • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial. • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 A2 Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan • A1: Kota Tarakan • A2: Kabupaten Bulungan Pengembangan Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan, dengan output: • Pembangunan TPST dan penataan TPA Bumi Rahayu di Kabupaten Bulungan. • Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota (iplt). • Pembangunan embung atau tampungan air skala kecil lainnya. • Pengembangan sentra perikanan tangkap yang ditingkatkan fasilitasnya. • Penyediaan bantuan sarana produksi pertanian di satuan permukiman dan pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP). • Pengembangan Bandar Udara Juwata. • Pengembangan angkutan udara. • Pengembangan angkutan udara perintis penumpang, layanan angkutan laut perintis prioritas nasional. • Angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang. • Pengembangan kawasan konservasi mangrove dan bekantan termasuk pengembangan sarana dan prasarana serta dukungan promosi di Kota Tarakan. A3 Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning • A3: Kabupaten Bulungan Pengembangan Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning, termasuk Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia, dengan output: • Pembentukan Eco Industrial Park (KI berwawasan lingkungan). • Investment Project Ready to Offer (IPRO) bidang jasa dan kawasan. • Peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan pada bidang jasa dan kawasan. • Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan fasilitasi perluasan akses pasar. 232 • Pengawasan dan pengendalian konsumsi listrik per kapita. • Rumusan kebijakan pembinaan bumn dalam pembangunan infrastruktur energi IKN • Pengembangan pembangunan PLTA Kayan terintegrasi. • Penambahan penerbangan umum dan perintis. • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang- besar yang ada di KI/KEK prioritas. B1 Kawasan Sentra Rumput Laut • A1: Kabupaten Nunukan Pengembangan Kawasan dan Sentra Rumput Laut, dengan output: • Peningkatan kapasitas produksi rumput laut kering. • Promosi produk rumput laut skala internasional. • Pengembangan skema penjualan petani ke pabrik pengolahan melalui Platform digital yang meningkatkan harga jual di tingkat petani. • Fasilitasi pembiayaan dan investasi. • Penelitian dan pengembangan budidaya rumput spesies baru serta inovasi teknologi untuk diversifikasi produk rumput laut (karagenan, agar-agar, biostimulan, nutraseutikal, pakan ternak). • Sarana Sistem rantai dingin (cold chain) pada hasil tangkap perikanan (KP). D1 D2 D3 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas • D1: PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Krayan Selatan, Kec. Krayan, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sei Menggaris, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, dan Kec. Krayan Barat), Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, dengan output: • Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T. • Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet. • Pembangunan Jalan Daerah Tertinggal dan Perbatasan di Ruas Jalan Long Nawang - Pos Lintas Batas Negara. • Pembangunan Jalan Perbatasan dan Akses Kawasan Pos Lintas Batas Negara di Ruas Jalan Long Boh - Metulang - Long Nawang. • Pembangunan Jalan Daerah Tertinggal dan Perbatasan di Ruas Jalan Malinau - Long Semamu. • Pembangunan Jalan Daerah Tertinggal dan Perbatasan di Ruas Jalan Akses Pos Lintas Batas Negara Long Nawang. 233 Kabupaten Nunukan • D2: PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Kayan Hilir dan Kec. Bahau Hulu), Kabupaten Malinau • D3: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Tana Lia), Kab. Tana Tidung • Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sungai Nyamuk di Kab. Nunukan. • Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara. D4 Kawasan Transmigrasi (KT), Salim Batu D4 : Kabupaten Nunukan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan, dengan output: • Pembangunan dan pengembangan jalan di kawasan transmigrasi. • Perpindahan dan penempatan transmigran disertai pembangunan sarana permukiman. • Pemberian bantuan sarana produksi pertanian dan bantuan peralatan pascapanen. • Pengembangan infras permukiman dan aksesibilitas logistik. • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi. • Redistriusi aset (tanah) transmigrasi. • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil. E1 E2 Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan • E1: Kabupaten Nunukan • E2: Kabupaten Malinau Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk Heart of Borneo di Wilayah Kalimantan Utara, dengan output: • Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi. • Penyusunan rekomendasi perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. • Penguatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. • Peningkatan produktivitas hasil kehutanan. • Pengembangan produk melalui agroforestri. • Pengembangan kapasitas pengelola kawasan. • Perlindungan serta pengamanan hutan. Provinsi Kalimantan Utara Penguatan pengembangan pangan nabati, hilirisasi komoditas pertanian strategis/unggulan serta modernisasi dan 234 digitalisasi pertanian yang adaptif dan inklusif, dengan output: • Penguatan pascapanen pangan nabati. • Percontohan teknologi pertanian. • Sarana pascapanen tanaman pangan. Provinsi Kalimantan Utara Pengembangan sentra perikanan tangkap dan budidaya, dengan output: • Benih udang yang disalurkan ke masyarakat. Provinsi Kalimantan Utara Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi, dengan output: • Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi. • Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif. • Pengembangan kewirausahaan. • Peningkatan produktivitas UMKM dan Koperasi. • Sertifikasi dengan pemeriksanaan dan/atau pengujian. • Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha. • Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM. • Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal. • Akreditasi lembaga halal. • MoU kemitaan jaminan produk halal. Provinsi Kalimantan Utara Penguatan konektivitas (konektivitas jalan dan udara) dan pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah 3TP, dengan output: • Pembangunan Jalan Long Nawang – Pos PLBN, BTS Kab. Malinau – Binuang, • Jalan Akses PLBN Long Nawang, Malinau – Long Semamu, Long Boh – Metulang – Long Nawang. • Pengembangan jalan koridor logistik serta pembangunan jembatan koridor logistik (backbone). • Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan. Provinsi Kalimantan Utara Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk penyediaan air minum, layanan sanitasi dan persampahan, dengan output: • Pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat dan pembangunan SPAM. • Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Penataan 235 TPA Tanjung Harapan di Kabupaten Nunukan. • Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). • Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) bidang perumahan. Provinsi Kalimantan Utara Swasembada energi serta penguatan konektivitas dan transisi energi listrik, dengan output: • Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Nunukan • Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). • Percepatan konversi BBM ke BBG. • Pembangunan infrastruktur jaringan gas untuk industri dan rumah tangga. • Pembangunan PLTMH. • Perluasan DAK bidang infrastruktrur energi terbarukan. • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga yang belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T. • Infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan. Provinsi Kalimantan Utara Peningkatan infrastruktur digital dan TIK dengan output: • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat. • Pengembangan SDM digital dan digitalisasi masyarakat. • Perluasan layanan penyiaran digital. Provinsi Kalimantan Utara Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan Stunting serta perbaikan gizi lainnya, pengendalian penyakit menular (TBC dan malaria), dengan output: • Penyediaan bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS. • Pengembangan infrastruktur air minum berbasis masyarakat • Penyediaan layanan survei faktor risiko penyakit TB di Kota Tarakan. • Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT). • Menanggulangi TB di tempat kerja. • Memberikan bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh. • Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC. • Melakukan penemuan aktif dan skrining mobile. 236 • Mendorong pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta. • Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC. • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat. • Penyediaan layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS di Kota Tarakan. • Penyediaan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria di Kota Tarakan. Provinsi Kalimantan Utara Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, dengan output: • Menyediakan BMHP untuk skrining kesehatan. • Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir. • Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA. • Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis. • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis. • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis. • Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis. • Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis. Provinsi Kalimantan Utara Pembangunan Rumah Sakit lengkap berkualitas, dengan output: • Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah. • Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak. • Meningkatkan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D. • Memberikan pembinaan kualitas mutu pelayanan. • Memberikan bantuan operasional RS Kapal. • Memberikan pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri. Provinsi Kalimantan Utara Penguatan kualitas pendidikan dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan 237 tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah, dengan output: • Pelatihan vokasi di sektor strategis. • Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada siswa Raudlatul Athfal (RA). • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan. • Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Provinsi Kalimantan Utara Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi (Iptekin) dalam Pembangunan Nasional, dengan output: • Melakukan peningkatan kapasitas SDM Iptekin. • Melakukan penguatan infrastruktur Iptekin strategis. • Melakukan penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerjasama pemanfaatan dan komersialisasi hasil Iptekin. • Melakukan penguatan kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). • Melakukan penguatan kapasitas Science Techno Park (STP). • Mengembangkan pilot project hub ekosistem Iptekin di daerah. • Mengembangkan pilot project hub ekosistem Iptekin di K/L pengampu bidang prioritas. • Mengembangkan pilot project hub prioritas tematik Iptekin di BRIN. • Melakukan optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam mendukung bidang-bidang prioritas. Provinsi Kalimantan Utara Pengentasan kemiskinan terutama di daerah afirmasi 3T, dengan output: • Penggunaan satu basis data tunggal sebagai dasar pensasaran target program bantuan pemerintah. • Verifikasi validasi data dan meningkatkan cakupan penerima program PIP khususnya pada tingkat SMTK/SMAK. • Penyediaan beasiswa/bantuan Paket C untuk masyarakat miskin dan rentan agar dapat memiliki ijazah SMA. • Pembangunan pusat distribusi pangan murah di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tinggi. • Pemenuhan layanan dasar infrastruktur desa. 238 Provinsi Kalimantan Utara Penguatan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dengan output: • Penyediaan bantuan pengembangan peningkatan mutu Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M). • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat. • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat. Provinsi Kalimantan Utara Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan output: • Pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana. • Simulasi penanggulangan bencana. • Vegetasi pantai yang ditanam untuk mitigasi bencana. • Peta kawasan rawan bencana. • Penilaian indeks risiko dan ketahanan daerah terhadap bencana. • Pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. • Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi. • Penyediaan peta dasar skala besar 1:5.000 wilayah darat. Provinsi Kalimantan Utara Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, dengan output: • Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan. • Membangun unit sekolah baru satuan PAUD. • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan. • Membangun unit sekolah baru SD. • Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan. • Membangun unit sekolah baru SMP. • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan. • Membangun unit sekolah baru SMA. • Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran. Provinsi Kalimantan Utara Percepatan pelaksanaan reforma agraria, dengan output: • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. 239 Provinsi Sulawesi Utara Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Sulawesi Utara Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Provinsi Sulawesi Utara Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Sulawesi Utara Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Sulawesi Utara Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Provinsi Sulawesi Utara Direktif Presiden: Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan output pembangunan PLTSa di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Provinsi Sulawesi Utara Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dengan output: • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 -A5 Destinasi Pariwisata Prioritas Manado- Likupang • A1: Kota Bitung • A2: Kota Manado • A3: Kota Tomohon • A4: Kab. Minahasa • A5: Kab. Minahasa Utara Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang dengan implementasi blue, green, circular economy, dengan output: • Preservasi jalan mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Manado– Likupang; • Preservasi jalan ruas Airmadidi–BTS. Kota Tondano; • Preservasi akses jalan mendukung pelabuhan utama dan KEK di Kota Bitung; • Pengadaan event Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE); • Pembangunan fasilitas Pelabuhan P. Bangka-Kahuku; • Sertifikasi SDM; • Pengembangan Politeknik Negeri Manado dan PDSKU Manado; • Kerja sama dengan maskapai; • Promosi wisata minat khusus; • Advokasi investasi; • Akses pembiayaan startup; • Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); • Pengendali banjir di sungai inlet Danau Tondano; • Penataan Kawasan Tondano; • Pelaksanaan operasi SAR; serta • Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif oleh masyarakat dan stakeholder lain. A6 - A10 Wilayah Metropolitan Manado • A6: Kota Bitung • A7: Kota Manado • A8: Kota Tomohon Pembangunan Wilayah Metropolitan Manado yang berkelanjutan dalam Sistem Perkotaan Nasional, dengan output: • Pengembangan Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan berbasis Jalan di Kota Manado (Prioritas Nasional) - Kota Manado; • A9: Kab. Minahasa • A10: Kab. Minahasa Utara • Pembangunan jalan perkotaan, jalan lingkar, dan Jalan Koridor Logistik (Backbone) Manado Outer Ring Road III; • Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional - Kota Bitung; • Preservasi Jalan Koridor Logistik (Backbone) - Kairagi - BTS. Kota Manado; • Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi - Jln. Maesa (Akses Terminal Liwas) (Manado); • Penanganan banjir periode kala ulang 25– 50 tahunan; • Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat; • Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; • Pembangunan rumah susun dan rumah swadaya di perkotaan; • PSU perumahan; • Peremajaan dan pemugaran permukiman kumuh; • Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik; • Pengembangan SPAM Regional Bimatara; • Pengembangan Bendungan Kuwil Kawangkoan; • Pembangunan Bendungan Sawangan; • Pengembangan TPA Regional Mamitarang; • Gedung Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN) - Kota Manado; • Pilot project kerja sama antardaerah dan multipihak; • Penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L; • Penguatan smart city; • Penguatan kelembagaan pengelola WM Manado; • Advokasi dalam penerapan PP Perkotaan. A11- A12 Kawasan Perkotaan Sedang • A11: Kota Manado • A12: Kota Bitung Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan melalui Pembangunan Kawasan Perkotaan Sedang Kota Manado dan Bitung, dengan output: • Bantuan PSU perumahan; • Bantuan pembangunan rumah swadaya; • Peremajaan dan pemugaran permukiman kumuh; • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D); • Pembangunan dan peningkatan SPAM; • Sistem pengelolaan persampahan skala kota. B1 Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap Bitung, dengan output: Kawasan Perikanan Tangkap Bitung • B1: Kota Bitung • Pengembangan pelabuhan perikanan utama Bitung yang berwawasan lingkungan (Eco Fishing Port); • Sarana penyimpanan; • Sarana distribusi logistik; • Alat penangkapan ikan; • Kendaraan pemasaran ikan; • Diklat pemberdayaan masyarakat; • Pelatihan petugas kesyahbandaran; • Pendampingan pelaku sektor industri makanan, laut, dan perikanan; • Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat; • Investasi strategis kelautan perikanan termasuk komoditas TCT (Tuna-Cakalang Tongkol) terpadu; • Penguatan sistem pengawasan koperasi; • Kerja sama internasional bidang kelautan dan perikanan; • Sertifikasi dan pengawasan jaminan produk halal; • Kerja sama ekonomi syariah internasional; • Penguatan keuangan syariah; dan • Penguatan dana sosial syariah. B2-B6 Kawasan Berbasis Pertanian di Bolaang Mongondow dan sekitarnya • B2: Kab. Bolaang Mongondow Utara • B3: Kab. Bolaang Mongondow • B4: Kab. Minahasa Selatan • B5: Kota Kotamobagu • B6: Kota Tomohon Pengembangan industrialisasi berbasis komoditas unggulan pertanian yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di Bolaang Mongondow dan sekitarnya, dengan output: • Percontohan penerapan teknologi pertanian; • Asuransi pertanian; • Ternak lainnya; • Rekomendasi kebijakan terkait harga patokan ekspor produk pertanian dan kehutanan; • Prototyping, piloting project, dan business plan industri suplemen kapsul Vitamin A (betacarotene), Vitamin E (tocopherol) alami berbasis minyak sawit; • Kerja sama perdagangan dalam forum organisasi kelapa internasional; • Rehabilitasi DI Dataran Kotamobagu dan DI Sangkub; • Pembangunan Pengaman Pantai Amurang Kabupaten Minahasa (Tahap II); dan • Pembangunan Pengaman Pantai Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. D1 Kawasan Perdesaan Prioritas D1: Kawasan Perdesaan Pengembangan Kawasan Perdesaan MAPALUS, Kabupaten Minahasa, dengan output: • Pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat; MAPALUS, Kabupaten Minahasa • Pembangunan jaringan distribusi; • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D); • Pengembangan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat; • Pengembangan OM BTS 4G/Lastmile dan akses internet; • Fasilitasi BUM Desa; • Preservasi dan resiliensi adat istiadat budaya lokal; • Pengembangan interaksi pemajuan budaya di wilayah adat; • Pengembangan Akademi Desa 4.0; • Pengembangan desa cerdas; • Penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital; serta • Pengembangan sistem indeks desa, serta integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD. D2 – D8 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas • D2: PKSN Tahuna dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Kendahe), Kabupaten Kepulauan Sangihe • D3: PKSN Melonguane dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Damau, Kec. Pulutan, dan Kec. Nanusa), Kabupaten Kepulauan Talaud • D4: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Siau Barat, Kec. Siau Barat Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Tahuna, PKSN Melonguane dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, dengan output: • Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T; • Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet; • Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar; • Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Midai; • Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi di Jln. Lingkar Miangas; • Replacement Fasilitas Pelabuhan Matutuang di Kab. Kepulauan Sangihe; • Materi Teknis dan RPerpres Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara. Utara) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro • D5: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Likupang Barat, Kec. Wori) Kabupaten Minahasa Utara • D6: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Tatapan, Kec. Tenga, Kec. Sinonsayang) Kabupaten Minahasa Selatan • D7: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Bolaang Timur) Kabupaten Bolaang Mongondow • D8: Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Bolangitang Barat, dan Kec. Pinogaluman) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara E1 Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sulawesi Utara • E1: Kota Kotamobagu Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sulawesi Utara, dengan output: • Peralatan intensity meter dan accelerograph melalui Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP); • Perapatan stasiun Indonesia Continuously Operating Reference Station (Ina-CORS); • Peta Geologi Gunung Api dan Kawasan Rawan Bencana Geologi; • Rekomendasi ketahanan bangunan dan penataan bangunan kawasan rawan bencana; • Layanan pemulihan sosial, ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan di daerah pascabencana. Provinsi Sulawesi Utara Penguatan layanan transportasi dan infrastruktur konektivitas integrasi ekonomi dan logistik, dengan output: • Pembangunan Jalan Strategis–Jalan Manado Outer Ringroad III (Tahap IV); • Preservasi jalan lingkar Miangas di Kepulauan Talaud; • Replacement Fasilitas Pelabuhan Matutuang (MYC 2025-2026); • Replacement Fasilitas Laut Pelabuhan Kotabunan; • Preservasi Jalan BTS Kota Tahuna - Naha, BTS Kota Tahuna - Tamako (Kepulauan Sangihe); • Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS); • Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan. Provinsi Sulawesi Utara Penyediaan akses rumah layak huni dan pemerataan sarana dan prasarana dasar, serta perluasan jangkauan pelayanan energi di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T, dengan output: • Penyediaan rumah khusus reguler Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA); • KPM yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah; • Fasilitasi subsidi selisih bunga; • Bantuan uang muka; • Pembiayaan rumah swadaya; • Pembiayaan mikro perumahan; • Pembangunan SPAM Regional; • Pembangunan jaringan distribusi; • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPAL-D); • Bantuan PSU bidang perumahan; • Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS); • Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk; • Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU); • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T; • Peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari; • Perluasan akses internet cepat. Provinsi Sulawesi Utara Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, penurunan Stunting, dan akses kesehatan reproduksi perempuan, dengan output: • Ibu hamil dan balita yang mendapat buffer stock; • Kegiatan surveilans gizi dan KIA; • Pelatihan Stunting; • Kampanye pencegahan Stunting; • Infrastruktur air minum berbasis masyarakat; • Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat; • Daerah yang fasilitasi terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja, vaksin lainnya dan logistik penunjang vaksinasi; • Model kurikulum yang adaptif dan kontekstual; • Bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS/M; • Tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitas terkait kesehatan kerja; • Sistem informasi kesehatan usia produktif dan lansia; • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon); • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja; • Intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus; dan • Bimbingan teknis dan supervisi Stunting/AKI, perubahan iklim, kespro. Provinsi Sulawesi Utara Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, dengan output: • Obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB; • Purwarupa alat deteksi penyakit; • Masyarakat mendapatkan layanan pencegahan dan pengendalian TBC; • Layanan informasi dan edukasi TBC; • Koordinasi pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS; • Layanan deteksi dini dan respons kejadian penyakit menular; • Obat dan perbekalan kesehatan program pengendalian malaria; • Layanan informasi dan edukasi malaria; • Layanan surveilans dan deteksi dini kusta dan frambusia; • Daerah mendapat pembinaan program kusta dan frambusia; serta • Kemitraan pencegahan dan pengendalian zoonosis. Provinsi Sulawesi Utara Penguatan akses pelayanan kesehatan dan pendayagunaan SDM kesehatan profesional terutama di daerah sulit akses, dengan output: • Layanan telemedicine; • Bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak; • RS kapal; • Pemenuhan ketersediaan 40 obat esensial dalam JKN; • Instalasi farmasi Kab/Kota yang menerapkan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar; • Peningkatan ABGCI dalam peningkatan akses obat inovatif; • Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN); • Penyediaan BMHP untuk skrining kesehatan; • Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis; • Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir; • Tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA; • Tenaga kesehatan yang diorientasi/dilatih manajemen puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; • Tenaga kesehatan yang diorientasi/diberikan pelatihan (SOPHI); • Pelatihan terkait layanan primer dan rujukan; • Revitalisasi posyandu, sarana puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu) dan Posyandu (SOPHI); • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke; • Sistem rujukan berbasis kompetensi di seluruh Kabupaten/Kota; • Peningkatan RS Tipe D menjadi tipe C di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur; • Rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis; • Bantuan program pendidikan SDM kesehatan; • Beasiswa dokter spesialis; • Penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer; • Pendayagunaan dokter spesialis; • Peningkatan kompetensi melalui program fellowship; • Pembangunan Asrama Siswa khususnya di daerah kepulauan dan sulit akses. Provinsi Sulawesi Utara Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pencegahan perkawinan usia anak, dan perlindungan dari kekerasan, dengan output: • Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; • Pemberian layanan pencegahan perkawinan anak dan layanan bagi korban perkawinan anak. Provinsi Sulawesi Utara Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses pendidikan sektor strategis, dan penguatan sumber daya manusia yang siap di dunia usaha dan dunia industri, dengan output: • Revitalisasi bangunan PAUD, SD, SMP, dan SMA yang sudah mengalami kerusakan; • Pengembangan bidang Science, Technology, Engineering, Art, and Math (STEAM); • SDM yang mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri; • Pelatihan pertanian bagi aparatur; • Sertifikasi profesi bidang pertanian; • Pendidikan menengah dan tinggi vokasi pertanian; • Pendidikan vokasi kelautan dan perikanan; • Kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri; • Talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan. Provinsi Sulawesi Utara Pengentasan kemiskinan, peningkatan ketangguhan keluarga, dan integrasi bantuan sosial yang adaptif dengan satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dengan output: • Penyediaan air dan sanitasi bersih; • Data sosial ekonomi terpadu. Provinsi Sulawesi Utara Peningkatan ketangguhan bencana di perkotaan, pesisir pantai, dan pulau pulau kecil terluar, dengan output: • Pembangunan pengaman pantai Bolaang Mongondow Utara dan Amurang; • Pengendalian banjir Wilayah Metropolitan Manado; • Peralatan intensity meter dan accelerograph melalui IDRIP; • Peta geologi gunung api dan kawasan rawan bencana geologi; dan • Dokumen harmonisasi RPerpres RDTR KPN; • Penyusunan Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional. Provinsi Sulawesi Utara Percepatan pelaksanaan reforma agraria, dengan output: • Pemberian Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria; • Fasilitas pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria. Provinsi Sulawesi Tengah Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Sulawesi Tengah Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Provinsi Sulawesi Tengah Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Sulawesi Tengah Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Provinsi Sulawesi Tengah Direktif Presiden: Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Sulawesi Tengah Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Sulawesi Tengah Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output; • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Provinsi Sulawesi Tengah Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 Kawasan Perkotaan Kecil Pengembangan Kawasan Perkotaan Kecil berbasis industri di Kabupaten Morowali (Bahodopi), dengan output: • A1: Kabupaten Morowali (Bahodopi) • Bantuan pembangunan rumah susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pekerja; • Bantuan pembangunan rumah swadaya; • Pemugaran permukiman kumuh; • Bantuan prasarana dan sarana umum bidang perumahan; • Ruang Terbuka Publik (RTP) Bahomakmur dan Keurea; • Sistem Pengelolaan Persampahan termasuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bahodopi. A2 A3 Kawasan Industri Morowali dan Morowali Utara • A2: Kabupaten Morowali • A3: Kabupaten Morowali Utara Penguatan hilirisasi industri berbasis mineral di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara, dengan output: • Pengembangan Kawasan Industri (KI) Indonesia Huabao Industrial Park, Kawasan Industri Morowali, dan Kawasan Industri Stardust; • Pengembangan Bandar Udara Morowali; • Preservasi Jalan Bahodopi-BTS Prov. Sultra dan Jalan Bungku – Bahodopi; • Penguatan strategi dan inovasi perencanaan penanaman modal; • Percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan; • Pengembangan dan penataan kawasan industri; • Fasilitasi sentra Industri Kecil Menengah (IKM) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangan; • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang- besar di KI Prioritas; • Inkubasi bisnis untuk pembentukan wirausaha industri; • Penyediaan peralatan pendidikan tinggi vokasi industri; • Penguatan kebijakan industri logam berbasis pengolahan nikel; • Fasilitasi industri dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor; • Fasilitasi industri dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri serta peningkatan investasi dan ekspor; • Fasilitasi peningkatan investasi dan ekspor • Pengkajian kebutuhan standar industri hijau; • Sertifikasi industri hijau; • Penguatan standarisasi untuk hilirisasi. A4 Kawasan Hilirisasi Gas Bumi Sulawesi Tengah Pengembangan Kawasan Hilirisasi Gas Bumi di Kabupaten Banggai, dengan output: • A4: Kabupaten Banggai • Fasilitasi pembangunan infrastruktur regasifikasi gas bumi dan Liquefied Natural Gas (LNG) terminal; • Dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi; • Penyusunan rencana aksi nasional hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi. B1 B2 B3 B4 B5 B6 Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan Sulawesi Tengah • B1: Kabupaten Sigi • B2: Kabupaten Donggala • B3: Kabupaten Poso • B4: Kabupaten Parigi Moutong • B5: Kabupaten Buol • B6: Kabupaten Tolitoli Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Tolitoli, dengan output: • Preservasi ruas jalan Tolai–Sausu di Kabupaten Parigi Moutong, Tagolu– Tentena dan Tentena-Taripa di Kabupaten Poso; • Peningkatan produksi serta produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan; • Peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati; • Cetak sawah; • Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian; • Sarana pascapanen tanaman pangan; • Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan; • Kawasan Bawang Merah; • Kawasan Durian; • Penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor peternakan; • Pembangunan irigasi perpompaan pertanian. B7 B8 B9 B10 B11 Kawasan Perikanan dan Hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT) • B7: Kabupaten Parigi Moutong • B8: Kabupaten Donggala • B9: Kabupaten Morowali • B10: Kabupaten Banggai Laut • B11: Kabupaten Banggai Kepulauan Pengembangan kawasan perikanan dan hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT) di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan output: • Pengembangan pelabuhan-pelabuhan perikanan; • Penyaluran benih ikan dan penyaluran calon induk unggul ikan; • Penyaluran sarana penangkapan dan budidaya ikan, termasuk ikan air laut dan ikan air payau; • Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (Korporasi); • Perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan. B12 Kawasan Hilirisasi Rumput Laut Sulawesi Tengah Pengembangan kawasan sentra hilirisasi rumput laut di Kabupaten Banggai Kepulauan, melalui: • B12: Kabupaten Banggai Kepulauan • Pengembangan Pelabuhan Perikanan; • Penyaluran bibit rumput laut; • Penyaluran sarana budi daya rumput laut. D1 Kawasan Perdesaan Prioritas • D1: Kawasan Perdesaan Salabangka, Kabupaten Morowali Pengembangan Kawasan Perdesaan Salabangka, Kecamatan Bungku Selatan dan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, dengan output: • Pemenuhan akses layanan kesehatan; • Pembangunan sarana pelayanan dasar; • Pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat; • Pembangunan jaringan distribusi; • Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman; • Sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat; • Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan; • Pengembangan OM BTS 4G/Lastmile dan akses internet; • Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan; • Pengembangan obyek wisata; • Fasilitasi BUM Desa; • Peningkatan preservasi dan resiliensi adat istiadat dan budaya nilai lokal desa; • Pengembangan interaksi pemajuan budaya di wilayah adat; • Pengembangan Akademi Desa 4.0; • Pengembangan desa cerdas; • Penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital; • Pengembangan sistem indeks desa; • Integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD. D2 D3 Kecamatan Perbatasan Prioritas • D2: Kec. Paleleh Barat, Kec. Gadung, Kec. Bokat, Kec. Biau, dan Kec. Karamat, Kabupaten Buol • D3: Kec. Toli- Toli Utara, Kec. Dako Pemean, dan Kec. Dampal Utara, Kabupaten Toli- Toli Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, dengan output: • Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T; • Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet; • Pemenuhan Layanan Dasar Infrastuktur Desa. D4 D5 D6 Kawasan Transmigrasi (KT) • D4: KT Tampolore, Kabupaten Poso • D5: KT Bungku, Kabupaten Morowali • D6: KT Palolo, Kabupaten Sigi • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tampolore di Kabupaten Poso, melalui pemberian bantuan sarana produksi pertanian, pengembangan jalan dan pembangunan jembatan di kawasan transmigrasi • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, melalui pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi dan • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, melalui pemberian bantuan sarana produksi pertanian serta pengembangan jalan dan jembatan di kawasan transmigrasi. E1 E2 E3 E4 E5 E6 Kawasan Konservasi Sulawesi Tengah • E1: Taman Nasional Lore Lindu, Kabupaten Sigi • E2: Taman Nasional Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una • E3: Kabupaten Banggai • E4: Kabupaten Banggai Kepulauan • E5: Kabupaten Banggai Laut • E6. Kabupaten Tolitoli Pengelolaan Kawasan Konservasi di Taman Nasional (TN) Lore Lindu serta Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di TN Togean, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Tolitoli, dengan output: • Penyusunan kebijakan penguatan pengelolaan areal dengan keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB); • Fasilitasi pengelolaan taman keanekaragaman hayati untuk peningkatan efektivitas pengelolaan; • Pemulihan ekosistem daratan yang terdegradasi; • Penyusunan kebijakan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di daerah; • Pembangunan sistem monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang laut; • Bantuan ekonomi produktif pesisir dan pulau-pulau kecil; • Prasarana/infrastruktur di pesisir dan pulau-pulau kecil; • Penyusunan kebijakan berusaha jasa kelautan; • Pengelolaan wisata bahari; • Rehabilitasi dan pemulihan ekosistem mangrove; • Pemulihan padang lamun / terumbu karang; • Penyediaan prasarana rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; • Fasilitasi dan perlindungan pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil; • Perlindungan dan penguatan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil; • Penguatan kelompok perhutanan sosial; • Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis dan vegetatif di DAS yang dipulihkan; • Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; • Perlindungan dan pelestarian konservasi sumber daya air, dengan output Penyediaan Benih Berkualitas, Bibit Berkualitas, Bibit Produktif dan Bibit Hasil Pemberdayaan Masyarakat. E7 Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Palu • E7: Kota Palu Pengelolaan kawasan rawan bencana gempa Palukoro, Matano, dan Saluki di Kota Palu, dengan output: • Penguatan instrumen peringatan dini dan sistem informasi bidang kebencanaan; • Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup dan bencana alam; • Pembinaan penguatan respond system peringatan dini bencana berbasis masyarakat; • Penataan bangunan dan Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL). Provinsi Sulawesi Tengah Pengembangan kawasan sentra garam, dengan output: • Korporasi petambak garam yang dikembangkan, • Verifikasi penyaluran distribusi garam industri ke industri • Pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri dalam pemenuhan spesifikasi industri aneka pangan, farmasi, dan kosmetik. • Sarana niaga garam rakyat dan lahan garam yang difasilitasi • Pengembangan korporasi petambak garam. Provinsi Sulawesi Tengah Penguatan konektivitas udara, laut, jalan, dan darat, dengan output: • Pengembangan Fasilitas Pokok Pelabuhan Bungin, Pelabuhan Salakan, dan Pelabuhan Kolonedale; • Pembangunan jalan koridor logistik dalam rangka pelaksanaan Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL) Provinsi Sulawesi Tengah Pengembangan infrastruktur perumahan dan permukiman termasuk penyediaan air minum, listrik, telekomunikasi/internet, dan layanan sanitasi, dengan output: • Pemenuhan Layanan Dasar Infrastuktur Desa; • Pembangunan/peningkatan/perluasan; Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan Kabupaten/Kota; • Penyediaan SPAM berbasis masyarakat; • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; • Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (SDM TIK) dan digitalisasi masyarakat; • Pengendalian pembangunan pembangkit listrik; • Pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk; • Pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi; • Perumusan kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik; • Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); • Penerangan jalan umum tenaga surya (PJU TS); • Penyusunan kebijakan rencana produksi dan pemanfaatan mineral logam dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri; • Pengembangan pengendalian pembangunan pembangkit listrik; • Pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik; • Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), pembangunan infrastruktur transmisi, interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk; • Penyediaan Sistem Pengelolaan Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Regional/Kota/Permukiman; • Penyediaan Sistem Pengelolaan Limbah Domestik (SPALD) setempat skala kota/individu; • Penyediaan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional/Kota/Kawasan; • Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum; • Optimalisasi dan Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); • Penyediaan prasarana penanggulangan sampah di laut pesisir dan pulau-pulau kecil; • Penerapan tata kelola persampahan di daerah; • Penyediaan basis data potensi pajak daerah dan retribusi daerah; • Penyelenggaraan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan di satuan pendidikan formal; • Fasilitasi dan pembinaan implementasi 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Provinsi Sulawesi Tengah Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, dengan output: • Penyediaan bantuan iuran PBI JKN; • Pemberian bantuan iuran kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP); • Penyediaan bantuan sosial bersyarat bagi keluarga dan KIP Kuliah; • Penyediaan cadangan pangan pemerintah; • Penyediaan elpiji 3 kg yang tepat sasaran; • Koordinasi strategis penerapan Registrasi Sosial Ekonomi; • Pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk); • Pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial; • Penerapan sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial serta pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial; • Penyediaan data dan informasi ketersediaan pangan; • Penyediaan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan; • Penyediaan Program Kartu Usaha Pendampingan usaha keluarga penerima manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, dan pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan. Provinsi Sulawesi Tengah Eliminasi penyakit endemik Schistosomiasis di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso serta peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan output: • Penyediaan layanan pemantauan untuk pencegahan dan pengendalian Schistosomiasis; • Pembinaan program pengendalian Schistosomiasis; • Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; • Penyediaan makanan tambahan dari Buffer Stock untuk balita; • Pelaksanaan pemantauan gizi dan KIA; • Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan/ non-kesehatan terkait upaya perbaikan status gizi; • Peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita; • Fasilitasi dan pembinaan kepada daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita; • Penerapan konvergensi Pencegahan dan penurunan Stunting di daerah; • Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir; • Penyediaan layanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar; • Penguatan deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak. Provinsi Sulawesi Tengah Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), dengan output: • Pembangunan Rumah Sakit lengkap berkualitas; • Pengembangan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi; • Peningkatan dan pemenuhan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah; • Peningkatan ketrampilan kader kesehatan; • Revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat; • Pembinaan pelayanan berbasis gugus pulau di wilayah kepulauan; • Penyediaan RS Kapal di wilayah kepulauan; • Bantuan program pendidikan SDM kesehatan; • Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan; • Pelatihan strategis SDM kesehatan di RS Pemerintah; • Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasyankes Primer; • Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis. Provinsi Sulawesi tengah Penuntasan TBC, dengan output: • Penyediaan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT); • Penanggulangan TB di tempat kerja; • Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh; • Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TBC; • Pelaksanaan penemuan aktif dan skrining mobile; • Peningkatan pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta; • Pemberian pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC; • Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat. Provinsi Sulawesi Tengah Penguatan pendidikan menengah vokasi, dengan output: • Pengembangan SMK menjadi pusat keunggulan; • Pendampingan peningkatan mutu SMK; • Pengembangan SMK menggunakan pengajaran berbasis pabrik (Teaching Factory); • Pengembangan SDM dengan Pendidikan dan pelatihan kejuruan industri dan program kelas industri; • Fasilitasi SMK agar Link and Match dengan industri; • Pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja bagi guru kejuruan; • Upskilling dan Reskilling berstandar industri bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi; • Pengembangan inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja; • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang Pendidikan; • Pemanfaatan riset bidang pangan, energi, kelautan, manufaktur, bidang kesehatan, dan lain-lain; • Penataan kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan; • Penyediaan fasilitas pembinaan dan pengembangan talenta sentra keolahragaan. Provinsi Sulawesi tengah Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas, dengan output: • Revitalisasi bangunan Satuan PAUD/SD/SMP/SMA yang sudah mengalami kerusakan; • Pembangunan unit sekolah baru satuan PAUD/SD/SMP/SMA; • Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran. Provinsi Sulawesi Tengah Pelestarian dan pemajuan ekosistem kebudayaan, dengan output: • Pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT); • Pengembangan wilayah adat sebagai ruang interaksi pemajuan kebudayaan; • Penyelenggaraan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan bagi satuan pendidikan formal; • Penyediaan data inventarisasi tanah adat/ulayat; • Pendaftaran tanah adat/ulayat; • Fasilitasi dan perlindungan pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil; • Perlindungan dan penguatan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil. Provinsi Sulawesi Tengah Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi, dengan output: • Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi; • Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, serta Pengembangan kewirausahaan. Provinsi Sulawesi Tengah Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan output: • Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan; • Penguatan kapasitas dan kemandirian; • Peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; • Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan; • Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; • Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan; • Penguatan data serta koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Provinsi Sulawesi Tengah Penguatan ekonomi syariah dengan output: • Pengembangan industri dan UMKM halal; • Peningkatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional; • Penguatan ekosistem halal; • Penguatan keuangan syariah; • Penguatan dana sosial syariah. Provinsi Sulawesi Tengah Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk, dengan output: • Sertifikasi dengan pemeriksanaan dan/atau pengujian; • Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha; • Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM; • Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal; • Akreditasi lembaga halal; • MoU kemitaan jaminan produk halal. Provinsi Sulawesi Tengah Percepatan pelaksanaan reforma agraria, dengan output: • Pemberian Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria; • Fasilitas pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria. Provinsi Sulawesi Selatan Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Sulawesi Selatan Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Provinsi Sulawesi Selatan Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Sulawesi Selatan Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Provinsi Sulawesi Selatan Direktif Presiden: Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Sulawesi Selatan Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan Direktif Presiden: Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan output: Pembangunan PLTSa di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output; • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Provinsi Sulawesi Selatan Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 A2 A3 A4 A5 A6 Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya • A1: Kota Makassar • A2: Kabupaten Maros • A3: Kabupaten Gowa • A4: Kabupaten Takalar • A5: Kota Pare- Pare • A6: Kabupaten Barru Peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan Makassar (Mamminasata) dan sekitarnya yang berkelanjutan, dengan output: • Bantuan PSU bidang perumahan; • Pembangunan rumah susun dan rumah swadaya di perkotaan; • Pemugaran Permukiman Kumuh; • Peremajaan Permukiman Kumuh; • Peningkatan dan Perluasan SPAM Regional Mamminasata dan Ajatappareng; • Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat; • Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; • Penyediaan perumahan publik vertikal perkotaan terpadu di Wilayah Metropolitan Makassar; • Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik; • Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk; • Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi; • perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan; • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual; • Indonesia Game Academy; • Masterclass for Game Developers; • Women for Indonesian Game; • Inkubasi startup gim; • Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim; • Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional; • Pelatihan Talenta Digital; • Penguatan Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Hasanuddin; • Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Melalui SBSN – Kota Makassar; • Pengadaan Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Makassar - Kota Makassar; • Pelaksanaan Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekpar Makassar - Kota Makassar; • Penyelenggaraan Pengajaran Politeknik Pariwisata Makassar - Kota Makassar; • Penyelenggaraan Implementasi Pengajaran dan Kelembagaan Politeknik Pariwisata Makassar - Kota Makassar; • Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Makassar - Kota Makassar; • penyelenggaraan layanan kereta api perintis lintas Makassar-Parepare (KA Makassar–Pare Pare); • Jalan Tol Makassar–Maros– Sungguminasa– Takalar; • Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Makassar; • Penanganan kinerja lalu lintas perkotaan (Mamminasata Bypass); • kewajiban pembayaran atas ketersediaan layanan (dukungan/pendampingan KPBU); • Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan; • Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan; • Daerah yang dikuatkan tata Kelola Smart City-nya; • Pilot project kerja sama antardaerah dan multipihak; • Penyelenggaraan dan Implementasi Kerjasama Nasional dan Internasional Politeknik Pariwisata Makassar - Kota Makassar; • Peningkatan prestasi, sarana, dan prasarana olahraga melalui pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga (stadion sudiang); • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25–50 tahunan; • North Hub Development Project Selat Makassar; A7 A8 Kawasan Perkotaan Kecil • A7: Kabupaten Luwu Timur (Sorowako) • Peningkatan layanan konektivitas transportasi; • Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman • Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi; • A8: Kabupaten Tana Toraja (Makale) • Pembangunan SPAM kabupaten/kota; • Bantuan PSU bidang perumahan; • Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota; • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik (SPALD); • Penguatan Kapasitas Daerah dalam manajemen layanan SPALD dan pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) di Luwu Timur; • Peningkatan fasilitas Pelabuhan Laut Lampia; • Pengembangan kawasan permukiman pendukung Kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako di Luwu Timur. A9 Kawasan Industri Takalar • A9: Kabupaten Takalar • Pengembangan konektivitas kawasan industri dengan lokasi bahan baku dan simpul transportasi; • Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan Industri, antara lain: Jalan A.Yani (Takalar), BTS Kota Sungguminasa – BTS.Kab. Takalar; • Fasilitasi pemenuhan infrastruktur Kawasan Industri Takalar; • Percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan; • Pengembangan investasi di kawasan ekonomi sebagai lokasi strategis; • Fasilitasi peningkatan investasi di kawasan industri; • Pengembangan rantai pasok industri prioritas di Kawasan Industri Takalar; • Mahasiswa dan lulusan program DII, DIII dan DIV Reguler – Kota Makassar, dan mahasiswa dan lulusan program DI Kerja sama Industri – Kota Makassar; A10 Kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako • A10: Kabupaten Luwu Timur • Rekomendasi keprospekan sumber daya mineral; • Kebijakan rencana produksi dan pemanfaatan mineral logam dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri; • Tingkat implementasi P3DN dan Peningkatan TKDN pada subsektor pertambangan mineral; • Hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri; • Penurunan emisi Gas Rumah Kaca; • Pengkajian kebutuhan standar industri hijau; • Penerapan transisi energi dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemanfaatan teknologi dan pendampingan pencegahan pencemaran industri; • Sertifikasi industri hijau; • Fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi; • Kebijakan penguatan industri logam berbasis nikel; • hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri, industri smelter/pemurnian/pengolahan nikel hidrometalurgi termonitor dan terevaluasi; • fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi smelter nikel. B1 B2 B3 B4 Kawasan Perkebunan Kopi dan Kakao • B1: Kabupaten Toraja Utara • B2: Kabupaten Luwu • B3: Kabupaten Luwu Utara • B4: Kabupaten Pinrang Pengembangan sentra perkebunan, terutama kopi di Toraja Utara dan kakao di Luwu, Luwu Utara, dan Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan output: • Kawasan kopi; • Kerja sama perdagangan dalam forum organisasi kopi internasional; • Kawasan kakao; • Hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat; • Kebun sumber benih; • penanganan organisme pengganggu tumbuhan; • Sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, • Sertifikasi produk; • Desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan. B5 B6 Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut • B5: Kabupaten Takalar • B6: Kabupaten Pangkajene Kepulauan Pengembangan sentra perikanan budidaya dan rumput laut Kabupaten Takalar dan Pangkajene Kepulauan, dengan output: • Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang (Udang Beku, Udang Olahan, Chitin Chitosan, Glukosamin), nila, dan rumput laut (Karagenan, Tepung Agar-Agar, Biostimulan); • Peningkatan kualitas bahan baku, kluster rumput laut berbasis kawasan yang dibangun masyarakat, pengembangan teknologi dan pembibitan; • Fasilitasi investasi hilirisasi industri; • Penguatan kapasitas petani; • Pengembangan biostimulan berbasis rumput laut; • Rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut; dan • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut; • Pengembangan input produksi rumput laut; • Pengembangan sarana dan prasarana produksi rumput laut; B7 B8 B9 Kawasan Sentra Garam • B7: Kabupaten Takalar • B8: Kabupaten Jeneponto • B9: Kabupaten Pangkajene Kepulauan Pengembangan kawasan sentra garam industri, dengan output: • bantuan sarana pengembangan usaha; • korporasi petambak garam; • peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha bersama (KUB); • Verifikasi penyaluran dan distribusi garam; • Pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri; • Sarana niaga garam rakyat; • Lahan garam yang difasilitasi; C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya • C1: Kabupaten Luwu Timur • C2: Kabupaten Luwu • C3: Kabupaten Luwu Utara • C4: Kabupaten Wajo • C5: Kabupaten Bone • C6: Kabupaten Sinjai • C7: Kabupaten Bulukumba • C8: Kabupaten Sidenreng Rappang • C9: Kabupaten Pinrang Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, dengan output: • Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Peternakan; • Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan; • Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Perkebunan; • Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura; • Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan; • Pembangunan DI Gilireng dan DI Baliase serta rehabilitasi DI Kelara Karalloe, DI Pamukkulu, DI Saddang, dan DI Tinco; • Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan; • Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang (Udang Beku, Udang Olahan, Chitin Chitosan, Glukosamin), nila, dan rumput laut (Karagenan, Tepung Agar-Agar, Biostimulan); • pengembangan koperasi sektor produksi; • peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; • pengembangan kewirausahaan; D1 Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) • D1: KPP Agrowisata Gurilla, Kabupaten Barru • Peningkatan Kawasan Perdesaan Prioritas Gurilla; • pemenuhan akses layanan kesehatan; • Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman; • Pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat; • Pembangunan jaringan distribusi; • Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik; • Sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat; • Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi; • Desa/kelurahan yang dibangun 4G oleh operator; • Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 jam/hari; • OM BTS 4G /Lastmile; • Sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan. • Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, • Pengembangan obyek wisata, • Fasilitasi BUM Desa, • Promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan, • Pendampingan desa, • Pengembangan BUM Desa • Penguatan perbenihan komoditas pertanian, • Desa wisata di wilayah destinasi II yang dikembangkan, pengembangan dan penguatan tata kelola desa wisata • Pengembangan Akademi Desa 4.0, • Pengembangan desa cerdas, • Penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, • Pengembangan sistem indeks desa, • Integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD • Penguatan desa tanggap bencana • Peningkatan resiliensi adat istiadat, D2 D3 Kawasan Transmigrasi (KT) • D2: KT Mahalona, Kawasan Luwu Timur • D3: KT Pitu Riase, Kawasan Sidenreng Rappang • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kab. Luwu Timur, melalui fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi, pemberian bantuan sarana produksi pertanian dan pengembangan jalan di kawasan transmigrasi • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pitu Riase di Kab. Sidenreng Rappang, melalui fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi, pemberian bantuan sarana produksi pertanian dan pengembangan jalan di kawasan transmigrasi. D4 D5 Pemenuhan infrastruktur dan Pelayanan dasar di Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Kawasan Pulau- Pulau Kecil Sulawesi Selatan • D4: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan • D5: Kabupaten Kepulauan Selayar Selatan (Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kepulauan Selayar), dengan output: • Pembangunan/peningkatan/perluasan SPAM • Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi • Sarana dan prasarana bidang kesehatan, • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan, • Pemenuhan obat, vaksin, dan alat kesehatan serta • Implementasi layanan telemedicine, • Bantuan Operasional RS Kapal Kepulauan Selayar. D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya • D6: Kabupaten Luwu Timur • D7: Kabupaten Luwu • D8: Kabupaten Luwu Utara • D9: Kabupaten Wajo • D10: Kabupaten Bone • D11: Kabupaten Sinjai • D12: Kabupaten Bulukumba • D13: Kabupaten Enrekang • D14: Kota Palopo Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya, dengan output: • Penguatan Kapasitas Daerah dalam Manajemen Layanan SPALD) • Pemenuhan Akses Listrik pada Masyarakat • Pembangunan/peningkatan/perluasan SPAM • pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) di Kabupaten Bulukumba, • penyediaan perumahan • Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota • Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi • Peningkatan fasilitas Pelabuhan Lampia • Pengembangan bioetanol, • PLTMH, • PLTS, • PLTM, • Volume biofuel untuk domestik, • Sertifikasi kompetensi tenaga listrik sektor ketenagalistrikan dan EBTKE Provinsi Sulawesi Selatan Penguatan Konektivitas Udara, Laut, Jalan, dan Darat, dengan output: • Bandar udara Sultan Hasanuddin, • Angkutan udara perintis penumpang, termasuk di Seko dan Sorowako, serta Tanatoraja • Pengembangan pelabuhan laut, • Layanan angkutan perintis laut dan penyeberangan perintis menuju Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara; • Peningkatan kapasitas dan pengembangan infrastruktur SDM transportasi • Pembangunan duplikasi Jembatan S.Maros A dan preservasi jalan di lintas provinsi ruas Koppe–Taccipi–BTS. Kota Watampone dan Ujung Lamuru–Koppe, ruas seseng – BTS. Sulbar dan ruas BTS. Kota Jeneponto–BTS. Kota Bantaeng, • Pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, • Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan. Provinsi Sulawesi Selatan Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T, dengan output: • Bantuan PSU bidang perumahan • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT) • Pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh • Pembangunan Bendungan Jenelata • Pemenuhan akses air minum aman, • Pengembangan SPAM terintegrasi (salah satunya optimalisasi SPAM Curio), • Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/Terpusat • Pembangunan TPS3R • SPAM berbasis masyarakat • Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik (PLTM dan PLTA), • Perluasan DAK Bidang Infrastruktrur Energi Terbarukan • Percepatan konversi BBM ke BBG • Pembangunan infrastruktur jaringan gas untuk industri dan rumah tangga • Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk, • Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, • Pengembangan SDM TIK • digitalisasi masyarakat, • Perluasan layanan penyiaran digital Provinsi Sulawesi Selatan Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, dengan output: • Pengembangan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi, • Peningkatan RS Tipe D menjadi tipe C di Kab. Toraja Utara, • Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak • Penyediaan dan optimalisasi sarana posyandu, puskesmas, dan rumah sakit • Pemenuhan dan peningkatan alat kesehatan, • Vaksin imunisasi program, • BMHP untuk Skrining Kesehatan, • Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir • Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA • Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis • Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis • Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis • Alkes yang didampingi dalam pelaksanaan riset dan uji klinik • Penugasan khusus, pelatihan dan bantuan pendidikan SDM kesehatan • Transformasi digital (TK), • Implementasi layanan telemedicine, • Lembaga yang menggunakan pendekatan biomedis dan genom kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), serta Pencegahan dan penurunan Stunting dan kematian ibu dan anak, dengan output: • Obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB, • Purwarupa alat deteksi penyakit, • Masyarakat mendapatkan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, • Bahan Pencegahan dan Pengendalian TBC (LP-6), • Layanan informasi dan edukasi TBC • Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT) • Menanggulangi TB di tempat kerja • Memberikan bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh • Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC • Melakukan penemuan aktif dan skrining mobile • Mendorong pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta • Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC • Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat • Koordinasi pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS • Layanan deteksi dini dan respons kejadian penyakit menular • Obat dan perbekalan kesehatan program pengendalian malaria • Layanan informasi dan edukasi malaria • Layanan surveilans dan deteksi dini kusta dan frambusia • Daerah mendapat pembinaan program kusta dan frambusia di daerah • Kemitraan pencegahan dan pengendalian zoonosis • Ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari buffer stock, • Tenaga kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, • Infrastruktur air minum berbasis masyarakat, • Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, • Penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, • Layanan imunisasi pendukung pencapaian Stunting, • Kegiatan surveilans gizi dan KIA, • Fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita, • Kampanye dan penyebarluasan informasi pencegahan Stunting • Peningkatan Pelayanan Kespro dan KB, • Fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon), • PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja, • Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Program Kesehatan • Lingkungan yang Responsif Gender (Stunting/AKI, perubahan iklim, kespro) • Melakukan pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional • Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) • Meningkatkan pelatihan petugas penjamah makanan • Memberdayakan komunitas masyarakat dan pelaku usaha • Melakukan penguatan koordinasi dukungan lintas sekto Provinsi Sulawesi Selatan Pengembangan kawasan pertanian, perikanan, dan peternakan, dengan output: • bantuan sarana dan prasarana pertanian • Optimasi Lahan, • Cetak Sawah, • SID Cetak Sawah, • Kawasan Padi, • Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian, • Pembangunan Embung Pertanian • Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya • Revitalisasi tambak budi daya ikan air payau • Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan • Pengembangan pangan akuatik • Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan • Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor peternakan • Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan • Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan • Alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor hortikultura • Sarana pascapanen tanaman perkebunan • Prasarana pengolahan tanaman perkebunan • Sarana pengolahan tanaman perkebunan • Sertifikasi produk • Bantuan Hijauan Pakan Ternak • Benih ternak unggul • Bibit ternak unggul • Sertifikasi benih/bibit ternak • Sertifikasi benih/bibit ternak upt • Bantuan ternak ruminansia perah • Bantuan ternak ruminansia potong • Bantuan ternak unggas • Bantuan ternak lainnya • Layanan kesehatan hewan • Koperasi sektor produksi, peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, pengembangan kewirausahaan • Pengembangan industri dan UMKM halal, • Peningkatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, • Penguatan ekosistem halal, • Penguatan keuangan syariah dan penguatan dana sosial syariah Provinsi Sulawesi Selatan Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, dengan output: • Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri, • Peningkatan kapasitas pendidik/instruktur vokasi, • Peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, • SDM yang mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri, • Pelatihan pertanian bagi aparatur dan non aparatur, • Sertifikasi profesi bidang pertanian, • Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani, • Pendidikan menengah dan tinggi vokasi pertanian, mahasiswa dan lulusan program di kerja sama industri, • Pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, • Kemitraan antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, • Penyediaan dan peningkatan layanan pelatihan yang relevan dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja (DUDIKA). • Talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru satuan PAUD • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SD • Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SMP • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SMA Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran Provinsi Sulawesi Selatan Penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, rural heritage, pemanfaatan cagar budaya di kawasan karst (Geopark Maros Pangkep), dan revitalisasi budaya Bahari serta pengembangan teknologi tradisional Kapal Pinisi (Kabupaten Bulukumba), dengan output: • Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional (salah satunya Festival Geopark Maros Pangkep) • Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan • Cagar budaya, ODCB dan OPK yang dilestarikan • Desa pemajuan kebudayaan • Data dan informasi warisan budaya • Koleksi, cagar budaya nasional, dan benda budaya yang dikelola, • Pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan pada kawasan karst, • Pengembangan budaya bahari dengan pengembangan teknologi tradisional Kapal Pinisi Provinsi Sulawesi Selatan Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: • Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan • Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan • Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan • Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses Pembangunan • Pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian layanan bagi korban perkawinan anak melalui penguatan data, koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Provinsi Sulawesi Selatan Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan output: • Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai, • Penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi laut • Prasarana kawasan pesisir tangguh yang diserahkan ke masyarakat/pemda • Luas kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi • Pengembangan ruang terbuka hijau dan • Peningkatan kapasitas mitigasi bencana, • Koordinasi dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana • Penguatan desa/kelurahan tangguh bencana • Kawasan konservasi perairan yang operasional, • Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya, • Destinasi wisata alam yang dikembangkan sarprasnya, • Fasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat dalam pemanfaatan jasa wisata • Pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air • Penyelamatan mata air yang berperan krusial • Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Konservasi • Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati • Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat • Peningkatan produktivitas hasil kehutanan, • Pengembangan produk melalui agroforestri, • Pengembangan kapasitas pengelola kawasan, • Penguatan kelompok perhutanan sosial, • Perlindungan serta pengamanan hutan • Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di das yang dipulihkan, • Penguatan perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), • Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) • Sarana SAR rafting boat, prasarana search and rescue (SAR), • Pembangunan ekosistem aksi dini, penguatan instrumen peringatan dini bencana, • Penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, • Penataan bangunan kawasan rawan bencana • Materi Teknis dan RPerpres RTR Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Percepatan pelaksanaan reforma agraria, dengan output: • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Provinsi Sulawesi Tenggara Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Sulawesi Tenggara Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Provinsi Sulawesi Tenggara Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Sulawesi Tenggara Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Provinsi Sulawesi Tenggara Direktif Presiden: Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Sulawesi Tenggara Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan diseluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Sulawesi Tenggara Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Provinsi Sulawesi Tenggara Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; • Kartu Indonesia Pintar; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 Destinasi Pariwisata Prioritas: • A1: Kabupaten Wakatobi Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi dengan implementasi blue, green, circluar economy, dengan output: • Aksesibilitas Pariwisata; • Pendukungan event daerah; • Pelaksanaan kegiatan nasional dan internasional; • Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata; • Jejaring destinasi pariwisata di Sulawesi Tenggara yang dikembangkan; • Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; • Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST) Wambeamale Kab. Wakatobi; • SDM pariwisata yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan kerja; • Masyarakat yang memperoleh fasilitasi dan pembinaan peningkatan kapasitas SDM; • Publikasi, promosi terpadu, konten promosi wisata minat khusus, jejaring promosi wisata minat khusus; • Fasilitasi akses pembiayaan digital; • Pembiayaan startup; • Pembiayaan pasar modal; • Pembiayaan pariwisata berkualitas; • Rantai pasok industri pariwisata; • Advokasi dan pendampingan peningkatan realisasi investasi; • Promosi investasi pariwisata, promosi investasi pariwisata; • Transformasi digital industri pariwisata; • Penerapan pariwisata berkelanjutan; dan • Pelaksanaan operasi SAR Kota Kendari. A2 Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Konawe: • A2: Kabupaten Konawe (Morosi) Pengembangan Kawasan Perkotaan Kecil berbasis industri di Kabupaten Konawe, dengan output: • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan; • Penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi; • Bantuan pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja; • Bantuan pembangunan rumah swadaya; • Pemugaran permukiman kumuh; • Penyediaan hunian layak dan terjangkau; • Pemenuhan layanan dasar air minum; • Pemenuhan layanan persampahan; • Penanganan air limbah domestik; • Penyediaan ruang terbuka hijau. A3 A4 Kawasan Industri Pengolahan Hasil Tambang Sulawesi Tenggara • A3: Kabupaten Konawe • A4: Kabupaten Kolaka Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis mineral dan sumber daya alam (nikel dan logam dasar) di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka, dengan output: • Jalan shortcut kawasan industri konawe dan jembatan tabanggele – pebunooha; • Preservasi jalan wolulu – BTS kab. Kolaka/kab. Bombana dan jalan lasusua - BTS kab kolaka utara / kab kolaka serta ruas pomalaa – wolulu; • Hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri; • Industri smelter/pemurnian/pengolahan nikel hidrometalurgi yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya; • Industri battery precursor berbasis NMC yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi; • Industri katoda nikel yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi; • Industri baterai nasional yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri; • Rekomendasi keprospekan sumber daya mineral; • Kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel; • Standar dalam rangka mendukung ekspor dan pengawasan produk; • Fasilitasi pendampingan SMK yang link and match dengan industri, yang relevan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA); • Industri logam dalam negeri yang terfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan logam infrastruktur untuk IKN; • Industri special steel yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi; dan • Pembangunan jalan akses KI Konawe. • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM B1 B2 Kawasan Perkebunan Kakao Sulawesi Tenggara • B1: Kabupaten Kolaka Utara • B2: Kabupaten Kolaka Timur Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan, dengan output: • Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi; • Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; dan • Pengembangan kewirausahaan. B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 Kawasan Perikanan Tangkap Sulawesi Tenggara • B3: Kota Kendari • B4: Kota Bau Bau • B5: Kabupaten Buton • B6: Kabupaten Muna • B7: Kabupaten Bombana • B8: Kabupaten Kolaka • B9: Kabupaten Muna Barat Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap Sulawesi Tenggara sebagai ekonomi biru berkelanjutan di Kota Kendari, Kota Bau- Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Muna Barat, dengan output: • Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan; • Pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan - eco fishing port; • Sarana penyimpanan produk kelautan perikanan; • Sarana distribusi logistik produk kelautan perikanan; • Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kelautan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha; • Wirausaha kelautan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina; • UMKM kelautan perikanan yang difasilitasi dalam inkubasi bisnis; • Pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah; • Eksportir kelautan perikanan baru yang ditumbuhkan; • Promosi usaha dan investasi kelautan perikanan; • Lembaga usaha kelautan perikanan yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usaha; • Pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan; • Pelabuhan perikanan UPT pusat dan PP perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur; • ikan konsumsi air payau hasil budidaya yang diproduksi; • sarana budi daya ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat; • benih ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat; • klaster kawasan revitalisasi tambak udang dan bandeng; • benih udang yang disalurkan ke masyarakat; • Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif. C1 C2 C3 C4 Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara • C1: Kabupaten Bombana • C2: Kabupaten Kolaka Timur • C3: Kabupaten Konawe Selatan • C4: Kabupaten Konawe Pengembangan lumbung pangan Sulawesi Tenggara dengan hilirisasi komoditas pertanian unggulan yang berkelanjutan, dengan output: • Jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi; • Pendampingan dan pelatihan pascapanen; • Pengolahan mendukung peningkatan nilai tambah; • Pendampingan dan pelatihan pascapanen; • Pengolahan mendukung peningkatan nilai tambah. D1 D2 D3 Kawasan Transmigrasi • D1: KT Asinua, Kabupaten Konawe • D2: KT Anawua, Kabupaten Kolaka • D3: KT Mutiara, Kabupaten Muna Pengembangan Kawasan Transmigrasi Asinua di Kabupaten Konawe, dengan output: • Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik tanah transmigrasi; • Pemberian bantuan peralatan pascapanen; • Pengembangan sarana permukiman, jalan dan jembatan di kawasan transmigrasi. