DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penajaman dan sinergi program kegiatan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditugaskan untuk mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Tahunan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2022; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 20I5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
11.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
12.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1564); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021-2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Aksi Percepatan Pembangungan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
2.Penyelenggaraaan Rencana Aksi adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
3.Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden yang bertugas melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat.
4.Dewan Pengarah Tim Koordinasi untuk selanjutnya disebut Dewan Pengarah adalah pimpinan kementerian dan lembaga yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat.
5.Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
7.Ketua Harian Tim Koordinasi adalah Menteri yang ditugaskan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan teknis Rencana Aksi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 2

Menteri menetapkan Rencana Aksi Tahun 2021-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan menteri ini.

Pasal 3

(1)Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:
1. a.pendahuluan; dan
2. b.matriks Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
(2)Matriks Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.matriks bidang; dan
2. b.matriks program prioritas tinggi.
(3)Matriks bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.bidang sumber daya manusia unggul, inovatif, berkarakter, dan kontekstual papua;
2. b.bidang transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir;
3. c.bidang infrastruktur dasar dan ekonomi;
4. d.bidang kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
5. e.bidang tata kelola pemerintahan, dan keamanan dengan tetap menghormati hak asasi manusia.
(4)Matriks program prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.program prioritas tinggi bidang sumber daya manusia unggul, inovatif, berkarakter, dan kontekstual Papua;
2. b.program prioritas tinggi bidang transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir;
3. c.program prioritas tinggi bidang infrastruktur dasar dan ekonomi;
4. d.program prioritas tinggi bidang kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
5. e.program prioritas tinggi bidang tata kelola Pemerintahan, dan keamanan dengan tetap menghormati hak asasi manusia.
(5)Matriks Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat kesesuaian dengan prioritas nasional, rincian output (RO), lokus, target, tahun penyelesaian, sumber pendanaan, dan penanggung jawab.

Pasal 4

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk:

a.pedoman bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional untuk menajamkan, menyinergikan, dan mengoordinasikan kesesuaian dengan prioritas nasional, rincian output (RO), lokus, target, tahun penyelesaian, sumber pendanaan, dan penanggung jawab percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat beserta integrasi pendanaannya sebagai acuan dalam pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi;
b.panduan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
c.pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga; dan
d.pedoman bagi Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 5

Kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan/atau pemerintah kabupaten/kota melaksanakan Rencana Aksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Rencana Aksi secara teknis dikoordinasikan oleh Menteri selaku Ketua Harian Tim Koordinasi.
(2)Dalam rangka penyelarasan Penyelenggaraan Rencana Aksi dengan pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Menteri selaku ketua harian Tim Koordinasi berkoordinasi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Pasal 7

(1)Menteri selaku Ketua Harian Tim Koordinasi mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi.
(2)Hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi tahun selanjutnya.

Pasal 8

(1)Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan menggunakan sistem informasi.
(2)Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Kementerian/lembaga pelaksana Rencana Aksi menyampaikan hasil pelaksanaan Rencana Aksi ke dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Penyampaian hasil pelaksanaan Rencana Aksi ke dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik 4 (empat) bulanan.
(5)Dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pertemuan berkala antara kementerian/lembaga pelaksana Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Tim Koordinasi.

Pasal 9

(1)Menteri selaku Ketua Harian Tim Koordinasi mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 10

(1)Menteri selaku Ketua Harian Tim Koordinasi menyusun laporan berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal terjadi perubahan pada kesesuaian dengan prioritas nasional, rincian output (RO), lokus, target, tahun penyelesaian, sumber pendanaan, dan penanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan penganggaran.
(3)Menteri menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Dewan Pengarah setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…