DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan mengelola dana hibah program compact tahap II sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account Indonesia II;
c.bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, dalam hal dana perwalian digunakan oleh lebih dari satu kementerian/lembaga atau lintas sektoral, pembentukan lembaga wali amanat dilaksanakan berdasarkan penunjukan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account Indonesia II; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5202);
4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 109);
5.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
6.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
7.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT INDONESIA II.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Perwalian adalah dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu.
2.Lembaga Wali Amanat adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh kementerian/lembaga untuk mengelola Dana Perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian Compact.
3.Program Compact Tahap II adalah program kegiatan yang didanai dari hibah Pemerintah Amerika Serikat melalui Millennium Challenge Corporation untuk penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Compact.
4.Millennium Challenge Corporation Amerika Serikat, selanjutnya disebut MCC adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah Amerika Serikat untuk menyalurkan hibah dengan misi mengurangi kemiskinan global melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
5.Lembaga Wali Amanat Millenium Challenge Account Indonesia II, yang selanjutnya disebut MCA Indonesia II adalah lembaga yang mengelola dana perwalian Program Compact Tahap II sesuai kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian Compact.
6.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Bappenas adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
9.Kepala adalah kepala Bappenas.
10.Perjanjian Compact adalah perjanjian antara MCC dan Menteri/Kepala atau perwakilan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dana perwalian Program Compact Tahap II.
11.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan kerja pada Kementerian PPN/Bappenas.
12.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah kepala Satker atau pejabat yang ditunjuk pada Satker yang mengelola dana hibah Program Compact Tahap II dan anggaran rupiah murni yang penetapannya dilakukan oleh Menteri/Kepala.
13.Rekening Yang Diizinkan selanjutnya disebut Rekening adalah satu atau beberapa rekening bank yang dibuka oleh MCA Indonesia II dengan persetujuan MCC.
14.Perjanjian Bank adalah perjanjian antara MCA Indonesia II dengan lembaga keuangan yang disetujui oleh MCC untuk mengelola rekening yang mengatur ketentuan dan persyaratan sesuai dengan Perjanjian Compact.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk MCA Indonesia II.
(2)MCA Indonesia II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga tidak permanen yang secara fungsional merupakan unit dari Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 3

(1)MCA Indonesia II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga akuntabel yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dana hibah dari MCC untuk membiayai kegiatan sesuai dengan Perjanjian Compact.
(2)Perjanjian Compact sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.perjanjian hibah antara MCC dan Menteri/Kepala untuk persiapan, pengembangan, dan fasilitasi pelaksanaan Program Compact Tahap II; dan
2. b.perjanjian hibah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat melalui MCC, untuk pelaksanaan Program Compact Tahap II.

Pasal 4

(1)MCA Indonesia II bertugas mengelola dana hibah dari MCC untuk membiayai kegiatan sesuai dengan Perjanjian Compact yang meliputi persiapan dan pengembangan, pelaksanaan, dan pengakhiran Program Compact Tahap II.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MCA Indonesia II menyelenggarakan fungsi:
1. a.persiapan dan pengembangan Program Compact Tahap II, minimal:
  1. 1.menyusun dokumen perencanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa dan anggaran hibah Program Compact Tahap II;
  2. 2.memfasilitasi Pemerintah Indonesia dalam melakukan negosiasi Perjanjian Compact;
  3. 3.memfasilitasi Pemerintah Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian Compact; dan/atau
  4. 4.melaporkan hasil kegiatan persiapan dan pengembangan Program Compact Tahap II kepada Menteri dan MCC.
2. b.pelaksanaan Program Compact Tahap II, minimal:
  1. 1.menyusun dokumen perencanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa dan anggaran Program Compact Tahap II;
  2. 2.melakukan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari dana Program Compact Tahap II;
  3. 3.melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program Compact Tahap II secara berkala;
  4. 4.menyampaikan laporan capaian program dan pemanfaatan dana Program Compact Tahap II setiap semester;
  5. 5.mewakili Pemerintah Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau lembaga swasta dalam rangka pelaksanaan Program Compact Tahap II;
  6. 6.mengoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Program Compact Tahap II; dan/atau
  7. 7.fungsi lainnya untuk pelaksanaan Program Compact Tahap II sesuai dengan Perjanjian Compact.
3. c.pemantauan dan evaluasi serta pengendalian Program Compact Tahap II, minimal:
  1. 1.mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Compact Tahap II; dan
  2. 2.melakukan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan Program Compact Tahap II.
4. d.pengakhiran Program Compact Tahap II, minimal:
  1. 1.menyusun dokumen rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka pengakhiran Program Compact Tahap II;
  2. 2.mengoordinasikan kegiatan pengakhiran Program Compact Tahap II;
  3. 3.menyiapkan rencana kegiatan pasca Program Compact Tahap II sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Compact;
  4. 4.melakukan serah terima aset yang dihasilkan dari dana Program Compact Tahap II kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau lembaga swasta, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Compact; dan/atau
  5. 5.melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program Compact Tahap II.

