DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, konsep, kebijakan dan strategi, implementasi, pelaksanaan manajemen pengetahuna, penerapan manajemen pengetahuan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan penataan dan pendokumentasian terhadap pengetahuan yang dihasilkan dan/atau pengalaman praktis di bidang perencanaan pembangunan nasional yang melekat pada individu di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
c.bahwa untuk pelestarian aset berupa pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman operasional dan manajerial yang dimiliki oleh pegawai di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
8.Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);
9.Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1122);
10.Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG MANAJEMEN PENGETAHUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengetahuan adalah pemahaman mengenai suatu fakta, informasi, kepandaian, dan/atau keterampilan berdasarkan interpretasi atas sebuah konteks permasalahan, baik berupa Pengetahuan Implisit atau Pengetahuan Eksplisit.
2.Pengetahuan Implisit adalah pengetahuan yang masih berada dalam pikiran individu sebagai hasil dari pengalaman dan/atau proses pembelajaran dari individu tersebut.
3.Pengetahuan Eksplisit adalah pengetahuan yang sudah didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk nyata pada suatu media tertentu berbentuk teks, gambar, suara, dan/atau audiovisual yang dapat diakses dan dipahami oleh orang lain.
4.Produk Pengetahuan adalah pengetahuan yang secara eksplisit diutarakan dan tersedia di organisasi/lembaga dalam berbagai bentuk (seperti dokumen, audiovisual, aplikasi, dan lain sebagainya), yang dapat dibagikan, didokumentasikan, dikategorikan, dan disebarluaskan sebagai pengetahuan.
5.Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses identifikasi, dokumentasi, penyimpanan, temu kembali, penyebarluasan, dan penerapan pengetahuan sebagai Produk Pengetahuan organisasi/lembaga untuk proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi/lembaga.
6.Aset Pengetahuan adalah kekayaan organisasi/lembaga yang diinventasikan ke dalam Produk Pengetahuan.
7.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
8.Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Pusdatinrenbang adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan informasi dan pengetahuan.
9.Pusat Manajemen Pengetahuan adalah repositori atau sistem untuk memfasilitasi Manajemen Pengetahuan yang terintegrasi dengan Pusat Manajemen Pengetahuan di masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian yang dapat diakses melalui intranet Kementerian.
10.Penanggung Jawab Unit Kerja adalah staf yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja dalam pengelolaan Produk Pengetahuan di masing-masing unit kerja dan memiliki hak untuk memvalidasi Produk Pengetahuan yang akan dipublikasi dalam Pusat Manajemen Pengetahuan.
11.Penanggung Jawab Pusdatinrenbang adalah staf Pusdatinrenbang sebagai penanggung jawab Manajemen Pengetahuan memiliki tugas dan fungsi untuk memverifikasi Produk Pengetahuan yang dimuat ke dalam Pusat Manajemen Pengetahuan di Kementerian.

Pasal 2

Peraturan Menteri tentang Manajemen Pengetahuan dimaksudkan sebagai acuan yang mengatur pelaksanaan Manajemen Pengetahuan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bermanfaat untuk:

a.memberikan pemahaman tentang Manajemen Pengetahuan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian;
b.mendorong seluruh pegawai di lingkungan Kementerian untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbagi pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dan tolok ukur pelaksanaan pelayanan publik oleh Kementerian;
c.mendukung terciptanya budaya berbagi dan meningkatkan pengetahuan antar pegawai di lingkungan Kementerian;
d.mewujudkan sinergitas pelaksanaan Manajemen Pengetahuan di lingkungan Kementerian; dan
e.mewujudkan pegawai Kementerian yang berkualitas dan kompetitif serta Kementerian sebagai lembaga yang efektif dan efisien.

BAB II

KONSEP

Pasal 4

Konsep Manajemen Pengetahuan mempunyai unsur yang terdiri atas:

a.definisi pengetahuan yang mencakup informasi, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki oleh individu atau organisasi/lembaga;
b.siklus pengetahuan melibatkan siklus lengkap yang mencakup pembentukan, akuisisi, penyimpanan, distribusi, dan penerapan pengetahuan; dan
c.aspek teknologi dan manusia yang melibatkan dua dimensi utama, yaitu aspek teknologi (sistem informasi, basis data, platform kolaboratif) dan aspek manusia (budaya organisasi, keterlibatan pegawai, dan kebijakan pengetahuan).

Pasal 5

Kegiatan dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan meliputi:

a.pengumpulan;
b.pengolahan dan penyimpanan;
c.penggunaan kembali dan pemanfaatan;
d.penyebarluasan; dan
e.evaluasi dan penyempurnaan.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 6

Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Kementerian dilakukan dengan mengintegrasikan aset pengetahuan yang tersebar di unit kerja dan/atau pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian ke dalam suatu sistem manajemen secara terstruktur dan tersentral agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai di lingkungan Kementerian.

