DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
8.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
9.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
10.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);
13.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1815); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021.

Pasal 1

(1)Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 merupakan dokumen hasil sinkronisasi terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yang dilaksanakan melalui:
1. a.rapat koordinasi pembangunan pusat bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya;
2. b.pertemuan para pihak;
3. c.musyawarah perencanaan pembangunan provinsi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi;
4. d.musyawarah perencanaan pembangunan nasional; dan
5. e.pertemuan tiga pihak antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga.
(2)Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 2019, Antisipasi Pemulihan Pembangunan Nasional Pasca Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19), Kerangka Ekonomi Makro, Strategi Pengembangan Wilayah, dan Strategi Pendanaan Pembangunan;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Arahan Presiden, Tema Pembangunan, Sasaran Pembangunan, Arah Kebijakan, Strategi Pembangunan, dan Prioritas Nasional;
3. c.Sasaran, Indikator, dan Kerangka Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan proyek prioritas strategis (major project), kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan pendanaan pada Prioritas Nasional;
4. d.Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Evaluasi dan Pengendalian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

(1)Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Menteri Keuangan mengoordinasikan menteri/pimpinan lembaga dalam Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Pasal 3

(1)Menteri/pimpinan lembaga membahas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dalam Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Menteri/pimpinan lembaga melaporkan hasil pembahasan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dalam Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.
(3)Hasil kesepakatan pada Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyiapan rancangan Pagu Anggaran dan pemutakhiran rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 menjadi rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.
(4)Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Menteri Keuangan sesuai kewenangannya menyampaikan Rancangan Pagu Anggaran dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.
(5)Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yang telah mendapatkan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dengan Peraturan Presiden.
(6)Rancangan Pagu Anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(7)Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang- Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan, sebagai dasar pemutakhiran rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, serta sebagai acuan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2020 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ttd. SUHARSO MONOARFA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 470 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, RR. Rita Erawati SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021 RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021 –i.1– DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... I.1 BAB II SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ......................... II.1 2.1 Evaluasi RKP Tahun 2019 .................................................................. II.1 2.2 Antisipasi Pemulihan Pembangunan Nasional Pascapandemi Covid- 19 ...................................................................................................... II.4 2.3 Kerangka Ekonomi Makro .................................................................. II.8 2.4 Strategi Pengembangan Wilayah ......................................................... II.36 2.5 Strategi Pendanaan Pembangunan ..................................................... II.48 BAB III TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN ................................................. III.1 3.1 RPJMN 2020-2024 dan Arahan Presiden ............................................ III.1 3.2 Tema, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan .............................. III.2 3.3 Prioritas Nasional ............................................................................... III.4 BAB IV PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA ...................................... IV.1 4.1 Prioritas Nasional ............................................................................... IV.1 4.1.1 Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ...................... IV.1 4.1.2 Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan ............... IV.13 4.1.3 Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing ................................................ IV.35 4.1.4 Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan ............................................................................ IV.48 4.1.5 Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar ...... IV.54 4.1.6 Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim ....... IV.69 4.1.7 Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam), dan Transformasi Pelayanan Publik ..................................................................... IV.74 4.2 Pendanaan Pada Prioritas Nasional .................................................... IV.80 BAB V KAIDAH PELAKSANAAN ............................................................................ V.1 5.1 Kerangka Kelembagaan ...................................................................... V.1 5.2 Kerangka Regulasi ............................................................................. V.4 5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian ................................................. V.10 BAB VI PENUTUP ............................................................................................. VI.1 –i.2– DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2019 ............................................ II.2 Tabel 2.2 Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2019-2020 (Persen) .............. II.13 Tabel 2.3 Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2019-2020 (Persen) ...... II.13 Tabel 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2019-2020 (Persen) .................. II.15 Tabel 2.5 Target Pembangunan Tahun 2020 (Persen) ............................................ II.15 Tabel 2.6 Neraca Pembayaran Indonesia 2019-2020 (US$ Miliar) .......................... II.17 Tabel 2.7 Postur APBN (Persen PDB) .................................................................... II.18 Tabel 2.8 Stimulus Kebijakan Sektor Jasa Keuangan ............................................ II.22 Tabel 2.9 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020 .................................................... II.25 Tabel 2.10 Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2021 (Persen) ........ II.27 Tabel 2.11 Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021 (Persen) . II.28 Tabel 2.12 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2021 (Persen) .............. II.29 Tabel 2.13 Neraca Pembayaran Indonesia 2021 (Miliar US$) ................................... II.31 Tabel 2.14 Sasaran Postur Makro Fiskal Tahun 2021 ............................................. II.32 Tabel 2.15 Kebutuhan Investasi Tahun 2021 .......................................................... II.35 Tabel 2.16 Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2021 ............................................ II.35 Tabel 2.17 Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Persentase Perubahan Terhadap Tahun Sebelumnya) ........................... II.37 Tabel 2.18 Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Penurunan Tingkat Kemiskinan Wilayah (Persentase Penduduk Miskin) .................................................. II.37 Tabel 2.19 Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Penurunan Tingkat Pengangguran Wilayah (Persentase Angkatan Kerja yang Menganggur) ......................... II.38 Tabel 2.20 Target Pengembangan Wilayah Papua Per Provinsi Tahun 2021 ............. II.39 Tabel 2.21 Bidang, Subbidang, dan Menu Kegiatan DAK Fisik Tahun 2020 ............. II.40 Tabel 2.22 Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2021 ......... II.42 Tabel 2.23 Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2021 ..... II.43 Tabel 2.24 Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2021 II.44 Tabel 2.25 Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2021 ........ II.46 Tabel 2.26 Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2021 ........ II.47 Tabel 3.1 Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2021 ....................................... III.2 Tabel 4.1 Sasaran, Indikator, dan Target PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ......................... IV.2 Tabel 4.2 Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ........... IV.4 Tabel 4.3 Sasaran, Indikator dan Target PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan .................. IV.14 Tabel 4.4 Sasaran, Indikator dan Target PP pada PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan .................. IV.19 Tabel 4.5 Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sumatera ................................................................................ IV.21 –i.3– Tabel 4.6 Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Jawa – Bali .............................................................................. IV.22 Tabel 4.7 Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Nusa Tenggara ................................................................. IV.23 Tabel 4.8 Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Kalimantan .............................................................................. IV.24 Tabel 4.9 Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sulawesi .................................................................................. IV.25 Tabel 4.10 Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Maluku ............................................................................ IV.26 Tabel 4.11 Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Papua ...................................................................................... IV.27 Tabel 4.12 Sasaran, Indikator, dan Target PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing .......................... IV.37 Tabel 4.13 Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing .......................... IV.39 Tabel 4.14 Sasaran, Indikator, dan Target PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan .......................................................................................... IV.50 Tabel 4.15 Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan ............................................................ IV.51 Tabel 4.16 Sasaran, Indikator, dan Target PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar ......... IV.56 Tabel 4.17 Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar .......... IV.58 Tabel 4.18 Sasaran, Indikator, dan Target PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim...................... IV.70 Tabel 4.19 Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim .......... IV.71 Tabel 4.20 Sasaran, Indikator, dan Target PN 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam), dan Transformasi Pelayanan Publik ................................................................................... IV.75 Tabel 4.21 Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam), dan Transformasi Pelayanan Publik .............................................................. IV.76 Tabel 4.22 Alokasi Pada PN Belanja K/L tahun 2021 .............................................. IV.80 Tabel 4.23 Major Project Terkait Langsung dengan Pemulihan Ekonomi Belanja K/L Tahun 2021 .......................................................................................... IV.81 Tabel 5.1 Metodologi Evaluasi RKP: Kinerja Pencapaian PN ................................... V.12 Tabel 5.2 Metodologi Evaluasi RKP: Kinerja Pelaksanaan MP................................. V.12 –i.4– DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Prioritas Nasional RKP 2019 .............................................................. II.1 Gambar 2.2 Ruang Lingkup Evaluasi RKP 2019 ................................................... II.2 Gambar 2.3 Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Dunia ..................................... II.5 Gambar 2.4 Ilustrasi Transformasi Struktural Ekonomi dan Digital ...................... II.6 Gambar 2.5 Perbedaan Antara Prosedur Rantai Pasok Tradisional dan Digital ...... II.7 Gambar 2.6 Baltic Dry Indeks (BDI) ..................................................................... II.9 Gambar 2.7 PMI Manufacturing global ................................................................. II.9 Gambar 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen) .............................................. II.10 Gambar 2.9 CBOE Volatility Index (VIX) ............................................................... II.10 Gambar 2.10 Indeks MSCI ..................................................................................... II.10 Gambar 2.11 Harga Komoditas Internasional ......................................................... II.11 Gambar 2.12 Stimulus Fiskal Negara Dunia (Persen PDB) ...................................... II.12 Gambar 2.13 Perkembangan Inflasi Tahunan dan bulanan (Persen)) ....................... II.19 Gambar 2.14 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (Persen, yoy) .............. II.19 Gambar 2.15 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US$ (Rp/US$) ............... II.20 Gambar 2.16 Perkembangan Yield Government Bonds ............................................ II.21 Gambar 2.17 Perkembangan IHSG dan ICBI .......................................................... II.21 Gambar 2.18 Pertumbuhan Kredit dan DPK ........................................................... II.22 Gambar 2.19 Rasio Kredit Bermasalah ................................................................... II.22 Gambar 2.20 Struktur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 ........ II.50 Gambar 3.1 Tema, Fokus, dan Strategi Pembangunan Tahun 2021 ...................... III.3 Gambar 3.2 Major Project (MP) yang Terkait Langsung dengan Fokus Pembangunan Tahun 2021 ............................................................... III.4 Gambar 4.1 Kerangka Prioritas Nasional RKP 2021 .............................................. IV.1 Gambar 4.2 Kerangka PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ............................... IV.3 Gambar 4.3 Major Project Industri 4.0 pada 5 Sub-Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia, dan Farmasi ......................................................... IV.7 Gambar 4.4 Major Project 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok Mandalika, Labuan Bajo, Manado- Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai ........................................................... IV.8 Gambar 4.5 Major Project 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter .......... IV.9 Gambar 4.6 Major Project Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan ...................................................................................... IV.10 Gambar 4.7 Major Project Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit ....................................................................... IV.11 Gambar 4.8 Major Project Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng .......................................................................... IV.12 Gambar 4.9 Major Project Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional ....................................................................... IV.12 –i.5– Gambar 4.10 Kerangka PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan ........................................... IV.19 Gambar 4.11 Peta Pembangunan Wilayah Sumatera .............................................. IV.21 Gambar 4.12 Peta Pengembangan Wilayah Jawa-Bali ............................................. IV.22 Gambar 4.13 Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara ...................................... IV.23 Gambar 4.14 Peta Pembangunan Wilayah Kalimantan ........................................... IV.24 Gambar 4.15 Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi ................................................ IV.25 Gambar 4.16 Peta Pembangunan Wilayah Maluku ................................................. IV.26 Gambar 4.17 Peta Pembangunan Wilayah Papua .................................................... IV.27 Gambar 4.18 Pengembangan WM Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar .......................................................................................... IV.29 Gambar 4.19 Pengembangan Wilayah Batam – Bintan ............................................ IV.30 Gambar 4.20 Major Project Pembangunan Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sofifi dan Sorong ....................................................................................... IV.31 Gambar 4.21 Major Project Pemulihan Pascabencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda) ... IV.31 Gambar 4.22 Major Project Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, PKSN Merauke.................................................................. IV.32 Gambar 4.23 Major Project Ibu Kota Negara (IKN).................................................... IV.33 Gambar 4.24 Major Project Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay ............................................................. IV.33 Gambar 4.25 Kerangka PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing ............................................................................ IV.39 Gambar 4.26 Major Project Reformasi Sistem Kesehatan ......................................... IV.44 Gambar 4.27 Major Project Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting ........ IV.45 Gambar 4.28 Major Project Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 ..... IV.45 Gambar 4.29 Major Project Pembangunan Science Technopark (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas) ............................................................. IV.46 Gambar 4.30 Major Project Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh ....................................................... IV.47 Gambar 4.31 Kerangka PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan ........ IV.51 Gambar 4.32 Dukungan PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan terhadap Pelaksanaan Major Project .................................................. IV.53 Gambar 4.33 Kerangka PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar ................................... IV.58 Gambar 4.34 Proyek Prioritas Strategis (Major Project) PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar ............................................................................... IV.63 Gambar 4.35 Proyek Prioritas Strategis/Major Project dalam Proyek Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar .......................................................... IV.64 Gambar 4.36 Proyek Prioritas Strategis/Major Project dalam Proyek Prioritas Infrastruktur Perkotaan .................................................................... IV.65 Gambar 4.37 Proyek Prioritas Strategis/Major Project dalam Proyek Prioritas Infrastruktur Ekonomi ...................................................................... IV.66 –i.6– Gambar 4.38 Proyek Prioritas Strategis/Major Project dalam Proyek Prioritas Transformasi Digital .......................................................................... IV.67 Gambar 4.39 Proyek Prioritas Strategis/Major Project dalam Proyek Prioritas Energi dan Ketenagalistrikan ............................................................ IV.67 Gambar 4.40 Kerangka PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim ........................................ IV.70 Gambar 4.41 Major Project Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 ............. IV.72 Gambar 4.42 Major Project Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana .................. IV.72 Gambar 4.43 Kerangka PN 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam), dan Transformasi Pelayanan Publik ...... IV.76 Gambar 4.44 Major Project Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT .... IV.78 Gambar 4.45 Major Project Penguatan Keamanan Laut di Natuna ........................... IV.79 Gambar 5.1 Kedudukan Kerangka Kelembagaan dalam Pembangunan ................. V.1 Gambar 5.2 Prinsip Kerangka Kelembagaan ......................................................... V.2 Gambar 5.3 Tahapan Penilaian Kelayakan ........................................................... V.2 Gambar 5.4 Prioritas Penataan Kelembagaan pada Prioritas Nasional RKP 2021 ... V.3 Gambar 5.5 Peran Kerangka Regulasi dalam Pembangunan ................................. V.4 Gambar 5.6 Alur Pikir Sinergi Kebijakan dan Regulasi .......................................... V.5 Gambar 5.7 Urgensi Integrasi Kerangka Regulasi dalam RKP 2021 ....................... V.5 Gambar 5.8 Prinsip – Prinsip Kerangka Regulasi .................................................. V.6 Gambar 5.9 Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi ............................................ V.6 Gambar 5.10 Alur Evaluasi RKP ............................................................................. V.11 Gambar 5.11 Cakupan Pengendalian Pembangunan ............................................... V.13 Gambar 5.12 Mekanisme Pengendalian RKP ........................................................... V.14 –I.1– 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid- 19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021. Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan nasional, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2019 menunjukkan bahwa PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air dan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya masih memberikan ruang untuk dilakukan peningkatan kinerjanya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut dan kondisi Indonesia pada tahun 2020 maka tema RKP 2021, “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 memiliki tujuh Agenda Pembangunan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya, yaitu memuat 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project–MP) dengan daya ungkit tinggi. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka tujuh PN dalam RKP 2021 ini tetap dipertahankan hingga 2024 dengan mengacu pada Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 juga telah menetapkan MP sebagai fokus dalam penyusunan dan pendanaan RKP, dengan demikian maka beberapa MP direncanakan untuk langsung dikaitkan dan difokuskan dalam rangka mendukung tema RKP 2021 ini. Guna memperkuat keterpaduan dan sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pelaksanaan MP, maka para Gubernur telah dilibatkan untuk mematangkan rencana kerja awal sebelum penetapan rancangan awal RKP dan Pagu Indikatif. Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan –I.2– Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan RKP 2021 dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian PN dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan MP; (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah sebagai basis dalam pelaksanaan PP dan KP; serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja kementerian/ lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dokumen RKP 2021 menjabarkan rencana pembangunan secara lebih rinci ke dalam PN, PP, KP, dan MP dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Adapun tujuh PN RKP 2021 meliputi (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. 1.2. Tujuan Rencana Kerja Pemerintah 2021 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Bagi Pemerintah Pusat, RKP tahun 2021 digunakan sebagai pedoman bagi K/L pada saat menjabarkan PN ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2021 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2021, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2021. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, RKP tahun 2021 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021, yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2021. 1.3. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RKP 2021 adalah sebagai berikut. –II.1– –II.1– Sebagai upaya memberikan umpan balik dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 dilaksanakan dengan memperhatikan kesinambungan hierarki sasaran di setiap tingkatan kinerja, yaitu Prioritas Nasional (PN)-Program Prioritas (PP)-Kegiatan Prioritas (KP). Adapun pelaksanaan RKP 2019 dijabarkan ke dalam lima PN sebagaimana Gambar 2.1. berikut. Gambar 2.1. Prioritas Nasional RKP 2019 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Evaluasi RKP 2019 merupakan evaluasi ex-post yang mencakup evaluasi atas pencapaian sasaran dari 5 PN, 24 PP, dan 100 KP serta evaluasi atas dukungan output K/L terhadap pencapaian PN. Gambaran ruang lingkup evaluasi RKP 2019 seperti Gambar 2.2. Pencapaian 5 PN dalam RKP 2019 hingga triwulan IV sebagian besar menunjukkan kinerja yang baik (3 PN; 60 persen) dan cukup baik (2 PN; 40 persen). Prioritas Nasional yang memiliki kinerja terbaik adalah PN 1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, diikuti PN 5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Pencapaian seluruh PN RKP 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1. –II.2– Gambar 2.2. Ruang Lingkup Evaluasi RKP 2019 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Secara umum, hubungan sebagian besar pencapaian sasaran PN-PP-KP telah selaras dengan dukungan output K/L yang diberikan. Artinya program dan kegiatan K/L (1) telah dijaga keterkaitan dan kontribusinya dalam pelaksanaan PN-PP-KP RKP 2019 dan (2) telah optimal berperan dalam mendukung pencapaian PN-PP-KP RKP 2019 sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, keselarasan tersebut masih perlu ditingkatkan pada PN

3.Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya dan PN 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air. Tabel 2.1 Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2019 Prioritas Nasional Kinerja PN Berdasarkan Rata-Rata Kinerja PN Kesimpulan Kinerja Capaian Sasaran PN (%) Dukungan Output K/L (%) 1 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar 99,73 96,67 98,20 Baik 2 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 90,64 93,99 92,32 Baik 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya 73,88 98,08 85,98 Cukup Baik 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air 64,05 93,00 78,53 Cukup Baik 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu 99,30 94,11 96,71 Baik Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Keterangan: realisasi >90% target (kinerja baik); realisasi 60-90% target (kinerja cukup baik); realisasi <60% target (kinerja kurang baik). Pencapaian PN hingga triwulan IV tahun 2019 menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target pembangunan. Permasalahan umum yang dihadapi dalam pelaksanaan PN RKP 2019 di antaranya permasalahan regulasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM). Masalah regulasi tercermin dalam pelaksanaan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan –II.3– Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya yang terkendala oleh tidak adanya sinkronisasi kebijakan antarinstansi terkait serta pada PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air yang terkendala oleh masih adanya peraturan pemerintah level teknis yang kurang memberikan suasana kondusif bagi pelaku usaha sehingga perlu percepatan perumusan regulasi yang mendukung pelaksanaan PN. Selanjutnya, permasalahan sarana dan prasarana yang terjadi yaitu kurangnya peningkatan sarana dan prasarana sehingga menjadi faktor penghambat peningkatan produksi barang dan jasa terutama dalam pelaksanaan PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air. Adapun permasalahan SDM yaitu masih rendahnya kualitas SDM dan ketidakselarasan antara tingkat kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau dunia industri juga menjadi permasalahan dalam pencapaian PN RKP 2019. Berikut penjelasan ringkas pencapaian setiap PN, yang memuat capaian beberapa indikator penting (outcome) dan simpulan kinerja pelaksanaan PP yang menggambarkan capaian immediate outcome. Prioritas Nasional 1 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar menunjukkan pencapaian kinerja yang baik pada tahun
2019.Dari tiga indikator sasaran PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, sebanyak dua indikator telah tercapai (realisasi ≥100 persen target), yaitu tingkat kemiskinan sebesar 9,22 persen dan rasio gini sebesar 0,380. Dari lima PP yang dilaksanakan (sebagai pencapaian immediate outcome), tiga PP di antaranya memiliki kinerja >90 persen, yaitu PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan, PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, serta PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak. Prioritas Nasional 2 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman menunjukkan pencapaian kinerja yang baik pada tahun
2019.Dari empat indikator sasaran PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, sebanyak dua indikator yang telah tercapai (realisasi ≥100 persen target), yaitu rasio biaya logistik terhadap PDB sebesar 23,20 persen dan Information Communication Technology (ICT) development index dengan nilai 4,99. Dari lima PP yang dilaksanakan (sebagai pencapaian immediate outcome), tiga PP di antaranya memiliki kinerja >90 persen, yaitu PP Peningkatan Konektivitas dan TIK, PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa, serta PP Penanggulangan Bencana. Prioritas Nasional 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya menunjukkan pencapaian kinerja yang cukup baik pada tahun 2019. Dari delapan indikator sasaran PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya, hanya satu indikator yang telah tercapai (realisasi ≥100 persen target), yaitu nilai devisa pariwisata sebesar Rp278,60 triliun. Dari lima PP yang dilaksanakan (sebagai pencapaian immediate outcome), dua PP di antaranya memiliki kinerja >90 persen, yaitu PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian dan PP Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas. Prioritas Nasional 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air menunjukkan pencapaian kinerja yang cukup baik pada tahun 2019. Dari 12 indikator sasaran PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, empat di antaranya telah tercapai (realisasi ≥100 persen target), yaitu pertumbuhan produksi jagung (4,30 persen), pertumbuhan produksi ikan (8,84 persen), kapasitas air baku (81,40 m3/detik), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH (66,56). Dari empat PP yang dilaksanakan (sebagai pencapaian immediate outcome), terdapat dua PP yang memiliki kinerja >90 persen, yaitu PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air dan PP Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan. Prioritas Nasional 5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu menunjukkan pencapaian kinerja yang baik pada tahun 2019. Dari lima indikator sasaran PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu, empat di antaranya telah tercapai (realisasi ≥100 persen target), yaitu clearance rate penyelesaian kejahatan (65 –II.4– persen), response time kehadiran aparat penegak hukum di TKP (15 menit, 0 detik), global military index (0,28), dan tingkat partisipasi pemilih (81,97 persen untuk pilpres dan 81,69 persen untuk pileg). Dari lima PP yang dilaksanakan (sebagai pencapaian immediate outcome), sebanyak empat PP memiliki kinerja >90 persen, yaitu PP Kamtibmas dan Keamanan Siber, PP Kesuksesan Pemilu, PP Pertahanan Wilayah Nasional, serta PP Efektivitas Diplomasi. 2.2. Antisipasi Pemulihan Pembangunan Nasional Pascapandemi Covid-19 Pandemi COVID-19 telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial. Pascapandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (new normal), dimana proses tranformasi akan terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional. 2.2.1 Pendahuluan Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina. Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-
19.Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan. 2.2.2 Analisa Situasi Dampak Covid-19 Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat. Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan (Gambar 2.3). Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang –II.5– dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara (membentuk pola pemulihan berbentuk huruf V), dampak Covid-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, membentuk huruf U bahkan huruf L atau M jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia diperkirakan mengalami resesi pada tahun 2020, lebih buruk dari saat krisis keuangan dan pangan global tahun 2008. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi sebesar -0,1 persen. Gambar 2.3 Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Dunia Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4-2,3 persen, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga. Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejolak perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Penurunan PDB di tingkat regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama terjadi di provinsi yang merupakan zona merah Covid-19, yaitu wilayah Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 3 juta kunjungan at\au setara devisa sebesar US$3,6-4,0 serta penurunan wisatawan domestik. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan. –II.6– Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 9,7-10,2 persen pada akhir 2020, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat sebesar 4,22 juta jiwa dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,8-8,5 persen. Interupsi kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi (World Bank, 2020). Selain itu, pandemi Covid-19 juga berdampak pada kebijakan pengetatan bahkan pelarangan mobilitas warga negara Indonesia (WNI) dari dan ke luar negeri. Berbagai protokol keamanan dilakukan untuk mencegah impor penyakit Covid-19. Upaya ini diambil untuk membendung lonjakan kasus Covid-19 yang pada akhirnya melemahkan sistem pertahanan dan keamanan sebagai dampak dari krisis ekonomi dan sosial. TNI-Polri turut mengawal pelaksanaan berbagai protokol keamanan serta menyiapkan fasilitas kesehatan di kawasan isolasi bagi WNI yang datang dari luar negeri. Covid-19 telah menyebabkan perubahan tatanan pola perdagangan dan rantai pasok. Disrupsi sisi produksi telah menyebabkan masing-masing negara lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya dibandingkan untuk ekspor, karena keterbatasan pasokan. Pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19 akan memberikan pelajaran berharga bagi setiap negara maupun pelaku pasar untuk segera melakukan transformasi dan penyesuaian, sebagai upaya pemulihan pascapandemi Covid-19 agar dapat pulih dan tumbuh lebih cepat ataupun sebagai upaya antisipatif agar dapat lebih berdaya tahan (resilience) dalam menghadapi kondisi tak terduga di masa datang. Pascapandemi Covid- 19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (new normal), dimana proses tranformasi diperkirakan akan terjadi di empat area. Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. Tele-medicine dan e-commerce merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi Covid-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pascapandemi Covid-19. Ilustrasi transformasi struktural ekonomi dan digital seperti Gambar 2.4 berikut. Gambar 2.4 Ilustrasi Transformasi Struktural Ekonomi dan Digital Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan –II.7– terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, mall-online, konsultasi dokter online, dan pertemuan/pembelajaran online. Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (digital supply network), sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital (Gambar 2.5). Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi 4.0, seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing, 3D Printing, dan Robotics. Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis Covid-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (inward-looking policies) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya. Sementara itu, paradigma pembangunan negara- negara utara-selatan pun akan mengalami pergeseran, sebagai implikasi kebijakan Amerika yang menghentikan bantuannya untuk WHO, sementara China berperan aktif membantu WHO dan negara-negara lain yang membutuhkan dalam penanganan Covid-19. Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya. Gambar 2.5 Perbedaan antara Prosedur Rantai Pasok Tradisional dan Digital Sumber: Deloitte (2020) 2.2.3 Kebijakan Mitigasi Dampak Covid-19 Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: pertama adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi Covid-19. –II.8– Tahap pertama hingga ketiga telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Perintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Dalam Perpu ini, pemerintah merelaksasi batas defisit anggaran yang sebelumnya di bawah 3,0 persen PDB, untuk dapat meningkatkan alokasi kesehatan, memberikan stimulus untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan mencegah dunia usaha mengalami kebangkrutan yang masif. Selain stimulus fiskal, langkah-langkah stimulus moneter dan keuangan juga diambil untuk mengurangi tekanan di sektor keuangan dan meringankan beban dunia usaha di antaranya melalui restrukturisasi pinjaman dan penundaan pembayaran bunga. Dampak pandemi Covid-19 dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi Indonesia untuk masuk menjadi negara maju dalam jangka menengah. Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi pencapaian berbagai sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu, tahap keempat merupakan tahap penting setelah penurunan kasus pandemi Covid-19 yang diarahkan untuk mengurangi gap target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini dibutuhkan program pemulihan kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, pariwisata, dan ekspor. Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya. Untuk mewujudkan tahap keempat berjalan efektif maka arah kebijakan pembangunan dalam RKP 2021 difokuskan untuk (1) pemulihan industri pariwisata dan investasi, (2) reformasi sistem kesehatan nasional, (3) reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan (4) reformasi sistem ketahanan bencana. 2.3 Kerangka Ekonomi Makro Covid-19 memberikan tekanan negatif terhadap ekonomi global dan Indonesia, akibat terganggunya sisi permintaan dan penawaran. Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh sangat lambat pada tahun 2020, dan pemulihan ekonomi diharapkan berlangsung di tahun 2021. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2021, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp5.853,1 triliun hingga Rp5.868,1 triliun. Indonesia dalam visi 2045 ditargetkan telah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap), sehingga pada tahun 2045 sudah sejajar dengan negara maju lainnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, lima tahun ke depan menjadi periode yang krusial mengingat RPJMN menjadi titik awal pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN 2020-2024, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun. Namun demikian, pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN yaitu pada tahun 2020, ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024. Sasaran ekonomi terkoreksi cukup tajam di tahun 2020 dan berpengaruh pada tahun 2021. Dihadapkan pada permasalahan tersebut, agenda pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKP tahun 2021. Berbagai langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintah diharapkan dapat menghentikan penyebaran wabah Covid-19 dan memberikan bantalan terhadap turunnya kondisi ekonomi Indonesia pada tahun tersebut. Namun mengingat besarnya dampak yang dihasilkan dan ketidakpastian penyelesaian wabah Covid-19, langkah-langkah pemulihan yang cepat diperlukan untuk mengejar gap sasaran RPJMN dan mewujudkan visi Indonesia masuk menjadi negara maju pada tahun 2045. –II.9– 2.3.1 Perkembangan Ekonomi Terkini: Dampak Covid-19 dan Kebijakan Penanganannya Pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Oleh karenanya, evaluasi dampak Covid-19 dan langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2020 menjadi bagian penting perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2021. 2.3.1.1 Dampak terhadap Ekonomi Dunia Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dunia Pada awal penyebaran wabah Covid-19 di kota Wuhan, China, dampak terhadap ekonomi dunia diperkirakan akan mengikuti pola SARS pada tahun 2003. Negara yang terkena wabah akan mengalami penurunan pertumbuhan yang tajam dalam satu triwulan, tetapi akan pulih dengan cepat pada triwulan berikutnya, membentuk pola huruf V. Ekonomi dunia diperkirakan menurun, tetapi masih positif. Namun demikian, kondisi berubah sangat cepat ketika penyebaran wabah Covid-19 mulai menyebar ke berbagai negara di luar China pada akhir Februari 2020. Episentrum penyebaran wabah Covid-19 tidak lagi di China, beralih ke Eropa dan Amerika Serikat (AS). Perkembangan yang ada mendorong berbagai negara menutup perbatasan dan menetapkan kebijakan social distancing dan lockdown, yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi. Aktivitas dunia mengalami gangguan besar dan menurun tajam, tercermin dari penurunan Baltic Dry Index (BDI) dan Indeks PMI Manufacturing global. BDI per 5 Mei 2020 turun lebih dari 45,0 persen sejak bulan Januari 2020, menggambarkan penurunan yang signifikan dari aktivitas perdagangan dunia (Gambar 2.6). Sementara itu, PMI Manufacturing global Maret dan April 2020 tercatat di bawah 50, menggambarkan kontraksi output industri secara global. Pada tahun 2020, nilai investasi langsung asing (Foreign Direct Investment/FDI) dunia diperkirakan turun tajam hingga 30,0–40,0 persen1 (Gambar 2.7). Aktivitas perdagangan dunia juga diperkirakan mengalami gangguan, turun hingga sekitar 13,0–32,0 persen2. Di sisi pariwisata, perjalanan wisata ke luar negeri juga diperkirakan turun hingga 40,1 persen3. Gambar 2.6 Baltic Dry Index (BDI) Gambar 2.7 PMI Manufacturing Global Sumber: Bloomberg, CEIC Dengan berbagai perkembangan tersebut, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia direvisi dengan cepat. Dampak ekonomi yang pada awalnya diperkirakan akan berbentuk V, 1 Investment Trend Monitor UNCTAD (April 2020) 2 Trade Statistics and Outlook WTO (April 2020) 3 Global Travel Services Oxford Economics (April 2020) –II.10– 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 Jan-06Jan-07Jan-08Jan-09Jan-10Jan-11Jan-12Jan-13Jan-14Jan-15Jan-16Jan-17Jan-18Jan-19Jan-201.550 1.650 1.750 1.850 1.950 2.050 2.150 2.250 2.350 2.450 2.550 750 800 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 Emerging Market Developed Market berubah menjadi huruf U atau bahkan huruf L. Internasional Monetary Fund (IMF) yang pada awal tahun memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 3,3 persen, merevisi proyeksi tersebut menjadi -3,0 persen pada April 2020 (Gambar 2.8). Lembaga internasional lain, Oxford Economics dan Goldman Sachs, juga memperkirakan terjadinya resesi dunia, dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar -2,8 dan 2,0 persen pada tahun 2020. Gambar 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen) Sumber: IMF WEO April 2020 Dampak terhadap Sektor Keuangan Dunia Wabah Covid-19 memicu peningkatan sentimen negatif di pasar keuangan global dan kepanikan pasar, tercermin dari peningkatan Volatility Index (Indeks VIX) yang mencapai titik lebih tinggi dibandingkan saat krisis keuangan global 2008 (Gambar 2.9). Sebagian besar investor mengalihkan dananya ke aset safe haven, seperti surat berharga AS dan emas, tercermin dari yield obligasi pemerintah AS yang terkoreksi tajam dan harga emas meningkat. Sementara itu, pasar saham global mengalami koreksi tajam akibat penyebaran wabah Covid-19. Namun sejak awal April, kondisinya membaik, seiring dengan respon positif investor terhadap langkah kebijakan stimulus yang diambil oleh banyak negara dan tanda- tanda flattening the curve di Eropa (Gambar 2.10). Gambar 2.9 CBOE Volatility Index (VIX) Gambar 2.10 Indeks MSCI Sumber: Bloomberg 3,4 3,3 3,2 -3,0 -3,6 -2,4 -1,2 0 1,2 2,4 3,6 4,8 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Okt-19 Jan-20 Feb-20 Apr-20 Realisasi –II.11– Dampak terhadap Harga Komoditas Dunia Harga komoditas (Gambar 2.11) yang pada akhir tahun 2019 meningkat seiring dengan optimisme perbaikan ekonomi dunia, mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak dari penyebaran wabah Covid-19. Penurunan harga komoditas didorong oleh penurunan permintaan sebagai dampak penurunan aktivitas industri global dan perjalanan internasional. Gambar 2.11 Harga Komoditas Internasional Sumber: World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet), April 2020 Harga komoditas yang paling terkena dampak adalah minyak mentah dunia, turun hingga ke kisaran US$30 per barel. Selain karena disebabkan penurunan permintaan, penurunan harga minyak mentah dunia dipicu oleh gagalnya kesepakatan antara OPEC dan Rusia. Ketidaksepakatan tersebut memicu perang harga yang diawali dengan kebijakan Arab Saudi meningkatkan produksi yang mendorong penurunan tajam harga minyak mentah dunia. Pada pertengahan April 2020, OPEC mencapai kesepakatan penurunan produksi, tetapi harga minyak mentah dunia diperkirakan akan tetap rendah akibat rendahnya permintaan. Kebijakan Stimulus Ekonomi Dunia Dihadapkan pada dampak ekonomi yang besar dari pandemi Covid-19, pemerintah berbagai negara dunia mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, baik negara maju maupun berkembang memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank sentral di beberapa negara telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan di beberapa negara juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui rediscount kredit. Di samping itu, bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah Covid-19 (Gambar 2.12). Sebagai contoh IMF menyatakan siap memobilisasi kapasitas pinjaman sebesar US$1,0 triliun untuk membantu anggota IMF, sementara World Bank mengumumkan paket pinjaman hingga US$12,0 miliar untuk penanganan dampak wabah Covid-19 dengan komposisi US$8,0 miliar pinjaman baru, dan sisanya sebesar US$4,0 miliar akan dialihkan ke credit line yang sudah ada. –II.12– 26,4 17,0 13,9 13,0 10,8 10,0 10,0 8,9 8,4 4,5 2,5 1,9 1,1 0,8 0,1 Italia Prancis USA Singapura Australia Malaysia Hong Kong Thailand Kanada Jerman Indonesia UK India Korea Selatan Filipina Gambar 2.12 Stimulus Fiskal Negara Dunia (Persen PDB) Sumber: IMF per 23 April 2020, diolah Bappenas 2.3.1.2 Dampak terhadap Ekonomi Domestik Pertumbuhan Ekonomi Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi -0,4–2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Melihat realisasi pertumbuhan triwulan I 2020 yang melambat signifikan menjadi sebesar 3,0 persen, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan melambat mendekati nol dengan puncak penurunan terjadi pada triwulan II 2020. Dari sisi PDB pengeluaran (Tabel 2.2), konsumsi masyarakat (konsumsi rumah tangga dan LNPRT) diperkirakan melambat, hanya tumbuh -0,6–1,8 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari sasaran RKP 2020 sebesar 4,9 persen. Perlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh berkurangnya permintaan masyarakat, terutama untuk wisata dan hiburan, sebagai dampak dari pembatasan sosial (social distancing) untuk menghentikan penyebaran wabah Covid-19. Daya beli masyarakat juga turun disebabkan oleh hilangnya pendapatan sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan potensi kenaikan harga karena gangguan di sisi penawaran. Perluasan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menahan laju perlambatan konsumsi masyarakat. Pembentukan modal tetap bruto atau investasi diperkirakan terkena dampak negatif yang besar, tumbuh sebesar -2,8–0,3 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari sasaran RKP 2020 sebesar 6,0 persen. Tekanan pada neraca keuangan perusahaan akibat rendahnya penerimaan seiring penurunan permintaan, ketidakpastian penyelesaian Covid-19 yang mendorong investor asing maupun domestik menunda keputusan investasi, dan ditunda atau dihentikannya proyek infrastruktur pemerintah menjadi beberapa faktor yang mendorong perlambatan investasi. Ekspor barang dan jasa yang pada awalnya ditargetkan tumbuh 3,7 persen. diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 7,7–3,0 persen pada tahun 2020. Kontraksi tersebut utamanya didorong oleh turunnya permintaan dunia akan barang ekspor Indonesia. Selain ekspor barang, penurunan ekspor jasa juga akan mengalami penurunan, terutama jasa transportasi dan jasa perjalanan. Turunnya ekspor perjalanan didorong oleh penurunan wisatawan mancanegara sebagai dampak penutupan perbatasan Indonesia dan negara lainnya untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan juga mengalami kontraksi sebesar 12,0–7,5 persen dari sebelumnya diperkirakan tumbuh sebesar 3,2 persen, akibat turunnya aktivitas ekonomi domestik. –II.13– Pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 3,3–4,0 persen menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang diperkirakan tidak akan terlalu berbeda dari sasaran dalam RKP 2020 sebesar 4,3 persen. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh peningkatan belanja untuk memberikan stimulus terhadap kelompok masyarakat dan industri yang terkena dampak Covid-19. Tabel 2.2 Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2019-2020 (Persen) Uraian 2019a) 2020: Sebelum COVID-19 b) 2020: Setelah COVID-19c) Pertumbuhan PDB 5,0 5,3 (0,4)–2,3 Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT 5,2 4,9 (0,6)–1,8 Konsumsi Pemerintah 3,2 4,3 3,3–4,0 Investasi (PMTB) 4.4 6,0 (2,8)–0,3 Ekspor Barang dan Jasa (0,9) 3,7 (7,7)–(3,0) Impor Barang dan Jasa (7,7) 3,2 (12,0)–(7,5) Sumber: a) BPS, 2019; b) Sasaran RKP 2020; c) Perkiraan Bappenas dan Kementerian Keuangan, Mei 2020 Dari sisi PDB lapangan usaha, dampak negatif Covid-19 dirasakan merata di hampir semua sektor (Tabel 2.3). Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar pada tahun 2020. Tabel 2.3 Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2019-2020 (Persen) Uraian 2019a) 2020: Sebelum COVID-19 b) 2020: Setelah COVID-19c) Pertumbuhan PDB 5,02 5,3 (0,4)–2,3 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3,6 3,7 0,8 –2,5 Pertambangan dan Penggalian 1,2 1,9 (2,1)–0,5 Industri Pengolahan 3,8 5,0 (1,9)–1,8 Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih 4,0 4,2 1,6–3,4 Pengadaan Air 6,8 4,0 1,7–4,5 Konstruksi 5,8 5,7 (0,9)–2,2 Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,6 5,5 (2,0)–0,5 Transportasi dan Pergudangan 6,4 7,0 (7,5)–(3,1) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,8 6,0 (7,9)–(5,2) Informasi dan Komunikasi 9,4 7,3 8,3–11,2 Jasa Keuangan 6,6 6,3 2,5–5,4 Real Estate 5,7 4,9 (0,2)–2,5 Jasa Perusahaan 10,3 8,3 1,2–3,9 Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib 4,7 4,5 4,4–5,1 Jasa Pendidikan 6,3 5,1 3,8–6,2 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,7 7,5 11,2–13,3 Jasa Lainnya 10,6 8,9 3,7–6,5 Sumber: a) BPS, 2019; b) Sasaran RKP 2020; c) Perkiraan Bappenas dan Kementerian Keuangan, Mei 2020 –II.14– Sebagai gambaran, pada RKP tahun 2020 sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor yang diharapkan tumbuh tinggi (6,0 persen) seiring dengan prioritas pembangunan di sektor pariwisata. Namun pembatasan pergerakan manusia, penutupan perbatasan, dan penghentian sebagian besar penerbangan internasional dan domestik menyebabkan aktivitas pariwisata, baik wisatawan mancanegara maupun domestik, turun tajam. Selain itu, pembatasan pergerakan manusia berdampak pula terhadap restoran dan warung makanan yang hanya bisa melayani delivery atau take away. Sebagai akibatnya, pertumbuhan sektor ini diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 7,9–5,2 persen. Sektor industri pengolahan mengalami tekanan yang cukup besar, baik dari sisi supply maupun demand. Dari sisi supply, gangguan pada rantai pasok global menyebabkan kenaikan biaya produksi terutama untuk memenuhi pasokan bahan baku impor. Selain itu, kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat berdampak pada tenaga kerja sektor industri pengolahan yang mendorong turunnya aktivitas produksi. Dari sisi demand, di satu sisi industri pengolahan secara keseluruhan dihadapkan pada turunnya permintaan masyarakat akan produk industri, terutama produk yang bukan kebutuhan dasar. Namun di sisi lain, terdapat juga industri yang berkembang di antaranya: industri makanan minuman, produk kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan farmasi. Dengan perkembangan tersebut, sektor ini diperkirakan akan tumbuh sebesar -1,9–1,8 persen. Turunnya volume dan aktivitas perdagangan, baik domestik maupun internasional, memberikan pengaruh bagi kinerja sektor perdagangan. Sektor ini diperkirakan tumbuh melambat sebesar -2,0–0,5 persen. Sementara itu sektor transportasi dan pergudangan diperkirakan terkontraksi sebesar 7,5–3,1 persen, sebagai dampak dari dampak pembatasan pergerakan masyarakat dan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan terhadap permintaan angkutan transportasi, terutama transportasi udara.Sektor lainnya, sektor konstruksi, terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan hingga sebesar -0,9–2,2 persen. Sektor lain yang perlu mendapat perhatian adalah sektor pertambangan, pertanian, dan pengadaan listrik yang masing-masing diperkirakan tumbuh sebesar -2,1–0,5; 0,8–2,5; dan 1,6–3,4 persen pada tahun 2020. Sektor pertambangan diperkirakan terkena dampak tidak langsung dari penyebaran wabah Covid-19 yakni penurunan permintaan dan harga komoditas di tingkat internasional. Sementara itu, sektor pertanian subsektor tanaman pangan diperkirakan tidak akan mengalami gangguan dalam jangka pendek, tetapi gangguan diperkirakan terjadi pada subsektor perkebunan dan perikanan, terutama dari sisi ekspor. Sektor pengadaan listrik terbantu oleh peningkatan konsumsi listrik rumah tangga yang meningkat seiring dengan kebijakan work from home dan pembebasan tarif listrik, meski permintaan listrik industri dan bisnis mengalami penurunan. Sektor jasa kesehatan dan informasi komunikasi menjadi sektor yang diperkirakan dapat bertahan di tengah wabah Covid-19. Jasa kesehatan merupakan kebutuhan esensial terutama dalam hal pemenuhan obat-obatan, farmasi, dan alat kesehatan. Selain itu, permintaan akan produk sektor informasi dan komunikasi meningkat cukup signifikan, khususnya pada paket data untuk memenuhi kebutuhan selama work from home. Sektor jasa kesehatan dan informasi dan komunikasi diperkirakan masing-masing tumbuh sebesar 11,2–13,3 persen dan 8,3–11,2 persen pada tahun 2020. Dari sisi kewilayahan (Tabel 2.4), Wilayah Jawa-Bali diperkirakan akan mengalami perlambatan hingga -0,5–1,9 persen. Perlambatan ini terjadi karena sebagian besar daerah di wilayah ini telah memberlakukan PSBB yang berdampak pada penurunan aktivitas perekonomian Jawa-Bali, utamanya industri dan pariwisata. Sementara itu, Wilayah Sumatera dan Kalimantan yang memiliki ketergantungan terhadap komoditas primer juga mengalami dampak perlambatan pada pertumbuhan ekonominya. Sumatera dan Kalimantan diperkirakan akan tumbuh melambat sebesar -0,3–2,6 persen dan -0,4–2,1 persen yang utamanya disebabkan oleh transmisi perdagangan luar negeri akibat penurunan harga komoditas dunia dan turunnya suplai input antara pada industri pengolahan khususnya di wilayah Jawa-Bali. –II.15– Dampak Covid-19 mendorong pelemahan sektor pariwisata, terhambatnya pemulihan pembangunan pascagempa, dan terpukulnya sektor pertambangan perekonomian Wilayah Nusa Tenggara. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini diperkirakan tumbuh melambat sebesar 0,0–3,1 persen. Sementara itu, Wilayah Sulawesi diperkirakan hanya tumbuh -0,5– 4,0 persen yang disebabkan oleh tertahannya laju investasi dan menurunnya kunjungan wisman. Pertumbuhan ekonomi Maluku diperkirakan masih mampu tumbuh mencapai -0,3–5,0 persen dengan sektor yang terdampak cukup berat adalah sektor perikanan. Kinerja ekspor diperkirakan menurun seiring dengan pembatasan aktivitas ekonomi baik lokal maupun internasional. Lebih lanjut, perekonomian wilayah Papua akan mengalami tekanan dampak Covid-19 yang relatif terbatas karena efek tekanan sektor tambang yang sudah menurun. Wilayah Papua diperkirakan mampu tumbuh mencapai -0,0–2,0 persen. Tabel 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2019-2020 (Persen) Uraian 2019a) 2020: Sebelum COVID-19 b) 2020: Setelah COVID-19c) Sumatera 4,6 4,8 (0,3)–2,6 Jawa – Bali 5,5 5,4 (0,5)–1,9 Nusa Tenggara 4,5 5,9 0,0–3,1 Kalimantan 5,0 6,4 (0,4)–2,1 Sulawesi 6,7 6,8 (0,5)– 4,0 Maluku 5,8 6,1 (0,3)–5,0 Papua -10,7 6,0 (0,0)–2,0 Sumber: a) BPS, 2019; b) Sasaran RKP 2020; c) Perkiraan Bappenas, Mei 2020 Target Pembangunan Prospek pelambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat, tingkat kesenjangan melebar, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurun (Tabel 2.5). Tingkat Pengangguran Terbuka Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengakibatkan tingginya pekerja yang menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Tingginya pekerja ter- PHK tersebut, masuknya angkatan kerja baru ke pasar kerja, dan keterbatasan ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja berpotensi menambah pengangguran sebanyak 4,22 juta jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tingginya jumlah penganggur tersebut membuat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 7,8–8,5 persen. Tabel 2.5 Target Pembangunan Tahun 2020 (Persen) Target Pembangunan 2019 a) 2020: Sebelum COVID-19 b) 2020: Setelah COVID-19c) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,3 4,8–5,0 7,8–8,5 Tingkat Kemiskinan 9,2 8,5–9,0 9,7–10,2 Rasio Gini 0,380 0,375–0,380 0,379–0,381 IPM 71,92 72,51 72,11–72,16 Sumber: a) BPS, 2019; b) Sasaran RKP 2020; c) Perkiraan Bappenas, Mei 2020 –II.16– Tingkat Kemiskinan Penyebaran wabah Covid-19 berdampak juga terhadap pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun 2020. Namun pemerintah terus berupaya menekan tingkat kemiskinan melalui pemberian stimulus fiskal berupa bantuan sosial yang cakupannya diperluas dan indeks bantuan yang dinaikkan, antara lain (1) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditingkatkan indeks bantuannya sebesar 25 persen serta penyaluran dilakukan setiap bulan; (2) Program Sembako yang diperluas menjadi 20 juta KPM dengan indeks bantuan yang meningkat menjadi Rp200.000/KPM/bulan; (3) Bantuan sosial tunai selama 3 bulan bagi 9 juta KPM di luar wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; (4) Bantuan sosial khusus bagi keluarga terdampak di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, bagi 1,9 juta KPM selama 3 bulan; (5) Bantuan pembebasan serta pengurangan tarif listrik 450 VA dan 900 VA bagi penduduk miskin dan rentan; serta (6) pemanfaatan Dana Desa untuk mengurangi dampak Covid-19. Dengan bantuan tersebut diharapkan angka kemiskinan dapat ditekan pada kisaran 9,7–10,2 persen pada tahun 2020. Rasio Gini Rasio gini yang mengalami penurunan secara bertahap sejak tahun 2015 hingga mencapai 0,380 pada September 2019 diperkirakan akan kembali meningkat sebagai dampak penyebaran wabah Covid-19. Pada tahun 2020, capaian rasio gini diperkirakan bisa menyentuh kisaran angka 0,379-0,381. Angka ini berada di bawah 0,002-0,003 gini poin di bawah target RKP 2020 sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia Perlambatan pertumbuhan ekonomiberdampak pula pada IPM, terutama pada komponen pengeluaran per kapita yang merupakan indikator standar hidup layak. Penurunan pengeluaran per kapita ini disebabkan oleh merosotnya konsumsi rumah tangga akibat menurunnya pendapatan dan daya beli. Pembatasan aktivitas penduduk selama pandemi menyebabkan banyaknya pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan, serta terhentinya aktivitas ekonomi pekerja informal. Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian ini dapat diminimalisir jika sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi. Kecepatan menghentikan penularan akan mencegah jumlah kematian yang besar, mempercepat selesainya pandemi dan membatasi penyebaran COVID-19 pada wilayah tertentu (disease containment). Namun saat ini sistem kesehatan Indonesia masih relatif lemah disebabkan oleh kecilnya investasi di sektor kesehatan, khususnya sektor kesehatan publik (public health) termasuk infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif maupun kuratif. Alhasil,tekanan besar pada sistem kesehatan untuk mencegah penularan dan menekan kematian karena COVID-19 berdampak pada terhambatnya penanganan pelayanan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit. Pandemi COVID-19 juga berdampak nyata pada penyelenggaraan pendidikan dengan pengalihan proses pembelajaran dari sekolah ke rumah (keluarga), melalui pembelajaran daring berbasis teknologi informasi. Sebagai langkah darurat, sekolah di rumah tentu saja penting, namun proses pembelajaran daring tidak sepenuhnya efektif. Dampak lain yang juga harus mendapat perhatian serius adalah kemampuan finansial keluarga (rumah tangga) yang menurun karena kehilangan pekerjaan, sehingga tidak dapat membiayai pendidikan bagi anak-anak mereka. Kondisi demikian dapat menyebabkan siswa-siswa putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Dengan berbagai perkembangan tersebut, IPM diperkirakan akan mencapai 72,11–72,16 lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan dalam RKP tahun 2020 sebesar 72,51. –II.17– Neraca Pembayaran Kinerja neraca pembayaran Indonesia tahun 2020 (Tabel 2.6) mengalami tekanan terutama pada neraca modal dan finansial, seiring dengan rendahnya FDI dan arus modal asing keluar Indonesia (capital outflow). Penyebaran wabah Covid-19 di berbagai negara dan ketidakpastian waktu penyelesaiannya menyebabkan turunnya aliran FDI di tingkat global, termasuk ke Indonesia. Sementara itu, kepanikan di pasar keuangan dunia memicu larinya investasi portfolio keluar Indonesia, meski pasca-April mulai menunjukkan tanda- tanda pemulihan. Dengan perkembangan tersebut, surplus neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan turun hingga sebesar US$11,0–18,0 miliar pada tahun 2020, didorong oleh penurunan investasi langsung dan portfolio menjadi sebesar US$6,2–11,8 dan 11,2–13,0 miliar. Defisit neraca berjalan diperkirakan menurun hingga mencapai 1,3–1,7 persen PDB pada tahun 2020. Turunnya defisit transaksi berjalan didorong oleh peningkatan surplus neraca perdagangan pada kisaran US$9,2–5,5 miliar. Peningkatan surplus neraca perdagangan disebabkan oleh penurunan impor yang lebih dalam daripada ekspor, seiring dengan penurunan aktivitas ekonomi domestik. Defisit neraca jasa-jasa diperkirakan pada kisaran US$6,6–7,6 miliar didorong salah satunya oleh penurunan ekspor jasa perjalanan, seiring dengan terhentinya aktivitas perjalanan internasional. Pada akhir tahun 2020, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan akan mengalami defisit sebesar US$2,4–1,1 miliar. Cadangan devisa Indonesia menurun menjadi US$126,8– 128,1 miliar. Tabel 2.6 Neraca Pembayaran Indonesia 2019-2020 (US$ Miliar) Uraian 2019a) 2020 (Outlook)b) Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan 4,7 (2,4)–(1,1) Neraca Transaksi Berjalan - Sebagai persen dari PDB (30,4) (2,7) (13,4)–(19,1) (1,3)–(1,7) Neraca Perdagangan Barang 3,5 9,2 –5,5 Neraca Perdagangan Jasa (7,8) (6,6)–(7,6) Neraca Pendapatan Primer (33,8) (22,2)–(24,0) Neraca Pendapatan Sekunder 7,6 6,2 –7,0 Neraca Modal dan Finansial - Sebagai persen dari PDB 36,4 3,2 11,0 –18,0 1,0 –1,6 Investasi Langsung 20,0 6,2 –11,8 Investasi Portofolio 21,5 11,2 –13,0 Investasi Lainnya (5,4) (6,5)–(6,9) Posisi Cadangan Devisa - Dalam bulan impor 129,2 7,3 126,8 –128,1 9,4 –8,7 Sumber: a) Bank Indonesia, 2020; b) Perkiraan Bappenas, Mei 2020 Keuangan Negara Pendapatan negara dan hibah tahun 2020 diperkirakan turun seiring dengan melambatnya kondisi ekonomi global dan domestik, serta menurunnya harga komoditas, utamanya minyak dunia. Pemberian stimulus berupa insentif fiskal dan penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen pada tahun 2020 turut memperlebar berkurangnya penerimaan perpajakan. Penerimaan PPN juga terimbas dari sisi melemahnya permintaan dan berkurangnya aktivitas ekspor-impor dari sektor-sektor produktif, termasuk sektor manufaktur yang berkontribusi terbesar terhadap PPN. Kondisi tersebut berdampak pada penerimaan perpajakan yang diperkirakan akan mencapai Rp1.462,6 triliun atau 8,7 persen PDB. Perkiraan tersebut turun 5,4 persen dari realisasi tahun 2019. Selanjutnya –II.18– Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga diperkirakan menurun akibat harga komoditas migas terutama harga minyak mentah Indonesia yang menurun cukup tajam dan harga komoditas nonmigas yang relatif berfluktuasi. PNBP diperkirakan turun menjadi sebesar Rp297,76 triliun pada tahun 2020. Dari sisi belanja negara, pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan yang signifikan untuk akselerasi penanganan dampak Covid-19. Akselerasi tersebut diperlukan untuk mencegah berbagai krisis baik kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Dibutuhkan tambahan belanja untuk akselerasi penanganan pandemi Covid-19 yang diperkirakan mencapai Rp255,1 triliun untuk kebutuhan sebagai berikut (1) intervensi penanggulangan Covid-19 sebesar Rp75,0 triliun untuk bidang kesehatan berupa insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan; (2) tambahan jaringan pengaman sosial sebesar Rp110,0 triliun; dan (3) pemberian dukungan kepada sektor industri sebesar Rp70,1 triliun berupa pajak dan bea masuk yang ditanggung pemerintah, serta stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tambahan belanja berupa stimulus fiskal diharapkan mampu meningkatkan daya tahan sektor-sektor terdampak Covid-19, menjaga daya beli masyarakat, serta memelihara keberlanjutan dunia usaha. Seiring dengan akselerasi penanganan Covid-19 tersebut di atas, belanja negara diperkirakan mencapai Rp2.613,8 triliun, meningkat 13,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2019, atau mencapai sebesar 15,5 persen PDB. Berdasarkan komponennya, belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp1.851,1 triliun atau 11,0 persen PDB termasuk tambahan belanja penanganan Covid-19 sebesar Rp255,11 triliun pada tahun
2020.Selanjutnya, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diperkirakan mencapai Rp762,7 triliun atau 4,5 persen PDB. Tambahan belanja tersebut selain merupakan tambahan alokasi juga diperoleh melalui realokasi anggaran dari belanja yang bersifat kurang mendesak, untuk kemudian dipusatkan ke sektor kesehatan dan bantuan sosial. Berdasarkan perkiraan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp852,9 triliun atau 5,1 persen terhadap PDB (Tabel 2.7). Defisit tersebut akan dibiayai utamanya dari pembiayaan utang yang diperkirakan mencapai sebesar Rp1.006,4 triliun (rasio utang diperkirakan sebesar 36,4 persen PDB. Selain itu, pembiayaan defisit bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp70,6 triliun dan pembiayaan investasi sekitar negatif Rp229,3 triliun. Dukungan pembiayaan anggaran juga diberikan untuk penanganan Covid- 19 sebesar Rp150,0 triliun yang digunakan sebagai pembiayaan pendukung program pemulihan ekonomi nasional. Tabel 2.7 Postur APBN (Persen PDB) Uraian Realisasi 2019a) 2020 APBN Outlook Perpres 54/2020 Pendapatan Negara dan Hibah 12,2 12,8 10,5 Penerimaan Perpajakan 9,8 10,7 8,7 PNBP 2,6 2,1 1,8 Belanja Negara 14,6 14,6 15,5 Belanja Pemerintah Pusat 9,5 9,6 11,0 TKDD 5,11 4,9 4,5 Keseimbangan Primer (0,5) (0,1) (3,1) Surplus / (Defisit) (2,2) (1,8) (5,1) Rasio Utang 30,2 30,2 36,4 Sumber: Kementerian Keuangan, 2020 Langkah-langkah akselerasi penanganan pandemi Covid-19 dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan –II.19– Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui Perppu tersebut Pemerintah berwenang melakukan relaksasi kebijakan defisit anggaran melampaui 3 persen paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Perppu juga mengatur kebijakan di bidang keuangan daerah, perpajakan, dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Moneter Stabilitas moneter yang relatif terjaga dan menguat pada tahun 2019 mulai terkoreksi pada awal tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Hingga triwulan I 2020, inflasi relatif masih terjaga (Gambar 2.13 dan Gambar 2.14), namun nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi cukup dalam dan bergerak fluktuatif. Pada triwulan I 2020, inflasi tetap terjaga rendah di tengah merebaknya wabah Covid-19. Kebijakan PSBB untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berdampak pada turunnya konsumsi sudah terlihat pada turunnya inflasi April 2020. Inflasi umum tercatat 0,08 persen (mtm) dan 2,67 persen (yoy), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya 0,10 persen (mtm) dan 2,96 persen (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi inflasi harga bergejolak sebesar -0,14 persen (mtm) atau -0,09 persen (yoy). Inflasi inti berada pada tingkat yang masih terkendali, mencapai 0,17 persen (mtm) atau 2,85 persen (yoy). Peningkatan harga emas dalam negeri terdampak dari melonjaknya harga emas dunia yang dipandang sebagai aset safe haven. Gambar 2.13 Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Persen) Gambar 2.14 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (Persen, yoy) Sumber: BPS (2020) Inflasi masih dihadapkan pada risiko peningkatan hingga akhir tahun 2020, di antaranya