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Anawua di Kabupaten Kolaka, dengan output: Pengembangan sistem drainase di kawasan transmigrasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna, dengan output: • Fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik tanah transmigrasi; • Pembangunan dan pengembangan jalan; • Perpindahan dan penempatan transmigran disertai pembangunan sarana permukiman; • Pemberian bantuan sarana produksi pertanian. Provinsi Sulawesi Tenggara Pengembangan Kawasan Peternakan melalui peternakan terintegrasi hulu hingga hilir, termasuk aspek kesehatan hewan, dengan output: • Layanan Optimalisasi Reproduksi; • Layanan Kesehatan Hewan. Provinsi Sulawesi Tenggara Pengembangan hilirisasi rumput laut, dengan output: • Rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut, • Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat, • Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat • Fasilitasi investasi industri rumput laut bernilai tinggi (karagenan (polisakarida), agar, kosmetik, biofuel, dan bioplastik) • Pengembangan biostimulan berbasis rumput laut • Memperkuat koperasi rumput laut untuk memperkuat posisi tawar petani rumput laut • Pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut • Pelatihan dan pendampingan pengolah rumput laut terkait praktik produksi • Pelatihan manajemen usaha rumput laut dengan memprioritaskan peran perempuan • Insentif fiskal bagi petani yang menggunakan bibit berkualitas dan menerapkan teknik ramah lingkungan • Penyediaan skema kredit mikro dengan bunga rendah bagi petani dan pelaku usaha rumput laut Provinsi Sulawesi Tenggara Pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dengan output: • Hilirisasi grafit untuk mendukung ekosistem industri electric vehicle (EV) nasional; • Fasilitasi dan pendampingan teknologi dan skill-set bagi IKM tier 2 dan tier 3 untuk transisi ke teknologi EV; • Insentif untuk investasi SPKLU; • Insentif untuk mendorong peningkatan daya listrik rumah tangga; • Penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi untuk transisi ke arah industri; • Perjanjian perdagangan untuk kemudahan bahan baku litium, mangan, dan kobalt; • Fasilitasi investasi untuk industri baterai recycling. Provinsi Sulawesi Tenggara Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan output: • Pengembangan fasilitas pelabuhan lapuko • Pengembangan fasilitas pelabuhan raha • Ruas pure – labundoua – todanga/BTS.Kab buton/BTS kab.Muna • Pembangunan duplikasi jembatan balandete • Penggantian jembatan stotobo. Cs • Pembangunan jembatan ruas jalan landawe - kota maju - asera (pile slab) • Peningkatan keselamatan angkutan darat dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan • Preservasi jalan pada ruas boepinang– bambaea, ruas kolaka-dawi-dawi dan labuan – maligano, • Peningkatan dan preservasi jalan daerah • Pengembangan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi; • peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi. Provinsi Sulawesi Tenggara Penguatan infrastruktur TIK dan ketenagalistrikan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah, dengan output: • Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik (PLTA); • Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk; • Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU); • Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; • Perluasan layanan penyiaran digital; • Pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik; • Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan. Provinsi Sulawesi Tenggara Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi aman, dan pengelolaan persampahan, dengan output: • Pembangunan SPAM kabupaten/kota; • Pembangunan SPAM regional; • Peningkatan SPAM kabupaten/kota; • Peningkatan SPAM regional, perluasan SPAM kabupaten/kota; • Optimalisasi dan rehabilitasi sistem penyediaan air minum (SPAM); • Pembinaan teknis bidang air minum; • Fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang air minum; • Pembinaan dan pengawasan pengembangan SPAM; • Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan pekerjaan umum berdasarkan tipologi daerah; • Pembangunan bendung DI Laiba serta rehabilitasi DI Ameroro, DI Wawotobi, dan DI Walay; • Fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip ekonomi sirkular dan energy recovery. Provinsi Sulawesi Tenggara Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan, termasuk penuntasan TBC, pengendalian penyakit menular lainnya, Pencegahan dan penurunan Stunting dan bantuan pangan bergizi bagi imu hamil dan balita, dengan output: • Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan layanan kesehatan bergerak; • NSPK pelayanan kesehatan bergerak, penetapan fasyankes pelaksana pelayanan telemedisin; • Peningkatan RSUD tipe D menjadi C, dan penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN; • Pelatihan layanan KJSU-KIA (kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak); • Peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA; • Fasilitasi pengelolaan manajemen proyek penguatan pelayanan KIA, pemenuhan SPA dan pengampuan untuk pelayanan KJSU-KIA; • Fasilitasi dan pembinaan lembaga; • Alat kesehatan layanan kanker terpadu; • Rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis; • Bantuan pendidikan PPDS, bantuan program pendidikan SDM kesehatan; • Beasiswa dokter spesialis; • Penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; • Pembinaan RS penyelenggara pendidikan utama; • Sarana kesehatan penunjang PPDS dan subspesialis; • Bantuan biaya pendidikan program studi/profesi/spesialis/subspesialis dengan wajib penempatan; • Ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari buffer stock; • Tenaga kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya; • Infrastruktur air minum berbasis masyarakat, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat; • Penyediaan PMT bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi; • Dan layanan imunisasi pendukung pencapaian Stunting; • Alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian; • Obat dan perbekalan program pengendalian, serta data dan informasi malaria; • Bahan dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian; • Pelayanan pengobatan, paket penyediaan alat dan reagen, serta obat dan perbekalan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS; • Tenaga kesehatan terlatih untuk pencegahan dan pengendalian; • Layanan skrining mobile dan fasyankes; • Layanan pencegahan dan pengendalian, serta alat, bahan, dan paket vaksin TBC; • Alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian; • Penyediaan obat dan logistik multi drug therapy (MDT); • Pendampingan dan pemantauan pengobatan; • Pemberian obat pencegahan; • Pemantauan penderita kusta pasca pengobatan. • Pendayagunaan Dokter Spesialis; • Bantuan Operasional RS Kapal. Provinsi Sulawesi Tenggara Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman Terintegrasi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), dengan output: • Penyediaan rumah khusus reguler dan rumah inti tumbuh tahan gempa (RITTA); • Rumah susun hunian ASN/TNI/polri dan MBR/pekerja; • Fasilitasi subsidi dan bantuan uang muka, pembiayaan rumah swadaya dan pembiayaan mikro perumahan; • Fasilitasi pembiayaan perumahan terjangkau dan berwawasan lingkungan; • Bantuan PSU bidang perumahan; • Pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh. Provinsi Sulawesi Tenggara Penguatan dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal, dengan output: • Penjaminan mutu satuan pendidikan; • Dokumen tracer study; • Rancangan standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) sektor industri; • Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran; • Standar pelatihan berbasis kompetensi; • SMK mengembangkan pusat keunggulan, mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan; • Mendapatkan pendampingan peningkatan mutu; • Mengembangkan pengajaran berbasis pabrik; • SDM mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri dan program kelas industri; • Fasilitasi pendampingan link and match SMK dengan industri; • Pelatihan kurikulum DUDI untuk guru kejuruan; • Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; • Inovasi model pembelajaran vokasi berbasis dunia kerja; • Talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan. Provinsi Sulawesi Tenggara Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, dengan output: • Bantuan kelompok usaha ekonomi masyarakat; • Pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan; • Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat; • KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako • Warga masyarakat rawan bencana sosial yang mendapat bantuan; • Lembaga amil zakat dan nadzir wakaf yang dibina dan diperkuat literasi program pengentasan kemiskinan; • Koordinasi strategis registrasi sosial ekonomi dan jaringan komunikasi data dan data center; • Penguatan regulasi, monitoring dan pemutakhiran data hingga tingkat desa yang terintegrasi dengan SIPD; • Pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT); • Penataan sumber daya manusia untuk pemanfaatan data; • Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN; • Koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat; • KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako; • Korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan; • Gerakan pangan murah yang dilaksanakan, stabilisasi pasokan dan harga pangan; • Pembinaan kelompok pekerja bukan penerima upah dalam pemahaman program jaminan sosial tenaga kerja; • Fasilitasi dialog regulasi bidang jaminan sosial tenaga kerja; • Sosialisasi program jaminan kehilangan pekerjaan bagi pelaku hubungan industrial; • Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan; • Layanan atas pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak; • Lanjut usia yang mendapatkan bantuan permakanan; • Penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan permakanan; • Anak YAPI yang mendapatkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial. Provinsi Sulawesi Tenggara Penguatan kapasitas fiskal daerah, dengan output: • Rekomendasi kebijakan PDRD; • Daerah dengan proporsi PDRD terhadap PAD meningkat; • Basis data potensi PDRD; • Penatausahaan BMD secara wajar; • Proporsi kontribusi BUMD yang meningkat; • Dan kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha (KPDBU); • Daerah yang difasilitasi dalam menerbitkan obligasi/sukuk daerah dan memanfaatkan pinjaman daerah. Provinsi Sulawesi Tenggara Pengelolaan hutan secara lestari, dengan output: • Peningkatan produktivitas hasil kehutanan; • Pengembangan produk melalui agroforestri; • Pengembangan kapasitas pengelola kawasan; • Penguatan kelompok perhutanan sosial; • Perlindungan serta pengamanan hutan. • Peningkatan kemandirian usaha kelompok tani hutan (KTH); • Peningkatan Kapasitas (Kelola Kawasan, Kelembagaan, dan Usaha) Kelompok Masyarakat Penerima Akses Kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan Kemandirian Usaha KUPS. Provinsi Sulawesi Tenggara Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan output: • Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan; • penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; • peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan; • pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; • penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan. Provinsi Sulawesi Tenggara Pencegahan perkawinan usia anak dan pemberian layanan bagi korban perkawinan anak, dengan output: • Penguatan data, koordinasi dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; • Peningkatan akses dan kualitas layanan KB dan kesehatan reproduksi. Provinsi Sulawesi Tenggara Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang berkualitas, dengan output: • Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru satuan PAUD; • Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru SD; • Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru SMP; • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; • Membangun unit sekolah baru SMA; • Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran. Provinsi Sulawesi Tenggara Penyelenggaraan Pemeriksanaan Kesehatan Gratis, dengan output: • Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan; • Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir; • Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA; • Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis; • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis; • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis; • Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; • Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis. Provinsi Sulawesi Tenggara Percepatan pelaksanaan reforma agraria, dengan output: • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Provinsi Sulawesi Tenggara Transformasi penyelenggaraan jaminan produk, dengan output: • Sertifikasi dengan pemeriksanaan dan/atau pengujian • Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha • Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM • Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal • Akreditasi lembaga halal • MoU kemitaan jaminan produk halal • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis • Pengembangan industri dan UMKM halal; • Peningkatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional; • Penguatan ekosistem halal; • Penguatan keuangan syariah; • Penguatan dana sosial syariah. Provinsi Sulawesi Tenggara Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut, dengan output: • Penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat; • Penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim; • Penerapan nature-based solutions, • Pembangunan pengaman pantai; • Pemulihan ekosistem mangrove. Provinsi Sulawesi Tenggara Peningkatan Upaya Pencegahan Mitigasi Bencana, dengan output: • Pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana; • Simulasi penanggulangan bencana; • Vegetasi pantai yang ditanam untuk mitigasi bencana; • Peta kawasan rawan bencana; • Penilaian indeks risiko dan ketahanan daerah terhadap bencana; • Pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana; • Penyelidikan geologi lingkungan untuk mitigasi bencana geologi. Provinsi Gorontalo Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Gorontalo Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Provinsi Gorontalo Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Gorontalo Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Gorontalo Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Provinsi Gorontalo Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output; • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Provinsi Gorontalo Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 Kawasan Perkotaan Sedang Kota Gorontalo • Kota Gorontalo Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Kota Gorontalo, dengan output: • Bantuan PSU perumahan • Bantuan pembangunan rumah swadaya • Pembangunan rumah susun hunian untuk ASN/TNI/POLRI • Pembangunan rumah susun hunian untuk MBR dan pekerja • Pengembangan sanitasi • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT) • Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat • Penguatan instrumen peringatan dini bencana • Pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Gorontalo (GORR I) • Penyediaan ruang terbuka hijau • Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Bolango B1 B2 B3 B4 B5 Kawasan Tanaman Pangan dan Pertanian • B1: Kabupaten Gorontalo • B2: Kabupaten Gorontalo Utara • B3: Kabupaten Boalemo • B4: Kabupaten Pohuwato • B5: Kabupaten Bone Bolango Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Pertanian Provinsi Gorontalo, dengan output: • Cetak sawah • Peningkatan jalan dan jembatan koridor logistik Paguyaman–Tabulo dan Isimu– Paguyaman • Pembangunan jalan koridor logistik • Pembangunan jalan akses simpul transportasi • Penyediaan layanan konektivitas perairan melalui pelayaran perintis dan tol laut B6 B7 Kawasan Perkebunan dan Hilirisasi Kelapa • B6: Kabupaten Gorontalo • B7: Kabupaten Gorontalo Utara • Kawasan kelapa • Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan • Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan • Peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa B8 Kawasan Sentra Garam • B8: Kabupaten Pohuwato Pengembangan Kawasan Sentra Garam, dengan output: • Korporasi petambak garam yang dikembangkan • Verifikasi penyaluran distribusi garam industri ke industri • Pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri dalam pemenuhan spesifikasi industri aneka pangan, farmasi, dan kosmetik • Sarana niaga garam rakyat • Lahan garam yang difasilitasi D1 Kecamatan Perbatasan Prioritas • D1: Kec. Gentuma Raya, Kec. Tomilito, Kec. Ponelo Kepulauan, Kec. Anggrek, Kec. Monano, Kec. Sumalata Timur, Kec. Biau, dan Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, dengan output: • Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T • Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet Kec. Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara D2 Kawasan Transmigrasi • D2: Kawasan Transmigrasi Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara, melalui pengembangan jalan, jembatan, dan sarana permukiman di kawasan transmigrasi. E1 E2 E3 E4 E5 Kawasan Pesisir dan Konservasi Teluk Gorontalo, dsk • E1: Kota Gorontalo • E2: Kabupaten Gorontalo • E3: Kabupaten Bone Bolango • E4: Kabupaten Boalemo • E5: Kabupaten Pohuwato Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Teluk Gorontalo dan sekitarnya, dengan output: • Kawasan konservasi perairan yang operasional • Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya • Destinasi wisata alam yang dikembangkan sarana dan prasarananya • Fasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat dalam pemanfaatan jasa wisata • Rekomendasi penetapan status Geopark nasional dan pengembangan pola pendanaan pengembangan Geopark • Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipulihkan • Rehabilitasi Daerah Tampungan Air (DTA) danau secara vegetatif • Rehabilitasi hutan Mangrove • Pembangunan pengendalian banjir dan pengaman pesisir pantai • Sarana search and rescue (SAR) rafting boat • Prasarana SAR • Pembangunan ekosistem aksi dini • Penguatan instrumen peringatan dini bencana • Penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, • Penataan bangunan kawasan rawan bencana • Penyediaan data dan informasi kualitas air di sungai dan danau • Peningkatan produktivitas hasil kehutanan, • Pengembangan produk melalui agroforestri, • Pengembangan kapasitas pengelola kawasan • Penguatan kelompok perhutanan sosial • Perlindungan serta pengamanan hutan Provinsi Gorontalo Pengembangan permukiman yang didukung dengan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir, peningkatan kapasitas dan jaringan listrik, serta penguatan infrastruktur digital dan TIK, dengan output: • Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota • Pembangunan SPAM Regional • Perluasan SPAM Kabupaten/Kota • Perluasan SPAM Regional • SPAM Berbasis Masyarakat • Pembangunan SPAM • Peningkatan SPAM • Perluasan SPAM • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota/Permukiman/Kawasan Tertentu • Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu (Tangki Septik Individu/Komunal) • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu • Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik (PLTM) • Pembangunan infrastruktur gardu induk • Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) • OM BTS 4G/Lastmile Provinsi Gorontalo Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan output: • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Provinsi Gorontalo Penguatan konektivitas dan layanan transportasi yang integrasi dengan pengembangan wilayah untuk mendukung aktivitas ekonomi, dengan output: • Pembangunan jalan dan jembatan koridor logistik Paguyaman–Tabulo • Penggantian jembatan Buliaa • Peningkatan jalan pada ruas Isimu– Paguyaman • Peningkatan jalan pada ruas Randangan – Desa Taluditi sebagai akses menuju Pelabuhan Marisa, • Peningkatan jalan pada ruas Tolango - Bulontio - Tolinggula - Desa Cempaka Putih yang merupakan jalur pendukung Pelabuhan Anggrek • Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan • Penyediaan layanan konektivitas perairan melalui pelayaran perintis • Pengembangan bandar udara Provinsi Gorontalo Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan, dan tata kelola pelayanan kesehatan, dengan output: • Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan layanan kesehatan bergerak • Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pelayanan kesehatan bergerak • Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) pelaksana pelayanan telemedisin • Peningkatan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D • Pembinaan kualitas mutu pelayanan • Bantuan operasional RS Kapal • Pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri • Penduduk penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN) • Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) • Pelatihan layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak) • Peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA • Fasilitasi pengelolaan manajemen proyek penguatan pelayanan KIA • Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) dan pengampuan untuk pelayanan KJSU-KIA • fasilitasi dan pembinaan lembaga, dan alat kesehatan layanan kanker terpadu • Rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis • Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) • Bantuan program pendidikan SDM kesehatan • Beasiswa dokter spesialis • Penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, • Pembinaan RS penyelenggara pendidikan utama • Sarana kesehatan penunjang PPDS dan subspesialis, • Bantuan biaya pendidikan program studi/profesi/spesialis/subspesialis dengan wajib penempatan Provinsi Gorontalo Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan output: • Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan Provinsi Gorontalo Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), serta pencegahan dan penurunan Stunting, dengan output: • Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Malaria • Data dan Informasi Malaria • Bahan Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PIMS • Pelatihan pencegahan dan pengendalian HIV • Layanan Penanggulangan HIV AIDS dan PIMS • Data dan Informasi HIV AIDS dan PIMS • Pelatihan Penanggulangan Penyakit TBC • Data dan Informasi TBC • Alat Pencegahan dan Pengendalian TBC • Bahan Pencegahan dan Pengendalian TBC • Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB • Penanggulangan TB di tempat kerja • Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TBC • Fasilitasi pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta • Layanan Surveilans dan Deteksi Dini Kusta dan Frambusia • Data dan Informasi Kusta dan Frambusia • Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Kusta dan Frambusia • Pelatihan Penanggulangan Penyakit Kusta dan Frambusia • Obat dan Perbekalan Kesehatan program Penyakit Tropis Terabaikan • Ibu Hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari Buffer Stock, • Tenaga Kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya • Infrastruktur air minum berbasis masyarakat, • Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat • Penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi • Layanan imunisasi pendukung pencapaian Stunting Provinsi Gorontalo Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi, dengan output: • Melakukan pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional • Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) • Meningkatkan pelatihan petugas penjamah makanan • Memberdayakan komunitas masyarakat dan pelaku usaha • Melakukan penguatan koordinasi dukungan lintas sektor Provinsi Gorontalo Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dengan output: • Penyediaan BMHP untuk Skrining Kesehatan • Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir • Pelaksanaan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA • Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis • Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis • Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis Provinsi Gorontalo Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal, dengan output: • Sarana Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi • Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi • Revitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan • Pembangunan unit sekolah baru satuan PAUD • Revitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan • Pembangunan unit sekolah baru SD • Revitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan • Pembangunan unit sekolah baru SMP • Revitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan • Pembangunan unit sekolah baru SMA • Penyediaan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran • Penjaminan mutu satuan pendidikan, • Dokumen hasil pelaksanaan tracer study pada satuan pendidikan vokasi • Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor industri • Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran • Standar pelatihan berbasis kompetensi • SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan • SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (Teaching Factory) • SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 • SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan • Fasilitasi Pendampingan SMK yang Link and Match dengan Industri • Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri • Pelatihan Vokasi Industri Upskilling dan Reskilling • Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV) • Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja • Talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan Provinsi Gorontalo Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial adaptif, serta pemberdayaan masyarakat, dengan output: • Pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial • Data terpadu kesejahteraan sosial, • Mustahiq yang diselaraskan datanya • Aparatur yang mengikuti pengembangan perencanaan dan standar pelayanan minimal (SPM) • Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku usaha • Pendampingan usaha keluarga penerima manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, • Pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan • Bantuan alat dan mesin pertanian pra panen • Penerima bantuan iuran PBI JKN • Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat • Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar • Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar • Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar • Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar • Mahasiswa yang mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah • KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi listrik • Bantuan logistik korban bencana alam Provinsi Gorontalo Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas perikanan dan peternakan, dengan output: • Pelabuhan perikanan yang dikembangkan, • Sarana penyimpanan produk kelautan dan perikanan • Sarana distribusi logistik • Alat dan sarana penangkapan ikan • Kendaraan pemasaran ikan • Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat • Diklat pemberdayaan masyarakat • Tata kelola budidaya ikan air laut • Peningkatan eksportir kelautan perikanan baru • Pemantauan sosial ekonomi masyarakat kelautan perikanan • Pelatihan petugas kesyahbandaran • Pendampingan pelaku sektor industri makanan, laut, dan perikanan. • Promosi usaha • Investasi strategis KP termasuk komoditas TCT (Tuna-Cakalang-Tongkol) terpadu, • Pelatihan intensif bootcamp dan magang bagi pengurus dan pengelola koperasi • Penguatan sistem pengawasan koperasi • Kerja sama internasional bidang kelautan dan perikanan. • Bantuan pakan, bibit dan benih ternak unggul, • Sertifikasi benih/bibit ternak, • Bantuan ternak ruminansia potong dan perah, • Alat dan mesin sub sektor peternakan, • Pembinaan dan pengawasan mutu, • Sarana prasarana kesehatan hewan • Layanan optimalisasi reproduksi. Provinsi Gorontalo Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk, dengan output: • Sertifikasi dengan pemeriksanaan dan/atau pengujian • Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha • Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM • Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal • Akreditasi lembaga halal • MoU kemitaan jaminan produk halal • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis Provinsi Sulawesi Barat Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Sulawesi Barat Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. Provinsi Sulawesi Barat Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Sulawesi Barat Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Sulawesi Barat Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Provinsi Sulawesi Barat Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Provinsi Sulawesi Barat Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; • Kartu Indonesia Pintar; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. B1 B2 B3 B4 B5 Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi B1: Kabupaten Polewali Mandar B2: Kabupaten Majene B3: Kabupaten Mamasa Pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan, serta hilirisasi komoditas pertanian unggulan yang berkelanjutan serta implementasi pertanian berketahanan iklim dengan output: • Pendampingan dalam sertifikasi produk mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan B4: Kabupaten Pasangkayu B5: Kabupaten Mamuju Tengah • Penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan, • Jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi, • Optimasi lahan, alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan • Dukungan penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan • Sarana pengolahan hasil tanaman pangan • Pengembangan kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi) • Pendampingan lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor • Kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan • Pembentukan lembaga pendidikan menengah vokasi pertanian, pendidikan tinggi vokasi pertanian diploma tiga (D-III) • Pendidikan tinggi vokasi pertanian sarjana terapan (D-IV) • Pengembangan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim B6 B7 Kawasan Perikanan Budidaya B6: Kabupaten Polewali Mandar B7: Kabupaten Mamuju Pengembangan komoditas perikanan budidaya, dengan output: • Pengembangan kampung perikanan budidaya, pengembangan jumlah klaster kawasan revitalisasi tambak udang • Jumlah kluster komoditas unggulan air laut berbasis kawasan • Produksi calon induk ikan air payau, ikan air laut, dan udang (Udang Beku, Udang Olahan, Chitin Chitosan, Glukosamin) • Produksi pakan ikan untuk operasional UPT, produksi sampel monitoring penyakit ikan yang diuji • Jumlah benih ikan payau, ikan air laut dan udang • Penyaluran calon induk ikan payau, ikan air laut, dan udang yang disalurkan ke masyarakat • Jumlah benih ikan payau, ikan air laut, dan udang ke masyarakat • Pengujian sampel Surveillance Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau, ikan air laut, dan udang. • Penyediaan sarana sistem rantai dingin hasil KP • Pengembangan sarana distribusi logistik produk KP D1 D2 D3 D4 D5 Kawasan Transmigrasi (KT) D1: KT Ulumanda, Kabupaten Majene • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ulumanda di Kab. Majene, melalui pengembangan jembatan di kawasan transmigrasi. D2: KT Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar D3: KT Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah D4: KT Sarudu Baras, Kabupaten Pasangkayu D5: KT Mambi Mehalaan, Kabupaten Mamasa • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu di Kab. Polewali Mandar, melalui fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi, serta pengembangan jalan dan sistem drainase di kawasan transmigrasi • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kab. Mamuju Tengah, melalui fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi, pemberian bantuan sarana produksi pertanian serta pengembangan jalan dan jembatan di kawasan transmigrasi • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kab. Pasangkayu, melalui pemberian sarana produksi pertanian dan peralatan pasca panen, pengembangan sarana permukiman dan jalan di kawasan transmigrasi dan • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mambi Mehalaan di Kab. Mamasa, melalui fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi, pemberian bantuan sarana produksi pertanian serta pengembangan jalan dan sistem drainase di kawasan transmigrasi. E1 Kawasan Konservasi dan Pengembangan Pulau Kecil E1: Kabupaten Mamuju Pengembangan dan pengelolaan wisata bahari pada kawasan konservasi perairan dan ekosistem pesisir, dengan output: • Kawasan konservasi perairan yang operasional • Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya • Destinasi wisata alam yang dikembangkan sarprasnya • Fasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat dalam pemanfaatan jasa wisata • Sarana SAR rafting boat, • Prasarana search and rescue (SAR) • Pembangunan ekosistem aksi dini • Penguatan instrumen peringatan dini bencana • penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat • Penataan bangunan kawasan rawan bencana E2 E3 E4 E5 Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Makassar Strait Sulawesi Barat E2:Kabupaten Majene Pengelolaan risiko bencana kawasan rawan bencana gempa bumi di Makassar Strait, dengan output: • Penyusunan Peta kawasan rawan bencana gempa bumi • Fasilitasi dan pelayanan informasi gempabumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) wilayah timur E3:Kabupaten Polewali Mandar E4:Kabupaten Mamuju E5:Kabupaten Pasangkayu • Penerapan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pascabencana • Bantuan kepada korban bencana alam berupa bantuan logistik tanggap darurat • Terselenggaranya operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman darat • Terpasangnya instrumentasi peringatan dini • Persentase kecepatan informasi iklim dan kualitas udara • Terlaksananya pembinaan penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat Provinsi Sulawesi Barat Peningkatan kualitas ekosistem gambut, dengan output: • Pemulihan lahan gambut di areal penggunaan lainnya • Pelaksanaan Program Gambut Lestari • Program Desa Mandiri Peduli Gambut • Penilaian kinerja lingkungan untuk pengelolaan ekosistem gambut • Penyediaan data dan informasi Kesatuan Hidrologis Gambut Provinsi Sulawesi Barat Pengembangan hilirisasi rumput laut, dengan output: • Penyusunan rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut • Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat • Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat • Infrastruktur Kawasan Budidaya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas' • Klaster rumput laut berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat. • Fasilitasi investasi industri rumput laut bernilai tinggi (Karagenan (polisakarida), Agar, Kosmetik, Biofuel, dan Bioplastik) • Pengembangan Biostimulan berbasis rumput laut. • Penguatan koperasi rumput laut untuk memperkuat posisi tawar petani rumput laut • Pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut. • Pelatihan dan pendampingan pengolah rumput laut terkait praktik produksi • Pelatihan manajemen usaha rumput laut dengan memprioritaskan peran perempuan • Penerapan sistem insentif fiskal bagi petani yang menggunakan bibit berkualitas dan menerapkan teknik ramah lingkungan • Penyediaan skema kredit mikro dengan bunga rendah bagi petani dan pelaku usaha rumput laut • Sertifikasi dengan pemeriksanaan dan/atau pengujian • Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha • Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM • Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal • Akreditasi lembaga halal • MoU kemitaan jaminan produk halal Provinsi Sulawesi Barat Pengembangan industri mesin dan perlengkapan, dengan output: • Pengembangan industri alat mesin pertanian yang terfasilitasi dalam rangka penguatan mekanisasi pertanian nasional. • Pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan kebijakan di bidang perindustrian sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan. Provinsi Sulawesi Barat Penguatan layanan transportasi, infrastruktur konektivitas (konektivitas jalan, konektivitas darat, konektivitas laut, serta konektivitas udara) dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, dengan output: • Pembangunan jalan/jembatan daerah • Preservasi jalan/jembatan daerah. • Pelaksanaan kampanye/sosialisasi/promosi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan • Pengembangan/pemasangan fasilitas keselamatan jalan • Daerah yang menyusun rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. • Pembangunan/pengembangan pelabuhan simpul utama. • Pengembangan bandara Tampa Padang (Kab. Mamaju) • Peningkatan pasokan tenaga listrik • Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T. • Preservasi jalan Ruas Mamasa – Tabang mendukung akses wisata tana toraja, Ruas Karossa – Topoyo mendukung hilirsasi sawit, Jalan BTS. Kab. Mamuju-Tameroddo dan Jalan Surumana (BTS. Prov. Sulteng)- Pasangkayu, Akses Bandar Udara Tampa Padang (mamuju), Akses Pelabuhan Belang- Belang. Provinsi Sulawesi Barat Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu, serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi aman, dan pengelolaan persampahan dari hulu ke hilir berbasis teknologi tepat guna, penguatan infrastruktur ketenagalistrikan, serta penguatan dan perluasan infrastruktur telekomunikasi, dengan output: • Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota, pembangunan SPAM regional • Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota, peningkatan SPAM regional • Perluasan SPAM kabupaten/kota, pembinaan teknis bidang air minum, • Fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang air minum, termasuk pada SPAM Regional Polewali Mandar – Majene • Pembinaan dan pengawasan pengembangan SPAM • Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pekerjaan umum berdasarkan tipologi daerah • Rehabilitasi daerah irigasi multikomoditas • Pemugaran, peremajaan, serta yang dilakukan pemukiman kembali di permukiman kumuh • Pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi • Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik • Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) • Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan • Jumlah lokasi yang memperoleh sinyal telekomunikasi bergerak seluler (base transceiver station/lastmile 4G) di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika (kumulatif) • Pembinaan pada Fasilitator/Enabler Digital PMSE • Pelaksanaan pemantauan/monitoring • Bimbingan teknis pada pelaku usaha PPMSE dan PSP di bidang PMSE • Peningkatan literasi masyarakat di bidang digital • Pembangunan transmisi • Pengadaan infrastruktur teknologi informatika dan media baru Provinsi Sulawesi Barat Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan output: • Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria • Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Barat Penguatan sistem tata kelola pendidikan vokasi (SMA, SMK dan Politeknik) dan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian dan perkebunan, dengan output: • Pendampingan peningkatan mutu pada sekolah menengah atas (SMA) • Pendampingan dalam rangka menuntaskan kekerasan seksual • Penyediaan prasarana SMAKN • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang Pendidikan • Pendampingan peningkatan mutu dan pengajaran berbasis pabrik (Teaching Factory) di SMK • Pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja bagi guru kejuruan • Pengembangan inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja • Pendampingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti upskilling dan reskilling berstandar industri • Penguatan persiapan program magang luar negeri • Fasilitasi sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja • Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja • Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan • Membangun unit sekolah baru SMA Provinsi Sulawesi Barat Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), dengan output: • Pengukuran dan pelaporan mutu puskesmas, penyediaan sarana • Pemenuhan alat kesehatan • Peningkatan ketrampilan kader kesehatan • Pemantauan keaktifan posyandu • Revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat • Pembinaan pelayanan berbasis gugus pulau di wilayah kepulauan • Pembinaan RS Kapal di wilayah kepulauan • Akselerasi rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis • Bantuan program pendidikan SDM kesehatan • Pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan • Pelatihan strategis SDM kesehatan di RS Pemerintah • Koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah • Pemberian bantuan iuran PBI JKN • Pemberian bantuan iuran kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) • Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak • Meningkatkan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D • Memberikan pembinaan kualitas mutu pelayanan • Memberikan pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri Provinsi Sulawesi Barat Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit, dengan output: • Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya • Infrastruktur air minum berbasis masyarakat • Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat • Penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi • Layanan imunisasi pendukung pencapaian Stunting. • Tenaga kesehatan terlatih untuk pencegahan dan pengendalian • Layanan skrining mobile dan fasyankes, • Layanan pencegahan dan pengendalian • Pengadaan alat, bahan, dan paket vaksin TBC. • Dukungan penyediaan alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian • Penyediaan obat dan logistik MDT • Pendampingan dan pemantauan pengobatan • Pemberian obat pencegahan, • Pemantauan penderita kusta pasca pengobatan. • Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan • Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir • Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA • Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis • Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis • Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis • Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis • Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis • Melakukan pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional • Meningkatkan pelatihan petugas penjamah makanan • Memberdayakan komunitas masyarakat dan pelaku usaha • Melakukan penguatan koordinasi dukungan lintas sektor Provinsi Maluku Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Maluku Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: ● Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; ● Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; ● Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); ● Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; ● Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor; ● Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan. Provinsi Maluku Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Maluku Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: ● Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Maluku Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: ● Peningkatan kapasitas usaha koperasi; ● Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Maluku Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output; ● Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; ● Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; ● Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial ● Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); ● Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; ● Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; ● Kartu Prakerja; ● Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; ● Alat dan mesin pertanian pra panen; ● Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; ● Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; ● Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; ● Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; ● Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; ● Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; ● Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; ● Bantuan PBI JKN; ● Kartu Indonesia Pintar; ● Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; ● Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; ● Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; ● Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; ● Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; ● Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; ● Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; ● Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; ● Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 Kawasan Pertumbuhan: ● A1: Kawasan Pariwisata Banda Neira (Kab. Maluku Tengah) Pengembangan kawasan pariwisata Banda Neira di Kab. Maluku Tengah dengan output: ● Penanganan jalan daerah; ● Pengembangan desa wisata; ● Pengembangan atraksi wisata budaya, penyediaan prasarana bidang pariwisata dan kebudayaan; ● Pendukungan event daerah; ● Pembangunan pusat informasi kepariwisataan, termasuk konten peta wisata (tourism map) yang berkualitas; ● Pemanfaatan cagar budaya dan aset sejarah; ● Penyediaan akomodasi dan restoran yang berkualitas; ● Pembangunan kios cinderamata; ● Pegembangan pasar tematik wisata; ● Penyediaan layanan kesehatan wisatawan; ● Pembinaan masyarakat lokal yang tersertifikasi di bidang pariwisata; ● Fasilitasi dan pembinaan masyarakat lokal yang tersertifikasi di bidang pariwisata; ● Penguatan tata kelola desa wisata dan kampung adat; ● Promosi terpadu secara nasional dan internasional; ● Pembangunan jaringan pengetahuan dan media rekonstruksi diplomasi budaya jalur rempah; ● Peningkatan akses pembiayaan, literasi bisnis dan mutu produk IKM/UMKM; dan ● Pembentukan dan pembinaan BUM Desa serta koperasi berbasis pariwisata, perikanan, dan perkebunan. A2 Kawasan Pertumbuhan: ● A2: Blok Masela (Kab. Kepulauan Tanimbar) Percepatan pemanfaatan gas bumi untuk industri di Kab. Kepulauan Tanimbar (Blok Masela) dengan output: ● Penetapan wilayah kerja pengembangan gas bumi; ● Penetapan wilayah keprospekan migas; ● Pembangunan jaringan gas bumi; ● Pembangunan sarana prasarana produksi Pemanfaatan gas bumi; ● Penyiapan pembangunan infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas; ● Pengembangan program studi pendidikan tinggi vokasi berbasis industri migas; ● Pembangunan SPAM; ● Pembangunan SPAL; ● Pembangunan sistem pengelolaan sampah; ● Penyediaan akses internet; ● Penyediaan jaringan listrik; dan ● Pembangunan RTH dan ruang terbuka publik. A3 Kawasan Pertumbuhan: A3: Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira (Kab. Maluku Tengah) Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira dengan output: ● Penetapan RDTR dan RTBL; ● Penataan lanskap dan pembangunan fasilitas rekreasi, termasuk penyediaan wayfinding, pembangunan promenade sepanjang pantai, pengembangan shared- street dan street furniture; ● Manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan ● Pemanfaatan cagar budaya (adaptive reuse) sesuai branding kawasan; ● Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, serta media lainnya di dalam dan luar negeri; ● Peningkatan infrastruktur SPAM; ● Pembangunan SPAL; ● Pembangunan drainase; ● Fasilitasi dan pembinaan bank sampah dan kelompok masyarakat pengelola sampah; ● Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; ● Perluasan layanan penyiaran digital; ● Penyediaan akses internet dan listrik berbasis EBT (terutama tenaga surya); ● Penataan kawasan, serta peremajaan/pemugaran permukiman kumuh; ● Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Miskin dan Rentan; ● Penyediaan fasilitas asrama pendidikan; ● Bantuan PSU bidang perumahan; ● Penyediaan dan peningkatan layanan; pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan; ● Pengembangan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang transparan dan akuntabel; ● Penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) digital. A4 Kawasan Pertumbuhan: A4: Kawasan Perkotaan Sedang Ambon (Kota Ambon) Pengembangan Kawasan Perkotaan Sedang Ambon dengan output: ● Pembangunan dan peningkatan jalan, transportasi umum massal perkotaan; ● Pembangunan SPAM; ● Pembangunan SPAL; ● Pembangunan infrastruktur listrik dan TIK; ● Bantuan PSU bidang perumahan; ● Fasilitasi dan pembinaan bank sampah dan kelompok masyarakat pengelola sampah; ● Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; ● Perluasan layanan penyiaran digital; ● Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan; ● Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN); dan ● Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN). B1 B2 B3 B4 B5 B6 Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna- cakalang-tongkol, udang, dan lobster) Sentra Industri ● B1: Kota Ambon ● B2: Kota Tual Sentra Produksi ● B3: Kab. Maluku Tengah ● B4: Kab. Seram Kepulauan Aru Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, udang, dan lobster dengan output: ● Penyediaan sarana distribusi logistik produk KP; ● Penyediaan sarana pengolahan hasil KP; ● Penyediaan sarana sistem rantai dingin hasil KP; ● Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi; ● Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; dan ● Pengembangan kewirausahaan. Provinsi Maluku Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau dengan output: ● Pembangunan Jalan Trans Seram dan Kepulauan Aru, Buru, Moa, dan Yamdena; ● Penanganan jalan daerah dan jalan 3T di antaranya di Pulau Kei Besar, Kepulauan Aru (Popjetuer-Batugoyang); ● Peningkatan jalan mendukung akses pelabuhan laut (Pelabuhan Ambon dan Pelabuhan Amahai); ● Peningkatan fasilitas Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Mahaleta, Pelabuhan Namrole, ● Pelayaran kapal Ro-Ro; ● Penyelenggaraan layanan transportasi laut dan penyeberangan perintis; ● Pengembangan Bandara Pattimura, Bandara Langgur, Bandara Dobo; ● Pengembangan seaplane; ● Pengembangan penerbangan perintis mendukung konektivitas wilayah perairan; ● Pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi; ● Perlusan jaringan telekomunikasi; ● Perluasan akses internet cepat; dan ● Perluasan layanan penyiaran digital. ● Kota Ambon (perikanan) ● Kota Tual (perikanan) ● Kab. Maluku Tengah (pariwisata dan ekonomi kreatif) ● Kab. Kepulauan Tanimbar (industri migas) Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) dan pelatihan vokasi dengan output: ● Peningkatan jalan menuju fasilitas pendidikan; ● Perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual; ● SMK yang menyiarkan pengajaran berbais pabrik (Teaching Factory) ● Revitalisasi fasilitas pendidikan vokasi, pelatihan vokasi dan Balai Latihan Kerja (BLK); ● Peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi berstandar industri; ● Pendidikan tinggi dan vokasi yang mendapatkan akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan; ● Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja; ● Pelatihan bidang komunikasi, informatika dan digital; ● Digital Talent Scholarship; ● Pelatihan keterampilan digital dasar; ● Pelatihan aparatur digital; ● Pelatihan literasi digital; ● Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim; ● Fasilitasi dan Promosi Industri Gim Nasional; ● Peningkatan kapasitas SDM Iptekin; ● Penguatan infrastruktur Iptekin strategis; ● Penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerjasama pemanfaatan dan komersialisasi hasil Iptekin; ● Penguatan kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM); ● Penguatan kapasitas Science Techno Park (STP); ● Pengembangan pilot project hub ekosistem Iptekin di daerah; ● Pengembangan pilot project hub ekosistem Iptekin di K/L pengampu bidang prioritas; ● Pengembangan pilot project hub prioritas tematik Iptekin di BRIN; ● Optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam mendukung bidang-bidang prioritas. C1 C3 C5 Kawasan Potensial Swasembada Pangan: ● C1: Kab. Buru (padi, pangan akuatik) ● C3: Kab. Maluku Tengah (padi, kedelai, pangan akuatik) ● C5: Kab. Maluku Tenggara (ubi, rumput laut) Kawasan Rentan Pangan: ● Kab. Kepulauan Aru (sagu) ● Kab. Kepulauan Tanimbar (padi) Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan dan pangan akuatik/bluefood berbasis perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan output: ● Penyaluran benih ikan; ● Revitalisasi lahan tambak; ● Revitalisasi lahan budidaya sesuai zonasi; ● Pengembangan unit produksi bibit berkualitas dan penyaluran bibit rumput laut; ● Pengembangan sarana dan input produksi perikanan budidaya; ● Sarana pascapanen tanaman pangan; ● Penguatan dan pelatihan kelompok tani; ● Penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama; ● Mendorong ownership petani, nelayan, dan pembudidaya ikan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk; Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan ● Pendampingan untuk digitalisasi pertanian; ● Pengembangan dan penguatan inkubator koperasi; ● Peningkatan sistem logistik pangan lokal; ● Penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan; ● Pembentukan koperasi berbasis bahan pangan; ● Pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan; ● Peningkatan jalan usaha tani; ● Pembangunan embung pertanian; ● Pengembangan dan pengelolaan irigasi; dan ● Penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan. C2 C4 Kawasan Potensial Swasembada Energi: ● C2: Kota Ambon* ● C4: Kab. Seram Bagian Barat* Kawasan Rendah elektrifikasi: ● Kab. Seram Bagian Timur** ● Kab. Kepulauan Aru** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi dengan output: ● Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS); ● Pemetaan potensi EBT lainnya; ● Pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG); ● Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU); ● Penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit; ● Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T; ● Pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik; dan ● Pembangunan infrastruktur gardu induk. C1 C3 C6 Kawasan Potensial Swasembada Air: ● C1: Kab. Buru* ● C3: Kab. Maluku Tengah* ● C6: Kab. Kepulauan Tanimbar* Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan swasembada air, terutama di pulau- pulau kecil dengan output: ● Pembangunan Bendungan Way Apu; ● Pembangunan DI Way Apu System dan DI Samal Kiri; ● Rehabilitasi DI Way Apu dan DI Geren Meten; Kawasan Rawan Air: ● Kab. Maluku Barat Daya** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air ● Pengendalian banjir dan sedimen di Kab. Seram Bagian Barat; dan ● Penyediaan sumber air baku alternatif. D1 D2 D3 D4 D5 Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan PKSN dan Wilayah Pendukung: ● D1: PKSN Saumlaki, serta Kec. Tanimbar Selatan dan Kec. Tanimbar Utara (Kab. Kepulauan Tanimbar) ● D2: PKSN Ilwaki (Kab. Maluku Barat Daya) Kecamatan Perbatasan Prioritas: ● D3: Kec. Kei Besar Selatan, Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan Barat (Kab. Maluku Tenggara) ● D4: Kec. Aru Tengah Timur, Aru Tengah Selatan, Aru Selatan Timur, Sir-Sir (Kab. Kepulauan Aru) ● D5: Kec. Pulau Dullah Selatan (Kota Tual) Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki dan Ilwaki, serta kecamatan perbatasan prioritas dengan output: ● Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di Daerah 3T; ● Operasional dan pemeliharaan Akses Internet; ● Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar; ● Layanan konektivitas angkutan keperintisan; ● Peningkatan fasilitas pelabuhan dobo di Kab. Kepulauan Aru; ● Materi teknis dan RPerpres Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara; dan ● Fasilitasi dan koordinasi peningkatan tata kelola pemerintahan di Kawasan perbatasan D6 Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas D6: Kawasan Perdesaan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Padi (Kab. Buru) Pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Padi, Kab. Buru dengan output: ● Penyediaan rumah layak huni ● Pembangunan SPAM; ● Pembangunan SPAL; ● Pembangunan sistem drainase; ● Fasilitasi dan pembinaan bank sampah dan kelompok masyarakat pengelola sampah; ● Pelaksanaan bantuan sosial adaptif; ● Bantuan PSU bidang perumahan; ● Pembangunan dan pengembangan jalan non-status dan jembatan; ● Peningkatan akses internet dan listrik; ● Penyediaan moda transportasi desa; ● Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUM Desa dalam pengembangan agropolitan dan produk unggulan desa; dan ● Fasilitasi penguatan tata kelola desa dalam pengembangan agropolitan. Penguatan sekolah berpola asrama dan sekolah terbuka: ● Kab. Buru Selatan ● Kab. Kepulauan Aru ● Kab. Maluku Barat Daya (PKSN Ilwaki) ● Kab. Kepulauan Tanimbar (PKSN Saumlaki) Penguatan sekolah terbuka: ● Kab. Maluku Tenggara ● Kota Tual Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga: ● Provinsi Maluku Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka, dengan output: ● Penataan guru dikmen dan diksus; ● Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; ● Pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen; ● Pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK; ● Pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK); ● Makanan bergizi seimbang bagi peserta didik; ● Pembinaan afirmasi pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA; ● Pembinaan peningkatan kesetaraan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan; ● Pembinaan program literasi pada generasi muda; ● Fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca; ● Peningkatan literasi digital diantaranya melalui penyediaan perpustakaan dan modul e-learning; ● Talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan; ● Revitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru satuan PAUD; ● Revitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SD; ● Revitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SMP; ● Revitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; ● Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan; ● Pembangunan unit sekolah baru SMA; dan ● Penyediaaan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran. Provinsi Maluku Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, diantaranya di Kawasan Banda Neira dengan output: ● Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan; ● Pembinaan lembaga kebudayaan; ● Fasilitasi kemitraan warisan budaya; ● Pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya; ● Perlindungan warisan budaya; ● Fasilitasi peningkatan penulisan sejarah lokal; ● Monitoring dan evaluasi pelestarian cagar budaya, aset sejarah dan budaya; ● Penyelenggaraan event diplomasi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan (OPK); ● Pelestarian objek diduga cagar budaya (ODCB) dan OPK; ● Produksi konten media kebudayaan; ● Pengembangan event film dan musik berbasis budaya lokal; ● Fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah; dan ● Event prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah. ● Kab. Buru ● Kab. Buru Selatan ● Kab. Seram ● Peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes; ● Peningkatan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D; ● Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak; ● Kab. Kepulauan Tanimbar (Kecamatan Perbatasan Prioritas dan PKSN Saumlaki) ● Kota Tual (Kecamatan Perbatasan Prioritas) Layanan Unggulan RS: Seluruh Kab/Kota ● Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah; ● Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit; ● Penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan telemedicine; ● Peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung telemedicine; ● Penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer dan pelayanan kesehatan bergerak; ● Pendayagunaan dokter spesialis; ● Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak dan implementasi layanan telemedicine; ● Penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting; ● RS Berkualitas di Kab/Kota; ● Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan; ● Pemberian bantuan operasional RS Kapal; dan ● Pemberian pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri. Penanganan Penyakit TBC: ● Kab. Maluku Tenggara ● Kab. Maluku Tengah ● Kab. Kepulauan Aru ● Kota Tual Penanganan Penyakit Malaria: 8 kabupaten di Provinsi Maluku Penanganan Penyakit ISPA: ● Kab. Maluku Tengah ● Kab. Maluku Barat Daya ● Kota Ambon ● Kota Tual Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan dengan output: ● Penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan; ● Penyediaan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT); ● Penanggulangan TB di tempat kerja; ● Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh; ● Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TBC; ● Penemuan aktif dan skrining mobile; ● Pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta; ● Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC; ● Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat; ● Penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria; ● Tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria; Penanganan Penyakit pneumonia: ● Kab. Buru ● Kab. Kepulauan Aru ● Kab. Seram ● Kab. Kepulauan Tanimbar ● Kab. Maluku Tengah ● Kab. Seram ● Provinsi Maluku ● Peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria; ● Peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL; ● Penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian ISPA terlatih; ● Optimalisasi data dan informasi ISPA; ● Bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya miskin dan rentan; ● Peningkatan kualitas hunian tidak layak; ● Peningkatan layanan intensifikasi penemuan kasus dan deteksi dini pneumonia; ● Peningkatan alat dan bahan kesehatan untuk deteksi dini dan pencegahan pneumonia; ● Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; dan ● Penyediaan obat hewan. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan output: ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini; ● Tata laksana PTM serta kesehatan jiwa; ● Penguatan KIE; ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pembinaan; ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat; dan ● Pengawasan kualitas air minum dan kualitas udara. Provinsi Maluku Penguatan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan Stunting serta perbaikan gizi lainnya, dengan output: ● Peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil; ● Pengembangan sistem dan tata kelola; ● Pengembangan sarana prasarana, dan infrastruktur pendukungnya; ● Peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL; ● Penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi; ● Kampanye pencegahan Stunting melalui berbagai media; dan ● Diseminasi untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan Stunting. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan output: ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan PONEK-PONED; ● Pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA; ● Perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta; ● Penguatan surveilans gizi dan KIA; ● Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI; ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; dan ● Pembinaan, dan NSPK terkait pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, KB dan Kespro; ● Penyediaan BMHP untuk Skrining Kesehatan; ● Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir; ● Tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA; ● Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis; ● Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis; ● Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; ● Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis; ● Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; dan ● Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis. Pemenuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, dengan output: ● Peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan/non-kesehatan terkait upaya perbaikan status gizi; dan ● Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, dengan output: ● Penguatan surveilans; ● Pengendalian kejadian luar biasa atau wabah; ● Pemenuhan sediaan farmasi; ● Pengendalian resistensi antimikroba; dan ● Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi. ● WPP 714 (perbatasan perairan dengan Timor Leste) ● WPP 715 (perbatasan perairan dengan Australia) Peningkatan kerjasama antarpihak dan penguatan regulasi, terutama di pulau-pulau belum bernama, serta pemberantasan praktik IUU Fishing, dengan output: ● Penyiapan kolaborasi dan kerja sama antarpihak dengan negara-negara tetangga seperti Timor Leste dan Australia; ● Penguatan tata kelola dan kelembagaan; ● Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan. E1 E2 E3 E4 E5 Kawasan Konservasi: ● E1: KKN Laut Banda, TWA Gunung Api Banda, KK Perairan di Pulau Ay dan Pulau Rhun (Kab. Maluku Tengah) ● E2: KKD Pulau Kei Kecil (Kab. Maluku Tenggara) ● E3: KK Perairan Buano (Kab. Seram Bagian Barat) ● E4: KK Kepulauan Aru Maluku Tengah) Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi dengan output: ● Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi; ● Penguatan perencanaan kawasan konservasi; ● Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat; ● Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati; dan ● Fasilitasi usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat. Provinsi Maluku Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan output: ● Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1: 5.000 Wilayah Darat; ● Penguatan desa/kelurahan tangguh bencana; ● Pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur; ● Fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim; ● Penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat; ● Penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim; ● Penerapan nature-based solutions; ● Pembangunan pengaman pantai; ● Pemulihan ekosistem mangrove; ● Penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat; ● Penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim; ● Pembangunan pengaman pantai; ● Pemulihan ekosistem mangrove; ● Rehabilitasi hutan dan lahan; ● Perlindungan jalur jelajah satwa penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; ● Pemulihan lahan rusak dan kritis; dan ● Pemulihan ekosistem perairan. Provinsi Maluku Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan output: ● Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; ● Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Provinsi Maluku Utara Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Maluku Utara Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: ● Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; ● Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; ● Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); ● Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; ● Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor; ● Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan. Provinsi Maluku Utara Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Maluku Utara Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: ● Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Maluku Utara Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: ● Peningkatan kapasitas usaha koperasi; ● Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Maluku Utara Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output; • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 A2 A3 Kawasan Pertumbuhan: ● A1: KI Buli, Kab. Halmahera Timur ● A2: KI Weda Bay, Kab. Halmahera Tengah ● A3: KI Pulau Obi, Kab. Halmahera Selatan Optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting dan percepatan hilirisasi industri nikel di KI Weda Bay, KI Pulau Obi, dan KI Buli dengan output: ● Percepatan penerapan sistem perizinan terpadu; ● Pembangunan jalan strategis menuju kawasan industri; ● Peningkatan jalan ruas 035 Weda–Sagea; ● Preservasi jalan akses Maba–kawasan industri; ● Preservasi jalan Sofifi - Weda; ● Pembangunan jalan lingkar Pulau Obi; ● Pengembangan konektivitas antarprovinsi; ● Peningkatan kapasitas air baku; ● Pembangunan SPAM kabupaten/kota; ● Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota (IPLT) ● Sistem pengelolaan persampahan skala kawasan; ● Pemerataan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; ● Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik; ● Pembangunan sarana pemadam kebakaran; ● Pembangunan hunian pekerja; ● Pengembangan fasilitas kesehatan primer; ● Pengembangan smelter pengolahan nikel dan hasil pengolahan sisa industri; ● Fasilitasi investor dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri; ● Penguatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan; ● Pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri; ● Pengembangan UMKM; ● Peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka sebagai bahan baku industri dan bahan penunjang; ● Pendidikan vokasi industri dan pelatihan vokasi industri; ● Fasilitas pendampingan SMK yang link and match dengan industri; ● Percepatan dekarbonisasi dan penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor industri untuk pemenuhan enhanced NDC dan menuju net zero economy; ● Pembangunan infrastruktur untuk mendukung dekarbonisasi industri. A4 Kawasan Pertumbuhan: ● A4: DPP Morotai, Kab. Pulau Morotai (termasuk PKSN