DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang rencana startegis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025—2029

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5.Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
6.Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025—2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 239); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025—2029 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025—2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025—2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025—2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRA KL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025—2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2025 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Œ RACHMAT PAMBUDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж 5 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025—2029 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025-2029 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah mengoordinasikan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sehingga mempunyai komitmen yang kuat untuk mendukung pelaksanaannya dengan menyusun Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 (Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025- 2029 berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 yang memuat Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, agenda Asta Cita dan Program Prioritas Presiden selama 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian PPN/Bappenas merupakan Badan dan Kementerian di bawah Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara yang menetapkan Kementerian PPN/Bappenas masuk dalam Kementerian Kelompok III langsung di bawah Presiden atau disebut dengan strategic diamond. Strategic diamond adalah sebuah paradigma baru tata kelola pemerintahan yang menempatkan 4 (empat) kementerian/lembaga kunci (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Sekretariat Negara) sebagai penggerak utama (sebagaimana Gambar 1.1). Gambar 1.1 Posisi Kementerian PPN/Bappenas dalam Strategic Diamond Tata Kelola Pemerintahan periode 2025-2029 Kolaborasi strategic diamond bertujuan memastikan keterpaduan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pemerintahan secara langsung mendukung visi dan misi Presiden. Keempat kementerian/lembaga tersebut bekerjasama dalam gugus tugas strategis untuk memastikan agenda pembangunan nasional berjalan secara lebih terencana, terarah, efisien, efektif, terpadu, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program dan proyek pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden: Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045, serta memastikan keterpaduan, ketepatan, dan kelancaran pelaksanaan 8 Prioritas Nasional atau Asta Cita, 17 Program Prioritas Presiden, serta 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC-Quick Wins) yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Dalam menjalankan peran tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Strategis Kementerian Lembaga (Renstra K/L), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang memuat program dan proyek prioritas nasional yang konsisten dan selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu, sebagai Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Kementerian PPN/Bappenas bertugas untuk menyelaraskan target dan sasaran pembangunan nasional agar sesuai dengan target komitmen tingkat global menuju pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi proses perencanaan dengan Pemerintah Daerah secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan memastikan arah kebijakan nasional diterjemahkan secara konsisten di tingkat daerah, sekaligus meminimalkan potensi tumpang tindih program maupun kegiatan antar-level pemerintahan. Melalui mekanisme ini, perencanaan pembangunan berjalan lebih terarah, harmonis, dan terlaksana secara konkret agar mampu menjawab kebutuhan dan prioritas pembangunan di pusat maupun daerah secara terpadu. Kementerian PPN/Bappenas juga mengoordinasikan pengendalian kebijakan pembangunan nasional dan penerapan manajemen risiko pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional secara efisien, efektif, dan adil, menguatkan kolaborasi lintas sektoral dan melakukan mitigasi risiko program dan prioritas nasional, menyiapkan tindakan antisipasi menghadapi ketidakpastian, meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik, serta memastikan kepatuhan regulasi terhadap seluruh program dan prioritas nasional. Kementerian PPN/Bappenas juga mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai kebijakan tingkat nasional untuk menatakelolakan agar terwujud ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan antar Instansi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber yang potensial, dan bersama dengan Kementerian Keuangan, memastikan pengalokasian anggaran pemerintah yang efektif dan selaras dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menguatkan tata kelola birokrasi, mengembangkan keunggulan organisasi dan meningkatkan kapasitas aparat pemerintah menjadi lebih profesional, lincah, inovatif, adaptif, dan tangguh dalam melaksanakan kebijakan, program, dan proyek pembangunan, dan memberikan pelayanan publik; serta Kementerian Sekretariat Negara dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan proyek pembangunan lintas sektor agar tetap sejalan dengan arahan dan prioritas Presiden. Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas. Adapun peran- peran strategis Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan kedua peraturan tersebut terlampir pada Gambar1.2. Gambar 1.2 Peran Strategis Kementerian PPN/Bappenas dalam Pembangunan Nasional Dalam lima tahun mendatang, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian trisula pembangunan: pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas sumber daya manusia (SDM) dan penyediaan lapangan kerja. Dalam pelaksanaannya, Kementerian PPN/Bappenas menjalankan kegiatan koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional untuk menyusun tema, sasaran, dan arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan dalam rangka penyediaan pelayanan umum dan investasi pembangunan. Dalam menjalankan fungsi tersebut dilakukan sejumlah proses perencanaan yang dimulai dengan mengarahkan penjuru pembangunan dari kerangka makro pembangunan yang ditumpu dengan potensi pembangunan kewilayahan pembangunan dan diisi dengan penguatan kebijakan ekonomi, transformasi digital, politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, keamanan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan, ketenagakerjaan, pembangunan manusia, kebudayaan, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai fungsi perumusan dan penetapan kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), koordinasi dan sinkronisasi penentuan sasaran dan target makro pembangunan nasional dengan kriteria tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), penyelarasan perencanaan dan pengelolaan kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor, perencanaan, pembiayaan dan investasi, serta penyusunan prioritas dan penetapan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional, serta integrasi tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka perencanaan, pengalokasian anggaran, pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional. Gambar 1.3 Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Mengawal Asta Cita, Program Prioritas Presiden, PHTC, dan PSN Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas mengordinasikan perencanaan kebijakan PSN sebagai instrumen utama operasionalisasi Asta Cita, Program Prioritas Presiden, dan (PHTC-Quick Wins) untuk percepatan transformasi pembangunan nasional tahun 2025–2029. Kementerian PPN/Bappenas berperan strategis dalam tahap penetapan dan pengendalian PSN untuk memastikan kesiapan pelaksanaan teknis dan manajemen, tata kelola dan manajemen risiko PSN secara well- targeted, selaras dengan prioritas RPJMN Tahun 2025–2029, serta sejalan dengan arah kebijakan (direktif) Presiden untuk melaksanakan program dan proyek sekolah rakyat, digitalisasi pendidikan, penanggulangan kemiskinan, penguatan koperasi, dan pengelolaan sampah. Dari sisi pembiayaan dan investasi, Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam mengoordinasikan perencanaan pembiayaan dan investasi PSN dengan berbagai skema, baik dari APBN, APBD, KPBU, maupun pembiayaan swasta dan lembaga keuangan guna memastikan keberlanjutan operasional dan pemeliharaan PSN, mengoptimalkan manfaat PSN dalam pengembangan rantai nilai produksi dan pariwisata di daerah, serta menjaga dampak PSN dalam jangka panjang untuk peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan, dan pengembangan ekonomi nasional. Kementerian PPN/Bappenas juga mendorong penguatan tata kelola PSN dengan pengendalian dan evaluasi yang terus-menerus melalui penguatan manajemen proyek (Project Management Office), pengembangan kerjasama dan kemitraan bersama Kementerian Koordinator, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta perluasan kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha swasta dalam pelaksanaan dan pembiayaan PSN. Dalam mengawal pencapaian sasaran pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pengendalian pembangunan melalui penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) untuk 5 tahun ke depan. Pada tahap perencanaan, implementasi pengendalian perencanaan berbasis MRPN memperkuat desain perencanaan dengan memitigasi risiko program sejak awal, serta menjaga kualitas dan kesinambungan sasaran antar tahun. Pada tahap perencanaan ini hasil pengendalian dan evaluasi menjadi masukan perencanaan pembangunan yang selaras dan terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah. Pada tahap pelaksanaan, pengendalian memperkuat pengelolaan program melalui pemantauan risiko dan perbaikan pelaksanaan program tahun berjalan. Pengendalian berbasis MRPN tersebut mendorong terciptanya perbaikan yang berkelanjutan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan di setiap tahap pembangunan. Implementasi MRPN juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya dan menggunakan sistem informasi e-monev. Dengan memperhatikan peran, tugas, dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas tersebut, penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 merupakan peta jalan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi tersebut secara terencana, terukur, dan terpadu untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas menegaskan visi 2025-2029 sebagai “Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Kredibel, Inklusif dan Inovatif Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dengan visi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas dalam lima tahun mendatang akan berusaha meningkatkan kualitas dan ketepatan perencanaan dalam menjawab kompleksitas pembangunan multidimensi: sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan, dan memperkuat peran menjaga keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, menguatkan perencanaan berbasis bukti dan pengetahuan melalui integrasi data yang akurat, penguatan analisis kebijakan, dan evaluasi pembangunan yang adaptif, serta menjadi motor penggerak transformasi pembangunan hijau dan digital, sejalan dengan komitmen global dalam mewujudkan TPB/SDGs. Penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan memperhatikan evaluasi kinerja lima tahun sebelumnya, mempertimbangkan dinamika dan perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, menggunakan data, informasi, dan pengetahuan terkini, serta melibatkan partisipasi pemangku kepentingan bottom-up dan top-down melalui berbagai forum koordinasi dan konsultasi. 1.1.1 Capaian Kinerja Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 Sebagai orkestrator pembangunan nasional, Kementerian PPN/ Bappenas berperan dalam mengawal pencapaian pembangunan jangka menengah nasional. Pada awal periode 2020-2024, pelaksanaan pembangunan nasional menghadapi sejumlah tantangan cukup berat, di antaranya pandemi COVID-19 yang juga melanda berbagai negara lainnya sehingga berimplikasi pada pembatasan kegiatan dan penurunan tingkat konsumsi. Secara umum, indikator pembangunan mengalami perkembangan positif bila dibandingkan kondisi awal RPJMN Tahun 2020-2024, di antaranya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan Nilai Tukar Petani, peningkatan kualitas SDM (rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, kualitas SDM daerah tertinggal, dan Indeks Pembangunan Pemuda), peningkatan energi baru dan terbarukan, serta kualitas lingkungan hidup. Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan pembelajaran kebijakan ke depan dalam kaitannya dengan kebijakan ekonomi inklusif antara lain penguatan industri pengolahan dan akses permodalan bagi perusahaan rintisan serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemenuhan kecukupan konsumsi pangan, kualitas pendidikan, akses pendidikan menengah dan tinggi bagi masyarakat (termasuk akses pembiayaan), khususnya bagi penduduk rentan dan yang berada di daerah afirmasi, serta pelayanan kesehatan dan penanganan penyakit menular. Pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 dapat menjadi refleksi dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 terutama dalam pengembangan strategi yang adaptif dan responsif atas segala dinamika eksternal dan internal. Secara umum, Sasaran Makro Pembangunan 91,67 % sudah on the track. Demikian juga capaian agenda pembangunan 1 sampai dengan agenda pembangunan 7 menunjukkan capaian yang baik. Lebih rinci, hasil capaian Indikator dari Sasaran Makro dan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana pada Tabel 1.1. Tabel 1.1 Rekapitulasi Capaian Indikator Pembangunan Sasaran Makro dan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 Capaian Indikator Pembangunan On-the-Track (%) Belum Optimal (%) Sasaran Makro Pembangunan 91,67 8,33 Agenda Pembangunan 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 75,15 24,85 Agenda Pembangunan 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 88,24 11,76 Agenda Pembangunan 3 75,00 25,00 Capaian Indikator Pembangunan On-the-Track (%) Belum Optimal (%) Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing Agenda Pembangunan 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 100 - Agenda Pembangunan 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 94,87 5,13 Agenda Pembangunan 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 91,67 8,33 Agenda Pembangunan 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 88,89 11,11 Sumber: Dokumen Pemutakhiran Evaluasi Akhir RPJMN Tahun 2020-2024 (2025) Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembangunan tahunannya, hasil capaian kinerja tujuh Prioritas Nasional (PN) dalam pelaksanaan RKP Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dijabarkan pada Tabel 1.2 di bawah ini. Tabel 1.2 Pencapaian Kinerja Prioritas Nasional (PN) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. No Prioritas Nasional Kinerja 2020 (%) Prioritas Nasional Kinerja 2021 (%) Kinerja 2022 (%) Kinerja 2023 (%) Kinerja 2024 (%)

1.Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 98,27 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 87,26 88,78 78,52 78,15
2.Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah 97,79 Mengembangka n Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 96,99 97,95 93,98 94,49
3.Nilai Tambah Sektor Riil, Industrial isasi, dan Kesempat an Kerja 49,20 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 97,97 95,04 93,14 86,41
4.Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 93,17 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 98,59 97,22 95,33 96,52 No Prioritas Nasional Kinerja 2020 (%) Prioritas Nasional Kinerja 2021 (%) Kinerja 2022 (%) Kinerja 2023 (%) Kinerja 2024 (%)
5.Stabilitas Pertahanan dan Keamanan 98,67 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 96,65 89,93 96,02 97,26
6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 85,77 100 89,45 100
7.Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhanka m) dan Transformasi Pelayanan Publik 97,28 98,09 100 99,19 Sumber: Laporan Evaluasi RKP Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 Kinerja >90% (Baik) Kinerja 60-90% (Cukup) Kinerja <60% (Kurang) Tabel 1.2 menunjukkan bahwa secara umum, capaian kinerja prioritas nasional menunjukkan tren yang relatif baik, dengan sebagian besar prioritas berada pada kategori on the track hingga tahun 2024. Pencapaian RKP Tahun 2020 dihadapkan dengan tantangan pandemi COVID-19. Hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja yang belum optimal, terutama pada Prioritas Nasional "Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja”. Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat pada saat pandemi menyebabkan perlambatan kinerja pada berbagai sektor perekonomian dan pelemahan daya beli masyarakat serta disrupsi pada penyerapan tenaga kerja. Pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu implementasi RKP Tahun 2024, beberapa prioritas memiliki capaian signifikan, seperti Prioritas Nasional 6 yang mencapai 100%, serta Prioritas Nasional 7 dengan 99,19%. Kinerja yang juga cukup kuat terlihat pada Prioritas Nasional 4 dan Prioritas Nasional 5, masing-masing dengan capaian akhir 96,52%, dan 97,26%. Adapun capaian Prioritas Nasional 3 masih perlu dioptimalkan dalam upaya peningkatan daya saing SDM, khususnya terkait pelayanan pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial. Selanjutnya, dari capaian dan kinerja di atas, Kementerian PPN/Bappenas perlu terus melakukan penguatan peran perencanaan pembangunan, inovasi dalam kerangka pembangunan berbasis tematik, holistik, integratif, spasial (THIS), dan memperkuat pengendalian dan evaluasi berbasis manajemen risiko yang dilaksanakan secara sinergi oleh seluruh unit kerja untuk mengawal pencapaian dan kinerja RPJMN dan prioritas pembangunan berikutnya. 1.1.2 Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 – 2024 Capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: (i) capaian dalam melaksanakan mandat dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Prioritas Nasional (PN) serta (ii) capaian dalam rangka pencapaian tujuan organisasi Kementerian PPN/Bappenas sebagai kementerian/lembaga negara. 1.1.2.1 Capaian Kementerian PPN/Bappenas dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2020-2024 Dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjalankan peran sebagai pengampu 3 (tiga) Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) yaitu: (i) Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran (mendukung capaian kinerja PN 7), (ii). Inisiatif Knowledge Sharing Kerjasama Selatan – Selatan dan Triangular (KSST) (mendukung capaian kinerja PN 7); (iii). Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengembangan Geopark (mendukung capaian kinerja PN 1). Adapun kontribusi Kementerian PPN/Bappenas dalam pencapaian PN 1 dan 7 adalah sebagai berikut: A. Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Dalam rangka mendukung capaian PN 1, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan kegiatan strategis, yaitu:
1.Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengembangan Geopark. Kementerian PPN/Bappenas mendorong pengembangan geopark berkelanjutan berbasis TPB/SDGs melalui kolaborasi multipihak. Capaian utama meliputi:

a.Rencana Aksi Nasional (RAN) Geopark Tahun 2021–2025 tersusun dan dimonitor secara berkala.
b.Panduan kolaborasi lintas urusan dan pedoman teknis (rencana induk, tapak, infrastruktur, kemitraan).
c.Reviu Rencana Induk Daerah untuk sinkronisasi dengan RAN Geopark Nasional. B. Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dalam rangka mendukung capaian PN 7, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan serangkaian kegiatan strategis melalui 2 Rincian Output Prioritas Nasional, yaitu:
1. 1.Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran. Kementerian PPN/Bappenas mendorong digitalisasi dan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran nasional melalui sinkronisasi KRISNA dan SAKTI. Langkah ini mempercepat proses, meningkatkan efisiensi, dan mendukung penyusunan APBN yang akuntabel. Capaian utama meliputi: a) Penyusunan modul sinkronisasi di KRISNA- RENJA dan SAKTI dengan menambah fitur sync. b) Pengembangan sub sistem baru KRISNA terkait RPJMN, Renstra K/L, dan Transfer ke Daerah (DAK Non-Fisik). c) Sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat-daerah melalui KRISNA-Selaras. d) Penetapan aplikasi perencanaan nasional melalui Keputusan Menteri PAN Nomor 356 Tahun 2024 tentang Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional. e) Penyusunan pedoman klasifikasi output (KRO dan RO) melalui Surat Edaran Bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 dan Nomor 1/MK.2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan KRO dan RO dalam Perencanaan dan Penganggaran.
2. 2.Inisiatif Knowledge Sharing Kerjasama Selatan – Selatan dan Triangular (KSST). Inisiatif KSST memperkuat posisi Indonesia dalam pembangunan global dengan memfasilitasi kerja sama strategis dan peningkatan kapasitas negara berkembang di Asia dan Afrika. Capaian utama meliputi: a) Fasilitasi kerja sama internasional antara K/L dan negara mitra (Afrika Barat, Jepang, Nepal, dan lainnya). b) Kolaborasi lintas sektor dengan BUMN, swasta, Civil Society Organization (CSO), dan mitra pembangunan. c) Kementerian PPN/Bappenas sebagai focal point program Reverse Linkage bersama Islamic Development Bank. d) Monitoring indikator RPJMN dan RKP yang memperkuat hubungan bilateral. Selain kontribusi selaku pengampu Rincian Output Prioritas Nasional di atas, untuk menjamin kesinambungan perencanaan, pengendalian, dan realisasi outcome pembangunan nasional, selaku orkestrator pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas secara umum juga berperan mendukung capaian keseluruhan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (AP)/Prioritas Nasional (PN) melalui berbagai kontribusi dan prakarsa strategis selama periode 2020-2024, antara lain: A. AP 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peran Kementerian PPN/Bappenas terhadap pencapaian sasaran AP 1 difokuskan kepada koordinasi pengawalan rencana, anggaran, rencana implementasi kebijakan, dan melakukan pemantauan pelaksanaan rencana program ketahanan ekonomi nasional. Beberapa peran dan capaian penting yang dijalankan berkaitan dengan: 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif; 2) Mendorong transformasi ekonomi; dan 3) Mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat industri dalam negeri. Adapun serangkaian prakarsa strategis dalam mewujudkan capaian AP 1 antara lain: 1) Koordinasi penyusunan Masterplan Transformasi Ekonomi; 2) Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah; 3) Koordinasi penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi 3 Ekonomi Sirkular; 4) Pengembangan Blue Economy; 5) Koordinasi penyusunan Peta Jalan Industri Kedirgantaraan; 6) Koordinasi penyusunan Peta Jalan Industri Digital; 7) Inisiasi penyusunan Peta Jalan Hilirisasi Komoditas Unggulan; 8) Koordinasi pelaksanaan Penilaian Pangan Akuatik (Blue Food Assessment) di Indonesia; 9) Panduan Industrialisasi Pedesaan; 10) Rencana Investasi BUMN yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional (RIB-PPN) ; 11) Rencana Investasi Swasta yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional (RIS-PPN); 12) Pembentukan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen; 13) Koordinasi dan inisiasi Perhitungan Biaya Logistik Nasional (BLN); 14) Menyusun Sinergi Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Sektor Keuangan dalam Mendukung Transformasi Ekonomi Indonesia Penguatan Ekonomi Syariah; 15) Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIPDN) dan Penerapan Blue-Green-Circular Economy (BGCE) pada Sektor Pariwisata; dan 16) Implementasi Kemitraan Strategis Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar. B. AP 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam koordinasi penyusunan arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah berbasis penguatan data dan analisis spasial beserta pemantauan dan evaluasi pengawalan proyek strategis wilayah. Peran ini diwujudkan dalam beberapa fokus antara lain: 1) Pemerataan pembangunan antarwilayah melalui identifikasi 222 kawasan prioritas dan pusat pertumbuhan baru; 2) Pengembangan pusat ekonomi baru, yaitu pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri Hilir; 3) Pengurangan kesenjangan wilayah Pulau Jawa dan luar Jawa melalui koordinasi perencanaan pembangunan PSN; dan 4) Pengembangan wilayah perbatasan dan 3T. Adapun serangkaian prakarsa strategis dalam mewujudkan capaian AP 2 antara lain: 1) Perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN); 2) Percepatan Pembangunan Papua melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041; 3) Grand Design Perkotaan Indonesia: Penggerak Pertumbuhan Ekonomi; 4) Rencana Induk Kawasan Aglomerasi Jakarta; 5) Master Plan Penataan dan Pengembangan Kota/Kabupaten Prioritas; 6) RIPP Sumba; dan 7) Indeks Desa (Indeks Tunggal). C. AP 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam koordinasi perencanaan dan penganggaran kebijakan dan penyusunan roadmap pembangunan SDM berkualitas. Selain itu, memastikan keselarasan program pembangunan SDM dengan sasaran dari RPJMN. Beberapa bentuk koordinasi peran tersebut antara lain: 1) Penyusunan kebijakan pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja, penurunan stunting, program vokasi link and match dengan industri, serta manajemen talenta; dan 2) Penyediaan data, kajian kebijakan, dan analisis berbasis bukti (evidence-based) seperti kajian Human Capital Development, analisis proyeksi kebutuhan tenaga kerja, penyusunan evaluasi capaian Indeks Pembangunan Manusia, dan pengembangan Indeks Modal Manusia. Adapun serangkaian prakarsa strategis dalam mewujudkan capaian AP 3 antara lain: 1) Percepatan Penurunan Stunting; 2) Pemutakhiran Metodologi Penghitungan Kemiskinan; 3) Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi; 4) Strategi Nasional Kelanjutusiaan; 5) Percepatan Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Status Hayati; 6) Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional); 7) Peluncuran dan diseminasi Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2020-2050 sampai tingkat kabupaten/kota; 8) Penyusunan Peta Jalan Pendidikan Indonesia Tahun 2025-2045; 9) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran terhadap Anggaran Pendidikan; 10) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender; 11) Skill Development Fund (SDF); 12) Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 (Peraturan presiden Nomor 36 Tahun 2023); 13) Pengembangan Desa Cemara; 14) Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak; 15) Peta Okupasi Nasional Berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 16) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS); 17) Inisiasi Early Childhood Development Index (ECDI); 18) Pengembangan Formulasi Reformasi Sistem Kesehatan Nasional ; dan 19) Pengembangan Desain Program Makan Bergizi Gratis. D. AP 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam koordinasi pengawalan penyusunan rencana, anggaran, arah kebijakan dan strategi nasional revolusi mental. Dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas menyelaraskan program Revolusi Mental dan pelaksanaan analisis data dan kajian terkait. Beberapa peran strategis yang dilaksanakan antara lain: 1) Penyusunan kajian kebijakan Revolusi Mental untuk penguatan karakter sejak dini, kampanye nasional internalisasi nilai revolusi mental, partisipasi dalam pembentukan indeks pembangunan kebudayaan, Reformasi Birokrasi (RB) dan integritas serta budaya kerja; dan 2) Penyelarasan program Revolusi Mental agar tidak terjadi duplikasi program dan sasaran pembangunan karakter. Adapun serangkaian prakarsa strategis dalam mewujudkan capaian AP 4 antara lain: 1) Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas; 2) Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 3) Penyelenggaraan Musrenbang Kebudayaan; 4) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS); dan 5) Penyusunan Program Kolaboratif Ziswaf Indonesia Emas 2045. E. AP 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam penguatan infrastruktur adalah untuk memastikan pengembangan dan pembangunan infrastruktur memberikan dampak untuk melancarkan akses ekonomi dan pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat. Fokus peran perencanaan antara lain: 1) Pengawalan Rencana Pengembangan infrastruktur konektivitas, energi, layanan dasar, ekonomi; 2) Penyelarasan rencana dan anggaran pengembangan infrastruktur; 3) Peran serta dalam penetapan PSN seperti Jalan Tol Trans Jawa, bendungan dan irigasi pangan, Kawasan Industri perbatasan; dan 4) Penyusunan kajian teknis dan analisis manfaat ekonomi. Adapun serangkaian prakarsa strategis dalam mewujudkan capaian AP 5 antara lain: 1) Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun 2021-2040; 2) Penanganan Jalan Daerah (Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023); 3) Program Integrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman: DAK Tematik PPKT; 4) Inpres Air Minum dan Air Limbah Domestik; 5) Program Pendampingan Daerah: 5 PPSP dan P3AM; 6) Agenda SMM dan KSAN 2022; 7) Pengembangan Refuse-Derived Fuel (RDF); 8) Penyusunan Platform Pengelolaan Sampah Terpadu; 9) Penyusunan Rancangan Teknokratik Roadmap Air Minum dan Sanitasi Aman; 10) Modernisasi Irigasi; 11) Compendium of Concrete Deliverables for Water and Sanitation Project - World Water Forum 2024; 12) Indonesia Water Scarcity Program; 13) Pengelolaan Risiko Banjir Terpadu; 14) MoU Indonesia - Australia on Water Resources Planning Cooperation; 15) Dialog Nasional Air - Pendanaan Air dan Pengurangan Risiko Banjir; 16) Koordinasi sektor Ketenagalistrikan; dan 17) Kerja Sama dengan Organisation for Economic Co- operation and Development (OECD) di bawah Sustainable Infrastructure Program Asia. F. AP 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam koordinasi penyusunan arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan iklim untuk memastikan setiap kebijakan nasional memprioritaskan keberlanjutan lingkungan, ketahanan bencana, dan aksi perubahan iklim. Adapun contoh peran Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut: 1) Koordinasi penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044); 2) Koordinasi climate budget tagging, penyusunan NDC, roadmap Net Zero Emission; dan 3) Pengawalan perencanaan dan penganggaran rehabilitasi kawasan hutan, mangrove, DAS kritis. Adapun serangkaian prakarsa strategis dalam mewujudkan capaian AP 6 antara lain: 1) Kinerja Pembangunan Lingkungan Hidup; 2) Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia; 3) Hibah Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Mendukung Pencapaian Target Pengurangan Emisi Nasional; 4) Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI); 5) Indeks Ekonomi Hijau; 6) Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Basah; 7) Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan; 8) Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Tahun 2025-2045; 9) Grand Design Pencegahan Kebakaran, Hutan, Kebun dan Lahan; dan 10) Peta Jalan Pengembangan SDM untuk Pekerjaan Hijau/Green Jobs. G. AP 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik. Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam penyusunan arah kebijakan nasional Polhukhankam dan pelayanan publik, termasuk penyusunan indikator kinerja dan strategi nasionalnya. Contoh dari peran Bappenas antara lain: 1) Koordinasi penyusunan Rencana Induk Transformasi Pemerintah Digital Tahun 2025- 2045 dan Rencana Aksi Transformasi Digital Pemerintah Tahun 2025-2029; 2) Penyusunan arah kebijakan partisipasi publik dan tata kelola pemerintahan, RB; dan 3) Koordinasi pengawalan kebijakan reformasi hukum, indeks demokrasi, Open Government Indonesia (OGI). Adapun serangkaian prakarsa strategis dalam mewujudkan capaian AP 7 antara lain: 1) Inisiasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI); 2) Co-Chairmanship di Global Partnerships for Effective Development Cooperation (GPEDC); 3) Pro-PN Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia; 4) Penguatan Multi-Stakeholder Partnerships (MSP); 5) High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP); 6) Indeks Pembangunan Hukum (IPH); 7) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 8) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan; dan 9) Kebijakan Spend-to-Invest Mendukung Kemandirian Pertahanan Indonesia. 1.1.2.2 Capaian Kementerian PPN/Bappenas dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Periode 2020-2024. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Kedua, berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satu tugas utama Kementerian PPN/Bappenas adalah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Menengah dan Tahunan, dan melakukan pengendalian pada pelaksanaannya. Ketiga, Bappenas memiliki peran sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) melalui penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan JFP dan pengelolaan beasiswa dan pendidikan dan pelatihan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 memuat 3 (tiga) tujuan, yaitu:
3. 1.Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
4. 2.Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
5. 3.Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien. Ketiga tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) IKU di tingkat kementerian, yaitu:
6. 1.Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN).
7. 2.Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional.
8. 3.Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh kementerian/lembaga.
9. 4.Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh kementerian/lembaga.
10. 5.Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas.
11. 6.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.
12. 7.Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan data evaluasi capaian indikator kinerja sasaran strategis pada periode tahun 2020–2024, secara umum Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan capaian realisasi yang secara konsisten melebihi target yang telah ditetapkan, baik dalam aspek perencanaan, pengendalian, maupun RB dan pelayanan. Sasaran strategis yang telah dicapai adalah sebagai berikut: Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional - Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) meningkat signifikan dari target 75 pada 2020 menjadi target 95 pada 2024, dengan realisasi mencapai 98,82. Capaian ini melampaui target dan mencerminkan keberhasilan dalam memperkuat kualitas integrasi lintas sektor dan lintas jenjang dalam perencanaan pembangunan nasional. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional - Persentase Kinerja Pengendalian tercatat sangat tinggi. Dari kisaran target awal 80–83,9% (2020) meningkat ke 96–100% (2024), dengan realisasi tertinggi 99,67%. Hal ini mencerminkan efektivitas sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan dalam menjamin kesesuaian pelaksanaan terhadap perencanaan. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner - Capaian 2 (dua) indikator pada sasaran ini, yakni Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis dan Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional selalu mencapai target yang telah ditentukan. Capaian indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis adalah 99,54% (2023) dan mencapai 99,83% (2024). Sedangkan capaian indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional adalah 98,95% (2023) dan mencapai 99,71% (2024). Realisasi capaian kedua indikator tersebut mencerminkan bahwa fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam memberikan arah kebijakan strategis dijalankan secara optimal dan tanggap terhadap isu-isu aktual pembangunan. Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Kinerja Kementerian yang Profesional dan didukung SDM Berkualitas. - Indeks RB mengalami dinamika. Meskipun sempat menurun ke angka 81,90% (2023), indikator ini kembali meningkat menjadi 91,78% (2024), menunjukkan pemulihan efektivitas tata kelola birokrasi internal. - Indeks Kepuasan Stakeholder meningkat konsisten dari 91,17 (2020) menjadi 97,03 (2024), mencerminkan meningkatnya kredibilitas Kementerian PPN/Bappenas di mata mitra strategis, terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan menjadi salah satu indikator dengan capaian tertinggi secara konsisten. Pada Tahun 2024, realisasinya mencapai 100,94%, menandakan kemajuan signifikan dalam digitalisasi dan sistem informasi perencanaan pembangunan nasional.
13. 1.Kementerian PPN/Bappenas berhasil menjaga kecenderungan kinerja yang tinggi pada seluruh indikator strategis.
14. 2.Peningkatan kualitas dokumen, efektivitas pengendalian, serta peran strategis dalam kebijakan menjadi kekuatan utama.
15. 3.Ke depan, tantangan terletak pada mempertahankan kualitas RB dan memperkuat dukungan implementasi kebijakan oleh daerah dan pemangku kepentingan.
16. 4.Hasil capaian ini memberikan dasar kuat bagi penguatan arah kebijakan perencanaan jangka menengah ke depan, khususnya dalam mendukung agenda RPJPN Tahun 2025–2045 dan Visi Indonesia Emas 2045.
17. 5.Peran dari koordinasi SDI juga berkontribusi untuk mengawal ketersediaan Data dalam mendukung Perencanaan Pembangunan Tahun 2020-2024 dengan mengintegrasikan data dari seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah melalui portal data.go.id. Berikut ini merupakan gambaran hasil capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas selama periode tahun 2020- 2024: Tabel 1.3 Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Capaian Kinerja Kementerian 2020 2021 2022 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional Indeks Perencanaan Pembanguna n Nasional (IPPN) 75 93,55 80 90,80 85 93,78 90 96,41 95 98,82 Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional Persentase Kinerja Pengendalian Pembanguna n Nasional 80- 83,9 100 84- 87,9 99,68 88- 91,9 99,75 92- 95,9 99,61 96 - 100 99,67 Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembanguna n Nasional yang dijalankan oleh K/L 85- 87,9 100 88- 90,9 99,57 91- 93,39 99,65 94- 96,9 99,54 97 – 100 99,83 Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi 75- 79,9 100 80- 84,9 99,55 85- 89,9 99,78 94- 96,9 98,95 95 – 100 99,71 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Capaian Kinerja Kementerian 2020 2021 2022 2023 2024 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Pembanguna n Nasional yang dijalankan oleh K/L Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappen as 83 85,01 86 85,07 86 85,68 87 81,90* 88 91,78 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional 85 91,17 88 89,75 95 90,93 92 92,01 95 97,03 Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembanguna n Nasional 85 88,89 88% 97,71 95 97,98 92 99,05 95 100,9 4 Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020 – 2024 Capaian Sasaran Strategis 1, diukur melalui penetapan indikator IPPN. IPPN diukur melalui 3 (tiga) indikator penilaian dari: (1) Aspek Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat; (2) Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat; dan (3) Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah. Secara umum, Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil mencapai target IPPN dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, walaupun dari segi pencapaian terjadi penurunan dari kualitas IPPN pada tahun 2021 terkait dengan ‘Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat.’ Komponen ini berkaitan dengan bagaimana proyek-proyek yang sudah direncanakan tersebut masuk ke dalam penganggaran tahun berjalan. Namun kemudian pada tahun 2022 nilai IPPN secara total meningkat menjadi 93,78 poin dan pada tahun 2023 menjadi 96,41 poin. Capaian Sasaran Strategis 2, diukur melalui Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional. Aspek- aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Pusat, yaitu: Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas) RKP Tahun 2023. Aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Daerah adalah: Realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah/tiap provinsi (terutama aspek Kerangka Ekonomi Makro (KEM) wilayah (Pertumbuhan, Kemiskinan, Rasio Gini, Pengangguran)). Hal ini sejalan dengan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, menengah, dan tahunan serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional. Pada tahun 2020, capaian untuk Sasaran Strategis 2 berhasil memenuhi target kinerja pengendalian dari Kementerian PPN/Bappenas, yaitu 100% dari rencana yang sudah ditargetkan dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Capaian Sasaran Strategis 3, yang diukur melalui Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh kementerian/lembaga telah mencapai target 100%. Pada tahun 2021 dan tahun 2022, terjadi peningkatan hasil kinerja dari rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis nasional yang dijalankan oleh kementerian/lembaga. Namun demikian, capaian di tahun 2021 dan tahun 2022 tersebut masih belum mencapai target karena baru mencapai 99,57% dan 99,65% dari target yang diharapkan. Realisasi untuk tahun 2023 sebesar 99,71 (atau capaian 102,90% dari target yang diharapkan). Sedangkan IKU Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh kementerian/lembaga dan Stakeholders Pembangunan untuk pencapaian Sasaran Strategis 3 tahun 2020 telah mencapai target 100%. Hal ini dikarenakan oleh jaringan komunikasi yang baik dengan mitra kementerian/lembaga. Pada tahun 2021 dan tahun 2022, terjadi peningkatan hasil kinerja dari rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis nasional yang dijalankan oleh kementerian./lembaga. Namun demikian, hasil capaian di tahun 2021 dan tahun 2022 ini masih belum mencapai target 100% karena baru mencapai 99,55% dan 99,78%. Capaian Sasaran Strategis 4, Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 telah mencapai target yang diharapkan. Hanya saja pada tahun 2021 dan tahun 2022, capaian indeks RB belum sesuai dengan target yang diharapkan. Dari target mendapatkan nilai RB sebesar 86 pada tahun 2021, nilai yang berhasil didapatkan adalah sebesar 85,07 yang meningkat sebesar 0,06 poin dari tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022, nilai RB mencapai 85,68 yang meningkat sebesar 0,61 poin dari tahun 2021. Untuk indikator kinerja lainnya, seperti Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional telah melebihi dari target yang direncanakan dari tahun 2020 sampai dengan tahun
18. 2023.Pada tahun 2023 sampai dengan akhir Desember tingkat ketercapaian dari Realisasi indikator-indikator pada Sasaran Strategis 4 untuk tahun 2023 rata-rata adalah 90%. Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan pendekatan THIS yang lebih baik, Kementerian PPN/Bappenas terus berupaya dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas proses perencanaan. Survei kepuasan stakeholder atas pelaksanaan penyusunan RKP Tahun 2024 telah dilakukan kepada Bappeda dan kementerian/lembaga serta unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, terutama terhadap aspek administrasi seperti waktu dan proses pelaksanaan kegiatan, serta aspek substansi seperti penyampaian indikasi Proyek Prioritas dan pembahasan rancangan dalam pertemuan koordinasi. Secara keseluruhan, realisasi IKU “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional” sebesar 92,01 dari target 92 dan berhasil tercapai 100,01%. Rekapitulasi hasil kuesioner kepuasan layanan perencanaan bidang pembangunan nasional dapat dilihat pada Tabel 1.4. Tabel 1.4 Hasil Pengukuran IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Koridor Sektor/Bidang Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Ekonomi 90,83 Kemaritiman dan SDA 88,72 Pengembangan Regional 92,27 Kependudukan dan Ketenagakerjaan 93,69 Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan 92,18 Sarana dan Prasarana 92,23 Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) 92,00 Pendanaan Pembangunan 94,50 Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan 92,00 Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas 91,68 Inspektorat Utama 92,00 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional 92,01 Sumber: Hasil Analisis Kementerian PPN/Bappenas, 2024 Layanan Kementerian PPN/Bappenas Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi advokasi, konsultasi, pendampingan, koordinasi, dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan forum pembahasan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan. Tujuan dari indikator ini untuk mengukur persepsi stakeholder mengenai kualitas kinerja layanan penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan nasional melalui kuesioner. Selanjutnya, hasil dari kuesioner tersebut sebagai bahan masukan perbaikan bagi kinerja outcome layanan Kementerian PPN/Bappenas sesuai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain menjadi instansi penyelenggara perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas juga telah melaksanakan koordinasi dan penugasan utama dan khusus yang bersifat strategis dan lintas bidang, terutama yaitu:
19. 1.Koordinasi Penyusunan RKP setiap tahun, dengan beberapa output berupa:
a.Rancangan Awal (Ranwal) RKP;
b.Permen Rancangan RKP; dan
c.Peraturan Presiden tentang RKP.
1. 2.Koordinasi Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 Kementerian PPN/Bappenas menjadi koordinator penyusunan RPJPN Tahun 2025–2045 melalui pendekatan teknokratik, politis, dan partisipatif untuk menetapkan arah pembangunan jangka panjang menuju Visi Indonesia Emas 2045. Dokumen ini diwujudkan melalui serangkaian output strategis, termasuk UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN.
2. 3.Koordinasi Penyusunan RPJMN Tahun 2025-2029 Sebagai penjabaran operasional RPJPN, Kementerian PPN/Bappenas menyusun RPJMN Tahun 2025–2029 guna memastikan integrasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam kerangka pembangunan nasional lima tahunan. Hasilnya berupa Dokumen Rancangan Teknokratik, Rancangan Akhir, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
3. 4.Peta Jalan Transformasi Indonesia Kegiatan ini menghasilkan dokumen analisis strategis yang menjadi fondasi penyusunan RPJPN dan RPJMN, termasuk kajian kelembagaan, pembiayaan, dan potensi ekonomi wilayah prioritas seperti Bali dan Batam–Bintan–Karimun. Peta Jalan ini menjadi panduan implementasi transformasi ekonomi dan kelembagaan nasional.
4. 5.Kebijakan Ekonomi Hijau di Indonesia Tahun 2024 dengan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Berketahanan Iklim (PBI) Kementerian PPN/Bappenas mengarusutamakan ekonomi hijau sebagai strategi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada investasi hijau, pekerjaan ramah lingkungan, dan penurunan emisi. Melalui RAN Ekonomi Sirkular, Biodiversity Plan, dan Green Economy Index, kebijakan ini memperkuat transisi menuju pembangunan berkelanjutan.
5. 6.Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia, dengan output berupa Implementasi Arah Kebijakan, Strategi, dan Rencana Aksi tahap pertama pada Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia (Indonesia Blue Economy Roadmap/IBER) tingkat nasional dan regional Manfaat ekonomi biru terhadap sinkronisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah adalah untuk mendorong praktik ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan di daerah. Dampak nasional dari Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia adalah meningkatkan kontribusi ekonomi biru di tingkat nasional yang tercermin dalam peningkatan produktivitas sektor biru, nilai PDB maritim, luasan kawasan konservasi perairan, dan nilai Indeks Ekonomi Biru Nasional (IBEI). Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai tahun 2024 antara lain World Water Forum Parallel Event Tahun 2024, Penyusunan Keputusan Menteri Program Pengembangan Ekonomi Biru, Indeks Ekonomi Biru Indonesia dalam RPJMN dan RPJMD, dan Asesmen Pangan Akuatik (Blue Food Assessment).
6. 7.Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Melalui koordinasi lintas kementerian/ Lembaga/pemerintah daerah Kementerian PPN/Bappenas memastikan percepatan penyediaan air minum layak dan layanan sanitasi aman melalui penyusunan pedoman, daftar proyek prioritas, dan mekanisme pemantauan dan evaluasi. Implementasi Inpres ini memperluas akses layanan dasar sekaligus meningkatkan efisiensi infrastruktur air.
7. 8.Perkembangan Optimalisasi dan Integrasi Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif/Non APBN Peningkatan kontribusi pembiayaan alternatif melalui pengembangan model pembiayaan dan engagement dengan lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri, dengan beberapa output berupa pengembangan dan perluasan penerapan skema pembiayaan KPBU dan pembiayaan inovatif, seperti penerapan bauran pendanaan/blended finance proyek, penyusunan peraturan tentang pendanaan inovatif, fasilitasi pemerintah daerah untuk pemanfaatan non-TKD. Upaya ini menurunkan beban APBN/D dan meningkatkan partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur sosial dan ekonomi yang efisien.