(1)kebutuhan akan bahan dan alat kesehatan untuk mengatasi penyebaran dan tindakan kuratif atas Covid-19 yang didatangkan dari luar negeri bertransmisi melalui nilai tukar Rupiah; dan (2) PSBB di beberapa daerah episentrum Covid-19 turut berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok, sehingga dapat mendorong inflasi harga pangan bergejolak (volatile food). Namun demikian, inflasi 2020 diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran yang ditetapkan Pemerintah bersama Bank Indonesia sebesar 3,0±1 persen. Pada awal tahun 2020, nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS (US$) mengalami pelemahan yang cukup tajam (Gambar 2.15). Sepanjang triwulan I tahun 2020, nilai tukar Rupiah menyentuh level Rp16.486 per US$ pada 24 Maret 2020. Pelemahan ini dipengaruhi oleh gejolak pasar keuangan global sebagai dampak penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Kebijakan The Fed memangkas suku bunga acuan menjadi 0–0,25 persen menambah signal ketidakpastian global serta potensi terjadinya resesi ekonomi global. Kondisi tersebut mengakibatkan berkurangnya arus modal asing masuk ke pasar –II.20– keuangan Indonesia serta bertambahnya arus modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia. Memasuki awal triwulan II 2020, nilai tukar rupiah mulai mengalami penguatan seiring dengan meredanya kepanikan di pasar keuangan global akibat wabah Covid-19, hingga berada pada level Rp15.127 per US$ pada 6 Mei 2020. Penguatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh berita positif dari Amerika Serikat diantaranya pembukaan ekonomi beberapa wilayah, pernyataan The Fed tentang prospek penguatan ekonomi pada triwulan II, serta meningkatnya harga minyak dunia jika dibandingkan April 2020. Dari sisi domestik, penguatan rupiah dipengaruhi oleh faktor fundamental, antara lain (1) inflasi yang terjaga rendah dan stabil pada rentang sasaran 3,01 persen; (2) defisit neraca transaksi berjalan yang diperkirakanmengecil; serta (3) perbedaan suku bunga (yield spread) dengan AS yang relatif kompetitif. Respon kebijakan moneter untuk mengatasi depresiasi nilai tukar rupiah cukup efektif. Bank Indonesia menjaga suku bunga acuan BI, 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), pada tingkat yang kompetitif. Bank Indonesia juga memberlakukan kebijakan triple intervention baik secara spot, Domestic Non-deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder, lelang foreign exchangeswap lebih sering yaitu setiap hari; percepatan penggunaan rekening rupiah dalam negeri (Vostro) bagi investor asing sebagai underlying transaksi dalam transaksi DNDF; serta pemberian insentif pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) harian dalam rupiah. Gambar 2.15 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US$ (Rp/US$) Sumber: Bank Indonesia (2020) Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, kecukupan likuiditas bagi perekonomian nasional pada masa darurat Covid-19 telah pula direspon dengan kebijakan nasional. Kebijakan tersebut adalah Perppu No.1/2020 dimana Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan bagi perekonomian nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat membeli/repo surat berharga negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik. Dengan kebijakan moneter yang senantiasa menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dengan tetap mengendalikan jumlah uang beredar. Nilai tukar Rupiah tahun 2020 pada akhir tahun diperkirakan menguat ke arah Rp15.000 per US$. Rp13.895 2 Jan 2020 Rp13.901 31 Des 2019 Rp14.465 2 Jan 2019 6Mei2020 Rp 15.127 –II.21– Sektor Keuangan Penyebaran Covid-19 yang terus meluas ke berbagai negara, termasuk Indonesia, memberikan tekanan terhadap perekonomian termasuk sektor jasa keuangan. Penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia meningkatkan kekhawatiran investor terhadap ketidakpastian berakhirnya wabah dan ekspektasi perekonomian Indonesia yang terhambat. Kondisi tersebut memberi tekanan pada pasar modal yang tercermin dari melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Indonesia Composite Bonds Index (ICBI), meningkatnya yield government bonds, dan meningkatnya aksi sell-off pada pasar keuangan (Gambar 2.16 dan Gambar 2.17). Yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun meningkat ke level 8,1 pada 6 Mei 2020, atau meningkat sebesar 14,7 persen (ytd). Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan premi risiko. IHSG mengalami penurunan dari 6.299,5 pada akhir Desember 2019 menjadi 4.608,8 pada 6 Mei 2020, atau menurun sebesar 26,8 persen (ytd). Sejalan dengan pasar saham, ICBI juga mengalami penurunan sebesar 1,7 persen (ytd) dari Desember 2019 menjadi 269,7 pada 6 Mei 2020. Selain itu, sampai dengan 4 Mei 2020 terjadi arus modal keluar investor asing pada pasar obligasi pemerintah yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp136,9 triliun. Dengan demikian, porsi kepemilikan asing hanya sebesar 30,6 persen dari total SBN yang beredar di pasar, jauh menurun dibandingkan dengan posisi akhir 2019 sebesar 38,6 persen. Gambar 2.16 Perkembangan Yield Government Bonds Gambar 2.17 Perkembangan IHSG dan ICBI Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan IBPA Industri perbankan juga mengalami tekanan terkait dengan Covid-19 yang tercermin dari perlambatan pertumbuhan dan penurunan kualitas kredit. Pada Februari 2020, kredit perbankan tumbuh sebesar 5,9 persen, melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 12,1 persen. Perlambatan pertumbuhan kredit tersebut terjadi pada hampir seluruh sektor ekonomi, kecuali sektor kesehatan (Gambar 2.18). Penurunan kualitas kredit yang tercermin dari peningkatan rasio kredit bermasalah meningkat menjadi 2,8 persen pada Februari 2020, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,6 persen. Peningkatan rasio kredit bermasalah tersebut terjadi akibat pelemahan ekonomi dampak Covid-19, yang terjadi pada hampir seluruh sektor ekonomi (Gambar 2.19). Tekanan yang besar terhadap perekonomian termasuk sektor keuangan mendorong pemerintah mengeluarkan beberapa stimulus kebijakan pada sektor jasa keuangan seperti pada Tabel 2.8. –II.22– Gambar 2.18 Pertumbuhan Kredit dan DPK Gambar 2.19 Rasio Kredit Bermasalah Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Tabel 2.8 Stimulus Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Subsektor Stimulus Kebijakan Penjelasan Perbankan Restrukturisasi Kredit Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit/ pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak Covid- 19, termasuk debitur UMKM, sesuai peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara
(1)penurunan suku bunga, (2) perpanjangan jangka waktu, (3) pengurangan tunggakan pokok (4) pengurangan tunggakan bunga, (5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan/atau (6) konversi kredit/ pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. Penetapan Kualitas Aset

1.Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/ penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit/pembiayaan/ penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 M;
2.Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Restrukturisasi dapat diterapkan tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur. Stimulus pada KUR Stimulus KUR untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil:
1.Stimulus berupa penundaan angsuran pokok dan bunga semua skema selama 6 bulan untuk KUR yang terkena dampak Covid-19;
2.Beban akibat penundaan bunga dan pokok KUR selama 6 bulan menjadi tanggungan Pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,1 triliun; dan
3.Penundaan pembayaran akan diikuti dengan relaksasi ketentuan KUR sejalan ketentuan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.22/ 4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona, berlaku pada 1 April 2020. Insentif diberikan bagi Bank yang melakukan penyedian dana untuk: (1) kegiatan ekspor, (2) kegiatan impor, (3) kegiatan UMKM, dan (4) kegiatan ekonomi pada sektor prioritas lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia. Bentuk insentif yang diberikan berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5 persen (50bps). –II.23– Subsektor Stimulus Kebijakan Penjelasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Restrukturisasi Pembiayaan
1.Penetapan kualitas pembiayaan bagi debitur/ nasabah yang terkena dampak Covid-19; dan
2.IKNB yang menyalurkan pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang terkena dampak Covid-19. Relaksasi Industri Perasuransian
1.Dalam rangka perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi atau tingkat pendanaan dana pensiun dengan program manfaat pasti, aset yang berupa surat utang dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi; dan
2.Penundaan pelaksanaan ketentuan life cycle fund bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti. Relaksasi pada Industri Pembiayaan
1.Stimulus berupa relaksasi leasing motor untuk ojek online, berupa pelonggaran ketentuan perhitungan kolektabilitas atau klasifikasi keadaan pembayaran kredit motor (terutama untuk ojek online) selama 1 tahun; dan
2.Perusahaan leasing nonbank juga dihimbau untuk tidak menggunakan debt collector dalam penagihan kredit. Pasar Modal Stimulus Pasar Modal
1.Pembelian kembali (buyback) saham oleh emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar berfluktuasi secara signifikan; dan
2.Pengaturan Mekanisme Perdagangan Saham di Pasar Modal:

a.Pelaksanaan trading halt selama 30 menit dalam hal IHSG mengalami penurunan hingga lebih dari 5 persen;
b.Pelarangan transaksi short selling bagi semua anggota bursa, sejak 2 Maret 2020 hingga batas waktu yang ditetapkan OJK;
c.Penyesuaian atas nilai haircut dan perhitungan risiko dalam rangka stimulus pasar;
d.Perubahan batasan Auto Rejection dan penyesuaian mekanisme Pra Opening; dan
1. 3.Relaksasi Penyelenggaraan RUPS Dampak terhadap Lingkungan Penyebaran Covid-19 diperkirakan menyebabkan perubahan target penurunan emisi GRK dari 26,29 persen menjadi pada kisaran 25,36-26,03 persen pada pada tahun 2020. Di satu sisi, penyebaran COVID-19 berdampak signifikan terhadap aktivitas sosial-ekonomi, ditandai dengan menurunnya utilisasi kapasitas pada sektor industri dan jasa, serta sektor lainnya yang terkait dengan lahan. Penurunan aktivitas ekonomi tersebut diperkirakan berdampak positif pada penurunan tingkat emisi GRK. Dengan adanya perubahan pada aktivitas ekonomi tersebut dan juga perubahan pada kebijakan pembangunan rendah karbon menyebabkan proyeksi total emisi GRK mengalami penurunan dari 1.414.435 ton CO2 menjadi 1.353.565-1.365.825 ton CO2 pada tahun 2020. Disamping itu, perubahan tersebut juga menyebabkan proyeksi baseline emisi GRK di tahun 2020 mengalami penurunan, dari 1.918.819 ton CO2 menjadi 1.829.783 ton CO2. Di sisi yang lain, Covid-19 berimplikasi negatif pada besaran anggaran untuk implementasi aksi mitigasi serta program dan kegiatan pembangunan rendah karbon. Aksi pembangunan rendah karbon seperti reforestasi, pencegahan deforestasi, peningkatan kapasitas EBT dan efisiensi energi pada tahun 2020 diperkirakan tidak dapat berjalan. Kondisi tersebut akan berdampak negatif pada upaya penurunan emisi GRK pada tahun 2020 dengan magnitude yang lebih sedikit lebih besar dari penurunan emisi GRK akibatpenurunan aktivitas sosial ekonomi sebagai dampak dari penyebaran Covid-19. Hal tersebut menyebabkan perkiraan penurunan emisi GRK di tahun 2020 sedikit di bawah target awal. –II.24– Dampak dari tidak terlaksananya aksi pembangunan karbon pada tahun 2020, diperkirakan akan dirasakan di tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut terjadi karena tidak semua aksi pembangunan rendah tersebut berimplikasi langsung pada penurunan emisi tahun 2020. Terdapat aksi yang baru berdampak pada penurunan emisi setelah beberapa tahun kemudian, seperti restorasi gambut dan reforestasi. 2.3.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2021 Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakan usaha-usaha lain yang terkait 2.3.2.1 Tantangan dan Risiko Ekonomi Global dan Domestik Risiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2021 adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional. Sementara itu, dari sisi domestik, jika penyelesaian wabah Covid-19 tidak selesai hingga masuk triwulan IV tahun 2020 atau bahkan tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan turun lebih dari 2,3 persen, bahkan dapat menuju negatif. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 akan menjadi lebih berat dan berpotensi membentuk pola huruf L (tidak pulih) pada kasus terburuk. Namun jika wabah Covid-19 dapat ditangani pada tahun 2020, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan tahun 2021 berpotensi tumbuh tinggi. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBP SDA Nonmigas. Selanjutnya, tantangan dari sisi belanja negara antara lain (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan. Tantangan lain yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pascapancemi Covid-19. Adapun beberapa perubahan yang diidentifikasi antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan tranformasi investasi ke padat modal dan teknologi. Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pascapandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi Covid- 19. –II.25– 2.3.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2021 Sasaran Ekonomi Makro Melalui upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5–5,5 persen pada tahun 2021 (Tabel 2.9). Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi US$4.110–4.230 per kapita pada tahun 2021 masuk ke dalam kategori Upper-Middle Income Countries. Tabel 2.9 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2021 Uraian 2019 2020* Outlook 2021**) RPJMN Sasaran Perkiraan Besaran-Besaran Pokok Pertumbuhan PDB (% yoy) 5,0 -0,4 –2,3 5,4–5,7 4,5–5,5 Laju inflasi, IHK (% yoy): Akhir Periode 2,6 3,0 ±1,0 3,0 3,0 ± 1,0 Neraca Pembayaran PertumbuhanEksporNonmigas (% yoy) (4,8) (9,7)–(5,7) 6,3 6,0–7,9 Cadangan Devisa (USD milar) 129,2 126,8 –128,1 133,2 131,8–132,4 - dalam bulan impor 7,3 9,4 –8,7 7,0 9,1–8,5 Defisit Neraca Transaksi Berjalan (%PDB) (2,7) (1,3)–(1,7) (2,3) (1,7)–(1,9) Keuangan Negara Penerimaan Perpajakan (% PDB) 9,8 8,7 10,1–10,7 8,3–8,6 Keseimbangan Primer (% PDB) (0,5) (3,1) 0,1–0,0 (1,2)–(2,1) Surplus/Defisit APBN (% PDB) (2,2) (5,1) (1,6)–(1,7) (3,2)–(4,2) Stok Utang Pemerintah (% PDB) 30,2 36,4 29,4–30,0 36,7–38,0 Peringkat Indonesia pada EODB Peringkat Indonesia pada EODB 73 68 Menuju 40 Menuju 40 Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 4,4 (2,8)–3,0 5,8 –6,2 6,0 –7,1 Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) 809,6 817,2 991,3 858,5 Peringkat Indonesia pada EODB 73 68 Menuju 40 Menuju 40 Target Pembangunan 73,22 Tingkat Kemiskinan (%) 9,2 9,7 –10,2 8,0 –8,5 9,2 –9,7 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,3 7,8 – 8,5 4,8 – 5,0 7,5–8,2 Rasio Gini (nilai) 0,380 0,379 –0,381 0,375–0,379 0,377–0,379 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) 71,92 72,11–72,16 73,26 72,78–72,90 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, BPS, Kementerian Keuangan, 2020 Keterangan: *) Berdasarkan APBN 2020, RPJMN 2020-2024, Outlook Bappenas per April 2020; **) RPJMN 2020- 2024, Perkiraan Bappenas dan Kementerian Keuangan Mei 2020 Stabilitas makroekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang sasaran 3,0±1,0 persen dan nilai tukar Rupiah diperkirakan menguat menuju Rp15.000 per dolar US$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2021 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 9,2–9,7 persen dan 7,5–8,2 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377–0,379 pada tahun 2021. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,78–72,90 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. –II.26– Arah Kebijakan Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup
2. 1.Penguatan Sektor Kesehatan Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal.
3. 2.Perluasan Program Perlindungan Sosial Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Langkah ini dilakukan utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pascapandemi Covid-19.
4. 3.Pembangunan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan industri dan pariwisata.
5. 4.Pembangunan SDM Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-
6. 19.Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.
7. 5.Akselerasi Investasi Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakan ekonomi melalui: percepatan integrasiOnline Single Submission (OSS), relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja,melakukan aftercare service untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan positive-list investasi.
8. 6.Pemulihan Industri dan Perdagangan Optimalisasi competitive advantage sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningatan standar produk; optimalisasi Preferential Trade Agreement (PTA) Free Trade Agreement (FTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.
9. 7.Pembangunan Pariwisata Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olah raga, seni budaya dan MICE; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.
10. 8.Pendalaman Sektor Keuangan Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan –II.27– Secara lebih rinci strategi pemulihan tersebut akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut. Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi Dari sisi PDB pengeluaran (Tabel 2.10), pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh akselerasi investasi yang diperkirakan tumbuh 6,0–7,1 persen pada tahun 2021. Kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan investasi pada tahun 2021 antara lain (1) penyelesaian RUU terkait Ketentuan dan Fasilitasi Perpajakan; (2) pemberian fasilitas kemudahan akses pinjaman perbankan; (3) pemberian fasilitasi investasi (seperti percepatan perizinan berusaha di K/L/D melalui Online Single Submission/OSS yang sudah terintegrasi dengan K/L/D, (4) pemberian kemudahan untuk investasi berorientasi ekspor, serta (5) memberikan kemudahan dalam pemenuhan bahan baku dalam negeri dan ekspor). Kebijakan investasi juga akan diperkuat dengan pengawalan realisasi proyek- proyek besar di infrastruktur, industri dan pariwisata, yang didukung upaya debottlenecking permasalahan operasional dan aftercare service untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain. Selain dari pihak swasta, peningkatan investasi juga harus dilakukan pemerintah termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Terkait BUMN, pengembangan BUMN akan difokuskan pada pengelolaan BUMN yang profesional yang mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik antara lain dengan standardisasi proses bisnis, perbaikan proses perencanaan, pelaporan dan aksi korporasi, optimalisasi value BUMN, melakukan leverage potensi bisnis BUMN dan penguatan manajemen risiko atas setiap pengambilan keputusan kebijakan. Tabel 2.10 Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2021 (Persen) Uraian RPJMN*) Revisi Sasaran**) Pertumbuhan PDB 5,4–5,7 4,5–5,5 Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT 5,2–5,4 4,1–4,9 Konsumsi Pemerintah 4,5–4,6 2,5–3,5 Investasi (PMTB) 5,8–6,2 6,0–7,1 Ekspor Barang dan Jasa 3,9–4,2 3,5–5,1 Impor Barang dan Jasa 4,4–4,6 4,4–5,9 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020 Keterangan: *) RPJMN 2020-2024; **) Perkiraan Bappenas dan Kementerian Keuangan, Mei 2020 Selain investasi, ekspor barang dan jasa diharapkan kembali meningkat, tumbuh 3,5–5,1 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi dunia yang akan meningkatkan permintaan ekspor Indonesia. Selain itu upaya pembangunan pariwisata diharapkan dapat menarik kembali wisatawan mancanegara, meski belum sepenuhnya normal karena kekhawatiran masyarakat akan kemungkinan penyebaran kembali Covid-19 dapat menyebabkan sektor ini pulih lebih lamban dibandingkan sektor yang lain. Dalam mendorong ekspor, kebijakan perdagangan luar negeri pada tahun 2021 akan diarahkan pada berbagai upaya untuk percepatan pemulihan kinerja ekspor pascapandemi, diantaranya melalui (1) fasilitasi perluasan pasar melalui diplomasi ekonomi yang efektif; (2) perluasan akses pendanaan ekspor; (3) perbaikan kebijakan dan prosedur ekspor-impor; (4) peningkatan peran perwakilan dagang di luar negeri; serta (5) optimalisasi pemanfaatan PTA/FTA/CEPA. Konsumsi masyarakat juga diperkirakan mengalami peningkatan 4,1–4,9 persen, didorong oleh tingkat inflasi yang rendah, perluasan bantuan sosial, dan alokasi kartu prakerja. Sementara itu, konsumsi pemerintah diharapkan tetap memberikan dorongan terhadap ekonomi, tumbuh 2,5–3,5 persen, didorong oleh relaksasi aturan batas defisit anggaran yang masih berlaku pada tahun 2021. Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan –II.28– akan meningkat, tumbuh 4,4–5,9 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang menguat. Dari sisi lapangan usaha, pencapaian pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh sektor industri, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi (Tabel 2.11). Sektor-sektor yang terkena dampak negatif pada tahun 2020 ini diharapkan dapat pulih cepat sejalan dengan kembali normalnya kondisi global dan domestik sehingga mampu menggerakkan roda industri dan mendatangkan wisatawan. Tabel 2.11 Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2021 (Persen) Uraian RPJMN*) Revisi Sasaran**) Pertumbuhan PDB 5,4–5,7 4,5–5,5 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3,7–3,8 3,3–3,9 Pertambangan dan Penggalian 1,9–1,9 0,7–1,7 Industri Pengolahan 5,2–5,5 3,4–4,3 Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih 5,2–5,2 4,8–5,8 Pengadaan Air 4,3–4,4 4,6–5,6 Konstruksi 5,8–6,1 5,3–6,5 Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,6–6,0 4,3–5,3 Transportasi dan Pergudangan 7,1–7,4 5,9–8,2 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,1–6,3 5,5-7,9 Informasi dan Komunikasi 7,7–8,8 8,3–10,1 Jasa Keuangan 6,4–6,9 5,6–6,8 Real Estate 5,0–5,0 4,9–5,9 Jasa Perusahaan 8,4–8,4 8,9–9,9 Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib 4,8–5,1 4,2–5,2 Jasa Pendidikan 5,2–5,2 4,5–5,5 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,6–8,0 4,7–5,5 Jasa Lainnya 9,3–9,5 6,6 7,7 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Keterangan: *) RPJMN 2020-2024; **) Perkiraan Bappenas dan Kementerian Keuangan, Mei 2020 Beberapa faktor yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan industri pengolahan, yaitu (1) pemulihan daya beli masyarakat dan pemerintah pascapandemi Covid-19, (2) pemulihan ekonomi global yang menunjang ekspor produk industri, dan (3) realisasi investasi di beberapa subsektor yang sudah terjadwalkan seperti pada sektor kimia dan logam dasar. Arah kebijakan dan strategi sektor industri pengolahan di masa pemulihan Covid-19 pada tahun 2021, akan berfokus pada tiga tujuan utama, yaitu (1) membantu industri dalam memulihkan proses produksi untuk memenuhi permintaan konsumen, (2) membantu proses re-hiring/re-training tenaga kerja, dan (3) membuka dan mempermudah akses atas impor bahan baku dan pasar ekspor. Pemulihan sektor perdagangan akan didorong melalui (1) peningkatan permintaan baik dalam negeri maupun luar negeri, diantaranya adalah peningkatan standar produk, penguatan daya beli masyarakat, peningkatan fasilitasi ekspor, dan akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi, peningkatan fasilitasi ekspor; (2) peningkatan efisiensi logistik; serta (3) penguatan kapasitas pelaku usaha perdagangan salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi.Pertumbuhan sektor transportasi didukung oleh peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan utamanya ke daerah tujuan wisata. –II.29– Percepatan pertumbuhan di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dapat dicapai dengan akselerasi sektor pariwisata melalui (1) pengembangan destinasi pariwisata melalui peningkatan infrastruktur amenitas, aksesibilitas, dan atraksi di destinasi pariwisata serta pengawalan investasi pariwisata skala besar; (2) peningkatan SDM pariwisata melalui pemberian insentif rekrutmen, pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja dan kerja sama pelatihan/magang bagi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;

(3)pengaturan cuti dan libur bersama yang mendukung peningkatan wisatawan domestik;
(4)pemasaran melalui promosi di originasi yang dekat dan yang sudah lebih dahulu pulih, penyelenggaraan event internasional: seni, MICE, dan olahraga, termasuk peningkatan bidding penyelenggaraan MICE internasional di Indonesia, pemberian insentif bagi trip pengenalan/famtrip yang dilaksanakan di Indonesia, promosi melalui influencer; (5) peningkatan kapasitas usaha pariwisata melalui peningkatan insentif bagi pelaku usaha pariwisata, maskapai, agen travel, dan promosi, peningkatan kerja sama dengan maskapai untuk pemulihan dan penambahan jadwal penerbangan; dan (6) peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan pelaku kreatif baik ke perbankan maupun ke nonperbankan. Dari sisi kewilayahan, pemulihan ekonomi Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi akan didorong oleh adanya peningkatan harga komoditas khusunya harga batu bara, CPO dan Nikel. Sementara itu, perbaikan pasokan bahan baku dan peningkatan efisiensi logistik akan mendorong pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Bali dan Nusa Tenggara. Arah kebijakan Pertumbuhan ekonomi wilayah pada tahun 2021 diarahkan pada peningkatan peranan Kawasan Timur Indonesia. Berikut pada Tabel 2.12 adalah sasaran pertumbuhan ekonomi wilayah tahun 2021. Tabel 2.12 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2021 (Persen) Wilayah RPJMN* Revisi Sasaran** Sumatera 5,6 3,9 – 5,1 Jawa – Bali 5,8 4,8 – 5,5 Nusa Tenggara 5,6 3,5 – 5,2 Kalimantan 6,1 3,6 – 5,7 Sulawesi 7,2 5,4 – 7,0 Maluku 6,9 5,2 – 6,2 Papua 6,0 2,6 – 5,8 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Keterangan: *) RPJMN 2020-2024; **) Perkiraan Bappenas, Mei 2020 Pertumbuhan ekonomi Sumatera tahun 2021 diperkirakan mencapai 3,9–5,1 persen, didorong oleh keberlanjutan program biodiesel melalui implementasi B30 serta perbaikan kinerja sektor industri pengolahan dan perdagangan di provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Lampung. Peningkatan investasi pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Provinsi Kepulauan Riau juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Sementara itu, kinerja sektor pertambangan diperkirakan akan relatif stabil karena adanya penurunan produksi tambang migas di Riau dan peningkatan produksi batu bara di provinsi Aceh, Sumbar, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan Pertumbuhan ekonomi Jawa-Bali tahun 2021 diperkirakan mencapai 4,8–5,5 persen. Pemulihan perekonomian Jawa-Bali dari sisi pengeluaran akan ditopang oleh konsumsi dan investasi. Sementara dari sisi lapangan usaha, pemulihan ekonomi akan ditopang oleh sektor industri pengolahan dan jasa-jasa. Terjadinya perubahan stuktur ekonomi di Jawa- Bali menjadikan sektor jasa sebagai salah satu sumber pertumbuhan di wilayah ini. Untuk sektor jasa, pemulihan ekonomi ditopang oleh perdalaman dan perkuatan struktur, –II.30– ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan serta pembangunan pariwisata, khususnya di Bali, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara tahun 2021 diperkirakan mencapai 3,5 –5,2 persen, didorong oleh pemulihan daya beli masyarakat dan konsumsi seiring dengan pemulihan sektor pariwisata dan pertambangan. Peningkatan produksi tembaga tahun 2021 dan peningkatan kualitas stockpile diperkirakan akan mampu mendorong pertumbuhan di sektor pertambangan. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan tahun 2021 diperkirakan mencapai 3,6–5,7 persen, ditopang oleh pemulihan daya beli masyarakat dan ekspor seiring denganpengembangan Kawasan Industri (KI) Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat. Struktur perekonomian Kalimantan yang bergantung pada pertambangan seperti batu bara, migas, serta perkebunan sawit membuat perekonomian Kalimantan bergantung pada fluktuasi harga komoditas dan permintaan global. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi tahun 2021 diperkirakan mencapai 5,4–7,0 persen, didorong oleh pemulihan daya beli masyarakat, investasi, dan ekspor. Dua kawasan industri strategis, yaitu kawasan industri Konawe yang berada di Provinsi Sulawei Tenggara dan Kawasan Ekonomi Khusus Palu di Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu memberikan dorongan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.Selain itu,pemulihan kondisi global dan peningkatan harga komoditas nikel seiring dengan pemenuhan target hilirisasi produk hasil tambang diharapkan mampu meningkatkan produksi nikel di Sulawesi. Pemulihan ekonomi Tiongkok juga diperkirakan akan menyumbang peningkatan pada investasi. Pertumbuhan ekonomi Maluku tahun 2021 diperkirakan mencapai 5,2–6,2 persen, ditopang oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan seiring dengan pemulihan kondisi domestik maupun global pascapandemi.Pengembangan KI Teluk Weda di Provinsi Maluku Utara yang memasuki fase konstruksi diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2021 diperkirakan mencapai 2,6–5,8 persen, didorong oleh peningkatan ekspor seiring dengan membaiknya kinerja pertambangan. Perbaikan metode pertambangan seiring dengan pulihnya perekonomian global turut mendorong peningkatan kinerja sektor pertambangan. Stabilitas Eksternal Pada tahun 2021, perekonomian global diproyeksikan akan membaik seiring dengan berakhirnya wabah Covid-19. Hal ini berdampak terhadap perekonomian Indonesia terutama dari sektor perdagangan seiring dengan membaiknya negara mitra dagang utama seperti China. Dengan demikian, industri manufaktur akan kembali berjalan dan menjadi penyumbang devisa negara melalui kegiatan peningkatan ekspor. Seiring dengan pulihnya industri manufaktur, modal asing akan kembali masuk ke Indonesia yang juga kemudian akan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah. Sementara itu, sektor pariwisata akan mengalami peningkatan cukup signifikan didorong peningkatan wisatawan mancanegara seiring dengan berakhirnya wabah Covid-19. Secara umum, Indonesia akan mengalami stabilitas eksternal yang baik pada tahun 2021. Defisit transaksi berjalan pada tahun 2021 diperkirakan pada sekitar 1,7–1,9 persen dari PDB. Sementara, cadangan devisa diperkirakan masih akan meningkat sekitar US$131,8– 132,4 miliar. Peningkatan cadangan devisa didorong oleh surplusnya neraca pembayaran US$5,0–4,8 miliar seiring dengan peningkatan surplus neraca modal dan finansial yang meningkat pada kisaran US$24,3–27,2 miliar. Peningkatan surplus tersebut didorong oleh peningkatan arus investasi langsung pada kisaran US$18,1–19,4 miliar untuk pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 (Tabel 2.13). –II.31– Tabel 2.13 Neraca Pembayaran Indonesia 2021 (Miliar US$) Uraian RPJMN* Sasaran** Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan 3,1 5,0–4,8 Transaksi Berjalan (% PDB) (30,3) (2,3) (19,3)–(22,4) (1,7)–(1,9) Barang 1,0 12,8–10,7 Jasa-jasa (6,3) (7,7)–(7,4) Pendapatan Primer (32,8) (32,2)–(34,2) Pendapatan Sekunder 7,8 7,9–8,5 Transaksi Modal dan Finansial (% PDB) 33,4 24,3–27,2 2,1–2,3 Investasi Langsung 21,5 18,1–19,4 Investasi Portofolio 18,9 12,1–14,1 Investasi Lainnya (7,1) (6,0)–(6,3) Posisi Cadangan Devisa - Dalam bulan impor 133,2 7,0 131,8–132,4 9,1–8,5 Sumber: Bank Indonesia, 2020 Keterangan: *) RPJMN 2020-2024; **) Perkiraan Bappenas, Mei 2020 Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Konsolidatif Postur makro fiskal 2021 dilandaskan pada baseline proyeksi 2020 yang menurun akibat perlambatan ekonomi, penurunan harga komoditas, dan dampak Covid-19. Seiring dengan proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, kebijakan fiskal tahun 2021 dirancang akan ekspansif, konsolidatif, dan mendukung transisi sosial ekonomi menuju kondisi normal. Selanjutnya, dirancang postur makro fiskal tahun 2021 sebagai berikut.

