DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga harus adaptif terhadap perubahan situasi, kondisi dan kebijakan yang berdampak besar terhadap pembangunan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
6.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
7.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1357) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020-2024. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
3.Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN.
4.Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik yang selanjutnya disebut Rancangan Teknokratik RPJMN adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dalam rangka penyusunan RPJMN.
5.Rancangan Teknokratik Renstra K/L adalah adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dalam rangka penyusunan Renstra K/L.
6.Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
8.Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk di dalamnya Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Tinggi.
9.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
10.Unit Organisasi Eselon I adalah instansi di bawah Kementerian/Lembaga yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan program unit eselon I dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga.
11.Unit Organisasi Eselon II adalah instansi di bawah Unit Organisasi Eselon I yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga.
12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14.Tujuan adalah penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden.
15.Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.
16.Kebijakan Kementerian/Lembaga adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi, serta Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah.
17.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- programindikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
18.Prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan.
19.Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran RPJMN dan kebijakan Presiden lainnya.
20.Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
21.Program Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran Kebijakan Kementerian/ Lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
22.Kegiatan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan.
23.Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
24.Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
25.Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu Kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (Output).
26.Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.
27.Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program.
28.Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan.
29.Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
30.Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
31.Masyarakat adalah pelaku pembangunan yang merupakan orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adatatau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerimamanfaat, maupun penanggung risiko.
32.Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.
33.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yangdituangkan dalam prakiraan maju.
34.Forum Penyesuaian adalah pertemuan untuk melakukan penyesuaian rancangan Renstra K/L dengan Peraturan Presiden tentang RPJMN.
35.Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web based yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja.
36.Sistem Informasi KRISNA-Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA- Renstra adalah subsistem dari Sistem Informasi KRISNA yang memuat data Renstra K/L.
2.Diantara Pasal 14 dan 15, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Deputi Mitra Kerja K/L Kementerian Perencanaan atas nama Menteri Perencanaan memberikan persetujuan atas muatan Renstra K/L.
(2)Kementerian Perencanaan menyampaikan surat persetujuan atas muatan Renstra K/L kepada Kementerian/Lembaga sebelum Renstra K/L ditetapkan.
(3)Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), disampaikan oleh Deputi Mitra Kerja K/L Kementerian Perencanaan atas nama Menteri Perencanaan.
(4)Format surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Kementerian/Lembaga menetapkan rancangan Renstra K/L menjadi Renstra K/L dengan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan paling lambat 5 (lima) bulan setelah RPJMN ditetapkan.
(2)Format Peraturan Menteri/Peraturan Badan/Peraturan Lembaga tentang Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Kementerian/Lembaga menyampaikan Renstra K/L yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Kementerian Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2)Penyampaian Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan diundangkan dalam Berita Negara.

5.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/ Peraturan Badan tentang Renstra K/L dapat dilakukan perubahan.
(2)Perubahan Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga konsistensi terhadap kebijakan sektor yang tertuang dalam dokumen RPJMN dan/atau kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

6.Diantara Pasal 20 dan 21, disisipkan 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C, Pasal 20D, dan Pasal 20E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1)Perubahan terhadap Renstra K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dalam hal terdapat:
1. a.kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan;
2. b.perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian/Lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, sepanjang sepanjang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan; dan/atau
3. c.kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan perencanaan dan/atau penganggaran, sepanjang perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan terhadap Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20B

(1)Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan perubahan Renstra K/L kepada Kementerian Perencanaan.
(2)Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan terhadap usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Hasil penelaahan oleh Kementerian Perencanaan berupa:
1. a.menerima usulan perubahan; atau
2. b.menolak usulan perubahan.
(4)Dalam hal usulan perubahan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kementerian Perencanaan bersama dengan Kementerian/Lembaga melaksanakan pertemuan dua pihak perubahan Renstra K/L.
(5)Dalam hal usulan perubahan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kementerian Perencanaan menyampaikan alasan penolakan usulan perubahan kepada Kementerian/Lembaga.

Pasal 20C

(1)Kementerian Perencanaan mengoordinasikan pelaksanaan pertemuan dua pihak dalam rangka perubahan Renstra K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B ayat (4).
(2)Dalam hal diperlukan, Kementerian Perencanaan dapat melibatkan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pertemuan dua pihak.
(3)Pertemuan dua pihak dalam rangka perubahan Renstra K/L dilaksanakan untuk membahas:
1. a.peraturan perundang-undangan atau kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) yang akan diterjemahkan dalam Renstra K/L; dan/atau
2. b.usulan terkait struktur data dan informasi yang perlu disesuaikan dalam Renstra K/L.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan pertemuan dua pihak dalam rangka perubahan Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20D

(1)Hasil pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B ayat (4) dituangkan dalam dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak perubahan Renstra K/L.
(2)Kementerian Perencanaan mengoordinasikan perumusan dokumen berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Kementerian Perencanaan menyampaikan dokumen berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kementerian/Lembaga.
(4)Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan Renstra K/L sesuai dengan dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak perubahan Renstra K/L.
(5)Berdasarkan hasil perbaikan Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kementerian Perencanaan memberikan persetujuan atas perubahan Renstra K/L.

