DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk ketentuan umum, kaidah dan kriteria PSN, perencanaan PSN, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan PSN dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian hasil pembangunan nasional, perlu disusun dan ditetapkan proyek strategis nasional yang memiliki dampak bagi masyarakat dalam kurun waktu jangka pendek maupun jangka menengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Pasal 4 huruf d Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perencanaan dan Pengendalian Proyek Strategis Nasional dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
4.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
5.Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
6.Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1066);
9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 239); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025—2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2.Proyek adalah satuan kegiatan tunggal dengan sasaran khusus, keluaran yang terukur, lokasi tertentu dan batas waktu penyelesaian yang jelas.
3.Program adalah kumpulan Proyek yang memiliki tujuan bersama atau kesamaan sasaran dalam satu kerangka logis dengan titik lokasi yang tersebar dan memiliki waktu penyelesaian yang jelas.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan RPJM Nasional.
7.Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Kegiatan Prioritas Utama adalah kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau disebut Renstra-KL adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang perusahaan.
11.Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian atau lembaga pemerintah non- kementerian yang menyelenggarakan urusan dan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.memberikan panduan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau Badan Usaha dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan PSN; dan
b.mewujudkan pengelolaan PSN berlandaskan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini melingkupi:

a.kaidah dan kriteria PSN;
b.perencanaan PSN; dan
c.pengendalian dan evaluasi pelaksanaan PSN.

BAB II

KAIDAH DAN KRITERIA PSN

Pasal 4

(1)PSN disusun dan direncanakan sejalan dengan serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta merupakan perwujudan pembangunan nasional sebagaimana diarahkan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional.
(2)PSN disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis untuk mendukung dan memastikan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama ataupun kebijakan strategis lainnya.
(3)PSN yang disusun memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJM Nasional khususnya program prioritas Presiden dan program hasil terbaik cepat.
(4)PSN diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pemerataan pembangunan secara nasional.

Pasal 5

(1)PSN memiliki kriteria utama, kriteria pendukung, dan kriteria kesiapan.
(2)Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Proyek/Program mendukung dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran prioritas RPJM Nasional Tahun 2025—2029 khususnya mendukung 17 (tujuh belas) program prioritas Presiden dan 8 (delapan) program hasil terbaik cepat;
2. b.pelaksanaan Proyek/Program memerlukan konsentrasi, keterpaduan, dan sinergi sumber daya antar pemangku kepentingan pembangunan; dan
3. c.Proyek/Program dapat diselesaikan atau sebagian keluaran/outputnya berfungsi selambat- lambatnya dalam Tahun 2029, khusus untuk Proyek infrastruktur berskala besar yang secara teknis untuk berfungsi harus dikerjakan sebagai satu kesatuan utuh, pelaksanaan konstruksi Proyek tersebut harus sudah dimulai sebelum Tahun 2029 dan dapat diselesaikan setelahnya.
(3)Kriteria pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Proyek/Program memiliki kaidah tematik, holistik, integratif, spasial (memiliki keterkaitan antarsektor, antarwilayah);
2. b.Proyek/Program memperhitungkan persebaran kegiatan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan;
3. c.Proyek/Program mempunyai multi-kontribusi (multiple contributions) secara signifikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan;
4. d.dalam hal Proyek/Program yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Proyek/Program tersebut tercantum dalam Renstra-KL;
5. e.dalam hal Proyek/Program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Proyek/Program tersebut tercantum dalam RPJM Daerah dan merupakan kontribusi pemerintah daerah untuk pencapaian sasaran prioritas RPJM Nasional yang memerlukan dukungan pemerintah; dan
6. f.dalam hal Proyek/Program yang dilaksanakan Badan Usaha milik negara dan/atau swasta, Proyek/Program tersebut tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan kontribusi Badan Usaha tersebut untuk pencapaian sasaran prioritas RPJM Nasional yang memerlukan dukungan pemerintah.
(4)Kriteria kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Proyek/Program dilengkapi analisis jalur kritis (critical path), strategi pelaksanaan dan pencapaian sasaran (delivery strategy), rencana pembiayaan yang jelas, serta profil risiko;
2. b.Proyek/Program memiliki struktur kelembagaan pelaksanaan Proyek yang jelas;
3. c.khusus untuk Proyek/Program infrastruktur ekonomi, memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, memiliki kelengkapan rencana induk, tersedianya dokumen studi kelayakan atau pra-studi kelayakan, kajian mengenai analisis mengenai dampak sosial dan lingkungan, serta manajemen risiko;
4. d.prakarsa/usulan Proyek/Program infrastruktur dilengkapi dengan kebutuhan pengadaan lahan yang dilengkapi dengan dokumen rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman kembali paling sedikit meliputi letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, dan perkiraan nilai tanah; dan
5. e.telah terdapat analisis mengenai dampak Proyek/Program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan dan/atau ketahanan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan analisis mengenai kontribusinya untuk mendorong pemerataan pembangunan.

BAB III

PERENCANAAN PSN

Pasal 6

Perencanaan PSN meliputi:

a.pengajuan prakarsa/usulan PSN;
b.penilaian prakarsa/usulan PSN; dan
c.pendanaan PSN.

Pasal 7

Rencana PSN disusun berdasarkan:

a.arahan Presiden;
b.prakarsa/usulan Menteri yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga berdasarkan pertimbangan transformasi pembangunan dan diperlukannya akselerasi pelaksanaan prioritas RPJM Nasional;
c.prakarsa/usulan menteri/kepala lembaga;
d.prakarsa/usulan gubernur yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah kota, dan/atau Badan Usaha milik daerah di wilayah provinsi pengusul;
e.prakarsa/usulan direktur utama Badan Usaha milik negara; dan/atau
f.prakarsa/usulan direktur utama Badan Usaha swasta.

Pasal 8

(1)Rencana PSN yang disusun berdasarkan arahan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dicantumkan dalam daftar rencana PSN oleh Menteri.
(2)Dalam mencantumkan dalam daftar rencana PSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga/ gubernur/direktur utama Badan Usaha milik negara/direktur utama Badan Usaha swasta yang akan menjadi pelaksana PSN tersebut.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi kelengkapan kriteria PSN dan proses perencanaan PSN.

Pasal 9

(1)Rencana PSN yang disusun berdasarkan prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri/kepala lembaga sebelum dicantumkan dalam daftar rencana PSN.
(2)Rencana PSN yang disusun berdasarkan prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses melalui prakarsa/usulan dari menteri/kepala lembaga.

Pasal 10

(1)Rencana PSN yang disusun berdasarkan prakarsa/usulan menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan melalui penyampaian surat pengajuan prakarsa/usulan yang ditandatangani oleh menteri/kepala lembaga kepada Menteri.
(2)Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.profil Proyek yang menggambarkan paling sedikit meliputi tujuan dan sasaran, lingkup pekerjaan, lokasi, dan informasi yang diperlukan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
2. b.rencana pembiayaan; dan
3. c.tata kelola Proyek.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…