1.Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 9,9–11,0 persen PDB, yang terdiri dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan mencapai 8,3–8,6 persen PDB dan PNBP yang ditargetkan mencapai 1,6–2,3 persen PDB. Target tersebut dicapai melalui reformasi rendapatan negara yang meliputi:

a.Reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Reformasi perpajakan tersebut mencakup (1) penyempurnaan peraturan perpajakan dalam rangka meningkatkan aktivitas ekonomi, termasuk perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah dijalankan pada tahun 2020; (2) penguatan penerimaan perpajakan yang berdasarkan perbaikan aktivitas ekonomi terutama Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai; (3) perluasan basis pajak baru, termasuk ekstensifikasi barang kena cukai; (4) penyempurnaan teknologi dan informasi perpajakan; (5) peningkatan kepatuhan dan pengawasan perpajakan; dan

(6)relaksasi prosedur kepabeanan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
1. b.Penguatan PNBP yang mencakup (1) perbaikan tata kelola penerimaan sumber daya alam; (2) peningkatan kualitas layanan dan inovasi penerimaan nonmigas; dan (3) penyempurnaan kebijakan serta optimalisasi aset dengan penerapan Highest and Best Use (HBU).
  1. 2.Belanja Negara Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan sosial pascapandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan pemerataan pada tahun 2021, belanja negara diarahkan agar fokus dan efektif dalam mendorong counter-cyclical perekonomian dengan kebijakan fiskal ekspansif. Belanja negara ditargetkan mencapai –II.32– 13,1–15,2 persen PDB. Belanja pemerintah pusat ditargetkan mencapai 8,8–10,2persen PDB dan TKDD ditargetkan mencapai 4,3–4,9 persen PDB. Upaya tersebut dilaksanakan melalui (1) pelaksanaan belanja yang berfokus pada program prioritas dan major projects dalam RKP tahun 2021 dan berbasis pada hasil; (2) efisiensi kebutuhan dasar dan antisipatif; (3) pemulihan dan penguatan program bantuan sosial serta pengalihan subsidi; (4) kontrol terhadap kualitas TKDD berbasis hasil; dan (v) penguatan peran Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
  2. 3.Defisit dan Pembiayaan Anggaran Dengan kondisi penerimaan dan belanja tersebut dan sebagai upaya Pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal, defisit anggaran diupayakan menurun dari (5,1) persen PDB pada tahun 2020 menjadi (3,2)–(4,2) persen PDB pada tahun 2021. Keseimbangan primer juga diarahkan membaik dari 3,08 persen PDB pada tahun 2020 menjadi (1,2)– (2,1) persen PDB pada tahun 2021. Dengan besaran defisit anggaran dan keseimbangan primer yang lebih terjaga, pembiayaan dijaga pada pembiayaan utang yang terkendali. Rasio utang diperkirakan berada pada kisaran 36,7–38,0 persen PDB. Rincian perkiraan postur makro fiskal terdapat dalam Tabel 2.14 berikut. Tabel 2.14 Sasaran Postur Makro Fiskal Tahun 2021 Uraian RPJMN* Sasaran** Pendapatan Negara dan Hibah 12,5–13,4 9,9–11,0 Penerimaan Perpajakan 10,1–10,7 8,3–8,6 PNBP 2,3–2,6 1,6–2,3 Belanja Negara 14,2–15,1 13,1–15,2 Belanja Pemerintah Pusat 9,2–10,0 8,8–10,2 TKDD 5,0–5,2 4,3–4,9 Keseimbangan Primer 0,1–0,0 (1,2)–(2,1) Surplus / (Defisit) (1,6)–(1,7) (3,2)–(4,2) Rasio Utang 29,4–30,0 36,7–38,0 Sumber: Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas Keterangan: *) RPJMN 2020-2024; **) Perkiraan Kementerian Keuangan dan Bappenas, Mei 2020 Stabilitas Moneter Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2021 diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektifitas komunikasi yang mendukung proses pemulihan ekonomi pada masa recovery pendemi Covid-19. Kebijakan pengendalian inflasi tersebut ditempuh berfokus pada (1) menjaga ketersediaan pasokan khususnya pada 10 komoditas pangan strategis serta barang-barang kebutuhan utama sistem kesehatan nasional yang mencakup alat, perangkat, dan obat-obatan; (2) meningkatkan efisiensi rantai pasokan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; (3) memperkuat infrastruktur perdagangan untuk mengurangi kesenjangan harga; (4) meningkatkan sinergi komunikasi pusat-daerah untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat; dan (5) mewujudkan basis data statistik pangan yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Selanjutnya, kebijakan nilai tukar Rupiah pada tahun 2021 diarahkan pada bauran kebijakan moneter yang selaras dengan kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Kebijakan moneter diarahkan pada operasi moneter yang dapat memastikan bekerjanya mekanisme pasar dan ketersediaan likuiditas, baik di pasar uang maupun pasar valas. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dapat dilanjutkan penerapan kebijakan sebagai berikut (1) meningkatkan stabilisasi pasar valuta asing melalui DNDF dan pasar spot serta pembelian surat berharga negara (SBN) dari pasar sekunder, (2) menjaga tingkat inflasi sesuai sasaran; (3) menetapkan kebijakan suku bunga acuan BI yang akomodatif dan mendukung –II.33– memontum pertumbuhan ekonomi; (4) memperbaiki defisit transaksi berjalan; (5) menjaga kecukupan likuiditas di pasar keuangan domestik; dan (6) mempercepat pendalaman pasar valuta asing di pasar keuangan domestik. Kebijakan pengendalian inflasi dan nilai tukar Rupiah tersebut tersebut ditempuh melalui koordinasi yang sangat erat antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian diharapkan mitigasi dampak pandemi Covid-19 dapat diminimalisir sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan terjaga. Stabilitas Sistem Keuangan Sektor keuangan diperkirakan akan kembali menguat, seiring dengan pemulihan ekonomi pascaberakhirnya tekanan Covid-19, didukung oleh berbagai stimulus kebijakan moneter dan sektor keuangan yang akomodatif. Risiko ketidakpastian mereda, mendorong kembali pulihnya ekspektasi terhadap pasar keuangan. Namun demikian, pada tahun 2021, sektor keuangan masih dihadapkan pada kemungkinan pengetatan likuiditas dunia, setelah sebelumnya berbagai negara melakukan pelonggaran kebijakan. Sebagai upaya mendorong pemulihan perekonomian Indonesia di tengah kemungkinan pengetatan likuiditas dunia, peningkatan peran sektor keuangan dilakukan melalui pendalaman sektor keuangan, penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri jasa keuangan, dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi, serta tetap menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan antara lain dari tindak pidana pencucian uang. Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkesinambungan Tingkat Pengangguran Terbuka Seiring dengan pemulihan kinerja perekonomian Indonesia, TPT diperkirakan dapat menurun––meskipun belum bisa kembali ke tingkat sebelumnya––menjadi pada kisaran 7,5–8,2 persen. Penciptaan kesempatan kerja baru ditargetkan mencapai 2,3–2,8 juta orang, tetapi hal tersebut akan sangat bergantung pada keberhasilan upaya pemulihan ekonomi, penumbuhan inventasi padat pekerja, penguatan konsumsi, serta pengembangan UMKM. Penciptaan kesempatan kerja tersebut dibarengi dengan upaya strategis untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja, terutama pekerja informal sebagai lesson learned pascapandemi. Tingkat Kemiskinan Dengan kondisi perekonomian yang berangsur membaik, tingkat kemiskinan diperkirakan berada di kisaran 9,2–9,7 persen. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang membaik, lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan dapat kembali tercipta, iklim investasi terjaga, dan infrastruktur terutama di daerah tertinggal, terluar, terdepan dapat dikembangkan. Selain didukung oleh pemulihan kondisi ekonomi, penurunan kemiskinan pada tahun 2021 terus diupayakan untuk mengejar ketinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Strategi tersebut diterjemahkan dalam arah kebijakan tersebut mencakup (1) pengembangan integrasi dan digitalisasi bantuan sosial secara nontunai, antara lain (a) program sembako yang mengintegrasikan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), subsidi listrik, dan subsidi LPG, (b) integrasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), (c) penguatan desain pembayaran bantuan sosial nontunai yang berpihak pada masyarakat miskin; (2) penguatan fungsi pendampingan dalam –II.34– melaksanakan program bantuan sosial serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan, pendidikan, dan ekonomi; (3) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi;
(4)penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif; (5) peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, khususnya anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia; (6) penguatan skema pendampingan, layanan terpadu, dan perbaikan penargetan program penanggulangan kemiskinan; serta (7) pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan, antara lain melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga, pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, akses permodalan usaha dengan bunga rendah, keperantaraan usaha, kemitraan, dan dampak sosial, serta penataan penguasaan dan penggunaan lahan melalui pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial. Rasio Gini Di tahun 2021, terdapat penyesuaian target rasio gini menjadi 0,377-0,379. Kebijakan untuk menjaga rasio gini agar dapat memenuhi target, terus diarahkan pada kelompok masyarakat pendapatan menengah bawah dan masyarakat pendapatan tinggi. Pemerintah akan melakukan serangkaian strategi, melalui penyempurnaan dan sinergitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data kependudukan untuk intervensi kebijakan afirmasi kelompok 40 persen terbawah yang terintegrasi dan menyeluruh, pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat, penyediaan pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja untuk untuk pengembangan kesempatan kerja yang baik dan produktivitas tinggi, serta kebijakan fiskal yang memihak pada redistribusi yang merata. Dalam pengurangan kesenjangan wilayah, pemerintah tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia IPM Indonesia ditargetkan mencapai 72,78–72,90 di tahun 2021. Upaya untuk terus meningkatkan IPM dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan angka kematian bayi, penguatan upaya promotif dan preventif, serta penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah, peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan penggunaan TIK sebagai media pembelajaran, afirmasi akses di semua jenjang pendidikan, dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan perhatian khusus pada kelompok masyarakat berstatus ekonomi lemah; dan upaya di bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat dengan kemiskinan kronis melalui program-program bantuan sosial dan subsidi secara tepat sasaran dan tepat waktu serta pengembangan UMKM pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah agar tidak kembali hidup di bawah garis kemiskinan. Pendapatan per kapita diperkirakan akan pulih kembali di tahun 2021 setelah pandemi Covid-19. Upaya pemerintah dengan memberikan jaring pengaman sosial melalui realokasi anggaran bagi pekerja rentan dapat meminimalisasi dampak dan mempercepat pemulihan pasar tenaga kerja di tahun 2021. Lingkungan: Sasaran GRK Di saat kegiatan ekonomi berjalan normal di tahun 2021, kegiatan aksi pembangunan rendah karbon seperti, restorasi gambut dan reforestasi, diperkirakan belum dapat memberikan kontribusi signifikan untuk mengejar target penurunan emisi GRK. Dampak penurunan emisi GRK baru akan mengalami perbaikan setelah tahun 2021. Sustainabilitas pemulihan ekonomi terhadap lingkungan akan dijaga dengan mengoptimalkan implementasi aksi mitigasi serta program dan kegiatan pembangunan rendah karbon pada tahun 2021. Aksi mitigasi, serta program dan kegiatan akan difokuskan pada penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi. Dengan fokus –II.35– tersebut, emisi GRK ditargetkan turun pada kisaran 23,55–24,14 persen terhadap baseline pada tahun 2021. 2.3.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan 2.3.3.1 Kebutuhan Investasi Sektor keuangan masih dihadapkan pada upaya mendorong pemulihan perekonomian Indonesia ditengah tekanan kemungkinan pengetatan likuiditas dunia. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2021, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp5.853,0–Rp5.868,1 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi pemerintah menyumbang sekitar 5,0–7,2 persen dari total kebutuhan investasi (Tabel 2.15). Selain dari pemerintah, belanja modal BUMN diharapkan juga dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan investasi tersebut. Dengan peningkatan tata kelola perusahaan dengan mendorong dilakukannya penguatan fungsi manajemen risiko dan penerapan Good Corporate Governance (GCG), BUMN dapat tetap menjaga peran dan kontribusinya dalam perekonomian. Walaupun pertumbuhan dan kontribusi BUMN secara umum diperkirakan akan mengalami perlambatan seiring dengan perlambatan ekonomi, diharapkan BUMN dapat menyumbang investasi sekitar 4,9–7,6 persen dari kebutuhan investasi total. Proporsi paling besar dari investasi dipenuhi dari investasi dunia swasta. Kebutuhan investasi selain Pemerintah dan BUMN akan dipenuhi oleh dunia swasta yaitu sekitar 90,2–85,2 persen dari total kebutuhan investasi. Tabel 2.15 Kebutuhan Investasi Tahun 2021 Uraian Share (Persen)
1. a.Investasi Pemerintah 5,0–7,2
2. b.Investasi BUMN 4,9–7,6
3. c.Investasi Swasta 90,2–85,2 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 2.3.3.2 Sumber Pembiayaan Untuk memenuhi kebutuhan investasi di tahun 2021, dibutuhkan sumber pembiayaan yang dapat diperoleh dari instrumen pembiayaan investasi seperti kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi, dana internal BUMN, serta dana internal masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar 79,1– 70,1 persen dari total pembiayaan investasi (Tabel 2.16). Tabel 2.16 Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2021 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Uraian Share (Persen) Kredit Perbankan 4,7–7,3 Penerbitan Saham 0,8–0,8 Penerbitan Obligasi 12,2–16,7 Dana Internal BUMN 3,2–5,0 Dana Internal Masyarakat 79,1–70,1 –II.36– 2.4 Strategi Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhandi Wilayah Jawa-Bali, dan meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah. 2.4.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah pada tahun 2021 bertujuan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan wilayah akan dilakukan dengan strategi pertumbuhan atau transformasi sosial ekonomi wilayah dan strategi pemerataan yang diperkuat dengan mitigasi bencana dan pengurangan risiko. Strategi pengembangan wilayah tersebut secara spasial ditunjukkan oleh koridor pertumbuhan, koridor pemerataan dan peta risiko bencana. Transformasi sosial ekonomi wilayah dilakukan dengan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah yang didukung pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan penataan kawasan perkotaan, penguatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan intensitas perdagangan antarwilayah. Fokus percepatan pertumbuhan wilayah adalah pengembangan kawasan strategis secara terpadu dan peningkatan investasi khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), dan kawasan perkotaan. Pengembangan kawasan strategis tersebut perlu didukung dengan Rencana Detail Tata Ruang yang membutuhkan ketersediaan peta dasar skala 1:5.000. Pengembangan kawasan strategis di atas akan dilakukan dengan memberikan insentif fiskal dan nonfiskal yang disertai dengan penyediaan infrastruktur strategis di sekitar kawasan. Pengembangan kawasan perkotaan yang meliputi Wilayah Metropolitan (WM), kota baru, kota besar, kota sedang, kota kecil, dan kawasan perkotaan di dalam kabupaten akan diarahkan untuk mencegah urban sprawl, menjadi pusat pertumbuhan wilayah, dan pusat pelayanan bagi wilayah di sekitarnya, termasuk kawasan-kawasan strategis terdekat. Oleh karena itu, pembangunan perkotaan akan mengutamakan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan publik perkotaan, serta perluasan kerja sama antardaerah yang mencakup kota-kota satelit di sekeliling kota-kota utama dalam pengembangan transportasi massal, pengelolaan transportasi publik perkotaan, penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, pengolahan limbah dan persampahan yang aman, serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemerataan antarwilayah dilakukan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat khususnya di kawasan dan daerah yang relatif tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Percepatan pemerataan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas kawasan 3T dan menghubungkan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, serta mengoptimalkan efektivitas kebijakan afirmatif di kawasan 3T. Fokus penanganan kawasan 3T adalah kawasan perdesaan, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan kepulauan. Pengembangan wilayah yang didasarkan pada rencana tata ruang dan didukung oleh layanan pertanahan modern berbasis digital, dijabarkan ke dalam tujuh wilayah pembangunan berbasis pulau/kepulauan dengan memperhatikan karakter geografis, sosial, potensi keunggulan dan isu strategis wilayah, serta skala ekonomi pengembangan wilayah. Ketujuh wilayah pembangunan tersebut adalah Wilayah Papua, Wilayah Maluku, –II.37– Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Jawa-Bali, dan Wilayah Sumatera. Perbedaan kondisi alam, sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur antarwilayah, menegaskan perbedaan strategi pertumbuhan, pemerataan, dan risiko bencana di setiap wilayah. Risiko tersebut tidak hanya berasal dari ancaman bencana alam seperti gempa atau erupsi gunung berapi, tetapi juga bencana nonalam seperti wabah atau pandemi, banjir, tanah longsor, kebakaran lahan, dan kegagalan teknologi. Pandemi Covid-19 yang menyebar di seluruh wilayah menegaskan bahwa strategi pembangunan wilayah perlu memperhitungkan ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan, kapasitas pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan, serta kecepatan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat. Sasaran pengembangan wilayah tahun 2021 adalah mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali, dan meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Dengan memperhitungkan penanganan bencana pandemi Covid-19 secara tuntas pada tahun 2020, maka tahun 2021 memberikan peluang bagi perekonomian wilayah untuk tumbuh lebih cepat (rebound) dan kembali ke jalur pertumbuhan naturalnya. Dampak pandemi Covid-19 dirasakan daerah dalam penurunan volume produksi dan perdagangan sebagai akibat pembatasan mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi, sedangkan kapasitas produksi dan ketersediaan angkatan kerja relatif tidak berubah. Target pertumbuhan ekonomi wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka menurut wilayah dijabarkan dalam Tabel 2.17, Tabel 2.18, dan Tabel 2.19. Tabel 2.17 Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Persentase Perubahan terhadap Tahun Sebelumnya) Wilayah Capaian Perkiraan 2020 Sasaran 20212017 2018 2019 Papua 4,46 7,06 -10,68 0,0 –2,0 2,6–5,8 Maluku 6,66 6,83 5,83 -0,3–5,0 5,2–6,2 Sulawesi 6,96 6,64 6,65 -0,5–4,0 5,4–7,0 Kalimantan 4,34 3,91 4,99 -0,4–2,1 3,6–5,7 Nusa Tenggara 2,05 -0,40 4,54 0,0–3,1 3,5–5,2 Jawa-Bali 5,62 5,74 5,53 -0,5–1,9 4,8–5,5 Sumatera 4,29 4,55 4,57 -0,3–2,6 3,9–5,1 Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas Keterangan: Angka tahun 2017-2019 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan assessment sementara Bappenas mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19. Tabel 2.18 Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Penurunan Tingkat Kemiskinan Wilayah (Persentase Penduduk Miskin) Wilayah Capaian Perkiraan 2020 Sasaran 20212017 2018 2019 Papua 26,7 26,4 25,4 25,9 25,5 Maluku 13,4 13,3 13,2 13,5 12,8 Sulawesi 10,9 10,4 10,1 10,2 9,8 Kalimantan 6,2 4,1 5,8 5,8 5,6 Nusa Tenggara 18,3 17,9 17,4 18,3 17,8 Jawa-Bali 9,2 8,7 8,2 8,3 7,9 Sumatera 10,5 10,2 9,8 10,1 9,6 Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas Keterangan: Angka tahun 2017-2019 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan assessment sementara Bappenas mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19. –II.38– Tabel 2.19 Capaian, Perkiraan, dan Sasaran Penurunan Tingkat Pengangguran Wilayah (Persentase Angkatan Kerja yang Menganggur) Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas Keterangan: Angka tahun 2017-2019 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan assessment sementara Bappenas mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19. 2.4.2 Strategi Pengembangan Wilayah Papua Pengembangan Wilayah Papua diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus berlandaskan pendekatan budaya dan kondisi sosio-ekologis Wilayah Papua. Secara keseluruhan terdapat tujuh wilayah adat di tanah Papua, yakni Laa Pago, Saireri, Mamta, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay. Fokus peningkatan kinerja dan pelaksanaan perbaikan otonomi khusus adalah pemberdayaan masyarakat adat, percepatan pembangunan kawasan kampung, dan penguatan peran distrik atau kecamatan, penguatan kerja sama antarkabupaten, dan pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu. Percepatan pembangunan manusia dilakukan dengan peningkatan pelayanan dasar serta perluasan akses kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja bagi orang asli Papua. Selain itu, pelaksanaan otonomi khusus juga diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah, memperluas pengembangan kewirausahaan, dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi untuk memacu pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan. Pada tahun 2021, strategi percepatan pembangunan Wilayah Papua dilakukan dengan delapan langkah. Pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menyambungkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produksi rakyat. Kedua, mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis teknologi tepat guna dan komoditas lokal pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Ketiga, mempercepat pengembangan ekonomi kemaritiman melalui industri perikanan dan pariwisata bahari di DPP Raja Ampat. Keempat, mendorong hilirisasi industri pertambangan. Kelima, mempercepat penyiapan sumber daya manusia terampil disertai pengembangan kewirausahaan terutama pengembangan inovasi dan kreativitas kaum muda asli Papua (Papua Creative Hub) sebagai pendukung pengembangan ekonomi lokal. Keenam, membangun kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi wilayah, termasuk pembangunan Kota Baru Sorong sebagai pendukung kawasan industri dan pariwisata, dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, drainase, serta transportasi umum perkotaan. Ketujuh, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional wilayah Papua. Kedelapan, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah. Sementara itu strategi pemerataan dilakukan dengan enam langkah. Pertama, memanfaatkan kearifan lokal untuk percepatan penurunan kemiskinan dan perbaikan tingkat kesehatan masyarakat. Kedua, mendorong penerapan standar pelayanan minimal pada pelayanan dasar khususnya bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, serta perluasan penyediaan listrik perdesaan. Sejalan dengan hal ini, pengembangan flying healthcare dan tele-medicine, serta pengembangan sekolah terpadu Wilayah Capaian Perkiraan 2020 Sasaran 20212017 2018 2019 Papua 4,2 3,8 4,2 5,5 5,2 Maluku 7,6 6,2 6,2 7,8 7,6 Sulawesi 4,9 4,7 4,5 6,9 6,6 Kalimantan 5,0 4,8 4,7 6,8 6,5 Nusa Tenggara 3,3 3,3 3,4 5,7 5,4 Jawa-Bali 5,9 5,7 5,7 8,3 7,9 Sumatera 5,2 5,1 5,0 7,6 7,2 –II.39– berasrama akan terus dilakukan untuk menjangkau penduduk di daerah terpencil, terisolasi, dan pegunungan. Ketiga, menerapkan pendekatan klaster berbasis wilayah adat dan distrik untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, serta kampung. Keempat, mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. Kelima, meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah termasuk di tingkat distrik dan kampung, pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan partisipatif, serta pengelolaan dana otonomi khusus dan dana desa. Keenam, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah) termasuk penataan daerah, guna mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, percepatan pembangunan, dan peningkatan daya saing di tanah Papua. Pendekatan berbasis wilayah adat diarahkan untuk memperkuat kerja sama dan kemitraan antardaerah. Kemiripan sistem nilai dan norma dalam wilayah adat dioptimalkan untuk memfasilitasi pergerakan penduduk dan barang serta aktivitas sosial ekonomi lainnya. Sementara itu, pengembangan wilayah berbasis distrik diarahkan untuk memperkuat peran distrik sebagai pusat data, informasi, dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat adat; pusat inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan daerah. Wilayah Papua mempunyai risiko bencana dan perubahan iklim yang tinggi khususnya gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Oleh sebab itu, upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, memperkuat sistem peringatan dini, serta meningkatkan kerja sama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Selain itu, upaya mempertahankan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan terus dilakukan dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon. Sasaran utama pengembangan Wilayah Papua pada tahun 2021 adalah (1) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan; (2) mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) memperluas kesempatan kerja, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.20. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi Covid-19, serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Tabel 2.20 Target Pengembangan Wilayah Papua Per Provinsi Tahun 2021 Indikator Target Tahun 2021 Papua Barat Papua Pertumbuhan Ekonomi (%)* 5,1–6,2 1,5–5,6 Tingkat Kemiskinan (%)* 21,8 26,6 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)* 7,8 4,6 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Keterangan: *) Assessment sementara Bappenas dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 2.4.3 Strategi Pengembangan Wilayah Maluku Pengembangan Wilayah Maluku diarahkan untuk mengoptimalkan keunggulan wilayah sebagai lumbung ikan nasional dan kawasan pariwisata berbasis gugus pulau, dan mendorong transformasi perekonomian wilayah dengan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan berbasis kemaritiman seperti pengolahan hasil laut, wisata sejarah dan bahari; berbasis perkebunan seperti pengolahan kelapa, lada, pala, dan cengkeh; serta berbasis mineral seperti pengolahan nikel, tembaga, dan emas. Pada tahun 2021, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi ekonomi Wilayah Maluku dilakukan dengan tujuh langkah. Pertama, mengembangkan pusat-pusat industri pengolahan yang meliputi kawasan industri pengolahan nikel dan bahan tambang lainnya –II.40– di KI Teluk Weda, kawasan industri pengolahan hasil perkebunan, kawasan industri pengolahan perikanan, serta pengembangan pasar dan pelabuhan ikan. Kedua, meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan perkebunan termasuk pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan ikan. Ketiga, mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan wilayah khususnya DPP/KEK Morotai. Keempat, menyiapkan rencana pengembangan industri terpadu untuk mendukung pengembangan Blok Masela, yang meliputi pengembangan kawasan kegiatan turunan migas, kawasan permukiman pekerja, dan fasilitas pendukung. Kelima, mengembangkan kawasan perkotaan, termasuk pembangunan Kota Baru Sofifi sebagai pusat pemerintahan, dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, drainase, serta transportasi umum perkotaan. Keenam, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Maluku. Ketujuh, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah. Sedangkan strategi pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan lima langkah. Pertama, meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan secara merata di wilayah kepulauan. Kedua, mempercepat pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, pulau-pulau terluar, dan kawasan perbatasan yang dilakukan simultan dengan meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal. Ketiga, memperkuat konektivitas antarpulau khususnya dengan meningkatkan prasarana dan sarana penyeberangan antarpulau. Keempat, mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. Kelima, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah) guna mendorong peningkatan daya saing daerah. Dari sisi risiko, Wilayah Maluku mempunyai risiko bencana dan perubahan iklim yang termasuk tinggi seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Oleh sebab itu, upaya pengurangan risiko bencana pada tahun 2021 dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan fungsi sistem peringatan dini, serta peningkatan kerja sama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Di samping itu, sebagai wilayah kepulauan, perekonomian Maluku menghadapi risiko fluktuasi harga musiman yang diakibatkan oleh gelombang tinggi yang mengganggu perdagangan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pengamanan stok dan distribusi kebutuhan pokok pada musim-musim ombak tinggi. Sasaran utama pengembangan Wilayah Maluku pada tahun 2021 adalah (1) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) memperluas kesempatan kerja, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.21. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi Covid-19, serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Tabel 2.21 Target Pengembangan Wilayah Maluku Per Provinsi Tahun 2021 Indikator Target Tahun 2021 Maluku Maluku Utara Pertumbuhan Ekonomi (%)* 5,0–5,9 5,4–6,5 Tingkat Kemiskinan (%)* 17,4 6,2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)* 8,5 6,3 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Keterangan: *) Assessment sementara Bappenas dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 –II.41– 2.4.4 Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang relatif tinggi dan mendorong transformasi perekonomian wilayah menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah, memantapkan perannya sebagai hub dan pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan timur, serta peran sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Wilayah Sulawesi merupakan penghasil utama komoditas perikanan tangkap dan budidaya; pertanian tanaman pangan padi dan jagung; perkebunan kakao, kopi, kelapa sawit, dan kelapa; peternakan sapi; hasil hutan berupa rotan; serta pertambangan aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi. Di samping itu, Wilayah Sulawesi juga memiliki keunggulan pariwisata bahari Bunaken dan Wakatobi serta pariwisata alam dan budaya Tanah Toraja. Pada tahun 2021 strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi ekonomi Wilayah Sulawesi akan dilakukan dengan enam langkah. Pertama, mengoptimalkan peran kawasan-kawasan strategis baik KEK maupun KI sebagai pusat industrialisasi/hilirisasi komoditas unggulan wilayah, yaitu KEK/KI Palu dan KEK Bitung. Kedua, meningkatkan investasi di kawasan-kawasan pariwisata unggulan yaitu DPP Manado – Likupang/KEK Likupang dan DPP Wakatobi. Ketiga, meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah, baik infrastruktur darat yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis dengan kawasan penyangganya, maupun infrastruktur pelabuhan dan udara yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Sulawesi dengan wilayah lain. Keempat, meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan pendukung sektor industri dan pariwisata di Wilayah Sulawesi, termasuk di WM Makassar sebagai pusat pelayanan aglomerasi wilayah, dengan fokus pada penyediaan transportasi massal, drainase perkotaan, akses pada energi, perumahan, air minum, sanitasi dan pengelolaan persampahan yang aman, serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah urban sprawl. Kelima, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Sulawesi. Keenam, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah. Sementara itu strategi pemerataan akan dilakukan dengan lima langkah. Pertama, pemerataan pelayanan dasar dengan fokus pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman. Kedua, meningkatkan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar. Ketiga, memantapkan keterkaitan antara jaringan transportasi utama Trans Sulawesi dan jaringan pengumpan (feeder) ke kawasan-kawasan perdesaan dan kota-kota kecil. Keempat, mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. Kelima, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah) dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Wilayah Sulawesi mempunyai risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya gempa bumi, likuifaksi, tsunami, tanah longsor, banjir dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, pada tahun 2021 upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan fungsi sistem peringatan dini, serta peningkatan kerja sama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Selain itu, upaya pemulihan kembali pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah dan daerah lainnya di Wilayah Sulawesi akan terus dilanjutkan dan diperkuat. Sasaran utama pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2021 adalah (1) mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) memperluas kesempatan kerja, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.22. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi Covid-19, serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. –II.42– Tabel 2.22 Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2021 Indikator Target Tahun 2021 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Pertumbuhan Ekonomi (%)* 5,6–6,1 4,2–7,4 6,0–7,2 4,5–7,1 5,6–6,8 4,4–6,2 Tingkat Kemiskinan (%) 7,3 12,7 8,2 11,5 14,1 10,7 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,6 4,9 7,4 5,3 5,5 4,9 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Keterangan: *) Assessment sementara Bappenas dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 2.4.5 Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan Pengembangan Wilayah Kalimantan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah, memantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional, mempertahankan Kalimantan sebagai paru-paru dunia, serta mendorong pemerataan pembangunan terutama di Kalimantan bagian utara. Wilayah Kalimantan merupakan penghasil utama batu bara, migas, dan komoditas lainnya seperti bauksit, bijih besi, pasir zirkon, pasir kuarsa, kelapa sawit, dan karet. Pada tahun 2021, strategi percepatan pembangunan Wilayah Kalimantan dilakukan dengan enam langkah. Pertama, melalui pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan baru yang dapat mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah, menambah bangkitan ekonomi di Kalimantan dan sekitarnya, serta memberikan dampak positif ke berbagai sektor. Kedua, meningkatkan investasi dan optimalisasi kawasan-kawasan strategis khususnya kawasan industri pengolah sumber daya alam hasil perkebunan dan pertambangan yaitu KI Ketapang dan KI Surya Borneo. Ketiga, pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan dan aglomerasi wilayah, pendukung sektor industri dan pariwisata, termasuk WM Banjarmasin, Kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan, dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan. Keempat, mempertahankan pelestarian lingkungan dan fungsi ekologis di kawasan hutan tropik Kalimantan sebagai pusat konservasi dan rehabilitasi plasma nutfah dan satwa yang dilindungi, sebagai pusat penelitian obat-obatan, serta untuk menjamin daya dukung lingkungan. Kelima, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Kalimantan. Keenam, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah. Adapun strategi pemerataan pembangunan di Wilayah Kalimantan akan dilaksanakan dengan lima langkah. Pertama, meningkatkan konektivitas wilayah dengan mengintegrasikan infrastruktur multimoda yang meliputi transportasi darat, sungai, laut, dan udara. Kedua, memperkuat peran kota-kota kecil dan sedang sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan di daerah perdesaan, pedalaman, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan khususnya dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pengembangan ekonomi lokal. Ketiga, meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan di bagian utara untuk menjaga kedaulatan nasional dan mengurangi kesenjangan dengan penduduk di wilayah negara tetangga. Keempat, mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. Kelima, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa guna mendorong peningkatan daya saing daerah serta penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah administratif yang relatif luas. Dari sisi risiko, Wilayah Kalimantan relatif aman dari ancaman gempa tektonik dan tidak memiliki gunung berapi. Di sisi lain, Wilayah Kalimantan mempunyai risiko tinggi untuk –II.43– kebakaran hutan dan lahan di musim kering, serta risiko banjir di musim hujan. Kombinasi kandungan gambut yang tinggi, praktik pembakaran untuk membuka lahan, kondisi cuaca di musim kering, dan luasnya wilayah kendali membuat ancaman kebakaran lahan di Kalimantan relatif tinggi. Sementara itu, di musim hujan kota-kota besar di Kalimantan menghadapi ancaman banjir yang diakibatkan oleh rusaknya ekosistem gambut dan rawa, beralihnya daerah resapan, sempadan sungai, dataran rendah yang menjadi kawasan permukiman, serta buruknya sistem drainase perkotaan. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan mitigasi terhadap kebakaran hutan dan lahan akan terus dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan penguatan kerja sama dengan perusahaan perkebunan. Adapun upaya pencegahan banjir dilakukan melalui peningkatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lahan kritis, serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang di perkotaan. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kalimantan pada tahun 2021 adalah (1) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) memperluas kesempatan kerja, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.23. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi Covid-19, serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Tabel 2.23 Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2021 Indikator Target Tahun 2021 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Pertumbuhan Ekonomi (%)* 5,0–5,7 5,3–6,6 3,3–5,4 2,9–5,5 4,7–6,1 Tingkat Kemiskinan (%)* 7,2 4,2 4,5 5,7 6,3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)* 6,1 5,6 5,9 8,3 6,2 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Keterangan: *) Assessment sementara Bappenas dengan mempertimbangkan dampak pandemik Covid-19 2.4.6 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong percepatan (akselerasi) pembangunan manusia dan pertumbuhan wilayah, memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Barat. Basis keunggulan Wilayah Nusa Tenggara berada pada sektor perikanan dan kelautan yaitu rumput laut, garam, peternakan sapi, perkebunan kopi, pertambangan tembaga, emas, serta pariwisata. Pada tahun 2021, strategi akselerasi pertumbuhan wilayah dilakukan dengan delapan langkah. Pertama, memfasilitasi pengembangan industri MICE (Meeting, Incentives, Conference, and Exhibition) dan perhelatan olahraga internasional sebagai penggerak sekaligus sarana promosi pariwisata Nusa Tenggara melalui pengembangan DPP Lombok- Mandalika/KEK Mandalika, sesuai rencana induk (masterplan) kawasan pariwisata yang telah disusun. Kedua, meningkatkan produktivitas usaha perikanan termasuk tambak garam, peternakan, perkebunan serta budidaya tanaman pangan termasuk pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan ikan. Ketiga, mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi termasuk industri kerajinan mutiara dan kain tenun tradisional. Keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah kepulauan dan memperkuat koneksi transportasi dengan hub pariwisata internasional utama Bali. Kelima, mengembangkan kawasan perbatasan dengan negara tetangga Timor Leste untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara. Keenam, mengembangkan kawasan perkotaan untuk mendukung sektor industri dan pariwisata dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, –II.44– air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan. Ketujuh, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Nusa Tenggara. Kedelapan, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah. Sementara itu strategi pemerataan akan dilaksanakan dengan tujuh langkah. Pertama, meningkatkan pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mempercepat pembangunan manusia, khususnya pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Kedua, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pendidikan keterampilan hidup (life-skills) dan vokasional untuk mempersiapkan partisipasi masyarakat pada sektor-sektor strategis. Ketiga, percepatan pembangunan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang. Keempat, menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar khususnya untuk meningkatkan elektrifikasi rumah tangga, akses air minum dan sanitasi di perdesaan. Kelima, mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. Keenam, meningkatkan tata kelola dan kapasitas (aparatur, kelembagaan dan keuangan) pemerintah daerah dan desa dalam mengelola keuangan daerah dan dana desa yang memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan daya saing daerah. Ketujuh, menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak gempa di Nusa Tenggara Barat. Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara termasuk wilayah dengan risiko bencana dan perubahan iklim yang tinggi khususnya ancaman gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, tanah longsor, kekeringan, dan banjir. Oleh sebab itu, upaya pengurangan risiko bencana pada tahun 2021 dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat berbasis kearifan lokal, peningkatan fungsi sistem peringatan dini, serta peningkatan kerja sama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kearifan lokal dapat dimanfaatkan dalam melakukan revitalisasi sebagai antisipasi ancaman gempa, misalnya dalam bentuk adopsi desain rumah dan bangunan tradisional yang relatif tahan gempa. Prioritas mitigasi bencana diarahkan pada kawasan-kawasan strategis pariwisata nasional dan kota-kota utama dengan tingkat kepadatan relatif tinggi. Selain itu, upaya pemulihan kembali pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat dan daerah lainnya di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara akan terus dilanjutkan dan diperkuat. Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2021 adalah (1) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta (3) memperluas kesempatan kerja, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.24. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi Covid-19, serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Tabel 2.24 Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2021 Indikator Target Tahun 2021 Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Pertumbuhan Ekonomi (%)* 2,2–4,8 5,2–5,7 Tingkat Kemiskinan (%)* 14,5 20,9 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)* 5,8 5,1 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Keterangan: *) Assessment sementara Bappenas dengan mempertimbangkan dampak pandemik Covid-19 –II.45– 2.4.7 Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Pengembangan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan, dan jasa modern, sebagai gerbang pariwisata internasional, serta mempertahankan peran sebagai lumbung pangan nasional. Dengan kepadatan penduduk dan infrastruktur yang relatif baik, transformasi ekonomi Wilayah Jawa diarahkan menjadi perekonomian berbasis aneka industri dan jasa yang modern dan efisien yang didukung pariwisata massal yang berkembang dengan karakter budaya lokal yang kuat, serta berpartisipasi dan menyatu dalam mata rantai global di bidang investasi, produksi, keuangan, perdagangan dan pariwisata. Pada tahun 2021, strategi pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali dilakukan dengan tujuh langkah. Pertama, mendorong pengembangan kawasan industri manufaktur yang terintegrasi dengan jaringan tol, kereta api, dan pelabuhan di sisi Pantai Utara Pulau Jawa. Kedua, meningkatkan investasi dan mengembangkan pariwisata massal kelas dunia khususnya di poros Pulau Bali-Banyuwangi-Bromo-Borobudur-Kepulauan Seribu-Tanjung Lesung, dengan beberapa kawasan yang terus dikembangkan yaitu KEK Tanjung Lesung, DPP Borobudur dan sekitarnya dan DPP Bromo-Tengger-Semeru akan dilaksanakan sesuai rencana induk (masterplan) kawasan pariwisata yang telah disusun. Ketiga, mendorong pengembangan ekonomi kreatif khususnya ekonomi digital yang mengoptimalkan kekayaan budaya bangsa. Keempat, mengendalikan konversi lahan-lahan subur pertanian dan mempertahankan jaringan irigasi di kawasan-kawasan lumbung beras. Kelima, meningkatkan kelayakhunian kawasan perkotaan sebagai pusat layanan dan aglomerasi wilayah serta pendukung sektor industri dan pariwisata, khususnya di WM Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Denpasar dengan fokus pada peningkatan transportasi massal, drainase perkotaan, pengendalian banjir, penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan yang aman, penataan kawasan permukiman, ruang terbuka hijau publik, dan peningkatan kerja sama lintas daerah dalam regionalisasi penyelenggaraan layanan publik. Keenam, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Jawa-Bali. Ketujuh, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah. Adapun strategi pemerataan pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan dilaksanakan dengan empat langkah. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas di kawasan Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara. Kedua, simultan dengan langkah pertama, mendorong pembangunan kota-kota kecil dan sedang menjadi pusat distribusi dan industri wilayah skala kecil-sedang, khususnya di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara. Pengendalian skala industri disesuaikan dengan daya dukung wilayah yang relatif berbukit dan banyak terdapat ekosistem karst. Ketiga, mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu petani dan UMKM mengakses pasar yang lebih luas. Keempat, meningkatkan tata kelola dan kapasitas (aparatur, kelembagaan dan keuangan) pemerintah daerah dan desa dalam peningkatan daya saing daerah. Dari sisi risiko, Wilayah Jawa-Bali memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi terutama gempa tektonik dan tsunami di sepanjang pesisir selatan dan ujung barat Pulau Jawa, erupsi gunung berapi, tanah longsor, banjir khususnya di kawasan perkotaan dan DAS, serta abrasi pantai di pesisir utara. Di samping itu, kepadatan dan mobilitas penduduk yang tinggi di Wilayah Jawa-Bali juga mengakibatkan risiko relatif tinggi ketika terjadi penyebaran wabah penyakit menular. Oleh karena itu, antisipasi dan mitigasi bencana dilakukan dengan memantapkan kelembagaan dan kapasitas aparat dalam mitigasi bencana di daerah hingga di tingkat desa/kelurahan. Hal ini juga perlu ditunjang prasarana dan sarana deteksi dini, sistem informasi, dan mekanisme kerja sama lintas daerah dan multipihak, serta peningkatan kesadaran risiko bencana di masyarakat. Selain itu, upaya pemulihan kembali pascabencana gempa bumi dan tsunami di Kawasan Pesisir Selat Sunda dan daerah lainnya di Wilayah Jawa-Bali akan terus dilanjutkan dan diperkuat. –II.46– Sasaran utama pengembangan Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2021 adalah (1) mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta (3) memperluas kesempatan kerja, dengan target sebagai berikut dalam Tabel 2.25. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi Covid-19, serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Tabel 2.25 Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2021 Indikator Target Tahun 2021 DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D. I. Y Jawa Timur Banten Bali Pertumbuhan Ekonomi (%)* 5,0–5,6 4,4–5,1 5,2–5,5 5,0–6,2 4,7–5,6 4,5–5,5 4,8–6,0 Tingkat Kemiskinan (%)* 3,4 6,6 10,1 11,4 9,8 5,2 3,3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)* 8,9 10,4 6,8 5,3 6,3 10,6 3,9 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Keterangan: *) Assessment sementara Bappenas dengan mempertimbangkan dampak pandemik Covid-19 2.4.8 Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera Pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan untuk mengoptimalkan pengembangan hilirisasi komoditas pertanian, perikanan, dan pertambangan; sebagai basis industri pengolahan setelah Jawa, pintu gerbang nasional bagi kawasan Asia, dan lumbung pangan dan energi nasional; serta pengembangan pariwisata terutama kawasan Danau Toba dan kawasan pariwisata lainnya. Wilayah Sumatera adalah penghasil terbesar komoditas perkebunan utama seperti kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, komoditas tambang batubara dan timah, serta salah satu penghasil utama sumber energi migas, komoditi udang budidaya, dan hasil-hasil pertanian. Industrialisasi melalui hilirisasi sumber daya alam di Wilayah Sumatera diarahkan untuk mengoptimalkan nilai tambah dan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. Pada tahun 2021, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Sumatera dilakukan dengan tujuh langkah. Pertama, mendorong operasionalisasi dan peningkatan investasi di kawasan-kawasan industri dan KEK khususnya di sepanjang koridor Tol Trans Sumatera di pesisir timur, yaitu KEK Arun Lhokseumawe, KI/KEK Sei Mangkei, dan KI/KEK Galang Batang dengan mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal serta memantapkan pasokan energi; serta mengoptimalkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) antara lain KPBPB Sabang dan KPBPB Batam. Kedua, memacu pengembangan kawasan pariwisata unggulan khususnya di DPP Danau Toba dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang dengan melaksanakan rencana induk (masterplan) kawasan pariwisata yang telah disusun. Ketiga, mengintegrasikan sistem transportasi wilayah multimoda (tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara) dengan pengembangan kawasan industri dan kota-kota utama. Keempat, meningkatkan produktivitas budidaya pertanian, perkebunan, dan perikanan khususnya usaha rakyat. Kelima, pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan dan aglomerasi wilayah, pendukung sektor industri dan pariwisata, termasuk WM Medan, WM Palembang, dan kota-kota lainnya dengan fokus peningkatan transportasi massal perkotaan, penyediaan layanan dasar seperti perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi dan pengelolaan persampahan yang aman, pengembangan sistem drainase perkotaan, penataan kawasan permukiman, dan ruang terbuka hijau publik di perkotaan. Keenam, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional wilayah Sumatera. Ketujuh, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah. –II.47– Sedangkan strategi pemerataan di Wilayah Sumatera akan dilakukan dengan delapan langkah. Pertama, meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, air minum, dan sanitasi. Simultan dengan arah kebijakan dan strategi percepatan industrialisasi Wilayah Sumatera, peningkatan akses dan mutu pendidikan difokuskan pada pendidikan menengah, kejuruan/vokasional, dan tinggi. Kedua, mempercepat penuntasan jaringan transportasi pengumpan (feeder) yang menghubungkan kawasan tengah dan barat dengan jaringan infrastruktur utama Tol Trans Sumatera di pesisir timur. Ketiga, meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar di daerah gugus- gugus pulau baik di bagian barat maupun timur Pulau Sumatera dengan fokus jalan lingkar dan listrik (Nias, Mentawai, Meranti). Keempat, mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. Kelima, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan alternatif serta pembangunan kota-kota kecil dan sedang. Keenam, mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus Aceh bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Ketujuh, meningkatkan tata kelola dan kapasitas (aparatur, kelembagaan dan keuangan) pemerintah daerah dan desa dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Kedelapan, percepatan pembangunan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang. Wilayah Sumatera merupakan wilayah rawan bencana terutama ancaman gempa tektonik khususnya di jalur patahan di pesisir barat dan di sepanjang Bukit Barisan, yang berpotensi diikuti tsunami, erupsi gunung berapi, banjir dan tanah longsor, serta ancaman kebakaran lahan dan hutan. Oleh sebab itu, mitigasi dan penguatan ketahanan bencana akan dilakukan dengan memantapkan sistem dan peralatan deteksi dini bencana, internalisasi kerawanan bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis, meningkatkan kapasitas aparat daerah, meningkatkan kesadaran risiko bencana di masyarakat, dan meningkatkan kerja sama lintas daerah dan multipihak mitigasi bencana. Selain itu, upaya pemulihan kembali pascabencana gempa bumi dan tsunami di kawasan pesisir Selat Sunda dan daerah lainnya di wilayah Jawa-Bali akan terus dilanjutkan dan diperkuat. Sasaran utama pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2021 adalah (1) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) mencipatkan kesempatan kerja, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.26. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi Covid-19, serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Tabel 2.26 Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2021 Indikator Target Tahun 2021 Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,2-4,7 4,9-5,9 4,9-5,6 2,1-3,1 3,7-4,8 4,6-6,2 4,4-5,4 4,7-5,7 3,0-4,0 3,0-5,7 Tingkat Kemiskinan (%) 15,0 8,8 6,4 6,8 7,1 11,8 14,1 12,1 4,0 5,7 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,3 7,8 7,7 8,3 5,8 6,8 4,9 6,3 5,0 8,8 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Keterangan: *) Assessment sementara Bappenas dengan mempertimbangkan dampak pandemik Covid-19 –II.48– 2.5. Strategi Pendanaan Pembangunan Arah penyediaan pendanaan pembangunan tahun 2021 ditujukan untuk melanjutkan percepatan penanganan dampak Covid-19 yaitu dengan melanjutkan jaring pengaman sosial, menjaga daya beli masyarakat, revitalisasi ekonomi domestik, melakukan investasi publik yang memiliki dampak langsung dan segera terhadap pemulihan akibat dampak Covid-19, serta tetap melakukan konsolidasi penyiapan investasi publik untuk menjaga momentum pembangunan. 2.5.1 Prioritas Pendanaan Untuk penanganan bencana tersebut diperlukan beberapa penajaman pemanfaatan pendanaan baik pendanaan pemerintah pusat maupun daerah dengan fokus pada kegiatan
(1)penanganan wabah Covid-19 pada aspek medis, (2) antisipasi dampak yang ditimbulkan melalui pembiayaan jaring pengaman sosial (social safety net), dan (3) stimulus pada perekonomian pascabencana. Pemerintah pusat telah melakukan efisiensi belanja untuk mengoptimalisasi pendanaan yang tersedia sehingga terdapat celah fiskal yang dapat dimanfaatkan. Efisiensi yang dilakukan dengan pemotongan anggaran melalui penundaan beberapa kegiatan yang belum dimulai pelaksanaannya dan realokasi kegiatan yang tidak memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Terkait proyek yang dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang tinggi dapat dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek yang telah dimulai pelaksanaannya. Selain melakukan efisiensi dalam belanja, Pemerintah dapat memanfaatkan beberapa tambahan pendanaan baik melalui pinjaman dan hibah baik dalam maupun luar negeri serta penerbitan surat berharga negara. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dimana pemerintah dapat melakukan relaksasi batasan defisit anggaran selama masa penanganan Covid-19; menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Covid-19 untuk dapat dibeli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan investor korporasi, dan/atau investor ritel; dan menetapkan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri. Untuk pendanaan pemerintah daerah pemerintah pusat telah melakukan refocusing TKDD dengan penggunaan DAK penugasan pada kegiatan pascabencana Covid-19 khususnya untuk kegiatan pemulihan ekonomi dan pemanfaatan Dana Desa untuk merespon secara cepat dampak bencana Covid-19. Diharapkan pemerintah daerah dapat menerapkan strategi pengelolaan APBD yang mendukung sejalan dengan fokus pemerintah pusat yakni penanganan bencana wabah Covid-19. Dalam menangani dampak pandemi ini, selain tetap melaksanakan efisiensi dan refocusing anggaran khususnya yang terkait dengan stimulus kepada sektor perekonomian, maka perlu dilakukan percepatan penyiapan proyek-proyek dan kegiatan untuk mendukung bangkitnya perekonomian pascabencana terutama pada proyek padat karya yang dapat menciptakan lapangan kerja. Adanya refocusing, realokasi dan efisiensi anggaran Pemerintah juga perlu digunakan sebagai momentum untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam pendanaan pembangunan melalui berbagai mekanisme kerjasama seperti KPBU dan skema blended finance. 2.5.2. Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat Pengelolaan belanja pemerintah pusat akan diarahkan pada peningkatan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan. Hal ini menjadi kebijakan dasar perencanaan dan penganggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan belanja non-K/L. Pengelolaan –II.49– belanja pemerintah pusat dilakukan berdasarkan prinsip money follows program dengan pendekatan yang Terpadu, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Untuk tahun 2021, belanja pemerintah pusat akan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19 serta dampaknya dengan mengacu pada Protokol Penanganan Covid-19. Untuk itu, akan dilakukan penjadwalan kembali dan realokasi anggaran kegiatan yang tidak memiliki tingkat urgensi yang tinggi kepada proyek yang dapat memberikan efek langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Implementasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term expenditure framework) dan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) dalam perencanaan dan penganggaran terus dilakukan secara bertahap sesuai kapasitas dan kondisi pelaksanaan. Hal lain yang dapat dilakukan Pemerintah adalah mengutamakan KPBU dengan skema pembayaran atas dasar ketersediaan (availability payment) sebagai instrumen untuk memperbesar celah fiskal dan mengurangi tekanan terhadap anggaran pemerintah dalam jangka pendek sekaligus meningkatkan peran swasta dalam pendanaan pembangunan. Langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas harus diawali dengan peningkatan kualitas program/kegiatan dan proyek prioritas yang direncanakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana pembangunan tersebut harus fokus serta jelas sasaran yang hendak dituju serta penanggung jawabnya. Peningkatan kualitas alokasi pada prioritas juga harus disertai dengan mekanisme pengendalian yang baik untuk memastikan ketepatan pelaksanaan rencana. Untuk itu, pemerintah akan mengendalikan rencana pembangunan hingga tingkat proyek prioritas dimana lokasi dan penanggung jawab kegiatannya jelas terukur. Penyempurnaan proyek prioritas juga terus ditingkatkan dengan memperbaiki kebijakan kriteria seleksi kegiatan dengan pendanaannya, dan perlu dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Dalam hal penanganan bencana, terutama yang sifatnya masif seperti penanganan wabah virus Covid-19, pemerintah melakukan optimalisasi pemanfaatan dana yang sudah ada melalui efisiensi belanja, sehingga diperoleh celah fiskal (fiscal space) yang cukup untuk membiayai kegiatan yang terkait penanganan bencana, mengantisipasi dampak yang ditimbulkan (misalnya: pembiayaan jaring pengaman social/social safety net) dan membantu dunia usaha untuk bangkit pascabencana. Pemerintah juga akan mengembangkan skema asuransi pembiayaan tanggap darurat dan pengumpulan dana (pooling of fund) yang dapat segera digunakan untuk pembiayaan penanganan bencana. 2.5.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah, dan otonomi desa, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, Pemerintah menganggarkan TKDD. Sumber pendanaan TKDD ini sepenuhnya berasal dari sumber Pemerintah yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan obligasi. TKDD terdiri atas empat komponen, yaitu:(1) Dana Perimbangan yang terbagi menjadi Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Transfer Khusus yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik;
(2)Dana Insentif Daerah (DID); (3) Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta; serta (4) Dana Desa. Struktur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilihat pada Gambar 2.20. Arah Kebijakan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 adalah