8. 9.Rancangan Sinkronisasi Aplikasi E-Monev Renja K/L dengan aplikasi SMART Kemenkeu dengan beberapa output berupa terlaksananya sinkronisasi e-Monev dan KRISNA dan terlaksananya data sharing melalui API antara e-Monev dan SAKTI. Sinkronisasi ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan mempercepat pelaporan kinerja pembangunan nasional.
9. 10.Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian. Pelaksanaan Rencana Pembangunan (e-monev) Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi digital berbasis data capaian RKP dan Renja K/L untuk memperkuat fungsi pengendalian pembangunan. Sistem ini meningkatkan efektivitas pemantauan progres prioritas nasional secara lebih cepat dan akurat.
10. 11.Evaluasi pelaksanaan RKP dengan beberapa output berupa Matriks Pembangunan RKP Tahun 2024, Analisis Keterkaitan Indikator PN-PP RKP Tahun 2024, dan Metadata Indikator RKP Tahun 2024 Kegiatan ini menghasilkan analisis keterkaitan indikator PN–PP RKP dan matriks pembangunan tahunan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan prioritas nasional. Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan perbaikan kebijakan dan penyusunan RKP tahun berikutnya.
11. 12.Perencanaan Pemindahan Ibu Kota Negara Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang merupakan salah satu proyek besar untuk mendorong transformasi ekonomi dan sosial Indonesia. Peran Kementerian PPN/Bappenas meliputi perencanaan strategis, penyusunan kebijakan, serta pengelolaan pembiayaan dan regulasi yang mendukung pembangunan IKN yang berkelanjutan, antara lain:
a.Rencana Induk Pembangunan IKN yang komprehensif;
b.Skema pembiayaan yang berkelanjutan;
c.Pengembangan infrastruktur awal IKN;
d.Pembangunan berkelanjutan dan hijau; dan
e.Kolaborasi dengan pihak internasional.
1. 13.Pengembangan Kolaborasi Lintas Sektor Desa Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera) Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan model kolaborasi multipihak berbasis data untuk penguatan kapasitas desa dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan. Kegiatan ini mendorong desa berdaya melalui pendampingan, digitalisasi UMKM, dan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
2. 14.Penataan dan Penguatan Pendampingan Pembangunan Melalui penyusunan strategi, tata kerja, dan rancangan Peraturan Presiden, Kementerian PPN/Bappenas memperkuat sistem pendampingan pembangunan agar lebih terkoordinasi, terstandar, dan efektif. Pendekatan ini memastikan peningkatan kualitas pendampingan lintas sektor dan wilayah.
3. 15.Koordinasi SDI Kementerian PPN/Bappenas berperan strategis dalam mengorkestrasi transformasi pembangunan nasional. Untuk memastikan capaian target-target pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan pelaksanaan SDI agar data lintas sektor terpadu, akurat, mutakhir, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung arah dan capaian pembangunan nasional. Beberapa instrumen kebijakan yang telah dikembangkan adalah:
a.penyusunan Rencana Aksi Satu Data (RAN SDI) 2022-2024;
b.perluasan portal data.go.id sebagai pusat ekosistem data nasional dan bagian dari portal yang mendukung Open Government Initiatives;
c.penyelenggaraan Evaluasi Indeks SDI untuk mendorong standardisasi data, metadata, dan interoperabilitas;
d.pengembangan tata kelola pertukaran data berlandaskan prinsip Security and Privacy by Design, sehingga integrasi data dapat berjalan aman dan akuntabel; dan
e.penguatan Sistem Katalog Data Nasional untuk interoperabilitas dan konsistensi data lintas sektor dan daerah. Dengan adanya perencanaan pembangunan yang sinkron, diharapkan Bappenas dapat lebih mudah dalam menatakelola proses penyediaan Data Pembangunan yang terpadu antar Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
1. 16.Koordinasi Strategis Sekretariat Nasional Pelaksanaan Major Project Food Estate (KSPP) dan Korporasi Petani dan Nelayan Melalui penyusunan rencana induk dan mekanisme pemantauan dan evaluasi, Kementerian PPN/Bappenas memastikan pelaksanaan Food Estate berjalan efektif di berbagai provinsi. Kegiatan ini memperkuat korporatisasi petani dan nelayan untuk ketahanan pangan nasional.
2. 17.Koordinasi Pelaksanaan TPB/SDGs Capaian pelaksanaan SDGs terus berkembang untuk mencapai target tahun 2030. Pada tahun 2024 pencapaian SDGs di Indonesia mencapai 60,2% dari 201 indikator SDGs yang mencapai target, sesuai dengan angka sementara per akhir Agustus 2024 menurut draf laporan capaian SDGs 2024. Kementerian PPN/Bappenas memperkuat kolaborasi multipihak untuk percepatan pencapaian target 2030 melalui:
a.Pemutakhiran Peta Jalan TPB/SDGs di Indonesia Tahun 2021-2030;
b.Penyelenggaraan Indonesia’s SDGs Award sejak 2022 dan SDGs Annual Conference sejak 2018;
c.Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan pemutakhiran RAD berbasis metadata terkini;
d.Penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan TPB/SDGs;
e.Penyusunan Voluntary National Review Tahun 2017, 2019, 2021, dan 2025;
f.Pengembangan Sistem Database SDGs dan Pemutakhiran Dashboard SDGs Indonesia;
g.Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas perihal Pendanaan Inovatif untuk Pelaksanaan TPB/SDGs;
h.Dokumen RKP 2025 dan RPJMN 2025 – 2029 yang telah selaras dengan SDGs;
i.Terbentuknya 54 SDGs Center di perguruan tinggi di seluruh Indonesia serta Indonesia SDGs Center Network (ISCN);
j.Updating SDGs Investment Dashboard, Dokumen Technical Guidelines Faith-based Finance for SDGs, dan Dokumen SDGs Bond Impact Report 2023, dan penerbitan SDGs Bond 2024; dan
k.Forum Sharing Best Practice SDGs, dan Pemberian penghargaan kepada pemangku kepentingan yang telah menunjukkan aksi nyatanya dalam pelaksanaan SDGs.
1. 18.Koordinasi Pengelolaan Sistem dan Pemanfaatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan pengelolaan dan pemanfaatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti dan integrasi data nasional. Kegiatan ini mencakup penyusunan kurikulum pelatihan, diseminasi hak akses, serta pengembangan sistem SEPAKAT, LMS, dan pemadanan data. Selain itu, telah ditetapkan 3 (tiga) regulasi utama untuk tata kelola dan pemanfaatan data Regsosek dalam kerangka SDI. Implementasi Regsosek meningkatkan efisiensi pengelolaan data hingga 20%, akurasi penyaluran program menjadi 60%, dan berpotensi menghemat anggaran sekitar Rp50 triliun per tahun.
2. 19.Percepatan Pembangunan Papua 2024 Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun RPerpres tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) berdasarkan Amanat Perpres Nomor 24 Tahun 2023 tentang RIPPP 2022-
3. 2041.Manfaat RAPPP terhadap sinkronisasi/koordinasi/keterlibatan kementerian/lembaga/pemerintah daerah adalah sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam RAPPP yang hasilnya dikoordinasikan oleh Badan Pengarah Papua. Dampak secara nasional RAPPP adalah pemerataan wilayah dan penurunan ketimpangan pembangunan, mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua dalam pembangunan. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga menginisiasi Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) sebagai platform terpadu percepatan pembangunan Papua. SIPPP merupakan instrumen pendukung pelaksanaan RAPPP mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. SIPPP juga dikembangkan terintegrasi dengan SIPD, SIKD Otsus, dan sistem informasi lainnya dengan prinsip berbagi pakai data (interoperabilitas).
4. 20.Percepatan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Menteri PPN/Kepala Bappenas berperan sebagai Ketua Gugus Tugas MTN yang mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan Desain Besar MTN Tahun 2024-2045 dan mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan mekanisme pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraannya. Beberapa output percepatan MTN adalah Penetapan Rancangan Peraturan Presiden Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (DBMTN), Pengembangan Basis Data Terpadu MTN, Diseminasi Kebijakan MTN, Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) MTN 2025- 2029, dan Persiapan kelembagaan pelaksana MTN.
5. 21.Perkembangan Pelaksanaan MRPN Sebagai alat pengendalian pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas menerapkan MRPN lintas sektor sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional untuk meningkatkan resiliensi pembangunan terhadap ketidakpastian dalam mencapai capaian pembangunan. Output utamanya mencakup Peraturan Menteri Penerapan kebijakan MRPN Lintas Sektor, Konsep awal Sistem Insentif dan Kelembagaan dalam Penerapan MRPN Lintas Sektor, Road Map MRPN, Sistem Informasi MRPN, Konsolidasi Profil Risiko Objek MRPN Lintas Sektor, serta Penguatan SDM Kementerian PPN/Bappenas dalam Penerapan MRPN Lintas Sektor.
6. 22.Pemutakhiran Metodologi Perhitungan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas memfasilitasi pembaruan metodologi pengukuran kemiskinan bersama pakar nasional dan internasional guna meningkatkan akurasi dan relevansi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hasilnya menjadi dasar penetapan metodologi baru melalui Instruksi Presiden.
7. 23.Dana Desa Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam penyusunan arah kebijakan dan rekomendasi tata kelola Dana Desa untuk memperkuat efektivitas dan sinergi dengan pendanaan pembangunan lainnya. Reformasi ini memastikan Dana Desa lebih tepat sasaran dan mendukung prioritas nasional.
8. 24.Penyusunan Peta Jalan Transisi Energi Berbasis Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas menyusun strategi transisi energi berbasis wilayah untuk mendukung kebijakan energi nasional dan penyusunan RPJMN Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam merancang RPJPD dan RPJMD berorientasi energi bersih.
9. 25.Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia Melalui dokumen Transformasi Ekonomi Tahun 2025–2045, Bappenas menetapkan strategi keluar dari middle income trap dengan memperkuat produktivitas, investasi, dan inovasi. Dokumen ini menjadi acuan RPJPN dan RPJMN dalam mendorong pertumbuhan inklusif dan berdaya saing.
10. 26.Pengembangan Ekosistem Industri Kedirgantaraan Nasional Kementerian PPN/Bappenas memperkuat industri kedirgantaraan melalui pengembangan pesawat N219, kerja sama industri, dan penyusunan peta jalan ekosistem Tahun 2022–2045. Inisiatif ini meningkatkan kapasitas manufaktur dan kemandirian teknologi nasional.
11. 27.Platform Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian PPN/Bappenas telah mengembangkan platform tata kelola persampahan nasional sebagai game changer pembangunan lingkungan. Platform ini mengintegrasikan aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan teknologi menuju sistem persampahan terpadu dari hulu ke hilir.
12. 28.High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships 2024 Kementerian PPN/Bappenas memimpin forum global yang memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama pembangunan dan pembiayaan global. HLF MSP menghasilkan kesepakatan internasional dan kemitraan konkret lintas negara, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di Global South.
13. 29.Rekomendasi Kebijakan Single Salary System dalam rangka Reformasi Sistem Remunerasi ASN Bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ASN melalui perbaikan sistem penggajian ASN berbasis kelas jabatan. Dampak secara nasional yang dihasilkan yaitu: penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045, khususnya bidang aparatur negara dan transformasi birokrasi, mewujudkan meritokrasi dan integritas melalui pemenuhan kesejahteraan ASN, dan keadilan eksternal dan internal untuk mencapai remunerasi ASN yang adil dan layak. Rencana output dari kegiatan ini adalah tersusunnya rekomendasi kebijakan melingkupi perubahan sistem kepangkatan berbasis merit, terumuskannya skala penggajian, usulan kerangka regulasi, dan perhitungan kebutuhan pendanaan.
14. 30.Partisipasi Aktif Indonesia dalam G20 Development Working Group Presidensi Brasil 2024 Kementerian PPN/Bappenas memperkuat peran Indonesia dalam forum G20 melalui norm setting kebijakan pembangunan global dan advokasi kepentingan negara berkembang. Partisipasi ini menghasilkan dokumen kebijakan yang mendukung kesetaraan dan keberlanjutan pembangunan internasional.
15. 31.Perkembangan Penanganan dan Pencegahan Anak Tidak Sekolah (ATS) dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan penyusunan Strategi Nasional Penanganan ATS dan rancangan Peraturan Presiden sebagai panduan pencegahan dan penanganan putus sekolah secara terintegrasi. Upaya ini memperkuat akses pendidikan inklusif dan wajib belajar 13 tahun.
16. 32.Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai pengarah kebijakan dan pengendali program penurunan stunting nasional melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan penyusunan target tahun 2025–2029. Upaya ini memperkuat tata kelola, data, dan efektivitas intervensi lintas sektor.
17. 33.Hilirisasi Kelapa dan Rempah Kementerian PPN/Bappenas menyusun peta jalan hilirisasi kelapa dan rempah tahun 2025–2045 untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan kesejahteraan petani. Dokumen ini menjadi acuan kebijakan dan investasi hilirisasi komoditas unggulan nasional.
18. 34.Transfer ke Daerah Selama periode 2020–2024, Kementerian PPN/Bappenas berperan strategis dalam mengarahkan Transfer ke Daerah atau Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai instrumen fiskal utama untuk pemenuhan layanan dasar dan pemerataan pembangunan daerah dengan total pagu Rp273 triliun. Melalui penguatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, DAK menghasilkan berbagai capaian, antara lain rehabilitasi 129.815 ruang kelas, pembangunan 564 Puskesmas, 120.487 unit rumah swadaya, 1,81 juta sambungan air minum, 752 ribu hektare daerah irigasi, dan 26.877 km jalan daerah. Implementasi kebijakan ini memperkuat efektivitas belanja publik dan memastikan DAK menjadi pengungkit peningkatan layanan dasar, kualitas hidup masyarakat, serta pemerataan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga telah melakukan 3 (tiga) perbaikan besar dalam peningkatan kualitas perencanaan Transfer ke Daerah, yaitu:
a.DAK Tematik Sejak tahun 2022 Kebijakan DAK menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, DAK difokuskan pada penugasan untuk mencapai prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Hal ini tercermin dalam desain DAK Penugasan dalam bentuk Tematik yang mendukung capaian sasaran pada Major Projects (MP) terpilih. DAK Tematik mengintegrasikan bidang DAK Fisik dan Jenis DAK Nonfisik untuk mencapai outcome tematik yang sudah disepakati, dengan intervensi menu kegiatan dan lokasi prioritas yang fokus dan terbatas. Sebagai contoh, DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) tahun 2023 terdiri atas DAK Fisik bidang pertanian, kelautan dan perikanan, jalan, serta irigasi, dan juga DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian. Intervensi ini difokuskan pada kawasan pertanian tertentu dengan tujuan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas di sentra pertanian dan perikanan melalui penyediaan infrastruktur irigasi dan jalan serta sarana dan prasarana pertanian dan perikanan (DAK Fisik Pertanian dan Kelautan dan Perikanan) yang terintegrasi dengan pasar maupun hub transportasi di kawasan sentra produksi pangan dan perikanan tersebut.
b.Immediate Outcome DAK Fisik Immediate Outcome (IO) adalah capaian hasil jangka pendek dari kegiatan yang dapat diukur setelah output terealisasi dan dapat merepresentasikan manfaat dari output DAK Fisik. Kementerian PPN/Bappenas telah menginisiasi pelaporan IO DAK fisik TA 2020 melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni T+1 pelaksanaan DAK. Indikator IO disusun oleh pemerintah pusat dan capaian dari indikator tersebut akan dilaporkan oleh pemerintah daerah, sebagai contoh pada tahun 2022 didapatkan data pelaporan IO DAK Bidang air minum, yaitu sebanyak 1.062.134 jiwa terlayani akses air minum sesuai standar mutu. Capaian hasil jangka pendek tersebut akan dimanfaatkan dalam pertimbangan penilaian DAK Fisik Tahun anggaran berikutnya, sebagaimana amanat Perpres Juknis DAK setiap tahunnya.
c.Pengusulan DAK Nonfisik melalui sistem informasi (KRISNA DAK) Dalam melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, penghitungan alokasi DAK Nonfisik per jenis per Daerah mempertimbangkan kebutuhan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas melakukan perbaikan perencanaan Kebijakan DAK Nonfisik Tahun 2024 dengan melaksanakan pengusulan DAK Nonfisik oleh Pemerintah Daerah, hingga ditetapkan menjadi Rencana Penggunaan Dana melalui sistem informasi KRISNA. Pada DAK 2024 dilakukan pilotting 3 (tiga) jenis DAK Nonfisik, selanjutnya pada DAK 2025 dilakukan untuk seluruh jenis DAK Nonfisik kecuali operasionalisasi bidang pendidikan. Perbaikan kualitas perencanaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pengalokasian DAK Nonfisik yang selama ini masih bersifat top-down dari Pemerintah Pusat.
1. 35.Open Government Indonesia (OGI) Dalam inisiatif Open Government Indonesia (OGI), Kementerian PPN/Bappenas berperan aktif sebagai instansi penjuru di tingkat nasional yang mengoordinasikan pelaksanaan agenda keterbukaan pemerintah. Melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) OGI VIII tahun 2026–2027, Kementerian PPN/Bappenas mendorong penguatan nilai-nilai keterbukaan pemerintah dalam isu strategis antikorupsi dan anggaran, ruang kewargaan dan demokrasi, pelayanan publik yang inklusif, akses keadilan, serta energi, lingkungan dan sumber daya alam. Implementasi RAN OGI juga menekankan pada proses ko-kreasi antara pemerintah dan aktor non pemerintah/non-state actors. Inisiatif ini memperkuat fondasi open governance menuju tata kelola pemerintahan yang terbuka, inklusif, dan akuntabel. Terkait dengan kerangka regulasi, berdasarkan hasil pemantauan sampai dengan September tahun 2023, dari 18 (delapan belas) kerangka regulasi yang ditargetkan selesai sampai tahun 2024, terdapat sebanyak 6 (enam) kerangka regulasi yang telah diselesaikan (28%); 11 (sebelas) kerangka regulasi yang sedang diproses (61%); dan 2 (dua) kerangka regulasi yang masih belum diproses (11%). Pada periode tahun 2020-2024, hasil capaian dari kerangka regulasi yang telah direncanakan dalam Dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 untuk diselesaikan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi antara lain yaitu:
2. 1.Pengaturan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kementerian PPN/Bappenas melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. 2.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang merupakan pengaturan teknis terkait Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. 3.Penyesuaian Peraturan tentang Pembinaan JFP melalui Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. 4.Dasar Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan perubahannya melalui Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam pelaksanaan program dan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas periode tahun 2020-2024, berikut ini merupakan gambaran dari hasil capaian kinerja realisasi anggaran di Kementerian PPN/Bappenas dari tahun 2020 hingga tahun 2024, yaitu: Gambar 1.4 Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 Sumber: LKj Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 Secara umum, capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas selama periode tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana, walaupun belum sepenuhnya mencapai target yang maksimal. Realisasi anggaran dari tahun 2020-2021 meningkat, kemudian sedikit menurun pada tahun 2022. Pada tahun 2020, kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan adanya transisi pelaksanaan kegiatan yang semula dilaksanakan secara luring/offline kemudian berubah mekanismenya Tahun 2020 1.111,39 (92,12%) Tahun 2021 1.164,21 Tahun 2022 1.360,28 (96,62%) Tahun 2023 Tahun 2024 menjadi secara daring/online. Proses adaptasi ini menyebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat terserap anggarannya. Selanjutnya realisasi anggaran tahun 2023 terus meningkat hingga mencapai 97,98% dan kemudian sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 94,04% dari target yang telah ditetapkan. Penurunan kembali terhadap capaian realisasi anggaran tersebut disebabkan meningkatnya pagu yang cukup tinggi dari Rp1,694 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp1,947 triliun pada tahun 2024 yang belum dibarengi oleh kapasitas dan kemampuan satuan kerja dalam penyerapan sesuai dengan pagu yang tersedia. Dalam rangka memperkuat perumusan arah kebijakan, dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas untuk mengawal penyusuan rencana pembangunan nasional dan meningkatkan tata kelola kinerja perencanaan, maka Kementerian PPN/Bappenas telah mengakomodasi hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap kementerian/lembaga. Beberapa masukan peningkatan kinerja perencanaan dan penganggaran berkaitan dengan:
6. 1.Peningkatan kualitas hasil perencanaan dan keselarasan perencanaan pusat dan daerah.
7. 2.Intensifikasi pencarian proyek-proyek pembangunan yang lebih efisien dan tidak bergantung kepada sumber APBN.
8. 3.Penyusunan anggaran berbasis money follow program lebih difokuskan.
9. 4.Penyusunan standar baku minimal. Hasil evaluasi terhadap peran enabler menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas perlu meningkatkan peran debottlenecking untuk mempercepat pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui inovasi-inovasi pembangunan dan melakukan pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan ke daerah. Selain itu, hasil evaluasi di lingkup pengendalian menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas memastikan pengendalian dilakukan di level outcome dan memastikan rekomendasi hasil pengendalian dijalankan oleh kementerian/lembaga/daerah dan intensifikasi pemanfaatan data dan informasi hasil pengendalian oleh kementerian/lembaga/daerah. Terkait dengan bidang manajemen internal kelembagaan selama periode tahun 2020-2024 terdapat beberapa isu berdasarkan hasil evaluasi manajemen internal kelembagaan, yaitu:
10. 1.Belum terpenuhinya kebutuhan pemenuhan SDM Kementerian PPN/Bappenas sesuai hasil analisis beban kerja.
11. 2.Masih belum selesainya penataan pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
12. 3.Masih belum sepenuhnya dipahami perubahan prosedur mekanisme penugasan pegawai yang agile lintas unit kerja oleh Pegawai dengan diadakannya mekanisme penugasan tambahan sebagaimana diatur pada Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Kementerian PPN/Bappenas.
13. 4.Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan potensi dan kompetensi pegawai. Pembagian penugasan yang menerapkan hasil analisis potensi ASN sehingga penempatan SDM masih belum diupayakan sepenuhnya sesuai latar belakang pendidikan dan keahlian. 1.1.2.3 Capaian Kementerian PPN/Bappenas dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Periode Tahun 2020- 2024.
14. 1.Koordinator Nasional Pelaksanaan TPB/SDGs Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan tugas sebagai Koordinator Nasional Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pelaksanaan tugas ini mencakup orkestrasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kemajuan TPB/SDGs, serta memastikan integrasi target TPB/SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Tahunan. Kementerian PPN/Bappenas juga mendorong sinergi multi- pemangku kepentingan termasuk sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan filantropi; mendorong inklusivitas; dan mengawasi mobilisasi keuangan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian SDGs yang terukur dan berkeadilan. Hasil pelaksanaan hingga tahun 2024, Indonesia telah mencapai kemajuan lebih dari 61,4% dari 233 indikator SDGs berada di jalur yang tepat untuk mencapai target tahun 2030. Angka ini jauh melampaui tingkat capaian global yang baru mencapai rata-rata 17%. Capaian ini telah disampaikan melalui Voluntary National Review (VNR) keempat Indonesia pada High-Level Political Forum on Sustainable Development 2025.
15. 2.Pengelolaan Dana Wali Amanat Perubahan Iklim Sejalan dengan komitmen Indonesia pada Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) dan Perjanjian Paris, Kementerian PPN/Bappenas membentuk dana perwalian, yaitu Indonesia Climate Change Trust Fund melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.44/M.PPN/HK/09/2009 tentang Pembentukan Indonesia Climate Change Trust Fund yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.74/M.PPN/HK/09/2025 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund. Tujuan pembentukan dan pengelolaan ICCTF adalah mendukung pemerintah Indonesia dalam memobilisasi dan mengisi kesenjangan pendanaan yang dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di tingkat nasional dan daerah. Melalui ICCTF sejak Tahun 2010 hingga Tahun 2024 telah didanai sebanyak 95 proyek dengan total portofolio hibah sebesar 46 juta USD. Khusus pada periode 2020-2024, sebesar 12,6 juta USD berhasil dimobilisasi untuk mendanai 5 proyek baru terkait adaptasi dan mitigasi iklim. 1.1.3 Dinamika Lingkungan Strategis dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 Penyusunan rencana pembangunan nasional untuk periode tahun 2025–2029 berlangsung di tengah lanskap global dan domestik yang penuh tantangan dan peluang. Lingkungan strategis yang berubah cepat akan sangat mempengaruhi kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai perencana pembangunan nasional, sekaligus berdampak luas terhadap capaian pembangunan nasional. Beberapa pertimbangan dinamika global dan nasional yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap kinerja Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut: Tabel 1.5 Dinamika Lingkungan Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2025-2029 Lingkungan Global Ketidakpastian Geopolitik Internasional - Ketegangan geopolitik di kawasan (misalnya Laut Cina Selatan) dan konflik global (seperti Ukraina– Rusia, Timur Tengah) mempengaruhi rantai pasok global, Perubahan Iklim dan Bencana Alam - Komitmen global terhadap dekarbonisasi, COP29, serta transisi energi akan menuntut penyesuaian besar dalam arah pembangunan. Transformasi Teknologi dan Revolusi Industri 4.0/5.0 - Perkembangan kecerdasan buatan (AI), digitalisasi, dan big data menuntut pemerintah Indonesia untuk mempercepat transformasi digital dan menciptakan sistem perdagangan, dan investasi asing. - Implikasinya adalah meningkatnya risiko pada stabilitas makroekonomi dan ketersediaan energi dan pangan nasional. - Kenaikan frekuensi bencana alam memperkuat kebutuhan pembangunan yang tangguh (resilient), terutama dalam sektor infrastruktur, pertanian, dan kawasan pesisir. perencanaan yang berbasis data dan adaptif. - Ketimpangan akses teknologi dapat memperbesar disparitas sosial dan wilayah. Lingkungan Nasional Transisi Kepemimpinan Nasional (2024–2025) - Perubahan kepemimpinan nasional akan membawa kebijakan baru yang perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan, termasuk RPJMN Tahun 2025– 2029 dan RKP. - Koherensi lintas dokumen perencanaan akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian PPN/ Bappenas Kesenjangan Pembangunan Antarwilayah - Disparitas pembangunan antarwilayah, terutama antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia, masih tinggi. - Dukungan terhadap pusat - pusat pertumbuhan baru menjadi prioritas strategis pembangunan - Penguatan basis spasial/kewilayahan sebagai target program pembangunan dengan pendekatan THIS - Dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi wilayah berbasis potensi lokal sebagai prioritas pembangunan Dinamika Sosial dan Demografi - Bonus demografi mencapai puncaknya pada periode ini. Jika tidak dimanfaatkan dengan tepat (melalui peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan), dapat berubah menjadi beban. - Urbanisasi dan migrasi internal akan menimbulkan tantangan terhadap perencanaan wilayah dan infrastruktur dasar. Kondisi Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan - Ruang fiskal yang terbatas akibat tingginya beban subsidi dan utang negara mendorong perlunya inovasi pembiayaan pembangunan (misalnya KPBU, green financing). - Kementerian PPN/Bappenas akan berperan strategis dalam mengarahkan kebijakan pembiayaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. - Penguatan proporsionalitas alokasi pendanaan baik antarbidang maupun antarwilayah Penguatan Pengendalian dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional - Urgensi untuk menjamin peningkatan pencapaian sasaran PN, kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, dan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. - Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai Ketua Komite MRPN (dibantu oleh Sekretariat Komite MRPN yang secara ex-officio dipimpin oleh Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024) Dalam konteks dinamika tersebut, Kementerian PPN/Bappenas dihadapkan pada tantangan sebagai berikut:
a.Meningkatkan ketajaman perencanaan strategis untuk menjawab kompleksitas tantangan multidimensi (ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola).
b.Memperkuat peran koordinatif lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menjaga keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
c.Mendorong evidence-based policy melalui integrasi data, penguatan analisis kebijakan, dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif.
d.Menjadi penggerak transformasi pembangunan hijau dan digital, sejalan dengan arah global dan TPB/SDGs.
e.Mengarusutamakan perspektif gender, hak anak, inklusi disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya, serta mengintegrasikannya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan. Dinamika lingkungan strategis tahun 2025–2029 menuntut Kementerian PPN/Bappenas untuk terus berinovasi dalam tata kelola perencanaan pembangunan nasional. Peran aktif Kementerian PPN/Bappenas dalam mengantisipasi risiko dan memanfaatkan peluang strategis akan menjadi kunci dalam memastikan pembangunan Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. 1.1.4 Metodologi Penyusunan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 Dalam menyusun dokumen Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029, metode yang dipergunakan untuk menghasilkan arah kebijakan serta strategi yang perlu diterapkan selama tahun 2025-2029 adalah metode diagnosis organisasi. Diagnosis organisasi merupakan tahap krusial dalam proses penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029, yang berfungsi untuk memetakan kondisi aktual organisasi, mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta menentukan arah perubahan yang dibutuhkan agar organisasi dapat secara efektif mencapai visinya. Secara umum, diagnosis organisasi dilakukan untuk: Mengidentifikasi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) internal. Diagnosis organisasi umumnya mencakup analisis atas: Dalam pelaksanaan diagnosis organisasi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menggunakan metode analisis berupa stakeholder analysis dalam rangka memahami harapan, pengaruh, dan kepentingan pemangku kepentingan serta metode value chain analysis untuk memetakan aktivitas utama dan pendukung yang dapat memberikan dampak terhadap target capaian yang ingin diraih oleh organisasi. Hasil diagnosis organisasi tersebut menjadi fondasi bagi perumusan isu strategis dan tujuan pembangunan organisasi dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029. Diagnosis yang tajam dan objektif akan menghasilkan strategi yang relevan, terukur, dan realistis, serta memperkuat daya adaptif organisasi dalam menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan. 1.1.5 Teori Perubahan dan Rantai Hasil (Theory of Change/Results Chain). Dalam Menyusun Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029, juga dilakukan dengan pendekatan theory of change (ToC)/result chain, yaitu dua kerangka kerja yang digunakan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program atau proyek. Berikut adalah Theory of Change dari Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029. Asumsi kunci : stabilitas makro ekonomi, komitmen politik, koordinasi lintas kementerian. Risiko utama : tekanan fiskal, bencana/krisis, perubahan prioritas pemerintah. 1.2 Potensi dan Permasalahan Sebagaimana disampaikan pada Gambar 1.1, Kementerian PPN/Bappenas memiliki posisi strategis sebagai salah satu instansi dari strategic diamond tata kelola pemerintahan periode 2025-2029. Posisi ini menjadi potensi karena Kementerian PPN/Bappenas memiliki kewenangan dalam perumusan, penetapan, dan pengendalian kebijakan pembangunan nasional, serta berada langsung dalam lingkar koordinasi utama Presiden bersama Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, dan Kementerian PANRB. Melalui posisi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memiliki kewenangan dan daya ungkit yang kuat untuk memastikan keterpaduan perencanaan, penganggaran, kelembagaan, dan kinerja birokrasi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Selain itu, posisi dalam Ring 1 memungkinkan Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai penghubung strategis antara perumusan kebijakan makro dan operasionalisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga, sehingga pengendalian arah pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif, terintegrasi, dan adaptif terhadap prioritas Presiden. Selain potensi dalam strategic diamond tersebut, terdapat potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang diklasifikasikan berdasarkan peran penyusunan perencanaan, pembiayaan, dan pengendalian, serta aspek penguatan kelembagaan, yaitu sebagai berikut: 1.2.1 Potensi dan Permasalahan dalam Menjalankan Peran Perencanaan Dalam memaksimalkan potensi peran perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas perlu memiliki prasyarat kepemimpinan yang kuat dalam mengawal sinergi lintas sektor, partisipasi multipihak, ketersediaan data dan sistem yang berkualitas dan terintegrasi, koherensi kebijakan antar tingkat pemerintahan, serta SDM perencana yang berkualitas. Adapun potensi Kementerian PPN/Bappenas dalam aspek perencanaan, pembiayaan, dan pengendalian sebagai berikut:
1. 1.Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas dan peran strategis dalam menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Nasional berdasarkan amanat UU SPPN, menjalankan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran nasional yang berkualitas dan terukur; Menjamin ketersediaan pembiayaan yang memadai untuk prioritas pembangunan; Mengendalikan pelaksanaan dan mengevaluasi hasil pembangunan secara adaptif; Memperkuat tata kelola dan layanan organisasi yang bersih, akuntabel, dan profesional. dan Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
2. 2.Kementerian PPN/Bappenas berwenang menyusun Perencanaan Pembangunan Nasional yang Inovatif dan Inklusif Berbasis Bukti (Evidence-Based Planning), yaitu perencanaan yang lebih memperhatikan pada pengembangan sistem yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.
3. 3.Dalam sinkronisasi perencanaan nasional dengan perencanaan daerah sudah terdapat praktik baik kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian Dalam Negeri dalam penyelarasan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan RPJPD semua provinsi.
4. 4.Dalam menjalankan fungsi pengendalian pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas berwenang dalam perencanaan, koordinasi, perumusan, dan penetapan PSN, serta memastikan efektivitas pelaksanaan Instruksi Presiden. Dengan mandat perencanaan dan koordinasi lintas sektor-lintas stakeholder, Kementerian PPN/Bappenas memiliki posisi strategis untuk menjamin keselarasan PSN dengan prioritas pembangunan nasional, mengendalikan progres implementasi, serta mengidentifikasi hambatan dan melakukan peran pengurai hambatan (debottlenecking) dalam memastikan pencapaian target PSN dan Inpres secara efektif dan tepat waktu.
5. 5.Memiliki kewenangan perencanaan makro pembangunan yang menyinergikan arah pembangunan nasional melalui penyusunan kerangka ekonomi makro pembangunan yang disusun berdasarkan basis modelling yang kuat. Perencanaan makro pembangunan tersebut yang akan menjadi koridor pembangunan yang dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas SDM dan penyediaan lapangan pekerjaan.
6. 6.Dukungan sejumlah SDM yang berkualitas untuk menjalankan penugasan di bidang perencanaan, peningkatan kualitas kebijakan program-program pembangunan, penguatan inovasi pembiayaan dan investasi publik serta melakukan pengendalian dan Manajemen Risiko Pembangunan. Dengan potensi-potensi yang dimiliki dalam menjalankan peran perencanaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas masih dihadapkan pada permasalahan yaitu belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan nasional serta belum optimalnya konsistensi, integrasi, dan relevansi terhadap dinamika pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran yang strategis dalam merumuskan dan mengarahkan kebijakan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Meskipun dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, salah satunya adalah peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang memerlukan standar dalam penetapan prioritas dan penyepakatannya. Kondisi keterbatasan sumber daya menjadikan penting untuk menentukan prioritas agar terhindar dari risiko fragmentasi pengalokasian anggaran dan berdampak kepada kurang optimalnya pemanfaatan program strategis bagi masyarakat. Selain itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa pendekatan THIS serta clearing house berjalan dengan optimal. Utamanya adalah untuk menjaga keterpaduan antar sektor dan antarwilayah guna memastikan kesinambungan pembangunan nasional yang harmonis. Selain itu, kualitas perencanaan yang bersifat menyeluruh dan mendalam masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa seluruh aspek penting pembangunan dapat teridentifikasi sejak awal. Tantangan lainnya adalah proses penjabaran bertingkat (cascading) perencanaan strategis ke dalam dokumen operasional yang masih memerlukan penguatan, termasuk penyelarasan nomenklatur, target, satuan, dan alokasi proyek prioritas antar kementerian/lembaga dan antarpemerintah daerah. Hal ini menunjukkan perlunya sistem perencanaan yang lebih adaptif dan terpadu. Upaya integrasi sistem perencanaan dan penganggaran melalui sinkronisasi aplikasi KRISNA dan SAKTI, serta penguatan SDI telah menunjukkan kemajuan, namun masih menyisakan ruang perbaikan agar mampu secara optimal mendukung proses perencanaan yang berbasis data dan akuntabel. Terdapat juga kendala belum optimalnya mekanisme perencanaan pusat-daerah. Salah satu masalah utama yang dihadapi Kementerian PPN/Bappenas, yaitu mekanisme perencanaan pusat-daerah belum berjalan optimal. Usulan- usulan daerah terkait dukungan pusat seringkali tidak mendapat alokasi yang layak meskipun sudah mendapat persetujuan dari hasil kesepakatan forum-forum perencanaan. Sehingga ke depannya perlu arah kebijakan dan strategi untuk menangani permasalahan ini. 1.2.2 Potensi dan Permasalahan dalam Menjalankan Peran Pembiayaan Dalam memaksimalkan potensi Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan peran pembiayaan diperlukan prasyarat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, kapasitas fiskal yang terkelola dengan baik, integrasi sistem dan informasi perencanaan-penganggaran, serta SDM perencana yang berkualitas. Adapun potensi-potensi Kementerian PPN/Bappenas dalam aspek pembiayaan, antara lain:
7. 1.Kementerian PPN/Bappenas berwenang dalam pengawalan pembiayaan dan investasi pembangunan, meliputi kewenangan dalam memadukan sumber pendanaan dalam dan luar negeri (baik APBN dan sumber/skema pendanaan non-APBN termasuk pendanaan inovatif) dalam perencanaan pembangunan nasional.
8. 2.Kementerian PPN/Bappenas berwenang atas perencanaan belanja kementerian/lembaga, perumusan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), dan clearing Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) serta Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri (PHDN), pemberian pertimbangan atas usulan Pembiayaan Utang Daerah (PUD) serta sumber-sumber pendanaan lain, baik melalui skema belanja K/L, arahan Inpres, transfer keuangan daerah, dan lainnya. Dengan potensi demikian, Kementerian PPN/Bappenas juga dihadapkan pada tantangan terkait aspek pembiayaan, yaitu sumber pendanaan masih berfokus pada pemerintah dan belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi berbagai sumber pendanaan lainnya. Salah satu tantangan dalam optimalisasi sumber pendanaan pembangunan nasional adalah masih adanya perbedaan prioritas antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan agenda pembangunan nasional. Variasi antara fokus dan kebutuhan antar instansi tersebut sering kali belum sepenuhnya terpadu dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, sehingga penyelarasan pengalokasian sumber daya yang terbatas secara efektif untuk mencapai target nasional mengalami hambatan. Dalam konteks ini, Kementerian PPN/Bappenas menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pemantauan pembangunan secara optimal. Selain itu, kebijakan eksternal terkait pengalihan fokus (refocusing) dan realokasi belanja kementerian/lembaga berdampak kepada pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam memastikan bahwa penganggaran tetap sejalan dengan perencanaan pembangunan yang telah dirumuskan. Dampak dari automatic adjustment (blokir) anggaran juga turut mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan koordinasi program strategis oleh mitra kerja kementerian/lembaga. Pemanfaatan pembiayaan bauran (blended finance) dan sumber pendanaan non-APBN seperti pinjaman dan hibah luar negeri dan dalam negeri, sumber pendanaan dari BUMN, serta penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memerlukan penyelarasan lebih lanjut dengan dokumen perencanaan seperti RPJMN, dan belum diselaraskan hingga ke tingkat proyek pada RKP untuk mendukung proyek Prioritas Nasional, sehingga mengurangi potensi untuk mendiversifikasi pembiayaan dan mengoptimalkan alokasi anggaran untuk proyek prioritas. 1.2.3 Potensi dan Permasalahan dalam Menjalankan Peran Pengendalian Prasyarat yang dibutuhkan agar Kementerian PPN/Bappenas dapat menjalankan potensi pengendalian dengan maksimal antara lain: (1) penguatan mandat dan otoritas kelembagaan, keterpaduan sistem perencanaan dan penganggaran; (2) kapasitas pengendalian dan pemantauan yang adaptif; (3) koordinasi dan kepemimpinan kolektif yang efektif; (4) SDM perencana dan pengendali yang kompeten; (5) ekosistem data pembangunan yang terpadu dan terbuka; serta (6) konsistensi dan kepastian arah pembangunan. Adapun potensi-potensi Kementerian PPN/Bappenas untuk menunjang peran pengendalian, antara lain:
9. 1.Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam mengawal target pembangunan ke dalam Rencana Strategis kementerian/lembaga agar selaras dalam mendukung capaian RPJMN Tahun 2025-2029 serta RPJPN Tahun 2025- 2045.
10. 2.Kementerian PPN/Bappenas memiliki kewenangan dan kemampuan dalam Penerapan MRPN sebagaimana mandat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Namun, dengan potensi terkait aspek pengendalian yang telah dimiliki, Kementerian PPN/Bappenas juga dihadapkan pada tantangan terkait, yaitu belum optimalnya penguatan mekanisme pengendalian pembangunan nasional. Pengendalian pembangunan nasional saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Dalam konteks ini, Kementerian PPN/Bappenas memiliki ruang untuk terus memperkuat dan mengoptimalkan perannya dalam mengawal pencapaian kinerja pembangunan nasional secara lebih efektif. Salah satu aspek yang memerlukan perhatian adalah pemanfaatan data hasil pemantauan pembangunan yang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, keterpaduan dalam proses pengendalian terhadap kegiatan prioritas nasional termasuk program Prioritas Presiden yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah masih dapat ditingkatkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh perbedaan dalam proses bisnis, mekanisme, serta pembagian peran, metode pemantauan yang masih bersifat sektoral, dan manajemen risiko yang bersifat silo setiap instansi pemerintah. Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi dan kejelasan peran antar pemangku kepentingan agar pelaksanaan proyek strategis dapat berjalan sesuai sasaran, serta menghindari tumpang tindih atau fragmentasi informasi yang dapat menghambat efektivitas pengendalian. 1.2.4 Potensi dan Permasalahan dalam Menjalankan Peran Pemampu (Enabler) Prasyarat yang dibutuhkan agar Kementerian PPN/Bappenas dapat menjalankan potensi pemampu (enabler) dengan maksimal antara lain: (1) dukungan regulasi dan tata kelola yang mendukung pendekatan pembangunan yang adaptif, responsif, kolaboratif; dan (2) mekanisme koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara kohesif di lapangan; serta pemanfaatan forum-forum koordinasi lintas sektor secara reguler dan konstruktif. Adapun potensi dalam menjalankan peran pemampu (enabler) yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas, antara lain:
11. 1.Kementerian PPN/Bappenas mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan nasional untuk memastikan agar pemerintah tidak tertinggal dalam dinamika pembangunan dengan situasi perubahan yang begitu cepat, sehingga Kementerian PPN/Bappenas diharapkan ke depannya mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan nasional bersama-sama dengan kementerian/lembaga/daerah terkait dalam kapasitasnya sebagai pemampu (enabler) pembangunan.
