DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Juni 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, penyusunan arah kebijakan dan rencana pemanfaatan dana transfer khusus, pengusulan, penilaian, penganggraan dan pengalokasian DAK non fisik, pengusulan kegiatan, verifikasi, penilaian dan penetapan rencana kegiatan DAK fisik, penganggaran dan pemutakhiran indikasi rencana pemanfaatan dana transfer khusus, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana transfer khusus, dukungan sistem informasi Krisna, petunjuk pelaksanaan tata cara perencanaan dana transfer khusus, ketentuan perlaihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai Dana Transfer Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah terbatas pada penentuan arah kebijakan �enteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus, serta pertemuan para pihak untuk pelaksanaan Dana Transfer Khusus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melakukan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, efektif, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, dan terukur, perlu mengatur tata cara perencanaan Dana Transfer Khusus bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PERENCANAAN DANA TRANSFER KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
2.Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3.Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
4.Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
7.Deputi Sektoral adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan di sektor tertentu.
8.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
9.Kementerian Keuangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
10.Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
11.Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
12.Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
13.Kementerian/Lembaga Teknis Pengampu yang selanjutnya disebut K/L Teknis Pengampu adalah kementerian dan atau lembaga yang bertugas dan bertanggungjawab mengampu DAK Fisik dan DAK Nonfisik bidang teknis tertentu.
14.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17.Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas.
18.Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya.
19.Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai program prioritas.
20.Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan.
21.Penanggung Jawab Prioritas Nasional adalah Pimpinan Tinggi Madya yang ditugaskan oleh Menteri Perencanaan untuk menjabarkan Prioritas Nasional ke dalam Program Prioritas dan mengoordinasikan penjabarannya ke dalam Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas
22.Data Teknis adalah data yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan dalam penilaian usulan DAK untuk menjelaskan pemenuhan kriteria teknis yang ditetapkan oleh K/L teknis pengampu.
23.Arah kebijakan Dana Transfer Khusus adalah penjabaran peruntukkan Dana Transfer Khusus yang meliputi jenis, bidang, sub bidang, target, sasaran, ruang lingkup/pilihan kegiatan, lokasi prioritas, kriteria penilaian, kebutuhan pendanaan, dan kelembagaan pengelola masing-masing bidang dana transfer khusus.
24.Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web based yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja.
25.Tahun Perencanaan adalah tahun dimana dilakukan penyusuan RKP atau satu tahun sebelum pelaksanaan RKP.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk memberikan panduan kepada:

a.Kementerian Perencanaan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah dengan mengintegrasikan arah kebijakan dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus;
b.Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan dalam menyusun arah kebijakan dan rencana pemanfaatan, penilaian usulan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi Dana Transfer Khusus;
c.Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan verifikasi usulan, pemantauan, dan evaluasi Dana Transfer Khusus;
d.K/L Teknis Pengampu dalam melakukan penilaian usulan, penetapan rencana kegiatan, pemantauan, dan evaluasi Dana Transfer Khusus; dan
e.Pemerintah Daerah dalam melakukan pengusulan, verifikasi, penetapan rencana kegiatan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Dana Transfer Khusus.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.penyusunan Arah Kebijakan dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus;
b.pengusulan kegiatan, verifikasi, penilaian, dan penetapan rencana kegiatan yang didanai dengan Dana Transfer Khusus;
c.penganggaran Dana Transfer Khusus; dan
d.pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Transfer Khusus.

Pasal 4

Dana Transfer Khusus terdiri atas:

a.DAK Non Fisik; dan
b.DAK Fisik.

BAB II

PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN DAN RENCANA PEMANFAATAN DANA TRANSFER KHUSUS

Pasal 5

(1)Tahapan penyusunan Arah Kebijakan dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus meliputi:
1. a.perumusan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus;
2. b.penetapan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus;
3. c.pelaksanaan pertemuan para pihak Dana Transfer Khusus; dan
4. d.penyusunan indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus.
(2)Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan bersama-sama mengoordinasikan penyusunan Arah Kebijakan dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Kementerian Perencanaan merumuskan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan K/L Teknis Pengampu terkait.
(2)Rumusan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari program yang menjadi Prioritas Nasional yang mengacu pada rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan dalam RKP.
(3)Rumusan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerhatikan aspek keberpihakan kepada daerah yang termasuk dalam kategori tertinggal dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan dan mencapai tujuan nasional.

Pasal 7

(1)Menteri Perencanaan menetapkan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui rapat pimpinan penentuan usulan Arah Kebijakan dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus.
(2)Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perencanaan tentang Tata Cara Penyusunan RKP.
(3)Penetapan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus dilaksanakan setelah penetapan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan sebagai bagian rancangan awal RKP.
(4)Menteri melaporkan penetapan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wakil Presiden dalam rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Pasal 8

(1)Deputi Bidang Pengembangan Regional mengoordinasikan pertemuan para pihak untuk pelaksanaan Dana Transfer Khusus.
(2)Pertemuan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan K/L Teknis Pengampu.
(3)Pertemuan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah penetapan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(4)Pertemuan para pihak pelaksanaan DAK Fisik dilaksanakan dalam rangka menghasilkan dokumen kesepakatan yang memuat paling sedikit:
1. a.jenis;
2. b.arah kebijakan bidang;
3. c.sub bidang;
4. d.target;
5. e.sasaran;
6. f.ruang lingkup/pilihan kegiatan;
7. g.lokasi prioritas;
8. h.kriteria penilaian;
9. i.kebutuhan pendanaan; dan
10. j.kelembagaan pengelola masing-masing bidang.
(5)Pertemuan para pihak untuk pelaksanaan DAK Nonfisik dilaksanakan dalam rangka menghasilkan dokumen kesepakatan yang memuat paling sedikit:
1. a.jenis DAK Nonfisik;
2. b.arah kebijakan;
3. c.target/sasaran;
4. d.satuan biaya;
5. e.kebutuhan pendanaan;
6. f.ruang lingkup kegiatan; dan
7. g.kelembagaan pengelola masing-masing jenis.
(6)Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu memberikan persetujuan terhadap dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7)Menteri Perencanaan menyampaikan hasil pertemuan para pihak kepada Pemerintah Daerah sebagai informasi untuk pengusulan kegiatan Dana Transfer Khusus pada minggu keempat Februari tahun perencanaan atau setelah pelaksanaan pertemuan para pihak untuk pelaksanaan Dana Transfer Khusus.

Pasal 9

(1)Kementerian Perencanaan menyusun indikasi kebutuhan pendanaan dan indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus.
(2)Indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Proyek Prioritas yang akan didanai melalui Dana Transfer Khusus.
(3)Deputi Sektoral pengampu Dana Transfer Khusus menyusun indikasi kebutuhan pendanaan dan indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Penyusunan indikasi kebutuhan pendanaan dan indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus untuk setiap bidang dilakukan dengan memerhatikan Prioritas Nasional, Arah Kebijakan, target, dan sasaran yang akan dicapai melalui Dana Transfer Khusus yang tertuang dalam dokumen kesepakatan para pihak.
(5)Indikasi kebutuhan pendanaan dan indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Deputi Pengembangan Regional, Deputi Pendanaan Pembangunan, dan Penanggung Jawab Prioritas Nasional.
(6)Penyusunan indikasi rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan awal RKP pada Maret Tahun Perencanaan.

Pasal 10

Deputi Pengembangan Regional mengintegrasikan indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus dalam rancangan awal RKP.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…