1.mendukung pelaksanaan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.11/2011 tentang Pemerintah Aceh, UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU No. 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan UU No. 6/2014 tentang Desa secara penuh, konsisten, nyata dan bertanggung jawab; –II.50–
2.mengoptimalkan pemanfaatan TKDD sebagai salah satu sumber pembiayaan penanganan dan stimulus pemulihan (recovery) ekonomi di daerah pascadampak pandemi Covid-19;
3.mendorong pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM),secara bertahap terutama pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan kesehatan publik, dengan memperhitungkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan keuangan negara, serta tindakan afirmatif kepada daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan daerah berciri kepulauan;
4.mendukung pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran prioritas nasional seperti peningkatan kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan Indeks IPM, pengurangan angka kematian ibu dan stunting, penyediaan air bersih dan sanitasi, peningkatan mutu sumber daya manusia siap kerja, pengurangan emisi karbon, pengelolaan kawasan hutan dan daerah konservasi, dan pengurangan risiko bencana; kawasan ekonomi strategis; serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs);
5.meningkatkan keterpaduan pemanfaatan Dana TKDD dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya secara lebih efisien, efektif dengan prinsip nilai ekonomi (value for money); dan
6.meningkatkan kualitas tata kelola Dana TKDD mulai dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan hingga mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi berbasis sistem informasi. Gambar 2.20 Struktur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020 2.5.3.1 Dana Perimbangan Pertama, Dana Transfer Umum (DTU). Dana Transfer Umum merupakan transfer ke daerah yang bersifat block grant, yakni pemanfaatan dana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki diskresi untuk menggunakan DTU sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah guna meningkatkan pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana layanan publik, mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mendorong agar setidaknya 25 persen dari DTU diarahkan pemanfaatannya dalam rangka belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi, memperluas lapangan –II.51– kerja, mengurangi kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Dana Transfer Umum terbagi menjadi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terdapat dua jenis DBH, yakni DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berdasarkan prinsip by origin, yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan. Arah kebijakan DBH Tahun 2021 adalah
1.meningkatkan tata kelola DBH yang lebih transparan, akuntabel, adil, bertanggung jawab dan efektif berbasis peningkatan kinerja;
2.menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu dan tepat jumlah melalui komitmen percepatan penyelesaian kurang bayar/lebih bayar;
3.mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan DBH bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan di daerah;
4.menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara sesuai dengan kondisi keuangan negara;
5.menggunakan minimal 50 persen DBH cukai hasil tembakau (CHT) untuk mendukung program JKN melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan;
6.memperluas penggunaan dana reboisasi (DR) untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, mendukung program perhutanan sosial, dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
7.memperkuat implementasi penggunaan 25 persen DBH dan DAU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk belanja infrastruktur publik, melalui perbaikan mekanisme kepatuhan daerah; serta
8.mempercepat penyelesaian KB DBH yang memperhitungkan lebih bayar DBH dalam roadmap tiga tahun (tahun kedua 2021) dengan memperhatikan kondisi keuangan negara Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diarahkan sebagai equalization grant yang bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah. Kebijakan DAU di Tahun 2021 meliputi
1.memprioritaskan alokasi dan pemanfaatan DAU untuk penanganan wabah Covid-19 pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (social safety net), dan stimulus pada pemulihan (recovery) perekonomian pascabencana dampak Covid-19 di daerah;
2.menyempurnakan formulasi alokasi DAU dengan memperhitungkan perubahan bobot Alokasi Dasar (gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah/PNSD), bobot variabel kebutuhan fiskal, bobot variabel kapasitas fiskal daerah, serta memperbaiki indeks pemerataan kemampuan fiskal antardaerah agar setiap daerah mempunyai kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik (kebutuhan pemenuhan standar pelayanan minimum); –II.52–
3.mempertahankan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan tetap memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah menjadi 100 persen;
4.mempertimbangkan afirmasi kepada daerah konservasi dengan memperhitungkan kemampuan daerah dalam mempertahankan luas hutan tanaman nasional;
5.menyempurnakan formula alokasi DAU agar terjadi pemerataan antardaerah dan keseimbangan alokasi provinsi dan kabupaten/kota melalui perbaikan indeks pemerataan kemampuan fiskal antardaerah;
6.mengarahkan minimal 25 persen dari DTU (DAU dan DBH) untuk belanja infrastruktur daerah;
7.pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat final untuk memberikan kepastian pendanaan bagi APBD;
8.memperhitungkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) serta formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dalam formulasi DAU;
9.pengalokasian DAU untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik di daerah untuk pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik, konektivitas antardaerah,peningkatan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan dengan mengarahkan pengalokasian sekurangkurangnya 25 persen dari DTU (tidak termasuk DAU Tambahan) untuk membiayai belanja infrastruktur, disertai pengetatan kepatuhan berupa pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan penyampaian laporan dan pemenuhan alokasi minimal DTU untuk infrastruktur tersebut;
10.mendukung kebijakan bantuan pendanaan bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efektif melalui penambahan peran DAU berupa (i) DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan; (ii) DAU Tambahan bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan (iii) DAU Tambahan bantuan pendanaan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). DAU Tambahan telah dialokasikan untuk dukungan pendanaan kelurahan sejak tahun
2019.Dukungan pendanaan tersebut diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang telah dikategorikan menjadi tiga kategori berdasarkan kinerja pelayanan dasar publik. Pemerintah Daerah tetap harus menunjukkan komitmen untuk mengalokasikan pendanaan bagi kelurahan dari sumber pendapatan lainnya dalam APBD sesuai amanat PP No.17/2018 tentang Kecamatan. Dukungan keuangan bagi kelurahan melalui DAU tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan, serta mempercepat penanganan permasalahan pembangunan di perkotaan pada umumnya, dan di kelurahan pada khususnya, melalui pembangunan sarana dan prasarana dasar dan penguatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. DAU Tambahan pada tahun 2021 dialokasikan untuk bantuan pendanaan kelurahan, bantuan pendanaan kecamatan untuk penanganan wabah Covid-19, kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap anggaran Dana Desa, serta penggajian PPPK, dan kebijakan pemenuhan kekurangan penghasilan tetap perangkat desa. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik daerah dan penguatan kualitas SDM. Kedua, Dana Transfer Khusus (DTK). Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud merupakan urusan daerah sesuai dengan pembagian urusan dalam UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan PN RKP. DTK bersifat specific grant dan diberikan kepada daerah tertentu. Arah kebijakan Dana Transfer Khusus di Tahun 2021 antara lain
1.memperkuat penanganan wabah Covid-19 pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (social safety net), dan stimulus pada perekonomian pascabencana di daerah; –II.53–
2.meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat (skema reguler) yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan konektivitas;
3.meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran prioritas nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan global melalui skema yang bersifat lintas sektor termasuk mendukung daerah konservasi, kawasan strategis dan kewilayahan (skema penugasan) sesuai dengan lokasi prioritas nasional dan juga dengan mempertimbangkan daerah afirmasi sebagai mainstreaming lokasi prioritas bagi daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan daerah berciri kepulauan;
4.mempertajam sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pengalokasian dan pengelolaan DTK dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya;
5.meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan dalam pengalokasian dan pemanfaatan DTK dengan memperhitungkan (a) satuan biaya, standar belanja dan indeks kemahalan daerah; (b) realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya; (c) keterkaitan alokasi dan kinerja pembangunan dengan insentif pencapaian kinerja (reward); serta (d) penerapan disinsentif bagi daerah yang melakukan pertukaran anggaran DTK dengan APBD;
6.mendorong skema alokasi hibah (output based transfer) bagi daerah dengan kapasitas fiskal tinggi yang melakukan inisiatif pembangunan infrastruktur;
7.memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan K/L dan pemerintah daerah dalam pengelolaan DTK dengan mengembangkan: (a) data dasar dan sistem informasi terpadu berbasis website, (b) pendampingan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, (c) pengendalian penyaluran berbasis kinerja, dan (d) pelaporan secara rutin; serta
8.memperkuat peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam peningkatan tata kelola DTK yang transparan, adil dan akuntabel. Dana Transfer Khusus dibagi menjadi dua, yaitu DAK Fisik dan Nonfisik. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik bertujuan untuk mendorong penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), pencapaian Prioritas Nasional RKP Tahun 2021, serta percepatan pembangunan daerah dan kawasan. Pada tahun 2021, DAK Fisik dibagi menjadi dua jenis, yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan. Arah kebijakan umum DAK Fisik tahun 2021 antara lain
1.dilakukan refocusing bidang dan kegiatan DAK Fisik agar alokasi per-daerah signifikan dan optimaldalam rangka pemulihan dampak pandemi COVID 19;
2.DAK Fisik diutamakan bagikegiatan yang dapat berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID 19;
3.memperkuat sinergi pendanaan kegiatan yang dibiayai dari K/L dan DAK Fisik, serta sumber-sumber pendanaan daerah lainnya;
4.meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
5.kegiatan sangat terbatas, selektif dan berdampak langsung ke masyarakat
6.skala dan nilai kegiatan relatif besar sehingga daerah tidak mampu membiayai melalui APBD Non-DAK, serta daya ungkit dan manfaat besar ke masyarakat –II.54–
7.kegiatan yang mendukung penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan, dan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 secara nasional DAK Reguler difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar melalui tiga bidang, yakni (a) Bidang Pendidikan; (b) Bidang Kesehatan termasuk Kesehatan Reproduksi dan KB; (c) Bidang Konektivitas, yang terdiri atas (i) Subbidang Jalan, (ii) Subbidang Transportasi Perairan, dan (iii) Subbidang Transportasi Perdesaan. Subbidang Transportasi Perairan dan Transportasi Perdesaan difokuskan untuk daerah berciri afirmasi. Di tahun 2021, DAK Reguler ditujukan bagi percepatan pembangunan 249 daerah (provinsi/kabupaten/kota) di pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua (Kawasan Timur Indonesia/KTI). DAK Penugasan terdiri atas (tiga) program utama bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran Major Project dan Prioritas Nasional tertentu sejalan dengan tema RKP Tahun 2021, serta dalam rangka mendukung pemulihan (recovery) ekonomi pascadampak Covid-19. Program-program tersebut mencakup antara lain (a) Program Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Penurunan Stunting, terdiri atas kegiatan (i) Kesehatan termasuk KB, (ii) Air minum, (iii) Sanitasi, serta (iv) Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (b) Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari kegiatan: (i) Irigasi, (ii) Pertanian, (iii) Kelautan dan Perikanan, (iv) Jalan, (v) Perumahan dan permukiman, (vi) Air Minum, (vii) Sanitasi, serta (viii) Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (c) Program penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan, terdiri dari kegiatan (i) Jalan, (ii) Pariwisata, (iii) Industri Kecil dan Menengah (IKM), dan (iv) Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Daerah penerima DAK Penugasan mencakup Kawasan Barat dan Timur Indonesia, sesuai lokasi prioritas dalam koridor target Prioritas Nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang berkualitas. Untuk tahun 2021, DAK Nonfisik digunakan untuk memperkuat penanganan wabah Covid-19 pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (social safety net), dan stimulus pada perekonomian pascabencana di daerah terdampak. DAK Nonfisik terdiri antara lain (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); (3) Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus; (4) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; (5) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; (6) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan; (7) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan fokus pada penanganan pandemi (Covid-19, DBD dan pandemi lainnya) di daerah; (8) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); (9) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; (10) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM); (11) Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS); (12) Dana Pelayanan Kepariwisataan; (13) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya; (14) Bantuan Perlindungan Perempuan dan Anak; serta (15) Bantuan Penanaman Modal. Arah kebijakan umum DAK Nonfisik tahun 2021 yaitu
1.Mengarahkan perencanaan dengan memperhatikan arah kebijakan nasional baik melalui belanja K/L ataupun TKDD lainnya;
2.mengarahkan pemanfaatan untuk peningkatan kualitas SDM dan mendorong daya saing daerah terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan melalui pengalokasian berbasis output termasuk penanganan pandemi Covid-19, DBD dan pandemi lainnya);
3.melanjutkan kebijakan pengalokasian dan penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan dan capaian output; –II.55–
4.menyempurnakan unit cost dan data sasaran yang mencerminkan kebutuhan riil daerah;
5.memperkuat kebijakan afirmasi untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik;
6.mengarahkan pemanfaatan DAK Nonfisik agar dapat bersinergi dan terintegrasi dengan DAK Fisik; dan
7.Memperkuat peran K/L teknis dalam melaksanakan monitoring evaluasi dan memantau capaian output pelaksanaan di daerah serta melihat dampaknya terhadap capaian outcome di daerah
1.meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan DID sebagai insentif bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik, pengembangan ekonomi, dan meningkatkan daya saing sesuai dengan prioritas daerah;
2.menyempurnakan formula penghitungan alokasi DID yang memperhitungkan dan mengaitkan langsung jumlah alokasi dana dengan kinerja keluaran, hasil dan dampak nyata yang dihasilkan dari kebijakan, inisiatif, inovasi, kreativitas, dan capaian keunggulan pemerintah daerah;
3.mendukung kebijakan dan prioritas nasional;
4.melakukan penyederhanaan dan refocusing kategori/indikator yang lebih mencerminkan kinerja pemerintah daerah;
5.mendorong peningkatan investasi dan kegiatan ekspor;
6.mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pembiayaan kreatif (creative financing);
7.mendorong peningkatan kualitas perencanaan APBD dan belanja daerah; dan
8.mendorong peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan, terutama untuk mendukung pengurangan sampah plastik. sesuai dengan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008, tentang Otsus Papua dan Papua Barat yang terutama ditujukan untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga diberikan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung konektivitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi darat, laut, atau udara yang berkualitas. Adapun Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan sesuai dengan UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang terutama ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Arah kebijakan untuk Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2021 adalah
1.meningkatkan pemanfaatan dana bagi penguatan dan pemberdayaan rakyat Aceh berlandaskan budaya dan syariat Islam yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan adil; pelayanan publik dan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan 2.5.3.2 Dana Insentif Daerah Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian dan/atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun arah kebijakan DID Tahun 2021 adalah 2.5.3.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan –II.56– rakyat dan kemajuan daerah; dan peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;
2.memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana.
3.meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan;
4.memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran, terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan; dan
5.memperbaiki tatakelola Dana Otsus dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran. Arah kebijakan untuk Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Tahun 2021 adalah
1.penguatan dan pemberdayaan Orang Asli Papua berlandaskan budaya dan adat yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; pengembangan wilayah adat dalam mendukung perekonomian wilayah; penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil; pelayanan publik dan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; dan peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;
2.memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana;
3.mempertajam sinkronisasi dan integrasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya, termasuk dunia usaha dan mitra pembangunan;
4.meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan
5.memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur;
6.memperbaiki tatakelola Dana Otsus dan DTI dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran; dan
7.mempersiapkan strategi keberlanjutan terhadap implementasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat. Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam Undang – Undang Pemerintahan Daerah, yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang. Arah kebijakan untuk Dana Keistimewaan DIY Tahun 2021 adalah
1.meningkatkan pemanfaatan dana untuk penguatan dan pemberdayaan rakyat berlandaskan budaya dan adat; penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima; penguatan ketahanan sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah; dan peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;
2.memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan K/L dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan dana; serta –II.57–
3.mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja. 2.5.3.4 Dana Desa Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan sejalan dengan PN dan prioritas daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penggunaan Dana Desa oleh desa berdasarkan pada hasil keputusan musyawarah desa yang ditetapkan melalui peraturan desa tentang RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Kewenangan Desa. Dana Desa ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top) secara bertahap sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan negara. Arah kebijakan dana desa tahun 2021 mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020-2024, dengan beberapa penekanan pada:
1.menyempurnakan formulasi pengalokasian dana desa melalui penyesuaian bobot alokasi dasar, peningkatan bobot alokasi formula termasuk internalisasi kebijakan insentif di dalamnya, serta pemberian afirmasi secara proporsional kepada desa - desa sangat tertinggal;
2.mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu berkurangnya 10.000 desa tertinggal dan meningkatnya 5.000 desa mandiri, mempercepat pengurangan kemiskinan perdesaan, berkembangnya bum desa, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa;
3.mempercepat penyaluran dana desa melalui penyederhanaan regulasi dan administrasi dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas kinerja;
4.memastikan adanya responsif gender terutama peran perempuan, remaja, penyandang disabilitas dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya terkait dengan upaya kesehatan keluarga, pencegahan dan penanganan stunting dan wabah.
5.mendorong kegiatan padat karya tunai, dengan melibatkan masyarakat yang miskin, menganggur, setengah menganggur, dan keluarga yang memiliki ibu hamil dan balita.
6.mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk mendorong transformasi ekonomi desa/kampung terpadu melalui pengembangan desa wisata, desa digital, pengembangan produk unggulan desa, dan peningkatan kapasitas dan peran badan usaha milik desa (bum desa)/ bum desa bersama.
7.mendorong berkembangnya usaha ekonomi mikro skala rumah tangga berbasis kelompok dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa yang mandiri, berkelanjutan, inklusif, dan memiliki nilai tambah sosial ekonomi.
8.memperluas penggunaan dana desa untuk upaya pemerataan akses listrik yang menjangkau masyarakat di seluruh desa melalui program listrik perdesaan dengan penyediaan sarana dan prasarana energi listrik yang mengutamakan pemanfaatan energi baru terbarukan setempat, serta membantu penyambungan baru listrik bagi masyarakat desa yang tidak mampu;
9.memastikan keberlanjutan akses dan peningkatan kualitas pelayanan dasar di tingkat desa.
10.mendorong pemanfaatan dana desa yang responsif terhadap bencana dan situasi yang memerlukan penanganan khusus seperti stunting, pandemi covid19, wabah demam berdarah, dan kebencanaan lainnya, terutama pada saat kejadian awal bencana terjadi.
11.memperluas penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan desa yang lebih kompleks dan sejalan dengan tema dan prioritas –II.58– nasional serta daerah, termasuk untuk (namun tidak terbatas pada) pembiayaan tenaga ahli/konsultan/teknisi/desainer yang dibutuhkan desa, serta mempertimbangkan efisiensi dan skala ke ekonomian pemanfaatan dana desa melalui kerjasama antardesa dan/atau kawasan perdesaan; dan
12.mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung kegiatan penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah desa. 2.5.4 Sumber Pendanaan Pembangunan 2.5.4.1 Sumber Pendanaan Pemerintah Pendanaan pemerintah bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) maupun sumber keuangan lain seperti obligasi, pinjaman dan hibah dari dalam dan luar negeri yang berasal dari (1) lembaga pembiayaan pembangunan bilateral dan multilateral;

(2)lembaga keuangan (bank dan nonbank); dan (3) investor, baik perseorangan maupun badan usaha. Pendanaan yang bersumber dari penerimaan pajak, PNBP, dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) akan difokuskan pada kegiatan operasional dan investasi pemerintah di berbagai sektor pembangunan khususnya penyediaan Standar Pelayanan Minimum pada bidang pengembangan SDM termasuk layanan penanggulangan pandemi dan infrastruktur untuk peningkatan industri pariwisata dan investasi. Sedangkan untuk kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana pelayanan umum yang memiliki aset yang dapat digunakan sebagai underlying. Pendanaan melalui pinjaman luar negeri akan difokuskan pada kegiatan pembangunan yang dapat memberikan nilai tambah utamanya (1) pengembangan dan penguatan sumber daya manusia; (2) transformasi ekonomi dan percepatan investasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing yang meliputi reformasi struktural, penguatan inklusi keuangan dan pelayanan keuangan digital (financial inclusion and digital financial services), serta kegiatan pembangunan infrastruktur pembangunan; (3) peningkatan ekspor, yang meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial; (4) penguatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability), ketahanan air dan pangan (water and food security), ketahanan energi, dan manajemen resiko bencana; (5) mendukung kegiatan riset, inovasi dan pengembangan teknologi; serta (6) meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan, sedangkan pinjaman luar negeri tunai dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembiyaaan belanja barang dan modal. Untuk pinjaman dalam negeri akan digunakan utamanya pada kegiatan yang dapat mendukung pengembangan industri dalam negeri. Sedangkan hibah akan digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang pembangunan rendah karbon, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kebijakan dan bantuan untuk memperkuat kelembagaan, dukungan inovasi untuk mempercepat pencapaianSDGs, kajian penyiapan kegiatan pinjaman, berbagi pengetahuan, penanggulangan bencana alam dan nonalam, serta bantuan kemanusiaan. 2.5.4.2 Sumber Pendanaan Non-Pemerintah Sesuai dengan amanat dalam Perpres No.18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, paradigma baru pendanaan infrastruktur adalah menjadikan APBN/D sebagai sumber daya terakhir (last resource) dan mengutamakan skema pembiayaan kreatif serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 38/2015. KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur berdasarkan pembagian risiko yang optimal antara pemerintah dan badan usaha. KPBU dilakukan untuk (1) menjembatani kesenjangan pendanaan dan pembiayaan pemerintah melalui investasi swasta, termasuk prakarsa badan usaha (unsolicited) pada –II.59– penyediaan infrastruktur; dan (2) mendapatkan efisiensi investasi dari badan usaha melalui upaya optimalisasi pembagian risiko. Dengan skema KPBU ini, Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur dengan tepat waktu (on schedule), tepat anggaran (on budget), dan tepat layanan (on service). Pemanfaatan KPBU untuk pembangunan infrastruktur ekonomi akan terus diperluas dan sudah mulai dikembangkan untuk infrastruktur sosial antara lain pendidikan, kesehatan, dan lain- lain. Saat ini, peraturan pemerintah yang mengatur mengenai sektor-sektor yang dapat di KPBU kerjasamakan sudah disempurnakan dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No.2/2020. Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mempertimbangkan tingkat kesiapan KPBU dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan rencana pembangunan nasional, maka sesuai dengan Perpres No.38 2015 dan Permen PPN/Kepala Bappenas tersebut di atas, Menteri PPN menetapkan Daftar Rencana KPBU (DRK), yang terdiri dari daftar proyek KPBU yang siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan. Pada tahun 2020 telah ditetapkan DRK dengan 28 proyek dalam kategori proses penyiapan senilai Rp84,1 triliun, dan 11 proyek dalam kategori siap ditawarkan senilai Rp170,9 triliun. Selain itu, dalam rangka melaksanakan percepatan pelaksanaan proyek-proyek KPBU, pemerintah telah membentuk suatu wadah koordinasi antar kementerian/lembaga yang tergabung dalam Kantor Bersama KPBU yang berperan sebagai koordinator dan fasilitator perencanaan, penyiapan, transaksi, pelaksanaan dan pengawasan (monitoring) serta pengevaluasian proyek-proyek yang akan menggunakan skema KPBU. Selain itu Kantor Bersama KPBU juga berfungsi sebagai pusat informasi dan peningkatan kapasitas untuk pemangku kepentingan KPBU. Fasilitasi yang diberikan oleh anggota Kantor Bersama sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diatur oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sebagai dampak adanya penurunan perekonomian global yang disebabkan pandemi Covid 19, maka dalam jangka menengah vestasi melalui skema KPBU yang berbasis pengguna membayar (user pay) diperkirakan akan sulit untuk direalisasikan. Untuk itu, Pemerintah akan mengedepankan proyek KPBU dengan skema pembayaran atas dasar ketersediaan (availability payment) sambil tetap meningkatkan kesiapan proyek-proyek KPBU secara umum. Dalam upaya mendorong pemanfaatan skema KPBU dalam pelaksanaan proyek, arah kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah (1) menstandarisasi proses penyeleksian proyek KPBU (screening) dengan memperkuat analisis Value for Money dan aspek Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS) proyek; (2) meningkatkan komitmen menteri/kepala lembaga/kepala daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam melaksanakan proyek KPBU dengan penyediaan anggaran pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi dan dukungan kelayakan proyek melalui APBN dan/atau APBD; dan (3) meningkatkan kualitas perencanaan, penyiapan, transaksi dan pelaksanaan proyek dengan mengembangkan metode-metode dan prinsip-prinsip yang dipakai dalam standar internasional, antara lain Five Case Model (5CM), Project Initiation Routemap (PIR) dan Building Information Modelling (BIM), dll. Sedangkan pemanfaatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), Filantropi, dan Dana Keagamaan akan berfokus pada pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana tersebut akan diselaraskan kegiatannya dengan program pemerintah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Diharapkan bahwa banyak investasi publik di masa depan akan didanai dari bauran berbagai sumber pendanaan (blended finance) untuk kegiatan dengan manfaat publik yang besar terutama yang terkait dengan pencapaian SDGs. Dalam pelaksanaan dan pengembangan bauran pembiayaan (blended finance) diperlukan beberapa langkah di antaranya (1) menyediakan dan menyempurnakan kerangka hukum dan peraturan sebagai dasar inovasi pendanaan. Sebagai negara berpendapatan menengah atas, peluang Indonesiamendapatkan pendanaan berbiaya lunak dan konvensional diperkirakan makin terbatas. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan tersebut perlu dukungan kerangka hukum yang memadai; (2) memposisikan pembiayaan Pemerintah sebagai pengungkit (leveraging) dan katalisator untuk mengembangkan sumber pendanaan non- –II.60– Pemerintah; dan (3) mengutamakan penggunaan sumber-sumberpendanaan non- Pemerintah sesuai dengan kelayakan finansial, ekonomi, dan sosialnya. 2.5.4 Integrasi dan Sinergi Pendanaan Pembangunan Secara umum, pendanaan pembangunan mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas yaitu (1) pendanaan swasta, (2) KPBU, (3) BUMN, dan (4) APBN sebagai sumber terakhir yang dapat digunakan. Namun demikian, pendanaan dalam RKP 2021 masih difokuskan pada pembiayaan stimulus perekonomian untuk meminimalkan dampak pandemi Covid 19, dengan sumber utama berasal dari APBN. Selain itu, pendanaan dalam RKP 2021 juga diarahkan untuk pembiayaan Proyek Prioritas Strategis (Major Project-MP), khususnya yang memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi seperti pariwisata, pembangunan infrastruktur daerah dan industri. Pendanaan proyek secara umum harus menyinergikan berbagai potensi sumber pendanaan melalui pengambilan kebijakan yang tepat dan menyeluruh. Untuk melakukan hal tersebut, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah, antara lain (1) koordinasi lintas K/L, lintas instansi, dan antartingkatan pemerintahan; (2) pengembangan integrasi sistem dan data pada dokumen perencanaan, penganggaran; serta (3) evaluasi melalui pemanfaatan basis data yang sama dan termutakhir. Hal ini sekaligus akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan belanja negara. Pada sisi perkuatan sinergi pusat dan daerah dilakukan dengan pengembangan dan perluasan mekanisme hibah ke Daerah transfer berbasis kinerja (output based transfer). Hal ini juga sangat terkait dengan pengendalian program untuk menjamin pencapaian prioritas nasional di daerah. 2.5.5 Penyiapan Proyek Investasi Pemerintah Penyiapan investasi pemerintah perlu segera dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi kegiatan untuk menjaga momentum pembangunan. Dengan adanya penjadwalan dan realokasi anggaran sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid 19 maka diperkirakan ada kecukupan sumberdaya dan waktu untuk meningkatkan kualitas penyiapan proyek investasi pemerintah. Kesiapan usulan kegiatan pembangunan sangat diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat secara konkret berkontibusi dalam pencapaian sasaran pembangunan. Persiapan proyek dapat dilakukan dengan mengacu pada penilaian kebutuhan, pilihan teknis, biaya hingga skema dan sumber pembiayaan yang tepat untuk proyek tersebut. Selanjutnya dokumen proyek dapat disiapkan dalam bentuk desain dan detail kesiapan kegiatan proyek yang mudah untuk dimonitor oleh pelaksana dan para pemangku kepentingan. Dokumen tersebut perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proyek pembangunan dapat dieksekusi tepat waktu dan efisien dalam pemanfaatan dananya. Pembiayaan penyiapan investasi perlu dilakukan secara tepat mengingat selama ini alokasi dana penyiapan belum diperhitungkan dengan baik sehingga kualitas penyiapan belum memadai dan mempengaruhi proses pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Secara umum, biaya penyiapan proyek hingga proses pelelangan (transaksi) berkisar antara 1-3 persen dari keseluruhan biaya konstruksi, dimana semakin besar nilai proyek maka semakin kecil prosentasi biaya penyiapannya. Selain dari APBN, sumber pembiayaan penyiapan proyekdapat dilakukan dari bantuan dan hibah luar negeri, penugasan BUMN dan kerjasama dengan lembaga keuangan internasional dalam pengembangan berbagai mekanisme dan instrumen pembiayaan proyek termasuk melalui skema blended finance. –III.1– –III.1– 3.1. RPJMN 2020-2024 dan Arahan Presiden 3.1.1. RPJMN 2020-2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries), menghadapi tantangan besar akibat pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Diperlukan kerja keras untuk mempertahankan pencapaian pembangunan pada periode RPJMN sebelumnya agar sasaran di atas dapat dicapai. 3.1.2. Arahan Presiden Visi Misi Presiden terpilih tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-