12. 2.Kementerian PPN/Bappenas, melalui Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan SDM Perencanaan Pembangunan Kementerian/Bappenas, menjalankan peran sebagai instansi pembina JFP pusat dan daerah serta penyelenggara pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan. Peran ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan produktivitas perencana pemerintah guna menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders. Dalam melaksanakan peran strategisnya, Pusbindiklatren memiliki modalitas berupa pengalaman yang panjang dalam mengelola dana pinjaman dan hibah luar negeri bagi beasiswa S-2 dan S-3. Selain itu, Pusbindiklatren juga memiliki jaringan kerja sama yang luas dengan mitra pembangunan dan perguruan-perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.
13. 3.Dalam hal perencanaan pembangunan nasional, arahan substansi perencanaan oleh Kementerian PPN/Bappenas dirujuk oleh kementerian/lembaga dan daerah sebagai lembaga think tank yang menghasilkan kebijakan secara THIS dengan perspektif helicopter view, multisektor, problem solver, evidence-based, teknokratik, egaliter, dan inovatif.
14. 4.Dalam aspek pendanaan pembangunan nasional, kegiatan pembangunan dan sumber pendanaan di luar APBN dan APBD yang bersumber dari Badan Usaha Milik Negara, Corporate Social Responsibility Dana Masyarakat (Wakaf dan infaq), filantropi, dan lain-lain semakin meningkat nilainya dan berpotensi sebagai sumber pembiayaan utama dalam pelaksanaan proyek Prioritas Nasional.
15. 5.Dalam aspek pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, Kementerian PPN/Bappenas sudah memiliki pedoman teknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, sudah dikembangkan aplikasi e-Monev sebagai aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L.
16. 6.Dalam aspek orchestrator tata kelola data tingkat nasional untuk mewujudkan kesatuan data dalam mencapai target pembangunan nasional, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkembangnya berbagai jenis data yang dapat menjadi sumber dalam mendukung penerapan data-based policy planning, maka diperlukan peran Kementerian PPN/Bappenas selaku orchestrator pembangunan untuk mengawal ketersediaan data pembangunan.
17. 7.Kementerian PPN/Bappenas memiliki kewenangan dalam mendukung program prioritas nasional dan direktif presiden meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, PSN, dan program prioritas nasional lainnya yang diatur dengan Instruksi Presiden (Inpres). Dengan potensi demikian, masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk optimalisasi peran pemampu/enabler yaitu belum merata dan optimalnya kemampuan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Karena hingga saat ini, mekanisme yang ada belum cukup kuat untuk memastikan keselarasan antara program kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini berdampak pada kurangnya efektivitas pengelolaan program yang diimplementasikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Lebih lanjut masalah dalam pengelolaan jabatan Fungsional Perencana (JFP) adalah kondisi SDM Perencana saat ini menghadapi tantangan fundamental yang menghambat kinerja optimal dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah:
a.Rendahnya kualitas SDM Perencana: Kualitas SDM Perencana, yang mencakup JFP, ASN pendukung prioritas pembangunan, dan SDM non-ASN pembangunan kritikal, masih rendah.
b.Kualitas SDM Perencana tidak merata: Terdapat kesenjangan kualitas signifikan antara perencana pusat dan daerah terutama di wilayah dengan akses terbatas. Hal ini menghambat pendampingan penyelarasan rencana nasional dan daerah serta menyulitkan implementasi kebijakan yang efektif.
c.Belum optimalnya peran Perencana: Meskipun memiliki tugas dan fungsi yang strategis di bidang perencanaan pembangunan, tidak semua SDM Perencana dilibatkan di dalam proses perencanaan pembangunan.
d.Pembinaan Pejabat Fungsional Perencana oleh K/L dan Pemerintah Daerah belum terstandardisasi dan terpadu: Dalam melaksanakan tugas pembinaan pegawai Fungsional Perencana di instansinya, masing-masing K/L dan Pemerintah Daerah menerapkan standar yang berbeda-beda. Bahkan, beberapa K/L dan Pemerintah Daerah masih mengacu kepada regulasi yang sudah tidak berlaku. Kementerian PPN/Bappenas sebagai instansi pembina JFP, harus mampu mendorong pengembangan inovasi melalui penyediaan ruang bagi ide kreatif yang dapat diimplementasikan dalam strategi pembangunan, antara lain melalui diseminasi hasil kajian kebijakan, publikasi, pendampingan, hingga replikasi model kebijakan strategis (sandboxing). Selain itu, upaya terobosan baru dan inovasi dalam kebijakan strategis pembangunan belum terimplementasikan secara optimal oleh kementerian/lembaga. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan dukungan dalam penerapan kebijakan, termasuk pemantauan dan bimbingan yang lebih intensif agar setiap kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dapat mengadaptasi kebijakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik di tingkat pusat dan daerah. Hal tersebut tidak lepas dari kapasitas dan kompetensi SDM Perencana dalam rangka pengembangan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 1.2.5 Potensi dan Permasalahan terkait Penguatan Kelembagaan/Tata Kelola Dalam aspek penguatan kelembagaan, diklasifikasi 3 (tiga) potensi yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas, yaitu: A. Potensi terkait Aspek Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia Prasyarat yang dibutuhkan agar Kementerian PPN/Bappenas dapat menjalankan potensi manajemen pengelolaan SDM dengan maksimal antara lain peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, khususnya dalam hal perencanaan berbasis data, analisis kebijakan, manajemen risiko pembangunan nasional, negosiasi, dan penggunaan teknologi digital; serta penguatan jabatan fungsional menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas output kebijakan. Adapun potensi terkait manajemen pengelolaan SDM di Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:
1. 1.Memiliki banyak pegawai/SDM (khususnya pemimpin), yang sangat kompeten di atas rata-rata kementerian/lembaga, lulusan universitas terbaik di dalam maupun luar negeri (sebanyak 66% pimpinan laki-laki dan 34% pimpinan perempuan). Berdasarkan data dari Biro Sumber Daya Manusia, pada 2025 tercatat 65 ASN (6%) dengan tingkat pendidikan Doktor (S3); 318 ASN (29%) dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana/Master (S2); dan 570 ASN (52%) dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1); yang memiliki keunggulan kompetitif yang nyata dengan etos dan budaya kerja yang mendukung, terus berkembang, serta mampu bekerja sama lintas sektor kementerian/lembaga serta mitra strategis.
2. 2.Potensi terkait aspek mekanisme kerja berdasarkan pengaturan kerja fleksibel (flexible working arrangements) yang memungkinkan pegawai bekerja fleksibel berdasar waktu dan tempat dengan mengutamakan ketercapaian output dan target kinerja.
3. 3.Penerapan kebijakan afirmasi melalui komitmen rekrutmen untuk pegawai penyandang disabilitas.
4. 4.Kesempatan dan kemudahan bagi SDM untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan strategis tingkat nasional, daerah, hingga internasional sebagai bagian dari sistem peningkatan profesionalitas pegawai.
5. 5.Kesempatan dan tantangan bagi para pegawai untuk merencanakan pembangunan lintas sektor yang memerlukan kemampuan berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan berbeda. Proses ini menjadi bagian dari upaya penguatan manajemen kerja, pengelolaan stres, kemampuan komunikasi dan negosiasi, kepemimpinan, serta pembentukan karakter yang matang.
6. 6.Pegawai Kementerian PPN/Bappenas berpengalaman dalam melaksanakan penugasan khusus yang bersifat agile dan lintas sektor.
7. 7.Kementerian PPN/Bappenas sudah memiliki perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK).
8. 8.Kementerian PPN/Bappenas mempunyai sistem manajemen talenta dan menerapkan sistem merit.
9. 9.Kementerian PPN/Bappenas telah mendapat persetujuan sistem merit secara penuh melalui pelaksanaan sistem manajemen talenta.
10. 10.Jejaring kerja pegawai Kementerian PPN/Bappenas yang luas dengan mitra pembangunan, baik K/L, Pemerintah Daerah, maupun lembaga internasional. B. Potensi terkait Aspek Manajemen Internal dan Pengolahan Data Prasyarat yang dibutuhkan agar Kementerian PPN/Bappenas dapat menjalankan potensi aspek manajemen internal dan pengolahan data dengan maksimal antara lain optimalisasi pemanfaatan data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi antar kementerian/lembaga; pengembangan sistem informasi yang mendukung proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi berbasis bukti (evidence-based planning); dan penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik. Adapun potensi terkait aspek manajemen internal dan pengolahan data yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas, antara lain:
11. 1.Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas; selain sebagai Chief Data Officer Indonesia dalam kerangka transformasi pemerintah digital, Kementerian PPN/Bappenas juga memiliki peran sebagai walidata untuk perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut selaras dengan pelaksanaan kebijakan SDI.
12. 2.Aplikasi KOMENS oleh Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan dapat menjadi awal yang baik untuk pelaksanaan manajemen data, informasi, ilmu pengetahuan, dan temuan inovatif dalam tahap selanjutnya.
13. 3.Setiap unit kerja melakukan dokumentasi dan mengelola praktik baik dan keberhasilan dari unit/mitra untuk dapat menjadi informan bagi unit kerja lainnya. C. Potensi dalam Aspek Pengawasan Intern. Dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran Kementerian PPN/Bappenas perlu dukungan sistem pengawasan internal yang kuat dan baik. Adapun potensi dalam aspek ini meliputi:
14. 1.Arahan Presiden Republik Indonesia agar seluruh pejabat harus mencegah dan memberantas korupsi di instansinya masing-masing termasuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran.
15. 2.Telah ditetapkan pemisahan lini satu dan lini dua dalam pengendalian intern dan manajemen risiko di internal Inspektorat Utama, sehingga mekanisme check and balance dapat dioptimalkan untuk mendukung kepatuhan internal.
16. 3.Terdapat formasi pranata komputer yang disetujui sehingga dapat melakukan pengembangan teknologi pada proses bisnis pengawasan intern berbasis risiko.
17. 4.Hasil penilaian tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mencapai level 3 dengan skor 3,77 yang menunjukkan bahwa Inspektorat Utama memiliki kapabilitas untuk melakukan fungsi pengawasan internal secara akuntabel dan efektif. Namun dengan demikian, Kementerian PPN/Bappenas masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk mendukung efektivitas kinerja kelembagaan secara menyeluruh. Permasalahan terkait aspek ini adalah masih belum optimalnya tata kelola dukungan manajemen internal Kementerian PPN/Bappenas dalam aspek efisiensi, efektivitas, dan integrasi layanan pendukung organisasi. Salah satu aspek yang memerlukan penguatan adalah pengelolaan SDM, khususnya dalam hal penataan beban kerja antar pegawai yang belum sepenuhnya seimbang dengan tugas dan fungsi unit kerja dan penyusunan peta jalan atau jenjang karier yang jelas bagi seluruh pegawai berdasarkan analisis potensi dan kompetensi terkait, seperti:
18. 1.Tingkat penguasaan kompetensi dasar perencanaan pembangunan di kalangan pegawai Kementerian PPN/Bappenas belum merata. Hal ini termasuk kompetensi teknis maupun substantif perencanaan pembangunan;
19. 2.Pemahaman pegawai Kementerian PPN/Bappenas terkait substansi perencanaan pembangunan saat ini umumnya masih terbatas pada isu-isu yang menjadi kewenangan sektor masing-masing dan
20. 3.Disparitas antara perencana senior dengan perencana yang lebih junior dalam hal pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Di sisi lain, manajemen kinerja pegawai yang terpadu secara digital melalui platform seperti Integrated Digital Workspace (IDW) dan Smart Office mengalami pengembangan dan penyempurnaan berkelanjutan agar pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penilaian kinerja belum dapat berjalan optimal. Pengelolaan data dan keamanan siber juga menjadi area prioritas yang perlu diperkuat, termasuk kebutuhan untuk mempercepat keterpaduan dan pemanfaatan bersama data pemantauan dan evaluasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Upaya perbaikan berkelanjutan terhadap aspek tersebut diharapkan dapat mendukung transformasi kelembagaan menuju tata kelola yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis data. Selain itu, dari aspek regulasi, terdapat beberapa regulasi penting untuk keberlangsungan proses bisnis di Kementerian PPN/Bappenas yang masih perlu dikembangkan. Dalam hal ini diperlukan kebijakan manajemen risiko nasional lingkup organisasi Kementerian PPN/Bappenas untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Selain itu, belum terdapat kerangka peraturan yang menyeluruh untuk mengatur penguatan integritas dan kebijakan antikorupsi dalam lingkup Kementerian PPN/Bappenas untuk aspek akuntabilitas dan transparansi tata kelola instansi. Lebih lanjut kualitas layanan publik yang dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas memerlukan penguatan berkelanjutan, terutama dalam hal komunikasi publik, manajemen konten, strategi komunikasi, dan advokasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan. Selain itu, pengelolaan administrasi keuangan dan pengadaan barang/jasa masih perlu peningkatan ketertiban, optimalisasi peran APIP, dan perbaikan sistem pengawasan dan pengelolaan yang mendukung tata kelola yang efisien dan efektif. Dengan demikian, Kementerian PPN/Bappenas perlu mengambil langkah strategis guna memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Selain itu sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 adalah: Kredibel, Inklusif, dan Inovatif Bersama Indonesia Maju Menuju Visi Kementerian PPN/Bappenas bersifat:
21. 1.Kredibel: lembaga perencanaan yang mengutamakan teknokrasi berbasis data dan pengetahuan, terukur dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan, realistis dalam perumusan strategi pembangunan, konsisten dalam perumusan kebijakan, terintegrasi dengan penyusunan program dan anggaran, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, serta akuntabel dalam pelaksanaan dan pengawasannya.
22. 2.Inklusif: lembaga perencanaan yang mempertimbangkan keadilan, pemberdayaan, dan pemerataan antardaerah dan antarkelompok masyarakat, menerapkan transparansi dalam penggunaan data dan penetapan prioritas pembangunan, mengutamakan partisipasi luas dan penuh dari berbagai pemangku kepentingan melalui perencanaan dari bawah (bottom-up) dan dari atas (top-down) baik kementerian/lembaga, DPR dan DPD RI, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat sipil, komunitas lokal dan mitra pembangunan melalui berbagai forum koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan, serta memberikan tanggapan (responsive) terhadap perubahan lingkungan strategis baik sosial, budaya, ekonomi, politik di tingkat lokal, nasional, dan global.
23. 3.Inovatif: lembaga perencanaan yang mampu mengembangkan terobosan baru (inovasi) kebijakan, strategi dan program prioritas pembangunan nasional dengan memanfaatkan big data, informasi, pengetahuan, teknologi, kecerdasan buatan, dan kolaborasi multipihak; serta mengembangkan skema pembiayaan dan investasi terpadu. 2.2 Misi Kementerian PPN/Bappenas Misi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 antara lain, sebagai berikut: 2.3 Tujuan Kementerian PPN/Bappenas Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam periode Tahun 2025-2029, sebagai berikut: 2.3.1 Indikator Tujuan Kementerian PPN/Bappenas Dalam mengukur pencapaian atas tujuan-tujuan yang telah ditargetkan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk periode Tahun 2025-2029, berikut ini telah dirumuskan indikator tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut: Tujuan-1 Utama Pembangunan (Trisula) Melalui Indikator Tujuan-2 Indikator Tujuan-3 Tujuan- 3 Mewujudkan Tata Kelola Perencanaan Tujuan-1 Yang Berkualitas, Terukur dan Lengkap. 2.4 Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di Tahun 2025-2029, terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan, yaitu: Tujuan-1 Sasaran Strategis 1: 1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan(Stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas Tujuan 3 2.4.1 Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029, perlu dirumuskan Sasaran Strategis disertai dengan Indikator Sasaran Strategis yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas, untuk periode Tahun 2025-2029. Rincian penjelasan terkait dengan Indikator di Kementerian PPN/Bappenas diatur dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.52/M.PPN/HK/07/2024 tentang Penetapan Kamus Indikator Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029. Secara umum Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas meliputi:
24. 1.Tujuan 1: Memastikan Pencapaian Sasaran, Prioritas Nasional, dan Tiga Sasaran Utama Pembangunan (Trisula) melalui Perencanaan Pembangunan Nasional Yang Berkualitas, Terukur, dan Lengkap. Indikator Tujuan 1: Persentase Indikator Pembangunan Nasional yang Mencapai Target Indikator Sasaran RPJMN dan RKP. Persentase Indikator Pembangunan Nasional yang Mencapai Target Indikator Sasaran RPJMN dan RKP adalah alat untuk mengukur tingkat kualitas dari perencanaan yang telah disusun oleh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas. Indikator ini mencakup berbagai aspek penting yang diukur, yaitu:
a.Sasaran Prioritas Nasional dalam RPJMN dan RKP yang tercapai sesuai target.
b.Total sasaran Prioritas Nasional dalam RPJMN dan RKP. Dalam memastikan ketercapaian tersebut, bergantung terhadap peran optimal dari setiap fungsi dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu: 1) Menetapkan target sasaran dengan tepat dan akurat serta merencanakan output dengan lengkap dan tepat. 2) Memastikan tersedia anggaran untuk pembiayaannya. 3) Mengendalikan pelaksanaan apabila terjadi permasalahan. 4) Mempercepat proses pencapaian ketika terjadi debottleneck melalui inovasi.
1. 2.Tujuan 2: Mewujudkan Daya Tanggap dan Model Inovasi Pembangunan dalam Melancarkan Proses Pembangunan Nasional. Indikator Tujuan 2: Tingkat Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional. Tingkat Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mengukur tingkat daya tanggap untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Tingkat daya tanggap adalah responsivitas dari Kementerian PPN/Bappenas dalam menyelesaikan isu yang dihadapi terhadap pelaksanaan dari rencana pembangunan nasional sehingga perencanaan yang disusun menjadi lebih adaptif. Tingkat Daya Tanggap terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

(1)Tanggapan terhadap Isu Strategis; dan (2) Inovasi untuk mempercepat penyelesaian isu atau mempercepat pencapaian target. Indikator ini mencakup berbagai aspek penting yang diukur, yaitu:
1. a.Rekomendasi sasaran Prioritas Nasional yang tercapai sasaran Prioritas Nasionalnya.
2. b.Jumlah Sasaran Prioritas Nasional yang direkomendasikan/ jumlah kajian teknokratik rekomendasi.
  1. 3.Tujuan 3: Mewujudkan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Nasional yang Menghasilkan Rencana yang Tuntas. Indikator Tujuan 3: Indeks Tata Kelola Pelayanan Perencanaan. Indeks Tata Kelola Pelayanan Perencanaan bertujuan untuk mengukur tata kelola baik Kementerian PPN/Bappenas dalam menghasilkan rencana yang tuntas atau “delivered”, mengukur tingkat kualitas dari perencanaan yang telah disusun oleh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, serta mengukur berfungsinya pelayanan internal dalam rangka menjamin pelaksanaan fungsi fasilitasi perencanaan, penganggaran, pengendalian, manajemen risiko, dan evaluasi untuk mencapai sasaran RPJMN dan RKP. Indikator ini dihitung dengan mengacu pada komponen:
3. a.Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas;
4. b.Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas;
5. c.Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas;
6. d.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas;
7. e.Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas;
8. f.Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen (RPJMN/RKP/Renstra/Renja);
9. g.Kualitas Substansi dan Keterpaduan;
10. h.Akuntabilitas dan Tindak Lanjut Audit/Review;
11. i.Profesionalitas Sumber Daya Manusia; dan
12. j.Kepuasan dan Respons Stakeholder.
  1. 4.Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas, Terukur, Lengkap untuk Menjadi Acuan Pembangunan Nasional. Indikator Sasaran Strategis 1: Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional. Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kualitas perencanaan pembangunan yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas. Indeks ini mencakup berbagai aspek penting yang diukur, yaitu:
13. a.Tepat Wilayah: Keselarasan perencanaan dengan kebutuhan dan karakteristik geografis daerah.
14. b.Tepat Jumlah dan Sasaran Target: Penetapan jumlah dan sasaran yang sesuai dengan kondisi dan prioritas pembangunan.
15. c.Tepat Indikator: Pemilihan indikator yang relevan untuk mengukur kemajuan dan pencapaian tujuan.
16. d.Tepat dalam Menyelesaikan Masalah: Kemampuan perencanaan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah yang ada secara efektif.
17. e.Tepat Cascading dan Kerangka Logis: Struktur perencanaan yang jelas dan terhubung secara logis dari tingkat strategis hingga operasional.
18. f.Sinkronisasi lintas Sektor: Koordinasi yang baik antar sektor untuk menciptakan integrasi dan sinergi dalam pelaksanaan.
19. g.Lengkap dalam Menyelesaikan Semua Akar Masalah: Pendekatan yang komprehensif untuk menangani seluruh aspek yang mempengaruhi permasalahan pembangunan.
20. h.Value for Money: Efisiensi penggunaan sumber daya yang memastikan hasil yang efektif dan hemat biaya. Dengan demikian, Indeks ini berfungsi sebagai alat bantu dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.
  1. 5.Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Dukungan Penganggaran untuk Memastikan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional Indikator Sasaran Strategis 2: Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional. Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana Kementerian PPN/Bappenas mengelola sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan nasional baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber Non-APBN. Dengan demikian, Indeks ini berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pembiayaan pembangunan nasional, serta memastikan alokasi dana yang tepat sasaran.
  2. 6.Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional, adapun indikator untuk mengukur sasaran strategis 3 terdapat 2 (dua) indikator sasaran strategis yaitu:
21. a.Indikator 1 Sasaran Strategis 3: Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Indeks ini mencakup berbagai aspek penting, seperti akurasi data, keterpaduan antar sektor, kualitas pelaksanaan proyek, serta pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan pemangku kepentingan terkait. Dengan mengukur indikator-indikator tersebut, indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana pengendalian pembangunan dapat mengawal bahwa rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Hasil dari indeks ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik pengendalian yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 1) Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Pusat, yaitu: a) Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas).Rekomendasi terhadap realisasi capaian sasaran/target sektor/bidang RKP. 2) Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan daerah, yaitu: a) Realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah/tiap provinsi (terutama aspek Kerangka Ekonomi Makro (KEM) wilayah (pertumbuhan, kemiskinan, rasio gini, dan pengangguran)). 3) Periode pengukuran indikator tahunan. 4) Satuan indikator: Nilai Indeks. 5) Sumber data: RKP, RKP Daerah, laporan hasil pemantauan dan evaluasi unit kerja sektor, dokumen monitoring dan evaluasi Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.
22. b.Indikator 2 Sasaran Strategis 3: Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Kementerian PPN/Bappenas atas tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, integrasi tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka perencanaan, pengalokasian anggaran, pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional. IKU diukur berdasarkan persentase Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dengan nilai berkategori baik terhadap jumlah seluruh Kegiatan Prioritas Utama.
  1. 7.Sasaran Strategis 4: Terlaksananya Kebijakan Percepatan dan Responsivitas Perencanaan atas Isu Nasional melalui Inovasi serta Rekomendasi Kebijakan Strategis, diukur dengan: Indikator Sasaran Strategis 4: Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Indikator bertujuan untuk mengukur hasil kinerja Kementerian PPN/Bappenas dalam memberikan respons terhadap dinamika pembangunan yang terjadi terhadap perencanaan yang telah disusun sehingga rencana yang disusun tetap bisa relevan dalam mencapai target. Dengan demikian diharapkan outcome yang direncanakan masih bisa tercapai, walaupun dinamika yang berkembang di lapangan menyebabkan perlu adanya penyesuaian- penyesuaian terhadap rencana yang telah disusun. Penyesuaian yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas akan diukur menjadi Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional.
  2. 8.Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Kinerja dan Layanan Prima Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional dan Didukung oleh Kapabilitas SDM. Sasaran strategis ini diukur dengan 5 (lima) indikator sasaran strategis antara lain:
23. a.Indikator 1 Sasaran Strategis 5: Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas Tingkat Kepatuhan Internal merupakan indikator kunci yang mencerminkan sejauh mana tata kelola internal di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam periode Tahun 2025–2029, indikator ini bertujuan untuk: 1) Memastikan implementasi kebijakan internal sesuai standar dan ketentuan yang berlaku; 2) Meningkatkan integritas instansi melalui sistem pengendalian internal yang efektif; dan 3) Menjadi alat evaluatif untuk perbaikan berkelanjutan di bidang administrasi, pengelolaan keuangan, SDM, dan pelayanan publik internal. Target capaian indikator ini akan ditingkatkan secara bertahap selama periode Tahun 2025 – 2029 untuk memperkuat fondasi organisasi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Peningkatan nilai indeks akan mendukung keandalan Kementerian PPN/Bappenas sebagai institusi perencana nasional yang bersih dan berdaya saing tinggi.
24. b.Indikator 2 Sasaran Strategis 5: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Indikator ini ditujukan untuk mengukur capaian penerapan kaidah Reformasi Birokrasi (RB) melalui area perubahan RB yang berlaku di tingkat Kementerian dan tingkat Unit Kerja. Indeks Reformasi Birokrasi akan mengukur kinerja tata kelola dan perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas, khususnya di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui penerapan kaidah pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan profesional. Nilai Indeks RB UKE I diukur melalui rata - rata capaian IKU % Pelaksanaan Tata Kelola lingkup UKE II di bawah koordinasi UKE I, melalui sumber data Laporan Capaian UKE II.
25. c.Indikator 3 Sasaran Strategis 5: Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas Sebagai indikator sasaran strategis, Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik mengukur kematangan sistem tata kelola internal di Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan standar internasional yang berfokus pada pengendalian antikorupsi dan transparansi. Indikator ini bertujuan untuk: 1) Meningkatkan kualitas tata kelola melalui penguatan sistem pengawasan internal yang berbasis risiko, 2) Menilai efektivitas peran manajerial dalam pencegahan praktik koruptif dan pelanggaran etika, 3) Mendorong pencapaian nilai-nilai good governance yang mencakup akuntabilitas, partisipasi, transparansi, efektivitas, dan keadilan. Tingkat maturitas penerapan tata kelola difokuskan pada: a) Integrasi sistem pengendalian antikorupsi dalam proses perencanaan dan penganggaran, b) Penerapan kebijakan dan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran secara sistematis dan responsif, c) Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap kebijakan integritas organisasi, d) Keterlibatan aktif pimpinan dan pegawai dalam membangun budaya organisasi yang beretika. Target peningkatan maturitas ditetapkan secara bertahap selama Tahun 2025–2029 dengan harapan tercapainya level proaktif atau optimized pada akhir periode Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025–2029. Hal ini akan mendukung Kementerian PPN/Bappenas menjadi institusi perencana pembangunan yang tidak hanya unggul secara teknokratik, tetapi juga terpercaya secara tata kelola.
26. d.Indikator 4 Sasaran Strategis 5: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja pelayanan penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan. Hasilnya akan menjadi masukan perbaikan bagi kinerja pelayanan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional adalah ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layanan Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan khususnya pelayanan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan. Pelayanan Kementerian PPN/Bappenas meliputi pelayanan advokasi, konsultasi, pendampingan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan forum-forum pembahasan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Indeks diukur dengan satuan rentang 1-100 melalui sumber data Laporan Hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan di Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan.
27. e.Indikator 5 Sasaran Strategis 5: Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas dan kuantitas keterpaduan sistem serta aplikasi internal. Selain itu, indikator ini juga menilai substansi data dan informasi perencanaan pembangunan. Tujuannya adalah memastikan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur keterpaduan substansi dan sistem internal yang secara efektif mengelola data dan informasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Integrasi data dan informasi perencanaan merupakan bagian dari penugasan Presiden Kementerian PPN/Bappenas sebagai Walidata Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Pemerintah Digital. Indikator ini dinilai berdasarkan dengan persentase perbandingan antara jumlah sistem data dan informasi yang terintegrasi dengan jumlah total sistem data dan informasi yang harus diintegrasikan. Pada Gambar 2.1 disampaikan hubungan kerangka kerja mulai dari visi, misi, tujuan, hingga sasaran strategis. Kerangka kerja ini menghubungkan elemen-elemen kunci dalam perencanaan strategis. Dalam hal ini, kerangka kerja memastikan setiap tindakan unit pengampu dalam Kementerian PPN/Bappenas selaras dengan tujuan jangka panjang dan menengah, dan menyediakan peta jalan yang jelas untuk semua pihak yang terlibat keterkaitan dalam kerangka logis antara visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025- 2029. Gambar 2.1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 2.4.2 Manajemen Risiko Organisasi Berkaitan dengan sasaran strategis yang telah diidentifikasi tersebut, dilakukan identifikasi indikasi risiko terhadap pencapaian sasaran strategis sebagai bagian dari manajemen risiko dari Kementerian PPN/Bappenas. Identifikasi risiko terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas. Kemudian atas indikasi risiko yang telah diidentifikasi risiko tersebut, dilakukan identifikasi indikasi perlakuan risiko dan identifikasi indikasi penanggung jawab perlakuan risiko. Berdasarkan hasil identifikasi, berikut adalah indikasi risiko, indikasi perlakuan risiko, dan indikasi penanggung jawab perlakuan risiko Kementerian PPN/Bappenas. Tabel 2.1 Manajemen Risiko Organisasi Kementerian PPN/Bappenas Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko Sasaran Strategis 1 Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional. Penetapan prioritas nasional yang tidak tajam dan spesifik menyebabkan alokasi anggaran pembangunan tidak optimal.
  1. 1.Melakukan penyusunan prioritas nasional secara teknokratik dan inklusif (melibatkan banyak pihak).
  2. 2.Mengomunikasikan hasil penetapan prioritas ke dalam Kabinet Pemerintahan.
  3. 3.Mengoordinasikan hasil penetapan prioritas pembangunan ke dalam proses penganggaran pembangunan nasional.
  4. 1.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan dan Deputi Sektor
  5. 2.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
  6. 3.Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kualitas Dokumen Perencanaan tidak optimal
  7. 1.Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan TM yang mencakup kapan dan bagaimana seharusnya koordinasi dilakukan (internal dan eksternal) serta prosedur ketika terdapat RKP-Perubahan.
  8. 2.Pelatihan kepada Evaluator RPJMN dan RKP agar hasil evaluasi dapat berkontribusi positif pada penyusunan RPJMN dan RKP T+1.
  9. 3.Pemeriksaan Kepatuhan Internal dalam rangka pelaksanaan SOP penyusunan dokumen perencanaan.
  10. 4.Pelaksanaan Evaluasi Ex Ante Dokumen Perencanaan.
  11. 1.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
  12. 2.Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
  13. 3.Seluruh Deputi
  14. 4.Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan dan Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko Kesiapan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) belum optimal
  15. 1.Mengusulkan adanya SOP perencanaan dan penganggaran KPU.
  16. 2.K/L pengampu KPU perlu membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam merealisasikan target KPU.
  17. 1.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan dan Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
  18. 2.Deputi Sektor Mitra K/L Tidak berjalannya penerapan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial) dalam proses perencanaan pembangunan nasional
  19. 1.Melakukan literasi terhadap proses bisnis dan SOP perencanaan yang berbasiskan THIS.
  20. 2.Mengecek kepatuhan internal oleh Sekretaris Deputi dalam rangka penerapan THIS dalam penyusunan dokumen perencanaan.
  21. 3.Optimalisasi pemanfaatan sistem perencanaan pembangunan untuk memastikan keterlaksanaan prinsip THIS dalam penyusunan dokumen perencanaan.
  22. 1.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
  23. 2.Seluruh Deputi
  24. 3.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan dan Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Sasaran Strategis 2 Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional. Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Prioritas Nasional
  25. 1.Mencari sumber pendanaan alternatif Non- APBN dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas nasional.
  26. 2.Mengalokasikan sumber pendanaan APBN untuk program/kegiatan/proyek yang prioritas.
  27. 3.Mengintegrasikan sumber pendanaan pembangunan APBN dan Non APBN.
  28. 4.Sinergi pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.
  29. 1.Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
  30. 2.Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
  31. 3.Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan dan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Pemanfaatan Sumber Pendanaan yang berimplikasi bunga (PLN, PDN, SBSN, dst.) kurang optimal
  32. 1.Menyinkronkan kebijakan pembiayaan PHLN yang berimplikasi terhadap utang negara dengan kebijakan fiskal dan moneter negara.
  33. 2.Memastikan kebermanfaatan proyek PHLN dalam mendukung pencapaian Prioritas.
  34. 1.Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
  35. 2.Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Sasaran Strategis 3 Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko Pelaksanaan pengendalian pembangunan belum didukung oleh Sistem Informasi yang terintegrasi
  36. 1.Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengintegrasikan secara real time data KRISNA – SAKTI – E-Monev.
  37. 2.Mengkoordinasikan terkait pembagian kewenangan dalam pelaporan dan pemantauan antar aplikasi pemantauan agar tidak terjadi penginputan serupa oleh K/L.
  38. 1.Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan,
  39. 2.Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
  40. 3.Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Pemanfaatan Sistem Pemantauan Pembangunan yang belum optimal oleh K/L ataupun Pemerintah Daerah
  41. 1.Interoperabilitas data antara Sistem Pemantauan juga dengan Sistem Perencanaan yang dimiliki oleh K/L.
  42. 2.Koordinasi pemanfaatan aplikasi untuk Laporan ke Presiden bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), Sekretariat Kabinet (Setkab), dan K/L terkait lainnya.
  43. 1.Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan dan Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
  44. 2.Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Penerapan MRPN belum optimal oleh K/L ataupun Pemerintah Daerah
  45. 1.Menyusun pedoman pengendalian, evaluasi yang terintegrasi dengan manajemen risiko pembangunan nasional.
  46. 2.Memfasilitasi dan mengasistensi K/L untuk menyusun profil risiko pembangunan nasional lintas sektor.
  47. 3.Mengembangkan sistem informasi pengendalian dan pemantauan risiko yang terintegrasi dengan sistem informasi Pemantauan Pembangunan.
  48. 4.Melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi atas risiko pembangunan nasional.
  49. 1.Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
  50. 2.Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan dan Deputi Sektor
  51. 3.Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
  52. 4.Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko Risiko Pembangunan Sasaran Strategis 4 Terlaksananya kebijakan percepatan dan responsivitas perencanaan atas isu nasional melalui inovasi serta rekomendasi kebijakan strategis. Policy note/brief/paper yang disusun tidak menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas Adanya SOP penyusunan topik policy note/brief/paper berdasarkan kegiatan prioritas utama (KPU) dan outstanding issues. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Sasaran Strategis 5 Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM. Tidak terpenuhinya kebutuhan SDM secara kuantitas dan kualitas
  53. 1.Pemutakhiran analisis jabatan dan analisis beban kerja.
  54. 2.Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan pegawai.
  55. 3.Pelaksanaan pengadaan pegawai.
  56. 4.Penataan tenaga Non- ASN.
  57. 5.Pemutakhiran dokumen evaluasi jabatan dan kelas jabatan.
  58. 6.Pemutakhiran kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan.
  59. 7.Pemutakhiran Human Capital Development Plan (HCDP).
  60. 8.Pembangunan assessment center dan corporate university.
  61. 9.Penguatan manajemen talenta terintegrasi.
  62. 10.Pemutakhiran peraturan penilaian kinerja pegawai
  63. 1.Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
  64. 2.Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
  65. 3.Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
  66. 4.Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
  67. 5.Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Belum terselesaikannya Revisi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 dan 13 Tahun 2018 sebagai regulasi yang mengatur tentang proses bisnis perencanaan secara end to end
  68. 1.Mengintensifkan pertemuan koordinasi untuk finalisasi RPermen dan Juklak.
  69. 2.Memetakan setiap isu yang perlu disederhanakan dalam RPermen dan diuraikan lebih lanjut dalam Juklak.
  70. 3.Permohonan masukan dan keputusan akhir dari Pimpinan.
  71. 1.Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas dan Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
  72. 2.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
  73. 3.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Rekomendasi hasil pengawasan tidak bernilai tambah Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko. Inspektur Utama Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko Indikasi PJ Perlakuan Risiko bagi perbaikan organisasi Peningkatan kapabilitas APIP. Inspektur Utama Arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 yang bersifat transformatif sebagaimana mengacu pada RPJPN Tahun 2025-2045 mencakup: (i) transformasi sosial; peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan layanan dasar, dan penurunan kemiskinan; (ii) transformasi ekonomi: peningkatan nilai tambah ekonomi melalui sektor pertanian, industri, dan jasa yang produktif; (iii) transformasi tata kelola: reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan penguatan demokrasi; (iv) transformasi ekologi: pembangunan berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim; (v) transformasi wilayah: pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah untuk mengurangi kesenjangan. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Visi Presiden periode Tahun 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah- langkah tersebut dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita. 8 (delapan) Prioritas Nasional tersebut adalah:
  74. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
  75. 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
  76. 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
  77. 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
  78. 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
  79. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
  80. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
  81. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional (PN) diterjemahkan dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (PP) yang memiliki sasaran terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/lembaga, termasuk Kementerian PPN/Bappenas. Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas berjumlah 19 (sembilan belas) indikator yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu Indikator PN, PP, dan KP (sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1). 3.1.1 Dukungan Kementerian PPN/Bappenas dalam Pencapaian Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 Pelaksanaan Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN Tahun 2025- 2029 dilakukan secara sinergis antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang terintegrasi. Sebagai bagian dari pelaksana arah kebijakan dan strategi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan sebagai pengampu indikator Prioritas Nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian PPN/Bappenas diamanatkan sebagai pengampu untuk 19 (sembilan belas) indikator Prioritas Nasional (PN), Proyek Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut: Tabel 3.1 Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas No. PN/PP/KP Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 Koordinator Pencapaian Indikator Prioritas Nasional 1 Indikator PN 2 Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Poin Indeks 34,25
(2023)38,76 41,26 44,05 47,19 50,73 2 Indikator PN 2 Indeks Ekonomi Hijau Poin Indeks 60,37
(2023)70,8 71,80 74,51 76,46 78,6 Koordinator Pencapaian Indikator Program Prioritas 3 Indikator PP di PN 2 Persentase Penurunan Emisi GRK (kumulatif) % 17,47
(2023)18,37 19,07 19,76 20,44 21,12 4 Indikator PP di PN 2 Persentase Penurunan Emisi GRK (tahunan) % 28,53
(2023)26,67 27,35 28,18 29,16 30,11 5 Indikator PP di PN 2 IBEI Pilar Ekonomi Poin Indeks 22,19
(2023)24,43 26,90 29,62 32,62 35,92 6 Indikator PP di PN 2 IBEI Pilar Lingkungan Poin Indeks 31,27
(2023)33,79 36,68 39,81 43,22 46,91 7 Indikator PP di PN 2 IBEI Pilar Sosial Poin Indeks 55,19
(2023)57,23 59,82 62,52 65,35 68,31 8 Indikator PP di PN 6 Persentase data sosial ekonomi keluarga Indonesia yang termutakhir dan terpilah secara berkala* % 30 40 50 60 70 80 Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas 9 Indikator KP di PN 4 Jumlah rekomendasi kebijakan rencana aksi manajemen talenta nasional (MTN) Rekomen- dasi kebijakan 1 (2023) 1 1 1 1 1 10 Indikator KP di PN 4 Persentase pemprov yang melibatkan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan % 73 (2023) 75 80 85 90 95 11 Indikator KP di PN 4 Persentase Pemprov yang melibatkan Lansia dalam penyusunan kebijakan % 18 (2023) 30 35 40 45 50 12 Indikator KP di PN 6 Persentase K/L yang sistem datanya % 7 40 53 67 80 100 No. PN/PP/KP Indikator Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 terhubung dengan sistem Regsosek* 13 Indikator KP di PN 6 Persentase Kementerian/ Lembaga yang memanfaatkan data Regsosek melalui SEPAKAT* % 30 60 80 100 100 100 14 Indikator KP di PN 6 Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan data Regsosek melalui SEPAKAT* % 30 60 80 100 100 100 15 Indikator KP di PN 7 Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik % 66,30 70 72 74 76 78 16 Indikator KP di PN 7 Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional % N/A (indikator baru) 30 35 40 45 50 17 Indikator KP di PN 7 Nilai Indeks Satu Data Indonesia Poin Indeks N/A (indikator baru) 51-70 71-90 71-90 71-90 91-100 18 Indikator KP di PN 7 Jumlah peraturan KPBU yang ditetapkan peraturan 1 1 1 1 1 1 19 Indikator KP di PN7 Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan sistem informasi 1 1 1 1 1 1 Sumber: Lampiran III Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025 – 2029 dan Lampiran I Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 *) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Penguatan Data Tunggal Satu Ekosistem Nasional (DT-SEN), nomenklatur Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) mengalami penyesuaian menjadi Registrasi Sosial Ekonomi dan Spasial Kesejahteraan yang merupakan bagian integral dari DT- SEN. Sejalan dengan itu, untuk menyesuaikan indikator pada PN selanjutnya dapat disesuaikan pada dokumen perencanaan tahunan (RKP) sebagai wujud penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam tata kelola data pembangunan nasional yang terintegrasi, akurat, dan berbasis bukti. Penyesuaian terhadap Indikator dimaksud akan disesuaikan kembali dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian PPN/Bappenas. Selain mengampu 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama RPJMN 2025–2029 pada level PN, PP, KP, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan sentral dalam memastikan keterpaduan, konsistensi, dan pengendalian lintas bidang pembangunan nasional. Peran ini dijalankan melalui fungsi koordinasi tematik dan pengarusutamaan yang menjadi pilar transformasi pembangunan Indonesia ke depan. Lebih dari itu, Kementerian PPN/Bappenas mengemban mandat strategis dalam mendorong berbagai agenda pengarusutamaan pembangunan, antara lain: • Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagai kerangka universal untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan; • Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) untuk menjamin keberlanjutan pembangunan melalui transisi energi, pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan adaptif terhadap perubahan iklim; • Pengarusutamaan gender dan pembangunan inklusif, guna memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan agar dapat memperoleh manfaat setara dari pembangunan nasional; dan • Keterlibatan dalam kerja sama dan asesmen internasional, seperti the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), untuk memperkuat tata kelola kebijakan berbasis bukti dan standar global dalam perencanaan serta evaluasi pembangunan. Melalui mandat pengendalian dan pengarusutamaan ini, Kementerian PPN/Bappenas berperan tidak hanya sebagai perencana kebijakan, tetapi juga sebagai pengarah transformasi pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global. Sinergi antara pengelolaan indikator RPJMN dan koordinasi lintas bidang menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan yang holistik dan berorientasi pada hasil (outcome-based development). • Cascading Indikator RPJMN yang diampu Kementerian PPN/Bappenas oleh Unit Kerja Penanggungjawab dalam Renstra Deputi Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas berjumlah 19 (sembilan belas) indikator, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu Indikator PN, PP, dan KP. Masing-masing unit kerja Kementerian PPN/Bappenas yang bertanggung jawab dan menjadi koordinator pencapaiannya disebutkan dalam Tabel 3.1. Tindak lanjut dari penanggung jawab indikator yang diampu Kementerian PPN/Bappenas atau koordinator, adalah melakukan cascading masing-masing indikator yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Status dari indikator tersebut adalah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicator (KPI) yang merupakan indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu, dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan dan diturunkan secara relevan di setiap jenjang organisasi. Pemetaan indikator turunan terkait penurunan indikator Kementerian PPN/Bappenas dalam RPJMN Tahun 2025-2029 ke dalam indikator setiap deputi telah tercantum di Matriks Arah Kebijakan dan Rencana Aksi Sektoral dalam Pencapaian IKU Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana tercantum pada Lampiran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-

2029.Kegiatan strategis deputi selanjutnya menjadi quick wins dalam rangka mendukung pencapaian IKU yang diampu, khususnya untuk mendukung pencapaian pengawalan sasaran dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP. 3.1.2 Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Mengawal Seluruh Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas Dalam mengawal seluruh Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian PPB/Bappenas, diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi utama perencanaan, pembiayaan, pengendalian, dan pemampu pembangunan/enabler adalah sebagai berikut: A. Perencanaan
1.Peran Strategis Kementerian PPN/Bappenas dalam Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro, termasuk Arah Kebijakan Fiskal. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, pemerintah berkewajiban untuk menyusun Kerangka Ekonomi Makro (KEM) yang menjadi bagian dalam penyusunan RPJMN dan RKP. KEM yang disusun mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, sasaran dan kebijakan lintas sektoral, kewilayahan, serta sasaran dan indikator makro pembangunan. KEM dapat menunjukkan kinerja ekonomi makro Indonesia terkini di tengah dinamika perekonomian global; isu dan potensi penguatan perekonomian, sektor lapangan usaha, kewilayahan; kapasitas fiskal; kinerja sektor eksternal, moneter, sektor keuangan; dan kebutuhan investasi dalam mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan sasaran makro pembangunan. KEM, termasuk arah kebijakan fiskal dalam dokumen perencanaan, menjadi acuan dalam penyusunan KEM- PPKF (Pokok-pokok kebijakan fiskal), APBN, Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam dokumen perencanaan daerah, serta KEM-PPKF Daerah.
