DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Mei 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jabatan, penghasilan, tunjangan kinerja dan kelas jabatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa penyesuaian terhadap kelas jabatan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Kelas Jabatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79);
5.Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
6.Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
7.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 239); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu organisasi.
2.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai aparatur sipil negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3.Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu Jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya yang diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki Jabatan pemerintahan.
7.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada Jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 2

(1)Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya.
(2)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Jabatan manajerial; dan
2. b.Jabatan nonmanajerial.
(3)Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a terdiri atas:
1. a.Jabatan pimpinan tinggi madya;
2. b.Jabatan pimpinan tinggi pratama;
3. c.Jabatan administrator; dan
4. d.Jabatan pengawas.
(4)Jabatan nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Jabatan fungsional; dan
2. b.Jabatan pelaksana.

Pasal 3

(1)Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
(2)Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Pasal 5

(1)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
(2)Besaran dan pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pegawai yang dilantik berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terhitung sejak saat pelantikan.
(2)Pegawai yang dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kelas Jabatan yang tidak mengalami penurunan dari Kelas Jabatan sebelumnya.
(3)Dalam hal mengalami penurunan Kelas Jabatan, pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Kelas Jabatan mengikuti Kelas Jabatan sebelumnya.

Pasal 7

(1)Pejabat Fungsional Auditor Ahli Pertama dan Perencana Ahli Pertama yang telah diangkat pertama kali dalam Jabatan fungsionalnya sebelum 1 Januari 2024 mendapatkan Kelas Jabatan sesuai dengan Kelas Jabatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2)Pejabat Fungsional Auditor Ahli Pertama dan Perencana Ahli Pertama yang telah diangkat pertama kali dalam Jabatan fungsionalnya setelah 1 Januari 2024, mendapatkan Kelas Jabatan sesuai dengan Kelas Jabatan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, terhitung sejak 1 Januari 2024.
(3)Ketentuan mengenai Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan Pejabat Fungsional Auditor Ahli Pertama dan Perencana Ahli Pertama promosi ke jenjang Jabatan yang lebih tinggi.

Pasal 8

Pegawai dengan status sebagai calon PNS diberikan tunjangan kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Kelas Jabatan yang diduduki sesuai dengan capaian kinerja Pegawai berdasarkan sistem perhitungan kinerja yang berlaku.

Pasal 9

Jabatan administrator dan jabatan pengawas, yang disetarakan berdasarkan kebijakan pemerintah ke dalam Jabatan fungsional diberikan Kelas Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 10

(1)Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan dalam Jabatan pelaksana dengan peran keajudanan dan pengawalan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional hanya berhak menerima salah satu tunjangan kinerja yang dipilihnya.
(2)Dalam hal anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih untuk mendapatkan tunjangan kinerja dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, penetapan Kelas Jabatan mempertimbangkan tugas fungsi dan pendidikan formalnya dengan Jabatan yang tersedia.
(3)Tunjangan kinerja anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung sejak penetapan surat perintah melaksanakan tugas dalam Jabatan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…