2025.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

(2)Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
(3)Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. –III.2– 3.2. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 3.2.1. Tema Pembangunan Tema pembangunan RKP 2021 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020. Dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana. 3.2.2. Sasaran Pembangunan Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan tema RKP 2021 “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan sebagaimana pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2021 Indikator Pembangunan Target 2021 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,5–5,5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 7,5–8,2 Tingkat Kemiskinan (%) 9,2–9,7 Rasio Gini (indeks) 0,377–0,379 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,78–72,90 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement) 23,55–24,14 Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%) 3,41–4,26 Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%) 3,35–4,21 Kontribusi PDB Pariwisata (%) 4,20 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 3.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam. –III.3– Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) seperti Gambar 3.1. Gambar 3.1 Tema, Fokus, dan Strategi Pembangunan Tahun 2021 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2021, terdapat Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang terkait langsung dengan fokus pembangunan tahun 2021 antara lain
(1)Industri 4.0 di lima Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi; (2) Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai; (3) Sembilan Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; (5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (6) Penguatan Sistem Kesehatan Nasional; (7) Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh; (8) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana (Gambar 3.2). –III.4– Gambar 3.2 Major Project (MP) yang Terkait Langsung dengan Fokus Pembangunan Tahun 2021 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Keterangan: *) Major project baru yang diusulkan pada tahun 2021 3.3. Prioritas Nasional Dalam rangka menjaga kesinambungan antara RKP dengan RPJMN 2020-2024, maka PN dalam RKP 2021 merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, PN

5.Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.
2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan –III.5– transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.
3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.
4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.
5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalitasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.
6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.
7.Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 –III.6– dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19. –IV.1– –IV.1– Gambar 4.1 Kerangka Prioritas Nasional RKP 2021 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 4.1.1 Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, pembangunan ekonomi tahun 2021 diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi. Sebagai langkah konkret, telah disusun tujuh Proyek Prioritas Strategis/MP untuk memperkuat ketahanan ekonomi. 4.1.1.1. Pendahuluan Pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat dan pandemi Covid-19. Pemerintah menetapkan PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, yang dilaksanakan untuk mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa-jasa modern, yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi –IV.2– keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaannya ditopang oleh daya dukung dan ketersediaan SDA yang berkualitas sebagai modal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta kemampuan untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, menarik investasi, serta meningkatkan ekspor dan daya saing perekonomian. Dalam mencapai sasaran tersebut, tahun 2021 memiliki tantangan yang cukup besar. Dari sisi eksternal, proyeksi pertumbuhan global yang melambat dan pemulihan pascapandemi Covid-19, berdampak pada lambatnya pemulihan perdagangan global yang mempengaruhi aktivitas industri, rendahnya perjalanan wisata secara global yang mempengaruhi pendapatan devisa dari pariwisata, serta lambatnya arus investasi yang mempengaruhi perluasan ekonomi. Sedangkan pada sisi internal, berkaitan dengan kapasitas pengelolaan pangan dan energi untuk memenuhi konsumsi masyarakat dan dunia usaha, kebutuhan penciptaan lapangan kerja baru yang tinggi di tengah terbatasnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, kemampuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan peluang usaha, efektivitas deregulasi kebijakan untuk mendorong perluasan investasi, industri dan perdagangan, pemulihan daya beli masyarakat untuk berwisata, dan perbaikan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu juga diperlukan pendalaman sektor keuangan dengan mempertahankan kedaulatan, stabilitas, dan integritas keuangan. Penanganan berbagai tantangan tersebut akan dilaksanakan di antaranya melalui (1) penguatan ketahanan sistem pangan berkelanjutan, yaitu dengan menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; (2) penguatan penyediaan energi yang terjangkau; (3) penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor dan pengadaan dalam negeri, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja yang didukung penerapan teknologi, dan integrasi sektor hulu-hilir; (4) pemulihan pariwisata Indonesia dengan meningkatkan konektivitas dan event, memperluas pemasaran, serta meningkatkan daya dukung dan diversifikasi destinasi pariwisata; dan (5) penguatan ekosistem kelembagaan dan regulasi untuk mendukung kepastian usaha, perluasan investasi, efisiensi distribusi dan perdagangan, serta peningkatan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 4.1.1.2. Sasaran Prioritas Nasional Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. Tabel 4.1 Sasaran, Indikator, dan Target PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 1.1 Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (%) 9,15 13,40 14,50 ~23,00 1.2 Skor Pola Pangan Harapan (nilai) 90,80 90,40 91,60 95,20 1.3 Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan (jumlah WPP) 11 11 11 11 2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian 2.1 Rasio kewirausahaan nasional (%) 3,30 3,55 3,65 3,95 2.2 Pertumbuhan PDB Pertanian (%) 3,64 0,77-2,51 3,32-3,88 4,10 –IV.3– No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 2.3 Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1(a)) (%) 3,80 (1,87)-1,77 3,41-4,26 8,10 2.4 Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1*) (%) 19,70 18,44-18,62 18,51-18,65 21,00 2.5 Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)*) (US$ Miliar) 19,70 b) 5,20–6,80 10,40-14,00 18,50-21,00 2.6 Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (%) 4,80 c) 4,00 4,20 4,50 2.7 Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang) 2,51 0,85 2,70-3,00 2,70-3,00 2.8 Pertumbuhan investasi (PMTB) (%) 4,45 (2,80)-0,30 6,00-7,10 8,00-8,40 2.9 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%) (2,60) (7,42)-(9,33) 7,03-8,82 10,10 2.10 Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%) (0,87) (7,70)-(3,00) 3,50-5,10 6,20 2.11 Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1(a)) (%) 9,76 d) 8,69 e) 8,25-8,63e) 10,70-12,30 Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024; Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024; RKP 2020 Keterangan: Angka dalam kurung pada indikator menunjukkan indikator SDGs;*)Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk Sustainable Development Goals (SDGs);a)Indikator baru pada tahun 2020; b)Prognosa 2019;c)Prognosa/estimasi tahun 2018;d)LKPP Unaudited; e)Penyesuaian dampak pandemi Covid-19. 4.1.1.3. Program Prioritas Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, akan dilakukan melalui delapan Program Prioritas (PP) seperti yang tercantum dalam Gambar 4.2. Sementara, sasaran, indikator, dan target PP pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan terdapat pada Tabel 4.2. Gambar 4.2 Kerangka PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 –IV.4– Tabel 4.2 Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) 1.1 Indeks Ketahanan Energi (indeks) N/A a) 68,00 68,00 70,30 PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 2.1 Produktivitas air (water productivity) (m3/kg) N/A a) 3,40 3,30 3,00 2.2 Luas Minimal Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif) (juta ha) 55 65 65 65 PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan 3.1 Nilai Tukar Petani (NTP) (nilai) 103,21 103,00 102,00 105,00 3.2 Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/hari) 2.100 2.100 2.100 2.100 3.3 Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari) 57 57 57 57 3.4 Prevalence of Undernourishment (PoU) (%) 6,70 6,20 5,80 5,00 3.5 Food Insecurity Experience Scale (FIES) (%) 5,80 5,20 4,80 4,00 PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan 4.1 Konservasi Kawasan Kelautan (14.5.1*) (juta ha) 23,10 b) 23,40 24,20 26,90 4.2 Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) 53,60 c) <64 <67 <80 4.3 Produksi ikan (juta ton) 13,94b) 12,38 16,34 20,40 4.4 Produksi garam (juta ton) 2,85b) 2,40 3,10 3,40 PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi 5.1 Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (8.10.1(b)*) (%) 24,82 25,20 26,50 30,80 5.2 Pertumbuhan wirausaha (%) 1,70 2,00 2,50 4,00 5.3 Kontribusi koperasi terhadap PDB (%) 5,10 5,10 5,20 5,50 PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi 6.1 Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (%) 4,30 (1,99)-1,74 3,35-4,21 8,40 6.2 Kontribusi PDB industri pengolahan non migas (%) 17,58 17,14- 17,25 17,04- 17,08 18,90 –IV.5– No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 6.3 Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun) 989 d) 1.305-1.307 1.314-1.333 1.846 6.4 Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang) 18,90 e) 17,40 17,90 22,50 6.5 Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2*) (%) 14,96 e) 14,40 f) 14,60 15,70 6.6 Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (juta orang) 12,90 11,00 11,50 15,00 6.7 Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang) 19 g) 19 20 21 6.8 Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/ EODB (Peringkat) 73 Menuju 40 Menuju 40 Menuju 40 6.9 Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun) 809,63 817,20 858,50 1.500,00 6.10 Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun) 215,94 227,20 268,70 782,00 PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 7.1 Neraca perdagangan (US$ miliar) 3,51b) 5,51-9,20 10,76-12,75 15,00 7.2 Pertumbuhan ekspor nonmigas (%) (4,82) (9,74)- (5,70) 5,96-7,86 9,80 7.3 Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) (juta kunjungan) 16,10 5,0 - 6,5 9,5 - 12,7 15,5 – 17,0 7.4 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan) 290 h) 203 -240 245-275 335 - 350 PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi 8.1 Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (%) 4,24 b) 4,22 h) 4,17 h) 4,4 h) 8.2 Biaya logistik terhadap PDB (%) 23,20 23,20 22,20 20,00 8.3 Rasio M2/PDB (%) 38,76 39,46 h) 39,74 h) 43,2 8.4 Peringkat travel and tourism competitiveness index (peringkat) 40 40 36-39 29-34 8.5 Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) (%) 0 1,97 f) 11,99 f) Selesai 8.6 Imbal hasil (yield) surat berharga negara (%) 7,30 i) Meningkat f) Menurun Menurun 8.7 Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%) 10,38 9,34f) 10,34f) 20,59 j) Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024; Rencana Strategis K/L Tahun 2020-2024; RKP 2020; BKPM; BPS Keterangan: Angka dalam kurung pada indikator menunjukkan indikator SDGs;*) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk Sustainable Development Goals (SDGs);a)Indikator baru pada tahun 2020; b)Realisasi Tahun 2019; c)Capaian Tahun 2018;d)Capaian tahun 2017; e)Sakernas Agustus tahun 2019, f)Penyesuaian dampak pandemi Covid-19; g)Capaian hingga 11 bulan pertama; h)Angka/proyeksi sementara; i)Angka Yield SBN Tenor 10 Tahun (data IBPA pada 31 Desember 2019); j)Sasaran RPJMN 2020-2024 tahun 2019; Sebagai upaya memulihkan dampak pandemi Covid-19, berbagai kegiatan penting yang dilakukan antara lain:
1.pembukaan lapangan pekerjaan yang bersifat “padat karya” di sektor energi, mineral –IV.6– dan pertambangan, melalui (a) percepatan pembangunan energi terbarukan yang didukung penetapan kebijakan feed-in tariff, pengurangan bea impor, relaksasi TKDN, dan pemberian insentif; (b) pembangunan “strategic reserves” dengan memanfaatkan tangki idle di kilang-kilang tua yang tidak berproduksi serta pemanfaatan sumur- sumur lapangan tua yang telah tidak berproduksi sebagai storage untuk minyak mentah (crude oil) yang diimpor; dan (c) percepatan pembangunan smelter untuk hilirisasi mineral di dalam negeri;
2.penguatan Perhutanan Sosial berupa agroforestry, silvopasture, dan silvofishery untukmendukung penyediaan pangan masyarakat, penanggulangan kemiskinan kelompok tani hutan (KTH), serta perlindungan dan penyelamatan kawasan hutan;
3.revitalisasi sistem pangan, pemenuhan kebutuhan pasar dan pemulihan lapangan kerja pertanian-perikanan, melalui (a) rantai pasok online dan penguatan logistik pangan, termasuk penguatan rantai dingin perikanan; (b) pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan pemenuhan permintaan ekspor untuk produk pangan/perikanan bernilai tinggi; (c) peningkatan kegiatan padat karya dalam bidang pertanian, perikanan dan kelautan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan; (d) perlindungan bagi nelayan dan pembudi daya ikan; (e) pendayagunaan integrasi elektronik data pangan mendukung perencanaan dan pengendalian akses dan kualitas konsumsi pangan; dan (f) bantuan distribusi pangan antarmoda di wilayah basis produksi dan akses pasar konsumen;
4.pemulihan usaha koperasi dan UMKM, melalui (a) pemberian pinjaman modal kerja yang dilakukan melalui chanelling dengan lembaga keuangan (Perbankan, PNM, BPR, Pegadaian, PNM, Koperasi,dsb) dan (b) pendampingan pemulihan usaha dan rencana keberlanjutan usaha dalam bidang UMKM;
5.pemulihan industri pengolahan dan perdagangan, melalui (a) fasilitasi dunia usaha dalam melakukan re-hiring dan re-training tenaga kerja; (b) pemulihan produktivitas melalui perbaikan rantai pasok, pemulihan akses bahan baku dan energi, serta investasi permesinan; (c) akselerasi industri substitusi impor khususnya makanan, minuman, kimia dan farmasi; (d) peningkatan ekspor melalui relaksasi lartas impor tujuan ekspor, perluasan akses pendanaan ekspor, perluasan pasar ekspor yang didukung inquiry handling, peningkatan peran perwakilan dagang di luar negeri, serta optimalisasi PTA/FTA/CEPA; (e) peningkatan belanja pemerintah dan BUMN untuk penggunaan produk dalam negeri; (f) peningkatan efisiensi logistik yang didukung antara lain melalui pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan (pasar rakyat, pasar induk dan gudang) dan pemanfaatan TIK; (g) percepatan operasionalisasi Kawasan Industri (KI) prioritas; (h) pemulihan produktivitas dan pemasaran produk IKM (Industri Kecil dan Menengah) melalui revitalisasi permesinan, pendampingan dan fasilitasi kemitraan; dan (i) transformasi menuju industri maju melalui penerapan industri 4.0 dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital terutama pada sektor- sektor strategis di beberapa kawasan;
6.pemulihan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui (a) pemulihan pasar wisatawan nusantara sebagai langkah tercepat untuk mendorong pemulihan pariwisata yang didukung insentif tiket pesawat dan pengaturan hari libur nasional; (b) pemulihan pasar wisatawan mancanegara melalui misi penjualan dan paket tur bersubsidi yang didukung kerja sama dengan maskapai penerbangan/wholesaler; (c) dukungan penyelenggaraan event nasional dan internasional (MICE pemerintah dan bisnis, olahraga, seni dan budaya); (d) percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif, penerapan standar kebersihan dan keselamatan, serta diversifikasi destinasi wisata; (e) pemulihan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi akses ke pembiayaan, kerja sama rantai pasok, serta pelatihan- sertifikasi-penempatan SDM; dan (f) peningkatan penumbuhan usaha kreatif/start-up yang didukung pendampingan, serta pengembangan jejaring produksi dan pasar; serta
7.peningkatan investasi, melalui (a) percepatan integrasi sistem perizinan; (b) percepatan realisasi investasi skala besar terutama di sektor industri pengolahan, pariwisata dan infrastruktur; (c) penyediaan layanan debottlenecking dan aftercare investasi; dan (d) perluasan positive lists investasi. –IV.7– 4.1.1.4. Proyek Prioritas Strategis/Major Project Dalam PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan telah disusun tujuh Proyek Prioritas Strategis/MP sebagai langkah konkret pencapaian sasaran yang dirinci hingga target, lokasi, dan instansi pelaksana. Tujuh MP tersebut adalah sebagai berikut. Major Project Industri 4.0 di 5 Sub-Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia, dan Farmasi Major Project Industri 4.0 di 5 Sub-Sektor Prioritas merupakan sebuah upaya lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk mendorong percepatan industrialisasi di Indonesia melalui penerapan Industri 4.0. Target dari pelaksanaan MP ini pada tahun 2021, yaitu (1) pertumbuhan PDB industri pengolahan sebesar 3,41-4,26 persen dan (2) kontribusi PDB industri pengolahan sebesar 18,51-18,65 persen. Pelaksanaannya akan difokuskan kepada lima subsektor industri yang berkontribusi pada sekitar 60 persen PDB, 65 persen ekspor produk, dan 60 persen penyerapan tenaga kerja industri pengolahan, yaitu (1) makanan dan minuman, (2) tekstil dan pakaian jadi, (3) otomotif, (4) elektronik, dan (5) kimia dan farmasi. Cakupan kegiatan dari MP ini, yaitu (1) harmonisasi peraturan dan kebijakan; (2) perbaikan aliran material dan penerapan standar berkelanjutan; (3) pengembangan ekosistem inovasi, infrastruktur digital, dan investasi teknologi; (4) peningkatan investasi; dan (5) pemberdayaan UMKM. Highlight rencana pelaksanaan MP antara lain dituangkan dalam Gambar 4.3. Gambar 4.3 Major Project Industri 4.0 di 5 Sub-Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia, dan Farmasi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Major Project 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok- Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger- Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai Major Project 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata dari sisi aksesibilitas, amenitas, dan atraksi di: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja –IV.8– Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai. Pelaksanaannya mencakup enam kelompok kegiatan, yaitu (1) perintisan destinasi pariwisata, (2) penanganan jalan untuk mendukung 10 DPP, (3) pengembangan pelabuhan dan bandara, (4) pembangunan desa wisata dan fasilitasi Bada Usaha Milik Desa (BUMDes), (5) pembangunan amenitas kawasan pariwisata, dan (6) pembangunan dalam wilayah dan kawasan. Selain itu, MP ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi pengembangan dan pertumbuhan sektor pariwisata setelah adanya dampak pandemi Covid-19. Pelaksanaannya didukung integrasi program dan kegiatan, serta pendanaan dari K/L, Pemerintah Daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, organisasi kemasyarakatan, dan mitra pembangunan internasional. Highlight rencana dan target pelaksanaan MP ini antara lain dituangkan pada Gambar 4.4. Gambar 4.4 Major Project 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok- Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger- Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Major Project 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter Major Project 9 Kawasan Industri (KI) di luar Jawa dan 31 Smelter utamanya diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan hilirisasi SDA pertambangan dan pertanian. Tujuan dari pelaksanaan MP ini, yaitu (1) meningkatkan nilai tambah dari SDA melalui pengolahan komoditas menjadi bahan baku, bahan penolong, dan barang konsumsi; (2) mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan bahan antara; dan (3) meningkatkan partisipasi dalam rantai pasok global untuk mendorong ekspor dan meningkatkan produk bernilai tambah tinggi. Cakupan kegiatan dari pelaksanaan MP ini adalah (1) harmonisasi –IV.9– regulasi, tata ruang, perizinan, dan fasilitasi investasi; (2) pembangunan KI dan Smelter; (3) pengembangan infrastruktur pendukung; (4) peningkatan investasi, pemasaran, dan kerja sama internasional; dan (5) fasilitasi kemitraan usaha dan penyediaan SDM. Pada tahun 2021, pelaksanaan MP ini akan difokuskan di lima KI prioritas, yaitu KEK/KI Galang Batang, KI Ketapang, KI Teluk Weda, KI Surya Borneo, dan KEK/KI Palu, serta 30 Smelter di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Highlight rencana pelaksanaan MP antara lain diuraikan pada Gambar 4.5. Gambar 4.5 Major Project 9 Kawasan Industti di Luar Jawa dan 31 Smelter Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Major Project Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan Penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan merupakan proyek prioritas strategis untuk memberikan iklim yang kondusif bagi usaha pertanian dan perikanan, memperkuat lembaga petani dan nelayan, serta menciptakan jiwa entrepreneurship dan business model pertanian dan perikanan modern. Target dari Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani adalah peningkatan pendapatan petani rata-rata 5 persen per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10 persen per tahun, peningkatan produktivitas komoditas 5 persen per tahun, serta terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan pertanian dan perikanan dari tergantung pemerintah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan subsidi menjadi mandiri (investasi dan bisnis). Untuk mencapai target tersebut, Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan dilaksanakan melalui (1) penerapan Good Agricultural Practices dan Precision Farming/Agro Maritim 4.0; (2) penguatan kelembagaan petani dan nelayan; (3) investasi, pembiayaan, asuransi sektor pertanian dan perikanan; (4) kemitraan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan wirausaha pertanian dan perikanan; (5) pembentukan integrasi Satu Data Pangan dan Pertanian dan pengembangan sistem elektronik berbayar untuk distribusi dan transaksi –IV.10– pangan dan produk pertanian/perikanan; (6) platform multipihak nasional untuk tata kelola risiko pangan dan pertanian berbasis jaminan asuransi rantai suplai dan rantai nilai; (7) pemanfaatan keuangan syariah sebagai salah satu sumber pembiayaan mengkorporasikan petani/nelayan; (8) jaminan kepastian legalitas dan spasial lokasi peruntukan 350 korporasi petani utamanya yang diperoleh dari pemanfaatan lahan BUMN, kegiatan Reforma Agraria, dan lainnya; (9) terbentuknya badan usaha induk korporasi petani yang menjamin akses permodalan dan pasar produk pangan dan pertanian/nelayan. Adapun rincian MP tersebut sebagaimana Gambar 4.6. Gambar 4.6 Major Project Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Major Project Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel berbasis Kelapa Sawit berkontribusi untuk mendorong pencapaian salah satu indikator utama dalam PN, yakni menuju porsi energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2024, dengan target tahun 2021 sebesar 14,5 persen. Selain itu, MP ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit 10 persen per tahun, meningkatkan produksi bahan bakar nabati untuk kebutuhan Indonesia, serta meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan sawit rakyat. Dalam lima tahun ke depan, ditargetkan akan terbangun Green Refinery Standalone kapasitas 20 ribu barel per hari di Refinery Unit III (RUIII) Plaju (Sumatera Selatan) untuk mendorong pemenuhan kebutuhan bahan bakar nabati. Pada tahun 2021 ditargetkan pembangunan kilang telah mencapai tahap penyusunan dokumen Front and Engineering Design (FEED) dan Final Investment Decision (FID). Dalam menjamin suplai bahan baku, volume produksi kelapa sawit ditetapkan pula menjadi indikator dalam MP ini. Pada tahun 2021 ditargetkan volume kelapa sawit sebesar 44,6 juta ton. Untuk menjamin keberlanjutan produksi kelapa sawit sawit rakyat maka kebijakan tahun 2021 diarahkan kepada (1) percepatan peremajaan sawit rakyat dan penetapan legalitas spasial lahan sawit rakyat yang terintegrasi dengan instalasi pengolahan bahan bakar nabati sawit; (2) terbentuknya peta jalan integrasi hulu hilir oleokemikal sawit; (3) terbentuknya sistem jaminan kemurnian perbenihan nasional yang –IV.11– terintegrasi dengan perencanaan dan pengendalian peremajaan sawit rakyat; (4) aplikasi teknologi pertanian presisi dan mekanisme ketertelusuran dalam tata kelola sawit rakyat; dan (5) aplikasi yurisdiksi berkelanjutan dalam tata kelola lanskap sawit rakyat misalnya Terpercaya, Lingkar Tata Kelola Lestari dan lainnya. Kebutuhan total pendanaan MP ini sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp32 triliun dengan integrasi pendanaan dari berbagai sumber, yakni APBN (Rp1,1 triliun), BUMN (Rp11,9 triliun), dan swasta (Rp19 triliun). Rincian indikasi pendanaan tahun 2021 sebesar Rp0,22 triliun APBN, Rp2,38 triliun BUMN, dan Rp3,8 triliun swasta. Adapun rincian MP tersebut sebagaimana Gambar 4.7. Gambar 4.7 Major Project Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Major Project Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan PN dengan meningkatkan produksi perikanan budi daya (ikan) menjadi 7,92 juta ton dan meningkatkan pertumbuhan ekspor udang 8 persen per tahun. Pada tahun 2021, proyek strategis ini difokuskan melalui (1) penyiapan lokasi dan lahan;

(2)rehabilitasi saluran tambak, sarana prasarana perikanan tambak, pengadaan benih/induk berkualitas (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KP), Pemda); (3) peningkatan inovasi, adopsi, dan teknologi untuk peningkatan produksi dan produktivitas (KemenKP, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) , Swasta); (4) pengembangan infrastruktur pendukung terutama jalan dan listrik (KemenPUPR, BUMN PLN); serta (5) pengendalian tata ruang pesisir dan harmonisasi perizinan (KemenKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (KemenATR/BPN), Pemda). Sementara itu, lokus pada tahun 2021 berada di Pantai Utara Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapun rincian MP tersebut sebagaimana Gambar 4.8. Major Project Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional berkontribusi dengan meningkatkan produksi perikanan tangkap menjadi 8,42 juta ton dan nilai ekspor hasil perikanan US$6,6 miliar. Pada tahun 2021, proyek strategis ini difokuskan melalui (1) penyiapan lahan dan penyusunan DED; (2) pembangunan Pelabuhan perikanan berskala internasional (rintisan) dan cold storage (KemenKP, Pemda, BUMN/swasta); (3) penguatan data stok perikanan dan –IV.12– harmonisasi perizinan (KemenKP, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kemenristek, Pemda); serta (4) penguatan lembaga pengelola WPP (KemenKP, Pemda). Sementara itu, lokus pada tahun 2021 diprioritaskan di Sulawesi Utara (Likupang) dan Indonesia bagian Timur. Adapun rincian MP tersebut sebagaimana Gambar 4.9. Gambar 4.8 Major Project Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Gambar 4.9 Major Project Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 –IV.13– 4.1.1.5. Kerangka Regulasi Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan adalah (1) Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (2) Rancangan Undang-Undang Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI); (3) Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law Perpajakan); (4) Peraturan turunan Omnibus Law Perpajakan; (5) Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal; (6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional; (7) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Budi Daya Pertanian; (8) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian; (9) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan dan Permodalan Petani; (10) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Skema Pembiayaan Berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; (11) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Pangan;
(12)Rancangan Peraturan Presiden tentang Asuransi Pertanian; (13) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendayagunaan Pascapanen Budi Daya Pertanian; (14) Rancangan Peraturan Presiden tentang Petani Pemula; (15) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Lahan Pertanian; (16) Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pangan Nasional; (17) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pariwisata Terintegrasi (RIPT) di Destinasi Pariwisata Prioritas; (18) Rancangan Peraturan Presiden tentang Jamu; (19) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Terpadu; (20) Rancangan Peraturan Presiden Penerapan Kebijakan Teknologi Industri Maju Berbasis 4.0; (21) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut; (22) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional; serta (23) Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Peningkatan Ekspor yang Melibatkan Kolaborasi K/L. 4.1.1.6. Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan adalah (1) pembentukan leading agency yang bersifat lintas sektor sebagai upaya penyelamatan danau; (2) pembentukan badan pangan nasional; dan (3) penataan lembaga fasilitasi ekspor. 4.1.2. Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan Wilayah pada tahun 2021 diarahkan untuk menumbuhkan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. 4.1.2.1. Pendahuluan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini telah menghasilkan berbagai kemajuan antara lain meningkatnya pendapatan perkapita (PDB perkapita) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pada saat bersamaan menurunnya tingkat kemiskinan. Berbagai kemajuan tersebut belum terjadi dengan kecepatan yang seimbang antarwilayah disebabkan oleh perbedaan keunggulan kompetitif dan keuntungan –IV.14– aglomerasi, serta perbedaan keunggulan komparatif berupa sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi. Pada tahun 2021, lebih dari 60 persen penduduk dan kegiatan ekonomi masih akan terpusat di wilayah barat khususnya wilayah Jawa-Bali yang luasnya hanya sekitar 6 persen dari luas total daratan wilayah nasional dengan penduduk lebih dari 56 persen dan kontribusi terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih dari 60 persen. Pemusatan kegiatan ekonomi ini akan mendorong migrasi SDM terdidik dan terampil ke wilayah barat dan selanjutnya mendorong investasi dan pertumbuhan wilayah. Pola pemusatan ekonomi ini akan menyebabkan kesenjangan antara wilayah barat dan wilayah timur. Di sisi lain, potensi sumber daya alam wilayah timur masih cukup besar dan belum dikelola secara optimal baik berupa hasil tambang, hasil hutan, dan hasil laut di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dengan demikian, pembangunan wilayah timur masih memiliki peluang besar untuk percepatan (akselerasi) melalui kebijakan afirmatif dan kebijakan asimetris sesuai dengan potensi ekonomi melalui penyediaan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal, peningkatan investasi dan mobilitas tenaga kerja produktif ke wilayah timur. Selama periode 2015-2019, kebijakan pemerintah untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa dan khususnya wilayah timur telah mulai berjalan ditandai dengan meningkatnya investasi dan pembangunan industri berbasis sumber daya alam seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Kebijakan ini akan dilanjutkan dengan upaya yang lebih intensif pada periode 2020-2024. Memperhatikan tantangan dan peluang tersebut, serta dengan pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, maka kebijakan pengembangan wilayah tahun 2021 juga diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah sejalan dengan kebijakan pembangunan wilayah periode 2020-2024. Pada tahun 2021 prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata di wilayah timur dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat. 4.1.2.2. Sasaran Prioritas Nasional Sasaran pengembangan wilayah pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera. Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dapat dilihat pada Tabel 4.3. Tabel 4.3 Sasaran, Indikator dan Target PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia 1.1. Laju pertumbuhan PDRB KTI (persen/tahun)1) 3, 9 -0,4 – 2,8 4,2 – 6,1 7,9 1.2. IPM KTI (min-maks)2) 60,84-76,61 60,58-77,10 61,28-77,70 63,94-79,25 1.3. Persentase penduduk miskin KTI (persen) 3) 14,4 11,94) 11,54) 10,7 –IV.15– No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 2 Berkembangnya Kawasan Strategis berbasis industri dan pariwisata 2.1. Rasio pertumbuhan investasi kawasan terhadap wilayah: >1 N/A >1 >1 >1 2.2. Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan - Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (jumlah destinasi) 3 (nasional) 10 10 10 - Destinasi Pariwisata (jumlah destinasi) N/A 0 0 9 (kumulatif) - KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan) 15 (kumulatif nasional) 10 (kumulatif) 10 (kumulatif) 18 (kumulatif) - KI Prioritas dan KI Pengembangan (jumlah KI) 8 (kumulatif nasional) 5 (kumulatif) 5 (kumulatif) 27 (kumulatif) 3 Berkembangnya komoditas unggulan pendukung industri dan pariwisata 3.1. Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun4): - Kelapa Sawit (persen) 8,6 5,8 5,9 6,0 - Kakao (persen) 0,4 2,1 2,3 2,7 - Kopi (persen) 3,4 1,4 1,5 1,5 4 Berkembangnya kawasan perkotaan 4.1. Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM) 3 3 3 3 4.2. Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM) N/A 3 3 6 4.3. Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM) N/A 2 2 4 4.4. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara (ha) N/A 5.600 5.600 5.600 4.5. Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota) N/A 11 52 527) 4.6. Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota) N/A 4 4 4 5 Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi 5.1. Perkembangan status pembangunan desa 59,76 (Mandiri: 1.444; Berkembang : 54.291; Tertinggal: 19.152) 60,37 61,15 64,27 (Mandiri: 6.444; Berkembang : 59.291; Tertinggal: 9.152) 5.2. Penurunan angka kemiskinan Desa (persen) 12,9 12,3 11,7 9,9 5.3. Jumlah revitalisasi Bumdes berdasarkan status Maju: 600 Berkembang: 5.000 Maju: 840 Berkembang: 6.000 Maju: 1.080 Berkembang : 7.000 Maju: 1.800 Berkembang: 10.000 –IV.16– No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 5.4. Jumlah revitalisasi Bumdes Bersama berdasarkan status Maju: 120 Berkembang : 200 Maju: 135 Berkembang : 220 Maju: 150 Berkembang : 240 Maju: 200 Berkembang: 300 5.5. Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 51,10 52,62 54,14 58,70 5.6. Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi N/A 48,74 50,93 57,50 6 Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Lokasi Prioritas Perbatasan, dan Daerah Tertinggal 6.1. Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan) 187 222 222 222 6.2. Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 PKSN 0,42 0,44 0,45 0,52 6.3. Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten) 62 N/A5) N/A5) 37 (terentaskan 25 kab) 6.4. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (persen) 27,11 24,9 – 25,4 24,6 – 25,1 23,5 - 24 6.5. Rata-rata IPM di daerah tertinggal 58,91 59,3 – 59,8 60 – 60,5 62,2 – 62,7 7 Terpulihkannya daerah terdampak bencana 7.1. Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen) N/A 50 75 N/A6) 8 Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah) pendukung industri dan pariwisata. 8.1. Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (Kab/Kota) 159 181 256 482 8.2. Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah) 313 157 349 542 8.3. Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah) 102 51 210 542 8.4. Persentase capaian SPM di daerah (persen) 51,94 (baseline 2018, capaian 2019 akan release 2020) 65,71 74,28 100 8.5. Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi (KM2) 49.728 (nasional) 4.903 8.413 14.000 8.6. Jumlah luasan cakupan peta RBI skala 1:5.000 (KM2) 40.216 (nasional) 3.355 dataset (17.915 KM2) 28.132 14.000 –IV.17– No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 8.7. Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelu- rahan yang dihasilkan (kesepakatan teknis) N/A 209 4.000 4.000 8.8. Jumlah hari layanan data center beroperasi (hari) 360 360 360 362 8.9. Jumlah kapasitas sistem penyimpanan pendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang dibangun (terabyte) N/A 120 1.200 1.200 9 Berkembangnya kerja sama antardaerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah pengembangan industri, pariwisata dan investasi serta kawasan khusus lainnya. 9.1 Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepaka- tan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah) 9 0 10 25 9.2 Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (persen) 12 12 18 36 9.3 Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah) 34 51 210 543 10 Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang 10.1 Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (Ha) 17.817.153,60 4.095.133 8.441.679 10.274.866 10.2 Luas cakupan peta dasar pertanahan (Ha) 33.695.987,27 241.846 4.044.500 7.110.790 10.3 Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker) 0 492 492 492 10.4 Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (Km) 3.179 3.189 3.189 5.000 10.5 Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah (lembaga) N/A 1 1 1 10.6 Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat (Provinsi) 0 34 34 34 10.7 Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang (Materi Teknis dan Raperda RTR) 34 (nasional) 45 46 45 –IV.18– No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 10.8 Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyu- sunan Materi Teknis RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR) 15 (nasional) 5 5 5 10.9 Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional ( KI/ KEK/ KSPN/KRB/KPPN) (Materi Teknis dan Raperda RDTR) 13 (nasional) 5 14 0 10.10 Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyu-sunan RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR) 36 101 145 245 10.11 Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetuju- an Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi) 27 100 140 240 10.12 Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan (Materi Teknis dan Raperpres) 10 2 3 4 10.13 Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan (Materi Teknis dan Raperpres) 10 (nasional) 2 2 2 10.14 Jumlah RPP Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang diselesaikan (revisi) (Materi Teknis dan RPP) 0 0 1 0 10.15 Jumlah RPerpres Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang diselesaikan (revisi) (Materi Teknis dan Raperpres) 1 1 1 0 10.16 Jumlah Rencana Detail Tata Ruang di IKN (Jumlah Materi Teknis dan Raperka Otorita IKN) 0 2 2 0 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020. Keterangan: 1) Angka tahun 2019 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan exercise Bappenas sejalan dengan skenario pertumbuhan ekonomi nasional. Angka 2024 merupakan angka sasaran yang mengacu pada dokumen RPJMN 2020-2024; 2) Angka tahun 2019 adalah realisasi (BPS), Angka tahun 2020 dan 2021 adalah proyeksi penyesuaian setelah Covid-19 berdasarkan pertumbuhan ekonomi 2,3% tahun 2020 dan 5,3% (dalam range 4,5% - 5,5 %) tahun 2021. Angka tahun 2024 adalah indikator RPJMN 2020-2024; 3) Angka tahun 2019 adalah angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan outlook tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19. Angka tahun 2024 adalah target RPJMN 2020-2024; 4) Jumlah digit menyesuaikan dengan target nasional; 5) Sesuai Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap lima tahun, yaitu pada akhir pelaksanaan RPJMN, sehingga jumlah daerah tertinggal untuk tahun 2020 - 2021 tidak dapat ditentukan; 6) Pemulihan pelayanan publik di daerah terdampak ditargetkan selesai pada tahun 2023. 7) Sesuai dengan lampiran IV Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN. –IV.19– 4.1.2.3. Program Prioritas Pencapaian sasaran PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dijabarkan ke dalam tujuh PP sebagaimana tergambar dalam Gambar 4.10. Sasaran, indikator, dan target PP pada PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dapat dilihat pada Tabel 4.4. Gambar 4.10 Kerangka PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Tabel 4.4 Sasaran, Indikator dan Target PP pada PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera 1.1. Laju pertumbuhan PDRB Wila- yah Sumatera (persen/tahun)1) 4,6 -0,3 – 2,6 3,9 – 5,1 5,6 1.2. IPM Provinsi di Wilayah Sumatera (min-maks) 2) 69,57-75,48 69,66-76,09 70,15–76,56 71,90-78,19 1.3. Persentase penduduk miskin wilayah Sumatera (persen) 3) 9,8 10,1 9,6 5,8 PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa- Bali 2.1. Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali (persen/tahun) 1) 5,5 -0,5 – 1,9 4,8 – 5,5 6,3 2.2. IPM Provinsi di Wilayah Jawa- Bali (min-maks)2) 71,50-80,76 72,26-81,97 72,80-82,53 74,60-84,23 2.3. Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali (persen) 3) 8,2 8,3 7,9 5,9 –IV.20– No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara 3.1. Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara (persen/tahun) 1) 4,5 0,0 – 3,1 3,5 – 5,2 5,1 3.2. IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara (min-maks) 2) 65,23-68,14 65,75–68,71 66,33-69,47 68,35-71,91 3.3. Persentase penduduk miskin wilayah Nusa Tenggara (persen) 3) 17,4 18,3 17,8 13,7 PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan 4.1. Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan (persen/tahun) 1) 5,0 -0,4 – 2,1 3,6 – 5,7 5,4 4.2. IPM Provinsi Wilayah Kalimantan (min-maks) 2) 67,65-76,61 68,51-77,10 69,11-77,70 71,22-79,25 4.3. Persentase penduduk miskin wilayah Kalimantan (persen) 3) 5,8 5,8 5,6 3,3 PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi 5.1. Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi (persen/tahun) 1) 6,7 -0,5 – 4,0 5,4 – 7,0 6,9 5.2. IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi (min-maks)2) 65,73-72,99 66,44-73,46 67,11- 73,98 69,41-75,83 5.3. Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi (persen) 3) 10,1 10,2 9,8 7,9 PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku 6.1. Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku (persen/tahun) 1) 5,8 -0,3 – 5,0 5,2 – 6,2 6,0 6.2. IPM Provinsi di Wilayah Maluku (min-maks)2) 68,70-69,45 69,41-70,10 70,03-70,60 72,25-72,33 6.3. Persentase penduduk miskin wilayah Maluku (persen) 3) 13,2 13,5 12,8 9,4 PP 7. Pengembangan Wilayah Papua Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua 7.1. Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua (persen/tahun) 1) -10,7 0,0 – 2,0 2,6 – 5,8 6,0 7.2. IPM Provinsi di Wilayah Papua (min-maks) 2) 60,84-64,70 60,58–64,87 61,28-65,40 63,94-67,24 7.3. Persentase penduduk miskin Wilayah Papua (persen) 3) 25,4 25,9 25,5 19,0 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020. Keterangan: 1) Angka tahun 2019 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan exercise Bappenas sejalan dengan skenario pertumbuhan ekonomi nasional. Angka 2024 merupakan angka sasaran dalam dokumen RPJMN 2020-2024; 2) Angka tahun 2019 adalah realisasi (BPS), Angka tahun 2020 dan 2021 adalah proyeksi penyesuaian setelah Covid-19 berdasarkan pertumbuhan ekonomi 2,3% tahun 2020 dan 5,3% (dalam range 4,5% - 5,5 %) tahun 2021. Angka tahun 2024 adalah indikator RPJMN 2020-2024; 3) Angka tahun 2019 adalah angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan outlook tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19, jumlah digit menyesuaikan dengan target nasional. Angka tahun 2024 adalah target RPJMN 2020-2024. –IV.21– Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera pada tahun 2021 yaitu mendorong pertumbuhan dan transformasi ekonomi wilayah Sumatera menjadi basis industrialisasi nasional. Dalam rangka mendorong prioritas tersebut, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah, dapat dilihat pada Gambar 4.11. Gambar 4.11 Peta Pembangunan Wilayah Sumatera Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020. Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Wilayah Sumatera, diperlukan pengembangan ekonomi PKSN di kawasan perbatasan negara, pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 56 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, revitalisasi 12 kawasan transmigrasi, pengembangan 14 KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional), pembangunan alternatif di 3 kabupaten di Aceh, percepatan pembangunan 3.097 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan pemantapan 1.156 desa mandiri, percepatan pembangunan 7 kabupaten daerah tertinggal, serta pembinaan 6 kabupaten daerah tertinggal terentaskan sebagaimana terdapat pada Tabel 4.5. Tabel 4.5 Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sumatera Provinsi Daerah Tertinggal (Kab) Daerah Tertinggal Entas (Kab) Lampung Pesisir Barat Lampung Barat Sumatera Barat Kepulauan Mentawai Pasaman Barat, Solok Selatan Sumatera Selatan Musi Rawas Utara Musi Rawas Sumatera Utara Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara - Aceh - Aceh Singkil Bengkulu - Seluma Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019 –IV.22– Prioritas pembangunan Wilayah Jawa-Bali pada tahun 2021 adalah menjaga pertumbuhan dan mempercepat transformasi ekonomi wilayah Jawa-Bali menjadi pusat industri dan jasa modern. Dalam rangka mendorong prioritas tersebut, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah, dapat dilihat pada Gambar 4.12. Gambar 4.12 Peta Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020. Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Wilayah Jawa-Bali, diperlukan pengembangan 8 KPPN, percepatan pembangunan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan pemantapan 2.893 desa mandiri, serta pembinaan 6 kabupaten daerah tertinggal terentaskan sebagaimana terdapat pada Tabel 4.6. Tabel 4.6 Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Jawa – Bali Provinsi Daerah Tertinggal Entas (Kab) Banten Pandeglang, Lebak Jawa Timur Situbondo, Bondowoso, Bangkalan, Sampang Sumber: Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019 Prioritas pembangunan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2021 untuk mendorong percepatan (akselerasi) pertumbuhan, penuntasan pemulihan pascabencana, dan transformasi ekonomi wilayah Nusa Tenggara menjadi pusat wisata alam dan budaya. Dalam rangka mendorong prioritas tersebut, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah, dapat dilihat pada Gambar 4.13. –IV.23– Gambar 4.13 Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020. Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara, diperlukan pengembangan ekonomi PKSN di kawasan perbatasan negara, pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 38 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, revitalisasi 5 kawasan transmigrasi, pengembangan 7 KPPN, percepatan pembangunan 1.079 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan pemantapan 143 desa mandiri, percepatan pembangunan 14 kabupaten daerah tertinggal dan pembinaan 12 kabupaten daerah tertinggal terentaskan, sebagaimana terdapat pada Tabel 4.7. Tabel 4.7 Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Nusa Tenggara Provinsi Daerah Tertinggal (Kab) Daerah Tertinggal Entas (Kab) Nusa Tenggara Barat Lombok Utara Sumbawa Barat, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima Nusa Tenggara Timur Sumba Tengah, Sabu Raijua, Alor, Rote Ndao, Malaka, Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Manggarai Timur, Lembata, Kupang, Belu, Sumba Barat Nagekeo, Ende, Timor Tengah Utara, Manggarai Barat, Manggarai Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019 Prioritas pembangunan Wilayah Kalimantan pada tahun 2021 yaitu untuk mendorong percepatan (akselerasi) pertumbuhan dan meningkatkan diversifikasi ekonomi Wilayah Kalimantan. Dalam rangka mendorong prioritas tersebut, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah, dapat dilihat pada Gambar 4.14. –IV.24– Gambar 4.14 Peta Pembangunan Wilayah Kalimantan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020. Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Wilayah Kalimantan, diperlukan pengembangan ekonomi PKSN di kawasan perbatasan negara, pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 37 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, revitalisasi 9 kawasan transmigrasi, pengembangan 11 KPPN, percepatan pembangunan 1.460 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan pemantapan 232 desa mandiri, serta pembinaan 12 kabupaten daerah tertinggal terentaskan sebagaimana terdapat pada Tabel 4.8. Tabel 4.8 Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Kalimantan Provinsi Daerah Tertinggal Entas (Kab) Kalimantan Barat Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Melawi, Sintang, Kayong Utara Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara Kalimantan Tengah Seruyan Kalimantan Timur Mahakam Ulu Kalimantan Utara Nunukan Sumber: Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019 Prioritas pembangunan Wilayah Sulawesi pada tahun 2021 adalah melanjutkan pertumbuhan dan mendorong transformasi ekonomi wilayah Sulawesi menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah. Dalam rangka mendorong prioritas tersebut, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah, dapat dilihat pada Gambar 4.15. –IV.25– Gambar 4.15 Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020. Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Wilayah Sulawesi, diperlukan pengembangan ekonomi PKSN di kawasan perbatasan negara, pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 18 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, revitalisasi 18 kawasan transmigrasi, pengembangan 16 KPPN, percepatan pembangunan 1.043 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan pemantapan 507 desa mandiri, percepatan pembangunan 3 kabupaten daerah tertinggal dan pembinaan 15 kabupaten daerah tertinggal terentaskan sebagaimana terdapat pada Tabel 4.9. Tabel 4.9 Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Sulawesi Provinsi Daerah Tertinggal (Kab) Daerah Tertinggal Entas (Kab) Sulawesi Tengah Donggala, Sigi, Tojo Una-una Morowali Utara, Banggai Kepulauan, Buol, Banggai Laut, Parigi Moutong, Toli-toli Sulawesi Barat - Mamuju Tengah, Polewali Mandar Sulawesi Selatan - Jeneponto Sulawesi Tenggara - Konawe, Bombana, Konawe Kepulauan Gorontalo - Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019 Prioritas pembangunan Wilayah Maluku pada tahun 2021 yaitu meningkatkan pertumbuhan dan mendorong transformasi ekonomi Wilayah Maluku menjadi basis sektor kemaritiman. Dalam rangka mendorong prioritas tersebut, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah, dapat dilihat pada Gambar 4.16. –IV.26– Gambar 4.16 Peta Pembangunan Wilayah Maluku Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020. Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Wilayah Maluku, diperlukan pengembangan ekonomi PKSN di kawasan perbatasan negara, pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 34 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, revitalisasi 3 kawasan transmigrasi, pengembangan 2 KPPN, percepatan pembangunan 675 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan pemantapan 39 desa mandiri, percepatan pembangunan 8 kabupaten daerah tertinggal, serta pembinaan 6 kabupaten daerah tertinggal terentaskan sebagaimana terdapat pada Tabel 4.10. Tabel 4.10 Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Kepulauan Maluku Provinsi Daerah Tertinggal (Kab) Daerah Tertinggal Entas (Kab) Maluku Seram Bagian Timur, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, Buru Selatan Buru, Maluku Tengah Maluku Utara Pulau Taliabu, Kepulauan Sula Halmahera Timur, Halmahera Barat, Pulau Morotai, Halmahera Selatan Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019 Prioritas pembangunan Wilayah Papua pada tahun 2021 yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi pelaksanaan otonomi khusus di Wilayah Papua. Dalam rangka mendorong prioritas tersebut, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah, dapat dilihat pada Gambar 4.17. –IV.27– Gambar 4.17 Peta Pembangunan Wilayah Papua Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020. Dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Wilayah Papua, diperlukan pengembangan ekonomi PKSN di kawasan perbatasan negara, pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 39 kecamatan lokasi prioritas perbatasan, revitalisasi 5 kawasan transmigrasi, pengembangan 4 KPPN, percepatan pembangunan 2.449 kampung tertinggal menjadi kampung berkembang dan pemantapan 30 kampung mandiri, percepatan pembangunan 30 kabupaten daerah tertinggal, serta pembinaan 5 kabupaten daerah tertinggal terentaskan sebagaimana terdapat pada Tabel 4.11. Tabel 4.11 Daerah Tertinggal (DT) dan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Pulau Papua Provinsi Daerah Tertinggal (Kab) Daerah Tertinggal Entas (Kab) Papua Nduga, Yahukimo, Tolikara, Puncak Jaya, Yalimo, Puncak, Lanny Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Paniai, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Jayawijaya, Deiyai, Mappi, Asmat, Waropen, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Nabire, Supiori, Keerom Merauke, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Sarmi Papua Barat Sorong Selatan, Tambrauw, Pegunungan Arfak, Maybrat, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Sorong, Teluk Wondama Raja Ampat Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020 dan Kepmendes PDTT No. 79 Tahun 2019 Pembangunan Wilayah pada tahun 2021 juga dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi khususnya industri, pariwisata dan investasi, akibat dampak pandemi Covid-19, dengan fokus yaitu sebagai berikut.