2.Peran Strategis Kementerian PPN/Bappenas dalam Perencanaan Transfer ke Daerah (TKD) Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Peran utama Kementerian PPN/Bappenas di antaranya menjaga agar perumusan kebijakan TKD disusun berdasarkan kebijakan TKD yang tertuang dalam RPJMN dan selaras dengan RKP. Kementerian PPN/Bappenas diberikan amanat khusus untuk mengoordinasikan proses perencanaan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Menteri PPN/Kepala Bappenas diamanatkan untuk menetapkan arah kebijakan DAK dan menyampaikan kepada Presiden sebagai bagian dari RKP. Dalam mendukung amanat tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus yang mengatur pertemuan para pihak untuk mendetailkan arah kebijakan DAK, mengkoordinasikan proses pengusulan oleh Pemerintah Daerah dan penilaian oleh Kementerian/Lembaga dan Kementerian PPN/Bappenas, serta menyampaikan kebutuhan pendanaan DAK berdasarkan hasil penilaian Kementerian/Lembaga dan Kementerian PPN/Bappenas.
3.Peran Strategis Kementerian PPN/Bappenas dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Kementerian PPN/Bappenas juga mendapatkan mandat mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. SDI mengembangkan tata kelola data pemerintah dan non pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah dan mendukung arah dan capaian pembangunan nasional. Hal ini dilakukan melalui Pemenuhan Prinsip SDI, yaitu Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Menteri PPN/Bappenas berperan sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengarah dalam pelaksanaan SDI. Peran dari Dewan Pengarah tersebut adalah sebagai berikut:

a.mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait SDI;
b.mengoordinasikan pelaksanaan SDI;
c.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDI;
d.mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SDI;
e.menyampaikan laporan penyelenggaraan SDI tingkat pusat dan tingkat daerah kepada Presiden. Dalam pelaksanaan peran Dewan Pengarah SDI, diperlukan penguatan utamanya terkait:
a.kebijakan sinkronisasi, integrasi, dan interoperabilitas data kementerian/lembaga/daerah; dan
b.penyelesaian kesetaraan kelembagaan daerah yang menjadi wali data bersama Kementerian Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengarah SDI, Kementerian PPN/Bappenas didukung oleh Sekretariat SDI tingkat pusat yang secara ex-officio dipimpin oleh Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital. Dalam pelaksanaan hariannya. Kementerian PPN/Bappenas membentuk unit kerja yang akan melaksanakan penugasan terkait dengan SDI, yaitu Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital dan telah menetapkan target kinerja beserta anggaran yang diperlukan dalam rangka penerapan dan penyelesaian penugasan terkait dengan SDI, antara lain melalui penetapan target kinerja pencapaian penyelesaian rencana aksi terkait SDI tahun 2025-2029.
1. 4.Peran Penting Kementerian PPN/Bappenas dalam Proyek Strategis Nasional Sebagai policy architect dan system integrator pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran strategis dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan PSN. Melalui pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas berwenang dalam penetapan, pengendalian, dan pemantauan PSN agar sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran RPJMN. Peran ini diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha dalam rangka menjamin kesiapan pelaksanaan (readiness criteria), pengelolaan risiko pembangunan, dan optimalisasi manfaat PSN bagi pertumbuhan ekonomi nasional serta pemerataan antarwilayah.
2. 5.Peran Penting Kementerian PPN/Bappenas dalam TPB/SDGs Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai koordinator nasional yang mengintegrasikan indikator TPB/SDGs ke dalam ke dalam RPJMN, RKP, Renstra K/L dan RPJMD. Kementerian PPN/Bappenas memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan nasional dan daerah selaras dengan 17 TPB/SDGs. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan penyusunan laporan capaian TPB/SDGs Indonesia, melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian pelaksanaan TPB/SDGs di setiap sektor dan daerah, penguatan regulasi pengelolaan TPB/SDGs, penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs Tahun 2025-2030, kerja sama internasional, dan kerja sama multipihak, pengembangan TPB/SDGs Financing Hub, dan memperkuat mekanisme pemantauan berbasis data untuk memastikan akuntabilitas serta efektivitas implementasi TPB/SDGs di seluruh tingkatan pemerintahan, melaksanakan forum konferensi dan penghargaan tahunan, meningkatkan partisipasi NSA melalui SDGs Action Register and Certification, pembentukan SDGs Entrepreneurship, pengembangan SDGs Center, dan fasilitasi penyusunan RAD.
3. 6.Peran Strategis Kementerian PPN/Bappenas dalam Mengoordinasikan Implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025-2029 Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam mengoordinasikan implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) tahun 2025- 2029 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (RIPPP). RAPPP akan menjadi pedoman bagi K/L maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan atas program dan kegiatan yang tercantum di dalamnya, serta Badan Pengarah Papua dalam mengoordinasikan hasil pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bagian dari pencapaian target RIPPP. Selain itu, dalam pengusulan program dan kegiatan yang akan dibahas dan disepakati di dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan menggunakan SIPPP, perlu mengacu dan selaras dengan RAPPP. Berita Acara hasil Musrenbang Otsus akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagai perencanaan tahunan dana otonomi khusus. B. Pembiayaan
4. 1.Peran Penting Kementerian PPN/Bappenas dalam Pendanaan Inovatif Dalam memperkuat pembiayaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengembangan pendanaan inovatif (innovative financing) untuk melengkapi sumber pendanaan konvensional seperti APBN dan APBD. Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi pengembangan berbagai skema pembiayaan alternatif, seperti Public– Private Partnership (KPBU), blended finance, green bonds, dan impact investment untuk mendukung proyek-proyek prioritas dan PSN. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas memfasilitasi integrasi antara kebijakan pembiayaan inovatif dan perencanaan pembangunan, termasuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam mengakses dan mengelola sumber pendanaan non-tradisional secara transparan dan berkelanjutan. C. Pengendalian
5. 1.Peran Penting Kementerian PPN/Bappenas dalam Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan tugas untuk menjadi Ketua Komite MRPN dibantu oleh Sekretariat Komite MRPN yang secara ex- officio dipimpin oleh Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun peraturan turunan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan MRPN Lintas Sektor (LS). Adapun tujuan Penerapan MRPN adalah untuk:
a.meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional;
b.meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara; dan
c.meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Dalam kerangka MRPN, Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Ketua Komite MRPN merangkap anggota memiliki tugas sebagai berikut:
a.menetapkan program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang dikategorikan sebagai LS untuk dapat disusun petunjuk teknis MRPN LS;
b.menetapkan 2 (dua) atau lebih Entitas MRPN sebagai UPR LS;
c.menetapkan salah satu dari Entitas MRPN sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai Entitas MRPN Sektor Utama;
d.menetapkan Kerangka Kerja MRPN LS;
e.menetapkan strategi pembangunan Budaya Risiko LS;
f.melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap Kebijakan MRPN LS;
g.melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPN LS;
h.menyusun profil risiko Pembangunan Nasional yang bersifat strategis, baru, dan tidak terantisipasi sebelumnya yang dipandang perlu dilakukan Eskalasi Risiko kepada Presiden melaporkan dan mengusulkan kepada Presiden;
i.melaporkan dan mengusulkan kepada Presiden rencana tindak pengendalian atas risiko sebagaimana dimaksud pada huruf h; dan
j.menyusun laporan konsolidasi penyelenggaraan MRPN LS. Kementerian PPN/Bappenas telah membentuk unit kerja yang akan melaksanakan penugasan terkait dengan MRPN, yaitu Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko telah menetapkan target kinerja beserta anggaran yang diperlukan dalam rangka penerapan dan penyelesaian penugasan terkait dengan MRPN.
1. 2.Peran Penting Kementerian PPN/Bappenas dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional (SAKPN) Penetapan target kinerja pembangunan nasional pada tingkat instansi menjadi sebuah isu yang perlu dioptimalkan pelaksanaannya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan terkait dengan penerapan akuntabilitas kinerja untuk Pembangunan nasional melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat SAKPN adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk pengelolaan kinerja pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. SAKPN bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat memastikan bahwa setiap instansi pemerintah memiliki tanggung jawab yang jelas dan terukur kontribusinya terhadap pencapaian tujuan Pembangunan nasional melalui penetapan target kinerja. Melalui SAKPN ini, instansi-instansi mendapatkan mandat pelaksanaan suatu target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional seperti RKP, RPJMN, dan RPJPN sebagaimana yang tugas dan fungsi dari instansi dimaksud. Keberhasilan dalam pencapaian dalam pencapaian target kinerja ini diharapkan dapat mendukung untuk ketercapaian dari tujuan pembangunan Nasional atau outcome yang diharapkan dan berdampak terhadap masyarakat secara langsung. Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan SAKPN ini yang penugasannya meliputi:
2. 1.perencanaan Kinerja Pembangunan Nasional;
3. 2.pengendalian pelaksanaan Kinerja Pembangunan Nasional; dan
4. 3.pelaporan Kinerja Pembangunan Nasional. Dalam melaksanakan penugasan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah mengintegrasikan prinsip-prinsip dari kebijakan SAKPN ke dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga seperti sinkronisasi indikator RPJPN dengan RPJPD, sinkronisasi indikator RPJMN dengan Renstra kementerian/lembaga dan RPJMD, dan sinkronisasi indikator RKP dengan Renja dan RKA K/L serta dengan RKPD. Pada tahap pengendalian pelaksanaan kinerja, maka Kementerian PPN/Bappenas melalui unit Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan akan melakukan pengendalian terhadap capaian kinerja dari target-target indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yang telah disinkronkan dengan indikator kinerja pada dokumen perencanaan daerah dan kementerian/lembaga dan penyusunan pelaporan kinerja pembangunan nasional dimaksud. D. Pemampu/Enabler
5. 1.Peran Pemampu/Enabler dalam Optimalisasi Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Nasional Desentralisasi telah diimplementasikan di Indonesia sejak penerapan otonomi daerah pada tahun 1999. Namun demikian, sampai dengan periode RPJPN Tahun 2025- 2045 pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum secara optimal terintegrasi dan selaras. Pembangunan nasional diharapkan dapat dilaksanakan secara sinergis dan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam hal sasaran dan pendanaan pembangunan. Mekanisme koordinasi akan dilakukan secara lebih optimal dengan menambah ruang lingkup sinkronisasi perencanaan pembangunan antara daerah dan pusat. Adapun ruang lingkup sinkronisasi pusat dengan daerah yang akan diperkuat mencakup 4 (empat) pilar utama, yaitu:
a.Penyelarasan Sasaran Utama Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Arah Kebijakan Kewilayahan Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa target- target indikator pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN dan RKP dijabarkan secara operasional dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD), yang meliputi ukuran kinerja, baseline, dan trajectory pencapaiannya. Pendekatan ini akan diperkuat melalui sistem cascading indikator lintas level pemerintahan.
b.Dukungan proyek untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional Optimalisasi peran daerah dalam mendukung pencapaian sasaran nasional dilakukan melalui keterlibatan aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan proyek-proyek strategis yang memiliki dampak lintas wilayah atau lintas sektor. Kementerian PPN/Bappenas akan mendorong pendekatan co- creation dalam perencanaan proyek strategis nasional dan daerah agar tercipta alokasi sumber daya yang lebih terkoordinasi.
c.Penguatan koherensi dan keberlanjutan proyek antarsektor di daerah terkait Dalam banyak kasus, keberhasilan proyek pembangunan sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antar sektor. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah perlu difasilitasi untuk mengintegrasikan proyek-proyek prioritas yang saling melengkapi (complementary projects) serta menjamin keberlanjutan proyek yang telah berjalan secara lintas tahapan dan lintas kepemimpinan pemerintahan daerah.
d.Penguatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah Dalam rangka mengoptimalkan pendanaan pembangunan, penguatan sinergi di antaranya dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme pembiayaan alternatif berupa pembiayaan utang daerah (pinjaman daerah, obligasi/sukuk daerah), dan kerja sama pemerintah/pemerintah daerah dengan badan usaha. Sebagai bagian dari strategi nasional, Kementerian PPN/Bappenas akan meningkatkan efektivitas platform koordinasi seperti Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Tujuannya agar forum ini dapat menjadi media komunikasi substantif dan strategis. Pendekatan ini akan mendorong terciptanya suatu ekosistem pembangunan nasional yang kolaboratif, berbasis data, serta menjamin policy alignment antara pusat dan daerah secara berkelanjutan.
e.Penetapan arah kebijakan berbasis kewilayahan dan penguatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah (Bappeda). Dalam kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai pengendali sistem perencanaan nasional, diperlukan strategi penguatan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu langkah penguatan ini adalah melalui rencana pembentukan sejumlah liaison officer dan/atau Sekretariat Transformasi Nasional sebagai penghubung Pemerintah Daerah dengan Kementerian PPN/Bappenas, khususnya dalam rangka penyelarasan pelaksanaan rencana pembangunan nasional di daerah. 3.1.3 Dukungan Kementerian PPN/Bappenas dalam Pelaksanaan Kebijakan Strategis Presiden Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas mendukung kebijakan strategis yang ditetapkan Presiden, antara lain melalui penetapan beberapa Instruksi Presiden (Inpres) yang bersifat lintas sektor dan berskala strategis dengan tujuan mempercepat pencapaian target pembangunan melalui pendekatan yang terintegrasi antar kementerian/lembaga, dan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tabel 3.2 merangkum kebijakan strategis Presiden yang didukung secara langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, yaitu: Tabel 3.2 Kebijakan Strategis Presiden yang Didukung Secara Langsung oleh Kementerian PPN/Bappenas No. Regulasi Keterangan
1. 1.Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja APBN/APBD Tahun Anggaran 2025
2. 2.Inpres Nomor 2 Tahun 2025 Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan
3. 3.Inpres Nomor 3 Tahun 2025 Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan
4. 4.Inpres Nomor 4 Tahun 2025 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
5. 5.Inpres Nomor 5 Tahun 2025 Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan
6. 6.Inpres Nomor 6 Tahun 2025 Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
7. 7.Inpres Nomor 7 Tahun 2025 Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan No. Regulasi Keterangan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran
8. 8.Inpres Nomor 8 Tahun 2025 Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
9. 9.Inpres Nomor 9 Tahun 2025 Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
10. 10.Inpres Nomor 11 Tahun 2025 Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas Dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian PPN/Bappenas periode Tahun 2025–2029, maka telah dirumuskan arah kebijakan berdasarkan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam aspek perencanaan, pembiayaan, pengendalian, pemampu/enabler, serta penguatan kelembagaan sebagai landasan pelaksanaan. Arah kebijakan dan strategi berikut mempertimbangkan perlakuan risiko atas indikasi risiko sasaran strategis. Dengan demikian, setiap arah kebijakan dan strategi disusun secara lebih komprehensif dan antisipatif untuk memastikan ketepatan implementasi, manajemen risiko, serta ketahanan terhadap dinamika dan tantangan di masa mendatang. Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan peran perencanaan.
11. 1.Arah Kebijakan 1: Fokus untuk Pencapaian Sasaran Visi Indonesia Emas 2045 serta Target dan Indikator Pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 Strategi yang dirumuskan:
a.Memperkuat tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai penyusun kebijakan makro yang terintegrasi dengan pembangunan kewilayahan;
b.Reviu kesesuaian Indikator Sasaran, Program, Kegiatan, dan Proyek Pembangunan Nasional;
c.Reviu kualitas dan kesesuaian Dokumen Perencanaan K/L dan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian Isu dan Pencapaian Outcome;
d.Penilaian kualitas Perencanaan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN);
e.Penyusunan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045;
f.Pengintegrasian perkembangan Artificial Intelligence (AI), inovasi pembiayaan publik, dan dinamika global ke dalam perencanaan pembangunan untuk memperkuat adaptivitas dan daya saing nasional;
g.Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro untuk mendukung pencapaian target Indonesia Emas 2045.
1. 2.Arah Kebijakan 2: Fokus Kajian/Reviu terhadap Isu dan Permasalahan Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional Strategi yang dirumuskan:
a.Penyusunan Dokumen Inovasi/Efisiensi Program Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional oleh Unit Kerja Sektor.
1. 3.Arah Kebijakan 3: Fokus Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Strategi yang dirumuskan:
a.Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Menengah dan/atau Tahunan;
b.Penyusunan Cascading Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional Unit Kerja Sektor;
c.Penyusunan Kamus Indikator Pembangunan Nasional Unit Kerja Sektor;
d.Evaluasi Ex Ante Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional;
e.Penyediaan Data-data Indikator Pembangunan Nasional (Sasaran – Program – Kegiatan – Proyek);
f.Optimalisasi penerapan prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam perencanaan;
g.Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses perencanaan;
h.Pengembangan dan penguatan Modeling yang mengintegrasikan seluruh Deputi.
1. 4.Arah Kebijakan 4: Penguatan Perencanaan Jangka Menengah. Strategi yang dirumuskan:
a.Penyusunan Critical Path dari Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional (Outcome) dalam 5 Tahun Unit Kerja Sektor.
1. 5.Arah Kebijakan 5: Optimalisasi Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Nasional. Strategi yang dirumuskan:
a.Pembinaan dan pendampingan proses penyusunan dan penyelarasan dokumen perencanaan daerah di provinsi dan kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan nasional, yaitu RPJMN dan RPJMD , serta RKP dan RKPD;
b.Penguatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah;
c.Peningkatan sinergi bidang moneter dan sektor riil, guna menciptakan keterpaduan kebijakan ekonomi nasional yang efektif;
d.Pengawalan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Daerah serta pengendalian implementasinya, sehingga arah kebijakan daerah selaras dengan prioritas dan sasaran RPJMN;
e.Peningkatan efektivitas peran forum perencanaan di pusat- daerah. Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas dalam Menjalankan Peran Pembiayaan
1. 1.Arah Kebijakan 6: Penguatan Pembiayaan Inovatif dalam Pembangunan Nasional pada konsep kegiatan. Strategi yang dirumuskan:
a.Perencanaan pendanaan pembangunan;
b.Penyusunan daftar indikasi potensi pendanaan proyek;
c.Penguatan pencarian sumber–sumber pendanaan alternatif melalui pembiayaan inovatif;
d.Pengoordinasian pembiayaan pembangunan yang bersumber dari investasi swasta, filantropi, corporate social responsibility (CSR);
e.Pelibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM), filantropi, lembaga internasional serta aktor non-pemerintah lainnya dalam kegiatan pembangunan nasional;
f.Pemanfaatan APBN dan sumber pembiayaan yang berasal dari utang sebagai sumber pembiayaan terakhir (last resort);
g.Koordinasi integrasi sumber pendanaan APBN dan non APBN dalam RKP;
h.Penguatan koordinasi pembiayaan pembangunan multi-pihak dalam RKP dan RPJMN termasuk dengan mitra pembangunan (donor coordination);
i.Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan anggaran untuk proyek dalam RKP melalui SBSN;
j.Penyusunan regulasi atau pedoman kolaborasi antar instansi pemerintahan untuk pendanaan kegiatan/program. Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas dalam Menjalankan Pengendalian
1. 1.Arah Kebijakan 7: Fokus terhadap Proses Pengendalian Pembangunan Nasional Strategi yang dirumuskan:
a.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
b.Penyusunan Laporan Pengendalian Capaian Sasaran Pembangunan dalam RKP Sektor sesuai bidang sektoral;
c.Penyusunan Laporan Evaluasi Dampak Proyek terhadap Sasaran Pembangunan Nasional sesuai bidang sektoral;
d.Melakukan Koordinasi dan Kerja Sama dengan Kementerian Koordinator;
e.Penguatan kapasitas Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan Pengendalian, Evaluasi Pembangunan, dan Manajemen Risiko.
1. 2.Arah Kebijakan 8: Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Strategi yang dirumuskan:
a.Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko. Pembangunan Nasional Kegiatan Prioritas dalam RKP sesuai bidang sektoral;
b.Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kegiatan Prioritas oleh Unit Kerja Sektor. Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas dalam Menjalankan Pemampu/Enabler
1. 1.Arah Kebijakan 9: Penguatan Peran Pemampu/Enabler Instansi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional Strategi yang dirumuskan:
a.Pelaksanaan Uji Coba New Initiative/Pilot Program Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional;
b.Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang dan Pengarusutamaan;
c.Penyelesaian Isu (Debottlenecking) Pelaksanaan Pembangunan Nasional;
d.Peningkatan kapasitas perencana K/L dan pemerintah daerah; 1) Program Pembinaan & Pengembangan JFP:
i.Penyusunan kebijakan/regulasi JFP terkait dengan standar kompetensi JFP, pembinaan, mekanisme penilaian kinerja, dan uji kompetensi. ii. Sertifikasi, standar kompetensi, dan uji kompetensi perencana. iii. Fasilitasi, kerja sama, dan kolaborasi antar perencana sebagai agen pembangunan yang profesional. iv. Pengembangan profesi perencana melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) perencana. 2) Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat):
i.Desain kurikulum yang inovatif, berdampak, dan berbasis outcome. ii. Training Needs Assessment/Human Capital Development Plan (TNA/HCDP) Nasional. iii. Database talenta perencana. iv. Kerja sama dan pemanfaatan alumni sebagai agen dan pendamping pembangunan di K/L dan Pemerintah Daerah.
v.Alternatif sumber pembiayaan dan kerja sama cost sharing, serta penajaman jenis dan metode diklat (termasuk magang/mentoring). 3) Knowledge Management:
i.Forum kerja sama, database, diseminasi, dan diskusi hasil riset kebijakan perencanaan pembangunan dengan alumni beasiswa Pusbindiklatren, akademisi, mahasiswa, peneliti, dan praktisi. ii. Pengembangan model pembelajaran, materi daring (online material), dan Learning Management System (LMS). iii. Publikasi hasil riset kebijakan perencanaan pembangunan di jurnal kelolaan Bappenas (JISDeP, Jurnal Perencanaan Pembangunan, Bappenas Working Paper), serta pengelolaan praktik-praktik baik pembangunan.
e.Pengembangan Bappenas Institute untuk peningkatan kualitas kompetensi perencana nasional;
f.Penguatan peran liaison officer (LO)/Sekretariat Transformasi Indonesia di daerah, dalam mengawal dokumen perencanaan dan pencapaian target pertumbuhan dengan cara: 1) menyelaraskan indikator pembangunan dalam dokumen perencanaan nasional (RPJPN, RPJMN dan RKP) dengan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). 2) mengawal pencapaian target pertumbuhan nasional 8% melalui dukungan pertumbuhan ekonomi di daerah. 3) mengawal direktif Presiden dan kebijakan prioritas pembangunan nasional, antara lain pengendalian inflasi, dan digitalisasi daerah. 4) mengembangkan inovasi pembangunan daerah. 5) memperkuat kesiapan pelaksanaan proyek/program.
g.membentuk tim koordinasi untuk pengawalan pencapaian isu yang memerlukan pendekatan kebijakan lintas sektor.
1. 2.Arah Kebijakan 10: Penyelesaian Penugasan Khusus Kementerian PPN/Bappenas Strategi yang dirumuskan:
a.Pelaksanaan penugasan Satu Data Indonesia (SDI).
b.Pengelolaan kegiatan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).
c.Pengoordinasian pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs). Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas dalam Penguatan Kelembagaan/Tata Kelola Internal
1. 1.Arah Kebijakan 11: Peningkatan Kapasitas Institusi/Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas Strategi yang dirumuskan:
a.Penguatan kerangka regulasi yang terkait dengan Kementerian PPN/Bappenas;
b.Memastikan dampak nyata penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas;
c.Integrasi Sistem Manajemen Kinerja Terpadu untuk meminimalisir Beban Administrasi Pegawai;
d.Peningkatan citra Kementerian PPN/Bappenas di mata publik;
e.Pengelolaan Perencanaan, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia;
f.Pengejawantahan nilai/norma organisasi: 1) Perencanaan yang berbasis data. 2) Perencanaan yang mengintegrasikan aspek berkelanjutan, berkeadilan, perencanaan yang responsif sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, dan mendukung SDGs. 3) Manajemen risiko. 4) Selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), berkeadilan, berkelanjutan, serta memperhatikan potensi dan kebutuhan masyarakat.
g.Penguatan koordinasi internal (lintas Deputi): 1) Budaya kerja yang egaliter. 2) Budaya kerja mengawal rencana hingga akhir (mengawal proses perencanaan sampai dengan memantau dan mengendalikan tercapainya dampak/outcomes). 3) Penyelarasan cara kerja, alur kerja, proses bisnis Kementerian PPN/Bappenas dengan keterpaduan tinggi (tidak ada silo/kurang komunikasi dan koordinasi) yang tercermin dari terwujudnya perencanaan holistik dan integratif di internal Kementerian PPN/Bappenas (lintas Deputi). 4) Aktivasi peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house dengan memperkuat kerja quadrumvirate, termasuk membentuk unit teknis di setiap unit kerja untuk mendetailkan perencanaan terintegrasi. 5) Antisipasi perubahan strategis, antara lain dengan membentuk tim/think tank kecil yang bisa mengantisipasi perubahan strategis (adaptif dan antisipatif) di masa depan. 6) Penerapan transformasi digital di level organisasi dilakukan bersamaan dengan upaya membangun kapasitas digital internal Bappenas. 7) Optimalisasi cascading perencanaan dari level outcome ke output agar penentuan outcome lebih konkret dan lebih terukur. 8) Optimalisasi aplikasi WebGIS Perencanaan (SIMRENAS) dan KRISNA untuk memunculkan tagging lokasi RO yang dibutuhkan untuk keberhasilan RO (rincian output) dan dalam rangka penguatan aspek spasial dalam perencanaan pembangunan nasional.
h.Penguatan koordinasi eksternal: Strategi yang dirumuskan: 1) Mekanisme perencanaan pembangunan nasional yang melibatkan semua aktor pembangunan (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil/komunitas, dan media) untuk memastikan proses perencanaan yang partisipatif, inklusif, dan kolaboratif. 2) Membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas dan mengatasi isu strategis. 3) Memperkuat fungsi penghubung antara kementerian/lembaga lain, daerah, serta presiden. 4) Memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas dalam pengendalian pembangunan, termasuk membentuk mekanisme pengendalian pembangunan hingga tindak lanjut, secara rutin menyampaikan hasil pengendalian ke presiden/auditor untuk menindaklanjuti hasil pembangunan. 5) Mengambil peran sebagai penentu prioritas pembangunan untuk dapat membantu mempertajam pengalokasian anggaran. 6) Penyiapan proyek hingga ready to go, termasuk penyelarasan perencanaan dengan pembiayaan dan investasi APBN dan non APBN. 7) Aktivasi peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house perlu didukung kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai satu sistem perencanaan nasional, termasuk juga mendukung pelaksanaan clearing house untuk sinkronisasi kebijakan lainnya seperti clearance untuk pelaksanaan SPBE/Pemerintah Digital tingkat nasional.
i.Penguatan terhadap terciptanya lingkungan kerja responsif gender dan ramah anak. Termasuk peningkatan fasilitas pengembangan anak usia dini di lingkungan kantor (seperti ruang laktasi, daycare, dan PAUD), sebagai bagian dari lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung pemenuhan hak anak;
j.Penguatan strategi komunikasi dengan publik yang baik dengan memperhatikan pendekatan humanis;
k.penguatan knowledge management perencanaan pembangunan nasional.
1. 2.Arah Kebijakan 12: Penguatan Mekanisme Akuntabilitas, Tata Kelola, Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Pengawasan Internal di Kementerian PPN/Bappenas. Strategi yang dirumuskan:
a.Memastikan perencanaan pembangunan terlaksana (delivered), yaitu dengan memperjelas mekanisme dan strategi pelaksanaannya;
b.Merumuskan manajemen kinerja pembangunan nasional/Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional (SAKPN);
c.Menggunakan standar akuntabilitas yang diterima di tingkat multilateral, seperti OECD, SDGs, dan ISO sebagai acuan untuk mendukung akuntabilitas dan tata kelola di Kementerian PPN/Bappenas;
d.Menyiapkan mekanisme seleksi proyek, termasuk menolak/menerima proyek yang masuk dari RPJMN, juga persiapan untuk melaksanakan proyek terkait;
e.Implementasi Kepatuhan Pengendalian Intern, dan Manajemen Risiko Organisasi;
f.Penguatan Integritas dan Kebijakan Antikorupsi;
g.Optimalisasi Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara (BMN), dan Pengelolaan Umum;
h.Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
i.Penguatan peran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Sumber Daya Manusia Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa.
1. 3.Arah Kebijakan 13: Penguatan Sistem Merit dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Strategi yang dirumuskan:
a.Perencanaan kebutuhan dan pengadaan atas Sumber Daya Manusia Kementerian PPN/Bappenas: 1) Pemutakhiran Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. 2) Identifikasi dan pemutakhiran dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas sesuai tugas dan fungsi berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2025-2029. 3) Penataan tenaga Non-ASN. 4) Penyusunan kebijakan rekrutmen ASN. 5) Pelaksanaan pengadaan ASN berbasis sistem merit dan menerapkan prinsip inklusivitas. 6) Pengisian jabatan middle-level (jenjang muda dan madya) melalui mobilitas talenta baik internal maupun eksternal. 7) Seleksi dan pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui manajemen talenta.
b.Pengembangan karier, promosi, dan mutasi pegawai di Kementerian PPN/Bappenas: 1) Pemutakhiran data potensi dan kompetensi pegawai melalui assessment center. 2) Pemutakhiran pemetaan data talenta. 3) Pemutakhiran kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan. 4) Pembangunan assessment center. 5) Penyusunan pengembangan pola karier. 6) Menyusun SOP jenjang karier dan jabatan fungsional di Kementerian PPN/Bappenas. 7) Penyusunan individual development plan pegawai Kementerian PPN/Bappenas. 8) Pengembangan kompetensi pegawai untuk pemenuhan 20 JP: a) Peningkatan kompetensi dasar (core competency), yaitu 1) Teknis Dasar seperti Dasar-Dasar Perencanaan dan Penganggaran, Project Appraisal and Valuation (PAV), Penulisan Laporan Efektif, Infografis, Teknik Negosiasi, Manajemen Risiko, Evidence-Based Policy, dll.; 2) Leadership – National Mandatory seperti Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Pelatihan Lemhanas, dll.; 3) Leadership – Institutional Mandatory seperti Pelatihan Manajerial untuk Top Level, Middle Level, dan First Level). b) Peningkatan kompetensi berdasarkan fungsional (functional based competency) yang terdiri atas 8 (delapan) rumpun keluarga jabatan, yaitu 1) administrasi umum; 2) keuangan, anggaran, pengadaan barang/jasa, pengelolaan BMN; 3) SDM, kelembagaan, dan tata laksana; 4) hukum dan perundang-undangan; 5) humas dan protokol; 6) perencanaan dan analisis kebijakan; 7) akuntansi dan audit; dan 8) teknologi informasi dan komunikasi. c) Peningkatan kompetensi lintas fungsional (cross- functional competency), yaitu kompetensi social cultural, teknis administrasi, teknis non-rumpun, teknis penunjang Pendidikan gelar, leadership yang bersifat kuratif, dan pelatihan non-klasikal berdasarkan kesenjangan kinerja. d) Personal Development, yaitu pengembangan berdasarkan minat individu di luar kebutuhan kompetensi yang telah ditetapkan, termasuk pengembangan hobi, mental-health awareness, financial planning, parenting. 9) Pemutakhiran Human Capital Development Plan (HCDP) dan Training Need Analysis (TNA) yang sesuai dengan sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas. 10) Sertifikasi keahlian dan keterampilan untuk sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas. 11) Meningkatkan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan (baik S1, S2, dan S3) ke dalam maupun luar negeri melalui beasiswa. 12) Pelaksanaan rotasi staf secara reguler dan terstruktur berdasarkan manajemen talenta. 13) Reviu pedoman pengembangan kompetensi dan re-entry. 14) Pedoman penugasan ASN pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah. 15) Mekanisme coaching and mentoring antara pegawai senior dengan junior Kementerian PPN/Bappenas. 16) Kerja sama perencana Kementerian PPN/Bappenas dengan perencana dari K/L dan Pemerintah Daerah melalui program-program bersama, di antaranya magang, sharing- session, kolaborasi perencanaan pembangunan. 17) Pengembangan dan kerja sama organisasi profesi fungsional perencana di Kementerian PPN/Bappenas.
c.Pengaturan Manajemen Kinerja Pegawai Kementerian PPN/Bappenas: 1) Pemutakhiran Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penilaian Kerja Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2) Pelaksanaan pengelolaan kinerja pegawai (perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan evaluasi) yang terintegrasi, objektif, dan transparan melalui penilaian 360 derajat. 3) Implementasi mekanisme sistem kerja baru yang lebih fleksibel dan agile. 4) Analisis kesenjangan kinerja pegawai. 5) Penyusunan kebijakan flexible working arrangement (FWA). 6) Pelaksanaan evaluasi kesesuaian kinerja organisasi dengan kinerja individu. 7) Pemberian tunjangan kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
d.Mekanisme penggajian, penghargaan, dan disiplin pegawai: 1) Internalisasi nilai-nilai dasar ASN Ber-AKHLAK guna menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif (non-silo), transparan, dan responsif, serta inklusif dan ramah bagi anak, perempuan, keluarga, dan penyandang disabilitas. 2) Penegakan disiplin pegawai. 3) Penyusunan peraturan disiplin pegawai. 4) Penyusunan peraturan pemberian penghargaan (finansial dan non-finansial). 5) Pelaksanaan pemberian penghargaan pegawai. 6) Pelaksanaan konseling pegawai. 7) Penyusunan kebijakan terkait iklim kerja yang layak, inklusif, berperspektif gender, dan ramah keluarga. 8) Penjajakan skema dan mekanisme tunjangan khusus Kementerian PPN/Bappenas. 9) Sosialisasi terkait peraturan SDM.
e.Perlindungan dan pelayanan terhadap pegawai Kementerian PPN/Bappenas: 1) Penguatan terhadap terciptanya lingkungan kerja responsif gender, ramah anak, dan inklusif terhadap penyandang disabilitas melalui peningkatan fasilitas pengembangan anak usia dini di lingkungan kantor (seperti klinik, ruang laktasi, daycare, dan PAUD), sebagai bagian dari lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung pemenuhan hak anak, perempuan, dan disabilitas. 2) Memperkuat kebijakan dan menyediakan fasilitas kerja yang mendukung keseimbangan kehidupan dan pekerjaan (work– life balance) melalui penerapan sistem kerja fleksibel, pemanfaatan teknologi digital, serta penciptaan ruang kerja yang nyaman dan kolaboratif. Upaya ini diperkuat dengan penyediaan sarana pendukung seperti tempat penitipan anak dan layanan konseling bagi pegawai, guna membangun iklim kerja yang inklusif, produktif, serta ramah bagi perempuan, anak, dan keluarga. 3) Penyelesaian administrasi kepegawaian lainnya secara tepat waktu dan terotomasi.
f.Pengembangan Sistem informasi dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Manusia: 1) Peningkatan kualitas pengelolaan dan keamanan data pegawai yang dapat diandalkan. 2) Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi sumber daya manusia dalam kerangka SPBE. 3) Penyediaan panduan penggunaan sistem informasi sumber daya manusia yang informatif dan mudah dipahami. 4) Pengembangan aplikasi layanan sumber daya manusia lainnya 5) Pemutakhiran fitur aplikasi layanan sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi.