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

Ruang lingkup Program Compact Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup:

a.meningkatkan kapasitas perencanaan dan persiapan proyek serta inovasi pembiayaan infrastruktur melalui:
1. 1.pengembangan pedoman pengelolaan investasi publik;
2. 2.pengembangan fasilitas persiapan proyek;
3. 3.pengembangan instrumen pembiayaan infrastruktur; dan
4. 4.pelaksanaan proyek percontohan.
b.meningkatkan pembiayaan inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di beberapa sektor usaha dan rantai nilai prioritas di provinsi sasaran melalui pengurangan asimetri informasi antara penyedia jasa keuangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta kendala yang dihadapi peminjam usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengakses kredit.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

Organ pelaksanaan MCA Indonesia II terdiri atas:

a.majelis wali amanat;
b.pengelola dana amanat; dan
c.tim pelaksana.

Pasal 7

Majelis wali amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertindak sebagai pengarah program dan sebagai Satker.

Pasal 8

(1)Tugas dan tanggung jawab majelis wali amanat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7:
1. a.menetapkan pengelola dana amanat;
2. b.menetapkan program pengelolaan Dana Perwalian;
3. c.melakukan penarikan dana hibah dari MCC;
4. d.memerintahkan pembayaran dana hibah kepada pihak yang terkait;
5. e.melakukan proses pengadaan barang dan jasa;
6. f.mengajukan pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja majelis wali amanat untuk penyaluran dana hibah dari MCC;
7. g.mengajukan pengesahan dokumen realisasi pendapatan dan belanja majelis wali amanat untuk penyaluran dana hibah dari MCC; dan
8. h.menyusun laporan keuangan penyaluran dana hibah dari MCC.
(2)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis wali amanat juga bertugas dan bertanggungjawab:
1. a.menetapkan pengelola dana amanat berdasarkan penunjukan sesuai perjanjian atau berdasarkan pemilihan;
2. b.menetapkan desain proyek dan kebijakan pelaksanaan Program Compact Tahap II;
3. c.melaksanakan kegiatan dan mengelola dana sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Compact;
4. d.menetapkan dan mengubah struktur tim pelaksana;
5. e.memilih direktur eksekutif melalui proses pemilihan yang terbuka dan kompetitif;
6. f.menetapkan direktur eksekutif sesuai hasil pemilihan secara terbuka dan kompetitif;
7. g.menetapkan rencana kerja dan penganggaran kegiatan berkala;
8. h.melakukan proses pengadaan barang dan jasa dan menyetujui dokumen pengadaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Compact;
9. i.menyusun laporan keuangan MCA Indonesia II; dan
10. j.melakukan tugas lain untuk melaksanakan Program Compact Tahap II sesuai dengan Perjanjian Compact.

Pasal 9

(1)Susunan keanggotaan majelis wali amanat terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(2)Ketua, sekretaris, dan anggota majelis wali amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 13 (tiga belas) orang.
(3)Menteri/Kepala mengangkat, memberhentikan, dan mengganti keanggotaan majelis wali amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian keanggotaan majelis wali amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.

Pasal 10

(1)Ketua majelis wali amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merangkap jabatan sebagai KPA selaku Kepala Satker.
(2)Tugas dan tanggung jawab ketua majelis wali amanat meliputi:
1. a.memfasilitasi proses pengambilan keputusan majelis wali amanat;
2. b.menandatangani surat dan menetapkan keputusan majelis wali amanat;
3. c.melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana MCA Indonesia II secara berkala; dan
4. d.menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana MCA Indonesia II kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(3)Ketua majelis wali amanat selaku Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan jabatan sebagai KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…