DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tata kerja pemerintahan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur bahwa pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pusat;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
7. 8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1564);
8. 9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat SPBE Kementerian adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
3.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
4.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
5.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
6.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
7.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
8.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah lembaga pemerintah dalam peraturan ini.
9.Proses Bisnis Kementerian adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
10.Data Elektronik yang selanjutnya disebut Data adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi.
11.Informasi Elektronik yang selanjutnya disebut Informasi adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12.Infrastruktur SPBE Kementerian adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian.
13.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
14.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan.
15.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
16.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
17.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
18.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Kementerian untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit organisasi lain.
19.Keamanan SPBE Kementerian adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE di lingkungan Kementerian.
20.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
21.Unit Kerja adalah unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian.
22.Unit Kerja bidang TIK adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK di Kementerian.
23.Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan TIK secara berkelanjutan;
b.meningkatkan koordinasi kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien;
c.mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang sistematis, terarah, terpadu dalam satu sistem berbasis elektronik;
d.mewujudkan tatakelola sistem perencanaan berbasis TIK yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien;
e.mendukung inovasi perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan;
f.meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pengadministrasian dalam penyelenggaraan pemerintahan;
g.menjamin proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a.penyelenggara SPBE;
b.Tata Kelola SPBE;
c.Manajemen SPBE;
d.Audit TIK; dan
e.pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 4

(1)Penyelenggara SPBE Kementerian dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
(2)Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
(3)Tim Koordinasi SPBE Kementerian mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE Kementerian.
(4)Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
1. a.Menteri;
2. b.Sekretaris Kementerian;
3. c.Unit Kerja bidang TIK;
4. d.unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana;
5. e.unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi bidang aparatur negara;
6. f.unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengawasan internal; dan
7. g.unit kerja terkait lainnya.
(5)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai pengarah Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
(6)Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebagai penanggung jawab Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
(7)Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf f sebagai pelaksana.
(8)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi SPBE Kementerian dapat melibatkan pihak lain yang berkompeten di bidang SPBE.

BAB III

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

(1)Tata Kelola SPBE Kementerian bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
(2)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Arsitektur SPBE Kementerian;
2. b.Peta Rencana SPBE Kementerian;
3. c.rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
4. d.Proses Bisnis Kementerian;
5. e.data dan informasi Kementerian;
6. f.Infrastruktur SPBE Kementerian;
7. g.Aplikasi SPBE Kementerian;
8. h.Keamanan SPBE Kementerian; dan
9. i.Layanan SPBE Kementerian.
(3)Proses Bisnis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i merupakan bagian dari unsur Arsitektur SPBE Kementerian.

Pasal 6

(1)Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) menyusun Arsitektur SPBE Kementerian.
(2)Dalam rangka penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja bidang TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan Arsitektur SPBE.
(3)Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Proses Bisnis Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, dilaksanakan penyiapannya oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b; dan
2. b.data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, dan Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf dilaksanakan penyiapannya oleh Unit Kerja Bidang TIK.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk :
1. a.memberikan panduan dalam penyusunan Peta Rencana SPBE serta rencana dan anggaran SPBE.
2. b.memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE Kementerian.
(2)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlaku Arsitektur SPBE nasional.
(3)Arsitektur SPBE nasional dan Arsitektur SPBE Kementerian menjadi acuan dalam pelaksanaan SPBE Kementerian.
(4)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2)Reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Kementerian; atau
4. d.perubahan rencana strategis Kementerian.
(3)Reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
(4)Penyiapan bahan pelaksanaan reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Unit Kerja bidang TIK.

Pasal 9

(1)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur.
(2)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a mendiskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(3)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain arsitektur data dan informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.
(4)Domain arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan domain arsitektur Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan domain arsitektur data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, domain arsitektur Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, domain arsitektur Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan domain arsitektur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e.

Pasal 10

(1)Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf i meliputi:
1. a.layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
2. b.layanan publik berbasis elektronik.
(2)Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendukung kegiatan di bidang:
1. a.perencanaan;
2. b.penganggaran;
3. c.keuangan;
4. d.pengadaan barang dan jasa;
5. e.kepegawaian;
6. f.kearsipan;
7. g.pengelolaan barang milik negara;
8. h.pengawasan;
9. i.akuntabilitas kinerja organisasi;
10. j.akuntabilitas kinerja pegawai; dan
11. k.hukum.
(3)Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Kementerian.
(4)Penggunaan Layanan SPBE sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…