1. 4.Arah Kebijakan 14: Mobilisasi Sumber Daya Non-Manusia Strategi yang dirumuskan:
a.Peningkatan aspek politis dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan rencana pembangunan untuk penguatan otoritas Kementerian PPN/Bappenas atau political will (lebih jauh, political buy-in) terkait posisi Kementerian PPN/Bappenas sebagai manajemen strategis. 1) Peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house dan manajemen strategis Presiden, yang didukung oleh Komisi XI DPR RI agar Kementerian PPN/Bappenas menjadi perencana yang memiliki pengendalian penganggaran yang berkualitas di K/L untuk menjalankan prioritas nasional. 2) Memperkuat konsolidasi 4 (empat) institusi (Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Sekretariat Negara) sebagai manajemen strategis Presiden. 3) Memiliki front office yang berkualitas, solid, dan mampu memberikan pelayanan optimal sebagai one-stop service yang dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. 4) Memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penyelarasan perencanaan pembangunan dengan kebijakan penataan ruang dan pemanfaatan lahan (spasial), optimalisasi pemanfaatan data, dan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan pembangunan nasional.
b.Memperkuat/memperluas jejaring Kementerian PPN/Bappenas, antara lain: 1) Membangun kemampuan lobbying (atau negosiasi) dan komunikasi. 2) Penguatan kolaborasi dan komunikasi dengan mitra K/L. 3) Penguatan eksistensi dan kolaborasi/jejaring dengan institusi lain, termasuk lembaga-lembaga internasional, untuk memahami market intelligence/kebutuhan pasar/international trends. Misalnya, Kementerian PPN/Bappenas kembali dapat menjadi perwakilan lembaga internasional dan memiliki atase pembangunan. 4) Penguatan/perluasan jejaring dengan para pelaku ekonomi (dunia usaha), dengan menjadi perwakilan di sektor ekonomi.
c.Mencari diversifikasi pembiayaan dan investasi, termasuk meningkatkan kemampuan Kementerian PPN/Bappenas dalam mencari sumber pendanaan pembangunan selain APBN.
d.Memperkuat kolaborasi antar unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan implementasi aspek tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS).
e.Memperkuat ekosistem (khususnya infrastruktur) transformasi digital di Kementerian PPN/Bappenas. Selain bertanggung jawab dalam penyusunan hingga pengendalian perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan penting mengkomunikasikan berbagai dokumen pembangunan seperti RPJPN, RPJMN, RKP, TPB/SDGs, dan produk kebijakan strategis lainnya. Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa komunikasi publik terkait perencanaan pembangunan harus jelas, mudah dipahami, terbuka untuk umum, dan partisipatif, sehingga masyarakat dapat memahami arah pembangunan secara tepat dan memberikan kontribusi pada proses perencanaan. Salah satu tujuan utama komunikasi perencanaan adalah membuka akses informasi seluas-luasnya agar publik mengetahui arah dan prioritas pembangunan nasional, serta dapat terlibat dalam penyusunannya. Pendekatan komunikasi yang jelas dan mudah dipahami memastikan pesan pembangunan tersampaikan dengan baik, sementara prinsip keterbukaan dan partisipatif mengajak masyarakat, akademisi, media massa, serta pemangku kepentingan lainnya untuk berkontribusi, sehingga rencana pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung transparansi tersebut, layanan informasi publik dikelola secara sistematis agar permohonan informasi dapat direspons dengan cepat, akurat, dan sesuai ketentuan. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas terus aktif mempublikasikan berbagai produk perencanaan melalui situs resmi, publikasi berkala, laporan evaluasi, dan materi komunikasi yang dirancang agar mudah diakses oleh publik. Dengan langkah ini, komunikasi publik tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga ruang dialog yang terbuka dan partisipatif, guna mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. 3.2.1 Kegiatan Kunci. Dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029, disusun serangkaian kegiatan kunci yang menjadi instrumen operasional Kementerian PPN/Bappenas. Kegiatan kunci dirancang untuk memastikan keterhubungan antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, hingga pengendalian pembangunan secara sistematis dan terukur. Melalui kegiatan ini, Kementerian PPN/Bappenas berperan strategis dalam: (i) meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional; (ii) mengoptimalkan sumber pembiayaan dan investasi pembangunan; (iii) menjamin terlaksananya pengendalian pembangunan; serta (iv) memperkuat peran pemampu/enabler pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis bukti, kegiatan kunci tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas kebijakan serta mendorong konsistensi pencapaian target pembangunan nasional. Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Menengah dan/atau Tahunan PenyusunanCascading Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional Unit Kerja Sektor Penyusunan Kamus Indikator Pembangunan Nasional Unit Kerja Sektor Reviu Kesesuaian Indikator Sasaran, Program, Kegiatan dan Proyek Pembangunan Nasional Reviu Kualitas dan Kesesuaian Dokumen Perencanaan K/L dan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian Isu dan Outcome Identifikasi dan Mitigasi Risiko Proyek oleh Unit Kerja Sektor Penyusunan Dokumen Inovasi/Efisiensi Program Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional oleh Unit Kerja Pelaksanaan Uji CobaNew Initiative / Pilot Program Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional Penyediaan data-data Indikator Pembangunan Nasional (Sasaran – Program – Kegiatan – Proyek) Optimalisasi Penerapan Prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam Perencanaan Penguatan forum perencanaan pusat-daerah sebagai bagian dari transformasi perencanaan pembangunan. Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang Peningkatan Kapasitas Perencana K/L dan Pemerintah Daerah Pembinaan dan Pendampingan Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) Pengembangan BappenasInstitute untuk peningkatan kualitas kompetensi perencana nasional Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Pengelolaan Manajemen Kinerja dengan distribusi Beban Kerja yang Lebih Ideal Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Mendukung Proses Perencanaan Peningkatan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Dukungan Legislasi dan Litigasi yang lebih optimal Pengelolaan Perencanaan, Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Pelaksanaan Forum Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Nasional Triwulanan Penyusunan Laporan Pemantauan dan Mitigasi Risiko Seluruh Proyek dalam RKP sesuai bidang Sektoral Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I dan II untuk Prioritas Nasional Penyusunan Laporan Evaluasi Dampak Proyek terhadap Sasaran Pembangunan Nasional sesuai bidang Sektoral Melakukan Koordinasi dan Kerja Sama dengan Kementerian Koordinator, BPKP, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian/Lembaga Lainnya 3.3 Kerangka Regulasi Dalam rangka menunjang pelaksanaan pencapaian visi, misi, tujuan serta terlaksananya Program dan Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas di Tahun 2025-2029, beberapa regulasi dan peraturan yang perlu dikembangkan di Kementerian PPN/Bappenas ke depannya adalah: Tabel 3.3 Kebutuhan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas untuk Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Kerangka Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Aspek Perencanaan dan Penganggaran Peraturan Presiden terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah. Peraturan yang mengatur mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah yang disusun dan disahkan setiap tahun sebagai rujukan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Peraturan Presiden terkait dengan Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. Peraturan Presiden terkait dengan Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah: Peraturan yang mengatur mengenai pemutakhiran atas dokumen Rencana Kerja Pemerintah pasca penetapan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga sehingga perencanaan pembangunan nasional dimutakhirkan kembali menyesuaikan dengan pengalokasian anggaran pada tahun perencanaan. Pengaturan terkait dengan Sinkronisasi Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam rangka proses sinkronisasi dan pengaturan kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN), maka perlu disusun Peraturan mengenai mekanisme sinkronisasi PSN ke dalam tahapan pelaksanaan pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah tentang Transformasi Pembangunan sebagai pelaksanaan 8 Misi Pembangunan. Dalam rangka melaksanakan Amanat dalam Undang-undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka perlu disusun Peraturan Pemerintah terkait dengan pelaksanaan 8 Misi Pembangunan untuk dapat tercapai tujuan pembangunan nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan Visi Indonesia Emas 2045 Pengaturan tentang pengembangan pembangunan yang bersifat lintas sektor dan pengarusutamaan sesuai dengan prioritas nasional. Perlu peraturan dan turunannya hingga petunjuk teknis dan lapangan untuk kebijakan yang bersifat lintas sektor dan pengarusutamaan seperti isu kesetaraan gender, perlindungan anak, penyandang disabilitas, kelanjutusiaan, dan isu lainnya. Pengaturan tentang sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko. Regulasi yang ada belum menyebutkan langsung mengenai kegiatan lintas Kementerian Koordinator, sehingga perlu dirumuskan dalam Peraturan Presiden yang memuat hal tersebut. Pengaturan SOP atau panduan perencanaan dan kebijakan berbasis bukti. Belum adanya SOP atau panduan mengenai evidence-based planning and policy atau kebijakan dan perencanaan berbasis bukti. Hal tersebut perlu dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri. Pengaturan mekanisme/tata cara penyusunan RKP. Belum ada peraturan yang mengatur turunan dari Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 mengenai juklak atau penanggung jawab pembuatan RKP secara jelas. Termasuk proses rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus), dan tindak lanjut setelahnya. Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait sistem perencanaan pembangunan nasional. Perlu dilakukan pemilahan, penyusunan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperlukan, dan mengutamakan pengawasan internal sejauh mana implementasinya. Pengaturan terkait dengan Formula dan Perhitungan untuk Penentuan Prioritas Pembangunan Nasional. Saat ini Kementerian PPN/Bappenas belum memberikan bobot yang berbeda antar isu sehingga seluruh isu masih dianggap setara. Karena keterbatasan anggaran, maka sumber pendanaan yang tersedia perlu diprioritaskan untuk isu-isu yang memang penting, esensial dan mendesak. Hal tersebut dapat dirumuskan dalam Petunjuk Pelaksanaan sebagai pedoman bagi Unit Kerja di Lingkan Kementerian PPN/Bappenas. Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Kerangka Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Pengaturan terkait dengan mekanisme penerapan sinkronisasi RO dan sub- kegiatan/proyek antar K/L dan Pemerintah Daerah. Perlu disusun mekanisme sinkronisasi pada level RO dan sub- kegiatan/proyek dengan melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan RO dan Sub-kegiatan/proyek dimaksud. Kebijakan Pencarian Sumber Pendanaan Non-APBN. Perlu disusun dan dirincikan mekanisme pengintegrasian sumber pendanaan alternatif Non-APBN seperti investasi swasta, investasi BUMN, Corporate Social Responsibility (CSR), Dana Wakaf/Zakat, dan lain sebagainya sebagai tambahan anggaran dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pengaturan terkait dengan kebijakan penyusunan peta jalan/rencana aksi selain yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka sinergi antar unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas untuk pengendalian RPJMN dan RKP secara holistik dan terintegratif. Pengaturan Sinkronisasi Kegiatan PHLN dengan RPJMN dan RKP hingga ke tingkat Proyek-Prioritas. Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP dalam pengendalian penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk K/L. Proses sinkronisasi diperlukan untuk menjaga target-target prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Perlu segera disusun peraturan yang menjadi acuan bagi para penelaah Kementerian PPN/Bappenas dalam menjaga konsistensi target prioritas nasional, utamanya pada saat pelaksanaan anggaran. Pada saat ini, peraturan yang ada masih terbatas pada tataran perencanaan, namun demikian proses pelaksanaan anggaran K/L, Kementerian PPN/Bappenas tetap bisa menjalankan perannya sebagai pengendali pembangunan. Standar Background Study dokumen perencanaan pembangunan nasional. Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka sinergi antar unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas untuk pengendalian RPJMN dan RKP terutama terkait dengan isu-isu substantif seperti PN, PP, KP, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) secara holistik dan terintegratif. Selain itu, diperlukan sinkronisasi data sharing perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja K/L. Penguatan Kewenangan Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Belum ada peraturan yang mengatur turunan dari Permen PPN/ Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 mengenai juklak atau penanggung jawab pembuatan RKP secara jelas. Termasuk proses rangkaian Musrenbangprov, Musrenbangnas, Rakorbangpus, dan tindak lanjut setelahnya. Pengaturan tentang pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait pencapaian prioritas nasional. Untuk memastikan pencapaian prioritas nasional yang didukung oleh Pemerintah Daerah, perlu ada regulasi yang mengatur terkait dengan pendampingan dari Kementerian PPN/Bappenas terhadap daerah dalam bentuk Peraturan Menteri. Pengaturan tentang sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai. Regulasi yang ada belum menjelaskan secara khusus terkait dengan investasi publik, sehingga hal tersebut perlu dirumuskan dalam bentuk Peraturan Presiden. Pengaturan koordinasi dalam melakukan exercise alokasi anggaran K/L mitra dengan Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah). Alokasi anggaran K/L mitra dengan Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah, sehingga perlu dirumuskan dalam Peraturan Menteri. Selain itu perlu juga penajaman dalam proses koordinasi antara Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dan koordinasi antara Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dengan Direktorat sektor. Pengaturan koordinasi penyusunan anggaran di Internal Kementerian PPN/Bappenas. Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka sinergi antar unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas untuk pengendalian RPJMN dan RKP secara holistik dan terintegratif. Pengaturan koordinasi penyusunan anggaran dengan Kementerian Keuangan dan K/L lainnya. Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP dalam pengendalian penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk K/L. Proses sinkronisasi diperlukan untuk menjaga target-target prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Perlu segera disusun peraturan yang menjadi acuan bagi para penelaah Kementerian PPN/Bappenas dalam menjaga konsistensi target prioritas nasional, utamanya pada saat pelaksanaan anggaran. Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Kerangka Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Kebijakan Spesifikasi dan Standar Penggunaan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan anggaran didominasi oleh program/kegiatan yang bernuansa pelaksanaan/ implementasi (project based) dari sektor mitra K/L. Hal ini ke depan perlu lebih dilakukan pencermatan dan penekanan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai K/L pemampu/enabler yang memberikan rekomendasi debottlenecking isu pembangunan (pilot project, sweetener), tetapi bukan K/L pelaksana pembangunan tersebut. Kebijakan penguatan kelembagaan dan pelaksanaan tata kelola data tingkat nasional melalui kebijakan Satu Data Indonesia Perkembangan dinamika saat ini, khususnya dalam mendukung pembangunan nasional, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan, dan pengendalian pembangunan memerlukan data yang melingkupi data dari berbagai macam jenis dan sumber, maka diperlukan adanya penguatan terkait kelembagaan dan pelaksanaan kebijakan SDI. Inisiasi penguatan kerangka regulasi SDI telah masuk ke dalam Prolegnas dan menjadi inisiasi DPR. Aspek Pengendalian Pengaturan pengendalian RPJMN dan RKP. Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka sinergi antar unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas untuk pengendalian RPJMN dan RKP terutama terkait dengan isu-isu substantif seperti PN, PP, KP, dan PSN secara holistik dan terintegratif. Selain itu, diperlukan sinkronisasi data sharing perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja K/L. Pemutakhiran Pengaturan Terkait Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan). Penguatan aspek pengendalian, antara lain:

(1)pengendalian perencanaan pembangunan (termasuk evaluasi Ex Ante);
(2)pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
(3)integrasi manajemen risiko pembangunan nasional dalam evaluasi kinerja pembangunan;
(4)peran daerah dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
(5)peran sistem informasi pengendalian pembangunan nasional sebagai alat dalam pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko pembangunan nasional;
(6)sistem akuntabilitas kinerja pembangunan nasional. Pengaturan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional. Dalam rangka akuntabilitas capaian kinerja untuk pelaksanaan kinerja terkait sasaran pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan mandat sebagai koordinator pengelolaan manajemen kinerja pembangunan nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan pengaturan teknis mengenai mekanisme dan tata cara pengelolaan kinerja untuk pembangunan nasional. Aspek Tata Kelola Internal Kebijakan Pengembangan Karier di Kementerian PPN/Bappenas. Perlu disusun dokumen yang bisa menjadi rujukan bagi Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas untuk mendapatkan kejelasan jenjang karier bagi seluruh pegawai. Kebijakan Pengaturan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas Perlu pengaturan terkait kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, hal ini untuk mengantisipasi penugasan dan direktif Presiden yang diberikan langsung kepada Kementerian PPN/Bappenas, antara lain pembentukan Bappenas Institute sebagai lembaga think tank di dalam Kementerian PPN/Bappenas, Unit Pengelola Pendanaan Inovatif dalam pelaksanaan TPB/SDGs yang diamanatkan untuk dibentuk oleh Kementerian PPN/Bappenas, Unit Manajemen Proyek (PMO) sebagai pendukung dalam melakukan perencanaan dan pengendalian PSN, Unit lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penugasan Kementerian PPN/Bappenas sebagai bagian dari Strategic Diamond. Kebijakan proses bisnis/mekanisme alur kerja di Kementerian PPN/Bappenas. Perlu disusun dokumen yang merupakan bentuk penataan tata laksana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Pengaturan Manajemen Risiko Organisasi Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, setiap instansi harus menetapkan MRPN Organisasi. Pengaturan terkait penguatan integritas dan penanganan Dengan ditetapkannya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 60 Tahun 2020 tentang Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Kerangka Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi konflik kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas. Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, diperlukan kerangka kerja pembangunan integritas yang terintegrasi dan mencakup penanganan pelaporan pengaduan, pengelolaan gratifikasi, pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), penanganan konflik kepentingan dan lainnya, di Kementerian PPN/Bappenas. Pengaturan tata kelola pengawasan intern dan piagam pengawasan intern di Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan evaluasi peraturan di Kementerian PPN/Bappenas dan dalam rangka meningkatkan optimalisasi peran pengawasan intern diperlukan pemutakhiran Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Pengawasan Intern di Kementerian PPN/Bappenas dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian PPN/Bappenas. 3.4 Kerangka Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program dan proyek pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden, serta memastikan keterpaduan, ketepatan dan kelancaran pelaksanaan 8 Prioritas Nasional atau Asta Cita, 17 Program Prioritas Presiden, serta 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC-Quick Wins) yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Sehubungan dengan pelaksanaan dari program Kementerian PPN/Bappenas untuk menjaga, mengawal, serta memastikan ketercapaian dari target atas indikator sasaran pembangunan nasional, maka terdapat beberapa penyesuaian terhadap aspek kelembagaan di Kementerian PPN/Bappenas. 3.4.1 Penyesuaian terhadap SOTK Kementerian PPN/Bappenas Untuk mendukung pelaksanaan program Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana kebijakan ke depannya, dilakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas yang telah diakomodir melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam rangka penyesuaian kelembagaan, secara umum telah terpenuhi dalam Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas 2025-2029 yang dimaksud terlampir pada Gambar 3.1 di bawah ini: Gambar 3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas or Unggulan dan Inovasi Digitalt Bidang Selain itu, dalam rangka mendukung berjalannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas agar sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan, terdapat Proses Bisnis Utama Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana Gambar 3.2 di bawah ini: Gambar 3.2 Proses Bisnis Utama Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan Proses Bisnis Utama Kementerian PPN/Bappenas di atas, alur proses bisnis utama Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025–2029 dibangun melalui siklus yang terintegrasi antara perencanaan, alokasi, implementasi, serta pengendalian pembangunan. Proses internal dimulai dengan penyusunan kerangka ekonomi makro dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan, termasuk arah kebijakan pembangunan serta sasaran nasional. Kerangka ini menjadi acuan untuk integrasi perencanaan pusat dan daerah, sehingga mampu menyinergikan kebijakan nasional dengan potensi dan kebutuhan wilayah. Tahap selanjutnya adalah perumusan program strategis lintas sektor yang disusun bersama kementerian/lembaga, dengan prinsip inovasi, berbasis data akurat, dan evidence-based policy. Program-program strategis tersebut meliputi transformasi ekonomi digital, ketahanan pangan dan sumber daya alam, pembangunan manusia dan kebudayaan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan ketenagakerjaan, penguatan infrastruktur, politik, hukum, hak asasi manusia, dan pertahanan dan keamanan nasional. Fungsi alokasi kemudian dijalankan melalui desain pemanfaatan pembiayaan dan investasi pembangunan, baik dari APBN maupun non-APBN. Pada tahap ini, Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya menetapkan Proyek Strategis Nasional, tetapi juga mendorong keterlibatan pihak swasta, BUMN, dan filantropi sebagai sumber pendanaan alternatif. Fungsi pengendalian dilakukan dengan mekanisme evaluasi kinerja dan manajemen risiko pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas meninjau pelaksanaan program/proyek strategis, melakukan analisis capaian, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar target pembangunan dapat tercapai secara efektif. Seluruh proses internal tersebut berjalan seiring dengan proses eksternal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah melalui Bappeda Provinsi menyusun kerangka ekonomi dan sosial wilayah serta memberikan masukan arah kebijakan pembangunan. Kementerian/lembaga menyampaikan rencana kerja (Renja, Renstra, dan RKA) sebagai basis penyusunan kebijakan sektoral. Sektor swasta, BUMN, dan filantropi berperan dalam memperluas sumber pembiayaan pembangunan, sementara lembaga koordinatif seperti KSP, Kementerian Koordinator, dan BPKP mendukung pengendalian dan sinkronisasi pelaksanaan. Dengan keterpaduan proses internal dan eksternal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas berfungsi sebagai pusat orkestrasi pembangunan nasional yang menjembatani antara Visi Presiden, kapasitas teknokratik kementerian/lembaga, kontribusi pemerintah daerah, serta dukungan stakeholder lain dan masyarakat. Pada akhirnya, keseluruhan proses ini diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan menuju 8%, penurunan kemiskinan menuju 0%, dan peningkatan kualitas SDM yang produktif. 3.4.2 Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Mendukung Program Prioritas Presiden dan Program Hasil Terbaik Cepat Secara umum Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran dalam koordinasi pengendalian Kebijakan Program Prioritas Presiden, dan pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko spesifik atas PHTC. Adapun peran dan prakarsa strategis Kementerian PPN/Bappenas dalam mendukung capaian Program Prioritas Presiden dan PHTC sebagai berikut: A. Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam mencapai Program Prioritas Presiden 2025-2029

1.Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Dalam rangka mendukung terwujudnya swasembada pangan, energi, dan air, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan prakarsa strategis, antara lain seperti koordinasi strategi pengembangan perdesaan, kawasan afirmasi, dan kawasan swasembada di wilayah Indonesia Timur sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi kebijakan Water Positive untuk mendorong pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta menyusun rekomendasi kebijakan inovatif bagi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, guna memperkuat ketahanan sumber daya dan mendukung transformasi pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia timur.
2.Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara Dalam agenda penyempurnaan sistem penerimaan negara, Kementerian PPN/Bappenas memperkuat kebijakan perencanaan dan pengendalian fiskal melalui rekomendasi percepatan pertumbuhan ekonomi serta integrasi data penerimaan untuk meningkatkan rasio penerimaan terhadap PDB. Peran ini juga mencakup ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan melalui perluasan basis penerimaan, penguatan kepatuhan, dan peningkatan kualitas administrasi.
3.Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi Dalam rangka memperkuat agenda Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas berperan melalui Prakarsa Strategis Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan Tahun 2026, yang berfokus pada evaluasi efektivitas birokrasi dalam menyalurkan dan mengawal pelaksanaan Program Prioritas Presiden. Melalui inisiatif ini, Kementerian PPN/Bappenas memastikan birokrasi tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang adaptif, responsif, dan berorientasi hasil (outcome-based). Selanjutnya, melalui kegiatan Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Lingkup Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas mengawal peningkatan kualitas tata kelola dan layanan publik sebagai prasyarat keberhasilan transformasi pembangunan nasional. Pendekatan ini memperkuat fungsi pengendalian Bappenas dalam memastikan birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi utama keberhasilan implementasi PHTC serta pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025–2029. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga menyusun Rencana Induk Transformasi Pemerintah Digital Tahun 2025–2045 dan Peta Jalan Pemerintah Digital Nasional Tahun 2025–2029 untuk memastikan arah layanan transformasi digital pemerintahan berjalan terpadu, efisien, dan berkelanjutan yang juga mendukung perwujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
4.Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem perencanaan berbasis kinerja melalui penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) serta pengendalian dan evaluasi kebijakan lintas sektor untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
5.Pengentasan Kemiskinan Dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi berbagai prakarsa strategis yang menekankan pendekatan lintas sektor dan berorientasi hasil. Melalui koordinasi pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia, evaluasi revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV), serta penyusunan Peta Jalan Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat miskin agar mampu beradaptasi dengan transformasi ekonomi hijau dan berdaya saing di pasar tenaga kerja masa depan. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mengembangkan kebijakan kemandirian sosial ekonomi yang adaptif serta menyusun Grand Design Menuju Masyarakat Indonesia Sejahtera 2045 sebagai kerangka jangka panjang pemberdayaan sosial ekonomi nasional. Melalui inisiatif ini, Kementerian PPN/Bappenas memastikan kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga transformatif mendorong peningkatan kesejahteraan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia menuju 2045.
6.Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Dalam mendukung agenda pencegahan dan pemberantasan narkoba, Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam penyusunan kebijakan lintas sektor yang mengintegrasikan pencegahan dan rehabilitasi narkoba ke dalam perencanaan pembangunan manusia serta penguatan kapasitas daerah dalam implementasi program ketahanan sosial.
7.Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat Dalam memperkuat pelayanan kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas melalui koordinasi lintas sektor dan lintas stakeholder berperan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pembiayaan kesehatan nasional, termasuk integrasi program BPJS Kesehatan dan penyediaan obat esensial melalui mekanisme perencanaan lintas kementerian dan pengendalian mutu layanan.
8.Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi serta Digitalisasi Dalam rangka mendukung agenda Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi serta Digitalisasi, Kementerian PPN/Bappenas berperan strategis dalam memperkuat ekosistem kebijakan dan tata kelola transformasi digital nasional. Melalui serangkaian prakarsa strategis, Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi kajian adopsi transformasi digital, Artificial Intelligence (AI) dan Internet of thing (IoT) pada program prioritas Presiden (seperti Makan Bergizi Gratis, Ketahanan Pangan, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat).
9.Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif Kementerian PPN/Bappenas berperan melalui pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan untuk memastikan stabilitas nasional mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
10.Penguatan Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak, serta Penyandang Disabilitas dan Kelanjutusiaan Dalam rangka penguatan kualitas keluarga, kesetaraan gender, perlindungan anak, serta penyandang disabilitas dan kelanjutusiaan, Kementerian PPN/Bappenas berperan melalui penyusunan berbagai prakarsa strategis yang menjadi landasan kebijakan nasional. Hal ini mencakup antara lain penyusunan Kajian Strategis Pembangunan Kualitas Keluarga, penyusunan Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan Keluarga Berencana Berbasis Kewilayahan, penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, serta penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi Nasional Pembangunan Kesetaraan Gender. Di sisi lain, Kementerian PPN/Bappenas juga menyusun Kajian Strategis Pengembangan Sistem Perlindungan Anak, Pengembangan Kebijakan dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Hak Anak, serta penyelesaian pengembangan Dashboard dan Portal Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Perkawinan Anak sebagai instrumen pengendalian berbasis data. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi berbagai kebijakan untuk memperkuat pembangunan inklusif dan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok rentan melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas Tahun 2025–2029 dan Strategi Nasional Kelanjutusiaan Tahun 2025–2029. Berbagai inisiatif tersebut memperkuat posisi Kementerian PPN/Bappenas sebagai pengarah kebijakan lintas sektor dan pengarusutamaan dalam membangun sistem pembangunan yang responsif gender, berbasis hak anak, dan inklusif, guna memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal (no one left behind) dalam proses pembangunan nasional.
11.Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam mendukung prioritas pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi sejumlah prakarsa strategis yang berorientasi pada integrasi kebijakan lingkungan dengan ketahanan sumber daya alam nasional. Melalui Kebijakan Water Positive, Kementerian PPN/Bappenas mendorong pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkeadilan untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan, pemanfaatan, dan konservasi air sebagai dasar tercapainya swasembada air. Pendekatan ini juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat adaptasi terhadap perubahan iklim dan mencegah degradasi ekosistem air nasional. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas merumuskan Kebijakan Kawasan Hutan untuk Cadangan Pangan dan Energi serta Strategi Pengembangan Bioekonomi Indonesia guna memastikan pemanfaatan sumber daya hutan dan hayati dilakukan secara berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi. Kedua kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat transisi menuju ekonomi hijau, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memperluas sumber pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan. Melalui inisiatif tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menegaskan perannya sebagai orkestrator kebijakan pembangunan yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
12.Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam perencanaan integratif sektor pangan melalui kebijakan penguatan rantai pasok pertanian, koordinasi program swasembada pangan, serta pemantauan efektivitas distribusi sarana produksi pertanian.
13.Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau, Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan Dalam mendukung prioritas nasional di bidang perumahan dan permukiman, Kementerian PPN/Bappenas berperan strategis melalui penguatan kebijakan, perencanaan, serta pengendalian program pembangunan hunian yang berkualitas dan layak huni. Melalui koordinasi penyusunan RKP dan kebijakan DAK/Transfer ke Daerah perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman, Kementerian PPN/Bappenas memastikan alokasi fiskal diarahkan secara efektif untuk mendukung pembangunan rumah terjangkau dan peningkatan akses sanitasi yang memadai. Selain itu, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sektor perumahan dan permukiman menjadi instrumen pengendalian untuk menjamin keterpaduan kebijakan dan keberlanjutan pembangunan. Pada sisi transformasi tata kelola sektor, Kementerian PPN/Bappenas menyusun policy brief strategis di bidang perumahan, air minum, air limbah domestik, dan persampahan, serta koordinasi Program Swasembada Air dan Program Tiga Juta Rumah sebagai upaya percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
14.Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Penguatan Persiapan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya Dalam mendukung prioritas presiden untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM, pembangunan IKN, dan kota-kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri lainnya, Kementerian PPN/Bappenas berperan melalui pengembangan kebijakan dan model inovatif pemberdayaan ekonomi masyarakat, transformasi digital, dan kewilayahan. Melalui model keterlibatan UMKM dan koperasi dalam Program Makan Bergizi Gratis, pendampingan koperasi sektor produksi, serta standardisasi Program Kartu Usaha Produktif (KUP), Kementerian PPN/Bappenas memperkuat rantai nilai ekonomi rakyat agar lebih inklusif dan terintegrasi dengan transformasi pangan nasional. Di sisi lain, pelaksanaan koordinasi pengembangan tenaga kerja hijau serta evaluasi revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) menjadi upaya sistematis dalam meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas menginisiasi koordinasi pengembangan kawasan pertumbuhan strategis termasuk kawasan perdesaan prioritas, daerah tertinggal, serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia Timur dan Indonesia Barat melalui penyusunan masterplan pengembangan kawasan terintegrasi serta kebijakan investasi dan pendanaan sinergis. Pendekatan ini diperkuat dengan inisiatif Rural Development Support Facility, pengembangan kelembagaan ekonomi berbasis komoditas unggulan, serta penguatan kolaborasi dengan mitra pembangunan dan sektor swasta. Sementara dalam sektor transformasi digital, Kementerian PPN/Bappenas memimpin penyusunan Rencana Aksi Kota Cerdas Tahun 2025– 2029, serta peta jalan pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi nasional dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
15.Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi Dalam mendukung prioritas hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam dan maritim, Kementerian PPN/Bappenas berperan melalui penyusunan Peta Jalan atau Grand Design Peningkatan Produktivitas, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, dan Ekonomi Oranye. Prakarsa strategis ini diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta percepatan transformasi menuju ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini menekankan sinergi antara industrialisasi hijau, pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut, dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan baru. Melalui pengembangan Peta Jalan atau Grand Design tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memastikan sinkronisasi dan integrasi kebijakan hulu-hilir dalam mendorong hilirisasi yang difokuskan pada 3 (tiga) sektor utama, yaitu: (1) minerba dan migas; (2) pertanian, kehutanan, dan perkebunan; serta (3) kelautan dan perikanan. Upaya ini dibangun dalam kerangka transformasi ekonomi nasional yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, dan pemerataan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, inisiatif ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat integrasi rantai pasok industri domestik, mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan, serta memperluas kesempatan kerja di daerah penghasil sumber daya alam dan kawasan pesisir sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi kreatif yang inklusif. Prakarsa ini turut diperkuat dengan koordinasi strategis pengembangan konektivitas wilayah untuk peningkatan nilai tambah di wilayah Indonesia Barat, guna memperkuat sinergi lintas wilayah dan sektor berdaya ungkit tinggi bagi transformasi ekonomi.
16.Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama serta Kehidupan Keberagamaan yang Harmonis, Inklusif, dan Berorientasi pada Kemaslahatan. Kementerian PPN/Bappenas mendukung upaya peningkatan peran agama dalam pembangunan melalui pengembangan program kolaborasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) dengan program pembangunan nasional serta penyusunan Desain Besar Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Peta Jalan Percepatan Sertifikasi Halal. Melalui berbagai inisiatif tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memastikan implementasi Program Prioritas Presiden selaras dengan prinsip toleransi, kebebasan beragama, dan kehidupan beragama yang maslahat.
17.Pemajuan Kebudayaan, Penguatan Ekonomi Kreatif, serta Peningkatan Kualitas Pemuda dan Prestasi Olahraga. Dalam mendukung pemajuan kebudayaan dan penguatan ekonomi kreatif nasional, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan berbagai prakarsa strategis yang berfokus pada penguatan identitas nasional dan pemberdayaan masyarakat berbasis kebudayaan. Prakarsa tersebut mencakup penyusunan Peta Jalan Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Desain Besar Transformasi Kearsipan untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Memori Kolektif Bangsa, serta Desain Besar Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan. Melalui ketiga dokumen strategis ini, Kementerian PPN/Bappenas memastikan kebijakan kebudayaan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan wilayah dan ekonomi kreatif, sehingga pelestarian nilai-nilai budaya dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga memperkuat agenda kepemudaan dan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia unggul. Penyusunan Peta Jalan Revitalisasi Kepramukaan dan Peta Jalan Peningkatan Partisipasi dan Budaya Olahraga menjadi langkah penting dalam peningkatan kualitas pemuda dan pembudayaan gaya hidup sehat melalui olahraga. Dengan serangkaian inisiatif tersebut, Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam mengarahkan sinergi kebijakan lintas sektor untuk memperkuat kebudayaan, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga sebagai pilar pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter, produktif, dan kompetitif di tingkat global. B. Peran Strategis Kementerian PPN/Bappenas dalam mencapai 8 (delapan) Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC).
1.Program Makan Bergizi Gratis (memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil) Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran strategis dan kewenangan sentral dalam memfasilitasi pelaksanaan program prioritas nasional serta arahan Presiden, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rangka mendukung implementasi program tersebut secara komprehensif dan berkelanjutan, Kementerian PPN/Bappenas berfokus pada sejumlah aspek utama, yaitu: pengawalan penerapan kebijakan berbasis kewilayahan, penguatan koordinasi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan melalui optimalisasi peran Tim Koordinasi Program MBG di lingkungan Kementerian, serta pelaksanaan kajian dan inisiatif transformasi digital sebagai bagian dari peningkatan tata kelola program. Upaya transformasi digital dimaksud diwujudkan melalui pengembangan Dashboard Terpadu Nasional berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) yang berfungsi sebagai instrumen pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data untuk pelaksanaan Program MBG yang diperkuat dengan tata kelola data untuk memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Selain itu, Bappenas juga menyusun Model Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Koperasi dalam pelaksanaan Program MBG guna memperkuat rantai pasok dan pemberdayaan ekonomi lokal. Lebih lanjut, Bappenas mengembangkan Peta Jalan Percepatan Sertifikasi Halal bagi satuan penyedia layanan gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis, sebagai bagian dari upaya memastikan kepatuhan terhadap standar mutu dan keamanan pangan nasional.
2.Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC, dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten. Sebagai bentuk dukungan terhadap PHTC Presiden di bidang kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan beberapa kegiatan strategis melalui pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Penuntasan Tuberkulosis, serta Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota termasuk pengembangan pelayanan kesehatan bergerak di daerah sulit akses. Sementara itu dari aspek kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan PHTC di seluruh 38 provinsi untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan dan keselarasan dengan arah kebijakan transformasi layanan kesehatan nasional. Selain itu, dalam aspek pembiayaan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas melalui prakarsa strategis penguatan kebijakan transfer ke daerah (khususnya DAU) dan Koordinasi Strategis Penguatan Fondasi Keuangan Daerah, berperan dalam digunakan untuk pemenuhan SPM untuk PHTC bidang kesehatan.
3.Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa. Dalam mendukung percepatan pencapaian PHTC Presiden di bidang pangan, Kementerian PPN/Bappenas berperan melalui koordinasi strategis lintas sektor untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan infrastruktur, industri, dan pertanian dalam meningkatkan produktivitas lahan. Melalui Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Infrastruktur Strategis dan pemantauan pelaksanaan program sektor konektivitas dan logistik, Kementerian PPN/Bappenas memastikan pengembangan infrastruktur PSN secara langsung mendukung peningkatan akses dan efisiensi distribusi hasil pertanian di kawasan lumbung pangan desa. Selain itu, koordinasi informasi hasil pelaksanaan pembangunan sektor industri, perdagangan, dan investasi memperkuat integrasi antara rantai pasok pertanian dan sektor pengolahan, guna menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan di tingkat desa dan wilayah. Lebih lanjut, Kementerian PPN/Bappenas mengarahkan kebijakan pembangunan berbasis sumber daya alam melalui Kebijakan Kawasan Hutan untuk Cadangan Pangan dan Energi serta Kebijakan Strategi Pengembangan Bioekonomi Indonesia, yang berfungsi sebagai kerangka transisi menuju sistem pertanian berkelanjutan. Dukungan ini diperkuat oleh penyusunan rekomendasi pengembangan kawasan komoditas unggulan dan kawasan swasembada pangan, air, dan energi di wilayah Indonesia Barat, serta koordinasi pengembangan kawasan pertumbuhan dan investasi strategis di wilayah Indonesia Timur. Dalam aspek spasial, koordinasi strategis Reforma Agraria Nasional (RAN) menjadi instrumen penting dalam memastikan pemanfaatan lahan yang produktif, adil, dan berpihak kepada petani, sehingga mendukung terwujudnya sistem lumbung pangan desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
4.Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu di renovasi, termasuk penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat. Kementerian PPN/Bappenas mengambil peran sentral dalam perencanaan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, untuk memastikan pelaksanaannya tepat sasaran. Kementerian PPN/Bappenas tetap mendorong konsep ketuntasan dalam melaksanakan revitalisasi sekolah dan madrasah melalui koordinasi lintas K/L (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Pekerjaan Umum) dan Pemerintah Daerah, serta integrasi berbagai sumber pendanaan (DIPA K/L, SBSN, dan dana transfer daerah). Dalam mengawal Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas presiden, Kementerian PPN/Bappenas memastikan arah kebijakan dan perencanaan program tersusun secara komprehensif untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan. Upaya ini difokuskan untuk memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan layanan pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan adaptif terhadap kondisi wilayah. Berbagai inisiatif percepatan terus dikembangkan, termasuk kajian integrasi transformasi digital sebagai dukungan terhadap tata kelola dan layanan Program Sekolah Rakyat. Transformasi digital ini diarahkan untuk memperkuat sistem pembelajaran, mempermudah pemantauan perkembangan peserta didik, serta meningkatkan efisiensi manajemen program di tingkat pusat maupun daerah. Pada saat yang sama, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program secara intensif dengan kementerian/lembaga mitra serta pemerintah daerah. Koordinasi ini bertujuan memastikan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat berjalan terpadu, terukur, dan tetap berada pada koridor pencapaian tujuan pembangunan nasional. Melalui pengawalan yang menyeluruh dari penyusunan kebijakan hingga monitoring implementasi Program Sekolah Rakyat, diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan.
5.Melanjutkan dan menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut (Program Koperasi Merah Putih). Dalam mengawal Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kementerian PPN/Bappenas menjalankan tugas secara sistematis dari tahap perencanaan sampai evaluasi program. Pada tahap perencanaan, Bappenas memastikan arah kebijakan program tersusun secara komprehensif melalui penguatan perencanaan strategis, termasuk integrasi agenda prioritas nasional, seperti agromaritim industri di sentra produksi, pengembangan koperasi sektor produksi, serta peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi. Perencanaan ini juga diperkuat dengan penerapan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai landasan kebijakan utama. Tahap penganggaran dilakukan melalui penyelarasan kebutuhan program dengan kerangka pendanaan nasional, sehingga pengembangan koperasi desa/kelurahan dapat didukung oleh alokasi anggaran yang efektif dan berbasis prioritas. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, Kementerian PPN/Bappenas mendorong percepatan program melalui berbagai inisiatif, termasuk penguatan ekonomi lokal berbasis koperasi serta implementasi transformasi digital untuk memperbaiki tata kelola dan layanan koperasi Merah Putih. Program juga dilaksanakan dengan melibatkan kementerian/lembaga mitra dan pemerintah daerah agar pemenuhan target nasional dapat dicapai secara terpadu. Untuk tahap pemantauan, Kementerian PPN/Bappenas melakukan pemantauan berkala terhadap progres implementasi kebijakan dan capaian indikator kinerja, seperti rasio volume usaha koperasi terhadap PDB. Pemantauan ini dilakukan secara lintas sektor untuk memastikan konsistensi pelaksanaan program dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada tahap pengendalian, di mana Kementerian PPN/Bappenas memastikan seluruh pelaksanaan program tetap berada pada koridor pencapaian tujuan pembangunan nasional. Melalui koordinasi pengendalian Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (MRPN LS), Kementerian PPN/Bappenas mengidentifikasi potensi risiko, menetapkan langkah mitigasi, serta memastikan kolaborasi antar kementerian berjalan efektif. Pada tahap evaluasi, dilakukan penilaian terhadap efektivitas kebijakan, model intervensi, serta dampak program di tingkat desa/kelurahan. Termasuk di dalamnya penyusunan rekomendasi kebijakan inovatif bagi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia bagian barat sebagai bagian dari penguatan aspek strategis program.
6.Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. Kementerian PPN/Bappenas, melalui fungsi koordinasi lintas sektor, berperan dalam perencanaan kebijakan remunerasi nasional melalui sinkronisasi kebijakan penggajian dengan reformasi birokrasi dan kerangka fiskal jangka menengah, serta memastikan keterpaduan antara peningkatan kesejahteraan ASN dengan peningkatan kinerja layanan publik dan efektivitas belanja pemerintah sebagai bagian dari transformasi tata kelola birokrasi nasional.
7.Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan. Dalam mendukung PHTC Presiden terkait pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Kementerian PPN/Bappenas berperan melalui penguatan koordinasi, perencanaan, dan pengendalian pembangunan lintas sektor dan wilayah. Melalui penilaian dan evaluasi dampak PSN lingkup industri, Kementerian PPN/Bappenas memastikan keterkaitan PSN dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah perdesaan. Di sisi lain, kegiatan monitoring dan evaluasi kemitraan serta keterpaduan pembangunan infrastruktur berfungsi untuk menjamin kualitas, ketepatan waktu, dan kesesuaian anggaran proyek-proyek pendukung PHTC seperti pembangunan rumah layak huni dan infrastruktur dasar perdesaan. Selain itu, Bappenas juga menginisiasi Koordinasi Strategis Penyusunan Infrastructure Stock tahun 2026, pelaksanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IPJD), serta perumusan dan pengendalian PSN sektor infrastruktur, guna memastikan sinergi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah. Lebih lanjut, melalui prakarsa strategis Optimalisasi Collective Ownership Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Desa, Bappenas mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun. Seluruh inisiatif tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan akses layanan dasar, serta mempercepat pemerataan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
8.Meningkatkan Rasio Penerimaan Negara Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%. Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas fiskal nasional dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas berperan melalui prakarsa strategis penyusunan rekomendasi kebijakan pengawalan, pemantauan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi lokal sebagai sumber perluasan penerimaan negara, sekaligus memastikan sinergi antara pertumbuhan ekonomi daerah dan strategi peningkatan rasio penerimaan terhadap PDB. Dengan mendorong akselerasi ekonomi di tingkat wilayah, Kementerian PPN/Bappenas berkontribusi pada terciptanya fondasi fiskal yang kuat untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan seluruh program prioritas dan PHTC di daerah. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan WebGIS Perencanaan (SIMRENAS) sebagai instrumen analitik spasial yang mendukung penyusunan Peta RKP Tahun 2027 dan pemantauan evaluasi berbasis kewilayahan. Sistem ini memperkuat transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan berbasis data spasial, sehingga memudahkan sinkronisasi antara kinerja pembangunan daerah dan potensi penerimaan fiskal. Melalui pendekatan ini, Kementerian PPN/Bappenas menegaskan perannya dalam memperkuat tata kelola ekonomi dan fiskal nasional yang berbasis bukti (evidence-based fiscal planning), guna mendukung tercapainya target peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB secara berkelanjutan. Secara umum, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan dalam pengendalian Program Prioritas Presiden dan PHTC melalui Kebijakan Perencanaan dan Koordinasi Implementasi Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Nasional (MRPN) dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU). Implementasi MRPN sangat penting untuk memastikan semua Program Prioritas Presiden dan PHTC yang berisiko tinggi dapat berjalan lancar dan mencapai sasaran. Lebih jauh, Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya berkontribusi secara spesifik pada masing-masing Program Prioritas Presiden dan PHTC, tetapi juga berperan sebagai pengendali utama dalam memastikan keterpaduan, konsistensi, dan efektivitas capaian keseluruhan PHTC secara nasional. Melalui fungsi koordinasi lintas sektor dan pengelolaan risiko pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas menjaga agar seluruh inisiatif Program Prioritas Presiden dan PHTC selaras dengan arah kebijakan RPJMN dan target transformasi struktural. Dengan demikian, Kementerian PPN/Bappenas berperan tidak hanya sebagai penyusun kebijakan nasional bagi pelaksanaan Program Prioritas Presiden dan PHTC, tetapi juga sebagai pengendali/system integrator yang memastikan seluruh program prioritas Presiden memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan daya saing nasional. 3.4.3 Matriks Arah Kebijakan dan Rencana Aksi Sektoral dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas, Sasaran dan Indikator RPJMN Tahun 2025- 2029 Dalam rangka mendukung implementasi RPJMN Tahun 2025- 2029 oleh Kementerian PPN/Bappenas, berikut diuraikan langkah strategis untuk melaksanakan arah kebijakan sektoral serta quickwins, peta jalan, dan rencana aksi sektoral yang dirancang untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas sekaligus memastikan kontribusi nyata terhadap capaian Indikator RPJMN Tahun 2025–2029. Matriks yang disajikan memuat keterkaitan strategis antara kebijakan sektoral dengan target pembangunan nasional, termasuk langkah cepat (quickwins) yang bersifat katalis, peta jalan sebagai kerangka implementasi jangka menengah, serta rencana aksi yang operasional dan terukur. Melalui pendekatan ini, diharapkan terdapat konsistensi antara perencanaan teknokratik dengan realisasi program, sehingga kebijakan yang ditetapkan tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga efektif dalam mendorong hasil pembangunan yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Tabel 3.4 Matriks Arah Kebijakan dan Rencana Aksi Sektoral dalam Pencapaian IKU Kementerian PPN/Bappenas, Sasaran dan Indikator RPJMN Tahun 2025 – 2029 Arah Kebijakan Penjelasan Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Arah Kebijakan dan Strategi Sektor terkait berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 yang menjadi lingkup penugasan Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan. Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan adalah ketua pelaksana penyusunan dokumen RPJMN dan RKP. Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan berperan sebagai koordinator dan dibantu oleh Direktur Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan sebagai pelaksana. Bertanggung jawab terhadap:
1.Lampiran I Narasi RPJMN.
