DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 21 Mei 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan kegiatan dan anggaran, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pelaporan pelaksanaam kegiatan dan anggaran, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diperbarui;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan dan Anggaran pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10.Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
11.Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
12.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
14.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
16.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 239); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian PPN/Bappenas yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas atau disebut Renstra adalah dokumen perencanaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau disebut Renstra-KL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian PPN/Bappenas yang selanjutnya disebut Rencana Kerja atau disebut Renja adalah dokumen perencanaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga atau disebut Renja-KL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode I (satu) tahun.
6.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas, yang selanjutnya disingkat RKA Kementerian adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja, yang disusun menurut bagian anggaran kementerian.
7.Rencana Kerja dan Anggaran Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas, yang selanjutnya disingkat RKA Unit Kerja adalah dokumen rencana keuangan tahunan Unit Kerja yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja, yang disusun menurut RKA Kementerian.
8.Bagian Anggaran K/L yang selanjutnya disingkat BA K/L adalah bagian anggaran yang menampung belanja pemerintah pusat yang pagu anggarannya dialokasikan pada kementerian/lembaga.
9.Kerangka Acuan Kegiatan yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan yang di dalamnya berisi latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, klasifikasi rincian output, rincian output, metode pelaksanaan, pelaksana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan pembiayaan kegiatan.
10.Program Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran kebijakan kementerian/lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian/lembaga yang bersangkutan.
11.Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan.
12.Keluaran adalah barang atau jasa yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.
13.Klasifikasi Rincian Output yang selanjutnya disingkat KRO adalah kumpulan rincian output yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan Keluaran Kegiatan yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
14.Rincian Output yang selanjutnya disingkat RO adalah Keluaran Kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu.
15.Rencana Anggaran dan Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang berisi rencana besaran biaya yang dibutuhkan untuk pencapaian Kegiatan yang tercantum di dalam KAK.
16.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan Kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
17.Rupiah Murni yang selanjutnya disingkat RM adalah seluruh penerimaan pemerintah, kecuali penerimaan pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri.
18.Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut PHLN adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
19.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
20.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari badan pengawas keuangan dan pembangunan, inspektorat jenderal/inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
21.Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief financial officer) yang digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA dan pelaksanaan anggaran.
22.Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web-based yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja.
23.Sistem Informasi KRISNA-Rencana Kerja Kementerian/lembaga yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL adalah subsistem dari Sistem Informasi KRISNA yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja Renja-KL.
24.Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
25.Sistem Informasi Perencanaan Internal Kementerian PPN/Bappenas yang selanjutnya disebut SIRENA adalah Layanan Perencanan Berbasis Elektronik memberikan layanan informasi terkait perencanaan Kegiatan pemerintah, seperti layanan perencanaan Kegiatan penyusunan Renja, dan layanan perencanaan penyusunan RKP dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis elektronik.
26.Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai pedoman dalam penyusunan Renja.
27.Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyusunan RKA Kementerian.
28.Alokasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dituangkan dalam kesimpulan rapat kerja pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
29.Petunjuk Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.
30.Rencana Penarikan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah rencana yang dibuat oleh KPA yang menggambarkan kebutuhan dana yang akan ditarik dari kas negara untuk pelaksanaan Kegiatan satuan kerja dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.
31.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
32.Kementerian Keuangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
33.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
34.Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
35.Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang memimpin Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.
36.Unit Kerja adalah Unit Kerja Eselon I dan/atau Unit Kerja Eselon II dan/atau satuan kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang akan melaksanakan kegiatan dan anggaran.
37.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian PPN/Bappenas.
38.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun sebagai acuan bagi:

a.Unit Kerja dalam penyusunan usulan RKA Kementerian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan Kegiatan dan anggaran;
b.biro umum dalam melaksanakan proses pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, pengadaan barang/jasa pemerintah, dan urusan keuangan;
c.biro perencanaan, organisasi dan tata laksana dalam melakukan penelitian RKA Kementerian, pemantauan dan evaluasi Kegiatan dan angggaran; dan
d.APIP dalam melakukan reviu RKA Kementerian dan melakukan reviu atas KAK dan RAB Kegiatan Unit Kerja.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kegiatan dan anggaran pada Kementerian PPN/Bappenas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan prinsip manajemen risiko organisasi Kementerian PPN/Bappenas.

BAB II

PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pasal 4

Perencanaan Kegiatan dan anggaran meliputi:

a.penyusunan Renja; dan
b.penyusunan RKA Kementerian.

