DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Mei 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
5.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
6.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203);
8.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1357) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA NASKAH DINAS DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan, serta pengamanan naskah dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
2.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan diterima oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
3.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Naskah Dinas elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
4.Kode Klasifikasi Arsip adalah tanda pengenal isi arsip atau naskah berdasarkan sistem Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
5.Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah kewenangan yang melekat pada pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
6.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
7.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
8.Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian adalah unsur pembantu Menteri yang bertugas memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur di Kementerian Kementerian Perencanaan.
9.Pejabat Pengelola Anggaran adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, atau anggota Unit Layanan Pengadaan.
10.Naskah Kerja Sama adalah Naskah Dinas yang berisi kesepahaman/kesepakatan tertulis tentang suatu hal antara Kementerian Perencanaan dengan pihak lain yang dapat diwujudkan dalam bentuk kesepakatan awal (letter of intent), nota kesepahaman (memorandum of understanding) atau perjanjian (agreement/contract) maupun naskah sejenis lainnya.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan Naskah Dinas di Kementerian Perencanaan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

a.memperlancar tata komunikasi kedinasan dalam bentuk tulisan untuk kalangan internal maupun eksternal yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung tertib administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Perencanaan;
b.mencapai kesepahaman/kesamaan persepsi/pengertian, bahasa dan penafsiran dalam pengelolaan Naskah Dinas di Kementerian Perencanaan;
c.mewujudkan keterpaduan pengelolaan Naskah Dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum; dan
d.mempermudah pengendalian untuk komunikasi kedinasan dalam bentuk tulisan.

BAB II

GARIS KEWENANGAN PENANDA TANGAN NASKAH DINAS A. Penggunaan Garis Kewenangan Pimpinan Kementerian Perencanaan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi atau instansinya. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat yang berwenang. Garis kewenangan digunakan jika Naskah Dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

a.Naskah Dinas arahan;
b.Naskah Dinas korespondensi;
c.Naskah Dinas khusus;
d.laporan; dan
e.telaahan staf.

Pasal 5

(1)Naskah dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.Naskah Dinas pengaturan;
2. b.Naskah Dinas penetapan; dan
3. c.Naskah Dinas penugasan.
(2)Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.peraturan;
2. b.instruksi;
3. c.standar operasional prosedur;
4. d.petunjuk pelaksanaan;
5. e.pedoman; dan
6. f.surat edaran.
(3)Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi Keputusan.
(4)Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.surat perintah; dan
2. b.surat tugas.

Pasal 6

(1)Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.Naskah Dinas korespondensi intern; dan
2. b.Naskah Dinas korespondensi ekstern.
(2)Naskah Dinas korespondensi intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.nota dinas;
2. b.edaran/disposisi; dan
3. c.surat undangan intern.
(3)Naskah Dinas korespondensi ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.surat dinas; dan
2. b.surat undangan ekstern.

Pasal 7

(1)Naskah dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
1. a.Naskah Kerja Sama;
2. b.surat kuasa;
3. c.berita acara;
4. d.surat keterangan;
5. e.surat pengantar; dan
6. f.pengumuman.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1)Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2):
1. a.peraturan ditandatangani oleh Menteri;
2. b.instruksi ditandatangani oleh Menteri;
3. c.standar operasional prosedur ditandatangani oleh Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
4. d.petunjuk pelaksanaan ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian atau Inspektur Utama;
5. e.pedoman ditandatangani oleh Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, kecuali Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri, atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
6. f.surat edaran ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, kecuali Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri.
(2)Dalam hal dibutuhkan:
1. a.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, atau Ketua Unit Layanan Pengadaan dapat menandatangani standar operasional prosedur;
2. b.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Ketua Unit Layanan Pengadaan dapat menandatangani Pedoman; atau
3. c.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menandatangani Surat Edaran, sepanjang materi muatannya terkait dengan pengelolaan keuangan negara di Kementerian Perencanaan.

Pasal 9

(1)Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas penetapan berupa Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, kecuali Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri.
(2)Dalam hal dibutuhkan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen, dapat menandatangani Keputusan, sepanjang materi muatannya terkait dengan pengelolaan keuangan negara di Kementerian Perencanaan.

Pasal 10

Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditandatangani oleh Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, atau Kepala Unit Layanan Pengadaan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…