2.Lampiran II Matriks Pembangunan.
3.Lampiran III Matriks Penugasan Kementerian/Lembaga Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Sasaran 5: Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan. Arah Kebijakan:
1.Optimalisasi pendapatan negara;
2.Optimalisasi belanja negara; serta
3.Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan Intervensi Kebijakan: Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dan Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Indikator yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan: Tidak mengampu indikator RPJMN Tahun 2025-2029 secara langsung. Namun mengawal beberapa capaian sejumlah indikator antara lain: Sasaran Pembangunan
1.Pertumbuhan Ekonomi.
2.GNI Per Kapita. Sasaran Prioritas Nasional
1.Biaya Logistik.
2.Pembentukan Modal Tetap Bruto.
3.Tingkat Inflasi.
4.Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB.
5.Indeks Ekonomi Hijau. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.
1.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi dalam Perjanjian Kinerja 2025 & Indikator RPJMN yang diampu oleh Unit Eselon I dan II dalam Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan. IKU Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan: Arah Kebijakan Penjelasan strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro pembangunan.
2.Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang perencanaan makro pembangunan;
b.koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyusunan rencana pembangunan nasional;
c.koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional untuk tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka ekonomi makro nasional dan wilayah, dan kerja sama internasional di bidang perencanaan makro pembangunan;
d.koordinasi, perumusan, dan penyusunan keselarasan kebijakan ekonomi termasuk penetapan asumsi dasar ekonomi makro, koherensi dan konsistensi kebijakan ekonomi, dan analisis kebutuhan investasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
e.koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang analisis statistik, kebutuhan investasi, fiskal, dan moneter dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
f.koordinasi dan sinkronisasi penentuan sasaran dan target makro pembangunan nasional;
g.penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang perencanaan makro pembangunan;
h.koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan makro pembangunan;
i.koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro pembangunan;
j.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perencanaan makro pembangunan;
1. 1.Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional lingkup Perencanaan Makro Pembangunan.
2. 2.Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional lingkup Perencanaan Makro Pembangunan.
3. 3.Tingkat Tata Kelola Internal lingkup Perencanaan Makro Pembangunan.
4. 4.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) lingkup Perencanaan Makro Pembangunan. Arah Kebijakan Penjelasan
k.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro pembangunan;
l.pelaksanaan administrasi Deputi; dan
m.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan di lingkup Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan. Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas dalam Menjalankan Peran Perencanaan, melalui:
1. 1.Arah Kebijakan 1: Fokus untuk Pencapaian Sasaran Visi Indonesia Emas 2045 serta Target dan Indikator Pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045.
2. 2.Arah Kebijakan 2: Fokus Kajian/Reviu terhadap Isu dan Permasalahan Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional.
3. 3.Arah Kebijakan 3: Fokus Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. 4.Arah Kebijakan 4: Penguatan Perencanaan Jangka Menengah.
5. 5.Arah Kebijakan 5: Optimalisasi Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Nasional. Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas dalam Menjalankan Pengendalian, melalui:
6. 1.Arah Kebijakan 7: Fokus terhadap Proses Pengendalian Pembangunan Nasional.
7. 2.Arah Kebijakan 8: Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas dalam Menjalankan Pemampu/Enabler:
8. 1.Arah Kebijakan 9: Penguatan Peran Pemampu/Enabler Instansi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional.
9. 2.Arah Kebijakan 10: Penyelesaian Penugasan Khusus Kementerian PPN/Bappenas.
10. 3.Arah Kebijakan 11: Penguatan Peran Pemampu/Enabler Instansi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas dalam Penguatan Kelembagaan/Tata Kelola Internal, melalui:
11. 1.Arah Kebijakan 12: Peningkatan Kapasitas Institusi/Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.
12. 2.Arah Kebijakan 13: Penguatan Mekanisme Akuntabilitas, Tata Kelola, Manajemen Risiko, Pengendalian Intern, dan Pengawasan Internal di Kementerian PPN/Bappenas.
13. 3.Arah Kebijakan 14: Penguatan Sistem Merit dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian IKU Deputi:
14. 1.Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Nasional dan Daerah.
15. 2.Penyusunan Postur Makro Fiskal.
16. 3.Penyusunan PP Turunan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
17. 4.Tim Pengawalan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah.
18. 5.Sekretariat Forum Masyarakat Statistik.
19. 6.Sekretariat Transformasi Indonesia.
20. 7.Peta Jalan Transformasi Ekonomi Indonesia.
21. 8.Sekretariat Transformasi Indonesia di Daerah.
22. 9.Peta Jalan Transformasi Ekonomi Daerah Strategis.
23. 10.Koordinasi Strategis Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).
24. 11.Kajian Strategis sinergi kebijakan Sektor Keuangan dan Sektor Riil.
25. 12.Koordinasi Strategis Kebijakan Fiskal, Moneter dan Sektor Keuangan.
26. 13.White Paper Modernisasi Proses Pasca Panen Pertanian.
27. 14.Masterplan Peningkatan Produktivitas Nasional.
28. 15.Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Oranye.
29. 16.Sekretariat Nasional Ekonomi Biru.
30. 17.Koordinasi Penyusunan Dokumen RKP dan RPJMN.
31. 18.Pedoman Penyusunan Renstra K/L dengan RPJMN.
32. 19.Pedoman Sinkronisasi Peta Jalan Nasional.
33. 20.Arah Pengembangan KRISNA RKP, KRISNA RPMJN, dan KRISNA Renstra.
34. 21.White Paper Komoditas Hilirisasi.
35. 22.Masterplan Ekosistem Hilirisasi Nasional.
36. 23.Strategi Nasional Ekosistem Hilirisasi.
37. 24.KoordinasiPerencanaan Ekosistem Hilirisasi Pusat-Daerah.
38. 25.Koordinasi Proses Aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
39. 26.Koordinasi Perencanaan dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Ekonomi Internasional baik Multilateral, Bilateral dan Regional.
40. 27.Pengembangan Model Makro Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Arah Kebijakan Penjelasan
41. 28.Strategi Nasional Pembangunan Statistik.
42. 29.Penyusunan Rekomendasi Insentif Fiskal Tepat Sasaran.
43. 30.White Paper Rekomendasi Kebijakan Fiskal Adaptif.
44. 31.Rekomendasi Reformasi Fiskal. Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Perencanaan Makro Pembangunan.
45. 1.Menyusun dan mengawal tingkat pengelolaan anggaran seluruh UKE II Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan.
46. 2.Mengawal penyelesaian tindak lanjut pengawasan UKE II lingkup Perencanaan Makro Pembangunan.
47. 3.Mengawal koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko UKE II Lingkup Perencanaan Makro Pembangunan.
48. 4.Mengawal penyelesaian renaksi RB lingkup Pembangunan Kewilayahan.
49. 5.Melaksanakan direktif pimpinan terkait kegiatan internal lingkup Perencanaan Makro Pembangunan. Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Perencanaan Makro Pembangunan:
50. 1.Mengawal penyusunan indeks kepuasan pemangku kepentingan Lingkup Perencanaan Makro Pembangunan. Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Perencanaan Makro Pembangunan:
51. 1.Pengembangan platform Dashboard Kinerja dan integrasi sistem informasi serta tata kelola pengetahuan di lingkup Perencanaan Makro Pembangunan Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Unit Eselon I dan II. [tidak mengampu indikator RPJMN] Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Arah Kebijakan Penjelasan Arah Kebijakan dan Strategi Sektor terkait berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 yang menjadi lingkup penugasan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan:
52. 1.Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
a.Sasaran 1: Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan • Arah Kebijakan: (1) Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif. • Strategi: Penurunan ketimpangan kepemilikan tanah dan peningkatan kesejahteraan penerima reforma agraria melalui Kegiatan Prioritas Reforma Agraria.
b.Sasaran 3: Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. • Arah Kebijakan: Peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan. • Strategi: • Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) • Pembangunan infrastruktur desa. Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan terkait penyediaan infrastruktur hingga skala desa dibandingkan dengan negara lainnya. Tantangan penyediaan infrastruktur di desa adalah bervariasinya pemenuhan layanan dasar tingkat desa seperti dalam sektor air minum aman, sanitasi aman, hunian layak, dan kesehatan. Secara agregat kualitas layanan dasar perdesaan masih timpang dibandingkan layanan dasar perkotaan, dengan data persentase desa dengan: (i) akses air minum aman 18,9 persen; (ii) sanitasi aman 4,77 persen; (iii) layanan kesehatan 25,99 persen; (iv) rumah layak huni 24,62 persen. • Oleh karena itu, terdapat urgensi mempercepat pemenuhan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur desa di Indikator yang tercantum dalam RPJMN yang diampu oleh Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan. Mengawal indikator RPJMN pada Mitra K/L Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan: Kementerian Dalam Negeri
1. 1.Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
2. 2.Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. 3.Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB (local tax ratio). Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
4. 1.Persentase Desa Mandiri (PN 6) (Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal).
5. 2.Persentase Desa Mandiri KTI dan KBI (PN6 - PP7) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal). Otorita Ibu Kota Nusantara.
6. 1.Indeks Kota Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara.
7. 2.Laju pertumbuhan PDRB Pulau Kalimantan.
8. 3.lndeks Pembangunan Masyarakat Ibu Kota Nusantara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
9. 1.Persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya;
10. 2.Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS;
11. 3.Persentase penerbitan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR);
12. 4.Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang;
13. 5.Persentase rumah tangga miskin yang memiliki aset lahan;
14. 6.Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria;
15. 7.Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah untuk petani/nelayan;
16. 8.Persentase penyelesaian kasus pertanahan. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan.
17. 1.Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional. Kementerian Pekerjaan Umum
18. 1.Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan Terhadap Nasional;
19. 2.Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata Wilayah Metropolitan; Arah Kebijakan Penjelasan seluruh desa, termasuk desa pada 30 indikasi kawasan perdesaan prioritas, sesuai kebutuhan, prioritas dan status masing-masing desa (pengukuran berdasarkan Indeks Desa). Langkah-langkah penyelesaian masalah. Dalam mengatasi permasalahan dan tantangan pada pembangunan infrastruktur di desa, disusun skema penyelesaian permasalahan sebagai berikut : (i) pembinaan pemerintah desa tentang prioritas pemanfaatan Dana Desa yang digunakan untuk pemenuhan infrastruktur perdesaan; (ii) memfasilitasi peningkatan kualitas perencanaan desa melalui perencanaan desa berbasis data dan karakteristik kewilayahan serta peningkatan kualitas partisipasi musyawarah perencanaan desa; (iii) penyediaan infrastruktur desa yang terintegrasi dengan infrastruktur supra desa dalam pemenuhan layanan dasar maupun aktivitas ekonomi di desa; (iv) peningkatan komitmen supra desa (pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota) serta pemangku kepentingan terkait lainnya mengenai urgensi pembangunan/pengelolaan infrastruktur desa secara terintegrasi dan komprehensif; (v) penguatan fungsi pemerintah daerah melalui pembinaan dan pengawasan pembangunan desa, penetapan peraturan daerah/ keputusan kepala daerah terkait pembangunan desa, serta konsolidasi kebutuhan dan intervensi pembangunan desa. Seluruh langkah pemenuhan infrastruktur desa dilaksanakan di seluruh desa di Indonesia, dengan berbagai sumber pendanaan.
c.Sasaran 4: Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
a.Arah Kebijakan: Arah Kebijakan: Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, dengan fokus pada Pembangunan Wilayah Metropolitan dan Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan dengan dukungan penyempurnaan regulasi tentang perkotaan. Strategi: • Fokus pembangunan Wilayah Metropolitan di 10 lokasi prioritas dilakukan dengan strategi pembangunan berupa: (i) peningkatan konektivitas; (ii) penataan kawasan
1. 3.Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan Terhadap PDB Nasional;
2. 4.Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) rerata perkotaan Non-Wilayah Metropolitan;
3. 5.Rasio Kabupaten/Kota yang menerapkan infrastruktur berketahanan bencana di lokasi prioritas bencana. Badan Informasi Geospasial.
4. 1.Persentase cakupan peta dasar skala besar untuk wilayah Indonesia;
5. 2.Persentase simpul jaringan informasi geospasial dengan kinerja unggul;
6. 3.Persentase IGT yang termanfaatkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
7. 1.Persentase penurunan nilai Indeks Risiko Bencana Nasional;
8. 2.Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang;
9. 3.Persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencana;
10. 4.Persentase daerah yang menetapkan status keadaan darurat bencana dan menerima intervensi sesuai standar;
11. 5.Persentase daerah pasca bencana masif yang ditangani;
12. 6.Persentase desa berketahanan bencana multipihak. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
13. 1.Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB. Arah Kebijakan Penjelasan perkotaan; (iii) peningkatan ketangguhan bencana dan adaptasi perubahan iklim; (iv) pengelolaan urbanisasi; dan (v) peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan. • Fokus pembangunan perkotaan Non-Wilayah Metropolitan di 40 indikasi lokasi prioritas, khususnya perkotaan yang berkembang dengan cepat, dilakukan dengan strategi pembangunan berupa: (i) pengembangan rencana spasial dan data fungsional perkotaan; (ii) penyediaan serta peningkatan layanan dasar dan infrastruktur dasar; (iii) peningkatan kualitas lingkungan; dan (iv) penguatan ekonomi perkotaan.
b.Arah Kebijakan: Pembangunan Ibu Kota Nusantara Strategi: Pembangunan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan dengan fokus utama pada pemenuhan ekosistem perkotaan, termasuk kelengkapan ekosistem suprastruktur politik atau lembaga trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk memantapkan posisi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan sekitarnya sebagai area inti yang tangguh dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui (a) perencanaan dan Pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dan (b) pembangunan sosial, superhub ekonomi, dan pengelolaan lingkungan Ibu Kota Nusantara.
1. 2.Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. • Sasaran 6: Terwujudnya transformasi ekonomi hijau Arah Kebijakan: Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi: • (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang dilakukan untuk memastikan ketersediaan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, arah kebijakan ini juga akan memastikan penataan ruang yang berkeadilan untuk mencapai seluruh target pembangunan nasional. Adapun arah kebijakan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas lahan serta penguatan kelembagaan, pengendalian, penertiban dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan dan penataan Arah Kebijakan Penjelasan ruang.
2. 3.Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. • Sasaran 2: Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. • Arah Kebijakan: Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna. • Strategi: Penurunan tingkat risiko bencana nasional
3. 4.Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan • Sasaran 2: Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani • Arah kebijakan: Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah • Program Prioritas 9: Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah • Fokus intervensi kebijakan: Penataan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrumen kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah yang dilakukan melalui (a) harmonisasi hubungan pusat dan daerah, (b) penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pemerintah daerah, serta (c) penguatan fondasi keuangan daerah
4. 5.Selain itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan bertanggung jawab atas: • Bab V Lampiran I tentang Intervensi Pembangunan Kewilayahan (per provinsi). • Lampiran IV tentang Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN 2025- 2029 (per provinsi) Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas
5. 2.Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan kewilayahan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025:
6. 1.Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional bidang Pembangunan Kewilayahan.
7. 2.Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pembangunan Kewilayahan.
8. 3.Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Pembangunan Kewilayahan. Arah Kebijakan Penjelasan
9. 3.Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
a.koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pembangunan kewilayahan;
b.koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka kebijakan pengembangan wilayah, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan kewilayahan;
c.koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dana transfer ke daerah;
d.koordinasi, sinkronisasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah dalam kerangka perencanaan sektoral dan kewilayahan, serta otonomi daerah;
e.penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pembangunan kewilayahan;
f.koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pembangunan kewilayahan;
g.koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan kewilayahan;
h.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan kewilayahan;
i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan kewilayahan;
j.pelaksanaan administrasi Deputi; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.
1. 4.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pembangunan Kewilayahan.
2. 5.Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pembangunan Kewilayahan. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan di lingkup Pembangunan Kewilayahan: Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian IKU Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan: Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pembangunan Kewilayahan: Arah Kebijakan Penjelasan
3. 1.Arah Kebijakan 1: Fokus untuk pencapaian Sasaran Visi Indonesia Emas 2045 serta target dan indikator pembangunan dalam RPJPN 2025-2045.
a.Strategi 1a. Memperkuat Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai Penyusun Kebijakan Makro yang Terintegrasi dengan Pembangunan Kewilayahan.
b.Strategi 1b. Reviu Kesesuaian Indikator Sasaran, Program, Kegiatan dan Proyek Pembangunan Nasional.
c.Strategi 1c. Reviu Kualitas dan Kesesuaian Dokumen Perencanaan K/L dan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian Isu dan Pencapaian Outcome
d.Strategi 1d. Penilaian Kualitas Perencanaan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN).
1. 2.Arah Kebijakan 2: Fokus Kajian/Reviu terhadap isu dan permasalahan pencapaian sasaran pembangunan Nasional.
a.Strategi 2a. Penyusunan Dokumen Inovasi/Efisiensi Program Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional oleh Unit Kerja Sektor.
1. 3.Arah Kebijakan 3: Fokus Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional.
a.Strategi 3a. Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Menengah dan/atau Tahunan
b.Strategi 3c. Penyusunan Kamus Indikator Pembangunan Nasional Unit Kerja Sektor.
c.Strategi 3d. Evaluasi Ex Ante Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional.
d.Strategi 3e. Penyediaan Data-data Indikator Pembangunan Nasional (Sasaran – Program – Kegiatan – Proyek).
e.Strategi 3f. Optimalisasi Penerapan Prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam Perencanaan.
f.Strategi 3g. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Mendukung Proses Perencanaan.
1. 4.Arah Kebijakan 5: Fokus terhadap Proses Pengendalian Pembangunan Nasional.
a.Strategi 5a. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
b.Strategi 5b. Penyusunan Laporan Pengendalian Capaian Sasaran Pembangunan dalam RKP Sektor sesuai bidang sektoral.
c.Strategi 5c. Penyusunan Laporan Evaluasi Dampak Proyek terhadap Sasaran Pembangunan Nasional sesuai bidang sektoral.
1. 1.Melaksanakan penyusunan Rancangan Perpres RPJMN lingkup Pembangunan Kewilayahan.
2. 2.Melaksanakan penyusunan Rancangan Perpres RKP lingkup Pembangunan Kewilayahan.
3. 3.Melaksanakan Penelaahan Rancangan Renstra K/L lingkup Pembangunan Kewilayahan.
4. 4.Melaksanakan Penelaahan Renja K/L dan RKA K/L Lingkup Pembangunan Kewilayahan.
5. 5.Melaksanakan penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Lingkup Pembangunan Kewilayahan.
6. 6.Melaksanakan Perumusan Koordinasi Strategis Peningkatan dan Pengelolaan Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah.
7. 7.Menyusun Buku Profil Keuangan Daerah 38 Provinsi.
8. 8.Melakukan kajian penataan ruang bawah tanah dan/atau ruang udara (2025-2026).
9. 9.Mengoordinasikan pengintegrasian penataan ruang bawah tanah dan/atau ruang udara dalam kerangka One Spatial Planning Policy (2027-2029).
10. 10.Mengoordinasikan perencanaan pemanfaatan ruang bawah tanah dan/atau ruang udara untuk pembangunan (2026-2029).
11. 11.Melaksanakan koordinasi bersama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP).
12. 12.Melaksanakan koordinasi bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan non-pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.
13. 13.Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pendataan dan hasil penghitungan Indeks Desa.
14. 14.Melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas terhadap data yang dihasilkan dalam Indeks Desa.
15. 15.Menyusun Buku Saku Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2025-2029 (38 Buku/ provinsi).
16. 16.Menyusun rekomendasi kebijakan penguatan fondasi keuangan daerah.
17. 17.Mengawal pencapaian target indikator Local Tax Ratio yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029;
18. 18.Menyusun rekomendasi kebijakan optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah.
19. 19.Menyusun pengembangan model sinergi pendanaan pembangunan daerah APBN/APBD - Non APBN/APBD
20. 20.Menyiapkan dan melakukan koordinasi penyusunan postur Transfer Ke Daerah. Arah Kebijakan Penjelasan
21. 5.Arah Kebijakan 6: Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
a.Strategi 6a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kegiatan Prioritas dalam RKP sesuai bidang sektoral
b.Strategi 6b. Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kegiatan Prioritas oleh Unit Kerja Sektor
1. 6.Arah Kebijakan 7: Optimalisasi Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Nasional.
a.Strategi 7a. Pembinaan dan Pendampingan Proses Penyusunan dan Penyelarasan Dokumen Perencanaan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan Dokumen Perencanaan Nasional (RPJMN-RPJMD dan RKP-RKPD)
b.Strategi 7b. Penguatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. (Dalam rangka mengoptimalkan pendanaan pembangunan termasuk Transfer ke Daerah (TKD), penguatan sinergi di antaranya dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme pembiayaan alternatif oleh pemerintah daerah berupa pinjaman daerah, obligasi/sukuk daerah dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha).
1. 7.Arah Kebijakan 8: Penguatan Pembiayaan Inovatif dalam Pembangunan Nasional pada konsep kegiatan.
a.Strategi 8b. Penyusunan Daftar Indikasi Potensi Pendanaan Proyek.
b.Strategi 8c. Penguatan Pencarian Sumber–Sumber Pendanaan Alternatif Melalui Pembiayaan Inovatif.
1. 8.Arah Kebijakan 9: Penguatan Peran Enabler Instansi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional.
a.Strategi 9f. Penguatan peran Liaison Officer (LO) di Daerah, yang bertugas: • menyelaraskan indikator pembangunan dalam dokumen perencanaan nasional (RPJPN, RPJMN dan RKP) dengan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); • mengawal pencapaian target pertumbuhan nasional 8% melalui dukungan pertumbuhan ekonomi di daerah. • mengawal direktif presiden dan kebijakan prioritas pembangunan nasional antara lain pengendalian inflasi, dan digitalisasi daerah.
1. 9.Arah Kebijakan 10: Peningkatan Kapasitas Institusi/Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.
a.Strategi 10b. Memastikan Dampak Nyata atas Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
1. 21.Melakukan kebijakan pemantauan, pengawalan dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. 22.Menyusun Rekomendasi Percepatan Pembangunan Wilayah Berbasis Analisis Provinsi Lingkup Pembangunan Indonesia Timur dan Pembangunan Indonesia Barat.
3. 23.Menyusun Potensi Dampak Pengembangan Kawasan Pertumbuhan terhadap sasaran pembangunan Lingkup Pembangunan Indonesia Timur tahun 2029.
4. 24.Menyusun Rekomendasi Core Competence dan Pengembangan Investasi serta Sinergi Pendanaan dalam Pengembangan Kawasan Pertumbuhan di Wilayah Sulawesi dan Provinsi NTB.
5. 25.Menyusun Rekomendasi Kebijakan Inovatif Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Indonesia Timur.
6. 26.Menyusun Masterplan Pengembangan Kawasan Terintegrasi lingkup Indonesia Timur (Sofifi, Masela dan sekitarnya).
7. 27.Melaksanakan Koordinasi Strategis Pengembangan Kawasan Pertumbuhan serta Investasi Strategis dan Sinergi Pendanaan Lingkup Pembangunan Indonesia Timur.
8. 28.Menyelenggarakan Transformasi Forum - Forum Perencanaan.
9. 29.Mengawal pencapaian target indikator Local Tax Ratio yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029. Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pembangunan Kewilayahan:
10. 1.Mengawal pendekatan implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis kewilayahan.
11. 2.Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Inovatif Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Indonesia Barat.
12. 3.Melaksanakan Koordinasi Strategis Pengembangan Konektivitas Wilayah Untuk Peningkatan Nilai Tambah di Wilayah Indonesia Barat.
13. 4.Menyusun rekomendasi kebijakan dan melaksanakan pengendalian dalam rangka upaya pemenuhan ekosistem perkotaan, termasuk kelengkapan ekosistem suprastruktur politik atau lembaga trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) serta layanan dasar publik di Ibu Kota Nusantara
14. 5.Menyusun Rekomendasi Pengembangan Kawasan Berbasis Sistem Informasi dan Analisis Konektivitas Wilayah Lingkup Pembangunan Indonesia Barat
15. 6.Menyusun dan Meluncurkan Dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045
16. 7.Melaksanakan Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional melalui Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional (TKSPPN)
17. 8.Menyusun Kerangka Regulasi Perkotaan Berkelanjutan Arah Kebijakan Penjelasan
b.Strategi 10c. Integrasi Sistem Manajemen Kinerja Terpadu untuk Meminimalisir Beban Administrasi Pegawai
c.Strategi 10d. Peningkatan citra Kementerian PPN/Bappenas di mata publik
d.Strategi 10f. Pengejawantahan nilai/norma organisasi: 1) Perencanaan yang berbasis data. 2) Perencanaan yang mengintegrasikan aspek berkelanjutan, berkeadilan, perencanaan yang responsif sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, dan mendukung SDGs. 3) Manajemen risiko. 4) Selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), berkeadilan, berkelanjutan, memperhatikan potensi dan kebutuhan masyarakat.
e.Strategi 10g. Penguatan koordinasi internal (lintas deputi) 1) Budaya kerja yang egaliter. 2) Budaya kerja mengawal rencana hingga akhir (mengawal proses perencanaan sampai dengan memantau dan mengendalikan tercapainya dampak/outcomes). 3) Penyelarasan cara kerja, alur kerja, proses bisnis Kementerian PPN/Bappenas dengan keterpaduan tinggi (tidak ada silo/kurang komunikasi dan koordinasi) yang tercermin dari terwujudnya perencanaan holistik dan integratif di internal Kementerian PPN/Bappenas (lintas Deputi). 4) Aktivasi peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai clearing house dengan memperkuat kerja quadrumvirate, termasuk membentuk unit teknis di setiap unit kerja untuk mendetailkan perencanaan terintegrasi. 5) Antisipasi perubahan strategis, antara lain dengan membentuk tim/think tank kecil yang bisa mengantisipasi perubahan strategis (adaptif dan antisipatif) di masa depan. 6) Penerapan transformasi digital di level organisasi dilakukan bersamaan dengan upaya membangun kapasitas digital internal Kementerian PPN/Bappenas. 7) Optimalisasi cascading perencanaan dari level outcome ke output agar penentuan outcome lebih konkret dan lebih terukur. 8) Optimalisasi aplikasi WebGIS Perencanaan (SIMRENAS) dan KRISNA untuk memunculkan tagging lokasi RO yang dibutuhkan untuk keberhasilan RO (rincian output) dan dalam rangka penguatan aspek spasial dalam perencanaan pembangunan nasional.
1. 10.Arah Kebijakan 11: Penguatan Mekanisme Akuntabilitas/Tata Kelola yang Terkait dengan Kementerian PPN/Bappenas.
2. 9.Melaksanakan Perencanaan Terintegrasi Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Pengetahuan Hibah GEF Indonesia SCIP
3. 10.Melakukan perhitungan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)
4. 11.Melaksanakan penyusunan buku putih Kebijakan Ketahanan Bencana dan Iklim Berkelanjutan 2045
5. 12.Melaksanakan Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanggulangan Bencana
6. 13.Melaksanakan Koordinasi dalam mewujudkan perbaikan pengelolaan pertanahan nasional melalui wadah Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional
7. 14.Melaksanakan Koordinasi Strategis Penguatan Kerjasama dengan Non State Actors (Mitra Pembangunan, Swasta, dan NGO) dalam rangka Percepatan Pembangunan Indonesia Timur
8. 15.Melaksanakan Penyusunan Master Plan Pengembangan dan Penataan Kabupaten/Kota Prioritas lingkup Pembangunan Indonesia Timur
9. 16.Melaksanakan Koordinasi Strategis Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah (Tata Ruang, Pertanahan, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Konservasi, Otonomi dan Keuangan Daerah) dalam Lingkup Pembangunan Indonesia Timur
10. 17.Menyusun Model Ekonomi Makro Wilayah
11. 18.Menyusun konsep Inpres Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah
12. 19.Menyusun Peta Jalan dan Kaji Cepat Pengembangan ASN Pemerintah Daerah
13. 20.Menyusun Konsep Rumusan Kebijakan Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
14. 21.Melaksanakan Koordinasi Analisis Spasial Konektivitas dan Infrastruktur Dasar di Kawasan Pusat Pertumbuhan
15. 22.Mengordinasikan inovasi pendanaan alternatif untuk pemenuhan capaian prioritas bidang penanggulangan bencana
16. 23.Melakukan Koordinasi Strategis Terpadu Perencanaan Percepatan Pembangunan Indonesia Timur
17. 24.Melakukan penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Penataan Kota Sofifi
18. 25.Melakukan penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Penataan Kawasan Sekitar Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Kab Kepulauan Tanimbar
19. 26.Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi PHTC di 38 provinsi
20. 27.Melaksanakan Koordinasi Strategis Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan
21. 28.Melaksanakan Koordinasi Strategis Transformasi Pembangunan Daerah Afirmasi dan Transmigrasi.
22. 29.Menyusun Prakarsa Strategis Optimalisasi Collective Ownership Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Desa. Arah Kebijakan Penjelasan
a.Strategi 11a. Memastikan perencanaan pembangunan terlaksana (delivered), yaitu dengan memperjelas mekanisme dan strategi pelaksanaannya.
b.Strategi 11d. Menyiapkan mekanisme seleksi proyek, termasuk menolak/menerima proyek yang masuk dari RPJMN, juga persiapan untuk melaksanakan proyek terkait.
c.Strategi 11e. Implementasi Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi
d.Strategi 11f. Penguatan Integritas dan Kebijakan Antikorupsi
e.Strategi 11g. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara (BMN), dan Pengelolaan Umum
1. 11.Arah Kebijakan 13: Mobilisasi Sumber Daya Non-Manusia
a.Strategi 13a. Memperkuat kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dalam rangka penyelarasan perencanaan pembangunan dengan kebijakan penataan ruang dan pemanfaatan lahan (spasial), optimalisasi pemanfaatan data, dan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan pembangunan nasional.
b.Strategi 13b. Memperkuat/memperluas jejaring Kementerian PPN/Bappenas, antara lain: 1) Membangun kemampuan lobbying (atau negosiasi) dan komunikasi. 2) Penguatan kolaborasi dan komunikasi dengan mitra K/L.
c.Strategi 13c. Memperkuat kolaborasi antar unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas untuk memastikan implementasi aspek tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Kajian atau permodelan yang sifatnya terintegrasi satu sama lain. Penerjemahan ke setiap sektoral harus terwakilkan sehingga leverage intervention kebutuhan antar wilayah dapat dimodelkan dan kebijakan kewilayahan menjadi terintegrasi.
1. 30.Menyusun Prakarsa Strategis Inisiasi Pengembangan Rural Development Support Facility Fund.
2. 31.Menyusun Prakarsa Strategis Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai Pusat Pertumbuhan Lokal.
3. 32.Melakukan Penguatan Kerjasama dengan Non State Actors (Mitra Pembangunan, Swasta, dan NGO) dalam rangka Percepatan Pembangunan Indonesia Timur.
4. 33.Menyusun rekomendasi kebijakan penguatan fondasi keuangan daerah.
5. 34.Menyusun rekomendasi kebijakan optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah.
6. 35.Menyusun pengembangan model sinergi pendanaan pembangunan daerah APBN/APBD - Non APBN/APBD. Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Pembangunan Kewilayahan:
7. 1.Menyusun dan mengawal tingkat pengelolaan anggaran seluruh UKE II Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
8. 2.Mengawal penyelesaian tindak lanjut pengawasan UKE II lingkup Pembangunan Kewilayahan
9. 3.Mengawal koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko UKE II Lingkup Pembangunan Kewilayahan
10. 4.Mengawal penyelesaian renaksi RB lingkup Pembangunan Kewilayahan
11. 5.Melaksanakan direktif pimpinan terkait kegiatan internal lingkup Pembangunan Kewilayahan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pembangunan Kewilayahan:
12. 1.Mengawal penyusunan indeks kepuasan pemangku kepentingan Lingkup Pembangunan Kewilayahan Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pembangunan Kewilayahan:
13. 1.Menyusun konsep pengembangan WebGIS perencanaan (platform opensource)
14. 2.Mengkoordinasikan integrasi WebGIS perencanaan dengan aplikasi lain (KRISNA)
15. 3.Mengkoordinasikan integrasi hasil analisis konektivitas kewilayahan
16. 4.Implementasi analisis konektivitas kewilayahan ke dalam WEBGIS perencanaan
17. 5.Mengembangkan Sistem Informasi Dashboard Kewilayahan Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Unit Eselon I dan II. Arah Kebijakan Penjelasan [tidak mengampu indikator RPJMN] Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Arah Kebijakan dan Strategi Sektor terkait berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 yang menjadi lingkup penugasan Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Ekonomi:
18. 1.Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor
19. 2.Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru
20. 3.Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional
21. 4.Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
22. 5.Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global
23. 6.Arah Kebijakan Optimalisasi Investasi Strategis dilakukan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mencapai target Pembangunan Nasional, dengan mengoptimalkan daya tarik investasi domestik. Upaya ini diwujudkan melalui dua fokus utama, yaitu • Pengelolaan Portofolio dan Tujuan Investasi Strategis; dan • Peningkatan Investasi Strategis. Peningkatan investasi strategis negara difokuskan pada sektor prioritas di antaranya: o Pertambangan, energi, pangan dan air; o Infrastruktur dan perumahan; o Teknologi, industri strategis dan kesehatan; serta o Sektor-sektor lain yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional
24. 7.Arah kebijakan peningkatan produktivitas BUMN dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan. Upaya ini dilakukan melalui (i) peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara dan (ii) peningkatan efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara dalam Penugasan Pemerintah. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Badan Usaha Milik Negara perlu memperkuat kolaborasi, baik antar Badan Usaha Milik Negara maupun dengan pihak swasta.
25. 8.Arah Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan, difokuskan di 13 Destinasi Pariwisata (10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif) melalui peningkatan kelembagaan dan tata kelola Indikator yang tercantum dalam RPJMN yang diintervensi oleh Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital
26. 1.Nilai Indeks Satu Data Indonesia Mengawal Indikator RPJMN mitra lingkup Ekonomi dan Transformasi Digital
27. 1.Rasio PDB Industri Pengolahan Biaya Logistik
28. 2.Pembentukan Modal Tetap Bruto Ekspor Barang dan Jasa
29. 3.Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan
30. 4.Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan
31. 5.Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB Rata-rata waktu perputaran di pelabuhan Nilai PMA dan PMDN Kementerian Investasi dan Hilirisasi
32. 6.Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia
33. 7.Nilai ekspor jasa Indonesia
34. 8.Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global
35. 9.Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah
36. 10.Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB
37. 11.Stok Infrastruktur terhadap PDB -
38. 12.Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)
39. 13.Jumlah Nilai Investasi Strategis- Badan Pengaturan BUMN
40. 14.Peringkat risiko komposit BUMN minimal 3 (persen) Indeks Pemerintah Digital
41. 15.Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (Peringkat GIEI) (peringkat) Kontribusi PDB syariah (persen) Persentase peningkatan daya saing industri yang memproduksi produk halal (persen)
42. 16.Pertumbuhan pariwisata ramah muslim (persen) Nilai ekspor halal/PDB (persen) Jumlah produk tersertifikasi halal (produk) Aset keuangan syariah/PDB (persen) Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL)/PDB Aset wakaf uang/PDB Rasio PDB Pariwisata (Persen)Devisa Pariwisata (Miliar USD) Pengeluaran wisatawan mancanegara (USD/Kunjungan) Tenaga kerja pariwisata (Juta Orang)
43. 17.Indeks Pembangunan Pariwisata (Travel & Tourism Development Index) (Peringkat TTDI)
44. 18.Kunjungan wisatawan mancanegara (Juta Kunjungan) Perjalanan wisatawan nusantara (Miliar Perjalanan) -Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (Persen) Laju Arah Kebijakan Penjelasan destinasi, peningkatan industri dan rantai pasok inklusif, penerapan prinsip- prinsip Blue-Green-Circular Economy (BGCE), pembangunan infrastruktur hijau untuk infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata, penguatan kompetensi SDM pariwisata, perluasan pemasaran yang bertanggung jawab, penguatan kesiapsiagaan menghadapi risiko kebencanaan, keamanan, dan keselamatan, pengembangan mekanisme pembiayaan dan implementasi Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF), diversifikasi atraksi pariwisata yang difokuskan pada pengembangan geopark (terutama UNESCO Global Geopark), diving dan snorkeling, surfing, island hopping, wellness, medical, adventure, budaya, sport, event, MICE, yacht and cruise, gastronomi, pariwisata ramah muslim, dan digital nomad, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di destinasi pariwisata prioritas. Arah Kebijakan Ekonomi Kreatif, difokuskan pada upaya: (1) Penguatan Ekosistem Pemampu Ekonomi Kreatif; (2) Penguatan Ekosistem Film, Animasi, Video dan Musik;

(3)Penguatan Ekosistem Fesyen dan Kriya; (4) Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim; serta (5) Penguatan Ekosistem Kuliner. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui serangkaian strategi yaitu: Pengembangan Sub sektor Prioritas didasarkan kepada Potensi pertumbuhan dan sejalan dengan perkembangan tren, Penguatan Ekosistem Komersialisasi Kekayaan Intelektual, Akselerasi Ekspor Ekraf terutama dari sisi intangible product, Penguatan hulu-hilir, serta mendorong Ekraf terhubung sebagai rantai pasok sektor lain, dan Pengembangan Ekraf akan difokuskan kepada 15 provinsi prioritas yang memiliki modalitas tertinggi untuk implementasi komersialisasi kekayaan intelektual

1.Arah kebijakan penguatan ekonomi syariah termuat dalam Prioritas Nasional 2 dan dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah global dan domestik dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Penguatan ekonomi syariah dilaksanakan melalui (a) penguatan industri halal dan UMKM halal; (b) penguatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional; (c) penguatan ekosistem halal; (d) penguatan keuangan syariah; dan (e) penguatan dana sosial syariah. Keseluruhan upaya penguatan ekonomi syariah di atas didukung oleh penguatan regulasi dan kelembagaan, peningkatan literasi, peningkatan digitalisasi dan pengelolaan data, penyediaan insentif serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari BUMN dan swasta nasional.
2.Arah kebijakan sektor jasa keuangan termuat pada Prioritas Nasional 3 untuk meningkatkan total aset sektor keuangan terhadap produk domestik bruto (PDB). Arah kebijakan sektor jasa keuangan dilakukan melalui pendalaman Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif (persen) - Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif (persen) Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (juta orang) Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif (persen) Total Aset Sektor Keuangan/PDB (persen) - Otoritas Jasa Keuangan
19.Total Kredit/PDB (persen)
20.Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (persen)
21.Aset Dana Pensiun/PDB (persen)
22.Aset Asuransi/PDB (persen)
23.Aset Perbankan/PDB (persen)
24.Inklusi Keuangan (persen) Arah Kebijakan Penjelasan sektor keuangan, baik perbankan maupun non bank seperti dana pensiun, asuransi, pasar modal, penjaminan, perusahaan pembiayaan, pergadaian, serta penyelenggara layanan fintech dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Lainnya (PUJK/LJK Non bank atau PVML). Pendalaman sektor jasa keuangan mencakup peningkatan kapasitas intermediasi, diversifikasi produk dan instrumen keuangan, penguatan tata kelola dan ketahanan industri. Selain itu, peningkatan inklusi dan literasi keuangan terus didorong untuk memperluas akses dan penggunaan layanan keuangan formal. Keseluruhan upaya tersebut didukung oleh penguatan inovasi dan pemanfaatan digitalisasi keuangan, peningkatan integrasi data keuangan, serta pelindungan konsumen dan investor sektor jasa keuangan. Transformasi Digital
1.Transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak dalam agenda pembangunan nasional. Tidak hanya sebagai tren, transformasi digital merupakan enabler yang bertujuan untuk mendorong kemajuan di berbagai sektor. Pendekatan lintas dan antar sektor menjadi kunci utama dalam mengintegrasikan transformasi digital secara efektif. Hal ini mensyaratkan kolaborasi strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam RPJMN, Transformasi Digital menjadi salah satu pengarusutamaan yang diharapkan mampu mempercepat akselerasi pembangunan nasional secara terpadu. Transformasi digital memiliki keterkaitan langsung dengan tiga prioritas nasional yang ada pada RPJMN, yaitu pada:

a.Prioritas Nasional 2 (PN 2),
b.Prioritas Nasional 3 (PN 3) dan
c.Prioritas Nasional 7. Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui:
a.meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital;
b.mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya;
c.meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan, serta inovasi;
d.mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital, serta literasi digital secara luas;
e.membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang Arah Kebijakan Penjelasan kondusif, serta mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan
f.membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.
