DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, penyusunan RAKLLAJ, pelaksanaan dan pengendalian RAKLLAJ, evaluasi RKALLAJ dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 -Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6122);
5.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kernen terian Perencanaan Pem bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
6.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badari Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
7.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 ten tang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (KLLAJ) merupakan salah satu permasalahan utama di dunia, setidaknya terdapat sekitar 1,35 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) juta jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan LLAJ atau lebih dari 3.690 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh) jiwa per harinya ( Global Status Report on Road Safety,

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan.
3.Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4.Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut RAK LLAJ adalah dokumen perencanaan KLLAJ kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota untuk periode 5 (lima) tahun.
5.Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan KLLAJ yang ditetapkan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
7.Penanggung Jawab Pilar adalah kementerian/lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan clan pengendalian, serta evaluasi pilar dalam program nasional KLLAJ.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
9.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

KETERKAITAN RAK LLAJ DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN A. KETERKAITAN RAK LLAJ DENGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN RAK LLAJ disusun sesuai kebijakan pemerintah sebagai turunan dari RUNK LLAJ dengan tujuan menurunkan fatalitas clan indeks fatalitas kecelakaan LLAJ. Posisi RAK LLAJ memiliki kaitan erat dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah. RUNK LLAJ sebagai dokumen perencanaan disusun sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RUNK LLAJ merupakan dokumen perencanaan bagi seluruh pemangku kepentingan agar dapat merencanakan clan melaksanakan penanganan KLLAJ secara terkoordinir serta sebagai pedoman dalam penyusunan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, dan RAK LLAJ Provinsi clan RAK LLAJ Kabupaten/Kota yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 2

( 1) RAK LLAJ disusun dalam rangka melaksanakan RUNK LLAJ.

(2)RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh:
1. a.kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya;
2. b.Pemerintah Daerah provinsi; dan
3. c.Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(3)Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
2. b.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan;
3. c.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
4. d.Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. e.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
6. f.kemen terian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
7. g.kemen terian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 3

(1)RAK LLAJ kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, memuat:
1. a.sasaran kementerian/lembaga;
2. b.arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ;
3. c.kebutuhan regulasi dan tatanan kelembagaan kementerian/lembaga yang diperlukan;
4. d.rencana aksi dan target kinerja; dan
5. e.rencana pendanaan.
(2)RAK LLAJ provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, memuat:
1. a.sasaran Pemerintah Daerah provinsi;
2. b.arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/ Lembaga;
3. c.kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah provinsi;
4. d.rencana aksi dan target kinerja; dan
5. e.rencana pendanaan.
(3)RAK LLAJ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c memuat:
1. a.sasaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
2. b.arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ, RAK LLAJ kementerian/lembaga, dan RAK LLAJ provinsi;
3. c.kebutuhan regulasi dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
4. d.rencana aksi dan target kinerja; dan
5. e.rencana pendanaan.

Pasal 4

Penyusunan RAK LLAJ dilaksanakan melalui tahapan :

a.penyusunan dan pembahasan RAK LLAJ;
b.konsultasi Forum LLAJ;
c.finalisasi RAK LLAJ; dan
d.penetapan RAK LLAJ.

Pasal 5

(1)Penyusunan dan pembahasan RAK LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh tim koordinasi RAK LLAJ dalam Forum RAK LLAJ.
(2)Tim koordinasi RAK LLAJ kementerian/lembaga dibentuk oleh menteri/kepala lembaga.
(3)Tim koordinasi RAK LLAJ provinsi dibentuk dan ditetapkan oleh sekretaris daerah provinsi.
(4)Tim koordinasi RAK LLAJ kabupaten/kota dibentuk dan ditetapkan oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

Tim koordinasi RAK LLAJ dapat mengikutsertakan setiap instansi terkait dalam penyusunan RAK LLAJ.

Pasal 7

Dalam melaksanakan penyusunan RAK LLAJ, tim koordinasi RAK LLAJ berkonsultasi dengan:

a.Penanggung Jawab Pilar untuk RAK LLAJ kementerian/ lembaga;
b.Penanggung Jawab Pilar dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk RAK LLAJ provinsi; dan
c.Penanggung Jawab Pilar dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang dalam negeri melalui Pemerintah Daerah provinsi untuk RAK LLAJ kabupaten/kota.

Pasal 8

( 1) Konsultasi se bagaimana climaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dalam Forum LLAJ.

(2)Konsultasi sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan keselarasan program RUNK LLAJ setiap pilar dalam RAK LLAJ.

Pasal 9

Tim koordinasi RAK LLAJ menyampaikan rancangan RAK LLAJ yang telah dilakukan konsultasi dalam Forum LLAJ kepada menteri, gubernur, bupati, atau wali kota untuk ditetapkan.

Pasal 10

RAK LLAJ ditetapkan dengan:

a.Peraturan Menteri atau Peraturan Lembaga, untuk RAK LLAJ kementerian/lembaga;
b.Peraturan Gubemur, untuk RAK LLAJ provinsi; dan
c.Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota, untuk RAK LLAJ kabupaten/kota.

Pasal 11

RAK LLAJ 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…