Daruba) Penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting di DPP Morotai dengan output: ● Pengembangan Bandara Pitu; ● Penyediaan layanan angkutan penyeberangan perintis; ● Pembangunan jembatan Sofi – Wayabula untuk mendukung logistik DPP Morotai; ● Penataan kawasan koridor Daname dan Nunuhu; ● Pelaksanaan kegiatan (event) festival Pulau Morotai; ● Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); ● Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; ● Fasilitas penanganan sampah di wilayah pesisir; ● Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat; ● Pembinaan, pelatihan, dan pembekalan kerja SDM pariwisata; ● Manajemen kunjungan wisata; ● Kerjasama pariwisata dengan negara- negara Pasifik dan Mikronesia; ● Promosi investasi dan promosi destinasi terpadu; ● Kerjasama pariwisata dengan negara- negara Pasifik dan Mikronesia; ● Promosi investasi dan promosi destinasi terpadu; ● Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUM Desa; ● Peningkatan akses pembiayaan modal; ● Peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka sebagai bahan baku industri dan bahan penunjang; ● Peningkatan preservasi dan resiliensi adat istiadat dan budaya nilai lokal desa; ● Penyediaan jalur evakuasi bencana KTA Moro Point, KTA Rao, KTA Pasifik. A5 Kawasan Pertumbuhan: ● A5: Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba (Kab. Pulau Morotai) Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba dengan output: ● Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); ● Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; ● Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; ● Perluasan layanan penyiaran digital; ● Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran; ● penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan; ● Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Morotai Wayabula – Daruba; ● Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Morotai - Jalan Sopi - Wayabula 1; ● Preservasi Jalan Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Morotai – Jembatan Sopi – Wayabula 3; ● Preservasi Jalan Dukungan Kawasan Prioritas - Jalan Sopi – Wayabula 1; ● Pengembangan bandar udara; ● Pembangunan Dermaga Pelabuhan Laut Daruba. A6 Kawasan Pertumbuhan: A6: Kawasan Perkotaan Industri Weda (Kab. Halmahera Tengah) Pengembangan Kawasan Perkotaan Industri Weda dan penataan kawasan perkotaan di sekitar KI Weda Bay dengan output: ● Peningkatan sistem pengendalian banjir (urban flood control system); ● Pengembangan konsolidasi lahan; ● Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; ● Pembangunan saluran drainase jalan primer dan sekunder; ● Pembangunan SPAM; ● Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota/Permukiman/Kawasan Tertentu ● Sistem pengelolaan sampah; ● Pengembangan fasilitas kesehatan primer; ● Pembangunan RTH dan ruang terbuka publik; ● Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan; ● Pembangunan jalan akses simpul transportasi; ● Pembangunan dan penanganan jalan strategis; ● Preservasi Jalan Akses Kawasan Industri Weda – Mafa – Matuting – Saketa; ● Pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan dan penanganan jalan strategis; ● Preservasi Jalan Akses Kawasan Industri Weda – Mafa – Matuting – Saketa; ● Perlindungan dan penguatan kapasitas masyarakat hukum adat, serta penetapan hutan adat. A7 Kawasan Pertumbuhan: ● A7: Kota Sofifi (Kota Tidore Kepulauan) Pengembangan Kota Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara dengan output: ● Pembangunan bangunan gedung kantor (Polda, Kanwil BPN, BPTD, KOREM TNI- AD, LANAL TNI-AL, Kejaksaan Tinggi, BPKP, PUPR) ● Pembangunan hunian ASN/TNI/Polri ● Pembangunan jalan Tajawi–Kobe ● Peningkatan jalan akses simpul transportasi Bandara Kuabang Kao dan Loleo Oba ● Pembangunan SPAM skala kota ● Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat ● Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat ● Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan ● Pengembangan kawasan perdagangan ● Pembangunan embung Sofifi ● Pembangunan dermaga polisi air B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas kelapa) Sentra Industri ● B1: Kab. Halmahera Barat Sentra Produksi ● B2: Kab. Halmahera Utara ● B3: Kab. Halmahera Selatan ● B4: Kab. Kepulauan Sula Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas pala) Sentra Produksi ● B5: Kab. Halmahera Barat ● B6: Kab. Halmahera ● Tengah ● B7: Kab. Halmahera Utara Penguatan sentra produksi dan penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas perkebunan dengan output: ● Peningkatan ekspor dan pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM dan koperasi berbasis komoditas; ● Pengembangan industri produk turunan kelapa; ● Penguatan inkubator bisnis; ● Peningkatan kerja sama perdagangan internasional; ● Revitalisasi pasar rakyat; ● Peningkatan kualitas SDM; ● Pendampingan pengembangan industri; ● Peningkatan gudang SRG dengan Warehouse Management System (WMS); ● Investasi dan peningkatan akses pembiayaan modal; ● Pemberian redistribusi tanah; ● Pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima redistribusi tanah; ● Peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian matching fund (BOPTN penelitian) terkait riset hilirisasi produk perkebunan; ● Pengembangan inovasi obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan berbasis rempah; ● Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi; ● Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; ● Pemberian fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil; ● Pengembangan kewirausahaan. Provinsi Maluku Utara Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau dengan output: ● Preservasi jalan Pulau Morotai (ruas Sopi - Wayabula - Daruba dan ruas Daeo/Sangowo - Bere-bere; ● Peningkatan dan rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Daruba; ● Pelayaran kapal Ro-Ro; ● Penyelenggaraan layanan transportasi laut dan penyeberangan perintis; ● Optimalisasi layanan bandara termasuk penyediaan penerbangan perintis; ● Pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi; ● Perluasan jaringan telekomunikasi; ● Perluasan akses internet cepat; ● Pembangunan layanan penyiaran digital. ● Kab. Halmahera Barat (perkebunan) ● Kab. Halmahera Tengah (industri dan pertambangan) ● Kab. Halmahera Selatan (pariwisata, industri dan pertambangan) ● Kab. Halmahera Timur (industri dan pertambangan) ● Kab. Pulau Morotai (pariwisata) Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) dan pelatihan vokasi dengan output: ● Pembangunan jalan menuju fasilitas pendidikan; perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual; ● Revitalisasi fasilitas pendidikan; ● Pelatihan vokasi; ● Peningkatan kapasitas SDM yang bertalenta digital; ● Peningkatan kapasitas SDM Iptekin ● Penguatan infrastruktur Iptekin strategis ● Penguatan proses bisnis, skema insentif, serta kerjasama pemanfaatan dan komersialisasi hasil Iptekin ● Penguatan kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ● Penguatan kapasitas Science Techno Park (STP) ● Pengembangan pilot project hub ekosistem Iptekin di daerah ● Pengembangan pilot project hub ekosistem Iptekin di K/L pengampu bidang prioritas ● Pengembangan pilot project hub prioritas tematik Iptekin di BRIN ● Optimalisasi pemanfaatan Iptekin secara masif khususnya dalam mendukung bidang-bidang prioritas C1 C2 Kawasan Potensial Swasembada Pangan: Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis pangan akuatik/bluefood berbasis perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan output: ● C1: Kab. Halmahera Utara* (padi) ● C2: Kab. Halmahera Timur* (padi, kedelai, dan pangan akuatik) Kawasan Rentan Pangan: ● Kab. Kepulauan Sula** (ubi) ● Kab. Pulau Taliabu** (ubi dan jagung) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan ● Penyaluran benih ikan; ● Revitalisasi lahan tambak; ● Pengembangan sarana dan input produksi perikanan budidaya; ● Penguatan dan pelatihan kelompok tani; ● Penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong ownership petani, nelayan, dan pembudidaya ikan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk; ● Pendampingan untuk digitalisasi pertanian ● Pengembangan dan penguatan inkubator koperasi; ● Peningkatan sistem logistik pangan lokal. C1 C3 C5 Kawasan Potensial Swasembada Energi: ● C1: Kab. Halmahera Utara* ● C3: Kab. Halmahera Selatan* ● C5: Kab. Halmahera Barat* Kawasan Rendah elektrifikasi: ● Kab. Pulau Taliabu** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi dengan output: ● Penetapan dan penawaran wilayah panas bumi, pemetaan potensi EBT lainnya; ● Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU); ● Penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit; ● Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T. C4 Kawasan Potensial Swasembada Air: ● C4: Kab. Halmahera Tengah* ● C6: Kab. Halmahera Timur Kawasan Rawan Air: ● Kab. Kepulauan Sula** ● Kab. Pulau Taliabu** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan swasembada air, terutama di pulau- pulau kecil dengan output: ● Pembangunan DI Tilope dan DI Tutiling Meja; ● Rehabilitasi DI Akedaga dan DI Opiyang Mancalele. kapasitas tampungan air tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air D1 D2 D3 Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan PKSN dan Wilayah Pendukung ● D1: PKSN Daruba, serta Kec. Morotai Utara (Kab. Pulau Morotai) Kecamatan Perbatasan Prioritas ● D2: Kec. Patani Utara (Kab. Halmahera Tengah) ● D3: Kec. Maba Utara (Kab. Halmahera Timur) Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba, serta kecamatan perbatasan prioritas dengan output: ● Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T ● Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet ● Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar D4 D5 D6 D7 Kawasan Afirmasi - Kawasan Transmigrasi ● D4: KT Sagea Waleh (Kab. Halmahera Tengah) ● D5: KT Pulau Bacan (Kab. Halmahera Selatan) ● D6: KT Patlean (Kab. Halmahera Timur) ● D7: KT Pulau Morotai (Kab. Pulau Morotai) ● Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sagea Waleh di Kabupaten Halmahera Tengah, melalui pengembangan jalan di kawasan transmigrasi; ● Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pulau Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan, melalui penguatan kapasitas masyarakat transmigrasi; ● Pengembangan Kawasan Transmigrasi Patlean di Kabupaten Halmahera Timur, melalui penguatan kapasitas masyarakat transmigrasi; ● Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di Kabupaten Pulau Morotai, melalui pembangunan dan pengembangan sarana permukiman di kawasan transmigrasi. D8 Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas ● D8: Kawasan Perdesaan Agropolitan Kabupaten Halmahera Barat Pengembangan Kawasan Perdesaan Agropolitan Kabupaten Halmahera Barat dengan output: ● Perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM), SPAL, sistem drainase; ● Pelaksanaan bantuan sosial adaptif; ● Pembangunan dan pengembangan jalan non-status; ● Pembangunan dan pengembangan jembatan; ● Peningkatan akses internet dan listrik; ● Penyediaan moda transportasi desa; ● Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUM Desa dalam pengembangan agropolitan dan produk unggulan desa; ● Fasilitasi penguatan tata kelola desa dalam pengembangan agropolitan dan pelaksanaan bantuan sosial adaptif; ● Penyediaan Rumah Khusus Reguler. Penguatan sekolah berpola asrama: ● Kab. Pulau Taliabu ● Kab. Halmahera Timur (Kecamatan Perbatasan Prioritas) Penguatan sekolah terbuka: ● Kab. Halmahera Selatan ● Kab. Pulau Morotai (PKSN Daruba dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) ● Kab. Halmahera Tengah (Kecamatan Perbatasan Prioritas) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama dan sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka dengan output: ● Penataan guru dikdas dan dikmen; ● Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; ● Pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen; ● Pemberian program indonesia pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK; ● Pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK); ● Pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA; ● Rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah; ● Pembangunan gedung asrama beserta kelengkapannya; ● Peningkatan akses internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh; ● Pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan; ● Pembinaan program literasi pada generasi muda; ● Fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca; ● Peningkatan literasi digital; ● Pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu pendidikan; ● Pengembangan model kurikulum yang adaptif dan kontekstual; ● Revitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru satuan PAUD; ● Revitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SD; ● Revitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SMP; ● Revitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SMA; ● Penyediaaan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran. Provinsi Maluku Utara Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, dengan output: ● Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan; ● Pembinaan lembaga kebudayaan; ● Fasilitasi kemitraan warisan budaya; ● Pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya; ● Perlindungan warisan budaya; ● Event prioritas bidang kebudayaan; ● Produksi konten media kebudayaan; ● Pengembangan event film dan musik berbasis budaya lokal; ● Fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah; ● Event prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah. ● Kab. Kepulauan Sula ● Kab. Pulau Taliabu ● Kab. Halmahera Selatan ● Kab. Halmahera Tengah (Kecamatan Perbatasan Prioritas) ● Kab. Pulau Morotai (PKSN Daruba dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) ● Kab. Halmahera Timur (Kecamatan Perbatasan Prioritas) ● Layanan Unggulan RS: seluruh kab/kota Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) dengan output: ● Peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes; ● Peningkatan RS tipe D menjadi C; ● Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi; ● Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit; ● Penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan telemedicine; ● Peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung telemedicine ● Penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer dan pelayanan kesehatan bergerak ● Pendayagunaan dokter spesialis ● Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak ● Implementasi layanan telemedicine ● Penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting ● Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit ● Penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan telemedicine, serta peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung telemedicine; ● Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah; ● Peningkatan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D; ● Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan; ● Pemberian bantuan operasional RS Kapal; dan ● Pemberian pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri. Penanganan Penyakit TBC: ● Kab. Halmahera Utara ● Kab. Halmahera Timur Penanganan Penyakit Malaria: ● Kab. Halmahera Selatan ● Kab. Halmahera Utara ● Kab. Halmahera Timur ● Kab. Pulau Taliabu Penanganan Penyakit ISPA: ● Kab. Halmahera Barat ● Kab. Halmahera Tengah ● Kab. Halmahera Utara Penanganan Penyakit pneumonia: ● Kab. Halmahera Barat Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan dengan output: ● Penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan; ● Peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC; ● Peningkatan layanan penemuan aktif TBC; ● Penyediaan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT); ● Penanggulangan TB di tempat kerja; ● Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TBC; ● Pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta; ● Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat; ● Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC; ● Penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria; ● Pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria; ● Peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria; ● Peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL untuk penanganan malaria dan kusta; ● Penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian ISPA terlatih; ● Optimalisasi data dan informasi ISPA; ● Kab. Halmahera Utara ● Kota Ternate ● Kota Tidore Kepulauan Penanganan Penyakit Rabies: ● Kab. Halmahera Barat ● Kab. Halmahera Tengah ● Kab. Halmahera Selatan ● Kab. Halmahera Utara ● Kab. Halmahera Timur ● Kab. Pulau Morotai ● Kota Ternate Penanganan Penyakit Kusta: ● Provinsi Maluku Utara ● Peningkatan kualitas hunian tidak layak untuk penanganan TBC dan ISPA; ● Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh; ● Peningkatan layanan intensifikasi penemuan kasus dan deteksi dini pneumonia; ● Peningkatan alat dan bahan kesehatan untuk deteksi dini dan pencegahan pneumonia; ● Penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta; ● Pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta; ● Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; ● Penyediaan obat hewan; ● Vaksinasi hewa. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan output: ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini; ● Tata laksana PTM serta kesehatan jiwa; ● Penguatan KIE; ● Peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga kesehatan; ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; ● Pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat; ● Kualitas air minum dan kualitas udara. ● Kab. Halmahera Tengah ● Kab. Halmahera Timur ● Kab. Kepulauan Sula ● Kab. Pulau Taliabu Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan Stunting serta perbaikan gizi lainnya dengan output: ● Peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil; ● Penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan infrastruktur pendukungnya; ● Peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL; ● Penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi; ● Kampanye pencegahan Stunting melalui berbagai media; ● Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan Stunting dan percepatan penurunan prevalensi Stunting; ● Komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan; ● Penguatan puskesmas, gedung pelayanan Pesehatan ibu dan anak; ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; ● Penguatan implementasi program KB. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan output: ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan PONEK-PONED; ● Pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA; ● Perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta; ● Penguatan surveilans gizi dan KIA; ● Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI; ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; ● Pembinaan dan NSPK terkait pelayanan Kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, serta KB dan Kespro; ● Penyediaan BMHP untuk Skrining Kesehatan; ● Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir; ● Tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA; ● Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis; ● Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis; ● Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; ● Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis. Pemenuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan dengan output: ● Peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, dengan output: ● Penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara; ● Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba; ● Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi termasuk memperkuat pengawasan siber dan farmakovigilans; ● Penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan. ● WPP 716 (perbatasan perairan dengan Filipina) ● WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau) Penguatan pertahanan keamanan melalui peningkatan kerjasama antarpihak dan penguatan regulasi, terutama di pulau-pulau belum bernama serta pemberantasan praktik IUU Fishing dengan output: ● Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan; ● Penyiapan kolaborasi dan kerja sama antarpihak dengan negara-negara tetangga seperti Filipina dan Palau; ● Penguatan tata kelola dan kelembagaan; ● Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan; E1 E2 E3 E4 Kawasan Konservasi: ● E1: Taman Nasional Aketajawe Lolobata (Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan) ● E2: Suaka Margasatwa Goa Bukimoruru (Kab. Halmahera Tengah) ● E3: Cagar Alam Pulau Obi (Kab. Halmahera Selatan) ● E4: KKD Pulau Mare (Kota Tidore Kepulauan) Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi dengan output: ● Penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi ● Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi; ● Rekomendasi kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut); ● Penanganan kasus tindak pidana LHK P21; ● Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi; ● Penguatan perencanaan kawasan konservasi; ● Pengendalian kebakaran di kawasan konservasi; ● Pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan; ● Inventarisasi keterancaman spesies dan konservasi biota yang terancam punah; ● Penyediaan fasilitas penelitian; ● Pengembangan dan penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon; ● Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat; ● Pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas); ● Penguatan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati. Provinsi Maluku Utara Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan output: ● Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat; ● Penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon; ● Penguatan desa/kelurahan tangguh bencana; ● Pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur; ● Pemberian fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim; ● Penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat; ● Penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim; ● Penerapan nature-based solutions; ● Pembangunan pengaman pantai; ● Pemulihan ekosistem mangrove; ● Penguatan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan; ● Perlindungan jalur jelajah satwa; ● Penyelamatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; ● Pemulihan lahan rusak dan kritis; ● Pemulihan ekosistem perairan; ● Reklamasi pascatambang. Provinsi Maluku Utara Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan output: ● Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; ● Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Provinsi Papua Barat Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Papua Barat Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: ● Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; ● Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; ● Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); ● Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; ● Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor; ● Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan. Provinsi Papua Barat Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Papua Barat Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: ● Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran Provinsi Papua Barat Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: ● Peningkatan kapasitas usaha koperasi; ● Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Papua Barat Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 Kawasan Pertumbuhan: ● A1: KI Fakfak (Kab. Fakfak) Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru di KI Fakfak dan percepatan hilirisasi industri petrokimia dalam memperkuat industri pupuk dalam negeri, dengan output: ● Penyusunan masterplan dan studi kelayakan; ● Percepatan penerapan sistem perizinan terpadu; ● Pengembangan Bandar Udara Siboru Fakfak. A2 Kawasan Pertumbuhan: ● A2: Kawasan Pariwisata Teluk Triton (Kab. Kaimana) Penyiapan kawasan pariwisata Teluk Triton di Kab. Kaimana, dengan output: ● Pendukungan event daerah; ● Pengembangan desa wisata; ● Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik; ● Pembentukan/ pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam. A3 Kawasan Pertumbuhan: ● A3: Kawasan Pertambangan dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (Kab. Teluk Bintuni) Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui hilirisasi industri berbasis SDA (minyak dan gas bumi) berorientasi ekspor di Kab. Teluk Bintuni, dengan output: ● Penguatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan; ● Pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri; ● Peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka; ● Fasilitasi pendampingan SMK yang link and match dengan industri; ● Pelatihan vokasi yang relevan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). A4 Kawasan Pertumbuhan: ● A4: Kawasan Perkotaan Kecil Berkarakter Khusus Anggi (Kab. Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Anggi, dengan output: ● Pembangunan jalan strategis Warmare – Anggi; ● Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; Pegunungan Arfak) ● Pembangunan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat; ● Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; ● Perluasan layanan penyiaran digital; ● Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya; ● Penataan kawasan; ● Penguatan branding kawasan; ● Penguatan promosi daya tarik kota. B1 Kawasan Komoditas Unggulan (Komoditas kakao) Sentra Produksi B1: Kab. Manokwari Selatan Penguatan sentra produksi berbasis komoditas perkebunan, dengan output: ● Fasilitasi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha; ● Fasilitasi kemitraan pemasaran; ● Fasilitasi misi dagang dan business matching; ● Fasilitasi sertifikasi produk dalam negeri; ● Fasilitasi pengelolaan keuangan pelaku usaha; ● Promosi pameran produk dalam negeri; ● Bantuan peralatan/sarana perdagangan; ● Pengembangan pelaku usaha binaan fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik; ● Fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil; ● Pembentukan/ pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUM Desa; ● Revitalisasi pasar rakyat; ● Pemberian Kartu Usaha guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian; ● Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi (terutama koperasi sektor produksi); ● Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; ● Fasilitasi pengembangan kewirausahaan. Provinsi Papua Barat Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan output: ● Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong ruas Jalan Windesi– Ambuni; ● Preservasi ruas Jalan Mameh-Windesi (Werabur); ● Pembangunan jalan akses Bandar Udara Rendani; ● Penanganan jalan daerah; ● Peningkatan layanan angkutan jalan perintis; ● Peningkatan layanan angkutan laut perintis; ● Peningkatan layanan angkutan penyeberangan perintis; ● Pengembangan Bandar Udara Rendani di Kab. Manokwari; ● Pengembangan angkutan udara perintis penumpang; ● Pengembangan angkutan udara perintis kargo; ● Pengendalian pembangunan pembangkit listrik; ● Pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk; ● Pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi; ● Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; ● Perluasan layanan penyiaran digital; ● Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat. ● Kab. Manokwari Selatan (perkebunan) ● Kab. Kaimana (pariwisata) ● Kab. Pegunungan Arfak (pariwisata) ● Kab. Fakfak (industri pengolahan) ● Kab. Teluk Bintuni (industri pengolahan) Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) dan pelatihan vokasi, dengan output: ● Revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi; ● Revitalisasi fasilitas pendidikan dan pelatihan vokasi; ● Peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi berstandar industri; ● Akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi; ● Peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja; ● Sertifikasi kompetensi siswa SMK yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. C1 C2 Kawasan Potensial Swasembada Pangan ● C1: Kab. Manokwari* (padi dan pangan akuatik) ● C2: Kab. Manokwari Selatan* (padi) Kawasan Rentan Pangan ● Kab. Pegunungan Arfak** (ubi dan hortikultura) ● Kab. Teluk Wondama** (sagu dan pangan akuatik) Penguatan kawasan potensial swasembada pangan dan pangan akuatik/bluefood berbasis perikanan tangkap, dengan output: ● Pemberian pupuk bersubsidi; ● Penyaluran benih ikan air laut; ● Penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan; ● Pengembangan sarana dan input produksi perikanan ● Penyediaan saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian; ● Pembentukan/ pengembangan koperasi berbasis komoditas di kalangan kelompok strategis; ● Penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik; ● Pengembangan hortikultura dan pangan akuatik. Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan C1 C3 Kawasan Potensial Swasembada Energi: ● C1: Kab. Manokwari* ● C3: Kab. Teluk Bintuni* Kawasan Rendah Elektrifikasi: ● Kab. Pegunungan Arfak** ● Kab. Teluk Wondama** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik yang tinggi Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, dengan output: ● Pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG); ● Pemetaan potensi EBT lainnya; ● Penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit; ● Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T; ● Pembangunan sistem mikrogrid berbasis energi terbarukan. C3 C4 Kawasan Potensial Swasembada Air ● C3: Kab. Teluk Bintuni* ● C4: Kab. Kaimana* Kawasan Rawan Air ● Kab. Manokwari** ● Kab. Manokwari Selatan** Keterangan: Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, dengan output: ● Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah imbuhan mata air; ● Pembangunan Daerah Irigasi Bomberay; ● Pembangunan Daerah Irigasi Wariori; ● Rehabilitasi Daerah Irigasi Aimasi; ● Peningkatan kapasias tampungan air alami; ● Pembangunan kolam retensi; ● Perluasan SPAM. *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi kapasitas tampungan air tinggi dan luas wilayah sungai yang besar **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan/atau merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air D1 D2 D3 D4 Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: ● D1: Kab. Manokwari Selatan (kakao) ● D2: Kab. Teluk Bintuni (udang dan kepiting) ● D3: Kab. Teluk Wondama (perikanan dan rumput laut) ● D4: Kab. Pegunungan Arfak (hortikultura dan pariwisata Danau Anggi Giji dan Anggi Gida) Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, dengan output: ● Afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK; ● Pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; ● Perluasan cakupan bantuan pendidikan melalui PIP dan beasiswa khususnya penduduk miskin desil 1 dan desil 2; ● Peningkatan produksi pertanian dan perikanan; ● Pengembangan desa wisata; ● Pengembangan UMKM lokal; ● Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; ● Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; ● Perluasan layanan penyiaran digital. Pengembangan sekolah terbuka dan sekolah sepanjang hari: ● Kab. Pegunungan Arfak (Daerah Tertinggal) Pengembangan sekolah berpola asrama: ● Kab. Teluk Wondama (Daerah Tertinggal) ● Kab. Manokwari Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, dengan output: ● Penataan guru dikdas dan dikmen; ● Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; ● Pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen; ● Pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/MI/paket A/sederajat; ● Pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SMP/MTs/paket B/sederajat; ● Pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SMA/SMK/MA/paket C/sederajat; ● Pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan: ● Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga: ● Provinsi Papua Barat (ADIK) yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP); ● Pemberian pendidikan kecakapan wirausaha bagi anak usia sekolah tidak sekolah; ● Pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA; ● Pemberian dukungan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun pada satuan PAUD; ● Pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan; ● Pembinaan program literasi pada generasi muda; ● Fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca; ● Peningkatan literasi digital; ● Penyusunan Model Kurikulum; ● Penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual; ● Pelatihan dan sertifikasi bidang TIK; ● Talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan; ● Revitalisasi bangunan satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru satuan PAUD; ● Revitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SD; ● Revitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SMP; ● Revitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SMA; ● Penyediaan sarana madrasah untuk menunjang pembelajaran. Provinsi Papua Barat Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, dengan output: ● Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan; ● Pembinaan lembaga kebudayaan; ● Fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya; ● Perlindungan warisan budaya; ● Event prioritas bidang kebudayaan; ● Produksi konten media kebudayaan; ● Pengembangan event film dan musik berbasis budaya lokal; ● Fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah; ● Event prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: ● Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat Layanan Unggulan RS: ● Seluruh Kab/Kota Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan output: ● Penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada Fasyankes primer; ● Pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua; ● Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak; ● Implementasi layanan telemedicine; ● Peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes; ● Penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, pembinaan terkait layanan primer dan rujukan; ● Pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular; ● Percepatan operasionalisasi RSUD di Kab. Pegunungan Arfak; ● Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah; ● Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak; ● Peningkatan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D; ● Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan; ● Pemberikan bantuan operasional RS Kapal; ● Pemberian pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri. Pengendalian penyakit malaria: ● Kab. Manokwari ● Kab. Manokwari Selatan ● Kab. Teluk Bintuni ● Kab. Teluk Wondama ● Kab. Fakfak ● Kab. Kaimana Pengendalian penyakit TBC: ● Kab. Teluk Bintuni ● Kab. Manokwari Selatan Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, dengan output: ● Penyediaan tenaga kesehatan terlatih; ● Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; ● Penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, frambusia, filariasis, dan malaria; ● Pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta; ● Optimalisasi dan rehabilitasi SPAM; ● Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota (IPLT) untuk penanganan penyakit kusta, filariasis, frambusia, dan malaria; ● Optimalisasi sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; ● Pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia; ● Kab. Pegunungan Arfak Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: ● Provinsi Papua Barat ● Pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis; ● Pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria; ● Peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria; ● Penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih; ● Optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS; ● Penyediaan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT); ● Penanggulangan TB di tempat kerja; ● Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh; ● Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TBC; ● Pelaksanaan penemuan aktif dan skrining mobile; ● Pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta; ● Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC; ● Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat. Provinsi Papua Barat Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan output: ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini; ● Peningkatan tata laksana PTM; ● Peningkatan kesehatan jiwa; ● Penguatan KIE; ● Peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga kesehatan; ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat; ● Peningkatan kualitas air minum dan kualitas udara. Provinsi Papua Barat Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan Stunting serta perbaikan gizi lainnya dengan output: ● Peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil; ● Penguatan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan infrastruktur pendukungnya; ● Optimalisasi dan rehabilitasi SPAM; ● Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala kota (IPLT); ● Optimalisasi sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; ● Penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi; ● Kampanye pencegahan Stunting; ● Diseminasi pencegahan Stunting; ● Percepatan penurunan prevalensi Stunting; ● Komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan output: ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; ● Penguatan PONEK-PONED; ● Pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA; ● Perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta; ● Penguatan surveilans gizi dan KIA; ● Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI; ● Fasilitasi dan pembinaan keluarga terkait pengasuhan 1000 HPK; ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; ● Pembinaan dan NSPK terkait pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, serta KB dan Kespro; ● Penyediaan BMHP untuk skrining kesehatan; ● Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir; ● Pelaksanaan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA; ● Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis; ● Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis; ● Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis; ● Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; ● Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis. Provinsi Papua Barat Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan, dengan output: ● Peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan/non-kesehatan terkait upaya perbaikan status gizi; ● Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Provinsi Papua Barat Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, dengan output: ● Penguatan surveilans; ● Pengendalian kejadian luar biasa atau wabah; ● Pemenuhan sediaan farmasi; ● Pengendalian resistensi antimikroba; ● Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi. Pemberantasan IUU Fishing: ● WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau) Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk perwujudan kedaulatan di laut terutama pemberantasan IUU Fishing, dengan output: ● Peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah; ● Pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua; ● Fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut. Provinsi Papua Barat Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, dengan output: ● Peningkatan data inventarisasi tanah adat/ulayat; ● Penetapan hutan adat; ● Pengembangan hutan adat; ● Penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat; ● Pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT). E1 E2 Kawasan Konservasi: ● E1: TN Teluk Cenderawasih (Kab. Teluk Wondama) ● E2: Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni (Kab. Teluk Bintuni dan Kab. Fakfak) Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi dengan output: ● Penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi; ● Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi; ● Kebijakan pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL); ● Penanganan kasus tindak pidana LHK P21; ● Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi; ● Penguatan perencanaan kawasan konservasi; ● Pengendalian kebakaran di kawasan konservasi; ● Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB); ● Perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi; ● Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat; ● Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati. Provinsi Papua Barat Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan output: ● Penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon; ● Pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur; ● Fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim; ● Penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim; ● Penerapan nature-based solutions, pembangunan pengaman pantai dan rehabilitasi ekosistem mangrove; ● Penguatan kelompok perhutanan sosial; ● Rehabilitasi hutan dan lahan; ● Perlindungan jalur jelajah satwa; ● Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar; ● Pemulihan lahan rusak dan kritis; ● Pemulihan ekosistem perairan; ● Reklamasi pascatambang. Provinsi Papua Barat Peningkatan smart government, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, dengan output: ● Optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai Platform terintegrasi pemerintahan di daerah; ● Pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM; ● Pengembangan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah; ● Penguatan akses dan diseminasi informasi publik kepada masyarakat; ● Penyelesaian sengketa informasi publik; ● Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Provinsi Papua Barat Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan output: ● Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; ● Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Provinsi Papua Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Papua Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor; • Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan. Provinsi Papua Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama Provinsi Papua Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Papua Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Papua Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; • Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; • Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; • Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 Kawasan Pertumbuhan: ● A1: Kawasan Pariwisata Biak– Teluk Cenderawasih Penyiapan kawasan pariwisata Biak–Teluk Cenderawasih di Kab. Biak Numfor, dengan output: • Pendukungan event daerah; • Pengembangan desa wisata; • Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik; (Kab. Biak Numfor) • Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam; • Digitalisasi pemasaran produk ekonomi kreatif, untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha kecil dalam industri pariwisata dan budaya. A2 Kawasan Pertumbuhan: ● A2: Kawasan Perkotaan Sedang Jayapura (Kota Jayapura) Pengembangan kawasan perkotaan sedang Jayapura, dengan output: • Pembangunan jalan strategis; • Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; • Pembangunan infrastruktur listrik dan TIK; • Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman; • Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan; • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; • Perluasan layanan penyiaran digital, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna- cakalang-tongkol) Sentra Industri ● B1: Kota Jayapura ● B2: Kab. Biak Numfor Sentra Produksi ● B3: Kota Jayapura ● B4: Kab. Biak Numfor ● B5: Kab. Jayapura ● B6: Kab. Kepulauan Yapen ● B7: Kab. Waropen Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas tuna-cakalang- tongkol, dengan output: • Penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan • Penyaluran benih ikan air laut ke masyarakat • Fasilitasi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha; • Fasilitasi kemitraan pemasaran; • Fasilitasi misi dagang dan business matching; • Fasilitasi sertifikasi produk dalam negeri; • Fasilitasi pengelolaan keuangan pelaku usaha; • Promosi pameran produk dalam negeri; • Bantuan peralatan/sarana perdagangan; • Pengembangan pelaku usaha binaan fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik; • Perluasan akses pembiayaan bagi nelayan melalui Kartu Usaha guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan; • Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan; • Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi (terutama koperasi sektor produksi); • Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; ● Fasilitasi pengembangan kewirausahaan. Provinsi Papua Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan output: ● Preservasi Jalan Ruas Sarmi – Arbais; ● Preservasi Jalan Ruas Menawi - Saubeba - Yobi II; ● Penanganan Jalan Daerah; ● Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke- Sorong; ● Pembangunan Jembatan Mamberamo – Elelim III; ● Pembangunan Jalan Waghete – SP. Kapiraya; ● Peningkatan layanan angkutan laut perintis; ● Peningkatan layanan angkutan penyeberangan perintis; ● Pengembangan Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura; ● Pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi; ● Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, OM BTS 4G/Lastmile dan akses internet; ● Perluasan layanan penyiaran digital; ● Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat. ● Kab. Jayapura (perikanan) ● Kab. Biak Numfor (perikanan dan pariwisata) ● Kota Jayapura (perikanan) ● Kab. Kepulauan Yapen (perikanan) ● Kab. Waropen (perikanan) Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) dan pelatihan vokasi dengan output: ● Revitalisasi fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi; ● Peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi, dan tenaga kependidikan vokasi berstandar industri; ● Akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan vokasi; ● Peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja; ● Fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan industri gim; ● Fasilitasi dan promosi industri gim nasional. C1 Kawasan Potensial Swasembada Pangan: ● C1: Kab. Keerom Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Keerom dengan output: ● Pembangunan jalan akses mendukung kawasan sentra produksi pangan (food estate) jalan Abepura - BTS. Kota Jayapura/Kab. Keerom ● Penguatan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian ● Penguatan integrasi hulu-hilir/rantai produksi-pemasaran dan nilai tambah produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani Kawasan Potensial Swasembada Pangan: ● C2: Kab. Jayapura* (padi dan pangan akuatik) Penguatan kawasan potensial swasembada pangan dan pangan akuatik/bluefood berbasis perikanan tangkap, dengan output: ● Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan; ● Penguatan diversifikasi pangan. ● C3: Kab. Biak Numfor* (pangan akuatik) ● C4: Kota Jayapura* (padi dan pangan akuatik) ● C6: Kab. Kepulauan Yapen* (pangan akuatik) ● C7: Kab. Sarmi* (pangan akuatik) Kawasan Rentan Pangan: ● Kab. Mamberamo Raya** (padi) ● Kab. Supiori** (padi) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan C2 C5 Kawasan Potensial Swasembada Energi: ● C2: Kota Jayapura* ● C5: Kab. Mamberamo Raya* Kawasan Rendah Elektrifikasi: ● Kab. Supiori** ● Kab. Kepulauan Yapen** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi dengan output: ● Pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG); ● Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH); ● Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS); ● Pembangunan sistem distribusi dan infrastruktur gardu distribusi; ● Penyiapan pembangunan pabrik ethanol dalam rangka industrialisasi energi; ● Pemetaan potensi EBT lainnya; ● Penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit; ● Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T yang dapat dialirkan melalui pembangunan sistem mikrogrid berbasis energi terbarukan. C5 C2 Kawasan Potensial Swasembada Air: ● C2: Kab. Jayapura* ● C5: Kab. Mamberamo Raya* Kawasan Rawan Air: ● Kab. Keerom** ● Kab. Biak Numfor** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas air tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, terutama di pulau- pulau kecil, dengan output: ● Rehabilitasi DI Lereh; ● penyediaan sumber air baku alternatif. D1 D2 D3 Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: ● D1: Kab. Mamberamo Raya (sagu dan kakao) ● D2: Kab. Waropen (kakao dan kelapa) ● D3: Kab. Supiori (kelapa) Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, dengan output: ● Afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK; ● Pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; ● Perluasan cakupan bantuan pendidikan melalui PIP dan beasiswa khususnya penduduk miskin desil 1 dan desil 2; ● Peningkatan produksi pertanian dan perikanan; ● Pengembangan UMKM lokal; ● Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; ● Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; ● Perluasan layanan penyiaran digital. D4 D5 D6 D7 D8 D9 Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan: PKSN dan Wilayah Pendukung ● D4: PKSN Jayapura (Kota Jayapura) ● D5: PKSN Biak, Kec. Aimando Padaido, Kec. Padaido, Kec. Oridek, Kec. Biak Utara, Kec. Yawosi, Kec. Warsa, Kec. Bondifuar (Kab. Biak Numfor) Kecamatan Perbatasan Prioritas ● D6: Kec. Sawai (Kab. Mamberamo Raya) ● D7: Kec. Pantai Timur, Kec. Sarmi Timur, Kec. Sarmi Selatan, Kec. Sarmi, Kec. Pantai Barat (Kab. Sarmi) ● D8: Kec. Towe, Kec. Waris (Kab. Keerom) ● D9: Kec. Supiori Utara, Kec. Supiori Barat, Kec. Kepulauan Aruri (Kab. Supiori) Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura dan Biak, serta kecamatan perbatasan prioritas, dengan output: ● Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T; ● Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet; ● Layanan Konektivitas Angkutan Keperintisan; ● Replacement Fasilitas Pelabuhan Sarmi - Kab. Sarmi; ● Pembangunan Jalan Daerah Tertinggal dan Perbatasan di Ruas Jalan Yetti - Ubrub - Yambra - Towe Hitam; ● Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara. D10 Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi D10: KT Senggi (Kab. Keerom) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Senggi di Kabupaten Keerom, melalui pengembangan jalan di kawasan transmigrasi. Pengembangan sekolah terbuka: ● Kab. Waropen (Daerah Tertinggal) Pengembangan sekolah berpola asrama: ● Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, dengan output: ● Penataan guru dikdas dan dikmen; ● Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; ● Pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen; ● Pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/MI/paket A/sederajat, SMP/MTs/paket B/Sederajat, SMA/SMK/MA/paket C/sederajat; Perbatasan Prioritas) ● Kab. Waropen (Daerah Tertinggal) ● Kab. Jayapura ● Kota Jayapura (PKSN Jayapura) Pengembangan sekolah sepanjang hari: ● Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) ● Kota Jayapura (PKSN Jayapura) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan: ● Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua ● Pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP); ● Pemberian pendidikan kecakapan wirausaha bagi anak usia sekolah tidak sekolah; ● Pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA; ● Pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan; ● Pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital; ● Penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual; ● Pelatihan dan sertifikasi bidang TIK; ● Talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan; ● Revitalisasi bangunan satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru satuan PAUD; ● Revitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SD; ● Revitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SMP; ● Revitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SMA; ● Penyediaan sarana madrasah untuk menunjang pembelajaran. Provinsi Papua Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, dengan output: ● Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan; ● Pembinaan lembaga kebudayaan; ● Fasilitasi kemitraan warisan budaya; ● Pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya; ● Perlindungan warisan budaya; ● Event prioritas bidang kebudayaan; ● Produksi konten media kebudayaan; ● Pengembangan event film dan musik berbasis budaya lokal; ● Fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah; ● Event prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah. Pelayanan kesehatan bergerak: ● Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Pembangunan RSUD kabupaten: Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan output: ● Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak; ● Implementasi layanan telemedicine; ● Penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer; ● Pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua; ● Pengembangan RS berkualitas; ● Kab. Supiori (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C: ● Kab. Keerom (Kecamatan Perbatasan Prioritas) ● Kab. Waropen (Daerah Tertinggal) ● Kab. Supiori (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) ● Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) ● Kab. Sarmi (Kecamatan Perbatasan Prioritas) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: ● Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua ● Peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes; ● Penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan dan obat; ● Penyediaan barang medis habis pakai (BMHP) untuk skrining kesehatan; ● Pembinaan terkait layanan primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular; ● Percepatan operasionalisasi RSUD di Kab. Supiori; ● Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah; ● Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak; ● Peningkatan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D; ● Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan; ● Pemberian bantuan operasional RS Kapal; ● Pemberian pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri. Pengendalian penyakit TBC: ● Kab. Jayapura ● Kab. Kepulauan Yapen ● Kab. Biak Numfor ● Kab. Sarmi ● Kab. Waropen ● Kab. Supiori Pengendalian penyakit malaria: ● Kab. Keerom ● Kab. Jayapura ● Kab. Sarmi ● Kab. Mamberamo Raya ● Kab. Waropen ● Kab. Kepulauan Yapen ● Kab. Biak Numfor ● Kab. Supiori Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan dengan output: ● Penyediaan tenaga kesehatan terlatih; ● Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; ● Penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta; ● Pelayanan surveilans dan deteksi dini kusta, ● Pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta; ● Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; ● Penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia; ● Pelayanan surveilans dan deteksi dini frambusia; ● Pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia; ● Penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis; ● Pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis ; ● Kota Jayapura Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: ● Provinsi Papua ● Penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria; ● Tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria; ● Peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria; ● Penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih; ● Optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS; ● Penyediaan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT); ● Penanggulangan TB di tempat kerja; ● Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh; ● Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TBC; ● Pelaksanaan penemuan aktif dan skrining mobile; ● Pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta; ● Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC; ● Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat. Provinsi Papua Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat dengan output: ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini; ● Tata laksana PTM serta kesehatan jiwa; ● Penguatan KIE; ● Peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga kesehatan; ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; ● Pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat kualitas air minum dan kualitas udara. Provinsi Papua Penguatan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan Stunting serta perbaikan gizi lainnya dengan output: ● Peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran; ● Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik; ● Penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan Stunting melalui berbagai media; ● Diseminasi untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan Stunting dan percepatan penurunan prevalensi Stunting; ● Komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan. Provinsi Papua Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dengan output: ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; ● Penguatan PONEK-PONED; ● Pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA; ● Perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta; ● Penguatan surveilans gizi dan KIA; ● Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI; ● Pembinaan dan NSPK terkait pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, serta KB dan Kespro; ● Penyediaan BMHP untuk skrining kesehatan; ● Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir; ● Pelaksanaan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA; ● Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis; ● Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis; ● Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis; ● Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; ● Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis Provinsi Papua Pemenuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan dengan output: ● Peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan Pemberantasan IUU Fishing: ● WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau) Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah: ● Provinsi Papua Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk perwujudan kedaulatan di laut terutama pemberantasan IUU Fishing, dengan output: ● Pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP); ● Peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, mitigasi konflik daerah; ● Pendekatan hak asasi manusia; ● Pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua; ● Fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut. Provinsi Papua Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, dengan output: ● Peningkatan data inventarisasi tanah adat/ulayat; ● Penetapan hutan adat; ● Pengembangan hutan adat; ● penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat; ● Pemberdayaan warga komunitas adat terpencil (KAT). E1 E2 E3 Kawasan Konservasi: ● E1: TN Teluk Cendrawasih (Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori, Kab. Waropen, dan Kab. Kepulauan Yapen) Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi dengan output: ● Penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi; ● Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut); ● Penanganan kasus tindak pidana kehutanan; ● E2: TN Mamberamo Foja (Kab. Mamberamo Raya, Kab. Jayapura, dan Kab. Keerom) ● E3: KKN Padaido (Kab. Biak Numfor) ● Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi; ● Penguatan perencanaan kawasan konservasi; ● Pengendalian kebakaran di kawasan konservasi; ● Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB); ● Perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi; ● Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat; ● Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati. Lingkungan Hidup: ● Provinsi Papua Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: ● E4: Kota Jayapura Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan output: ● Penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon; ● Pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur; ● Fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim; ● Penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim; ● Pembangunan pengaman pantai, pemulihan ekosistem mangrove; ● Penerapan Nature-Based Solution dan Gray Infrastructure untuk mitigasi ancaman tsunami; ● Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik; ● Penguatan kelompok perhutanan sosial; ● Rehabilitasi hutan dan lahan ● Perlindungan jalur jelajah satwa; ● Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar; ● Pemulihan lahan rusak dan kritis; ● Pemulihan ekosistem perairan. Provinsi Papua Peningkatan smart government, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, dengan output: ● Optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai Platform terintegrasi pemerintahan di daerah; ● Pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur daerah; ● Pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah; ● Penguatan akses dan diseminasi informasi publik kepada masyarakat; ● Penyelesaian sengketa informasi publik; ● Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik; ● Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat. Provinsi Papua Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan output: ● Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; ● Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Provinsi Papua Pegunungan Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Papua Pegunungan Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: • Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; • Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; • Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); • Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; • Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor; • Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan. Provinsi Papua Pegunungan Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output Pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Papua Pegunungan Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Papua Pegunungan Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: • Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Papua Pegunungan Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: • Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; • Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; • Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); • Kartu Prakerja; • Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; • Alat dan mesin pertanian pra panen; • Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; • Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; • Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; • Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: • Bantuan PBI JKN; • Kartu Indonesia Pintar; • Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; • Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; • Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; • Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; • Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; • Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; • Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; • Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; • Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A1 Kawasan Pertumbuhan: • A1: Ibu Kota Daerah Otonom Baru (Kab. Jayawijaya) Pengembangan Kab. Jayawijaya sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Pegunungan, dengan output: ● Pembangunan gedung kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP); ● Land development dan penataan kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonomi Baru; ● Pembangunan SPAM; ● Optimalisasi dan rehabilitasi sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; ● Sistem pengelolaan persampahan skala kota; ● Penyediaan rumah khusus reguler; ● Rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan; ● Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi Utama - Kantor Gubernur Yogara – Walesa; ● Fasilitasi prasarana pengendalian banjir di kawasan strategis. B1 B2 B3 Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas Kopi) Sentra Produksi • B1: Kab. Jayawijaya • B2: Kab Lanny Jaya • B3: Kab. Tolikara Penguatan sentra produksi berbasis komoditas kopi, dengan output: ● Fasilitasi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha; ● Fasilitasi kemitraan pemasaran; ● Fasilitasi misi dagang dan business matching; ● Fasilitasi sertifikasi produk dalam negeri; ● Fasilitasi pengelolaan keuangan pelaku usaha; ● Promosi pameran produk dalam negeri; ● Bantuan peralatan/sarana perdagangan; ● Pengembangan pelaku usaha binaan fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik; ● Pendampingan IKM; ● Peningkatan kreativitas, informasi pasar, promosi dan pemasaran; ● Fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil; ● Pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan IKM/UMKM, koperasi berbasis komoditas, dan BUM Desa; ● Revitalisasi pasar rakyat; ● Pemberian Kartu Usaha guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian; ● Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; ● Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi (terutama koperasi sektor produksi); ● Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; ● Fasilitasi pengembangan kewirausahaan. Provinsi Papua Pegunungan Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan output: ● Preservasi Jalan Elelim – Passvalley – BTS Kota Wamena; ● Pengembangan Bandar Udara Nop Goliat Dekai; ● Pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo; ● Pengembangan angkutan BBM pesawat udara untukangkutan udara perintis penumpang; ● Pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi; ● Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; ● Perluasan layanan penyiaran digital; ● Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; ● OM akses internet Papua dan Papua Barat. • Kab. Jayawijaya (perkebunan) • Kab. Lanny Jaya (perkebunan) • Kab. Tolikara (perkebunan) Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) dan pelatihan vokasi, dengan output: ● Revitalisasi fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi; ● Peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi berstandar industri; ● Akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi; ● Peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja. C1 Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • C1: Kab. Jayawijaya* (padi, ubi, hortikultura, dan babi) Kawasan Rentan Pangan: • Kab. Mamberamo Tengah** (padi) • Kab. Nduga** (padi) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan Penguatan kawasan potensial swasembada pangan hortikultura, dan peternakan (komoditas babi), dengan output: ● Pemberian pupuk bersubsidi dan bantuan ternak babi; ● Penguatan pengawasan unit usaha produk hewan; ● Penyaluran alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan; ● Penyediaan sarana pengolahan hasil dan pascapanen tanaman pangan. C1 C2 C3 Kawasan Potensial Swasembada Energi: • C1: Kab. Jayawijaya* Kawasan Rendah Elektrifikasi: • Kab. Pegunungan Bintang** • Kab. Yalimo** Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, dengan output: ● Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); ● Pembangunan sistem distribusi dan infrastruktur gardu distribusi; ● Penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit; Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik ● Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T. Kawasan Potensial Swasembada Air: • C2: Kab. Pegunungan Bintang* • C3: Kab. Yahukimo* Kawasan Rawan Air • Kab. Tolikara** • Kab. Lanny Jaya** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas air tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, dengan output: ● Penyediaan sumber air baku alternatif; ● Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT). D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: • D1: Kab. Jayawijaya (kopi dan pariwisata budaya Lembah Baliem) • D2: Kab. Yahukimo (Kopi) • D3: Kab. Tolikara (Kopi) • D4: Kab. Nduga (Kopi) • D5: Kab. Lanny Jaya (Kopi) • D6: Kab. Yalimo (Kopi) Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, dengan output: ● Afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK; ● Pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; ● Perluasan cakupan bantuan pendidikan melalui PIP dan beasiswa khususnya penduduk miskin desil 1 dan desil 2; ● Peningkatan produksi pertanian; ● Pengembangan UMKM lokal; ● Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; ● Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; ● Perluasan layanan penyiaran digital. • D7: Kab. Mamberamo Tengah (Kopi) • D8: Kab. Pegunungan Bintang (Kopi) Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal D9 Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas: • D9: Kec. Iwur, Kec. Tarup, Kec. Oksibil, Kec. Oksamol, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Batom, Kec. Mofinop, dan Kec. Murkim (Kab. Pegunungan Bintang) Pengembangan kecamatan perbatasan prioritas, dengan output: ● Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T; ● Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet; ● Pembangunan Jembatan Daerah Tertinggal dan Perbatasan di Ruas Jalan Oksibil - Iwur (BTS. Pegunungan Bintang/ Kab. Boven Digoel). Pengembangan sekolah berpola asrama: • Kab. Jayawijaya (Daerah Tertinggal) • Kab. Pegunungan Bintang (Daerah Sangat Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Yahukimo (Daerah Sangat Tertinggal) Pengembangan sekolah terbuka • Kab. Tolikara (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Mamberamo Tengah (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Yalimo (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Yahukimo (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Lanny Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, dengan output: ● Penataan guru dikdas dan dikmen; ● Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; ● Pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen; ● Pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/MI/paket a/sederajat; ● Pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SMP/MTs/paket b/sederajat; ● Pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SMA/SMK/MA/paket c/sederajat; ● Pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP); ● Pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA; ● Pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan; ● Pembinaan program literasi pada generasi muda; ● Fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca; ● Peningkatan literasi digital; ● Penyusunan model kurikulum; ● Penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual; ● Pelatihan dan sertifikasi bidang TIK; ● Revitalisasi bangunan satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan; • Kab. Nduga (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Pegunungan Bintang (Daerah Sangat Tertinggal) Pengembangan sekolah sepanjang hari • Kab. Jayawijaya (Daerah Tertinggal) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan: • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan ● Pembangunan unit sekolah baru satuan PAUD; ● Revitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SD; ● Revitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SMP; ● Revitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SMA; ● Penyediaan sarana madrasah untuk menunjang pembelajaran. Provinsi Papua Pegunungan • Kab. Jayawijaya (Tradisi dan Budaya Lembah Baliem) Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, terutama tradisi dan budaya di Lembah Baliem, dengan output: ● Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan; ● Pembinaan lembaga kebudayaan; ● Fasilitasi kemitraan warisan budaya; ● Pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya; ● Event prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan; ● Pengembangan event film dan musik berbasis budaya lokal; ● Fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah; ● Event prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah. Pelayanan kesehatan bergerak: • Kab. Yalimo (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Yahukimo (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Lanny Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Nduga (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Pegunungan Bintang (Daerah Sangat Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Pembangunan RSUD provinsi Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan output: ● Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan telemedicine; ● Penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer; ● Pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua; ● Peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes; ● Penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat; ● Pembinaan terkait layanan primer dan rujukan; ● Pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular; ● Pembangunan RSUD Provinsi Papua Pegunungan; ● Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah; • Kab. Jayawijaya (Daerah Tertinggal) Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C: • Kab. Yahukimo (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Pegunungan Bintang (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Mamberamo Tengah (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Lanny Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan ● Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak; ● Peningkatan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D; ● Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan; ● Pemberian pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri. Pengendalian penyakit malaria: • Kab. Jayawijaya • Kab. Pegunungan Bintang • Kab. Tolikara • Kab. Nduga • Kab. Lanny Jaya • Kab. Mamberamo Tengah • Kab. Yalimo • Kab. Yahukimo Pengendalian penyakit TBC: • Kab. Pegunungan Bintang • Kab. Yalimo Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: • Provinsi Papua Pegunungan Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan dengan output: ● Penyediaan tenaga kesehatan terlatih; ● Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; ● Penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, kusta, frambusia, filariasis; ● Pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, kusta, frambusia, filariasis; ● Peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria ● Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik; ● Penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih; ● Optimalisasi data serta informasi HIV/AIDS; ● Penyediaan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT); ● Penanggulangan TB di tempat kerja; ● Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh; ● Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TBC; ● Pelaksanaan penemuan aktif dan skrining mobile; ● Pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta; ● Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC; ● Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan output: ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini; ● Tata laksana PTM serta kesehatan jiwa; ● Penguatan KIE; ● Peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga kesehatan; ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat, serta kualitas air minum dan kualitas udara. Provinsi Papua Pegunungan Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan Stunting serta perbaikan gizi lainnya, dengan output: ● Peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil; ● Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik; ● Penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan Stunting melalui berbagai media; ● Diseminasi untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan Stunting dan percepatan penurunan prevalensi Stunting; ● Komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan output: ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan PONEK-PONED; ● Pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA; ● Perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta; ● Penguatan surveilans gizi dan KIA; ● Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI; ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pembinaan, dan NSPK terkait pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, serta KB dan Kespro; ● Penyediaan BMHP untuk skrining kesehatan; ● Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir; ● Pelaksanaan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA; ● Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis; ● Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis; ● Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis; ● Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; ● Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis. Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan, dengan output: ● Peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, dengan output: ● Penguatan surveilans; ● Pengendalian kejadian luar biasa atau wabah; ● Pemenuhan sediaan farmasi; ● Pengendalian resistensi antimikroba; ● Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi. Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, dengan output: ● Operasi intelijen kontra separatisme. Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, dengan output: ● Peningkatan data inventarisasi tanah adat/ulayat; ● Penetapan hutan adat; ● Pengembangan hutan adat; ● Penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat; ● Pemberdayaan warga komunitas adat terpencil (KAT). E1 E2 Kawasan Konservasi: • E1: TN Lorentz (Kab. Jayawijaya, Kab. Yahukimo, Kab. Nduga, dan Kab. Lanny Jaya) • E2: TN Mamberamo Foja (Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Yalimo, dan Kab. Tolikara) Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan output: ● Penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi; ● Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi; ● Kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut); ● Penanganan kasus tindak pidana kehutanan; ● Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi; ● Penguatan perencanaan kawasan konservasi; ● Pengendalian kebakaran di kawasan konservasi; ● Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB); ● Perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi; ● Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat; ● Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati. E3 Lingkungan Hidup: • Provinsi Papua Pegunungan Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan risiko bencana, Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: • E3: Lanny Jaya serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan output: ● Penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon; ● Pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur; ● Fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim; ● Penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim; ● Penerapan nature-based solutions; ● Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik; ● Penguatan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan; ● Perlindungan jalur satwa, penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar; ● Pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan. Provinsi Papua Pegunungan Peningkatan smart government, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, dengan output: Optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai Platform terintegrasi pemerintahan di daerah; ● Pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur daerah; ● Pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah; ● Penguatan akses dan diseminasi informasi publik kepada masyarakat; ● Penyelesaian sengketa informasi publik; ● Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik ● Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat. Provinsi Papua Pegunungan Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan output: ● Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; ● Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Provinsi Papua Tengah Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Papua Tengah Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: ● Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; ● Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; ● Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); ● Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; ● Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor; ● Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan. Provinsi Papua Tengah Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: ● Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Papua Tengah Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: ● Peningkatan kapasitas usaha koperasi; ● Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Papua Tengah Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: ● Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; ● Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; ● Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; ● Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); ● Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; ● Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; ● Kartu Prakerja; ● Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; ● Alat dan mesin pertanian pra panen; ● Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; ● Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; ● Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; ● Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; ● Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; ● Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; ● Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; ● Bantuan PBI JKN; ● Kartu Indonesia Pintar; ● Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; ● Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; ● Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; ● Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; ● Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; ● Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; ● Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; ● Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; ● Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A3 Kawasan Pertumbuhan: • A3: Ibu Kota Daerah Otonomi Baru (Kab. Nabire) Pengembangan Kab. Nabire sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Tengah, dengan output: ● Pembangunan gedung kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP); ● Land development dan penataan kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonomi Baru; ● Perluasan SPAM; ● Optimalisasi dan rehabilitasi sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; ● Sistem pengelolaan persampahan skala kota; ● Penyediaan rumah khusus reguler; ● Rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan; ● Pembangunan sistem drainase utama/primer; ● Preservasi jalan akses simpul transportasi utama – BTS. Kota Nabire-Wenggar; ● Preservasi jalan Moanemani – Bedudipa; ● Pembangunan jalan aksesi simpul transportasi – Jalan Kali Bumi-Bandara Karadiri; ● Pembangunan jalan akses simpul transportasi – Jalan Waroki-Kalobumi (Bandara Baru); ● Pembangunan jembatan perkotaan – jembatan Kali Bumi Bawah. A1 Kawasan Pertumbuhan: • A1: Kawasan Pariwisata TN Teluk Cenderawasih (Kab. Nabire) Penyiapan kawasan pariwisata TN Teluk Cendrawasih di Kab. Nabire, dengan output: ● Pendukungan event daerah; ● Pengembangan desa wisata; ● Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik; ● Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam; ● Digitalisasi pemasaran produk ekonomi kreatif, untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha kecil dalam industri pariwisata dan budaya. A2 Kawasan Pertumbuhan: ● A2: Kawasan pertambangan emas-tembaga- perak (Kab. Mimika) Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui pengembangan industri berbasis SDA (emas, tembaga, dan perak) berorientasi ekspor di Kab. Mimika, dengan output: ● Penguatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan; ● Pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri; ● Peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka; ● Fasilitasi pendampingan SMK yang link and match dengan industri; ● Pelatihan vokasi industri yang relevan dengan kebutuhan DUDI; ● Reklamasi pascatambang. B1 B2 B3 Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas kopi) Penguatan sentra produksi berbasis komoditas perkebunan, dengan output: ● Fasilitasi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha; Sentra Produksi • B1: Kab. Paniai • B2: Kab. Dogiyai • B3: Kab. Puncak Jaya ● Fasilitasi kemitraan pemasaran; ● Fasilitasi misi dagang dan business matching; ● Fasilitasi sertifikasi produk dalam negeri; ● Fasilitasi pengelolaan keuangan pelaku usaha; ● Promosi pameran produk dalam negeri; ● Bantuan peralatan/sarana perdagangan; ● Pengembangan pelaku usaha binaan fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik; ● Fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil; ● Pembentukan/ pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUM Desa; ● Revitalisasi pasar rakyat; ● Pemberian Kartu Usaha guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian; ● Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi (terutama koperasi sektor produksi); ● Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; ● Fasilitasi pengembangan kewirausahaan. B4 B5 Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna cakalang-tongkol) Sentra Produksi • B4: Kab. Nabire • B5: Kab. Mimika Penguatan sentra produksi berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, dengan output: ● Fasilitasi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha; ● Fasilitasi kemitraan pemasaran; ● Fasilitasi misi dagang dan business matching; ● Fasilitasi sertifikasi produk dalam negeri; ● Fasilitasi pengelolaan keuangan pelaku usaha; ● Promosi pameran produk dalam negeri; ● Bantuan peralatan/sarana perdagangan; ● Pengembangan pelaku usaha binaan fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik; ● Perluasan akses pembiayaan bagi nelayan melalui Kartu Usaha guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan; ● Pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan perikanan di lokasi SKPT sesuai standar; ● Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat. Provinsi Papua Tengah Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan output: ● Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke- Sorong - Jalan Wagete – Timika; ● Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke- Sorong - Jalan Mulia – Sinak; ● Preservasi Jalan Trans Papua Merauke- Sorong - Karubaga - Ilu – Mulia; ● Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke- Sorong - Segmen III (Enarotali - Ilaga - Wamena); ● Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke- Sorong - Jalan Ruas Enarotali - Sugapa (Danau Enarotali); ● Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke- Sorong - Jalan Mulia – Sinak; ● Penyelenggaraan layanan angkutan penyeberangan perintis; ● Pengembangan angkutan udara perintis penumpang; ● Angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang; ● Angkutan udara perintis kargo; ● Pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi; ● Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; ● Perluasan layanan penyiaran digital; ● Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat. • Kab. Mimika (perikanan dan pertambangan) • Kab. Paniai (perkebunan) • Kab. Dogiyai (perkebunan) • Kab. Puncak Jaya (perkebunan) • Kab. Nabire (perikanan dan pariwisata) Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) dan pelatihan vokasi dengan output: ● Revitalisasi fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi; ● Peningkatan mutu, kompetensi SDM, dan tenaga kependidikan vokasi berstandar industri; ● Akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan vokasi; ● Peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja. C1 C2 Kawasan Potensial Swasembada Pangan: Penguatan kawasan potensial swasembada pangan sagu dan pangan akuatik/bluefood berbasis perikanan tangkap, dengan output: • C1: Kab. Nabire* (padi dan pangan akuatik) • C2: Kab. Mimika* (padi, sagu, dan pangan akuatik) Kawasan Rentan Pangan: • Kab. Puncak Jaya** (ubi dan babi) • Kab. Intan Jaya** (ubi) • Kab. Dogiyai** (ubi dan hortikultura) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan ● Pemberian pupuk bersubsidi; ● Penyaluran benih ikan air laut; ● Pengembangan sarana dan input produksi perikanan; ● Penyuluhan pertanian untuk kelompok pelaku usaha, serta mendorong ownership petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk; ● Pengembangan hortikultura; ● Bantuan ternak babi. C1 C2 Kawasan Potensial Swasembada Energi: • C1: Kab. Nabire* • C2: Kab. Mimika* Kawasan Rendah Elektrifikasi: • Kab. Puncak Jaya** • Kab. Intan Jaya** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik yang tinggi Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, dengan output: ● Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH); ● Pembangunan sistem distribusi dan infrastruktur gardu distribusi; ● Penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit; ● Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T. C1 C2 Kawasan Potensial Swasembada Air: • C1: Kab. Nabire* • C2: Kab. Mimika* Kawasan Rawan Air: • Kab. Puncak** • Kab. Puncak Jaya** Keterangan: Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, dengan output: ● Pembangunan embung dan tampungan air lainnya; ● Rehabilitasi DI Kalibumi; ● Penyediaan sumber air baku alternatif. *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi dan luas wilayah sungai yang besar **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan/atau merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air D1 D2 D3 D4 D5 D6 Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: • D1: Kab. Paniai (kopi) • D2: Kab. Dogiyai (kopi) • D3: Kab. Deiyai (kopi) • D4: Kab. Puncak (kopi) • D5: Kab. Puncak Jaya (kopi) • D6: Kab. Intan Jaya (kopi) *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, dengan output: ● Afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK; ● Pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; ● Perluasan cakupan bantuan pendidikan melalui PIP dan beasiswa khususnya penduduk miskin desil 1 dan desil 2; ● Peningkatan produksi pertanian; ● Pengembangan desa wisata; ● Pengembangan UMKM lokal; ● Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; ● Pembangunan SPAM berbasis masyarakat; ● Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; ● Perluasan layanan penyiaran digital. D7 Kawasan Afirmasi Kawasan perbatasan Kecamatan perbatasan prioritas: • D7: Kec. Mimika Barat, Kec. Mimika Timur, Kec. Mimika Timur Jauh, dan Kec. Jita (Kab. Mimika) Pengembangan kecamatan perbatasan prioritas, dengan output: ● Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T; ● Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet; ● Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar. Pengembangan sekolah terbuka dan sekolah berpola asrama: • Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal) Pengembangan sekolah terbuka: • Kab. Dogiyai (Daerah Tertinggal) • Kab. Deiyai (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) Pengembangan sekolah sepanjang hari: • Kab. Paniai (Daerah Sangat Tertinggal) Pengembangan sekolah berpola asrama: • Kab. Nabire • Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal) Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan: Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, dengan output: ● Penataan guru dikdas dan dikmen; ● Pelatihan program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru; ● Pendampingan pembelajaran bagi guru dan tenaga kependidikan; ● Peningkatan guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensi; ● Pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen; ● Pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/MI/paket A/sederajat; ● Pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SMP/MTS/paket B/sederajat; ● Pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SMA/SMK/MA/paket C/sederajat; ● Pemberian beasiswa afirmasi menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP); ● Pemberian pendidikan kecakapan wirausaha bagi anak tidak sekolah; ● Pemberian beasiswa pengembalian ATS; ● Bantuan makan bergizi seimbang bagi peserta didik; ● Pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA; ● Penataan kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan; ● Pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan; ● Pembinaan program literasi pada generasi muda; ● Fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital; ● Penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual; ● Pelatihan dan sertifikasi bidang TIK; ● Revitalisasi bangunan satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru satuan PAUD; ● Revitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SD; ● Revitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SMP; ● Revitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SMA; ● Penyediaan sarana madrasah untuk menunjang pembelajaran. Provinsi Papua Tengah Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, dengan output: ● Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan; ● Pembinaan lembaga kebudayaan; ● Fasilitasi kemitraan warisan budaya; ● Pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya; ● Perlindungan warisan budaya; ● Event prioritas bidang kebudayaan; ● Produksi konten media kebudayaan; ● Pengembangan event film dan musik berbasis budaya lokal; ● Fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah; ● Event prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah. Pelayanan kesehatan bergerak: • Kab. Dogiyai (Daerah Tertinggal) • Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) Pembangunan RSUD provinsi: • Kab. Nabire Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C: • Kab. Puncak Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Puncak (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Deiyai (Daerah Sangat Tertinggal) • Kab. Dogiyai (Daerah Tertinggal) • Kab. Intan Jaya (Daerah Sangat Tertinggal) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan output: ● Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak; ● Implementasi layanan telemedicine; ● Penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer; ● Pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua; ● Peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes; ● Penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan dan obat; ● Penyediaan barang medis habis pakai (BMHP) untuk skrining kesehatan; ● Pembinaan terkait layanan primer dan rujukan, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular; ● Pembangunan RSUD Provinsi Papua Tengah; ● Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah; ● Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak; ● Peningkatan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D; ● Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan; ● Pemberikan bantuan operasional RS kapal; ● Pemberian pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri. Pengendalian penyakit malaria: • Kab. Paniai Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, dengan output: ● Penyediaan tenaga kesehatan terlatih; ● Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; • Kab. Dogiyai • Kab. Intan Jaya • Kab. Deiyai • Kab. Puncak • Kab. Puncak Jaya • Kab. Nabire • Kab. Mimika Pengendalian penyakit TBC: • Kab. Paniai • Kab. Nabire Pengendalian filariasis kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: Provinsi Papua Tengah ● Penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, frambusia, filariasis, dan malaria; ● Pelayanan surveilans dan deteksi dini kusta, dan frambusia; ● Pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, frambusia, dan filariasis; ● Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk penanganan penyakit kusta, frambusia, filariasis, dan malaria; ● Tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria; ● Peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria; ● Penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih; ● Optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS; ● Penyediaan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT); ● Penanggulangan TB di tempat kerja; ● Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh; ● Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TBC; ● Pelaksanaan penemuan aktif dan skrining mobile; ● Pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta; ● Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC; ● Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan output: ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini; ● Tata laksana PTM serta kesehatan jiwa; ● Penguatan KIE; ● Peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga kesehatan; ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; ● Pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat kualitas air minum dan kualitas udara. Provinsi Papua Tengah Penguatan percepatan pencegahan penurunan Stunting serta perbaikan gizi lainnya, dengan output: ● Peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil; ● Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik; ● Penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan Stunting melalui berbagai media; ● Diseminasi untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan Stunting dan percepatan penurunan prevalensi Stunting; ● Komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan; ● Fasilitasi/pembinaan daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir; ● Penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak; ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; ● Penguatan implementasi program KB. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan output: ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; ● Penguatan PONEK-PONED; ● Pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA; ● Perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta; ● Penguatan surveilans gizi dan KIA; ● Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI; ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pembinaan, dan NSPK terkait pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, serta KB dan Kespro; ● Penyediaan BMHP untuk skrining kesehatan; ● Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir; ● Pelaksanaan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA; ● Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis; ● Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis; ● Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis; ● Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; ● Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis. Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan, dengan output: ● Peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan. Provinsi Papua Tengah Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, dengan output: ● Penguatan surveilans; ● Pengendalian kejadian luar biasa atau wabah; ● Pemenuhan sediaan farmasi; ● Pengendalian resistensi antimikroba; ● Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi. Pemberantasan IUU Fishing: • WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau) • WPP 718 (perbatasan perairan dengan Australia) Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah: • Provinsi Papua Tengah Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk perwujudan kedaulatan di laut terutama pemberantasan IUU Fishing, dengan output: ● Peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, mitigasi konflik daerah; ● Pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua. Provinsi Papua Tengah Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, dengan output: ● Peningkatan data inventarisasi tanah adat/ulayat; ● Penetapan hutan adat; ● Pengembangan hutan adat; ● penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat; ● Pemberdayaan warga komunitas adat terpencil. E1 E2 E3 Kawasan Konservasi: • E1: TN Teluk Cenderawasih (Kab. Nabire) • E2: TN Lorentz (Kab. Mimika, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, dan Kab. Paniai) • E3: TN Mamberamo Foja (Kab. Puncak dan Kab. Puncak Jaya) Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan output: ● Penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi; ● Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi ● Kebijakan pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL); ● Penanganan kasus tindak pidana kehutanan; ● Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi; ● Penguatan perencanaan kawasan konservasi; ● Pengendalian kebakaran di kawasan konservasi; ● Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB); ● Perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi; ● Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat; ● Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati. E4 Lingkungan Hidup: • Provinsi Papua Tengah Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: • E4: Kab. Deiyai Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan output: ● Penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon; ● Pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur; ● Fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim; ● Penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim; ● Penerapan nature-based solutions; ● Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik; ● Pembangunan prasarana/infrastruktur di pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar; ● Penguatan kelompok perhutanan sosial; ● Rehabilitasi hutan dan lahan; ● Perlindungan jalur jelajah satwa; ● Penyelamatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; ● Pemulihan lahan rusak dan kritis; ● Pemulihan ekosistem perairan; ● Reklamasi pascatambang. Provinsi Papua Tengah Peningkatan smart government, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, dengan output: ● Optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai Platform terintegrasi pemerintahan di daerah; ● Pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah; ● Penguatan akses dan diseminasi informasi publik kepada masyarakat; ● Penyelesaian sengketa informasi publik; ● Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik; ● Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat. Provinsi Papua Tengah Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan output: ● Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; ● Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Provinsi Papua Selatan Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Papua Selatan Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: ● Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; ● Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; ● Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); ● Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; ● Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor; ● Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan. Provinsi Papua Selatan Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Papua Selatan Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: ● Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Papua Selatan Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: ● Peningkatan kapasitas usaha koperasi; ● Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Papua Selatan Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: ● Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; ● Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; ● Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; ● Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); ● Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; ● Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; ● Kartu Prakerja; ● Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; ● Alat dan mesin pertanian pra panen; ● Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; ● Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; ● Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; ● Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; ● Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; ● Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; ● Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: ● Bantuan PBI JKN; ● Kartu Indonesia Pintar; ● Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; ● Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; ● Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; ● Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; ● Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; ● Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; ● Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; ● Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; ● Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya. A2 Kawasan Pertumbuhan: ● A2: Kab. Merauke Pengembangan Kab. Merauke sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan, dengan output: ● Pembangunan gedung kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP); ● Penataan kawasan mendukung Daerah Otonomi Baru; ● Perluasan SPAM; ● Optimalisasi dan rehabilitasi sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; ● Sistem pengelolaan persampahan skala kota; ● Penyediaan rumah khusus reguler; ● Rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan; ● Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi Utama - Jalan Simpang Kuprik-Kampung SP 9-SP3 Salor (Segmen 3 STA 11+500 - STA 16+500); ● Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi Utama - Jalan Simpang Kuprik-Kampung SP 9-SP3 Salor (Segmen 4 STA 16+500 - STA 23+300); ● Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air. A1 Kawasan Pertumbuhan: ● A1: Kawasan Asmat (Kab. Asmat) Penyiapan kawasan Asmat, dengan output ● Pengembangan Bandar Udara Ewer (Kab. Asmat); ● Pendukungan event daerah; ● Fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual pada produk ekonomi lokal; ● Pengembangan produk ekonomi lokal; ● Pengembangan desa wisata; ● Pelatihan vokasi; ● Promosi terpadu secara nasional dan internasional; ● Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam. B4 Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna- cakalang-tongkol) Sentra Produksi ● B4: Kab. Merauke Penyiapan pengembangan ekosistem sentra produksi berbasis komoditas tuna-cakalang- tongkol, dengan output: ● Penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan; ● Penyaluran benih ikan air laut ke masyarakat; ● Pengembangan kampung nelayan; ● Fasilitasi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha; ● Fasilitasi kemitraan pemasaran; ● Fasilitasi misi dagang dan business matching; ● Fasilitasi sertifikasi produk dalam negeri; ● Fasilitasi pengelolaan keuangan pelaku usaha; ● Promosi pameran produk dalam negeri; ● Bantuan peralatan/sarana perdagangan; ● Pengembangan pelaku usaha binaan fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik; ● Perluasan akses pembiayaan bagi nelayan melalui Kartu Usaha guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan; ● Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan; ● Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; ● Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi (terutama koperasi sektor produksi); ● Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; ● Fasilitasi pengembangan kewirausahaan. B1 B2 B3 Kawasan Komoditas Unggulan (Komoditas sagu) Sentra Produksi ● B1: Kab. Merauke (sagu) ● B2: Kab. Mappi (sagu) ● B3: Kab. Asmat (sagu) Penguatan sentra produksi berbasis komoditas sagu, dengan output: ● Fasilitasi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha; ● Fasilitasi kemitraan pemasaran; ● Fasilitasi misi dagang dan business matching; ● Fasilitasi sertifikasi produk dalam negeri; ● Fasilitasi pengelolaan pelaku usaha; ● Promosi pameran produk dalam negeri; ● Bantuan peralatan/sarana perdagangan; ● Pengembangan pelaku usaha binaan fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik; ● Pendampingan IKM/UMKM, BUM Desa, dan koperasi; ● Revitalisasi pasar rakyat; ● Pemberian Kartu Usaha guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian; ● Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi (terutama koperasi sektor produksi); ● Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; ● Fasilitasi pengembangan kewirausahaan. Provinsi Papua Selatan Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan output: ● Penanganan jalan daerah; ● Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke– Sorong (Iwur–Waropko); ● Preservasi Jalan BTS. Kab. Boven Digoel/Merauke – Muting – Bupul; ● Rekonstruksi Jalan Bupul – Erambu; ● Peningkatan pelayaran kapal Ro-Ro; ● Penyelenggaraan layanan transportasi laut dan penyeberangan perintis; ● Pengembangan Bandar Udara Ewer di Kab. Asmat; ● Pengembangan angkutan udara perintis penumpang; ● Pengembangan angkutan udara perintis kargo; ● Pengembangan angkutan BBM pesawat udara; ● Pengendalian pembangunan pembangkit listrik jaringan transmisi dan gardu induk; ● Pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi; ● Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; ● Perluasan layanan penyiaran digital; ● Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat. ● Kab. Merauke (perikanan dan perkebunan) ● Kab. Mappi (perkebunan) ● Kab. Asmat (perkebunan) Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) dan pelatihan vokasi, dengan output: ● Revitalisasi fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi; ● Peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi berstandar industri; ● Akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi; ● Peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja; ● Pelatihan bidang komunikasi, informatika dan digital; ● Digital Talent Scholarship; ● Pelatihan keterampilan digital dasar. C1 Kawasan Potensial Swasembada Pangan: ● C1: Kab. Merauke Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Merauke yang didukung dengan Kawasan Transmigrasi Salor, dengan output: ● Kawasan padi; ● Penguatan inovasi teknologi; ● Penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan; ● Penguatan integrasi hulu-hilir/rantai produksi-pemasaran dan nilai tambah produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani ● Pembangunan dan pengembangan infrastruktur; ● Peningkatan Ruas Jalan Simpang 3 Salor - Jembatan Bian; ● Pembangunan Jembatan Ruas Kaliki – Nakias; ● Pembangunan Ruas Jalan Jembatan Bian - Simpang Kwensid. C1 Kawasan Potensial Swasembada Pangan: ● C1: Kab. Merauke* (padi dan pangan akuatik) Kawasan Rentan Pangan: ● Kab. Boven Digoel** (padi) ● Kab. Mappi** (sagu) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan Penguatan kawasan potensial swasembada pangan dan pangan akuatik/bluefood berbasis perikanan tangkap, dengan output: ● Pemberian pupuk bersubsidi; ● Penyaluran benih ikan air laut dan tawar; ● Pengembangan sarana dan input produksi perikanan; ● Rehabilitasi/peningkatan prasarana irigasi untuk mendukung ketahanan pangan lokal; ● Mendorong ownership petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk; ● Pendampingan untuk modernisasi dan digitalisasi pertanian; ● Pengembangan kawasan sagu. C1 Kawasan Potensial Swasembada Energi: ● C1: Kab. Merauke* Kawasan Rendah Elektrifikasi: ● Kab. Mappi** ● Kab. Asmat** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, dengan output: ● Pengembangan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy) termasuk