1. 2.Kementerian PPN/Bappenas berperan strategis dalam mengorkestrasi transformasi pembangunan nasional. Untuk memastikan capaian target- target pembangunan nasional, Bappenas mengembangkan kebijakan dan mengoordinasikan implementasi Satu Data Indonesia (SDI) agar data lintas sektor terpadu, akurat, mutakhir, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung arah dan capaian pembangunan nasional.
2. 3.Dalam rangka percepatan pencapaian transformasi digital dan keterpaduan layanan pemerintah digital nasional, Satu Data Indonesia memiliki peran untuk tata kelola platform pertukaran data guna mengintegrasikan dan memadukan data dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menjadi satu sumber informasi terpadu yang akurat, melalui tata kelola pertukaran data. Selain itu, forum Satu Data Indonesia berperan dalam memutuskan kesepakatan penggunaan data induk yang tepat dalam rangka memastikan keakuratan. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas
3. 1.Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan transformasi digital.
4. 2.Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital menyelenggarakan fungsi:
a.koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang ekonomi dan transformasi digital;
b.koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 & Indikator RPJMN yang diampu oleh Unit Eselon I dan II dalam Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital IKU Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital:
1. 1.Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital.
2. 2.Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital.
3. 3.Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital.
4. 4.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital. Indikator RPJMN yang diampu Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital:
5. 1.Nilai Indeks Satu Data Indonesia. Arah Kebijakan Penjelasan kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan transformasi digital;
c.koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang ekonomi dan transformasi digital
d.penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang ekonomi dan transformasi digital;
e.koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional;
f.koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi dan transformasi digital;
g.koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan transformasi digital;
h.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi dan transformasi digital;
i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan transformasi digital;
j.pelaksanaan administrasi Deputi; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Arah Kebijakan dan Strategi Deputi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan di lingkup Ekonomi dan Transformasi Digital Arah Kebijakan dan Strategi Lingkup Ekonomi:
1. 1.Sinkronisasi RPerpres dan Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional
2. 2.Koordinasi strategis dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Investasi Swasta yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional (RIS-PPN) dalam RKP
3. 3.Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
4. 4.Perencanaan Strategis Industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional Arah Kebijakan dan Strategi Lingkup Transformasi Digital: Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian IKU Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Quickwins Lingkup Ekonomi:
5. 1.Melakukan perhitungan biaya logistik nasional (%/PDB), termasuk survei biaya administrasi logistik.
6. 2.Pengendalian dan implementasi Rencana Aksi Penguatan Logistik Nasional.
7. 3.Penjaringan, penyusunan, pemantauan, dan fasilitasi penyelesaian masalah lingkup perencanaan pembangunan nasional pada rencana investasi swasta dari K/L/D serta BUMS yang mendukung prioritas pembangunan nasional.
8. 4.Penyusunan Rencana Investasi BUMN yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional (RIB-PPN), termasuk analisis scoring matrix dan pengembangan dashboard RIB-PPN.
9. 5.Penyusunan strategi implementasi pengembangan ekosistem keuangan digital dan peran teknologi keuangan dalam mendukung sektor prioritas. Arah Kebijakan Penjelasan
10. 1.Penguatan Tata Kelola Data Pembangunan Nasional dengan meningkatkan kualitas, keterpaduan, dan interoperabilitas data melalui perluasan dan pemantapan implementasi SDI
11. 2.Transformasi Digital Pemerintah dengan memperkuat arsitektur SPBE/Pemerintah Digital yang terintegrasi dengan RPJPN/RPJMN
12. 3.Peningkatan Pengembangan Ekonomi Digital Dalam Mendukung Kontribusi Ekonomi Digital Terhadap PDB melalui Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital dan Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya
13. 4.Peningkatan Konektivitas Digital melalui Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran serta Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital
14. 6.Koordinasi dan penyusunan RPerpres Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.
15. 7.Forum Koordinasi berkala percepatan pengembangan KI/KEK Prioritas RPJMN.
16. 8.Forum Koordinasi berkala percepatan operasionalisasi PSN lingkup industri.
17. 9.Growth Diagnostic Industri serta Peta Jalan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Prioritas RPJMN 2025-2029.
18. 10.Buku Putih Kemitraan IKM dengan Industri Sedang-Besar di KI/KEK Prioritas RPJMN 2025-2029.
19. 11.Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB).
20. 12.Penyusunan Dokumen Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Destinasi Pariwisata Regeneratif, serta Perluasan ITMP Borobudur-Yogyakarta- Prambanan (BYP) dan Labuan Bajo.
21. 13.Pendampingan Evaluasi Rencana Aksi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Tahap I dan Penyusunan Rencana Aksi RIDPN Tahap II
22. 14.Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)/Transfer ke Daerah Sektor Pariwisata.
23. 15.Pemutakhiran Pedoman Blue, Green, and Circular Economy (BGCE) Sub-Sektor Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) dan Travel/Tour Operator.
24. 16.Penghitungan Indikator Pariwisata Berkualitas (Quality Tourism).
25. 17.Penyusunan Kajian Dampak Pengembangan Pariwisata.
26. 18.Koordinasi MRPN Sektor Pariwisata.
27. 19.Koordinasi Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF).
28. 20.Koordinasi Penghitungan Data Pariwisata di Tingkat Destinasi.
29. 21.Koordinasi PSN Sektor Pariwisata.
30. 22.Pengembangan Model Pariwisata Berkelanjutan untuk Taman Nasional.
31. 23.Koordinasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Budaya dan Intelektual.
32. 24.Koordinasi Penyusunan Skema Pembiayaan Inovatif bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dan Usaha Rintisan (Start-up) berbasis Kreativitas, Inovasi, dan Teknologi Digital (Government-based, Private-based, dan Public-Private Partnerships).
33. 25.Koordinasi Perluasan Kerja Sama Ekonomi Kreatif Internasional.
34. 26.Penyusunan Kajian Pengembangan Emerging Sub-sectors Ekonomi Kreatif berbasis Konten/Digital/Kreator dan Teknologi Baru.
35. 27.Penyusunan Indeks Ekonomi Kreatif dan Inovasi Tingkat Provinsi.
36. 28.Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Ekonomi Kreatif Daerah.
37. 29.Pemantauan Implementasi Indeks Akses Keuangan Daerah
38. 30.Penyusunan Indeks Pengembangan Ekonomi Syariah Daerah Arah Kebijakan Penjelasan
39. 31.Pemantauan Implementasi Penyelarasan Kebijakan Pusat-Daerah terkait Ekonomi Syariah.
40. 32.Prakarsa Strategis Strategi Nasional Data Pembangunan Menuju Kedaulatan Data. Quickwins Lingkup Transformasi Digital:
41. 1.Prakarsa Strategis Rencana Induk Pemerintah Digital 2025-2045 (Menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Perpres Pemerintah Digital).
42. 2.Penyusunan Peta Jalan Blockchain Sektor Pemerintahan.
43. 3.Penyusunan Peta Jalan Infrastruktur Digital 2025-2029.
44. 4.Penyusunan Peta Jalan Low Altitude Economy dan Digital Twin 2025-2029
45. 5.Koordinasi dan Penyusunan Rekomendasi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Baru (Emerging Technolgy) dalam Transformasi Digital.
46. 6.Prakarsa Strategis Penyusunan Peta Jalan Pemerintah Digital Nasional 2025- 2029.
47. 7.Prakarsa Strategis Penyusunan Rencana Aksi Kota Cerdas 2025-2029.
48. 8.Koordinasi Pengembangan Keamanan Digital untuk Mendukung Kedaulatan Digital Nasional.
49. 9.Penyusunan Rekomendasi Kajian Integrasi Transformasi digital sebagai dukungan terhadap program prioritas presiden (MBG, Ketahanan Pangan, Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat.
50. 10.Penyusunan Rencana Aksi Digital Sektoral sesuai RPJMN 2025-2029.
51. 11.Pengembangan Dashboard terpadu Nasional (termasuk MBG) berbasis Artificial Intellegence (AI), Internet of Things (IoT), Data survaillance, dan Data lintas KLD.
52. 12.Anggota Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (Perpres 82/2025).
53. 13.Koordinasi Penghitungan PDB Ekonomi Digital.
54. 14.Prakasa Strategis Penyusunan Rancangan Kebijakan Percepatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital.
55. 15.Penyusunan Peta Jalan Ekonomi Digital.
56. 16.Kolaborasi Program Pemetaan Sektor Prioritas Daerah dengan Menggunakan Teknologi Virtual Tour dan Kecerdasan Buatan. Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Unit Eselon I dan II Quickwins Lingkup Satu Data Indonesia:
57. 1.Penyusunan Data Prioritas Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dalam Kerangka Satu Data Indonesia. Arah Kebijakan Penjelasan
58. 2.Penyusunan Data Prioritas tahunan dalam Kerangka Satu Data Indonesia.
59. 3.Penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Rencana aksi SDI 2025- 2029.
60. 4.Penyusunan Rekomendasi Kebijakan penguatan keterpaduan data (RUU SDI yang telah menjadi rekomendasi Prolegnas dan diinisiasi DPR).
61. 5.Pelaksanaan Penilaian Belanja TIK/SPBE/Pemdi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (melalui tim Clearance lintas kementerian).
62. 6.Penjaminan Kualitas Data Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia untuk Data Prioritas.
63. 7.Kurasi data portal data.go.id.
64. 8.Perancangan Rekomendasi Kebijakan/Kurikulum Sumber Daya Manusia Satu Data Indonesia Pusat dan Daerah.
65. 9.Pengembangan Silabus dan LMS Satu Data Indonesia.
66. 10.Komunikasi dan Sosialisasi terkait implementasi Prinsip Satu Data Indonesia pada K/L/D.
67. 11.Pengembangan Portal Data.go.id dan Sistem Katalog Data Nasional Gen 2.0.
68. 12.Penyusunan Tata Kelola Platform Pertukaran Data tingkat nasional mendukung pelaksanaan transformasi digital pemerintah.
69. 13.Penyusunan tata kelola data management untuk pemerintah digital.
70. 14.Pengembangan Layanan Bagipakai DTSEN K/L/D yang handal.
71. 15.Koordinasi Evaluasi Indeks Satu Data Indonesia (98 K/L; 38 Provinsi; dan 514 Kab/Kota).
72. 16.Koordinasi Strategis Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan/Pemanfaatan DTSEN K/L/D.
73. 17.Mendukung pelaksanaan Open Government dalam menyediakan Open Government Data.
74. 18.Mendukung aksesi OECD dalam IM Public Government dan Open Data for Public. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Arah Kebijakan dan Strategi Sektor terkait berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 yang menjadi lingkup penugasan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Lingkup Kemandirian Sosial dan Ekonomi
75. 1.Peningkatan kemandirian masyarakat melalui Kartu Usaha Afirmatif.
76. 2.Penguatan tata kelola pendampingan atau penyuluhan dalam memberdayakan masyarakat untuk menuju kemandirian. Indikator yang tercantum dalam RPJMN yang diampu oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
77. 1.Persentase Pemerintah Provinsi yang melibatkan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan kebijakan (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial).
78. 2.Persentase Pemerintah Provinsi yang melibatkan Lansia dalam penyusunan kebijakan (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial). Arah Kebijakan Penjelasan Lingkup Ketenagakerjaan Arah Kebijakan Ketenagakerjaan:
79. 1.Pekerjaan Hijau/Green Jobs (Program Prioritas). Strategi Bidang Ketenagakerjaan:
80. 1.Pengembangan Ekosistem Pekerjaan Hijau/Green Jobs.
81. 2.Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau.
82. 3.Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil.
83. 4.Penguatan Pelatihan Vokasi.
84. 5.Penguatan Produktivitas Berbasis Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif.
85. 6.Penguatan Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Arah Kebijakan:
86. 1.Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi.
87. 2.Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif. Strategi:
88. 1.Pengembangan Koperasi Sektor Produksi.
89. 2.Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif.
90. 3.Pengembangan Kewirausahaan.
91. 4.Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif.
92. 5.Peningkatan Ekonomi Lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (mulai RKP 2026). Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Arah Kebijakan dan Strategi:
93. 1.Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses kebijakan pembangunan yang mencakup perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
94. 2.Peningkatan partisipasi lansia dalam proses kebijakan pembangunan yang mencakup perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
95. 3.Penguatan pelaksanaan Kartu Kesejahteraan Sosial melalui Graduasi bantuan sosial.
96. 4.Peningkatan Akses Pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat untuk Memutus Rantai Kemiskinan Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial Arah Kebijakan:
97. 3.Persentase data sosial ekonomi keluarga Indonesia yang termutakhir dan terpilah secara berkala – indikator PP (Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial).
98. 4.Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial).
99. 5.Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial).
100. 6.Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial). Mengawal Indikator RPJMN mitra lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan:
101. 1.Tingkat Kemiskinan (Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat).
102. 2.Tingkat Pengangguran Terbuka (Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi).
103. 3.Rasio Gini (Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat).
104. 4.Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (Kementerian Koperasi).
105. 5.Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian UMKM).
106. 6.Rasio Kewirausahaan (Kementerian UMKM).
107. 7.Persentase Proporsi Penduduk Kelas Menengah (Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat).
108. 8.Persentase Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat).
109. 9.Indeks Modal Manusia (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia.
110. 10.Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran - indikator PP (Kementerian Dalam Negeri).
111. 11.Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik" - indikator PP (Kementerian Dalam Negeri).
112. 12.Persentase Penduduk yang Menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP - indikator KP (Kementerian Dalam Negeri). Arah Kebijakan Penjelasan
113. 1.Peningkatan tata kelola pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional melalui aplikasi SEPAKAT
114. 2.Pelaksanaan Reformasi sistem Jaminan Sosial Nasional Strategi:
115. 1.Peningkatan Mengoptimalkan fitur analisis spasial dan profiling dalam SEPAKAT untuk merancang program bantuan sosial dan pemberdayaan yang tepat sasaran.
116. 2.Penyesuaian intervensi berdasarkan karakteristik lokal (desa, kecamatan, kabupaten/kota).
117. 3.Pelatihan OPD dan perangkat desa dalam memanfaatkan SEPAKAT untuk pengambilan keputusan berbasis data;
118. 4.Pelaksanaan strategi reformasi sistem jaminan sosial nasional melalui peningkatan literasi Jaminan Sosial; Penjangkauan aktif kepesertaan; penguatan program dan kelembagaan jaminan sosial, pengembangan jaminan sosial adaptif, penyediaan skema jaminan sosial bagi pekerja miskin dan tidak mampu, perumusan keseimbangan iuran dan manfaat program, penguatan tata kelola dan data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas
119. 1.Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan.
120. 2.Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:
a.koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
b.koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 & Indikator RPJMN yang diampu oleh Unit Eselon I dan II dalam Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan IKU Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan:
1. 1.Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan.
2. 2.Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan.
3. 3.Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan.
4. 4.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan. Indikator RPJMN yang diampu Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan:
5. 1.Persentase Pemerintah Provinsi yang Melibatkan Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan Kebijakan.
6. 2.Persentase Pemerintah Provinsi yang Melibatkan Lansia dalam Penyusunan Kebijakan.
7. 3.Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (PK 2025 & RKP 2026). Arah Kebijakan Penjelasan perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
c.koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
d.penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
e.koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
f.koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
g.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
h.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
i.pelaksanaan administrasi Deputi; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.
1. 4.Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (PK 2025 & RKP 2026).
2. 5.Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (PK 2025 & RKP 2026). Arah Kebijakan dan Strategi Deputi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan di lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Lingkup Kemandirian Sosial dan Ekonomi:
3. 1.Mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan implementasi program prioritas berjalan secara efektif dan efisien. Hal tersebut meliputi koordinasi untuk aspek pembiayaan dan integrasi dengan program sosial dan pemberdayaan masyarakat lainnya.
4. 2.Mengembangkan desain dan tata kelola pelaksanaan Kartu Usaha Afirmatif untuk penguatan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan yang berfokus pada graduasi dari kemiskinan menuju kesejahteraan dan kemandirian ekonomi
5. 3.Memperkuat peran pendamping pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan standardisasi, kualifikasi kompetensi kerja, dan penyusunan tata kelola. Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian IKU Deputi: Lingkup Ketenagakerjaan:
6. 1.Koordinasi Pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia. (mendukung IKU Deputi).
7. 2.Evaluasi pelaksanaan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi melalui Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV). (mendukung IKU Deputi). Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah
8. 1.Koordinasi Penyusunan Peta Jalan Pemberdayaan UMKM Hijau.
9. 2.Koordinasi Pengembangan Program Kemitraan Strategis Berbasis Komoditas Lingkup Kemandirian Sosial dan Ekonomi
10. 1.Koordinasi Penyusunan Peta Jalan Pemberdayaan Masyarakat.
11. 2.Penyusunan Kebijakan Kemandirian Sosial Ekonomi yang Adaptif. Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Arah Kebijakan Penjelasan
12. 1.Koordinasi pengembangan Satu Data Koperasi dan UMKM, antara lain melalui (i) penguatan regulasi, (ii) pemanfaatan data, (iii) pemutakhiran data, dan (iv) komunikasi, informasi dan edukasi.
13. 2.Koordinasi pengembangan koperasi sektor produksi, antara lain melalui (i) operasionalisasi blueprint, (ii) pengendalian pelaksanaan blueprint, dan (iii) inovasi model pendampingan koperasi sektor produksi.
14. 3.Koordinasi pengembangan Kartu Usaha, antara lain melalui (i) penyusunan dan implementasi standardisasi program pemberdayaan dan pengembangan usaha, (ii) penguatan regulasi dan tata kelola Kartu Usaha, (iii) pengendalian pelaksanaan Kartu Usaha, dan (iv) uji coba pelaksanaan Kartu Usaha Produktif (KUP).
15. 4.Koordinasi untuk mendukung penguatan ekosistem usaha, antara lain melalui (i) penguatan regulasi UMKM dan kewirausahaan, (ii) operasionalisasi Buku Putih UMKM Hijau, dan (iii) inovasi model pengembangan usaha.
16. 5.Koordinasi perencanaan dan dukungan pengendalian manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor (MRPN LS) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
17. 1.Mengawal penyelarasan target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi dan rekomendasi strategi pencapaiannya.
18. 2.Menyusun konsep kesejahteraan tenaga kerja untuk RUU Ketenagakerjaan dan RUU Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
19. 3.Mengembangkan pendanaan alternatif untuk pengembangan keahlian dan kewirausahaan. Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial
20. 1.Melakukan Koordinasi Perencanaan dan Mengawal Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.
21. 2.Melakukan Koordinasi Perencanaan dan Mengawal Pelaksanaan Program Kartu Kesejahteraan.
22. 3.Melakukan Koordinasi Perencanaan dan Mengawal Percepatan Penurunan Kemiskinan melalui Program-program Perlindungan Sosial.
23. 4.Melakukan Koordinasi Perencanaan dan Mengawal Pelaksanaan Kebijakan Inklusivitas. Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial
24. 1.Memproyeksi target rasio gini dan merumuskan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia.
25. 1.Grand Design Menuju Masyarakat Indonesia Sejahtera 2045.
26. 2.Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas 2025 – 2029.
27. 3.Strategi Nasional Kelanjutusiaan 2025 – 2029. Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial
28. 1.Desain Besar Pembangunan Kependudukan 2025-2045 Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Unit Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial dan Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial:
29. 1.Penguatan koordinasi dalam rangka peningkatan persentase Pemerintah Provinsi yang melibatkan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan.
30. 2.Penguatan koordinasi dalam rangka peningkatan persentase Pemerintah Provinsi yang melibatkan lansia dalam penyusunan kebijakan.
31. 3.Penguatan koordinasi dalam rangka peningkatan persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT.
32. 4.Penguatan koordinasi dalam rangka peningkatan persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT.
33. 5.Penguatan koordinasi dalam rangka peningkatan persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT. Arah Kebijakan Penjelasan
34. 2.Mempercepat perluasan dan pengembangan cakupan kepemilikan jaminan sosial ketenagakerjaan.
35. 3.Menganalisis dan merumuskan strategi dalam meningkatkan proporsi kelas menengah.
36. 4.Menyusun prakarsa strategis koordinasi lintas sektor dalam pengembangan statistik hayati.
37. 5.Melakukan koordinasi dalam penyusunan Life Table Indonesia.
38. 6.Menyusun Rancangan Perpres Desain Besar Pembangunan Kependudukan.
39. 7.Menyusun buku National Transfer Account.
40. 8.Melakukan kajian perhitungan Rasio Gini menggunakan data pendapatan.
41. 9.Melakukan revisi terhadap Undang-undang SJSN No. 40 Tahun 2004.
42. 10.Melakukan policy dialogue terkait Long Term-Care berbasis kontribusi. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan (PHTC/PSN/Program Prioritas Presiden) di lingkup Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan:
43. 1.Model Penerapan Standardisasi Program Kartu Usaha Afirmatif (KUA) (Lingkup Kemandirian Sosial dan Ekonomi).
44. 2.Model Pengembangan PBI Jamsosnaker dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Kartu Usaha Afirmatif (Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial).
45. 3.Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kartu Kesejahteraan (Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial).
46. 4.Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial).
47. 5.Model Pengembangan Skill Development Fund (SDF) dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Kartu Usaha Produktif (Lingkup Ketenagakerjaan).
48. 6.Proses Bisnis Pelatihan Keterampilan dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Program Kartu Usaha Afirmatif (Lingkup Ketenagakerjaan).
49. 7.Model Keterlibatan UMKM dan Koperasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah).
50. 8.Model Pendampingan Koperasi Sektor Produksi (Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah).
51. 9.Model Penerapan Standardisasi Program Kartu Usaha Produktif (KUP) (Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah). Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Arah Kebijakan dan Strategi Sektor terkait berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 yang menjadi lingkup penugasan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indikator yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Arah Kebijakan Penjelasan Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas A. Sasaran 1 Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata. Dengan Arah Kebijakan:
52. 1.Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
53. 2.Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
54. 3.Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas.
55. 4.Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
56. 5.Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
57. 6.Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic (STEAM).
58. 7.Penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi. B. Sasaran 2, Terwujudnya kesehatan untuk semua, dengan Arah Kebijakan:
59. 1.Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat.
60. 2.Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi.
61. 3.Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat.
62. 4.Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan.
63. 5.Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola. C. Sasaran 3, Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, dengan Arah Kebijakan
64. 1.Peningkatan ketangguhan keluarga.
65. 2.Peningkatan kualitas perlindungan anak.
66. 3.Peningkatan kualitas pemuda.
67. 4.Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan.
68. 5.Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia. D. Sasaran 4, Menguatnya IPTEK, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, dengan Arah Kebijakan
69. 1.Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional.
70. 2.Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.
71. 1.Jumlah rekomendasi kebijakan rencana aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN). Arah Kebijakan Penjelasan
72. 3.Pengembangan Manajemen Talenta Nasional. E. Sasaran 4, Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat, Arah Kebijakan
73. 1.Peningkatan pembinaan prestasi olahraga.
74. 2.Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif. Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur A. Terwujudnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju, dengan Arah Kebijakan:
75. 1.Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat.
76. 2.Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:
77. 1.Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
78. 2.Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
a.koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
b.koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 & Indikator RPJMN yang diampu oleh Unit Eselon I dan II dalam Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: IKU Deputi:
1. 1.Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. 2.Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. 3.Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. 4.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Indikator RPJMN yang diampu oleh Unit Eselon I dan II dalam Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:
5. 1.Jumlah rekomendasi kebijakan rencana aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN). Arah Kebijakan Penjelasan
c.koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
d.penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
e.koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
f.koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
g.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
h.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
i.pelaksanaan administrasi Deputi; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Arah Kebijakan dan Strategi Deputi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan di lingkup Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:
1. 1.Meningkatkan kualitas perencanaan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui: 1) penyusunan kajian/reviu/rekomendasi kebijakan terhadap isu dan permasalahan pencapaian sasaran pembangunan Nasional; 2) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi perbaikan ke depan; dan 3) memperkuat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Daerah maupun institusi lainnya dalam merumuskan perencanaan berkualitas.
2. 2.Memastikan ketercapaian sasaran pembangunan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan diantaranya melalui pelaksanaan koordinasi penanggulangan stunting, percepatan perbaikan gizi, pemenuhan wajib belajar 13 tahun, penguatan perguruan tinggi dan riset dalam menyiapkan SDM unggul, pengarusutamaan gender, dan manajemen talenta nasional.
3. 3.Mendorong akselerasi pembangunan melalui inovasi-inovasi model pembangunan maupun pembiayaan alternatif di bidang pembangunan Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian IKU Deputi dalam mengawal sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 lingkup sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:
a.Lingkup sektor Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (AKPO):
1. 1.Penyusunan Peta Jalan Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Madrasah.
2. 2.Penyusunan Peta Jalan Percepatan Sertifikasi Halal Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi Program Makan Bergizi Gratis.
3. 3.Penyusunan Peta Jalan Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
4. 4.Penyusunan Desain Besar Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan.
5. 5.Penyusunan Peta Jalan Revitalisasi Kepramukaan.
6. 6.Penyusunan Peta Jalan Peningkatan Partisipasi dan Budaya Olahraga.
7. 7.Pengembangan Program Kolaborasi Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (Ziswaf) Indonesia Emas 2045.
8. 8.Penyusunan Desain Besar Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji. Arah Kebijakan Penjelasan manusia dan kebudayaan.
9. 4.Memperkuat kerangka regulasi yang mampu mendorong ketercapaian sasaran dan target pembangunan, diantaranya RPerpres Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, RPerpres Penuntasan Penyakit Tropis Terabaikan, RPerpres Strategi Nasional Penguatan dan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, dan RPerpres Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Melibatkan berbagai pihak dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan diantaranya melalui kerjasama dengan mitra pembangunan maupun pengelolaan pinjaman/hibah, seperti UNICEF, UNFPA, DFAT, dan World Bank.
10. 9.Penyusunan Desain Besar Transformasi Kearsipan untuk Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Memori Kolektif Bangsa.
b.Lingkup sektor Kesehatan dan Gizi Masyarakat:
1. 1.Penyusunan RPerpres Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) beserta implementasi pengawalannya (termasuk penyusunan pedoman pemantauan dan evaluasi serta mekanisme penandaan anggaran nasional).
2. 2.Penyusunan RPerpmen PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi 2025 - 2029.
3. 3.Koordinasi penguatan implementasi fortifikasi pangan berskala besar melalui Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional yang dipimpin Kementerian PPN/Bappenas.
4. 4.Penyusunan RPerpes Penuntasan Penyakit Tropis Terabaikan (NTDs).
5. 5.Koordinasi Pelaksanaan Inpres Germas dan penyusunan kebijakan transformasi Germas.
6. 6.Penyusunan Framework/Peta Jalan Penurunan Kematian Ibu dan Anak.
7. 7.Koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan melalui penguatan peran Tim Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bappenas.
8. 8.Pemantauan dan Evaluasi PHTC/QW Lingkup Kesehatan: • Makan Bergizi Gratis (MBG); • Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG); • Penuntasan Tuberkulosis; dan • Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses.
c.Lingkup sektor Pendidikan Dasar Menengah
1. 1.Penyusunan RPerpres Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
2. 2.Penyusunan Kerangka Regulasi Peta Jalan Pendidikan Indonesia Tahun 2025-2045.
3. 3.Penyusunan Rekomendasi Kebijakan percepatan pelaksanaan Upaya Transformatif Super Prioritas/Game Changer RPJPN 2025-2045 bidang pendidikan (Wajib Belajar 13 Tahun dan restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru)
4. 4.Pemantauan dan Evaluasi PHTC Lingkup Pendidikan Dasar dan Menengah: • Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas; dan Arah Kebijakan Penjelasan • Digitalisasi Pendidikan.
d.Lingkup sektor Pendidikan Tinggi dan IPTEK
1. 1.Pemantauan dan Evaluasi PHTC Lingkup Pendidikan Tinggi dan Iptek : Sekolah Unggul Garuda (SUGar).
2. 2.Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional : Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).
3. 3.Penyusunan Peta Jalan Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) untuk Pasar Kerja Global.
4. 4.Pengembangan Kerangka Kebijakan dan Tata Kelola Sistem Kebutuhan Infrastruktur dan Anggaran Iptekin.
e.Lingkup sektor Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak
1. 1.Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
2. 2.Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi Nasional Pembangunan Kesetaraan Gender.
3. 3.Penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender.
4. 4.Penyusunan Kajian Strategis Pengembangan Sistem Perlindungan Anak.
5. 5.Pengembangan Kebijakan dan Mekanisme Operasional Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Hak Anak.
6. 6.Penyelesaian Pengembangan Dashboard dan Portal Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Perkawinan Anak.
7. 7.Penyusunan Kajian Strategis Pembangunan Kualitas Keluarga.
8. 8.Penyusunan Kajian Strategis Penguatan Layanan Kesehatan Reproduksi Komprehensif Sesuai Siklus Hidup.
9. 9.Penyusunan Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial di Indonesia.
10. 10.Penyusunan Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan Keluarga Berencana Berbasis Kewilayahan. Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 terkait Manajemen Talenta Nasional yang diampu oleh Unit Eselon I dan II :
11. 1.Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (DBMTN) 2025-2029.
12. 2.Penghimpunan data talenta dan intervensi pembinaan secara terintegrasi sesuai alur MTN.
13. 3.Rekomendasi percepatan pencapaian target MTN 2025-2029. Deputi Bidang Infrastruktur Arah Kebijakan Penjelasan Arah Kebijakan dan Strategis di lingkup Deputi Bidang Infrastruktur dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur
a.Arah Kebijakan: Mengoptimalkan pemanfaatan aset yang sudah terbangun sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat, menurunkan biaya produksi, transportasi, dan logistik, serta memperkuat konektivitas dan rantai nilai komoditas. Selain itu, pembangunan juga difokuskan dalam membangun ekonomi kreatif dan pariwisata, serta mendukung industri agro-maritim. Upaya ini dilaksanakan secara terpadu dengan mengedepankan pendekatan solusi berbasis alam. Untuk mewujudkan hal tersebut, peran sektor jasa keuangan akan diperkuat sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan infrastruktur.
b.Strategi:
1. 1.Penguatan integrasi pembangunan ekonomi wilayah dengan mendukung tumbuhnya industri kreatif dan pariwisata dengan dukungan infrastruktur yang memadai;
2. 2.Penguatan tata kelola pembangunan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dan wilayah agar berjalan terpadu;
3. 3.Pengembangan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. 4.Penyediaan energi dan transformasi digital dalam rangka memperluas akses listrik untuk mendukung kebutuhan rumah tangga dan industri dan mempercepat transformasi digital dengan memperluas infrastruktur teknologi informasi;
5. 5.Pembangunan jaringan transportasi terpadu untuk memperkuat konektivitas antarwilayah; dan
6. 6.Penyediaan layanan dasar dan infrastruktur sosial. Lingkup Konektivitas dan Infrastruktur Logistik
a.Arah Kebijakan: Penguatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan konektivitas dilakukan melalui peningkatan kinerja layanan serta infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara, untuk mendukung efisiensi logistik, akses layanan dasar, integrasi kawasan, dan penguatan multimoda.
b.Strategi:
1. 1.Penguatan koneksi jalan melalui penuntasan ruas jalan terputus (missing link), peningkatan kapasitas jalan, pembangunan jalan bebas hambatan di koridor padat, serta pendanaan inovatif dan standarisasi jalan daerah. Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu Deputi Bidang Infrastruktur [tidak mengampu indikator RPJMN] Mengawal Indikator RPJMN pada Mitra K/L Deputi Bidang Infrastruktur Lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur
a.Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan
1. 1.Kontribusi PDRB KTI;
2. 2.Indeks Ketahanan Air Nasional;
3. 3.Stok infrastruktur terhadap PDB (%);
4. 4.Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan;
5. 5.Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional.
b.Kementerian Pekerjaan Umum
1. 1.Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional;
2. 2.Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional;
3. 3.Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional; dan
4. 4.Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional. Lingkup Infrastruktur Logistik
a.Ditjen Bina Marga
1. 1.Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional (jam/100 km);
2. 2.Tingkat Aksesibilitas Jalan Jalur Utama Daerah Tertinggal dan Perbatasan (km/100 km2);
3. 3.Panjang Jalan Tol yang Beroperasi (Kumulatif angka dasar tahun 2020) (km);
4. 4.Kondisi Mantap Jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota (persen);
5. 5.Infrastruktur Jalan Perkotaan yang dibangun (km).
b.Badan SAR Nasional (Basarnas)
1. 1.Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan;
2. 2.Persentase penurunan nilai indeks risiko bencana;
3. 3.Persentase pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan;
4. 4.Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih (Kumulatif angka dasar tahun 2020); dan
5. 5.Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat.
c.Kementerian Perhubungan Arah Kebijakan Penjelasan
1. 2.Pengembangan KA melalui peningkatan tata kelola pembiayaan, keselamatan operasi, kapasitas sarana, serta penguatan peran KA penumpang dan logistik yang terintegrasi dengan kawasan;
2. 3.Peningkatan kinerja dan layanan konektivitas laut ASDP melalui standarisasi pelabuhan, pemenuhan alur dan fasilitas bongkar muat, pengembangan RO- RO antarpulau, peremajaan kapal, serta subsidi berkelanjutan untuk angkutan laut;
3. 4.Optimalisasi bandara hub dan feeder, subsidi penerbangan perintis, pengembangan teknologi transportasi udara (seaplane, UAV), serta pembangunan aerocity terintegrasi;
4. 5.Revitalisasi terminal, penataan rute angkutan jalan, optimalisasi terminal barang, subsidi angkutan jalan, dan peningkatan keselamatan lalu lintas berbasis 5 Pilar LLAJ;
5. 6.Pengembangan Transportasi Perkotaan dengan mendorong percepatan pembangunan angkutan umum massal perkotaan dengan perencanaan mobilitas terpadu, kelembagaan lintas wilayah, skema pendanaan terintegrasi, serta subsidi dan integrasi moda;
6. 7.Penguatan kompetensi SDM Transportasi melalui pendidikan berbasis sertifikasi, link and match kebutuhan industri, serta peningkatan kapasitas balai diklat dengan fasilitas memadai; dan
7. 8.Peningkatan layanan pencarian dan pertolongan melalui penguatan sarana- prasarana darat, laut, udara, teknologi komunikasi terintegrasi, serta peningkatan kompetensi SDM SAR melalui pusat pelatihan di seluruh Indonesia. Lingkup Sumber Daya Air
a.Arah Kebijakan: Penerapan pendekatan food, energy, water nexus dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa terkait pemenuhan kebutuhan air berkelanjutan.
b.Strategi:
1. 1.Pembangunan dan pengelolaan tampungan air dalam rangka peningkatan ketersediaan air;
2. 2.Penyediaan pasokan air berkelanjutan sebagai tumpuan pengembangan lumbung pangan dan pertumbuhan sektor produktif;
3. 3.Pengelolaan risiko daya rusak air yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana
4. 4.Pengembangan terpadu Pesisir Utara Jawa sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan wilayah Pantura Jawa terhadap daya rusak air; dan
5. 5.Penyempurnaan tata kelola air.
6. 1.Jumlah perjalanan kereta api;
7. 2.On time performance penerbangan;
8. 3.Peningkatan volume angkutan laut (kumulatif angka dasar tahun 2022);
9. 4.Jumlah penumpang angkutan kereta api;
10. 5.Volume angkutan penyeberangan;
11. 6.Jumlah penumpang angkutan perkotaan di 10 kota metropolitan;
12. 7.Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan;
13. 8.Peningkatan pemenuhan SDM transportasi yang kompeten;
14. 9.Panjang jalur KA yang beroperasi;
15. 10.Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik;
16. 11.Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2;
17. 12.Pelabuhan yang ditingkatkan kapasitasnya (kumulatif angka dasar tahun 2020);
18. 13.Penumpang angkutan laut nonkomersil;
19. 14.Muatan barang angkutan laut nonkomersil;
20. 15.Tingkat keandalan kenavigasian;
21. 16.Bandara yang dibangun dan dikembangkan (kumulatif angka dasar tahun 2020);
22. 17.Jumlah layanan nonkomersil angkutan udara penumpang dan kargo;
23. 18.Persentase kepatuhan keamanan penerbangan;
24. 19.Pelabuhan penyeberangan yang beroperasi;
25. 20.Terminal penumpang yang beroperasi;
26. 21.Lokasi rawan kecelakaan yang ditangani;
27. 22.Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan (kumulatif angka dasar);
28. 23.Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan;
29. 24.Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel;
30. 25.Tingkat lulusan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi;
31. 26.Tingkat penyerapan lulusan pembentukan SDM transportasi;
32. 27.Biaya transportasi logistik pada angkutan darat selain angkutan rel terhadap PDB;
33. 28.Biaya transportasi logistik pada angkutan laut terhadap PDB;
34. 29.Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB;
35. 30.Biaya transportasi logistik pada angkutan rel terhadap PDB;
36. 31.Biaya transportasi logistik pada angkutan sungai danau dan penyeberangan terhadap;
37. 32.Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar;
38. 33.Kinerja bongkar muat pada pelabuhan utama peti kemas;
39. 34.Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya; Arah Kebijakan Penjelasan Lingkup Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman
a.Arah Kebijakan: Peningkatan ketersediaan dan ketahanan sumber daya air dalam rangka terwujudnya swasembada air, reformasi pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, serta percepatan penyediaan perumahan dan permukiman yang layak, terjangkau, dan berwawasan lingkungan bagi seluruh masyarakat.
b.Strategi:
1. 1.Pembangunan dan pengelolaan tampungan air serta pasokan air yang berkelanjutan;
2. 2.Pengelolaan risiko daya rusak air dan konservasi sumber daya air;
3. 3.Pengembangan dan penguatan sistem penyediaan air minum terintegrasi hulu ke hilir;
4. 4.Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis City-Wide-Inclusive Sanitation serta penguatan tata kelolanya;
5. 5.Penguatan peran masyarakat dan ekosistem air minum dan sanitasi berbasis inovasi dan kolaborasi;
6. 6.Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di tempat pemrosesan akhir;
7. 7.Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan;
8. 8.Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas;
9. 9.Pengembangan perumahan publik vertikal yang terpadu, fasilitas pembiayaan perumahan, dan penguatan ekosistem perumahan; dan
10. 10.Peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu. Lingkup Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa
a.Arah Kebijakan: Penguatan transmisi migas dan peningkatan konektivitas & transisi energi listrik dalam rangka mendukung swasembada energi, serta pembangunan kedirgantaraan dan antariksa untuk mendukung peningkatan kontribusi IPTEK dan inovasi.
b.Strategi:
1. 1.Perluasan infrastruktur jaringan gas dan penguatan konektivitas pasokan antarwilayah;
2. 2.Penyediaan pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel;
3. 3.Peningkatan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya;
4. 4.Perluasan jangkauan infrastruktur tenaga listrik; dan
5. 35.Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/utama; dan
6. 36.Indeks peningkatan SDM transportasi. Lingkup Sumber Daya Air
a.Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
1. 1.Indeks Ketahanan Air Nasional.
b.Kementerian Pekerjaan Umum
1. 1.Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola;
2. 2.Jumlah bendungan yang selesai dibangun;
3. 3.Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang dibangun;
4. 4.Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi;
5. 5.Jumlah bendungan yang direhabilitasi;
6. 6.Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya;
7. 7.Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis/defisit;
8. 8.Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola;
9. 9.Kapasitas prasarana air baku yang dibangun;
10. 10.Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi;
11. 11.Luas layanan irigasi yang dikelola;
12. 12.Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditas;
13. 13.Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan;
14. 14.Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi;
15. 15.Rasio potensi reduksi banjir oleh bendungan;
16. 16.Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air;
17. 17.Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola;
18. 18.Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasi dan dipelihara;
19. 19.Kapasitas prasarana pengendali lahar dan sedimen;
20. 20.Jumlah kawasan yang menerapkan pendekatan terpadu struktural dan non-struktural;
21. 21.Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air;
22. 22.Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa; dan
23. 23.Kapasitas prasarana air baku yang dibangun di Pesisir Utara Jawa. Lingkup Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman
24. 1.Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%). Arah Kebijakan Penjelasan
25. 5.Pengembangan infrastruktur dan ekosistem kedaulatan dan kemandirian nasional. a.
26. 2.Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman.
27. 3.Rumah Tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka.
28. 4.Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan.
29. 5.Kapasitas SPAM Terbangun.
30. 6.Akses Air Minum Jaringan Perpipaan.
31. 7.Persentase Non Revenue Water (NRW) PDAM.
32. 8.Kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat.
33. 9.Kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat.
34. 10.Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik.
35. 11.Kapasitas IPAL yang terbangun.
36. 12.Rumah Tangga yang memiliki tangki septik dan disedot secara berkala.
37. 13.Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan baku mutu lingkungan pada IPLT dan IPAL.
38. 14.Idle Capacity IPLT.
39. 15.Idle Capacity IPAL.
40. 16.Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan LLTT.
41. 17.Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Jakstra SPAM.
42. 18.Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki RISPAM termutakhirkan.
43. 19.Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang termutakhirkan.
44. 20.Jumlah BUMD air minum yang memiliki dokumen RPAM.
45. 21.BUMD Air Minum Berkinerja Sehat.
46. 22.Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki kelembagaan air limbah domestik (UPTD/BLUD/BUMD).
47. 23.Jumlah BUMD Air Minum yang mengelola Layanan Air Limbah Domestik.
48. 24.BUMD Air Minum dengan Tarif Full Cost Recovery (FCR).
49. 25.Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Tarif/Retribusi Layanan Air Limbah Domestik.
50. 26.Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Perda terkait Tata Kelola Air Limbah Domestik.
51. 27.Jumlah NSPK Air Minum yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif).
52. 28.Jumlah NSPK Air Limbah Domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif).
53. 29.Kab/Kota yang mendeklarasikan 5 Pilar STBM.
54. 30.Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Air Minum di tingkat Kabupaten/Kota. Arah Kebijakan Penjelasan
55. 31.Jumlah Provinsi yang melakukan pelaporan kinerja Sanitasi (Air Limbah Domestik) di tingkat Kabupaten/Kota.
56. 32.Jumlah proyek yang mendapatkan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang Air Minum (kumulatif).