Pasal 20E

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Renstra K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 20D tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7.Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IVA SISTEM INFORMASI KRISNA-RENSTRA
8.Diantara Pasal 20 dan 21, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20F, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20F

(1)Dalam rangka mendukung proses penyusunan, penelahaan, dan perubahan Renstra K/L, Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga menggunakan Sistem Informasi KRISNA-Renstra.
(2)Kementerian Perencanaan menyusun Panduan Penggunaan Sistem Informasi KRISNA-Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Data dan informasi kinerja Renstra K/L yang tercantum dalam KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Renstra K/L.

9.Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA yang berbunyi sebagai berikut: BAB VA
10.Diantara Pasal 20 dan 21, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 20G dan Pasal 20H, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20G Proses penyusunan, penelaahan, dan/atau perubahan Renstra K/L untuk Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri/lembaga, Peraturan Badan, wajib disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Pasal 20H Renstra K/L yang telah diubah sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASlONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ttd. SUHARSO MONOARFA Diundangkan di Jakarta, pada tanggal Juni 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, RR. Rita Erawati SALINAN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020-2024 Format 1 . Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 KEMENTERIAN/LEMBAGA___________________________________ XXX XXX XXX XXX XXX Sasaran Strategis 1 XXX - Indikator Kinerja Sasaran Strategis XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Sasaran Strategis XXX XXX XXX XXX XXX Sasaran Strategis 2 XXX - Indikator Kinerja Sasaran Strategis XXX XXX XXX XXX XXX PROGRAM A:_____________________________________________ XXX XXX XXX XXX XXX XXX Sasaran Program (Outcome) 1 - Indikator Kinerja Program XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Program XXX XXX XXX XXX XXX Sasaran Program (Outcome) 2 - Indikator Kinerja Program XXX XXX XXX XXX XXX Kegiatan 1:______________________________________________ XXX XXX XXX XXX XXX XXX Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Sasaran Kegiatan XXX - Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX Sasaran Kegiatan XXX - Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX Sasaran Kegiatan XXX - Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX Kegiatan 2:______________________________________________ XXX XXX XXX XXX XXX XXX Sasaran Kegiatan XXX - Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX - Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX Sasaran Kegiatan XXX - Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX Dst Format 2 . Matriks Kerangka Regulasi No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 1. 2. 3. 4. 5. Format 3. Berita Acara Hasil Pertemuan Dua Pihak Renstra K/L Kementerian/Lembaga :
1.Tanggal dan Waktu Pelaksanaan

a.Tanggal Pelaksanan :
b.Waktu Pelaksanaan :
1. 2.Tempat Pelaksanaan :
2. 3.Pimpinan Rapat Nama : Jabatan :
3. 4.Peserta Pertemuan
a.Kementerian PPN/Bappenas 1) Nama : Jabatan : 2) Nama : Jabatan : 3) dst.
b.Kementerian/Lembaga 1) Nama : Jabatan : 2) Nama : Jabatan : 3) dst. • Daftar hadir terlampir.
1. 5.Hasil pembahasan terdapat dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Format 4. Lampiran Berita Acara Hasil Pertemuan Dua Pihak Renstra K/L No. Lingkup Pembahasan Catatan Kementerian PPN/Bappenas Catatan Kementerian/Lembaga 1. 2. 3. Kementerian PPN/Bappenas Kementerian/Lembaga Nama (ttd) Nama (ttd) Nama (ttd) Nama (ttd) Format 5. Surat Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Nomor : / /04/2020 Jakarta, April 2020 Sifat : Segera Lampiran : - Hal : Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (……….) Tahun 2020-2024 Kepada Yth.: Menteri/Kepala/Pimpinan (………) di Jakarta Sesuai amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bahwa Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan penelaahan atas Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa proses penelaaahan Renstra Kementerian/Lembaga (………) Tahun 2020- 2024 telah selesai kami lakukan dan secara prinsip muatan Renstra Kementerian/Lembaga (….) telah sesuai dengan hasil penelaahan kami. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara dapat melanjutkan proses penetapan Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud melalui Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. a.n. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Deputi Bidang (…………….) (………………………………) Tembusan Yth.:
2. 1.Sekretaris Menteri PPN/Sestama Bappenas;
3. 2.Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
4. 3.Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/ Lembaga;
5. 4.Direktorat (………………….). Format 6. Peraturan Menteri/Lembaga/Badan mengenai Penetapan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Badan PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA BADAN … NOMOR ... TAHUN 20... TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN ... TAHUN 2020-2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA BADAN … Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri/Lembaga/Badan (.....) tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Badan (.....) Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. 3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. 4.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI/LEMBAGA/BADAN (..…) TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/ LEMBAGA/BADAN (.....) TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Badan (…..) Tahun 2020- 2024 adalah (.....)

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…