ethanol; ● Pemetaan potensi EBT lainnya; ● Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T; ● Pembangunan sistem distribusi dan infrastruktur gardu distribusi; ● Penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit. C2 Kawasan Potensial Swasembada Air: ● C2: Kab. Boven Digoel* Kawasan Rawan Air: ● Kab. Merauke** ● Kab. Asmat** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, dengan output: ● Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Sermayam dan DIR Kurik; ● Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya air. D1 D2 D3 Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: ● D1: Kab. Boven Digoel (karet) ● D2: Kab. Asmat (sagu) ● D3: Kab. Mappi (sagu) Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, dengan output: ● Afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK; ● Pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; ● Perluasan cakupan bantuan pendidikan melalui PIP dan beasiswa khususnya penduduk miskin desil 1 dan desil 2; ● Peningkatan produksi pertanian; ● Pengembangan desa wisata; ● Pengembangan UMKM lokal; ● Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; ● Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; ● Perluasan layanan penyiaran digital. D4 D5 D6 D7 Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan: PKSN dan Wilayah Pendukung ● D4: PKSN Merauke, serta Kec. Ilwayab, Tabonji, Waan, Tubang, Okaba, Malind, Naukenjerai (Kab. Merauke) ● D5: PKSN Tanah Merah, serta Kec. Kombut, Waropko, Ambatkwi (Kab. Boven Digoel) Kecamatan Perbatasan Prioritas ● D6: Kec. Agats dan Kec. Fayit (Kab. Asmat) ● D7: Kec. Minyamur (Kab. Mappi) Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah dan Merauke, serta kecamatan perbatasan prioritas, dengan output: ● Pemasangan Sambungan Baru Listrik bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T; ● Operasional dan Pemeliharaan Akses Internet; ● Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar; ● Preservasi Jalan Daerah Tertinggal dan Perbatasan di Ruas Jalan Bupul - Erambu – Sota; ● Materi Teknis dan RPerpres Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara; ● Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara. D8 D9 Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi: ● D8: KT. Salor (Kab. Merauke) ● D9: KT. Muting (Kab. Merauke) ● Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi Muting di Kabupaten Merauke, melalui pengembangan jalan di kawasan transmigrasi. D10 Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas: ● D10: Kawasan Perdesaan Penyangga Pangan Berkelanjutan (Semangga, Tanah Miring, Kurik, dan Malind) (Kab. Merauke) Pengembangan Kawasan Perdesaan Penyangga Pangan Berkelanjutan (Semangga, Tanah Miring, Kurik, dan Malind), dengan output: ● Penyediaan rumah layak huni; ● Penyediaan SPAL-D; ● Penyediaan sistem drainase; ● Pengelolaan persampahan skala kawasan; ● Pembangunan dan pengembangan jalan non- status; ● Pembangunan jembatan; ● Perluasan jaringan telekomunikasi; ● Peningkatan akses internet dan listrik; ● Penyediaan moda transportasi desa; ● Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUM Desa; ● Fasilitasi penguatan tata kelola desa. Pengembangan sekolah terbuka dan sekolah berpola asrama: ● Kab. Asmat (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, dengan output: ● Penataan guru dikdas dan dikmen; ● Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; Perbatasan Prioritas) ● Kab. Mappi (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Pengembangan sekolah berpola asrama: ● Kab. Merauke (PKSN Merauke) Pengembangan sekolah sepanjang hari: ● Kab. Boven Digoel (Daerah Tertinggal dan PKSN Tanah Merah) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan: ● Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan ● Pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen; ● Pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/MI/paket A/sederajat; ● Pemberian Program Indonesia Pintar SMP/MTs/paket B/sederajat; ● Pemberian Program Indonesia Pintar SMA/ SMK/MA/paket C/sederajat; ● Pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP); ● Pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA; ● Pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan; ● Pembinaan program literasi pada generasi muda; ● Fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca; ● Peningkatan literasi digital; ● Penyusunan model kurikulum; ● Penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual; ● Pelatihan dan sertifikasi bidang TIK; ● Revitalisasi bangunan satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru satuan PAUD; ● Revitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SD; ● Revitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SMP; ● Revitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SMA; ● Penyediaan sarana madrasah untuk menunjang pembelajaran. Provinsi Papua Selatan Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, terutama tradisi dan budaya di Kab. Asmat, dengan output: ● Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan; ● Pembinaan lembaga kebudayaan; ● Fasilitasi kemitraan warisan budaya; ● Pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya; ● Perlindungan warisan budaya; ● Pengembangan event prioritas bidang kebudayaan; ● Pengembangan event prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah; ● Pengembangan event film dan musik berbasis budaya lokal; ● Produksi konten media kebudayaan; ● Fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah. Pelayanan kesehatan bergerak: ● Kab. Mappi (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) ● Kab. Asmat (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Pembangunan RSUD provinsi: ● Kab. Merauke Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C: ● Kab. Boven Digoel (Daerah Tertinggal dan PKSN Tanah Merah) ● Kab. Mappi (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) ● Kab. Asmat (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: ● Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan output: ● Penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer; ● Pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua; ● Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak; ● Implementasi layanan telemedicine; ● Peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes; ● Penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat; ● Pembinaan terkait layanan primer dan rujukan; ● Pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular; ● Pembangunan RSUD Provinsi Papua Selatan; ● Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah; ● Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak; ● Peningkatan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D; ● Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan; ● Pemberikan bantuan operasional RS Kapal; ● Pemberian pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri. Pengendalian penyakit malaria: ● Kab. Merauke ● Kab. Asmat ● Kab. Boven Digoel ● Kab. Mappi Pengendalian penyakit TBC: ● Kab. Mappi ● Kab. Boven Digoel Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: ● Provinsi Papua Selatan Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, dengan output: ● Penyediaan tenaga kesehatan terlatih; ● Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; ● Penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, kusta, frambusia, filariasis; ● Pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, kusta, frambusia, filariasis; ● Peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria; ● Penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih; ● Optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS; ● Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik; ● Penyediaan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT); ● Penanggulangan TB di tempat kerja; ● Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh; ● Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TBC; ● Pelaksanaan penemuan aktif dan skrining mobile; ● Pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta; ● Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC; ● Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan output: ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini dan tata laksana PTM serta kesehatan jiwa; ● Penguatan KIE; ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; ● Pembinaan tenaga kesehatan; ● Pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat; ● Peningkatan kualitas air minum; ● Peningkatan kualitas udara. Provinsi Papua Selatan Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan Stunting serta perbaikan gizi lainnya, dengan output: ● Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik; ● Penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi; ● Kampanye pencegahan Stunting melalui berbagai media; ● Diseminasi untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan Stunting dan percepatan penurunan prevalensi Stunting; ● Komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan output: ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; ● Penguatan PONEK-PONED; ● Pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA; ● Perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta; ● Penguatan surveilans gizi dan KIA; ● Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI; ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; ● Pembinaan dan NSPK terkait pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, serta KB dan Kespro; ● Penyediaan BMHP untuk skrining kesehatan; ● Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir; ● Pelaksanaan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA; ● Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis; ● Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis; ● Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis; ● Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; ● Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis. Pemenuhan dan Pendayagunaan SDM kesehatan, dengan output: ● Pemenuhan dan pemerataan distribusi SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah. Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, dengan output: ● Penguatan surveilans; ● Pengendalian kejadian luar biasa atau wabah; ● Pemenuhan sediaan farmasi; ● Pengendalian resistensi antimikroba; ● Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi. Pemberantasan IUU Fishing: ● WPP 718 (perbatasan dengan Australia) Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah: ● Provinsi Papua Selatan Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk perwujudan kedaulatan di laut terutama pemberantasan IUU Fishing, dengan output: ● Peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah; ● Pendekatan hak asasi manusia; ● Pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua. Provinsi Papua Selatan Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, dengan output: ● Peningkatan data inventarisasi tanah adat/ulayat; ● Penetapan hutan adat; ● Pengembangan hutan adat; ● Penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat; ● Pemberdayaan warga komunitas adat terpencil; ● Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah adat/ulayat. E1 E2 Kawasan Konservasi: ● E1: TN Lorentz (Kab. Asmat) ● E2: TN Wasur (Kab. Merauke) Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi dengan output: ● Penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi; ● Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi; ● Pengendalian kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut); ● Penanganan kasus tindak pidana kehutanan; ● Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi; ● Penguatan perencanaan kawasan konservasi; ● Pengendalian kebakaran di kawasan konservasi; ● Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB); ● Perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi; ● Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem; ● Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat; ● Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati; ● Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem. Provinsi Papua Selatan Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan output: ● Penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon; ● Pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur; ● Fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim; ● Penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim; ● Penerapan nature-based solutions; ● Pembangunan pengaman pantai; ● Pemulihan ekosistem mangrove; ● Penguatan kelompok perhutanan sosial; ● Rehabilitasi hutan dan lahan; ● Perlindungan jalur jelajah satwa; ● Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar; ● Pemulihan lahan rusak dan kritis; ● Pemulihan ekosistem perairan. Provinsi Papua Selatan Peningkatan smart government, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, dengan output: ● Optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP; ● Pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM; ● Pengelolaan keuangan daerah; ● Penguatan akses dan diseminasi informasi publik kepada masyarakat; ● Penyelesaian sengketa informasi publik; ● Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Provinsi Papua Selatan Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan output: ● Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; ● Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. Provinsi Papua Barat Daya Kode Lokasi Prioritas Highlight Intervensi Provinsi Papua Barat Daya Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan output: ● Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis; ● Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional; ● Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); ● Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha; ● Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor; ● Peningkatan pelatihan petugas penjamah makanan. Provinsi Papua Barat Daya Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama. Provinsi Papua Barat Daya Direktif Presiden: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan. Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: ● Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; ● SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. Provinsi Papua Barat Daya Direktif Presiden: Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan output: ● Peningkatan kapasitas usaha koperasi; ● Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi. Keterangan: Dilaksanakan di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia. Provinsi Papua Barat Daya Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan output: ● Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur; ● Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan; ● Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial; ● Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH); ● Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih; ● Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan; ● Kartu Prakerja; ● Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha; ● Alat dan mesin pertanian pra panen; ● Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya; ● Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman holtikultura, dan tanaman perkebunan; ● Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan; ● Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat; ● Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya; ● Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan; ● Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output; ● Bantuan PBI JKN; ● Kartu Indonesia Pintar; ● Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat; ● Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako; ● Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah; ● Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan; ● Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran; ● Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik; ● Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana; ● Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial; ● Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya A1 Kawasan Pertumbuhan: A1: DPP Raja Ampat (Kab. Raja Ampat) Pengembangan ekosistem dan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas destinasi wisata pada kawasan pariwisata prioritas eksisting (DPP Raja Ampat), dengan output: ● Pendukungan event daerah; ● Pengembangan desa wisata; ● Pengembangan jejaring di destinasi pariwisata; ● Pelaksanaan kegiatan (events) nasional dan internasional; ● Fasilitasi sertifikasi SDM bidang pariwisata; ● Penyelenggaraan pelatihan vokasi; ● Peningkatan publikasi dan promosi terpadu secara nasional dan internasional; ● Fasilitasi akses pembiayaan pariwisata berkualitas; ● Penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata; ● Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam; ● Peningkatan preservasi dan resiliensi adat istiadat dan budaya nilai lokal desa; ● Pelaksanaan operasi SAR. A2 Kawasan Pertumbuhan: ● Ibu Kota Daerah Otonomi Baru dan Kawasan Perkotaan Industri, Perdagangan, dan Jasa (Kota Sorong) Pengembangan Kota Sorong sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya serta kawasan perkotaan industri, perdagangan, dan jasa, dengan output: ● Pembangunan gedung kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP); ● Penataan kawasan mendukung daerah otonomi baru; ● Perluasan SPAM; ● Sistem pengelolaan persampahan skala kota; ● Rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI perumahan perkotaan; ● Penyediaan rumah khusus reguler; ● Prasarana pengendalian banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air; ● Pengembangan Bandar Udara DEO Sorong. B1 B2 B3 Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas udang) Sentra Industri ● B1: Kota Sorong Sentra Produksi ● B1: Kota Sorong ● B2: Kab. Sorong Selatan ● B3: Kab. Sorong Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas udang, dengan output: ● Penyaluran sarana dan bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan; ● Fasilitasi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha; ● Fasilitasi kemitraan pemasaran; ● Fasilitasi misi dagang dan business matching; ● Fasilitasi Sertifikasi produk dalam negeri; ● Fasilitasi pengelolaan keuangan pelaku usaha; ● Promosi pameran produk dalam negeri; ● Bantuan peralatan/sarana perdagangan; ● Pengembangan pelaku usaha binaan fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik; ● Perluasan akses pembiayaan bagi nelayan melalui Kartu Usaha; ● Pembangunan jalan strategis; ● Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; ● Peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis untuk mendukung penangkapan ikan terukur; ● Pengadaan sarana sistem rantai dingin hasil kelautan perikanan; ● Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi (terutama koperasi sektor produksi); ● Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; ● Fasilitasi pengembangan kewirausahaan. B5 B6 Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas rumput laut) Sentra Produksi ● B5: Kab. Sorong ● B6: Kota Sorong Penguatan sentra produksi berbasis komoditas rumput laut, dengan output: ● Revitalisasi lahan budidaya sesuai zonasi; ● Pengendalian hama terpadu; ● Peningkatan ketersediaan bibit rumput laut yang unggul; ● Pengembangan kampung perikanan budi daya rumput laut; ● Revitalisasi pasar rakyat; ● Fasilitasi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha; ● Fasilitasi kemitraan pemasaran; ● Fasilitasi misi dagang dan business matching; ● Fasilitasi sertifikasi produk dalam negeri; ● Pengelolaan keuangan pelaku usaha; ● Promosi pameran produk dalam negeri; ● Bantuan peralatan/sarana perdagangan; ● Pengembangan pelaku usaha binaan fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik; ● Pembangunan jalan strategis; ● Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; ● Pengadaan sarana sistem rantai dingin hasil kelautan perikanan; ● Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi (terutama koperasi sektor produksi); ● Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; ● Fasilitasi pengembangan kewirausahaan. Provinsi Papua Barat Daya Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan output: ● Penanganan Jalan Trans Papua Merauke– Sorong; ● Penanganan Jalan Trans Papua Merauke– Sorong–Makbon–Mega; ● Peningkatan layanan angkutan jalan perintis; ● Pembangunan jalan penghubung ke desa- desa terpencil; ● Layanan angkutan penyeberangan perintis; ● Pengembangan Bandar Udara Domine Eduard Osok di Kab. Sorong; ● Pengembangan angkutan udara perintis penumpang; ● Pengembangan angkutan udara perintis kargo; ● Pengendalian pembangunan pembangkit listrik; ● Pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk; ● Pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi; ● Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; ● OM BTS 4G /Lastmile Wilayah Papua; ● Perluasan layanan penyiaran digital; ● Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat. ● Kab. Sorong (perikanan) ● Kab. Sorong Selatan (perikanan) ● Kota Sorong (perikanan dan industri) ● Kab. Raja Ampat (pariwisata) Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) serta pelatihan vokasi, dengan output: ● Pembukaan pusat pelatihan keterampilan (pelatihan budidaya perikanan, pertanian organik, atau manajemen wisata); ● Revitalisasi fasilitas pendidikan atau pelatihan vokasi; ● Peningkatan kapasitas SDM yang bertalenta digital; ● Pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri; ● Peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi berstandar industri; ● Akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi; ● Peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja. C1 C2 Kawasan Potensial Swasembada Pangan: ● C1: Kab. Sorong* (padi dan pangan akuatik) ● C2: Kab. Sorong Selatan* (padi dan sagu) Kawasan Rentan Pangan: ● Kab. Tambrauw** (ubi dan pangan akuatik) ● Kab. Maybrat** (ubi) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan Penguatan kawasan potensial swasembada pangan dan pangan akuatik/bluefood berbasis perikanan tangkap dengan output: ● Pemberian pupuk bersubsidi; ● Penyaluran benih ikan air laut dan tawar; ● Pengembangan sarana dan input produksi perikanan; ● Sarana prasarana produksi pendukung pengembangan pertanian pangan; ● Penguatan kapasitas kelembagaan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan; ● Kawasan Ubi Jalar dan Ubi Kayu; ● Pengembangan pangan akuatik. C1 Kawasan Potensial Swasembada Energi: ● C1: Kab. Sorong* Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, dengan output: Kawasan Rendah Elektrifikasi: ● Kab. Sorong Selatan** ● Kab. Raja Ampat** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik yang tinggi ● Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS); ● Pembangunan sistem distribusi dan infrastruktur gardu distribusi; ● Peningkatan jalan akses menuju pembangkit; ● Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T. C1 C3 Kawasan Potensial Swasembada Air: ● C1: Kab. Sorong* ● C3: Kab. Tambrauw* Kawasan Rawan Air: ● Kab. Sorong Selatan** ● Kab. Raja Ampat** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi dan luas wilayah sungai yang besar **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan/atau merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan, terutama di pulau-pulau kecil, dengan output: ● Optimalisasi dan rehabiitasi SPAM; ● Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota/permukiman/kawasan tertentu. D1 D2 Kawasan Afirmasi - Daerah Tertinggal*: ● D1: Kab. Tambrauw (ubi dan tuna- cakalang-tongkol) ● D2: Kab. Maybrat (ubi) *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, dengan output: ● Afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK; ● Pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; ● Perluasan cakupan bantuan pendidikan melalui PIP dan beasiswa khususnya penduduk miskin desil 1 dan desil 2; ● Peningkatan produksi pertanian dan perikanan; ● Pengembangan UMKM lokal; ● Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU; ● Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat; ● Perluasan layanan penyiaran digital. D3 D4 Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas: ● D3: Kec. Ayau dan Kec. Kepulauan Ayau (Kab. Raja Ampat) ● D4: Kec. Kwoor dan Kec. Abun (Kab. Tambrauw) Pengembangan kawasan perbatasan di kecamatan perbatasan prioritas, dengan output: ● Pembangunan sarana permukiman; ● Pembangunan ketenagalistrikan dan energi; ● Pembangunan pelayanan pendidikan; ● Pembangunan pelayanan kesehatan; ● Pembangunan layanan konektivitas; ● Perluasan jaringan telekomunikasi; ● Peningkatan akses internet dan listrik; ● Pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga; ● Fasilitasi kampung siaga bencana; ● Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup dan bencana alam di kawasan perbatasan. D5 Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi: D5: KT Klamono–Segun - (Kab. Sorong) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Klamono– Segun di Kab. Sorong, melalui pembangunan dan pengembangan jalan di kawasan transmigrasi, serta perpindahan dan penempatan transmigran disertai pembangunan sarana permukiman di kawasan transmigrasi. D6 Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas ● D6: Kab. Raja Ampat (Kawasan Perdesaan Misool, Kabupaten Raja Ampat) Pengembangan Kawasan Perdesaan Misool di Kab. Raja Ampat, dengan output: ● Penyediaan rumah layak huni, peningkatan SPAL; ● Penyediaan sistem drainase; ● Pengelolaan sampah berbasis 3R; ● Pembangunan dan pengembangan jalan non- status; ● Pembangunan dan pengembanga jembatan, perluasan jaringan telekomunikasi; ● Peningkatan akses internet dan listrik; ● Penyediaan moda transportasi desa; ● Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUM Desa; ● Fasilitasi penguatan tata kelola desa. Pengembangan sekolah terbuka dan sekolah berpola asrama: ● Kab. Tambrauw (Daerah Tertinggal) Pengembangan sekolah berpola asrama: ● Kab. Raja Ampat*(Kecamatan Perbatasan Prioritas) ● Kota Sorong Pengembangan sekolah sepanjang hari: ● Kab. Maybrat (Daerah Tertinggal) ● Kab. Sorong Selatan Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, dengan output: ● Penataan guru dikdas dan dikmen; ● Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; ● Tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen; ● Pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/MI/paket A/sederajat; ● Pemberian Program Indonesia Pintar SMP/MTs/paket B/sederajat; ● Pemberian Program Indonesia Pintar MA/ SMK/MA/paket C/sederajat; ● Pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK); ● Pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA; Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan: ● Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya ● Pembangunan puskesmas yang memadai; ● Pembangunan sekolah yang memadai; ● Pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan; ● Pembinaan program literasi pada generasi muda; ● Fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca; ● Peningkatan literasi digital; ● Penyusunan model kurikulum; ● Penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual; ● Pelatihan dan sertifikasi bidang TIK; ● Revitalisasi bangunan satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru satuan PAUD; ● Revitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SD; ● Revitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SMP; ● Revitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan; ● Pembangunan unit sekolah baru SMA; ● Penyediaan sarana madrasah untuk menunjang pembelajaran. Provinsi Papua Barat Daya Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, dengan output: ● Peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan; ● Pembinaan lembaga kebudayaan; ● Fasilitasi kemitraan warisan budaya; ● Pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya; ● Perlindungan warisan budaya; ● Event prioritas bidang kebudayaan; ● Produksi konten media kebudayaan; ● Pengembangan event film dan musik berbasis budaya lokal; ● Fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah; ● Event prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah. Pelayanan kesehatan bergerak: ● Kab. Raja Ampat (Kecamatan Perbatasan Prioritas) ● Kab. Tambrauw (Daerah Sangat Tertinggal) ● Kab. Maybrat (Daerah Tertinggal) Pembangunan RSUD provinsi: ● Kota Sorong Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan output: ● Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak; ● Implementasi layanan telemedicine; ● Penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer; ● Pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua; ● Peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes; ● Penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat; Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C: ● Kab. Raja Ampat ● Kab. Tambrauw (Daerah Tertinggal) ● Kab. Maybrat (Daerah Tertinggal) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: ● Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya ● Pembinaan terkait layanan primer dan rujukan; ● Pembangunan fasilitas kesehatan melalui konstruksi bangunan modular; ● Pembangunan RSUD Provinsi Papua Barat Daya; ● Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak; ● Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah; ● Pengembangan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak; ● Peningkatan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D; ● Pemberian pembinaan kualitas mutu pelayanan; ● Pemberikan bantuan operasional RS Kapal; ● Pemberian pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri. Pengendalian penyakit malaria: ● Kab. Tambrauw ● Kab. Sorong ● Kab. Raja Ampat ● Kota Sorong ● Kab. Maybrat Pengendalian penyakit TBC: ● Kab. Sorong Selatan ● Kab. Sorong ● Kab. Tambrauw ● Kab. Maybrat Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS: ● Provinsi Papua Barat Daya Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, dengan output: ● Penyediaan tenaga kesehatan terlatih; ● Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan; ● Penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta; ● Pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta; ● Peningkatan dan perluasan SPAM; ● Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk penanganan penyakit kusta, frambusia, filariasis, dan malaria; ● Penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia; ● Pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia; ● Penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis; ● Pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis; ● Penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria; ● Tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria; ● Peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria; ● Penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih; ● Optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS; ● Penyediaan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT); ● Penanggulangan TB di tempat kerja; ● Pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya dan pemugaran perumahan kumuh; ● Pendampingan lembaga dalam uji klinis vaksin TBC; ● Pelaksanaan penemuan aktif dan skrining mobile; ● Pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta; ● Pelatihan tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC; ● Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencengahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat. Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan output: ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan deteksi dini; ● Peningakatan tata laksana PTM; ● Peningkatan kesehatan jiwa; ● Penguatan KIE; ● Peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga kesehatan; ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; ● Pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat; ● Peningkatan kalitas air minum dan kualitas udara. Provinsi Papua Barat Daya Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan Stunting serta perbaikan gizi lainnya, dengan output: ● Peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran; ● Peningkatan dan perluasan SPAM; ● Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik; ● Penyebarluasan informasi perbaikan status gizi; ● Kampanye pencegahan Stunting; ● Diseminasi pencegahan Stunting; ● Percepatan penurunan prevalensi Stunting; ● Komunikasi perubahan perilaku; ● Fasilitasi/pembinaan daerah terkait upaya perbaikan status gizi; ● Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan balita. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan output: ● Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; ● Penguatan PONEK-PONED; ● Pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA; ● Perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta; ● Penguatan surveilans gizi dan KIA; ● Penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI; ● Fasilitasi dan pembinaan keluarga terkait pengasuhan 1000 HPK; ● Pemeriksaan sampel skrining bayi baru lahir; ● Pembinaan dan NSPK terkait pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, serta KB dan Kespro; ● Penyediaan BMHP untuk skrining kesehatan; ● Pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir; ● Pelaksanaan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA; ● Sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis; ● Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis; ● Peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis; ● Pembinaan puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis; ● Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis. Provinsi Papua Barat Daya Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan, dengan output: ● Peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan/non-kesehatan terkait upaya perbaikan status gizi; ● Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Provinsi Papua Barat Daya Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, dengan output: ● Penguatan surveilans; ● Pengendalian kejadian luar biasa atau wabah; ● Pemenuhan sediaan farmasi; ● Pengendalian resistensi antimikroba. Pemberantasan IUU Fishing: ● WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau) Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah: ● Provinsi Papua Barat Daya Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk perwujudan kedaulatan di laut terutama pemberantasan IUU Fishing, dengan output: ● Peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah; ● Pendekatan hak asasi manusia; ● Pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua. Provinsi Papua Barat Daya Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ ulayat, dengan output: ● Peningkatan data inventarisasi tanah adat/ulayat; ● Penetapan hutan adat; ● Pengembangan hutan adat; ● Penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat; ● Pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT). E1 E2 Kawasan Konservasi: ● E1: Geopark Raja Ampat, KKN dan KKD Kep. Raja Ampat, serta KKN Kep. Waigeo Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan output: ● Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi; ● Penguatan perencanaan kawasan konservasi; Sebelah Barat (Kab. Raja Ampat) ● E2: Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni (Kab. Sorong Selatan) ● Pengendalian kebakaran di kawasan konservasi; ● Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB); ● Perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi; ● Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat; ● Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati; ● Pengembangan sarana dan prasarana di destinasi wisata; ● Fasilitasi usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat. E3 E4 Lingkungan Hidup: ● Provinsi Papua Barat Daya Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: ● E3: Kota Sorong ● E4: Kab. Maybrat Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan output: ● Penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon; ● Pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur; ● Fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim; ● Penyediaan bangunan konservasi air; ● Penyediaan bangunan antisipasi anomali iklim; ● Pembangunan pengaman pantai; ● Pemulihan ekosistem mangrove; ● Penerapan Nature-Based Solution dan Gray Infrastructure untuk mitigasi ancaman tsunami; ● Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik untuk mitigasi ancaman tsunami; ● Penguatan kelompok perhutanan sosial; ● Rehabilitasi hutan dan lahan; ● Perlindungan jalur jelajah satwa; ● Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar; ● Pemulihan lahan rusak dan kritis; ● Pemulihan ekosistem perairan; ● Reklamasi pasca tambang. Provinsi Papua Barat Daya Peningkatan smart government, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, dengan output: ● Optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP; ● Pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM; ● Pengelolaan keuangan daerah; ● Penguatan akses dan diseminasi informasi publik kepada masyarakat; ● Penyelesaian sengketa informasi publik; Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Provinsi Papua Barat Daya Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan output: ● Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria; ● Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd. RACHMAT PAMBUDY