1.Optimalisasi pengembangan Kawasan Strategis

a.Kawasan strategis berbasis industri yaitu Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) –IV.28– diarahkan untuk (i) mempercepat operasionalisasi kawasan yang didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai; (ii) mendorong pengembangan industri substitusi impor, serta memperluas pasar ekspor; dengan memperhatikan penggunaan bahan baku lokal serta rantai pasok industri lokal; (iii) memperhatikan tenaga kerja yang terdampak Covid-19 pada kawasan; (iv) mempercepat realisasi investasi pada kawasan; serta (v) mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal.
b.Kawasan strategis berbasis pariwisata yaitu KSPN/Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diarahkan untuk (i) mempercepat operasionalisasi kawasan dengan memperhatikan amenitas dan keberagaman atraksi yang didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai; (ii) meningkatkan penyelenggaraan event-event pariwisata skala nasional dan internasional; (iii) memperhatikan tenaga kerja yang terdampak Covid-19 pada kawasan; (iv) meningkatkan kerja sama antara Badan Usaha, Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai upaya pelibatan masyarakat di kawasan strategis berbasis pariwisata dan peningkatan aktivitas industri kreatif; (v) mempercepat realisasi investasi pada kawasan; serta (vi) mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal.
1. 2.Peningkatan produksi komoditas unggulan
a.Pengembangan komoditas unggulan dengan nilai tambah tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri substitusi impor dan mampu meningkatkan ekspor.
1. 3.Pengembangan Kawasan Perkotaan
a.Pengarusutamaan pendekatan kota cerdas (smart city approach) untuk memastikan akses masyarakat terhadap informasi (edukasi masyarakat kota) dan layanan pemerintahan (digital), mewujudkan digital society di perkotaan (e-learning dan tele- medicine), pemberdayaan masyarakat perkotaan berbasis ekonomi digital, serta dukungan bagi kegiatan bekerja sesuai dengan standar keamanan masa pandemi Covid-19.
1. 4.Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
a.Penguatan peran pendamping desa dalam rangka mendukung Desa Tangguh lawan Covid-19 dan penajaman prioritas penggunaan Dana Desa yang difokuskan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
b.Pengembangan produksi dan pengolahan nilai tambah komoditas unggulan bernilai ekonomis dengan masa panen pendek dan menengah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan sekitarnya di kawasan transmigrasi, kawasan perdesaan dan daerah tertinggal.
c.Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau pasar yang lebih luas pada kawasan transmigrasi, kawasan perdesaan,dan daerah tertinggal dalam kerangka pemulihan ekonomi masyarakat.
d.Penguatan Sistem Informasi Desa sebagai sarana pelaporan dan pengawasan dana desa, serta keterpaduan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
e.Penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan kolaborasi para pihak dalam pemulihan ekonomi masyarakat perdesaan.
f.Perluasan pembagian paket konverter kit BBM ke BBG untuk nelayan dan petani, serta pembagian paket konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg untuk masyarakat tidak mampu.
1. 5.Kelembagaan dan Keuangan Daerah
a.Pengarahan terhadap Pemda untuk fokus pada perencanaan (RPJMD dan RKPD) serta penganggaran (APBD) yang optimal untuk penanganan dampak dari pascapandemi Covid-19.
b.Penguatan data kependudukan daerah (minimal level KK) yang terdampak pandemi Covid-19 berupa penurunan kesejahteraan ekonomi secara ekstrem. Hal ini dilakukan sebagai upaya validasi data penerima bantuan sosial, Bantuan Langsung Tunai atau Program Pemerintah lainnya agar tepat sasaran.
c.Harmonisasi regulasi pusat dan daerah untuk percepatan pemulihan daerah dampak pandemi Covid-19. –IV.29–
d.Mengoptimalkan pemanfaatan TKDD sebagai salah satu sumber pembiayaan penanganan dan stimulus pemulihan (recovery) ekonomi di daerah pascadampak pandemi Covid-19. Langkah-langkah dan kebijakan khusus pada sektor-sektor utama yang akan menjadi fokus pembangunan tahun 2021, dijelaskan lebih lanjut dalam Bab yang menyangkut PN tersebut. 4.1.2.4. Proyek Prioritas Strategis/Major Project Pada tahun 2021 perencanaan dan penganggaran PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan akan difokuskan pada kesiapan pelaksanaan tujuh Proyek Prioritas Strategis/MP. Oleh karena itu, MP dilengkapi dengan informasi sasaran yang dirinci hingga target, lokasi, dan instansi pelaksana yang jelas. Pendanaan MP mensinergikan berbagai sumber pendanaan. Tujuh MP tersebut adalah sebagai berikut. Major Project Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar Pengembangan WM di Indonesia bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, dan diharapkan mampu meningkatkan share PDRB WM luar Jawa terhadap nasional serta Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota di dalam WM. Major project Pengembangan WM difokuskan pada empat lokus utama yaitu WM Palembang, WM Denpasar, WM Banjarmasin, dan WM Makassar (Gambar 4.18). Pada tahun 2021, pengembangan diarahkan untuk menyiapkan kondisi pemungkin (enabling environment) bagi berkembangnya pariwisata dan mendorong investasi. Gambar 4.18 Major Project Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020. –IV.30– Major Project Pembangunan Wilayah Batam – Bintan Major Project Pembangunan Wilayah Batam – Bintan bertujuan untuk mengoptimalkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau dan Kawasan Batam – Bintan sebagai mitra strategis terhadap hub di Singapura dalam pengembangan industri berorientasi ekspor dan jasa pariwisata. Pusat pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan antara lain KEK Galang Batang, KPBPB Batam, KI Bintan Aerospace, KSPN Nongsa, dan KSPN Lagoi-Bintan (Gambar 4.19). Gambar 4.19 Major Project Pembangunan Wilayah Batam – Bintan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020. Major Project Pembangunan Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sofifi dan Sorong Pembangunan kota baru dimaksudkan sebagai contoh untuk pengembangan kota publik inklusif yang terencana. Major project Pembangunan Kota Baru difokuskan pada empat kota baru, yaitu Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong (Gambar 4.20). Pada tahun 2021, pengembangan diarahkan untuk percepatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan mendorong sinergi pembangunan dan pembiayaan infrastruktur di Kota Baru. Major Project Pemulihan Pasca-Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda) Major project Pemulihan Pasca-Bencana bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan mempercepat pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana. Pada tahun 2021, pemulihan pascabencana difokuskan kepada pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat (Gambar 4.21). –IV.31– Gambar 4.20 Major Project Pembangunan Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sofifi dan Sorong Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Gambar 4.21 Major Project Pemulihan Pasca-Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 –IV.32– Major Project Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, PKSN Merauke Pembangunan kawasan perbatasan diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi untuk mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya. Selain itu, PKSN diarahkan menjadi pusat perkotaan yang berfungsi sebagai simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya, sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga, dan sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga (Gambar 4.22). Gambar 4.22 Major Project Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, PKSN Merauke Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Major Project Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diarahkan untuk mendorong pemerataan dan percepatan pengurangan kesenjangan serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama wilayah timur. Major project Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2021 difokuskan untuk pembangunan akses dan infrastruktur dasar kawasan inti pusat pemerintahan serta sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan dengan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN yang telah disusun (Gambar 4.23). –IV.33– Gambar 4.23 Major Project Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Gambar 4.24 Major Project Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 –IV.34– Major Project Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay Pembangunan wilayah adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay yang merupakan wilayah adat di kawasan pegunungan dengan tingkat kesulitan akses dan keterisolasian yang tinggi akan dikembangkan sesuai dengan amanat Inpres No. 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Selain itu, kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan sebagian besar merupakan daerah tertinggal sesuai PP No. 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga sangat membutuhkan keberpihakan pembangunan. Pengembangan wilayah adat dan kabupaten tertinggal diarahkan pada pengembangan potensi pertanian berupa ternak sapi, kopi, kacang tanah, dan tanaman hortikultura; penyediaan energi listrik termasuk program listrik di 433 kampung di Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Domberay, dan 5 Kawasan Pengembangan Ekonomi (Gambar 4.24). 4.1.2.5. Kerangka Regulasi Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan di antaranya adalah:
1. 1.Undang-Undang (UU), meliputi (a) Revisi UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; (b) Rancangan UU tentang Perkotaan; (c) Revisi UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan (d) Revisi UU No. 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. 2.Peraturan Pemerintah (PP), meliputi (a) Revisi PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; dan (b) Rancangan PP Perkotaan.
3. 3.Peraturan Presiden (Perpres), meliputi (a) Revisi Perpres No. 3/2012 tentang RTR Pulau Kalimantan; (b) Perpres tentang RTR Kawasan Strategis Nasional IKN dan peraturan pelaksana terkait RDTR di IKN; (c) Rancangan Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) Tahun 2022; (d) Rancangan Perpres tentang RTR Kawasan Perkotaan Palembang-Betung-Indralaya-Kayuagung (Wilayah Metropolitan Palembang); (e) Rancangan Perpres tentang RTR Kawasan Perkotaan Banjarmasin-Banjarbaru-Banjar-Barito Kuala-Tanah Laut (WM Banjarmasin); (f) Rancangan Perpres tentang RTR Kawasan Perkotaan Bitung- Minahasa-Manado (WM Manado); dan (g) Revisi Perpres terkait Penataan Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK. 4.1.2.6. Kerangka Kelembagaan Untuk mendukung pencapaian PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, kebutuhan penataan kelembagaan di antaranya adalah (1) tata kelola kelembagaan dalam rangka mendukung KEK; (2) tata kelola kelembagaan dalam rangka pengelolaan KSN/WM; (3) bank tanah untuk menjamin ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan (4) tata kelola kelembagaan penyelenggaraan penamaan rupabumi (toponimi). –IV.35– 4.1.3 Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial menjadi fokus pembangunan dalam percepatan pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. 4.1.3.1. Pendahuluan Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan prioritas utama pembangunan nasional. Seiring dengan terus bertambahnya penduduk usia produktif, kualitas SDM yang tinggi menjadi salah satu prasyarat dalam mengoptimalkan bonus demografi yang akan mencapai puncak dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telah masuk pada kategori tinggi yaitu 71,92 (BPS, Maret 2019). Namun, upaya untuk terus meningkatkan kualitas SDM menghadapi tantangan besar di tahun 2020, yaitu dengan adanya bencana nonalam pandemi global Covid-19. Penyebaran Covid-19 di Indonesia mempengaruhi kondisi perekonomian dan sasaran pembangunan, termasuk pembangunan SDM. Jumlah orang miskin dan rentan miskin meningkat terutama dari kelompok rentan dan pekerja informal, bahkan pekerja formal. Dengan demikian, ada enam isu strategis dalam meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pertama, perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan dihadapkan pada (1) peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, terutama menjangkau wilayah sulit dan kelompok khusus, termasuk pemutakhiran data penduduk pascapandemi Covid-19; (2) pengembangan serta pemutakhiran data penduduk miskin dan rentan, terutama kelompok pekerja informal yang terdampak Covid-19 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan (3) kemampuan pemerintah daerah dalam menganalisis permasalahan dan dampak Covid-19 terhadap kemiskinan melalui perencanaan dan penganggaran yang pro- poor belum komprehensif. Kedua, perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dihadapkan pada beberapa tantangan, di antaranya (1) belum semua pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data penduduk miskin dan rentan secara berkala, sehingga ketepatan sasaran bantuan sosial masih terbatas; (2) bantuan sosial sebagai stimulus ekonomi untuk meredam dampak Covid-19 belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan dan terdampak seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan pekerja sektor informal; (3) mekanisme penyaluran bantuan sosial terbatas melalui skema perbankan dan belum mengakomodasi opsi penyaluran lain yang diperlukan saat terjadi krisis serta untuk daerah 3 T (daerah tertinggal, terdepan dan terluar); (4) pelaksanaan bantuan sosial secara digital masih belum optimal dan terintegrasi antarprogram, sehingga program yang menyasar target yang sama masih menggunakan data yang berbeda; (5) kepesertaan jaminan sosial terutama bagi kelompok pekerja informal masih terbatas, padahal kelompok penduduk ini memiliki tingkat kerentanan tertinggi untuk terdampak bencana seperti pandemi Covid-19;

(6)perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk pandemi Covid-19 belum dikembangkan, sehingga mitigasi dampak bencana belum responsif dan optimal; dan (7) proses monitoring dan evaluasi belum terintegrasi dan memanfaatkan semua sumber data. Ketiga, pemenuhan layanan dasar dihadapkan pada upaya untuk mempercepat pemerataan pendidikan serta pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah. Layanan pendidikan (dasar-menengah) akan memberi perhatian khusus kepada kelompok masyarakat berstatus miskin dan rentan, disertai pemenuhan guru dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pengajaran dan pembelajaran, inovasi pembelajaran berbasis digital, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat mewujudkan SDM berkualitas. Demikian pula halnya dengan pendidikan tinggi, upaya penyediaan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dihadapkan pada tantangan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan tinggi, peningkatan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) –IV.36– untuk mendukung proses pembelajaran, dan penguatan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Pelayanan kesehatan berkualitas difokuskan pada peningkatan kesiapan sistem kesehatan dan penguatan ketahanan kesehatan (health security), termasuk penguatan deteksi dini penyakit, fungsi laboratorium kesehatan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan inovasi teknologi kesehatan, dorongan kemandirian produksi farmasi dan alat kesehatan dalam negeri serta meningkatkan kembali upaya-upaya yang tertinggal pada 2020 akibat adanya refocusing pada pandemi Covid-19. Selain itu, penguatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi juga dilakukan termasuk menjamin ketersediaan alat kontrasepsi dan pelayanan keluarga berencana (KB) bergerak Keempat, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda dihadapkan pada (1) perlindungan anak dari berbagai dampak negatif Covid-19, seperti diskriminasi, perlakuan salah, stigma, kekerasan, eksploitasi, perkawinan anak, dan kehilangan pengasuhan karena keterpisahan dengan orangtua/pengasuh utama; (2) perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perdagangan orang; (3) peningkatan partisipasi perempuan di ekonomi, khususnya bagi kelompok yang terdampak Covid-19; serta (4) peningkatan partisipasi pemuda pascapandemi Covid-19, di antaranya dengan menjaga keberlanjutan jiwa kesukarelawanan dan kreativitas pemuda melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan kewirausahaan pemuda yang didukung oleh akses pemodalan memadai. Kelima, pengentasan kemiskinan dihadapkan pada sumber pendanaan usaha masih cenderung eksklusif dan sulit dijangkau masyarakat miskin dan rentan miskin karena ketiadaan aset untuk agunan, serta distribusi dan legalisasi lahan belum diikuti dengan bantuan pemberdayaan dan permodalan sehingga aset tidak produktif. Di sisi lain, jumlah penduduk miskin dan rentan baru yang membutuhkan akses terhadap aset produktif diperkirakan meningkat akibat bencana pandemi Covid-19. Keenam, peningkatan produktivitas dan daya saing dihadapkan pada rendahnya kualitas angkatan kerja sehingga belum mampu merespon kebutuhan pasar kerja. Terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan pelambatan aktivitas ekonomi yang berdampak pada penurunan penciptaan kesempatan kerja dan besarnya jumlah pekerja yang dirumahkan atau diberhentikan, terutama pada pekerja yang memiliki produktivitas rendah. Persoalan diperkuat dengan ketidaksiapan sistem informasi pasar kerja sebagai basis intervensi kebijakan ketenagakerjaan dalam merendam dampak pandemi Covid-19. Selain itu, sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi masih perlu difokuskan, diintegrasikan, dan didayagunakan untuk mengatasi dua tantangan utama, yaitu penciptaan inovasi yang berdampak ekonomi dan pemecahan permasalahan bangsa, sebagaimana munculnya Covid-19 yang memerlukan riset mendalam untuk penemuan antivirus/obat/vaksin peningkatan imunitas serta prototipe alat kesehatan untuk deteksi dan penanganan Covid-

19.Pandemi Covid-19 juga menyebabkan tidak optimalnya pembudayaan olahraga di masyarakat dan pembinaan olahraga yang mempengaruhi daya saing prestasi olahraga di tingkat dunia. Untuk itu, pembangunan manusia perlu difokuskan pada upaya untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19. Secara khusus, kebijakan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021 diarahkan untuk (1) mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; (2) memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, antara lain melakukan integrasi program bantuan sosial untuk meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan sebagai upaya meredam penambahan penduduk miskin akibat dampak Covid-19; (3) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan sistem kesehatan dan health security, termasuk jaminan terhadap akses dan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi; (4) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (5) menyediakan infrastruktur jaringan internet dan mengembangkan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual terutama di masa krisis (sekolah di rumah); (6) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui penguatan sistem data dan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, penguatan koordinasi pemberdayaan ekonomi perempuan, serta peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi dan berwirausaha; (7) memperluas akses penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif, seperti modal dan hak –IV.37– pengelolaan tanah; dan (8) meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan berbasis digital, pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia, pengembangan riset dan inovasi terkait sektor-sektor strategis dalam menghadapi dampak Covid-19 khususnya sektor kesehatan dan sektor-sektor pendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, pembudayaan dan pemanfaatan momentum keikutsertaan/penyelenggaraan event olahraga untuk pengembangan pariwisata dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat dunia, diantaranya melalui penyelenggaraan The Fédération Internationale de Football Association (FIFA) U-20 World Cup di Indonesia, serta penguatan pendamping pembangunan. Kebijakan pembangunan manusia dilaksanakan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif dengan memperhatikan kebutuhan penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta. 4.1.3.2. Sasaran Prioritas Nasional Untuk mendukung proses pemulihan dampak Covid-19, peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing akan difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan perlindungan sosial melalui reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial. Reformasi sistem kesehatan di antaranya akan dilaksanakan melalui penguatan health security dan sumber daya kesehatan. Selain itu, reformasi sistem perlindungan sosial akan dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kualitas data, penyederhanaan sistem, dan harmonisasi regulasi terkait program-program perlindungan sosial. Berbagai program bantuan sosial juga akan diintegrasikan pelaksanaannya dengan memanfaatkan satu data yang termutakhirkan. Di sisi lain, pengukuran dampak Covid-19 terhadap program jaminan sosial akan dilakukan untuk menyusun strategi mitigasi risiko migrasi peserta yang berpengaruh pada pencapaian target kepesertaan. Dengan demikian, program-program bantuan sosial dan jaminan sosial dapat mencakup masyarakat miskin dan rentan baru terdampak Covid-19. Transformasi digital bantuan sosial dan penyempurnaan mekanisme penyaluran bantuan melalui berbagai kanal penyaluran akan dilanjutkan, termasuk untuk mempermudah penjangkauan ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Untuk meningkatkan kesiapan penduduk dalam menghadapi bencana, termasuk potensi wabah/pandemi penyakit, konsep dan peta jalan pengembangan perlindungan sosial adaptif akan dibangun. Mekanisme pembiayaan sistem perlindungan sosial akan dikembangkan agar lebih berkesinambungan dan terintegrasi. Pemantauan dan evaluasi akan lebih diintegrasikan untuk berbagai program sistem perlindungan sosial, termasuk dengan menggunakan data digital. Dalam rangka pemulihan dampak pandemi Covid-19, sasaran yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.12. Tabel 4.12 Sasaran, Indikator, dan Target PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024
1.Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan 1.1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun) 2,281) 2,26 2,24 2,10 1.2. Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%) 95,172) 98 99 100
2.Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk 2.1. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan jaminan sosial (%): –IV.38– No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 2.1.1. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%) 83,53) 85 87 98 2.1.2. Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%) 58,602) 65,25 72 80
3.Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan 3.1. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) 3051) 230 217 183 3.2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 27,704) 24,10 21,10 14 3.3. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 3195) 272 252 190 3.4. Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%) 21,806) 21,80 21,80 21,80 3.5. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%) 9,106) 9,10 9 8,70 3.6. Nilai rata-rata hasil PISA: 3.6.1.3.6.1. Membaca (nilai) 3718) 371 394 396 3.6.2.3.6.2. Matematika (nilai) 3798) 379 385 388 3.6.3.3.6.3. Sains (nilai) 3968) 396 399 402 3.7. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) 8,527) 8,74 8,85 9,18 3.8. Harapan lama sekolah (tahun) 12,927) 13,24 13,40 13,89
4.Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda 4.1. Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai) 62,729) 66,34 68,10 73,49 4.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai) 91,0710) 91,21 91,28 91,39 4.3. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai) 51,5011) 52,90 54,09 57,67
5.Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan 5.1. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) (%) 30,412) 32 35 40
6.Meningkatnya produktivitas dan daya saing 6.1. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%) 43,7213) 43,99 45,43 49,80 6.2. Jumlah PT yang masuk ke da- lam world class university (PT) 6.2.1. Top 200 014) 0 0 1 6.2.2. Top 300 114) 1 1 2 6.2.3. Top 500 214) 2 2 3 6.3. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%) 40,6013) 41 41,55 43,10 6.4. Peringkat Global Innovation Index 8515) 80-85 80-85 75-80 Sumber: 1) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), 2015; 2) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019; 3) BPJS Kesehatan, 2019; 4) Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), 2019; 5) Global Tuberculosis Report, 2017; 6) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018; 7) Susenas, 2018; 8) Programme for International Student Assessment (PISA), 2018 dilaksanakan tiga tahun sekali yaitu tahun 2018, 2021, dan 2024; 9) KPPPA, 2018; 10) BPS, 2019; 11) Diolah dari Susenas dan Sakernas, 2018; 12) Susenas (Maret, 2019); 13) Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2019; 14)QS World University Rankings, 2019.15)INSEAD-WIPO Global Innovation Index Report, 2019. –IV.39– 4.1.3.3. Program Prioritas Pencapaian sasaran PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing untuk mendukung pemulihan dampak Covid-19 akan dilakukan melalui tujuh PP, yaitu (1) Perlindungan Sosial dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan; (2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial; (3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;

(4)Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas; (5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda; (6) Pengentasan Kemiskinan; dan (7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, seperti pada Gambar 4.25. Sementara. sasaran, indikator, dan target PP pada PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dapat dilihat pada Tabel 4.13. Gambar 4.25 Kerangka PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Tabel 4.13 Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 PP 1. Perlindungan Sosial dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan 1.1. Persentase daerah yang menyelen- ggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%) 351) 50 70 100 1.2. Persentase provinsi/kabupaten/ kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%) 162) 30 40 100 1.3. Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%) 153) 30 60 100 –IV.40– No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 1.4. Persentase kepemilikan akta kela- hiran pada penduduk 0–17 thn (%) 86,014) 92 95 100 PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan 2.1. Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%) 83,615) 85 90 98 2.2. Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%) 14,854) 15,50 14,70 11 2.3. Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%) 11,124) 11,60 11 <10 2.4. Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif (%) 0,783) 2,70 5 20 2.5. Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 2.5.1. Pekerja formal (%) 404) 44 50 >70 2.5.2. Pekerja informal (%) 54) 7 10 >30 PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan 3.1. Angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) 246) 20,60 19,50 16 3.2. Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup) 156) 12,90 12,20 10 3.3. Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) 57,206) 61,78 62,16 63,41 3.4. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%) 10,606) 8,60 8,30 7,40 3.5. Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan) 366) 25 24 18 3.6. Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) 10,197) 8,08 7,80 7 3.7. Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) 0,248) 0,21 0,21 0,18 3.8. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota) 2859) 325 345 405 3.9. Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota) 1779) 110 280 420 3.10. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%) 57,907) 64 78 90 3.11. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%) 409) 65 80 100 3.12. Persentase rumah sakit terakreditasi (%) 639) 80 90 100 3.13. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%) 239) 35 59 83 –IV.41– No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 3.14. Persentase puskesmas tanpa dokter (%) 129) 6 0 0 3.15. Persentase puskesmas dengan obat esensial (%) 869) 85 90 96 3.16. Persentase obat memenuhi syarat (%) 78,6010) 80,80 83,60 92,30 3.17. Persentase makanan memenuhi syarat (%) 7610) 78 80 86 PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas 4.1. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (rasio) 4.1.1. SMA/SMK/MA Sederajat 0,6711) 0,72 0,74 0,78 4.1.2. Pendidikan Tinggi 0,1611) 0,19 0,20 0,23 4.2. Proporsi anak di atas batas kompe- tensi minimal dalam tes PISA (%): 4.2.1. Membaca 30,1012) 30,10 33 34,10 4.2.2. Matematika 28,1012) 28,10 30 30,90 4.2.3. Sains 4012) 40 42,60 44 4.3. Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%) 4.3.1. Literasi 53,2013) 57,20 58,20 61,20 4.3.2. Numerasi 22,9013) 26,50 27,40 30,10 4.4. Tingkat penyelesaian pendidikan (%) 4.4.1. SD/MI/sederajat 91,8013) 92,77 93,25 94,78 4.4.2. SMP/MTs/sederajat 81,7013) 85,00 86,53 89,49 4.4.3. SMA/SMK/MA/sederajat 61,5213) 66,43 68,69 76,47 4.5. Persentase anak kelas 1 SD/MI/ SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%) 63,3413) 66,49 68,06 72,77 4.6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%) 30,1911) 33,47 34,56 37,63 PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi dan berwirausaha 5.1. Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%) 11,214) 10,19 9,80 8,74 5.2. Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) Laki-laki: 61,7014) Perempuan: 61,7014) Menurun Menurun Menurun 5.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai) 72,1015) 73,24 73,50 74,18 5.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) 51,8916) 52,51 53,13 55 5.5. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%) 9,4017) Menurun Menurun Menurun –IV.42– No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 5.6. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (%) 81,3615) Meningkat 82,58 82,58 5.7. Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%) 6,3615) Meningkat 6,72 6,72 5.8. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar (%) 0,3518) 0,37 0,39 0,43 PP 6. Pengentasan Kemiskinan Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan 6.1. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%) 234) 35 38 50 6.2. Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses terhadap pengelolaan lahan (%) 3.483.00019) 3.729.000 5.522.000 18.398.000 PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Meningkatnya produktivitas dan daya saing 7.1. Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang) 1,1020) 2 2,20 2,80 7.2. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%) 46,6018) 47,10 48,40 52,60 7.3. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%) 64,3018) 64,70 65,20 66,70 7.4. Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional 7.5.1. Jumlah publikasi (artikel) internasional (publikasi) 14.60621) 20.383 23.077 31.159 7.5.2. Jumlah sitasi di jurnal internasional (sitasi) 38.58621) 45.647 49.178 59.770 7.5. Jumlah prototipe dari perguruan tinggi (prototipe) 9421) 100 184 304 7.6. Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina (produk) 14321) 150 300 700 7.7. Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha (inovasi) 5221) 60 125 210 7.8. Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten) 1.36222) 1.400 2.000 3.000 7.9. Jumlah paten granted (domestik) (paten) 79022) 800 850 1.000 7.10. Persentase sumber daya manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 (%) 14,0823) 15,00 16,00 20* 7.11. Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan (PUI) 8121) 114 120 138* 7.12. Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif) (orang) 4824) 55 60 75* –IV.43– No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 7.13. Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan (infrastruktur) 625) 3 4 10 7.14. Jumlah Science Techno Park yang ada yang dikembangkan: 7.14.1. Berbasis perguruan tinggi (unit) 1726) 5 5 5 7.14.2. Berbasis non perguruan tinggi (unit) 2826) 3 3 3 7.15. Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan (produk) N/A 0 0 40* 7.16. Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan: 7.16.1. Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam (teknologi) 1225) 12 15 24 7.16.2. Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana (teknologi) 3525) 35 35 35 7.17. Proporsi anggaran litbang terhadap PDB (persen) 0,2526) 0,27 0,30 0,42 7.18. Budaya dan Prestasi Olahraga: 7.18.1. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir (%) 31,3915) Meningkat 35,40 40 7.18.2. Jumlah Perolehan Medali Emas Olympic Games (medali) 127) N/A 2 3 7.18.3. Jumlah Perolehan Medali Emas Paralympic Games (medali) 028) N/A 1 3 Catatan: *) angka kumulatif Sumber: 1) Kemensos, 2019; 2) Kementerian PPN/Bappenas, 2019; 3) Kemensos, 2019; 4) Susenas, (Maret 2019); 5) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), 2019; 6) SDKI, 2017; 7) Riskesdas, 2018; 8) Kemenkes, 2018; 9) Kemenkes, 2019; 10) BPOM, 2019; 11) Survei Sosial Ekonomi Nasional (2018); 12) Programme for International Student Assessment (PISA), 2018, dilaksanakan tiga tahun sekali yaitu tahun 2018, 2021, dan 2024; 13) Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), 2016; 14) Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR), 2018; 15) Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, 2018; 16) Sakernas, 2018; 17) BPS, 2018; 18) Sakernas, 2019; 19) Kementerian ATR/BPN, 2019; 20) 11 K/L, 2019; 21) Kemenristekdikti, 2017-2018; 22) KemenkumHAM, 2018; 23) Kemenristekdikti, LIPI, BPPT, 2018; 24) KNAPP, 2018; 25) Kemenristekdikti dan LPNK Iptek, 2019; 26) Kemenristekdikti, 2019; 27) Rio 2016 Olympic Games (Brazil); 28) Rio 2016 Paralympic Games (Brazil). 4.1.3.4. Proyek Prioritas Strategis/Major Project Dalam PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing telah disusun empat Proyek Prioritas Strategis/MP sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran yang dirinci hingga target, lokasi, dan instansi pelaksana yang jelas. Major Project tersebut antara lain sebagai berikut. Major Project Penguatan Sistem Kesehatan Nasional Pengalaman penanganan pandemi Covid-19 menunjukkan adanya kelemahan sistem kesehatan nasional, khususnya health security, baik dari kemampuan pencegahan, maupun mendeteksi termasuk screening test, tracing dan tracking, dan social distancing. Dukungan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, dan alat kesehatan tidak siap –IV.44– (laboratorium, manajemen kasus, kekurangan alat pelindung diri, ruang isolasi, dan alat tes); dan kapasitas tenaga dan fasilitas kesehatan terbatas dalam tata laksana kasus, keterbatasan ruang rawat. Reformasi sistem kesehatan dilakukan melalui meningkatan upaya promotif preventif melalui pembudayaan Germas dan penguatan health security. Dalam aspek sumber daya kesehatan, reformasi difokuskan pada tiga komponen penguatan fungsi Puskesmas, perluasan sistem rujukan dan pemenuhan tenaga kesehatan dan didukung dengan pemanfaatan teknologi, seperti pengumpulan data secara digital dan sistem infromasi (Gambar 4.26). Gambar 4.26 Major Project Penguatan Sistem Kesehatan Nasional Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Major Project Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting Dalam rangka mempercepat penurunan kematian ibu menjadi 217 per 100.000 kelahiran hidup serta prevalensi stunting pada balita menjadi 21,10 persen, perlu dilaksanakan intervensi yang bersifat spesifik dan sensitif melalui pemberian makanan tambahan, pelayanan KB berkualitas, penyediaan kelas pengasuhan, sampai penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak (Gambar 4.27). Major Project Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 Untuk menjawab tantangan pasar kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan global dan perkembangan industri 4.0, pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi difokuskan pada peningkatan keahlian tenaga kerja yang mendukung industri 4.0. Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 menjadi semakin penting seiring dengan perubahan pola kerja dunia usaha dan dunia industri yang bergantung pada konektivitas jaringan, sistem, dan teknologi akibat terjadinya pandemi Covid-19. Fokus pengembangan dituangkan dalam highlight proyek, antara lain pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel, revitalisasi lembaga pendidikan vokasi yang mendukung industri 4.0, serta pelaksanaan pelatihan vokasi dan pemagangan di industri 4.0 (Gambar 4.28). –IV.45– Gambar 4.27 Major Project Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Gambar 4.28 Major Project Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Major Project Pembangunan Science Technopark (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas) Upaya peningkatan kapabilitas penciptaan inovasi dan peningkatan produk inovasi nasional perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas Science Technopark (STP) sebagai simpul triple-helix yang mentransformasikan hasil riset menjadi produk inovasi yang komersial. Pada tahun 2021 pengembangan STP akan dilakukan di Institut Teknologi –IV.46– Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, dan Universitas Gajah Mada yang memiliki tingkat kesiapan tinggi. Dengan demikian, keempat STP tersebut dapat beroperasi secara penuh menghasilkan dukungan dalam penyelesaian masalah dan peningkatan produktivitas industri (process innovation) serta menghasilkan perusahan pemula dengan berbagai produk inovasi (product innovation) yang dapat dikomersialkan (Gambar 4.29) Gambar 4.29 Major Project Pembangunan Science Technopark (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Major Project Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh Pandemi Covid-19 berdampak pada penambahan kelompok miskin dan rentan baru akibat banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan dan tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi. Belajar dari kejadian pandemi ini, diperlukan adanya reformasi sistem perlindungan sosial yang memperbaiki mekanisme dan memperluas cakupan bantuan sosial dan jaminan sosial. Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan melalui perbaikan data masyarakat miskin dan rentan, integrasi dan digitalisasi bantuan sosial, pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif, serta penyempurnaan mekanisme pembiayaan perlindungan sosial. Reformasi sistem perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan yang diperkirakan meningkat pada akhir tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Untuk itu diperlukan adanya percepatan perbaikan data terpadu, termasuk untuk mendata kelompok masyarakat menengah bawah yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan integrasi berbagai bantuan sosial sebagai sistem jaring pengaman sosial yang handal dan komprehensif. Selain itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk mendukung pemutakhiran DTKS di seluruh kabupaten/kota menjadi agenda utama yang disertai pelaksanaan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin dan rentan secara reguler, pendampingan kepada penerima manfaat, dan penyempurnaan mekanisme penyaluran berbasis nontunai untuk mewujudkan pelaksanaan program perlindungan sosial yang efektif berdasar 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi). Untuk itu, pada tahun 2021 tahapan integrasi akan dilaksanakan untuk penyatuan beberapa program yaitu (1) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP); (2) subsidi LPG 3 Kg dan Program Sembako; dan (3) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif yang terkoordinasi antarprogram di pusat dan daerah (Gambar 4.30). –IV.47– Gambar 4.30 Major Project Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 4.1.3.5. Kerangka Regulasi Kebutuhan regulasi untuk mendukung pencapaian PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing terdiri dari 4 Rancangan Undang-Undang/revisi Undang-Undang, 5 Rancangan Peraturan Pemerintah/revisi Peraturan Pemerintah, dan 8 Rancangan Peraturan Presiden/revisi Peraturan Presiden. Pada PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan akan diusulkan RUU Sistem Kependudukan dan Keluarga Nasional. Pada PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial akan diusulkan beberapa kerangka regulasi, meliputi (1) revisi PP No. 76/2015 tentang Perubahan atas PP No. 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; (2) Rancangan PP tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; (3) revisi Perpres No. 63/2017 tentang Bantuan Sosial Non Tunai; (4) Rancangan Perpres tentang Integrasi Bantuan Sosial; (5) Rancangan Perpres tentang Perlindungan Sosial yang Adaptif; (6) revisi UU No. 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; serta (7) Penyelesaian seluruh Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana sebagaimana dimandatkan dalam UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan kerangka regulasi yang akan diusulkan antara lain (1) revisi UU No. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular; (2) Rancangan PP tentang Label dan Iklan Pangan; serta (3) revisi PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Pada PP Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, kerangka regulasi yang akan diusulkan adalah revisi UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara untuk PP Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, kerangka regulasi yang akan diusulkan yaitu revisi UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan. Pada PP Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, kerangka regulasi yang akan diusulkan antara lain (1) Rancangan Perpres tentang Komite Nasional Vokasi; (2) Rancangan PP tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Iptek; (3) Rancangan Perpres tentang Pemanfaatan Prototipe Hasil Riset untuk Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja –IV.48– Perangkat Daerah (K/L/D) dan BUMN; (4) Rancangan Perpres tentang Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU)/Holding BLU untuk Pengelolaan Science and Technopark (STP)/Lembaga Penelitian, dan Pengembangan/Litbang dan Pemasaran Produk Hasil Riset STP/Lembaga Litbang; (5) Rancangan Perpres tentang Sistem Informasi Iptek Nasional (SIIN); (6) Rancangan Perpres tentang Pengelolaan Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan; dan (7) revisi Perpres No. 95/2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. 4.1.3.6. Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing antara lain (1) penataan tugas dan fungsi serta tata kelola kelembagaan dalam rangka pembinaan olahraga pendidikan dan prestasi; dan (2) pembentukan lembaga single oversight di tingkat nasional yang beranggotakan wakil pemerintah dan dunia industri/dunia usaha (Komite Nasional Vokasi). 4.1.4 Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 menjadi momentum perluasan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat. 4.1.4.1. Pendahuluan Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing, sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Upaya untuk memperkuat karakter dan sikap mental dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental mencakup integritas, etos kerja, dan gotong rotong. Internalisasi nilai-nilai tersebut dilakukan pada tataran individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, dan lembaga-lembaga negara. Selain itu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan juga diarahkan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan melalui pemajuan kebudayaan. Pada tahun 2020, gerakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan menghadapi tantangan pandemi global Covid-19. Untuk mengatasi Covid-19, Pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah meliputi (a) pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya, (b) aktivitas bekerja di tempat kerja, (c) kegiatan keagamaan di rumah ibadah, (d) kegiatan di tempat atau fasilitas umum, (e) kegiatan sosial dan budaya, dan (f) pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. Pandemi Covid-19 turut berdampak pada pelambatan gerakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan karena pembatasan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan kerumunan massa dan interaksi antarmanusia. Dengan demikian, ada empat isu strategis revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pertama, dalam upaya internalisasi nilai esensial revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila dihadapkan pada permasalahan belum optimalnya gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu. Dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19, internalisasi nilai revolusi mental belum sepenuhnya mampu mengubah masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai bagian dari program gerakan Indonesia bersih. Perilaku tertib masyarakat dalam melaksanakan kebijakan PSBB juga masih kurang. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan –IV.49– masker saat di luar rumah, mencuci tangan pakai sabun, dan kurang disiplin dalam menerapkan physical distancing atau jaga jarak fisik untuk memutus penularan virus Covid-19. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada upaya membangkitkan etos kerja dan semangat gotong royong masyarakat yang berkeadilan. Upaya mewujudkan Indonesia bersatu juga dihadapkan pada masih banyaknya penyebaran berita palsu mengenai pandemi Covid-19 yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengancam persatuan bangsa. Kemudian untuk mewujudkan Indonesia melayani, pelayanan publik dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan dampak kebijakan PSBB. Selain itu pembinaan ideologi Pancasila menghadapi tantangan untuk lebih membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada saat pandemi Covid-19, yakni untuk meningkatkan semangat gotong royong dalam keimanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan bangsa, musyawarah mufakat, serta keadilan sosial. Kemudian pada saat PSBB aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah, keluarga sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter sejak usia dini juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan ekspresi saling peduli, menjaga dan melindungi antaranggota keluarga, serta menghindari konflik dalam keluarga. Kedua, dalam upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, pandemi Covid-19 yang mewajibkan pembatasan interaksi antarmanusia berdampak pada penutupan pusat-pusat layanan kebudayaan seperti museum, situs cagar budaya, galeri seni, taman budaya, dan sanggar. Larangan berkerumun di ruang publik juga turut membatasi ruang gerak bagi para pelaku budaya dan masyarakat untuk melakukan kegiatan kebudayaan seperti pertunjukan seni dan penyelenggaraan festival budaya. Sementara itu ekosistem kebudayaan berkelanjutan yang memungkinkan para pelaku budaya dapat terus berkarya dan memperoleh apresiasi dari masyarakat pada situasi pandemi Covid-19 belum terbangun dengan kokoh. Ketiga, dalam upaya moderasi beragama, pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku masyarakat karena masih rendahnya literasi keagamaan dan lemahnya pemahaman ajaran agama di kalangan umat beragama. Keempat, dalam upaya meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya kemampuan literasi masyarakat dalam memperoleh, mengolah, dan memanfaatkan informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kemampuan literasi juga turut menentukan respon masyarakat untuk lebih sigap dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan pada upaya mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui (1) memperkuat pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui bidang pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta sistem sosial pada keluarga dan masyarakat, serta pembinaan ideologi Pancasila; (2) membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, mengembangkan media baru berbasis IT sebagai wahana ekspresi budaya, dan mengembangkan dana perwalian kebudayaan; (3) meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; dan (4) mengembangkan layanan literasi berbasis inklusi sosial dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. 4.1.4.2. Sasaran Prioritas Nasional Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 4.14. –IV.50– Tabel 4.14 Sasaran, Indikator, dan Target PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan No Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024