Pasal 7

Strategi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan adalah untuk:

a.pembentukan atau penunjukan Penanggung Jawab Unit Kerja di Kementerian;
b.pembangunan Pusat Manajemen Pengetahuan untuk mewadahi dan mengintegrasikan Aset Pengetahuan yang tersebar di seluruh unit kerja di Kementerian secara tersentral;
c.mendorong seluruh pegawai di lingkungan Kementerian menjadi panutan pengembangan Manajemen Pengetahuan dengan berpartisipasi aktif dalam proses berbagi pengetahuan berdasarkan pengalaman, pembelajaran, dan keberhasilan sebelumnya; dan
d.publikasi Aset Pengetahuan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB IV

IMPLEMENTASI

Pasal 8

(1)Pengetahuan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yang terdiri atas:
1. a.Pengetahuan Eksplisit; dan
2. b.Pengetahuan Implisit.
(2)Pengetahuan Eksplisit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan pengetahuan yang sudah didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk nyata pada suatu media tertentu berbentuk teks, gambar, suara, dan/atau audiovisual yang dapat diakses dan dipahami oleh orang lain.
(3)Pengetahuan Implisit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan pengetahuan yang masih berada dalam pikiran individu sebagai hasil dari pengalaman dan/atau proses pembelajaran dari individu tersebut.
(4)Pengetahuan dapat diperoleh dari saling berbagi pengetahuan berdasarkan pengalaman, pembelajaran, dan keberhasilan individu sebelumnya.
(5)Pengetahuan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.terbukti berhasil, dapat dipercaya, dan diandalkan;
2. b.dapat diulang;
3. c.dapat dicontoh dan dilaksanakan;
4. d.dapat digunakan oleh pengguna; dan
5. e.memiliki nilai tambah
(6)Pengetahuan yang dihasilkan oleh unit kerja diunggah oleh seluruh pegawai unit kerja terkait ke dalam Pusat Manajemen Pengetahuan.
(7)Pengetahuan yang diunggah ke dalam Pusat Manajemen Pengetahuan merupakan dokumen akhir yang terdiri atas:
1. a.kajian;
2. b.jurnal;
3. c.ringkasan kebijakan;
4. d.laporan resmi;
5. e.buletin;
6. f.laporan;
7. g.infografis;
8. h.artikel pengetahuan;
9. i.dokumen hasil analisis; dan
10. j.produk audiovisiual.
(8)Pengetahuan yang diunggah ke dalam Pusat Manajemen Pengetahuan tidak bertentangan dengan unsur politik dan/atau suku, agama, ras, dan antar golongan.
(9)Pengetahuan yang diunggah ke dalam Pusat Manajemen Pengetahuan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh Kementerian untuk mendukung pengambilan keputusan.
(10)Ketentuan lebih lanjut terkait pengetahuan yang diunggah dalam Pusat Manajemen Pengetahuan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 9

(1)Manajemen Pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Kementerian dan dikoordinasikan oleh Pusdatinrenbang yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan informasi dan pengetahuan.
(2)Setiap unit kerja harus ikut serta dalam upaya pelaksanaan integrasi Aset Pengetahuan yang dimiliki dan/atau dihasilkan ke dalam Pusat Manajemen Pengetahuan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pusdatinrenbang.
(3)Pusdatinrenbang melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab Unit Kerja dan/atau Kreator Pengetahuan untuk:
1. a.penyebarluasan Aset Pengetahuan (diseminasi);
2. b.pengamanan Aset Pengetahuan;
3. c.pemeliharaan dan pengembangan Pusat Manajemen Pengetahuan;
4. d.pengintegrasian berbagai sistem manajemen pengetahuan sejenis dengan Pusat Manajemen Pengetahuan; dan
5. e.penyimpanan Aset Pengetahuan secara digital di Pusdatinrenbang.
(4)Kreator pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian yang secara individu atau berkelompok baik dengan internal maupun eksternal Kementerian yang menghasilkan Produk Pengetahuan melalui penugasan atau atas inisiatif sendiri.
(5)Koordinasi yang dilakukan oleh Pusdatinrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksana Manajemen Pengetahuan di seluruh unit kerja di Kementerian meliputi:
1. a.melakukan pendampingan dan/atau pembinaan;
2. b.pengendalian dan evaluasi; dan
3. c.memfasilitasi pelaksanaan validasi Aset Pengetahuan bersama dengan tim validator.
(6)Tim validator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan ahli/pakar yang terdiri atas Penanggung Jawab Unit Kerja dan pemangku kepentingan yang menguasai bidang pengetahuan tertentu di Kementerian.
(7)Tim validator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki tugas dan fungsi sebagai validator Produk Pengetahuan yang diinput ke dalam Pusat Manajemen Pengetahuan.
(8)Ketentuan lebih lanjut terkait syarat, tugas, dan fungsi pengelola, serta mekanisme pelaksanaan Manajemen Pengetahuan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

BAB V

PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

Pasal 10

(1)Pengumpulan pengetahuan dilakukan dengan menyatukan seluruh pengetahuan dari unit kerja secara terpusat dan dikoordinasikan oleh Pusdatinrenbang.
(2)Penginputan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pusat Manajemen Pengetahuan dengan mengisikan metadata secara lengkap kemudian mengunggah Produk Pengetahuan.
(3)Pusat Manajemen Pengetahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan sarana yang dikembangkan sebagai tempat penyimpanan seluruh Produk Pengetahuan yang dimiliki seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian.
(4)Produk Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dalam berbagai format seperti teks atau audiovisual dengan ukuran tidak lebih dari 5 (lima) mega byte.
(5)Jika lebih dari 5 (lima) mega byte maka Produk Pengetahuan cukup diinputkan tautannya ke dalam metadata Pusat Manajemen Pengetahuan bagian tautan dokumen pengetahuan.
(6)Pengumpulan pengetahuan dilakukan dengan cara:
1. a.langsung; dan
2. b.tidak langsung.
(7)Pengumpulan pengetahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan melalui proses berbagi Pengetahuan Implisit oleh narasumber berdasarkan pengalaman, pembelajaran dan keberhasilan sebelumnya.
(8)Pengumpulan pengetahuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan dengan menghimpun/mengumpulkan Pengetahuan Eksplisit yang sudah dimiliki oleh Kementerian.
(9)Pengumpulan pengetahuan menggunakan metode:
1. a.koordinasi;
2. b.berbagi pengetahuan;
3. c.perekaman dan pendokumentasian Pengetahuan Implisit; dan
4. d.dokumentasi.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…