Pasal 5

(1)Renja disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RKP serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan Pagu Anggaran yang terdiri atas alokasi RM, PHLN, dan sumber lainnya.
(2)Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan, visi, misi, sasaran strategis, Program, Kegiatan, Keluaran Kegiatan, lokasi, komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.

Pasal 6

Proses penyusunan Renja meliputi:

a.penyusunan rancangan awal Renja;
b.penyusunan rancangan Renja; dan
c.pemutakhiran rancangan Renja.

Pasal 7

(1)Penyusunan rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh Unit Kerja.
(2)Dalam menentukan muatan rancangan awal Renja, Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan identifikasi prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dengan urutan sebagai berikut:
1. a.arahan direktif Presiden;
2. b.Program prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RKP; dan
3. c.pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam menentukan muatan rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas indikasi pendanaan, Unit Kerja melakukan identifikasi kebutuhan Kegiatan yang dapat bersumber dari RM, PHLN, dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyusunan rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga.

Pasal 8

(1)Penyusunan rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Unit Kerja.
(2)Penyusunan rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penyempurnaan rancangan awal Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi rancangan Renja setelah rancangan awal RKP dan Surat Bersama Menteri dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif disampaikan kepada Unit Kerja.
(3)Rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada:
1. a.Peraturan Menteri tentang Renstra;
2. b.rancangan awal RKP;
3. c.Surat Bersama Menteri dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif; dan
4. d.peraturan perundang-undangan terkait.
(4)Rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan yang memuat penyempurnaan atas KRO, RO, lokasi, target, alokasi, dan komponen.
(5)Unit Kerja menyampaikan rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama melalui biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana dan dalam sistem informasi SIRENA.
(6)Penyampaian rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dokumen pendukung berupa KAK dan RAB.
(7)Biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana menghimpun rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama menjadi rancangan Renja.
(8)Biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana menuangkan rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Informasi KRISNA, untuk selanjutnya ditelaah oleh direktorat mitra kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
(9)Kementerian PPN/Bappenas mengunggah rancangan Renja dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL.
(10)Rancangan Renja disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL.
(11)Menteri atau Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama atas nama Menteri menyampaikan surat pemberitahuan telah menyampaikan rancangan Renja- KL melalui Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL kepada Menteri dan Menteri Keuangan paling lambat minggu kedua bulan April tahun perencanaan.

Pasal 9

(1)Pemutakhiran rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan oleh Unit Kerja.
(2)Pemutakhiran rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penetapan rancangan akhir RKP atau Peraturan Presiden tentang RKP dan Surat Bersama Menteri dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran disampaikan kepada Unit Kerja.
(3)Unit Kerja menyampaikan pemutakhiran rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama melalui biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana dan dalam Sistem Informasi SIRENA.
(4)Penyampaian pemutakhiran rencangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dokumen pendukung berupa KAK dan RAB.
(5)Biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana menghimpun pemutakhiran rancangan Renja yang disampaikan oleh Unit Kerja, untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
(6)Pemutakhiran rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Sistem Informasi KRISNA, untuk selanjutnya ditelaah oleh direktorat mitra kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
(7)Muatan Renja yang telah disetujui oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan menjadi dasar Unit Kerja dalam penyusunan RKA Kementerian.

Pasal 10

(1)Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melakukan penelaahan dalam rangka penyusunan Renja melalui pertemuan tiga pihak.
(2)Pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
1. a.pertemuan tiga pihak I dilaksanakan dalam rangka penelaahan rancangan Renja; dan
2. b.pertemuan tiga pihak II dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran rancangan Renja menjadi Renja.
(3)Pertemuan tiga pihak melibatkan Kementerian PPN/Bappenas sebagai kementerian/lembaga, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas sebagai mitra.
(4)Dalam hal terdapat usulan terkait perubahan atas indikasi RO Prioritas yang tercantum dalam Surat Bersama Menteri dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif dan/atau Pagu Anggaran, termasuk lokasi, target dan alokasinya, Unit Kerja dan biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan direktorat mitra dan penanggung jawab prioritas nasional di Kementerian PPN/Bappenas sebelum dilakukan kesepakatan pada pertemuan tiga pihak.
(5)Kementerian PPN/Bappenas sebagai kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwakili oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama melalui biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana.
(6)Hasil penelaahan dalam pertemuan tiga pihak dituangkan dalam catatan hasil pertemuan tiga pihak.
(7)Unit Kerja dan biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana melakukan perbaikan rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam rangka penyusunan Renja dan pemutakhiran rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi Renja berdasarkan hasil pertemuan tiga pihak.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…