1.Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya 1.1. Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai) 67,01

(2018)meningkat 69,57 73,13 1.2. Indeks Aktualisasi Pancasila (nilai) N/A* N/A* 69,00 77,00

2.Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan 2.1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai) 53,70

(2018)55,50 57,30 62,70

3.Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial 3.1. Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai) 0,61

(2018)0,62 0,63 0,65

4.Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat 4.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai) 73,83 74,20 74,60 75,80
5.Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa 5.1. Indeks Pembangunan Keluarga (nilai) 53,60

(2018)53,60 55,00 61,00 5.2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (usia) 21,80 21,90 22,00 22,10

6.Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengatahuan, inovatif dan kreatif 6.1. Nilai Budaya Literasi (nilai) 55,00

(2018)58,20 61,40 71,00 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Keterangan: *) Instrumen pengukuran disusun tahun 2020 4.1.4.3. Program Prioritas Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dilakukan melalui empat PP, yaitu (1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter; (2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia; (3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial; dan (4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.31. Adapun sasaran, indikator, dan target PP pada PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel 4.15. –IV.51– Gambar 4.31 Kerangka PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Tabel 4.15 Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu 1.1. Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai) 78,90
(2018)Meningkat 79,06 79,30 1.2. Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai) 67,99
(2018)Meningkat 69,97 72,95 1.3. Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai) 75,50
(2018)Meningkat 76,96 77,88 1.4. Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai) 47,25
(2018)Meningkat 53,46 63,16 1.5. Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu (nilai) 65,42
(2018)Meningkat 68,40 72,36 Meningkatnya aktualisasi warga negara terhadap ideologi Pancasila 1.6. Nilai Dimensi Mental Kultural (nilai) N/A* N/A* 70 80 1.7. Nilai Dimensi Kelembagaan Sosial Politik (nilai) N/A* N/A* 68 75 1.8. Nilai Dimensi Kelembagaan Ekonomi (nilai) N/A* N/A* 69 76 –IV.52– No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter 1.9. Indeks Kerentanan Keluarga (nilai) 12,29 12,00 11,50 10,00 1.10. Indeks Karakter Remaja (nilai) N/A 67,92 68,42 69,92 PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan 2.1. Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai) 41,11
(2018)46,61 49,36 57,60 2.2. Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai) 36,57
(2018)37,38 37,79 39,01 2.3. Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai) 30,55
(2018)37,03 40,28 50,00 PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama 3.1. Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji (nilai) 85,91 85,95 85,96 86,00 3.2. Indeks Kepuasan Layanan KUA (nilai) 77, 28 80,00 81,00 84,00 3.3. Indeks Kepuasan Layanan Produk Halal (nilai) 60,00 60,00 65,00 80,00 3.4. Tingkat Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya (nilai) 60,00 60,00 70,00 90,00 PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif 4.1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai) 10,12 11,00 12,00 15,00 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Keterangan: *) Instrumen pengukuran disusun tahun 2020 Sebagai upaya memulihkan dampak pandemi Covid-19, kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan antara lain (1) bantuan sosial bagi para seniman dan pegiat budaya untuk melakukan kegiatan kebudayaan; (2) bantuan penyelenggaraan festival budaya bagi daerah; (3) bantuan pengembangan desa pemajuan kebudayaan; (4) penguatan pusat- pusat perubahan Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk kembali membangun optimisme dan semangat kebangsaan; (5) pelaksanaan dialog internal dan antarumat beragama, serta bimbingan-penyuluhan praktik peribadatan di musim wabah; (6) pengembangan dana sosial keagamaan dan pemberdayaan ekonomi umat; (7) pembangunan sarana prasarana layanan keagamaan: balai nikah, manasik haji, dan asrama haji; (8) peningkatan pelayanan keluarga yang holistik, berbasis masyarakat, serta pemberian KIE dan penyediaan rujukan bagi keluarga; dan (9) pengembangan layanan literasi informasi terapan untuk kesejahteraan. –IV.53– 4.1.4.4. Proyek Prioritas Strategis/Major Project Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan tidak memiliki Proyek Prioritas Strategis/MP. Namun demikian PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan mendukung beberapa MP yaitu (1) MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (2) MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, (3) MP Wilayah Adat Papua, dan (4) MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.32. Sebagai contoh dalam rangka mendukung MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PP Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan melaksanakan beberapa proyek prioritas, antara lain (1) penyelenggaraan festival budaya daerah secara sinergi dan holistik melalui platform Indonesiana di 20 lokasi; (2) pengembangan desa pemajuan kebudayaan untuk mendorong pengembangan dan pemanfaatan sumber daya kebudayaan daerah di 34 lokasi; dan (3) penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional sebagai pagelaran karya budaya bangsa yang dilahirkan dari ajang kompetisi dan edukasi secara berjenjang dan berkelanjutan. Sebagai upaya percepatan pembangunan pascapandemi Covid-19, pelaksanaan PP Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan difokuskan pada daerah destinasi pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19. Gambar 4.32 Dukungan PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan terhadap Pelaksanaan MP Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 4.1.4.5. Kerangka Regulasi Regulasi yang diperlukan untuk mendukung PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yakni penyelesaian seluruh Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana sebagaimana dimandatkan dalam UU No. 13/2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Rancangan Peraturan Pemerintah ini untuk memperkuat –IV.54– pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4.1.4.6. Kerangka Kelembagaan Kebutuhan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yakni pembentukan lembaga pengelola dana perwalian kebudayaan. Lembaga tersebut melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan dan pemanfaatan dana perwalian kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan. 4.1.5. Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Pembangunan infrastruktur tahun 2021 akan mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, perbaikan permukiman. Selain itu percepatan pembangunan infrastruktur tahun 2021 diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19 pada sektor riil melalui peningkatan pembangunan infrastruktur di sektor pariwisata, industri dan yang menunjang peningkatan investasi. 4.1.5.1. Pendahuluan Percepatan pembangunan infrastruktur tahun 2021 diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19 pada sektor riil (sektor industri, pariwisata dan investasi) serta mendukung penguatan kesehatan masyarakat. Fokus pembangunan infrastruktur tersebut antara lain (1) infrastruktur pelayanan dasar; (2) infrastruktur konektivitas; (3) infrastruktur perkotaan; (4) energi ketenagalistrikan dan transformasi digital; serta (5) mengedepankan ketangguhan infrastruktur menghadapi bencana. Selain itu dilakukan pula pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi kegiatan yang menggunakan metode padat karya, antara lain pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan irigasi, pembangunan ABSAH (Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan), pemeliharaan jalan, penyediaan air minum dan sanitasi di daerah rawan, serta peningkatan kualitas rumah swadaya masyarakat. Beberapa isu penting infrastruktur pelayanan dasar yang menjadi tantangan di tahun 2021 antara lain akses terhadap perumahan dan infrastruktur dasar permukiman yang layak merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipastikan pemenuhannya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif, terutama saat pandemi Covid- 19 dimana masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah. Tantangan lainnya di antaranya adalah pemulihan industri perumahan. Efek pandemi pada bidang perumahan dan permukiman mengancam keamanan bermukim masyarakat, terutama bagi masyarakat dengan lapangan usaha informal maupun masyarakat dengan lapangan usaha formal yang gagal membayar sewa atau kredit rumahnya. Selain itu, menurunnya kinerja industri perumahan juga memiliki dampak cukup signifikan terhadap perekonomian karena melibatkan sekitar 171 backward and forward linkages industri termasuk penyediaan lapangan kerja dimana sektor ini menyerap tenaga cukup besar (padat karya). Isu lain pada infrastruktur pelayanan dasar adalah keselamatan transportasi. Untuk itu perlu ditingkatkan aspek keamanan dan keselamatan pada prasarana dan sarana transportasi, penguatan koordinasi dari berbagai stakeholder, serta kapasitas dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), maupun ketersediaan peralatan dalam mendukung kegiatan peningkatan keselamatan dan upaya pencarian dan pertolongan terhadap musibah kecelakaan transportasi maupun kejadian bencana alam. Di samping itu, belum memadainya ketersediaan sistem angkutan umum massal di beberapa wilayah –IV.55– perkotaan berdampak pada kemacetan lalu lintas dan kerugian ekonomi yang nilainya cukup besar. Dalam rangka meningkatkan perkonomian untuk mendukung pemulihan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19 percepatan peningkatan konektivitas transportasi (jalan, kereta api, angkutan sungai, danau, penyeberangan, transportasi laut dan udara) perlu terus ditingkatkan terutama untuk mendukung pemulihan sektor industri dan pariwisata. Upaya terobosan diperlukan dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah dengan meningkatkan peran angkutan barang kereta api, mendorong kinerja angkutan logistik, memperkuat peran angkutan penyeberangan dalam menghubungkan pulau-pulau, meningkatkan kapasitas bandara yang belum memadai, serta memperkuat konektivitas jaringan jalan dalam mendukung sistem logistik dan pemerataan wilayah. Tantangan dalam pemenuhan kebutuhan air pada masa Pandemi Covid-19 diantaranya adanya penggunaan air baku domestik, baik di perkotaan maupun pedesaan akibat dari perubahan perilaku pada manusia yang menjadi lebih higienis dengan adanya gerakan cuci tangan. Adanya pengurangan alokasi APBN untuk peningkatan kapasitas air baku akibat Covid-19, menuntut pemerintah lebih selektif terhadap lokasi pembangunan yang menjadi prioritas. Tantangan terkait ketahanan pangan pada masa pandemi Covid-19, antara lain (1) permintaan pasar yang berkurang berpotensi menurunkan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan petani yang saat ini sudah paling rendah dibanding sektor lain; (2) kebutuhan pangan meningkat; (3) realisasi impor komoditas pangan akan menurun akibat pembatasan ekspor oleh negara produsen sehingga perlu peningkatan pasokan dalam negeri; (4) refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dan daerah untuk pendanaan pembangunan dan rehabilitasi khususnya pada daerah irigasi kewenangan daerah (small scale irrigation); (5) pemenuhan ketersediaan, pasokan, dan stabilitas harga pangan nasional; (6) kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh (imunitas) yang meningkat berpengaruh pada pola konsumsi pangan masyarakat terutama untuk daging, buah dan sayur sehingga diperlukan dukungan pemerintah untuk sektor tanaman nonpadi; (7) wabah Covid-19 yang berkepanjangan dapat secara signifikan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga perlu penciptaan sumber-sumber pangan dengan harga relatif murah dan terjangkau; dan (8) penduduk miskin dan rawan pangan meningkat terutama di pedesaan akibat hilangnya pekerjaan. Selain pandemi Covid-19, Indonesia juga masih menghadapi risiko bencana yang tinggi, terutama bencana hidrometeorologi. Sebagai contoh, pada awal tahun 2020 Ibukota Jakarta mengalami banjir dengan skala besar. Dalam kejadian tersebut, infrastruktur vital seperti rumah sakit, rel kereta api, dan jalan tol terendam banjir menyebabkan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi terganggu. Secara garis besar, tantangan dalam bidang infrastruktur ketahanan bencana meliputi (1) kawasan urban dimana ekonomi dan kepadatan penduduk tinggi masih belum tangguh bencana dan belum memiliki rencana peningkatan ketangguhan secara terpadu, seperti kota-kota pesisir utara Jawa memiliki potensi kenaikan muka air laut, banjir rob, dan penurunan tanah; (2) banyaknya infrastruktur vital berada di zona rawan bencana dengan tingkat ketahanan yang belum memadai (3) kinerja pemulihan 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis dan 15 danau prioritas masih belum optimal; serta (4) pengelolaan kawasan rawa dan gambut yang belum berkelanjutan. Pada sektor energi dan ketenagalistrikan, beberapa tantangan utama antara lain (1) terjadinya perubahan pola konsumsi energi di masyarakat akibat pandemi Covid-19; (2) penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang sustainable untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengoptimalkan penggunaan energi baru terbarukan; (3) tingkat pelayanan ketenagalistrikan masih rendah, salah satunya terlihat dari lama dan jumlah pemadaman yang masih tinggi; (4) penggunaan energi bersih untuk rumah tangga dengan sumber yang berasal dari dalam negeri (bukan impor) masih terbatas; dan (5) peningkatan ketahanan pasokan untuk kebutuhan bahan bakar domestik. –IV.56– Sementara itu di sektor telekomunikasi dan informatika (TIK), pandemi Covid-19 telah mendorong masyarakat dan pemerintah menggunakan cara baru untuk menjadi produktif dengan menggunakan perangkat digital dan jaringan telekomunikasi. Hal ini menyebabkan permintaan yang meningkat terhadap kebutuhan data dan tingkat keamanannya melalui infrastruktur telekomunikasi dan informatika. Tantangan yang masih akan dihadapi pada tahun 2021 terkait dengan TIK antara lain (1) akses dan kehandalan infrastruktur TIK yang belum memadai untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi digital yang berkualitas pada target yang telah ditetapkan. Peningkatan keandalan dan kecepatan pelayanan informasi memerlukan perluasan jaringan tetap pitalebar (fixed broadband) dan jaringan bergerak pitalebar (mobile broadband); (2) pemanfaatan infrastruktur TIK yang telah diselenggarakan perlu dioptimalkan pada layanan sektor publik, industri, pariwisata, and jasa untuk memulihkan produktifitas ekonomi; (3) pemanfaatan layanan infrastruktur TIK terhambat keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai keahlian di bidang digital. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan SDM termasuk melalui pendidikan vokasi bidang TIK, pendidikan tinggi yang berasal dari bidang khususnya science, technology, engineering and mathematics (STEM) dan juga melalui program training rendah biaya yang disampaikan secara digital (online course). Berdasarkan beberapa tantangan yang telah diuraikan, maka arah kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2021 akan difokuskan pada upaya mendukung pemulihan ekononomi pascapandemi Covid-19, di antaranya (1) memulihkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau yang didukung dengan infrastruktur dasar permukiman termasuk air minum dan sanitasi; (2) meningkatkan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; (3) meningkatkan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; (4) meningkatkan ketahanan infrastruktur; (5) meningkatkan optimalitasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; (6) meningkatkan konektivitas wilayah; (7) mengembangkan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; (8) meningkatkan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien; (9) meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta (10) mengoptimalkan strategi investasi badan usaha seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), maupun sumber-sumber pembiayaan kreatif lainnya, dan mengembangkan metode-metode atau aplikasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur dengan mengacu pada beberapa metode yang diterapkan di negara maju dan negara-negara anggota G20 seperti Five Case Model (5CM), Project Initiation Routemap (PIR), dan Building Information Modelling (BIM). 4.1.5.2. Sasaran Prioritas Nasional Sasaran dan indikator utama PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar tahun 2021 sebagaimana pada Tabel 4.16 Tabel 4.16 Sasaran, Indikator, dan Target PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar No Sasaran/Indikator 2019 (Baseline) Target 2020 2021 2024

1.Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar 1.1. Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%) 56,75 57,74 58,74 61,72 1.2. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%) 89,27 89,31 91,98 100 1.3. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)) 6,70

(2018)7,30 8,40 15 –IV.57– No Sasaran/Indikator 2019 (Baseline) Target 2020 2021 2024 1.4. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%) 77,44 layak (termasuk 7,5 aman) 78,10 layak (termasuk 8,57 aman) 79,43 layak (termasuk 9,72 aman) 90 layak (termasuk 15 aman) 1.5. Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%) 53 59 60 65 1.6. Volume tampungan air per kapita (m3/kapita) 51,30 51,05 52,20 57,67 1.7. Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi (Kumulatif, DI) N/A 1 3 9 1.8. Luas lahan pertanian padi dan non-padi yang beririgasi meningkat (Ha) 1 juta (2015- 2019) 3.210 116 Ribu 116 ribu 1.9. Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana N/A 20 20 20 1.10. Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik) 81,36 83,87 92,72 131,36

2.Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar 2.1. Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km) (terdapat dalam narasi RPJMN) 2,30 2,30 2,20 1,90 2.2. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota (%) 92/68/57 93/70/58 93/70/58 97/75/65 2.3. Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%) 81,50 81,50 82 94 2.4. Rute pelayaran yang paling terhubung (loop) (%) 23 24 25 27
3.Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan 3.1. Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) 1 6 6 (berlanjut) 6 3.2. Jumlah kawasan yang disediakan infrastruktur permukiman dalam rangka peremajaan (kawasan) (diambil dari indikator KP) 0 0 4 10
4.Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan 4.1. Rasio Elektrifikasi (%) 98,86 ~ 100 ~ 100 ~ 100
5.Meningkatnya layanan infrastruktur TIK 5.1. Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59% (diambil dari indikator PP) 97,5 98 98,5 100 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020 –IV.58– 4.1.5.3. Program Prioritas Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar akan dilakukan melalui lima PP, yaitu (1) Infrastruktur Pelayanan Dasar; (2) Infrastruktur Ekonomi; (3) Infrastruktur Perkotaan; (4) Energi dan Ketenagalistrikan; dan (5) Transformasi Digital, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.33. Sementara. sasaran, indikator, dan target PP pada PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dapat dilihat pada Tabel 4.17. Gambar 4.33 Kerangka PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Tabel 4.17 Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau 1.1 Rasio KPR terhadap PDB (%) 2,90 (2018) 2,90 2,90 3,50 1.2 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%) 92,25 92,46 92,67 93,31 1.3 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%) 81,11 81,55 81,99 83,33 –IV.59– No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 1.4 Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%) 46,42 47,02 47,62 49,42 Meningkatnya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman 1.5 Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) 20,18 20,18 22,81 30,45 1.6 Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%) 69,08 69,13 69,18 69,55 1.7 Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%) 58,95 67,20 75,40 100 1.8 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%) 77,44 layak (termasuk 7,5 aman) 78,10 layak, termasuk 8,57 aman 79,43 layak, termasuk 9,72 aman 90 layak, termasuk 15 aman 1.9 Persentase rumah tangga yang masih mempraktik- kan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%) 7,61 5,95 4,46 0 1.10 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%) 59,08 penanganan dan 1,55 pengurangan

(2016)72,92 penanganan dan 3,70 pengurangan 73,70 penanganan dan 5,51 pengurangan 80 penanganan dan 20 pengurangan Meningkatnya Layanan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan 1.11 Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan (m3/detik) 5,00 2,51 8,85 15,29 1.12 Jumlah wilayah sungai yang menetapkan kebi- jakan Pengelolaan SDA Terpadu (wilayah sungai) N/A 0 5 21 1.13 Jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan Pengelolaan SDA Terpadu berbasis teknologi cerdas (smart water management) (unit) N/A 0 7 10 Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi 1.14 Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit) 28 27 27 25 Meningkatnya Ketahanan Infrastruktur 1.15 Jumlah Provinsi yang meningkatan ketahanan terhadap bencana (hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan) (Provinsi) N/A 20 20 20 –IV.60– No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 1.16 Jumlah wilayah sungai yang menerapkan restrorasi dan konservasi lingkungan dan sumber daya air (wilayah sungai) N/A 20 20 20 Meningkatnya Optimalitasi Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi 1.17 Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (Kumulatif, miliar m3) 13,75 13,83 14,30 16,33 1.18 Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (Kumulatif, unit) N/A 14 17 50 1.19 Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit) N/A 10 20 20 1.20 Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen (kumulatif, persen) N/A 2 7 25 1.21 Luas lahan beririgasi untuk komoditas non padi (Hektare) N/A 230 7.193 7.593 PP 2. Infrastruktur Ekonomi Meningkatnya konektivitas wilayah 2.1 Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (Km) 1.461 a) 481 408 2.500 b) 2.2 Panjang jalan baru yang terbangun (Km) 3.387 a) 500 450 3.000 b) 2.3 Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (Km’s) 6.164 6.439 6.639 7.451 2.4 Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi) 1 1 2 7 2.5 Jumlah rute subsidi tol laut (rute) 14 21 22 25 2.6 Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi) 24 a) 6 6 36 b) 2.7 Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi) 15 a) 7 12 (berlanjut) 21 b) 2.8 Jumlah rute jembatan udara (rute) 35 28 31 (berlanjut) 43 PP 3. Infrastruktur Perkotaan Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan 3.1 Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang (kota) 3 - 2 6 –IV.61– No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 3.2 Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan) 0 0 4 10 3.3 Jumlah BUMD Air Minum yang menerapkan Smart Grid Water Management (BUMD Air Minum/PDAM) 1 3 6 15 3.4 Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota) 10 16 23 44 PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga Listrik yang merata, andal, dan efisien 4.1 Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik per Kapita (kWh) 1.084 1.095 1.130 1.400 4.2 Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton) 3,88 4,71 4,92 6,07 4.3 Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota (SR) 537.936 665.800c) 1.537.936c) 4.010.445 PP 5. Transformasi Digital Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi 5.1 Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif) 35,71 36,42 37,15 60 5.2 Persentase desa yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband (%) 87,40 91,95 93 95 5.3 Fasilitasi startup menjadi unicorn (diambil dari indikator Proyek) 0 0 0 3 5.4 Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital 52,28 53 60 80 5.5 Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata) 8,80 8,80 8,80 8,80 5.6 Persentase pengguna internet (Persentase) 72,60 74,20 79,20 82,30 5.7 Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase) 70 72 73 75,70 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020 Keterangan: a) kumulatif 2015-2019; b) kumulatif 2020-2024; c) penyesuaian dampak bencana nonalam Covid-19 –IV.62– Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, program prioritas pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui (1) pemberian stimulus tarif listrik untuk perlindungan sosial dan ekonomi serta stimulus fiskal subsidi perumahan diantaranya berupa SSB penerbitan tahun berjalan dan SBUM masing-masing untuk 175.000 unit rumah; (2) relaksasi pembayaran angsuran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi untuk menjaga agar tidak terjadi gagal bayar cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) akibat banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalami penurunan/kehilangan pekerjaan; (3) penyediaan stimulan/bantuan pembangunan baru dan perbaikan rumah swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin; (4) mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti pembangkit, jaringan transmisi, jaringan gas, penetrasi fixed broadband, pembangunan waduk multiguna, rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dan rawa, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, jalan akses ke kawasan-kawasan prioritas dan penghubung simpul transportasi, serta pembangunan dan pengembangan bandara, pelabuhan, dan infrastruktur angkutan umum massal perkotaan; (5) memastikan tersedianya layanan infrastruktur, seperti layanan akses internet, layanan energi, layanan angkutan perintis darat, laut dan udara serta subsidi tol laut, angkutan laut perintis, angkutan darat, angkutan kereta api, kargo dan angkutan udara, irigasi untuk padi dan komoditas nonpadi yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau memiliki tingkat impor yang tinggi dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, serta air baku siap pakai sebanyak 300 titik nonjaringan PDAM untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar dan kawasan 3T; (6) mengembangkan pendanaan kreatif, seperti KPBU, AP, ataupun Pinjaman Luar Negeri untuk mendukung program pembangunan infrastruktur seperti rehabilitasi dan O/P jaringan irigasi kewenangan daerah, pembangunan bendungan, penyediaan air baku Source to Tap (STT) di kawasan metropolitan, dan pembangunan infrastruktur konektivitas; serta (7) mendorong penyediaan infrastruktur dengan skema padat karya di sektor penyediaan perumahan, optimalisasi lahan terlantar untuk irigasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi khususnya pada irigasi permukaan kewenangan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat melalui P3TGAI dengan model cash for work, serta pemeliharaan rutin jalan. Selain itu, pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 perlu didukung dengan lingkungan yang aman. Untuk itu, di tahun 2021 upaya peningkatan ketangguhan infrastruktur bencana akan difokuskan pada wilayah perkotaan, daerah pascabencana dan pusat-pusat pariwisata. Strategi peningkatan ketangguhan pada wilayah tersebut akan diupayakan melalui (1) Penguatan kebijakan pengelolaan bencana terpadu melalui percepatan penyelesaian rencana induk ketahanan wilayah untuk daerah-daerah dengan risiko tinggi;
(2)Penilaian dan peningkatan ketangguhan infrastruktur vital seperti rumah sakit, jaringan transportasi, dan jaringan logistik; (3) percepatan pemulihan infrastruktur wilayah pasca-bencana dengan pendekatan build-back-better; (4) investasi terpadu dan multi pembiayaan dalam peningkatan ketangguhan untuk daerah-daerah dengan risiko tinggi yang telah memiliki rencana induk ketangguhan; dan (5) prioritisasi pada intervensi yang bersifat multiguna, yang tidak hanya mampu mengelola risiko banjir, tetapi juga memiliki manfaat lain dalam peningkatan kesehatan masyarakat, wisatawan dan sebagai alternatif lokasi dalam upaya-upaya kedaruratan bencana baik alam maupun nonalam. Upaya- upaya investasi tersebut diutamakan melalui pelibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi lokal. Dalam upaya meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap penyakit (pandemi) jenis lain yang penularannya disebabkan oleh kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, serta kualitas air minum dan sanitasi yang belum layak, maka langkah yang akan dilakukan adalah (1) menyediakan akses sanitasi di daerah rawan sanitasi serta memperkuat keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota, untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat seperti melalui gerakan cuci tangan pakai sabun (CTPS); (2) menyediakan akses air minum aman yang memenuhi persyaratan kesehatan dan diprioritaskan melalui pembangunan akses air minum perpipaan serta percepatan pembangunan SPAM Regional; serta (3) melakukan konservasi tampungan alami dan daerah tangkapan air untuk menjaga kualitas sumber daya air. –IV.63– Terkait dengan sektor TIK, pandemi Covid-19 secara langsung telah mempercepat adopsi digitalisasi. Untuk itu beberapa kegiatan prioritas akan diarahkan pada mendorong peningkatan jumlah lembaga pelatihan SDM digital, menyederhanakan proses investasi di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menyerap tenaga kerja, seperti penyiapan start-up lokal dan industri manufaktur lokal yang memproduksi perangkat digital, izin penggelaran jaringan telekomunikasi di daerah untuk meningkatkan penetrasi, implementasi Smart Water Management (ICT, modelling, SIH3) dan digitalisasi informasi penyediaan layanan irigasi dengan prinsip modernisasi irigasi, serta mendorong percepatan terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menyelenggarakan layanan publik digital yang efisien. 4.1.5.4. Proyek Prioritas Strategis/Major Project Dalam mendukung pencapaian sasaran pada PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar telah disusun MP (Gambar 4.34-Gambar 4.39) sebagai berikut (1) Rumah Susun Perkotaan (1 Juta); (2) Akses Air Minum Perpipaan (10 juta sambungan rumah); (3) Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga); (4) Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai Kritis;
(5)18 Waduk Multiguna; (6) Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa; (7) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (8) Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung; (9) Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan; (10) Jalan Trans Papua Merauke-Sorong;
(11)Kereta Api Makassar-Pare Pare; (12) KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta- Semarang dan Jakarta-Bandung); (13) Jembatan Udara 37 Rute di Papua; (14) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar; (15) Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 Kms dan Gardu Induk 38.000 MVA; (16) Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak; (17) Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah; (18) Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km); dan (19) Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital. Gambar 4.34 Proyek Prioritas Strategis/MP PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 –IV.64– Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Gambar 4.35 Proyek Prioritas Strategis/MP dalam Proyek Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar –IV.65– Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Gambar 4.36 Proyek Prioritas Strategis/MP dalam Proyek Prioritas Infrastruktur Perkotaan Gambar 4.36 Proyek Prioritas Strategis/MP dalam Proyek Prioritas Infrastruktur Perkotaan Gambar 4.36 Proyek Prioritas Strategis/MP dalam Proyek Prioritas Infrastruktur Perkotaan Dasar –IV.66– Gambar 4.37 Proyek Prioritas Strategis/MP dalam Proyek Prioritas Infrastruktur Ekonomi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 –IV.67– Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Gambar 4.38 Proyek Prioritas Strategis/MP dalam Proyek Prioritas Transformasi Digital Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Gambar 4.39 Proyek Prioritas Strategis/MP dalam Proyek Prioritas Ketenagalistrikan –IV.68– 4.1.5.5. Kerangka Regulasi Untuk mendukung pencapaian PP Infrastruktur Pelayanan Dasar, diperlukan dukungan kerangka regulasi sebagai berikut (1) Revisi UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi; (2) Revisi UU No. 38/2009 tentang Pos; (3) Revisi Lampiran UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; (4) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); (5) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat); (6) Revisi Permendagri No. 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (7) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Air Limbah Domestik; (8) Pedoman Tata Cara Monitoring dan Evaluasi SPM Air Limbah Domestik; (9) Pedoman Penyiapan Pelaksanaan KPBU Sektor Air Limbah Domestik; (10) Pedoman Konstruksi Fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah; (11) Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Kebijakan Strategis Nasional untuk Penyediaan Akses Air Minum; (12) Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi Air Minum dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat; (13) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Strategis Daerah untuk Penyediaan Akses Air Minum; (14) Peraturan/Keputusan Kepala Daerah Provinsi tentang Penetapan Batas Atas dan Batas Bawah Tarif Air Minum;
(15)Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sumber Air sebagai peraturan turunan dari UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air; dan (16) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi sebagai peraturan turunan dari UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air. Untuk mendukung pencapaian PP Infrastruktur Perkotaan, diperlukan dukungan kerangka regulasi yaitu Rancangan Peraturan Presiden Dukungan Pemerintah dalam Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan. Regulasi ini mengatur kriteria kota yang dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat, (kriteria umum, kriteria kesiapan, dan kriteria kelayakan) dan bentuk dukungan yang dapat diberikan pemerintah pusat. 4.1.5.6. Kerangka Kelembagaan Untuk mendukung pencapaian PP Infrastruktur Pelayanan Dasar, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan sebagai berikut (1) pengembangan peran lembaga keuangan seperti Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA), PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) serta perbankan dalam memperluas akses, fasilitas dan layanan pembiayaan perumahan bagi semua kalangan masyarakat; (2) pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) perumahan nasional dan daerah, termasuk badan perumahan publik perkotaan dan badan pengelola aset perumahan publik perkotaan; (3) pengembangan peran serta peningkatan kapasitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan penyelenggaraan penyediaan perumahan, diantaranya yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD, dunia usaha/swasta serta masyarakat itu sendiri; (4) penguatan kapasitas pemangku kepentingan air minum serta didukung dengan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan; (5) peningkatan kinerja BUMD Air Minum dan penyelenggara air minum lainnya, yang diprioritaskan untuk meningkatkan pengelolaan asset dan menurunkan tingkat kebocoran (Air Tak Berekening) dari 32,75 persen di tahun 2019 menjadi 30 persen di tahun 2021; (6) penguatan fungsi regulator untuk penyelenggaran akses air minum kepada masyarakat; (7) penguatan fungsi Komisi Irigasi di daerah, termasuk Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), penguatan tugas dan fungsi Unit Pengelola Teknis (UPT) bendungan dalam menjalankan operasi dan pemeliharaan (OP) bendungan, serta penguatan peran aktif lembaga daerah dalam tim penguatan infrastruktur kebencanaan, terutama pada daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi; (8) penguatan peran BUMN/D dalam pengelolaan SDA dengan implementasi Smart Water Management (ICT, modelling, SIH3); serta (9) penguatan tata kelola di sektor ketenagalistrikan terkait fungsi pengawasan dan independensi operator transmisi. –IV.69– 4.1.6 Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Fokus pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti Covid-19. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan. 4.1.6.1. Pendahuluan Beragam isu utama yang akan dihadapi pada tahun 2021 terkait PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim terutama dengan adanya pandemi Covid-19 adalah (1) perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung penguatan ketahanan kesehatan masyarakat, melalui penanganan limbah B3 medis, serta pengelolaan limbah B3 dan sampah lainnya; (2) memperkuat ketahanan bencana, baik bencana alam maupun nonalam; serta (3) mengelola emisi gas rumah kaca. Tren menunjukkan bahwa bencana alam geologi maupun hidrometeorologi mendominasi jenis kejadian bencana di Indonesia. Berbagai strategi telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam tersebut. Namun, dengan merebaknya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, diperlukan perhatian khusus terhadap permasalahan pembangunan ketahanan bencana nonalam, terutama dalam hal penanganan bencana pandemi yang dinilai masih terbatas. Selain diperlukan strategi khusus dalam usaha pemulihannya, dibutuhkan pula upaya reformasi sistem ketahanan bencana secara menyeluruh, multi-aspek dan terpadu di dalam pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan utama pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim pada tahun 2021 akan diprioritaskan kepada (a) penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara terintegrasi yang disertai dengan penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, termasuk penanganan limbah medis pascapandemi Covid-19; (b) penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi, tektonik, vulkanik, hidrometeorologi, dan lingkungan) serta bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan meluasnya penyebaran penyakit menular/pandemi, yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam rangka penguatan sistem ketahanan bencana; serta (c) peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) pada masa pemulihan aktivitas sosial-ekonomi Indonesia di tahun 2021, dengan fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi. 4.1.6.2. Sasaran Prioritas Nasional Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdapat pada Tabel 4.18. 4.1.6.3. Program Prioritas Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim terdiri dari tiga PP, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
(2)Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (3) Pembangunan Rendah Karbon, sebagaimana pada Gambar 4.40. Sementara. sasaran, indikator, dan target PP pada PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dapat dilihat pada Tabel 4.19. –IV.70– Tabel 4.18 Sasaran, Indikator, dan Target PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024

1.Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 1.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 66,56a 68,71 68,96 69,74
2.Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim 2.1. Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%) N/Ab 0,44d 0,69d 1,25d 3. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline 3.1. Persentase penurunan emisi GRK (%) 22,60c 26,00d 24,14d 27,00d 3.2. Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%) 22,80d 27,06d 26,37d 31,94d Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Keterangan: a) capaian RKP 2019 TW IV; b) pada tahun 2019 tidak dilakukan penghitungan; c) Data kumulatif penurunan emisi dari RAN-RAD GRK; d) Bappenas (2020) Gambar 4.40. Kerangka PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 –IV.71– Tabel 4.19 Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut 1.1 Indeks Kualitas Air (IKA) 52,65a 55,10 55,20 55,50 1.2 Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) N/Ab 58,50 59,00 60,50 1.3 Indeks Kualitas Udara (IKU) 86,57a 84,10 84,20 84,50 1.4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) 62,00a 61,60 62,50 65,50 PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat 2.1. Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%) N/Ab 0,08c 0,10 0,10 2.2. Penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim (%) N/Ab 0,34 0,59 1,15 2.3. Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit) >5,00 5,00 4,50 3,00 PP 3. Pembangunan Rendah Karbon Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan (persen) 3.1. Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%) 10,30d 11,80d 10,95d 14,80d 3.2. Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%) 36,40d 45,80d 39,93d 43,25d 3.3. Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%) 8,00d 8,50d 7,79d 8,60d 3.4. Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%) 0,60d 2,00d 0,97d 2,56d 3.5. Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (%) 6,30d 6,50d 5,60d 7,00d Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Keterangan: a) capaian RKP 2019 TW IV; b) pada tahun 2019 tidak dilakukan penghitungan; c) penyesuaian dampak bencana nonalam pandemi Covid-19; d) Bappenas (2020) 4.1.6.4. Proyek Prioritas Strategis/Major Project Pada PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim telah disusun dua Proyek Prioritas Strategis/MP sebagai langkah nyata pencapaian sasaran yang dirinci hingga target, lokasi, dan instansi pelaksana. Pendanaan MP menyinergikan berbagai sumber pendanaan. Dua MP tersebut adalah sebagai berikut. Major Project Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3: Terdiri dari Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (limbah B3 medis) dengan fokus pada penanganan limbah medis pascapandemi Covid-19, serta Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu terutama untuk pengelolaan B3 dari industri (Gambar 4.41). –IV.72– Gambar 4.41 Major Project Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Major Project Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana: Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana difokuskan pada lima klaster, yaitu (1) bencana geologi, tektonik, dan vulkanik, (2) bencana hidrometeorologi, (3) bencana lingkungan, (4) bencana nonalam; dan

(5)dukungan penguatan sistem peringatan dini bencana secara keseluruhan (Gambar 4.42). Pada klaster bencana nonalam akan difokuskan pada penguatan sistem ketahanan bencana yang terkait bidang kesehatan, termasuk penyusunan protokol sistem peringatan dini pencegahan pandemi penyakit menular sebagai antisipasi penyebaran wabah penyakit di masa depan. Dukungan ini diperkuat melalui peningkatan deteksi dini dan kesiapsiagaan di masa prabencana sebelum wabah meluas serta penguatan sistem operasi dan logistik tanggap darurat terutama pada masa status kedaruratan kesehatan. Gambar 4.42 Major Project Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 –IV.73– Dalam usaha peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana, stategi difokuskan kepada beberapa upaya, yaitu (1) memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat dengan tetap memperkuat kolaborasi multipihak (pentahelix); (2) menyusun rencana kontinjensi, rencana operasi, dan strategi lainnya, termasuk protokol turunan yang diperlukan hingga level administrasi terkecil (desa/RW/RT); serta (3) meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dengan menyusun rancang bangun sistem penanggulangan bencana yang tepat sasaran, antisipatif dan fleksibel untuk berbagai ancaman. Penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), peningkatan budaya sadar bencana, serta pendidikan dan pelatihan teknis simulasi dan gladi penanggulangan bencana yang mengutamakan peningkatan pemahaman risiko bencana berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal kepada masyarakat dan aparat. Penguatan standar operasional prosedur (SOP) penanganan bersama kejadian bencana melalui penyusunan rencana kontijensi, rencana operasi, dan strategi lainnya juga diperlukan pada wilayah rawan terdampak seperti kawasan perkotaan padat penduduk dan mobilitas tinggi, pusat-pusat investasi, industri, dan pariwisata maupun kawasan produksi pangan dengan melibatkan kerja sama antar pemerintah daerah dan lintas kementerian/lembaga. Penguatan didasarkan pada kajian pemetaan dan analisis risiko bencana yang komprehensif serta perlu didukung dengan peningkatan investasi pengurangan risiko bencana yang diutamakan untuk ancaman bencana pandemi seperti peningkatan kapasitas dan sumber daya kesehatan wilayah, dalam hal rasio tenaga medis, relawan, dan fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas/rumah sakit). Dalam usaha penguatan sistem operasi tanggap darurat, strategi difokuskan kepada beberapa upaya, yaitu (1) memperkuat manajemen krisis terpadu, multisektor dan multipihak; (2) memperkuat sistem data bencana terpadu yang termutakhir, mudah diakses publik, transparan, dan berbasis satu referensi; serta (3) memperkuat sistem logistik (terutama pangan dan alat kesehatan) dan jaring pengaman sosial untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi pada masa krisis dan mempercepat pemulihan kondisi menjadi lebih baik. 4.1.6.5. Kerangka Regulasi Untuk mendukung pencapaian PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pada tahun 2021 diperlukan dukungan beberapa kerangka regulasi, meliputi (1) revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; (2) revisi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; serta (3) revisi Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang akan menyertakan fokus penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana nonalam (selain bencana alam) dalam rangka penataan dan perbaikan manajemen penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah. 4.1.6.6. Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim adalah penguatan kapasitas serta peningkatan koordinasi dan kerja sama antar K/L pada bidang lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim yang selama ini telah ada/terbentuk. Selain itu diperlukan peningkatan keterlibatan mitra pembangunan, masyarakat, serta dunia usaha dalam bidang lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Dalam meningkatkan kapasitas menghadapi bencana nonalam dimasa yang akan datang pendekatan kelembagaan difokuskan pada peran pencegahan, deteksi dini, dan respon cepat kebijakan. Hal tersebut dapat dicapai dengan penguatan fungsi dan koordinasi kelembagaan K/L/terkait yang difokuskan pada peningkatan kapasitas pemerintah pusat, kerja sama pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana nonalam. –IV.74– Penguatan fungsi dan koordinasi kelembagaan dalam pemulihan pembagunan pascabencana nonalam akan berdampak secara baik dengan memprioritaskan sektor- sektor fundamental seperti kesehatan, sosial-ekonomi dan pangan di wilayah yang memiliki dampak paparan tinggi dan wilayah pembangunan strategis, yang didukung dengan strategi komunikasi yang tepat untuk membangun kepercayaan publik. Secara umum, peningkatan kolaborasi lintas sektor harus diutamakan dalam pemulihan sosial– ekonomi yang memperhatikan aspek penguatan sistem ketahanan bencana secara terintegrasi dan keberlanjutan agenda pembangunan. 4.1.7 Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (good governance) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi Covid-19, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga. 4.1.7.1. Pendahuluan Sesuai RPJMN 2020-2024, pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dalam RKP 2021 diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan tegaknya hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kedaulatan negara. Namun demikian, sebagai implikasi dari pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 maka tahun 2021 diproyeksikan sebagai tahun pemulihan sebagaimana tema RKP 2021 yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Untuk meningkatkan efektivitas dalam merespon dampak pandemi Covid-19, diperlukan situasi yang kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Dengan demikian, Stabilitas Polhukhankam menjadi salah satu PN untuk menjamin terlaksananya empat fokus pembangunan yaitu (1) Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, (2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (3) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, dan (4) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Beberapa isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2021 antara lain (1) biaya politik tinggi yang menyebabkan maraknya korupsi; (2) pengelolaan informasi dan komunikasi publik K/L dan pemda yang belum terintegrasi, termasuk informasi terkait Covid-19, serta akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; (3) masih banyaknya WNI yang menemui permasalahan di luar negeri; (4) belum sinergisnya diplomasi dan refocusing kerja sama pembangunan internasional pada aspek kemanusiaan; (5) infrastruktur hukum belum secara optimal mendorong penyelesaian permasalahan gagal bayar hutang, serta pelaksanaan eksekusi putusan untuk mendukung iklim usaha berkelanjutan; (6) keterbatasan proses penegakan hukum secara konvensional dalam sistem peradilan akibat kebijakan social distancing; (7) belum optimalnya penerapan pelayanan publik secara daring/elektronik (e-service), terutama untuk pelayanan dasar dan perijinan; (8) belum opitmalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam mendukung kinerja ASN; dan (9) masih tingginya ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional (persebaran virus Covid-19, jaminan rasa aman, darurat peredaran gelap narkotika, potensi serangan siber, serta pertahanan ruang udara dan keamanan wilayah laut). 4.1.7.2. Sasaran Prioritas Nasional Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dapat dilihat pada Tabel 4.20. –IV.75– Tabel 4.20 Sasaran, Indikator, dan Target PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 1. Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal 1.1. Indeks Demokrasi Indonesia (1) (nilai) 72,39* 77,36** 77,72** 78,37** 1.2. Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%) 69,43*** 70*** 65 70

