DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas, jenjang dan kedudukan jabatan fungsional perencana, tahapan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional perencana dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
4.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 834);
6.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional.
2.Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah instansi pusat dan instansi daerah yang mengangkat, menempatkan, dan menugaskan pejabat lainnya dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
6.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.
7.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Jabatan Fungsional Perencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
10.Pejabat Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis Perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
11.Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depab guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pengendalian, pemantauan, dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berskesinambungan.
12.Rencana adalah produk kegiatan Perencanaan berupa rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek baik lingkup makro, sektor ataupun daerah.
13.Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume beban kerja.
14.Beban Kerja adalah sejumlah target yang harus dihasilkan atau harus dicapai dalam satuan waktu tertentu
15.Standar Kemampuan Rata-rata selanjutnya disebut SKR adalah angka yang menunjukan kemampuan rata rata seorang pegawai atau sekelompok pegawai untuk menghasilkan output tertentu atau melayani objek tertentu atau mengoperasikan peralatan tertentu.
16.Kebutuhan adalah jumlah, jenjang, dan jenis jabatan fungsional yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/badan yang melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.Kesesuaian antara tugas dan fungsi dengan Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja Instansi Pemerintah dengan kinerja organsiasi dan uraian tugas Jabatan Fungsional Perencana;
b.Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana pada Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
c.Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Perencana berdasarkan ketersediaan Kebutuhan jabatan; dan
d.Ketersediaan Kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c apabila terdapat:
1. 1.pembentukan unit kerja baru;
2. 2.Kebutuhan jabatan belum terisi;
3. 3.Perencana mutasi, pindah ke dalam jabatan lain, berhenti, pensiun, atau meninggal dunia; dan/atau
4. 4.peningkatan volume Beban Kerja organisasi.

Pasal 3

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana digunakan sebagai acuan dalam menyusun Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

BAB II

TUGAS, JENJANG DAN KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Pasal 4

Jabatan Fungsional Perencana memiliki tugas meliputi menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 5

Jenjang Jabatan Fungsional Perencana terdiri atas:

a.Perencana Ahli Pertama;
b.Perencana Ahli Muda;
c.Perencana Ahli Madya; dan
d.Perencana Ahli Utama.

Pasal 6

(1)Perencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perencanaan.
(2)Jabatan setiap jenjang Jabatan Fungsional Perencana pada Instansi Pemerintah berkedudukan di:
1. a.Unit kerja yang membidangi perencanaan pembangunan, atau unit kerja lain yang memiliki kinerja perencanaan pembangunan di lingkungan Instansi Pusat untuk Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama;
2. b.Unit kerja yang membidangi perencanaan pembangunan, atau unit kerja lain yang memiliki kinerja perencanaan pembangunan di lingkungan Instansi Daerah Provinsi untuk Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama; dan
3. c.Unit kerja yang membidangi perencanaan pembangunan, atau unit kerja lain yang memiliki kinerja perencanaan pembangunan di lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota untuk Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama.

BAB III

TAHAPAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Pasal 7

Instansi Pembina dan Instansi Pengguna dalam menyusun Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana digunakan sebagai dasar dalam:

a.Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Perencana; dan
b.Pembinaan karir Jabatan Fungsional Perencana.

Pasal 9

Tahapan perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana meliputi:

a.perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana;
b.pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana;
c.verifikasi dan validasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana;
d.rekomendasi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana; dan
e.pelaporan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana.

Pasal 10

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana untuk setiap instansi dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan:

a.Instansi pembina menentukan SKR berdasarkan persentase kontribusi dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b.Instansi Pengguna menentukan volume Beban Kerja tahunan dalam periode waktu 5 (lima) tahun dengan cara mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c.Penentuan periode waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan kesepakatan internal dari Instansi Pengguna dan dapat mempertimbangkan periode waktu pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di instansi masing-masing;
d.Instansi Pengguna menghitung Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana yang dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
e.Instansi Pengguna menghitung Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana pada Unit Kerja/OPD/Satker/Kecamatan yang didasarkan pada selisih hasil perhitungan Kebutuhan dengan persediaan pegawai saat ini untuk kemudian dimasukkan datanya dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
f.Instansi Pengguna menghitung Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana untuk 1 (satu) instansi dengan menjumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana pada Unit Kerja/OPD/Satker/Kecamatan sebagaimana huruf e untuk kemudian dimasukkan datanya dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
g.Instansi Pengguna melakukan proyeksi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana untuk periode 5 (lima) tahun yang dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…