2.Optimalnya Kebijakan Luar Negeri 2.1. Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional(2) (nilai) 95,20 95,07 95,27 95,67
3.Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap 3.1. Indeks Pembangunan Hukum (nilai) 0,62 0,65 0,67 0,73
4.Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 4.1. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas (%) (3) K/L 95,29 70,00** 75,00** 85,00** Provinsi 73,53 50,00** 60,00** 85,00** Kabupaten/Kota 25,20 30,00** 35,00** 70,00**
5.Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional 5.1. Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa diseluruh Wilayah NKRI yang dapat diatasi. (%) 100 100 100 100 Sumber: 1) BPS, 2) Kemenlu, 3) KemenPAN RB, 4) Kemenkominfo Keterangan: (*) Data baseline tahun 2018; (**) Pembaruan metode perhitungan pada tahun 2020-2024; (***) Metode penghitungan hanya sampai pada tingkat kepuasan 4.1.7.3. Program Prioritas Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik akan dilakukan melalui lima PP, yaitu

(1)Konsolidasi Demokrasi, (2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, (3) Penegakan Hukum Nasional, (4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dan (5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, sebagaimana pada Gambar 4.43. Sementara sasaran, indikator, dan target PP pada PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dapat dilihat pada Tabel 4.21. Sebagai upaya memulihkan dampak pandemi Covid-19, kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan antara lain (1) sosialisasi dan diseminasi informasi yang merata dan berkeadilan terkait perkembangan, penanganan, dan pemulihan Covid-19 melalui berbagai media di pusat dan daerah; (2) pengembangan teknologi pemilu, seperti teknologi pungut-hitung dalam varian rekapitulasi elektronik (e-rekap) atau pemberian suara secara elektronik (e- voting); (3) pendampingan dan pemberian bantuan terhadap WNI di luar negeri yang terdampak pandemi Covid-19; (4) inisiasi kerja sama pembangunan menggunakan prinsip Kemitraan Multi-Pihak (KMP); (5) pelaksanaan KSST untuk praktik unggulan di bidang pertanian, perikanan, kesehatan/vaksin, dan infrastruktur; (6) intensifikasi keterlibatan Indonesia dalam kerja sama regional dan global terkait penanganan pandemi Covid-19; (7) optimalisasi penggunaan sarana prasarana berbasis elektronik dalam proses penanganan perkara dalam sistem peradilan; (8) optimalisasi upaya penyelesaian perkara melalui alternatif penyelesaian sengketa dan penangguhan penahanan; (9) optimalisasi pelaksanaan asimilasi dan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan dalam rangka –IV.76– pengurangan kelebihan kapasitas; (10) percepatan pemulihan sektor usaha melalui optimalisasi sistem kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU); (11) penguatan pelayanan publik terpadu dan berbasis elektronik (e-service), terutama untuk layanan dasar dan perijinan; (12) percepatan penetapan aplikasi umum pemerintahan untuk mendukung kinerja ASN; dan (13) peningkatan rumah sakit Kemhan/TNI & Polri dan peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi. Gambar 4.43 Kerangka PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Tabel 4.21 Sasaran, Indikator, dan Target PP dari PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 PP 1. Konsolidasi Demokrasi Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif 1.1 Jumlah regulasi/ kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen) 3 6 2 2 PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional 2.1 Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum) 8 8 10 16 2.2 Jumlah Program/ Kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan Triangular (program/kegiatan) 76 68 85 152 –IV.77– No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 2.3 Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (nilai) 3,78 3,8 3,84 4 2.4 Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI (nilai) 95,59*** 86,00 87,00 90,00 PP 3. Penegakan Hukum Nasional Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan 3.1 Indeks Persepsi Anti Korupsi (nilai) 3,70 4,00 4,03 4,14 3.2 Indeks Akses Terhadap Keadilan (%) 69,6 65-70 71-80 71-80 PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah 4.1 Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori Baik ke Atas (%) Kementerian 32,00** 90,00 100,00 100,00 LPNK 24,00** 65,00 80,00 100,00 Provinsi 15,00** 37,00 49,00 85,00 Kabupaten/ Kota 0,58** 10,00 15,00 30,00 4.2 Instansi Pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik (instansi pemerintah) 99 per 277 135 per 623 142 per 623 164 per 623 4.3 Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik ke Atas (%) Kementerian/ Lembaga 43,30** 70,00 - 100,00 Provinsi 32,40** 50,00 - 80,00 Kabupaten/ Kota 6,10** 20,00 - 50,00 4.4 Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP (%) Kementerian/ Lembaga 94,00** 91,00 92,00 95,00 Provinsi 94,00** 91,00 92,00 95,00 Kabupaten 79,00** 77,00 80,00 85,00 Kota 90,00** 91,00 92,00 95,00 4.5 Persentase Instansi Pemerintah dengan skor B ke atas Atas SAKIP (%) Kementerian/ Lembaga 94,12 94,00 96,00 100,00 Provinsi 97,06 85,00 87,00 100,00 Kabupaten/Kota 57,28 50,00 55,00 80,00 PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional 5.1 Indeks Kekuatan Militer (nilai) 0,28 0,26 0,25 0,20 5.2 Indeks Global Terorisme(nilai) 5,07 4,44 4,39 4,24 –IV.78– No. Sasaran/Indikator 2019 (baseline) Target 2020 2021 2024 5.3 Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) 53,32* >55 >55 >60 5.4 Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional (nilai) N/A** 3,10 3,20 3,40 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Keterangan: (*) Data baseline tahun 2017; (**) Data baseline tahun 2018; (***) Pembaruan metode perhitungan pada tahun 2020-2024; (****) Indikator Baru pada tahun 2020-2024 4.1.7.4. Proyek Prioritas Strategis/Major Project Di dalam PN 7, khususnya pada PP 5, terdapat dua proyek prioritas strategis/MP yaitu (1) Penguatan NSOC (National Security Operation Center)-SOC (Security Operation Center) dan Pembentukan 121 CSIRT (Computer Security Incident Response Team) dan (2) Penguatan Keamanan Laut di Natuna. Major Project Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT (Gambar 4.44) dilatarbelakangi oleh fenomena digitalisasi pada sektor pemerintah, tingginya ancaman dan serangan siber ke sektor pemerintah, belum adanya mekanisme integrasi antar-stakeholder terkait, dan belum adanya kerja sama keamanan siber yang menghubungkan pemerintah pusat dan pemda. Oleh karena itu, MP tersebut dimaksudkan sebagai platformsharing data dan informasi terkait pola-pola serangan siber sebagai bentuk proteksi dan shared situational awareness bagi stakeholder penyelenggara Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS), pemerintah pusat lainnya, dan pemda. Dari sisi pendanaan, pelaksanaan MP dibiayai dari APBN dengan indikasi pendanaan selama lima tahun sebesar Rp8,0 triliun. Gambar 4.44 Major Project Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 –IV.79– Major Project Penguatan Keamanan Laut di Natuna (Gambar 4.45) dilatarbelakangi oleh adanya eskalasi ancaman di wilayah Natuna dan meningkatnya risiko perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing, serta transnational crimes. Oleh karena itu, MP tersebut diarahkan untuk pembangunan sarpras pertahanan dan dukungannya serta pengadaan alat peralatan keamanan laut (alpalkamla). Adapun manfaat dari MP penguatan keamanan laut di Natuna diharapkan dapat meningkatkan deterrent effect dan penegakan kedaulatan di Perairan Natuna, menurunkan aktivitas perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, illegal, unreported, and IUU fishing, serta transnational crimes. Dari sisi pendanaan, pelaksanaan MP tersebut dibiayai dari APBN dengan indikasi pendanaan selama lima tahun sebesar Rp12,2 triliun. Gambar 4.45 Major Project Penguatan Keamanan Laut di Natuna Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 4.1.7.5. Kerangka Regulasi Sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan penataan regulasi nasional, fokus kerangka regulasi PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2020-2024, yang meliputi (1) revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; (2) revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (3) revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; (4) revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; (5) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); (6) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak; (7) revisi Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; (8) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata; (9) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional; (10) Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana; (11) Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU No. 35/2009 tentang Narkotika; dan (12) Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional. 4.1.7.6. Kerangka Kelembagaan Fokus kerangka kelembagaan PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada RKP 2021 diarahkan untuk mendukung kebutuhan penataan kelembagan dalam RPJMN 2020-2024, terutama terkait dengan tata kelola –IV.80– kelembagaan dalam rangka optimalisasi eksekusi putusan hukum dan tata kelola kelembagaan dalam rangka mendukung keamanan nasional. 4.2. Pendanaan pada Prioritas Nasional Pendanaan tujuh Prioritas Nasional dalam RKP 2021 mengacu pada prinsip money follow program dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dengan penekanan lebih terhadap Major Project yang terkait dengan pemulihan kondisi sosial ekonomi pascapandemi Covid-19. Prioritas Nasional RKP 2021 mengacu pada PN RPJMN 2020-2024. Dalam penyusunan pendanaan tujuh PN, prinsip Money Follow Program tetap menjadi acuan. Hal ini berarti, pendanaan akan diarahkan pada program-program pembangunan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran prioritas dan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Tabel 4.22 Alokasi pada PN Belanja K/L Tahun 2021 No. Prioritas Nasional Alokasi (Rp Miliar)

1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 22.878,8
2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 57.273,3
3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 212.357,0
4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 4.849,9
5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 114.304,4
6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 6.656,6
7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 71.280,5 Total 489.600,6 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020 Keterangan: 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional; 2) Beberapa proyek masih terpusat dan dalam proses pendetailan distribusi alokasi provinsi/kabupaten/kota; dan 3) Alokasi pada PN baru mencakup belanja K/L. Pemutakhiran angka, identifikasi dan integrasi antarinstansi, dan sumber pendanaan (K/L, DAK, BUMN, Swasta) akan dilakukan pada Perpres RKP dan APBN. Agar penyelesaian isu-isu pembangunan dapat lebih kokrit, maka prioritas nasional dilengkapi dengan Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Major Project merupakan proyek-proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran pembangunan. Pada RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 41 Major Project yang akan menjadi fokus penyusunan rencana dan pendanaan di tahun 2021. Tahun 2021 diharapkan menjadi titik balik pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19. Pandemi yang berlangsung di 2020 tersebut berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sesuai tema RKP tahun 2021, “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, maka Major Project yang terkait dengan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial menjadi langkah konkret untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2021. –IV.81– Pada Pagu Indikatif KL tahun 2021, K/L yang terkait langsung dengan upaya pemulihan ekonomi mendapat kenaikan 55 persen (Non-Operasional) dibanding posisi pagu K/L setelah dilakukan penghematan untuk penanganan pandemi Covid-19. Hampir seluruh K/L lebih rendah dibanding APBN 2020, bahkan beberapa K/L pagunya menurun/tidak naik signifikan dari posisi pagu K/L setelah dilakukan penghematan untuk penanganan pandemi Covid-19. Hal ini merupakan bentuk dari implementasi dari Money Follow Program. Pemulihan ekonomi diharapkan dapat didorong melalui dukungan pendanaan pada proyek-proyek pemulihan sektor-sektor unggulan seperti industri, pariwisata, investasi, dan pangan termasuk penyediaan infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusianya. Tabel 4.23 Major Project Terkait Langsung dengan Pemulihan Ekonomi Belanja K/L Tahun 2021 No. Prioritas Nasional Alokasi (Rp Miliar)
1.10 Destinasi Pariwisata Prioritas 3.285,9
2.9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter 628,2
3.Industri 4.0 di 5 Subsektor Prioritas 1.306,3
4.Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 4.398,3
5.Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu -
6.Didukung oleh Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur: 37.103,2

a.Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan (termasuk Ketahanan Pangan)
b.Dukungan Beberapa Major Project Infrastruktur Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2020 Keterangan: 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Major Project; 2) Major Project 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter dan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu dilaksanakan melalui BUMN/Swasta. Belanja K/L hanya sebagai fasilitator; dan 3) Major Project baru mencakup belanja K/L. Pemutakhiran angka, identifikasi, dan integrasi antarinstansi, dan sumber pendanaan (K/L, DAK, BUMN, Swasta) akan dilakukan pada Perpres RKP dan APBN. Disisi lain guna memulihkan kondisi sosial masyarakat, selain meneruskan beberapa program bantuan sosial saat penanganan Covid-19, penguatan integrasi program-program bantuan sosial juga dilakukan melalui Major Project Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh. Salah satu aspek penting di RKP TA 2021 adalah terkait Penguatan Sistem Kesehatan Nasional. Pandemi Covid-19 merupakan sebuah pelajaran penting perlunya memperkuat sistem kesehatan nasional. Untuk itu disusun sebuah Major Project terkait Penguatan Sistem Kesehatan Nasional dan perluasan cakupan Major Project Sistem Peringatan Dini Bencana yang mencakup penanggulangan bencana nonalam (pandemi). Disamping itu Pemerintah juga memperkuat ketahanan nasional melalui ketahanan pangan di Major Project Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan. Di dalam Rancangan RKP ini langkah-langkah penguatan tersebut dalam proses penajaman kesiapan dan integrasi kebijakannya. Seluruh Major Project dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana.Pelaksanaan Major Project tidak hanya melibatkan K/L, namun juga Pemerintah Daerah, Badan Usaha (BUMN/Swasta), dan masyarakat. Langkah-langkah pengintegrasian pemanfaatan sumber pendanaan terus dilakukan. Selain itu, inovasi skema pembiayaan juga diupayakan baik melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), blended finance, green finance serta skema pembiayaan inovasi lainnya. –V.1– –V.1– 5.1 Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan (KK) berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Dalam konteks mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antarorganisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program- program pembangunan. Adapun fokus kebijakan KK pada RKP 2021 diselaraskan dengan kebijakan dalam RPJMN 2020–2024 yang ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur, sebagaimana Gambar 5.1 berikut. Gambar 5.1 Kedudukan Kerangka Kelembagaan dalam Pembangunan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Dengan menekankan nilai ‘Struktur Mengikuti Strategi’ (Structure Follow Strategy), maka pembentukan organisasi pemerintah didasarkan pada strategi untuk pencapaian tujuan pembangunan. Adapun organisasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan mencakup (1) Lembaga Negara; (2) Kementerian; (3) Lembaga Pemerintah Non- Kementerian; (4) Lembaga Non-Struktural; (5) Pemerintah Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah; dan (6) Lembaga koordinasi lain seperti Badan Koordinasi, Komite Nasional, Tim Nasional dan lain-lain. Adapun urgensi KK dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk (1) mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta merespon berbagai perubahan dan permasalahan yang ada; dan (2) mendorong efektivitas –V.2– kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta mengurangi duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Pembentukan organisasi/lembaga pemerintah berdampak pada beberapa aspek termasuk beban belanja negara, untuk itu inisiatif penataan organisasi harus memperhatikan prinsip-prinsip KK sebagaimana Gambar 5.2 berikut. Gambar 5.2 Prinsip Kerangka Kelembagaan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Untuk memastikan kesesuaian dukungan KK dengan pelaksanaan RKP 2021, perlu dilakukan beberapa tahapan penilaian kelayakan. Adapun tahapan penilaian meliputi (1) aspek kesesuaian, (2) aspek urgensi, dan (3) aspek kelayakan. Adapun penjabaran ketiga aspek tersebut diturunkan dalam beberapa subkriteria sebagaimana Gambar 5.3 berikut. Gambar 5.3 Tahapan Penilaian Kelayakan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 –V.3– Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, prioritas penataan kelembagaan pemerintah yang sejalan dengan prinsip-prinsip KK diarahkan guna mendukung pencapaian agenda prioritas nasional, sebagaimana Gambar 5.4 Gambar 5.4 Prioritas Penataan Kelembagaan pada Prioritas Nasional RKP 2021 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 5.1.1 Kebutuhan Kerangka Kelembagaan RKP 2021 Kebutuhan KK RKP 2021 meliputi
1. 1.Tata kelola kelembagaan dalam rangka memastikan fungsi utama danau tercapai;
2. 2.Tata kelola kelembagaan dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
3. 3.Tata kelola kelembagaan dalam rangka pengelolaan export center dan perwakilan perdagangan di luar negeri;
4. 4.Tata kelola kelembagaan dalam rangka mendukung kawasan ekonomi khusus;
5. 5.Tata kelola kelembagaan dalam rangka pembangunan Ibu Kota Negara;
6. 6.Tata kelola kelembagaan untuk pengelolaan wilayah metropolitan dan kawasan perkotaan lainnya;
7. 7.Tata kelola kelembagaan dalam rangka pembentukan lembaga single oversight tingkat nasional;
8. 8.Tata kelola kelembagaan dalam rangka pengembangan peran lembaga keuangan dan perbankan dalam memperluas akses, fasilitas dan layanan pembiayaan perumahan bagi semua kalangan masyarakat;
9. 9.Tata kelola pembentukan badan layanan umum (BLU) perumahan nasional dan daerah, termasuk badan perumahan publik perkotaan dan badan pengelola aset perumahan publik perkotaan;
10. 10.Tata kelola pengembangan peran serta peningkatan kapasitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan penyelenggaraan penyediaan perumahan, diantaranya yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), dunia usaha/swasta serta masyarakat itu sendiri;
11. 11.Tata kelola penguatan kapasitas pemangku kepentingan air minum serta didukung dengan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan; .. .. –V.4–
12. 12.Tata kelola peningkatan kinerja BUMD Air Minum dan penyelenggara air minum lainnya, yang diprioritaskan untuk meningkatkan pengelolaan aset dan menurunkan tingkat kebocoran hingga 30 persen;
13. 13.Tata kelola penguatan fungsi regulator untuk penyelenggaran akses air minum kepada masyarakat;
14. 14.Tata kelola penguatan fungsi Komisi Irigasi di daerah, termasuk Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A); penguatan tugas dan fungsi Unit Pengelola Teknis (UPT) bendungan dalam menjalankan operasi dan pemeliharaan (OP) bendungan; serta penguatan peran aktif lembaga daerah dalam tim penguatan infrastruktur kebencanaan, terutama pada daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi;
15. 15.Tata kelola kelembagaan dalam rangka penguatan peran aktif lembaga daerah dalam tim penguatan infrastruktur kebencanaan, terutama pada daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi;
16. 16.Tata kelola kelembagaan dalam rangka mendukung keamanan nasional;
17. 17.Tata kelola kelembagaan dalam rangka optimalisasi eksekusi putusan hukum; dan
18. 18.Tata kelola kelembagaan dalam rangka mendukung perencanaan dan pembangunan nasional. 5.2 Kerangka Regulasi Peran kerangka regulasi (KR) dalam mendukung RKP semakin signifikan. Hal ini ditandai dengan usulan KR dari berbagai sektor pembangunan yang sudah mulai sinergis dengan kebijakan yang direncanakan. Oleh karena itu, usulan KR dalam RKP 2021 diharapkan mampu menjawab kebutuhan pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Tujuan utama dari pelaksanaan KR adalah untuk memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Proyek Prioritas Strategis/Major Project pembangunan pada RKP 2021. Peran KR dalam pembangunan dapat dilihat pada Gambar 5.5 berikut. Gambar 5.5 Peran Kerangka Regulasi dalam Pembangunan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Pengusulan KR idealnya sudah melalui tahapan evaluasi dan pengkajian yang di dalamnya memuat analisis biaya serta manfaat dari regulasi yang akan dibentuk. Tahapan evaluasi dilaksanakan dalam rangka menilai efektivitas dari regulasi yang sedang berlaku. Hasil dari evaluasi dapat berupa rekomendasi untuk menentukan sebuah regulasi tetap berlaku, direvisi, atau dicabut. Tahapan pengkajian dilaksanakan dalam rangka menentukan alternatif kebijakan yang dapat berbentuk peraturan maupun nonperaturan, dapat dilihat pada Gambar 5.6. –V.5– Gambar 5.6 Alur Pikir Sinergi Kebijakan dan Regulasi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Alur pikir ini menekankan pada pentingnya proses evaluasi yang secara tidak langsung dapat melihat efektifitas suatu regulasi, sehingga hasil evaluasi suatu kebijakan dan regulasi tidak hanya fokus pada aspek legal formal, tetapi juga dapat menyentuh aspek substansi (ekonomi, sosial, lingkungan, dan sebagainya). Urgensi pengintegrasian KR dalam RKP 2021 dapat dilihat pada Gambar 5.7 berikut. Gambar 5.7 Urgensi Integrasi Kerangka Regulasi dalam RKP 2021 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Urgensi integrasi KR dimaksudkan untuk mendukung kebijakan yang sejalan dengan tema RKP 2021, yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Selain itu, untuk memastikan pengintegrasian KR dalam RKP 2021 serta kepastian penyusunan KR di tahun pelaksanaan, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan penajaman dan –V.6– pemantauan terhadap setiap KR yang dicantumkan dalam RKP 2021. Pengusulan KR perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi koridor dalam penyusunan KR seperti yang terdapat dalam Gambar 5.8 berikut. Gambar 5.8 Prinsip – Prinsip Kerangka Regulasi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Proses pengusulan KR dalam RKP 2021, perlu didukung dengan kajian yang didasarkan pada beberapa batu uji yang terdiri dari aspek legalitas, aspek kebutuhan, dan aspek beban yang ditimbulkan. Pelaksanaan kajian sangat penting dilakukan untuk menghasilkan regulasi yang tepat, serta tidak menimbulkan beban kepada masyarakat dan negara, seperti dapat dilihat pada Gambar 5.9 berikut. Gambar 5.9 Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 –V.7– Peningkatan kualitas regulasi khususnya perbaikan dari sisi mekanisme pemantauan dan evaluasi, sistem, dan peningkatan kapasitas perumus kebijakan dan pembentuk regulasi perlu menjadi perhatian semua stakeholder, tidak hanya dari kalangan pemerintah, akan tetapi juga dari kalangan nonpemerintah. Hal ini penting untuk mengurangi kuantitas regulasi dalam rangka mendukung implementasi kebijakan yang telah direncanakan. Upaya untuk menyinergikan kebijakan pembangunan dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis program (money follows program) yang efektif serta penguatan kerja sama antarlembaga khususnya dalam harmonisasi dan sinkronisasi kelembagaan pengelola regulasi. Hal ini merupakan bagian penting dari langkah-langkah percepatan pelaksanaan pencapaian sasaran RKP 2021. 5.2.1 Kebutuhan Kerangka Regulasi RKP 2021 Dalam rangka mewujudkan pencapaian PN, berikut adalah kebutuhan prioritas KR yang akan dibentuk pada tahun 2021, meliputi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Menteri (Permen), dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). A. Undang-Undang Kerangka regulasi dalam bentuk UU meliputi
19. 1.Revisi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan;
20. 2.Rancangan UU tentang Omnibus Law Cipta Kerja;
21. 3.Rancangan UU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia;
22. 4.Rancangan UU tentang Ketentuan dan Fasilitasi Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law Perpajakan);
23. 5.Revisi UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
24. 6.Revisi UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
25. 7.Rancangan UU tentang Perkotaan;
26. 8.Revisi UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
27. 9.Revisi UU No. 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
28. 10.Rancangan UU tentang Sistem Kependudukan dan Keluarga Nasional;
29. 11.Revisi UU No. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
30. 12.Revisi UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
31. 13.Revisi UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi;
32. 14.Revisi UU No. 38/2009 tentang Pos;
33. 15.Revisi UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana;
34. 16.Revisi UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
35. 17.Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
36. 18.Revisi UU No. 2/2011 tentang Perubahan Terhadap UU No. 2/2008 tentang Partai Politik;
37. 19.Revisi UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum;
38. 20.Revisi UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
39. 21.Revisi UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional;
40. 22.Rancangan UU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
41. 23.Revisi UU No.42/1999 tentang Jaminan Benda Bergerak; –V.8–
42. 24.Revisi UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
43. 25.Rancangan UU tentang Hukum Acara Perdata;
44. 26.Rancangan UU Hukum Perdata Internasional;
45. 27.Rancangan UU tentang Perubahan atas UU No. 35/2009 tentang Narkotika; dan
46. 28.Rancangan UU tentang Perampasat Aset Tindak Pidana. B. Peraturan Pemerintah Kerangka regulasi dalam bentuk PP meliputi
47. 1.Revisi PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
48. 2.Rancangan PP tentang Perkotaan;
49. 3.Rancangan PP tentang Konsesi dan Insentif dalam Penghormatan, Pelindungan , dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
50. 4.Revisi PP No. 76/2015 tentang Perubahan Atas PP No. 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
51. 5.Rancangan PP tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
52. 6.Rancangan PP tentang Label dan Iklan Pangan;
53. 7.Revisi PP No. 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
54. 8.Rancangan PP tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Iptek;
55. 9.Rancangan PP tentang Irigasi;
56. 10.Rancangan PP tentang Sumber Air;
57. 11.Rancangan PP tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
58. 12.Rancangan PP tentang Penyelanggaraan TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat);
59. 13.Rancangan PP tentang Air Limbah Domestik;
60. 14.Revisi PP No.41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; dan
61. 15.Revisi PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). C. Peraturan Presiden Kerangka regulasi dalam bentuk Perpres meliputi
62. 1.Rancangan Perpres tentang Penyelamatan Danau Prioritas;
63. 2.Rancangan Perpres tentang Asuransi Pertanian;
64. 3.Rancangan Perpres tentang Perlindungan Lahan Pertanian;
65. 4.Rancangan Perpres tentang Jamu Nasional;
66. 5.Revisi Perpres No. 3/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
67. 6.Rancangan Perpres tentang RDTR Pusat Ekonomi IKN;
68. 7.Rancangan Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) Tahun 2022;
69. 8.Rancangan Perpres tentang RTR Kawasan Perkotaan Palembang-Betung-Indralaya- Kayuagung (Wilayah Metropolitan Palembang);
70. 9.Rancangan Perpres tentang RTR Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin- Banjarbaru-Banjar-Barito Kuala-Tanah Laut (Wilayah Metropolitan Banjarmasin);
71. 10.Rancangan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bitung- Minahasa-Manado (Wilayah Metropolitan Manado); –V.9–
72. 11.Revisi Perpres No. 33/2010 tentang Penataan Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
73. 12.Rancangan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara (RTR KSN IKN);
74. 13.Rancangan Perpres tentang Rencana Detail Tata Ruang Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara;
75. 14.Rancangan Perpres tentang Komite Nasional Vokasi;
76. 15.Revisi Perpres No. 95/2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
77. 16.Revisi Perpres No. 63/2017 tentang Bantuan Sosial Non-Tunai;
78. 17.Rancangan Perpres tentang Integrasi Bantuan Sosial;
79. 18.Rancangan Perpres tentang Perlindungan Sosial yang Adaptif;
80. 19.Rancangan Perpres tentang pemanfaatan prototipe hasil riset untuk Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) dan BUMN;
81. 20.Rancangan Perpres tentang pembentukan Badan Layanan Umum (BLU)/Holding BLU untuk pengelolaan Science and Techno Park (STP)/Lembaga Penelitian, dan Pengembangan/Litbang dan pemasaran produk hasil riset STP/Lembaga Litbang;
82. 21.Rancangan Perpres tentang Sistem Informasi Iptek Nasional (SIIN);
83. 22.Rancangan Perpres tentang Pengelolaan Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan;
84. 23.Rancangan Perpres tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2020 – 2039;
85. 24.Rancangan Perpres Dukungan Pemerintah dalam Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan. Regulasi ini mengatur kriteria kota yang dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat, (kriteria umum, kriteria kesiapan, dan kriteria kelayakan) dan bentuk dukungan yang dapat diberikan pemerintah pusat;
86. 25.Rancangan Perpres tentang Harga Jual Listrik dari Pembangkit EBT;
87. 26.Rancangan Perpres tentang Sistem Peringatan Dini Multi-Ancaman Bencana (MHEWS); dan
88. 27.Rancangan Perpres tentang Dewan Keamanan Nasional. D. Instruksi Presiden Kerangka regulasi dalam bentuk Inpres meliputi Inpres tentang Rencana Aksi Peningkatan Ekspor yang Melibatkan Kolaborasi Kementerian/Lembaga. E. Peraturan Menteri Kerangka regulasi dalam bentuk Permen meliputi
89. 1.Rancangan Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kebijakan Strategis Nasional dan Daerah untuk Penyediaan Akses Air Minum;
90. 2.Revisi PMK Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol;
91. 3.Rancangan Permen PUPR tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi Air Minum dalam Rangka Pemanfaatan Fasillitas Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat. F. Peraturan Kepala Daerah Kerangka regulasi dalam bentuk Perkada meliputi Rancangan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah Provinsi tentang Penetapan Batas Atas dan Batas Bawah Tarif Air Minum. –V.10– 5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Kerangka evaluasi dan pengendalian RKP disusun untuk memperkuat fungsi evaluasi dan pengendalian, sekaligus mendorong penerapan pendekatan money follows program dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Selain itu juga untuk memastikan bahwa evaluasi dapat berjalan dengan baik sehingga hasil evaluasi bermanfaat bagi proses pengambilan kebijakan dan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya, sekaligus diambil tindakan korektif dan penyesuaian selama pelaksanaan pembangunan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Hal ini selaras dengan amanat PP No.17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan evaluasi pembangunan dalam kerangka penyusunan RKP (Pasal 5:1-4), sekaligus pengendalian pembangunan (Pasal 33:1-3). Terjadinya pendemi global Covid-19 berdampak besar terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, sehingga dilakukan penyesuaian dan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan tahun 2021. Perencanaan pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19 dengan fokus pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana. Beberapa Major Project (MP) yang terkait dengan pemulihan kondisi sosial ekonomi pascapandemi Covid-19 akan mendapatkan penekanan lebih dibandingkan dengan MP lainnya. Dengan demikian, hal ini akan berpengaruh pula pada fokus dan obyek dari kerangka evaluasi dan pengendalian RKP tahun 2021, terutama dalam upaya mengidentifikasi seberapa efektif pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan untuk mempercepat pemulihan dari dampak pandemi Covid- 19. Rincian operasional dalam kerangka evaluasi dan kerangka pengendalian akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri (Permen) Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. 5.3.1 Kerangka Evaluasi Berikut ini penjelasan butir-butir penting dalam Kerangka Evaluasi RKP.
92. 1.Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Evaluasi RKP dilaksanakan dengan tujuan (a) mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan utamanya pencapaian PN sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan, dan (b) memberi feedback dan landasan dalam penyusunan PN dan tema pembangunan pada RKP tahun selanjutnya. Untuk konsistensi pelaksanaan dan evaluasi, penyusunan RKP 2021-2024 berisi tujuh PN yang sesuai dengan agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.
93. 2.Cakupan Evaluasi Cakupan substansi evaluasi RKP adalah pada kinerja pencapaian PN yang ditentukan berdasarkan 2 hal, yaitu (a) kinerja pencapaian sasaran (sasaran PN sebagai capaian outcome, sasaran PP sebagai capaian immediate outcome, dan sasaran Kegiatan Prioritas (KP) sebagai capaian output); dan (b) kinerja dukungan output kementerian/lembaga (K/L) terhadap pencapaian PN. Selain itu, pada evaluasi RKP 2021 juga mencakup evaluasi atas kinerja pelaksanaan Major Project (MP) yang mendukung pencapaian setiap PN.
94. 3.Pelaksana dan Penerima Hasil Evaluasi Evaluasi RKP dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berdasarkan data dan informasi dari penanggung jawab (PJ) PN, PP, KP, dan MP serta K/L pelaksana. Hasil evaluasi merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dan digunakan sebagai bahan rujukan dalam penentuan PN, tema, serta masukan dalam penyusunan RKP periode selanjutnya. –V.11–
95. 4.Mekanisme Evaluasi Berdasarkan tahapan pelaksanaan dalam proses penyusunan RKP, secara garis besar evaluasi RKP terbagi menjadi dua, seperti pada Gambar 5.10, yaitu
a.evaluasi dalam rangka persiapan penyusunan prioritas dan tema pembangunan RKP tahun (n+1) berdasarkan evaluasi kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga triwulan III, dan
b.evaluasi dalam rangka penyusunan RKP tahun berikutnya berdasarkan evaluasi kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga triwulan IV. Gambaran alur dan mekanisme evaluasi RKP seperti pada Gambar 5.10. Evaluasi tahap I (data capaian hingga triwulan III) diawali dengan proses menggali capaian pembangunan melalui rapat koordinasi per bidang koordinator (PMK, Perekonomian, Kemaritiman dan Investasi, serta Polhukam) sebagai bahan awal evaluasi, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengumpulan data dan informasi pencapaian PN, pengolahan data, serta perumusan alternatif usulan tema pembangunan dan PN RKP tahun (n+1). Evaluasi tahap II (data capaian hingga triwulan IV) merupakan pemutakhiran data capaian yang dilakukan baik oleh Bappenas maupun K/L pelaksana, yaitu data capaian sasaran PN-PP-KP-MP oleh PJ PN-PP-KP-MP Bappenas dan dukungan output K/L oleh K/L pelaksana. Hasil pemutakhiran akan digunakan dalam naskah RKP tahun (n+1), yaitu pada Subbab Evaluasi RKP. Gambar 5.10 Alur Evaluasi RKP Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020
1. 5.Metode Evaluasi Sesuai cakupan evaluasi RKP, maka pertama menggunakan metode evaluasi yang sudah biasa dilakukan, yaitu kinerja pencapaian PN berdasarkan (1) hasil pencapaian sasaran (menggunakan metode analisis gap), dan (2) hasil dukungan output K/L –V.12– (menggunakan metode rata-rata tertimbang), seperti pada Tabel 5.1. Kedua, menggunakan metode evaluasi kinerja pelaksanaan MP yang mendukung PN seperti dijelaskan pada Tabel 5.2. Tabel 5.1 Metodologi Evaluasi RKP: Kinerja Pencapaian PN Aspek Uraian I. Evaluasi Pencapaian Sasaran
2. 1.Metode Evaluasi Metode Analisis Gap
3. 2.Sumber Data Data capaian sasaran PN, PP, dan KP dari PJ PN-PP-KP (self assessment pencapaian sasaran PN-PP-KP Bappenas)
4. 3.Mekanisme Penghitungan Pencapaian PN ditentukan dari kinerja PN berdasarkan:

(1)pencapaian sasaran PN sebagai capaian outcome,
(2)pencapaian sasaran PP sebagai capaian immediate outcome, dan
(3)pencapaian sasaran KP sebagai capaian output.
1. a.Pencapaian Sasaran PN Penghitungan persentase pencapaian sasaran PN dengan membandingkan angka capaian terhadap target PN
2. b.Pencapaian Sasaran PP Penghitungan persentase pencapaian sasaran PP dengan membandingkan angka capaian terhadap target PP
3. c.Pencapaian Sasaran KP Penghitungan persentase pencapaian sasaran KP dengan membandingkan angka capaian terhadap target KP II. Evaluasi Dukungan Output K/L
  1. 1.Metode Evaluasi Metode Rata-Rata Tertimbang
  2. 2.Sumber Data Data e-Monev Bappenas dan self assessment dukungan output K/L
  3. 3.Mekanisme Perhitungan Pencapaian PN ditentukan dari dukungan output K/L berdasarkan rata-rata tertimbang terhadap pagu anggarannya. III. Kesimpulan Kinerja Mekanisme Perhitungan Kesimpulan kinerja PN diidentifikasi dengan menghitung nilai rataan hasil evaluasi pencapaian sasaran dan hasil evaluasi dukungan output K/L. Kesimpulan kinerja terdiri atas tiga kategori:
(1)Baik, notifikasi hijau, capaian >90 persen;
(2)Cukup Baik, notifikasi kuning, capaian 60-90 persen; dan
(3)Kurang Baik, notifikasi merah, capaian<60 persen. Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 Tabel 5.2 Metodologi Evaluasi RKP: Kinerja Pelaksanaan MP Aspek Uraian I. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan MP

1.Metode Evaluasi Metode Rata-Rata Tertimbang
2.Sumber Data Data pelaksanaan MP (self assessment PJ MP dan K/L Pelaksana)
3.Mekanisme Penghitungan Pencapaian MP ditentukan dari rata-rata tertimbang proyek K/L terhadap pagu anggarannya. Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 –V.13– 5.3.2 Kerangka Pengendalian Berikut ini penjelasan butir-butir penting dalam Kerangka Pengendalian RKP.
1.Tujuan Pelaksanaan Pengendalian Pengendalian pelaksanaan RKP dilaksanakan untuk menjamin dan memastikan agar pelaksanaan PP/KP sesuai dengan rencana dan atau berjalan on track dengan memperhatikan rekomendasi atau temuan atas hasil pemantauan dan evaluasi.
2.Cakupan Pengendalian Pengendalian pelaksanaan RKP berupa tindakan korektif dari pelaksanaan PP/KP/MP strategis tertentu (dengan besaran anggaran minimal yang ditentukan untuk pemilihan PP/KP/MP strategis), yang dilakukan pada semester kedua seperti Gambar 5.11 berikut. Gambar 5.11 Cakupan Pengendalian Pembangunan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020
3.Pelaksana dan Penerima Hasil Pengendalian Pengendalian RKP dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berkoordinasi dengan K/L terkait maupun pemerintah daerah. Data dan informasi pengendalian didukung pula dengan data pengawasan dan pemeriksaan serta kinerja pelayanan publik, di samping data hasil pemantauan dan berbagai evaluasi yang relevan. Hasil pengendalian disampaikan kepada K/L pelaksana berupa tindakan korektif yang diperlukan untuk mendukung atau mempercepat pencapaian target PN, PP, ataupun KP yang ditentukan.
4.Mekanisme Pengendalian, antara lain sebagai berikut. Pengendalian merupakan langkah tindak lanjut untuk menjamin agar pelaksanaan PP/KP/MP strategis tertentu (dengan besaran anggaran minimal tertentu yang ditentukan untuk pemilihan PP/KP/MP strategis) sesuai dengan rencana. Pengendalian dilakukan melalui penilaian (assessment) PP/KP/MP berdasarkan tiga aspek utama yaitu perencanaan strategis, manajemen pelaksanaan, dan kinerja. Proses verifikasi hasil penilaian (assessment) dilakukan melalui (a) identifikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan PP/KP/MP, (b) konfirmasi atas pelaksanaan PP/KP/MP, dan (c) klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan PP/KP/MP. –V.14– Keputusan untuk melakukan tindakan korektif terhadap PP/KP/MP strategis dilakukan hanya mencakup tindakan konstruktif. Tindakan konstruktif adalah tindakan membangun dan memperbaiki pelaksanaan PP/KP/MP, yang dapat dilaksanakan melalui kebijakan pemfokusan kembali (refocusing) atas langkah pencapaian target PP/KP/MP. Mekanisme pengendalian RKP tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.12 berikut. Gambar 5.12 Mekanisme Pengendalian RKP Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020 –VI.1– –VI.1– Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dengan tema, “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” diharapkan mampu mempercepat pemulihan pembangunan nasional Pasca COVID-19 serta mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional, terutama dalam mencapai ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pelaksanaan RKP 2021 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Dengan demikian, seluruh pembangunan termasuk pada sektor riil akan difokuskan pada pemulihan industri, pariwisata dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem jaring pengaman sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana. Penyusunan tema dan Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2021 merujuk kepada kondisi Indonesia pada tahun 2020 yang mengalami pandemi COVID-19 dan mengalami dampak yang cukup besar khususnya dalam perekonomian. Selain itu, hasil evaluasi RKP 2019 menunjukkan pencapaian sebagian besar PN yang baik pada beberapa target penting pembangunan. Dari lima PN yang dilaksanakan, 3 PN berada pada capaian kinerja yang baik (>90 persen). Kinerja dua terbaik berturut-turut dicapai oleh PN Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, dan diikuti oleh PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan dengan RPJMN 2020-2024, maka PN pada RKP tahun 2021 disesuaikan dengan tujuh Agenda Pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,

(2)Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
(3)Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Major Project (MP) dalam RPJMN 2020-2024 dijadikan fokus dalam penyusunan dan pendanaan RKP, terutama beberapa MP yang mendukung langsung tema RKP 2021. Secara khusus dalam penyusunan RKP tahun 2021, dilakukan penguatan sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna mencapai pembangunan yang terintegerasi khususnya dalam pelaksanaan MP, dengan melibatkan para Gubernur untuk mematangkan rencana kerja awal sebelum rancangan awal RKP dan Pagu Indikatif ditetapkan. Dalam mencapai target dan sasaran RKP tahun 2021, peran pemerintah dalam rangka meningkatkan penggunaan seluruh sumber daya difokuskan kepada peningkatan kualitas government spending. –VI.2– Peraturan Menteri ini sebagai bentuk penetapan Rancangan Rencana Kerja Permerintah Tahun 2021 yang digunakan sebagai bahan bahan Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd SUHARSO MONOARFA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, RR. Rita Erawati