57. 33.Jumlah proyek pengembangan dan piloting teknologi sistem pengelolaan Air limbah domestik (kumulatif).
58. 34.Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan (kumulatif).
59. 35.Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan (kumulatif).
60. 36.Akses air minum jaringan perpipaan di Pesisir Utara Jawa.
61. 37.Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baik di Pesisir Utara Jawa.
62. 38.Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.
63. 39.TPA/LUR yang dioperasikan secara sanitary landfill/tingkat pengontrolan penuh.
64. 40.Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi.
65. 41.Jumlah Unit Rumah Baru yang Terbangun.
66. 42.Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya.
67. 43.Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
68. 44.Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa).
69. 45.Jumlah Unit Rumah yang Dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Hunian Vertikal.
70. 46.Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan.
71. 47.Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan.
72. 48.Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen.
73. 49.Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu. Lingkup Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa
74. 1.Jumlah Jaringan Gas Kota kumulatif (Sambungan Rumah, SR);
75. 2.Panjang Pipa transmisi dan distribusi yang difasilitasi (km);
76. 3.Produksi Listrik Energi Terbarukan (GWh);
77. 4.Konsumsi Listrik Perkapita (kWh);
78. 5.Kapasitas Pembangkit Listrik (kumulatif angka dasar tahun 2023) (GW);
79. 6.Rasio Elektrifikasi (%); Arah Kebijakan Penjelasan
80. 7.Jumlah infrastruktur IPTEK strategis yang dibangun (infrastruktur);
81. 8.Jumlah produk hasil IPTEK dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat pada bidang-bidang prioritas (produk). Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Infrastruktur sesuai Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas:
82. 1.Deputi Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang infrastruktur.
83. 2.Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:
a.koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang infrastruktur;
b.koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang infrastruktur;
c.koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang infrastruktur;
d.penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang infrastruktur;
e.koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan di bidang infrastruktur;
f.koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang infrastruktur;
g.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur; Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Infrastruktur dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025:
1. 1.Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional bidang Infrastruktur
2. 2.Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional lingkup Infrastruktur
3. 3.Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Infrastruktur
4. 4.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Infrastruktur Arah Kebijakan Penjelasan
h.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang infrastruktur;
i.pelaksanaan administrasi Deputi; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Infrastruktur dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur
1. 1.Pengembangan Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Terpadu.
2. 2.Mengawal Proyek Strategis Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jabodetabek.
3. 3.Pengembangan Kebijakan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Ekonomi 8%. Lingkup Konektivitas dan Infrastruktur Logistik
4. 1.Mengawal upaya peningkatan tata kelola dan kinerja layanan konektivitas dan infrastruktur logistik dalam rangka mendukung pencapaian efisiensi biaya logistik nasional ke depan.
5. 2.Mengawal pengembangan transportasi hijau dalam rangka mengurangi emisi GRK dan mendukung target pembangunan berkelanjutan.
6. 3.Mengembangkan kebijakan skema pendanaan dan pembiayaan alternatif dalam rangka penguatan ekosistem, kapasitas dan kualitas sarana prasarana konektivitas dan logistik.
7. 4.Mendorong optimalisasi skema perencanaan dan pelaksanaan layanan transportasi bersubsidi pada moda laut, udara, darat, dan perkeretaapian untuk angkutan penumpang dan barang/logistik.
8. 5.Mengembangkan kebijakan dan strategi penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas jalan daerah melalui skema berbasis kinerja. Lingkup Sumber Daya Air
9. 1.Mengoordinasikan Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa
10. 2.Mengoordinasikan Pengelolaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan. Lingkup Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman
11. 1.Mengembangkan kebijakan strategis lingkup perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman. Lingkup Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian IKU Deputi Bidang Infrastruktur Lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur
12. 1.Percepatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Terpadu
a.Akselerasi pembangunan infrastruktur terintegrasi terutama di Aceh, Batam- Bintan, dan Kawasan Indonesia Timur (Maluku, NTT, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua).
b.Penyelarasan aglomerasi melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA).
c.Pemanfaatan GIS untuk analisis infrastruktur terpadu dan kewilayahan.
1. 2.Proyek Strategis Nasional bidang infrastruktur
a.Pembentukan PMO (Project Management Office) PSN.
b.Optimalisasi skema KPBU dan pelibatan swasta.
c.Penerapan skema blended financing, integrasi dengan sumber pendanaan lain.
d.Pengelolaan PHLN dan SBSN.
e.Analisis risiko dan strategi percepatan (kluster pembiayaan financial closed).
f.Monitoring dan Evaluasi Proyek.
g.Penyusunan playbook pembiayaan yang komunikatif dan efektif bagi mitra pembangunan.
1. 3.Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Ekonomi 8%
a.Mendukung pengembangan industri berbasis medium-high tech, substitusi impor, reindustrialisasi, manufaktur, pariwisata, dan jasa digital.
b.Hilirisasi komoditas strategis seperti sawit dan mineral.
c.Pengembangan infrastruktur penunjang rantai nilai sumber daya alam, khususnya biomassa di KSPP Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Merauke.
d.Pengembangan infrastruktur Kawasan Industri seperti di sub-area Dumai, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Banten.
1. 4.Perhitungan Stok Infrastruktur terhadap PDB
a.Pembentukan Tim;
b.Pengumpulan Data;
c.Pembuatan Dashboard;
d.Analisis Target Stok Infrastruktur berdasarkan sektor dan wilayah; dan
e.Monitoring dan Evaluasi Pencapaian stok infrastruktur. Arah Kebijakan Penjelasan
1. 1.Fokus untuk Pencapaian Sasaran Visi Indonesia Emas 2045 serta Target dan Indikator Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 lingkup transmisi minyak dan gas, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa.
2. 2.Fokus Kajian/Reviu terhadap Isu dan Permasalahan Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional lingkup transmisi minyak dan gas, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa.
3. 3.Fokus Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional lingkup transmisi minyak dan gas, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa.
4. 4.Penguatan Perencanaan Jangka Menengah lingkup transmisi minyak dan gas, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa.
5. 5.Fokus terhadap Proses Pengendalian Pembangunan Nasional lingkup transmisi minyak dan gas, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa.
6. 6.Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional lingkup transmisi minyak dan gas, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa.
7. 7.Optimalisasi Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Nasional lingkup transmisi minyak dan gas, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa.
8. 8.Penguatan Pembiayaan Inovatif dalam Pembangunan Nasional Pada konsep kegiatan lingkup transmisi minyak dan gas, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa.
9. 9.Penguatan Peran Enabler Instansi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional lingkup transmisi minyak dan gas, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa.
10. 10.Peningkatan Kapasitas Institusi/Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas lingkup transmisi minyak dan gas, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa.
11. 11.Penguatan Mekanisme Akuntabilitas/Tata Kelola yang Terkait dengan Kementerian PPN/Bappenas lingkup transmisi minyak dan gas, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa.
12. 12.Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PPN/Bappenas lingkup transmisi minyak dan gas, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa.
13. 13.Mobilisasi Sumber Daya Non-Manusia lingkup transmisi minyak dan gas, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa. Lingkup Konektivitas dan Infrastruktur
14. 1.Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pada perkembangan kinerja logistik multimoda (darat, laut, dan udara) di tingkat nasional dan daerah.
15. 2.Percepatan peningkatan kualitas jalan daerah melalui pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah.
16. 3.Mendukung forum koordinasi perencanaan pengembangan dan pembangunan perkeretaapian.
17. 4.Menyelenggarakan forum koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan jalan tol dan jalan logistik secara terpadu.
18. 5.Menyelenggarakan forum koordinasi pelaksanaan Perpres Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) bersama pilar terkait (Kemenhub, KemenPU, POLRI, dan Kemenkes). Lingkup Sumber Daya Air
19. 1.Mengoordinasikan Perencanaan Terpadu Pembangunan Berkelanjutan Pesisir Utara Jawa
a.Mendukung pelaksanaan KP Utama Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa dalam RPJMN 2025-2029 melalui fasilitasi proses penerjemahan konsep, perencanaan, sinkronisasi penganggaran RKP, dan upaya pengendalian pelaksanaannya;
b.Memastikan keselarasan lintas sektor, wilayah dan institusi agar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan pesisir utara Jawa sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional; dan
c.Memberikan informasi perkembangan implementasi program/kegiatan pembangunan berkelanjutan pesisir utara Jawa sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis.
1. 2.Mengoordinasikan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan
a.Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan konsolidasi data serta informasi strategis terkait pengelolaan jaringan irigasi; dan
b.Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan irigasi termasuk pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 di tingkat pusat dan daerah. Lingkup Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman
1. 1.Melaksanakan koordinasi strategis program 3 juta rumah.
2. 2.Melaksanakan koordinasi strategis pengembangan infrastruktur terintegrasi mendukung swasembada air. Arah Kebijakan Penjelasan
3. 3.Melaksanakan koordinasi strategis reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. Lingkup Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa
4. 1.Koordinasi strategis percepatan pembangunan lingkup transmisi minyak dan gas, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa.
5. 2.Penyusunan inovasi kebijakan pembangunan lingkup transmisi minyak dan gas, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa. Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Unit Eselon I dan II : [tidak mengampu indikator RPJMN] Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan Arah Kebijakan dan Strategi Sektor terkait berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 yang menjadi lingkup penugasan Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
6. 1.Arah Kebijakan Prioritas Nasional 1
a.Penguatan ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional.
b.Penguatan Komunikasi Publik dan Media.
c.Penguatan Lembaga Demokrasi.
d.Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil.
e.Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM. Strategi Prioritas Nasional 1 • Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; pelaksanaan gerakan nasional KITA BERSAUDARA; dan peningkatan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah. • Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) dan penguatan sistem komunikasi dan kesetaraan masyarakat atas informasi publik. • Penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. • Penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; serta penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.
1. 2.Arah Kebijakan Prioritas Nasional 2
a.Pembangunan Postur Pertahanan. Indikator yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan [Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan tidak mempunyai indikator dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang diturunkan dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas] Arah Kebijakan Penjelasan
b.Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan.
c.Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.
d.Intelijen dan Keamanan dalam Negeri.
e.Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal.
f.Keamanan Laut dan Hidro-oseanografi.
g.Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
h.Profesionalisme Pelayanan Kepolisian.
i.Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi. Strategi Prioritas Nasional 2 • Pembangunan Postur Pertahanan dilaksanakan melalui Program Penguatan Postur Pertahanan dengan Konsep Optimum Essential Force dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Menjaga Kedaulatan NKRI, Meningkatkan Kekuatan TNI di Kawasan Perbatasan dan Pulau Terluar; Memperkuat Keamanan Teknologi Informasi Telekomunikasi dan Memperkuat Kapabilitas Badan Pertahanan Siber; Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit; serta Meningkatkan Kesiapan Alpalhankam melalui Pemeliharaan dan Perawatan. • Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan dilaksanakan melalui Peningkatan Kemampuan Industri Strategis Nasional dalam Memenuhi Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata bagi TNI/Polri, Meningkatkan Komitmen untuk Menggunakan Produk-produk Industri Strategis Nasional dan Mendayagunakan Sebesar Mungkin Kapasitas Industri Strategis Dalam Negeri, serta Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema Spend to Invest. • Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dilaksanakan melalui Penguatan Konsep dan Praktik Wawasan Nusantara bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Memperkuat Komponen Cadangan serta Pembinaan Komponen Pendukung untuk Penguatan Pertahanan Negara. • Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri dilaksanakan melalui Sinergi Pendekatan Sejarah, Budaya, Kearifan Lokal, dan Sosial Ekonomi, Serta Paham Kebhinekaan di Daerah-daerah yang Rawan Konflik Serta Rentan Isu Separatisme, Penguatan Kapabilitas Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Dalam Negeri, Koordinasi Sinergi Antar Instrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme, Penguatan Kontra Radikalisasi; Arah Kebijakan Penjelasan Penguatan Deradikalisasi Terorisme, serta Penguatan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis. • Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal dilaksanakan melalui Perkuatan Keamanan Teknologi Informasi Telekomunikasi, Pengembangan SDM, Peningkatan Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal, Penguatan Kelembagaan Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal, serta Operasi Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal Strategis. • Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi dilaksanakan melalui Perkuatan Strategi Diplomasi Maritim untuk Meneguhkan Kedaulatan dan Meningkatkan Keamanan di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut, Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI, dan Choke Point, Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personel Lembaga Keamanan Laut, serta Pemetaan Batimetri dan Alur Laut serta Modernisasi Peralatan dan Sarana Prasarana Penyelenggaraan Hidro-Oseanografi. • Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dilaksanakan melalui Melakukan Peningkatan Kemampuan Penanganan Konflik Sosial dan Pengamanan Objek Vital serta Melakukan Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana. • Profesionalisme Pelayanan Kepolisian dilaksanakan melalui Peningkatan Kesiapan Almatsus dan Sarana Prasarana Polri, Melakukan Peningkatan Kualitas dan Digitalisasi Layanan Kepolisian, Melakukan Peningkatan Jumlah dan Proporsi Polwan, serta Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Pelatihan Anggota Polri. • Percepatan Penyelesaian Perjanjian Batas Maritim dan Darat Indonesia dengan Negara Tetangga dan tetap mengedepankan Prinsip Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat dalam Skema Good Neighbour Policy. • Penguatan Kepemimpinan di Tingkat Global melalui Peran Aktif dalam Fora dan Organisasi Internasional, Pembangunan Postur Diplomasi, serta Pelibatan Diaspora Indonesia. • Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional. • Penguatan Diplomasi Ekonomi. • Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil. Arah Kebijakan Penjelasan • Proses Aksesi Indonesia ke OECD.
1. 3.Arah Kebijakan Prioritas Nasional 7
a.Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu.
b.Reformasi Hukum.
c.Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
d.Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum.
e.Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal.
f.Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN.
g.Pemerintah Digital, Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
h.Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, Termasuk Pekerja Migran Indonesia.
i.Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Strategi Prioritas Nasional 7 • Penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik, Perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu, pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP, dan Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu. • Mendirikan Pusat Legislasi Nasional, Transformasi Akses Terhadap Keadilan, Penguatan Budaya Hukum, dan Pembangunan Hukum Sektor Strategis. • Penguatan Kelembagaan Hukum dan Penerapan dan Penegakan Hukum. • Penguatan kelembagaan Kejaksaan dan Peningkatan Jumlah, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Jaksa. • Penguatan Kelembagaan Gerakan Pemberantasan Korupsi Secara Lebih Sistematis, Pemberantasan Korupsi yang Bersifat Preventif melalui Edukasi dan Gerakan Budaya Antikorupsi, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. • Penguatan Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. • Pelindungan dan Pelayanan WNI, termasuk PMI di Luar Negeri yang Integratif. • Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dilaksanakan melalui Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Tentang Bahaya Narkoba, dan Pengembangan Keterampilan Hidup Sehat, Terutama Dimulai dari Keluarga dan Sekolah, Optimalisasi Layanan Rehabilitasi Arah Kebijakan Penjelasan Penyalahgunaan Narkotika, Meningkatkan Program Deteksi Dini Penyalahgunaan di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa, Meningkatkan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Narkoba, Meningkatkan Kemampuan Penyelidikan Intelijen P4GN, serta Optimalisasi Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. • Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN diantaranya dilaksanakan melalui peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward, penguatan manajemen talenta ASN, penerapan pengembangan kompetensi ASN yang mendorong kemudahan akses belajar, digitalisasi manajemen ASN, penerapan budaya kerja, yang mendorong peningkatan integritas ASN, dan penerapan, evaluasi kebijakan manajemen ASN dan pengembangan kompetensi serta budaya digital ASN. • Penguatan Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan melalui Tata Kelola Pelayanan Publik, Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan berdasarkan SOTK sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas:
1. 1.Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan.
2. 2.Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:
a.koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
b.koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 & Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Unit Eselon I dan II dalam Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan
1. 1.Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan.
2. 2.Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan.
3. 3.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan.
4. 4.Tingkat Tata Kelola Internal Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan. Arah Kebijakan Penjelasan perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
c.koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
d.penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
e.koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
f.koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
g.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
h.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
i.pelaksanaan administrasi Deputi; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan di lingkup Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan:
1. 1.Arah Kebijakan 1: Fokus untuk pencapaian Sasaran Visi Indonesia Emas 2045 serta target dan indikator pembangunan dalam RPJPN 2025-2045.
2. 2.Arah Kebijakan 2: Fokus Kajian/Reviu terhadap isu dan permasalahan pencapaian sasaran pembangunan Nasional.
3. 3.Arah Kebijakan 3: Fokus Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. 4.Arah Kebijakan 4: Penguatan Perencanaan Jangka Menengah (Pendampingan dan Penelaahan Renstra Mitra K/L) .
5. 5.Arah Kebijakan 5: Fokus terhadap Proses Pengendalian Pembangunan Nasional.
6. 6.Arah Kebijakan 7: Optimalisasi Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Nasional.
7. 7.Arah Kebijakan 9: Penguatan Peran Enabler Instansi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional. Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian IKU Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
8. 1.Arah Kebijakan 1: Fokus untuk pencapaian Sasaran Visi Indonesia Emas 2045 serta target dan indikator pembangunan dalam RPJPN 2025-2045
a.Koordinasi Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L dan RKA K/L, Penyusunan konsep Pagu Indikatif, Anggaran (RM dan PHLN) Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan; dan
b.Koordinasi penyusunan laporan hasil penilaian IPPN Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan.
1. 2.Arah Kebijakan 2: Fokus Kajian/Reviu terhadap isu dan permasalahan pencapaian sasaran pembangunan Nasional
a.Penyusunan Laporan Isu Strategis Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan
1. 3.Arah Kebijakan 3: Fokus Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional
a.Penyusunan RKP Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan;
b.Evaluasi Ex Ante lingkup Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan. Arah Kebijakan Penjelasan
1. 8.Arah Kebijakan 10: Peningkatan Kapasitas Institusi/Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.
2. 9.Arah Kebijakan 11: Penguatan Mekanisme Akuntabilitas/Tata Kelola yang Terkait dengan Kementerian PPN/Bappenas.
3. 4.Arah Kebijakan 4: Penguatan Perencanaan Jangka Menengah (Pendampingan dan Penelaahan Renstra Mitra K/L)
a.Sosialisasi RPJMN Tahun 2025-2029 Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan; dan
b.Pendampingan penyusunan dan penelaahan Renstra Mitra K/L Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan
1. 5.Arah Kebijakan 5: Fokus terhadap Proses Pengendalian Pembangunan Nasional
a.Pengendalian dan evaluasi pembangunan prioritas nasional Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan.
1. 6.Arah Kebijakan 6: Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
a.Koordinasi penugasan MRPN Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan.
1. 7.Arah Kebijakan 7: Optimalisasi Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Nasional
a.Penyesuaian dokumen Perencanaan RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan.
1. 8.Arah Kebijakan 9: Penguatan Peran Enabler Instansi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional:
a.Penyusunan rekomendasi kebijakan inovasi Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan meliputi: 1. Penyusunan Pemetaan CoE Indonesia;
1. 2.Penyusunan Laporan Koordinasi Strategis Penguatan Demokrasi (IDI), 3. Rekomendasi kebijakan terkait Pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi, 4. Kajian Strategi Mengatasi Permasalahan Narkotika di Daerah melalui Optimalisasi Peran BNN Kota/Kabupaten, 5. Rumusan Kelembagaan Bakamla RI sebagai Indonesian Coast Guard: Evidence-Based Kelembagaan Coast Guard Negara-Negara di Dunia, 6. Penyusunan rekomendasi kebijakan inovasi Bidang Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan.
b.Koordinasi Isu Strategis dan Strategis dan Penyusunan Laporan Koordinasi Percepatan dan Penyelesaian isu strategis Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan meliputi: 1. Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Internasional, 2. Koordinasi Isu Strategis khusus lingkup Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan, 3. Koordinasi Percepatan dan Penyelesaian Isu Strategis lingkup Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi, 4. Koordinasi Percepatan dan Penyelesaian Isu strategis lingkup Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, 5. Koordinasi proyek K/L yang didanai dari PHLN, pinjaman dalam negeri, dan SBSN Bidang Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, 6. koordinasi strategis pencegahan tindak pidana korupsi, 7. Koordinasi Percepatan dan Penyelesaian Isu strategis lingkup Pertahanan dan Keamanan. Arah Kebijakan Penjelasan
1. 9.Arah Kebijakan 10: Peningkatan Kapasitas Institusi/Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas
a.Mengoordinasikan penyusunan laporan koordinasi pelaksanaan RB UKE I dan II Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan keamanan.
1. 10.Arah Kebijakan 11: Penguatan Mekanisme Akuntabilitas/Tata Kelola yang Terkait dengan Kementerian PPN/Bappenas
a.Mengoordinasikan penyusunan dokumen pengelolaan Risiko dan penyusunan dokumen pengelolaan kepatuhan internal UKE I dan II Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan. Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian Rincian Output (RO) RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Unit Eselon I dan II :
1. 1.Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Internasional;
2. 2.Koordinasi Isu Strategis khusus lingkup Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan;
3. 3.Koordinasi Percepatan dan Penyelesaian Isu Strategis lingkup Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi;
4. 4.Koordinasi Percepatan dan Penyelesaian Isu strategis lingkup Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
5. 5.Koordinasi proyek K/L yang didanai dari PHLN, pinjaman dalam negeri, dan SBSN Bidang Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
6. 6.koordinasi strategis pencegahan tindak pidana korupsi; dan
7. 7.Koordinasi Percepatan dan Penyelesaian Isu strategis lingkup Pertahanan dan Keamanan. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Arah Kebijakan dan Strategi Sektor terkait berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 yang menjadi lingkup penugasan Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan: Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Arah Kebijakan:
8. 1.Perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. (Ringkasan RPJMN 2025-2029, hal: 44). Indikator yang tercantum dalam RPJMN yang diampu oleh Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan sebagaimana Indikator KP di PN 7:
9. 1.Jumlah peraturan KPBU yang ditetapkan (Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif)
10. 2.Jumlah Sistem Informasi terintegrasi yang dikembangkan (Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah). Arah Kebijakan Penjelasan Tugas dan fungsi Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas
11. 1.Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan.
12. 2.Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi menyelenggarakan fungsi:
a.koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan;
b.koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan;
c.penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
d.koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk pendanaan inovatif dalam perencanaan pembangunan nasional;
e.koordinasi, analisis, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko penyiapan dan pengintegrasian sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, pengembangan model pembiayaan inovatif pada proyek strategis dan prioritas nasional, pengembangan kerangka dan strategi investasi, kerja sama internasional bilateral dan multilateral, serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan swasta;
f.perencanaan, koordinasi, perumusan, dan penetapan proyek strategis nasional; Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 & Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Unit Eselon I dan II dalam Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
1. 1.Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional.
2. 2.Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan.
3. 3.Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan.
4. 4.Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan.
5. 5.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan.
6. 6.Jumlah peraturan KPBU yang ditetapkan (Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif).
7. 7.Jumlah Sistem Informasi terintegrasi yang dikembangkan (Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah). Arah Kebijakan Penjelasan
g.koordinasi, sinkronisasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan alokasi prioritas, alokasi belanja kementerian, alokasi belanja nonkementerian, meliputi belanja subsidi, kewajiban pelayanan publik dan mekanisme pembiayaan lainnya, transfer ke daerah, serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
h.koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan;
i.penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan;
j.koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan;
k.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko, penyiapan dan pengintegrasian sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, pengembangan model pembiayaan inovatif pada proyek strategis dan prioritas nasional, pengembangan kerangka dan strategi investasi, kerja sama internasional bilateral dan multilateral, serta kerja sama pemerintah dengan swasta;
l.pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan;
m.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan;
n.pelaksanaan administrasi Deputi; dan
o.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan di lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan:
1. 1.Mengembangkan kerangka pendanaan pembangunan pusat dan daerah yang sinergis.
2. 2.Mengembangkan kebijakan strategi pembiayaan dan investasi pembangunan yang adaptif dan inovatif.
3. 3.Sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran nasional.
4. 4.Sinkronisasi kebijakan perencanaan dan pendanaan Proyek Strategis Nasional.
5. 5.Mengawal ketercapaian pemanfaatan pembiayaan dan investasi pembangunan. Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian IKU Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan: Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional.
6. 1.Penyusunan dan Implementasi Kerangka kerja pemilihan sumber dan Skema Pendanaan dan pembiayaan pembangunan.
7. 2.Revisi Peraturan Menteri PPN mengenai SBSN dan PLN.
8. 3.Standarisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembiayaan pembangunan. Penyusunan Permen Renja sebagai turunan Perpres Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Arah Kebijakan Penjelasan Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan.
9. 1.Pengembangan Sistem Informasi KRISNA yang adaptif dan aplikatif termasuk Logbook perencanaan pelaksanaan dan pemantauan pembiayaan dan investasi pembangunan yang terintegrasi. Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan.
10. 1.Penyusunan Dokumen Prakarsa Strategis Pengembangan Pembiayaan dan Investasi antara lain Blended Finance, Spending to Invest, dan pengembangan SBSN.
11. 2.Penyusunan Konsep Pembiayaan Berkelanjutan Hibah Sustainable Cities Impact Program (SCIP). Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan.
12. 1.Pelaksanaan survei tingkat kepuasan stakeholder tahun 2025. Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Unit Eselon I dan II Deputi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
13. 1.Penguatan interkoneksi KRISNA dan SAKTI.
14. 2.Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Perubahan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan KPBU. Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Arah Kebijakan dan Strategi Sektor terkait berdasarkan RPJMN 2025-2029 yang menjadi lingkup penugasan Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup: Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru:
15. 1.Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru, dengan strategi:
a.peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap dan akuakultur, pengelolaan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan;
b.penguatan industri manufaktur berbasis sumber daya laut dan perairan; Indikator yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup berkaitan dengan Asta Cita 2, yaitu: Pencapaian Indikator Prioritas Nasional
1. 1.Indonesia Blue Economy Index (IBEI).
2. 2.Indikator Indeks Ekonomi Hijau.
3. 3.Pencapaian Indikator Program Prioritas Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar Ekonomi.
4. 4.Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar Sosial.
5. 5.Indonesia Blue Economy Index (IBEI) Pilar Lingkungan.
6. 6.Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif).
7. 7.Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan). Arah Kebijakan Penjelasan
c.penguatan industri transportasi dan logistik maritim utamanya industri pelayaran, pelabuhan, dan perkapalan;
d.pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan;
e.promosi sektor-sektor baru yang mencakup inovasi energi laut terbarukan, pengembangan bioteknologi, bioprospecting dan bioekonomi kelautan;
f.pengelolaan konservasi dan jasa ekosistem.
1. 2.Pembangunan rendah karbon, dengan strategi:
a.penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi;
b.penurunan emisi gas rumah kaca sektor berbasis lahan;
c.peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; peningkatan upaya dekarbonisasi industri;
d.penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah;
e.penguatan tata kelola dan faktor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca serta nilai ekonomi karbon. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas:
1. 1.Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
2. 2.Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
a.koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
b.koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 & Indikator RPJMN yang diampu oleh Unit Eselon I dan II dalam Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
1. 1.Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.
2. 2.Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.
3. 3.Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.
4. 4.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.
5. 5.Indikator Indonesia Blue Economy Index (IBEI).
6. 6.Indikator Indeks Ekonomi Hijau.
7. 7.Indonesia Blue Economy Index (IBEI) pilar Ekonomi.
8. 8.Indonesia Blue Economy Index (IBEI) pilar Sosial.
9. 9.Indonesia Blue Economy Index (IBEI) pilar Lingkungan.
10. 10.Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif).
11. 11.Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan). Arah Kebijakan Penjelasan
c.koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
d.penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
e.koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
f.koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
g.pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
h.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
i.pelaksanaan administrasi Deputi; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan di lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup:
1. 1.Arah Kebijakan 1: Fokus untuk Pencapaian Sasaran Visi Indonesia Emas 2045 serta Target dan Indikator Pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045, terdiri dari strategi-strategi sebagai berikut: • Strategi 1b. Reviu Kesesuaian Indikator Sasaran, Program, Kegiatan dan Proyek Pembangunan Nasional • Strategi 1d. Penilaian Kualitas Perencanaan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)
2. 2.Arah Kebijakan 2: Fokus Kajian/Reviu terhadap Isu dan Permasalahan Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional, terdiri dari strategi sebagai berikut: • Strategi 2a. Penyusunan Dokumen Inovasi/Efisiensi Program Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional oleh Unit Kerja Sektor
3. 3.Arah Kebijakan 3: Fokus Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, terdiri dari strategi-strategi sebagai berikut: • Strategi 3a. Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian IKU Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup:
4. 1.Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.
a.Penyusunan Rencana Pembangunan di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup (RKP, dan rancangan teknokratik RPJMN berikutnya) berdasarkan hasil evaluasi dan/atau kajian ilmiah berbasis bukti (evidence- based) serta mempertimbangkan Visi Indonesia 2045.
b.Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup terhadap Visi Misi Presiden dan Prioritas Nasional melalui peran sebagai clearing house.
c.Peningkatan keselarasan perencanaan tahunan bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup terhadap prioritas nasional, sektoral (K/L), maupun kewilayahan.
d.Penerapan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Arah Kebijakan Penjelasan Nasional Jangka Menengah dan/atau Tahunan • Strategi 3b. Penyusunan Cascading Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional Unit Kerja Sektor • Strategi 3c. Penyusunan Kamus Indikator Pembangunan Nasional Unit Kerja Sektor • Strategi 3d. Evaluasi Ex Ante Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional • Strategi 3e. Penyediaan Data-data Indikator Pembangunan Nasional (Sasaran – Program – Kegiatan – Proyek) • Strategi 3f. Optimalisasi Penerapan Prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam Perencanaan • Strategi 3g. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Mendukung Proses Perencanaan
1. 4.Arah Kebijakan 4: Penguatan Perencanaan Jangka Menengah • Strategi 4a. Penyusunan Critical Path dari Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional (Outcome) dalam 5 Tahun Unit Kerja Sektor
2. 5.Arah Kebijakan 5: Fokus terhadap Proses Pengendalian Pembangunan Nasional • Strategi 5a. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan • Strategi 5b. Penyusunan Laporan Pengendalian Capaian Sasaran Pembangunan dalam RKP Sektor sesuai bidang sektoral. • Strategi 5c. Penyusunan Laporan Evaluasi Dampak Proyek terhadap Sasaran Pembangunan Nasional sesuai bidang sektoral. • Strategi 5d. Melakukan Koordinasi dan Kerja Sama dengan Kementerian Koordinator
3. 6.Arah Kebijakan 6: Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional • Strategi 6a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kegiatan Prioritas dalam RKP sesuai bidang sektoral • Strategi 6b. Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kegiatan Prioritas oleh Unit Kerja Sektor
4. 7.Arah Kebijakan 8: Penguatan Pembiayaan Inovatif dalam Pembangunan Nasional pada konsep kegiatan • Strategi 8a. Perencanaan Pendanaan Pembangunan • Strategi 8c. Penguatan Pencarian Sumber–Sumber Pendanaan Alternatif melalui Pembiayaan Inovatif • Strategi 8e. Penguatan koordinasi pembiayaan pembangunan multi-pihak dalam RKP dan RPJMN termasuk dengan mitra Pembangunan (donor coordination)
e.Peningkatan keselarasan antara sasaran, target Renja K/L, dan RKA K/L terhadap sasaran dan target prioritas nasional bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup melalui penelaahan yang didukung oleh kelengkapan dokumen kesiapan pelaksanaan proyek terhadap sasaran/target pembangunan sektor nasional.
f.Pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder dalam rangka membangun sinkronisasi perencanaan dan penganggaran bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
g.Melaksanakan kaidah-kaidah ketatakelolaan pemerintah yang baik (good- governance) dalam penyusunan perencanaan pembangunan bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
h.Pelaksanaan proses perencanaan dan pendanaan bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang berbasiskan prinsip money follow program.
i.Peningkatan kualitas penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
j.Pengendalian atas pelaksanaan prioritas nasional, proyek prioritas dan kegiatan prioritas bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup dalam RKP dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko pembangunan lintas sektor.
k.Pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dalam pengendalian proses pembangunan bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
l.Pelaksanaan pemantauan bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup melalui fungsi clearing house akan peranannya dalam memastikan terlaksananya Proyek Strategis.
m.Penyusunan laporan dan penerapan manajemen risiko pembangunan kegiatan prioritas nasional bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
1. 2.Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.
a.Pelaksanaan kajian strategis, telaah isu-isu tematik dan inovasi untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan strategis pemerintah di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
b.Peningkatan peran sebagai penggerak atau inisiator pembangunan bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan dinamis baik tingkat nasional maupun global.
c.Optimalisasi fungsi think-tank dalam menghasilkan perencanaan yang inovatif dan visioner di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Arah Kebijakan Penjelasan • Strategi 8f. Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Anggaran untuk Proyek dalam RKP melalui SBSN
1. 8.Arah Kebijakan 9: Penguatan Peran Pemampu/Enabler Instansi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional • Strategi 9a. Pelaksanaan Uji Coba New Initiative/Pilot Program Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional • Strategi 9b. Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang dan Pengarusutamaan • Strategi 9c. Penyelesaian Isu (Debottlenecking) Pelaksanaan Pembangunan Nasional • Strategi 9d. Peningkatan Kapasitas Perencana K/L dan Pemerintah Daerah
2. 9.Arah Kebijakan 13: Mobilisasi Sumber Daya Non-Manusia • Strategi 13a. Peningkatan aspek politis dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan rencana pembangunan untuk penguatan otoritas Kementerian PPN/Bappenas atau political will (lebih jauh, political buy-in) terkait posisi Kementerian PPN/Bappenas sebagai manajemen strategis. • Strategi 13b. Memperkuat/memperluas jejaring Kementerian PPN/Bappenas • Strategi 13c. Mencari diversifikasi pembiayaan dan investasi, termasuk meningkatkan kemampuan Kementerian PPN/Bappenas dalam mencari sumber pendanaan pembangunan selain APBN.
3. 10.Arah Kebijakan 10: Peningkatan Kapasitas Institusi/Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas • Strategi 10b. Memastikan Dampak Nyata atas Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas • Strategi 10d. Peningkatan citra Kementerian PPN/Bappenas di mata publik • Strategi 10e. Pengelolaan Perencanaan, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
4. 11.Arah Kebijakan 11: Penguatan Mekanisme Akuntabilitas, Tata Kelola, Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Pengawasan Internal di Kementerian PPN/Bappenas • Strategi 11c. Menggunakan standar akuntabilitas yang diterima di tingkat multilateral, seperti OECD, SDGs, dan ISO sebagai acuan untuk mendukung akuntabilitas dan tata kelola di Kementerian PPN/Bappenas. • Strategi 11d. Menyiapkan mekanisme seleksi proyek, termasuk menolak/menerima proyek yang masuk dari RPJMN, juga persiapan untuk melaksanakan proyek terkait. • Strategi 11e. Implementasi Kepatuhan Pengendalian Intern, dan Manajemen Risiko Organisasi
d.Pelaksanaan percepatan pembangunan bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup melalui kerja sama pembangunan dengan K/L/D, aktor non pemerintah, akademisi dan mitra pembangunan dalam dan luar negeri. 1) Pelaksanaan penugasan khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam penataan dan percepatan pengembangan komoditas strategis dengan membentuk satuan-satuan tugas untuk perencanaan dan penguatan ekosistem meliputi antara lain penguatan data, penguatan kelembagaan, peningkatan inovasi dan pengembangan teknologi, uji coba, serta pengembangan kerja sama lintas sektor dan pemangku kepentingan. 2) Pelaksanaan penugasan sebagai koordinator, anggota, dan/atau sekretariat dari tim koordinasi di tingkat nasional bidang-bidang antara lain pangan dan pertanian, ekonomi biru, energi, sumber daya mineral, geopark, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, keanekaragaman hayati, sumber daya hutan dan air, bioekonomi, ekonomi hijau, ekonomi sirkular, pengelolaan sampah, pendanaan berkelanjutan, dll. 3) Pelaksanaan penugasan sebagai koordinator, anggota, dan/atau sekretariat dari kerja sama pembangunan internasional di bidang transformasi sistem pangan, susut dan sisa pangan, penerapan yurisdiksi berkelanjutan, pertanian regeneratif, pangan biru, blue finance, blue carbon, budidaya perikanan berkelanjutan, nexus pangan- energi-air, agroforestry, pertumbuhan hijau, transisi energi, dekarbonisasi industri, pembangunan rendah karbon, ekonomi sirkular, keanekaragaman hayati, pengelolaan lanskap darat dan laut, dan pengembangan kota berkelanjutan, dll.
e.Penyusunan prakarsa strategis, regulasi, dan pengaturan untuk mempercepat pembangunan nasional lingkup pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
f.Pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan strategis bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
g.Pengembangan telaah untuk inovasi pendanaan yang mampu mendanai prioritas pembangunan nasional lingkup pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
h.Pelaksanaan penugasan khusus: 1) Ketua Tim Pelaksana Pencapaian SDGs Nasional • Pengarusutamaan rencana aksi dan indikator SDGs dalam rencana kerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Arah Kebijakan Penjelasan • Strategi 11f. Penguatan Integritas dan Kebijakan Antikorupsi • Strategi 11g. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara (BMN), dan Pengelolaan Umum • Peningkatan adopsi rencana aksi dan indikator SDGs oleh dunia usaha dan masyarakat untuk berkontribusi dalam pencapaian SDGs. • Pemutakhiran metadata indikator SDGs. • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian SDGs di Indonesia. • Penyusunan SDGs Registration untuk mendorong kontribusi institusi non pemerintah dalam mendukung pencapaian SDGs. • Pengembangan dan operasionalisasi SDGs Entrepreneurial Center yang didukung kerja sama pemangku kepentingan lintas sektor. 2) Ketua Majelis Wali Amanah untuk Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). • Transformasi ICCTF menjadi Innovative Development Find (ID Fund) untuk memperluas cakupan kegiatan yang dibutuhkan dalam memperkuat dan mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional. • Peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan non APBN oleh ID Fund. • Peningkatan skema dan portofolio mobilisasi dan pengelolaan dana dan layanan pembiayaan pembangunan non APBN dan blended finance oleh ID Fund. • Pengembangan peran dan kapasitas kelembagaan ID Fund dalam mempercepat capaian target-target pembangunan nasional melalui pengumpulan dana, pengelolaan dana, piloting, sandboxing, incubating, dan modelling program-program prioritas pembangunan.
1. 3.Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.
2. 4.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.
a.Penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, akuntabilitas, dan profesionalitas sumber daya dan capaian perencanaan, pengendalian, enabler, dan clearing house pembangunan.
b.Peningkatan sumber daya manusia dalam menjawab tantangan peran perencanaan, pengendalian, enabler, dan clearing house pembangunan.
c.Penyelesaian isu-isu manajerial dan tata kelola kinerja sesuai standar pemerintahan yang berlaku.
d.Penguatan posisi institusi dan keterbukaan informasi pembangunan lingkup pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
e.Penguatan pengendalian internal dan integritas lingkup Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup. Arah Kebijakan Penjelasan
f.Penguatan sistem reward and punishment yang proporsional dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan nasional. Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Unit Eselon I dan II:
1. 1.Indonesia Blue Economy Index (IBEI), termasuk Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, dan Pilar Lingkungan.
a.Penyusunan arah kebijakan ekonomi biru dalam RPJPN, RPJMN, dan RKP dan mengintegrasikan prinsip ekonomi biru (berkelanjutan, inklusif, berbasis ekosistem) ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
b.Penguatan sinergitas pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian capaian program/kegiatan ekonomi biru.
c.Penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan ekonomi biru di tingkat nasional dan daerah berbasis perkembangan IBEI.
d.Penyusunan dan pengawalan rekomendasi strategis dan tindak lanjut hasil pengendalian pelaksanaan program prioritas Presiden terkait ekonomi biru.
1. 2.Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) dan Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan).
a.Penyusunan arah kebijakan nasional penurunan emisi GRK dalam dokumen perencanaan tahunan (RKP) dan rancangan RPJMN.
b.Penguatan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam evaluasi capaian penurunan emisi GRK sebagai bagian dari evaluasi pembangunan nasional.
c.Penyusunan dan pengawalan kebijakan perencanaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim (PRKBI) dan Ekonomi Hijau pada sektor prioritas.
d.Penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan penurunan emisi GRK di tingkat nasional dan daerah..
e.Penyusunan dan pengawalan rekomendasi strategis dan tindak lanjut hasil pengendalian pelaksanaan Program Prioritas Presiden terkait penurunan emisi GRK. Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Arah Kebijakan dan Strategi Sektor terkait berdasarkan RPJMN 2025-2029 yang menjadi Lingkup Penugasan Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Indikator yang tercantum dalam RPJMN yang diampu oleh Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Arah Kebijakan Penjelasan Arah Kebijakan Prioritas Nasional 7
1. 1.Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan. IKU Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan terkait Penugasan RPJMN 2025-2029:
2. 1.Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional. Mengawal Indikator RPJMN 2025-2029 yang diampu Mitra K/L:
3. 1.Persentase K/L dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi (BPKP).
4. 2.Persentase Provinsi dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi (BPKP).
5. 3.Persentase Kab/Kota dengan Maturitas SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi (BPKP).
6. 4.Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional (BPKP).
7. 5.Nilai Kinerja Pengadaan (LKPP).
8. 6.Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan (LKPP).
9. 7.Persentase K/L/D yang mendapatkan opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggi (ORI). Tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas:
10. 1.Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko pembangunan.
11. 2.Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
a.koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko pembangunan;
b.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko pembangunan;
c.koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko pembangunan nasional dan proyek strategis nasional;
d.koordinasi dan perumusan kebijakan integrasi manajemen risiko dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
e.koordinasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, manajemen risiko dan penilaian capaian pelaksanaan rencana pembangunan nasional serta kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah; Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 & Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Unit Eselon I dan II dalam Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan IKU Deputi:
1. 1.Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
2. 2.Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
3. 3.Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
4. 4.Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
5. 5.Tingkat Tata Kelola Internal Kementerian PPN/Bappenas Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
6. 6.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan IKU Deputi Penugasan RPJMN
7. 7.Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional Arah Kebijakan Penjelasan
f.pengelolaan dan pengembangan sistem dan data terpadu pelaporan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan nasional;
g.koordinasi dan perumusan kebijakan pemberian insentif atau disinsentif dalam pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko rencana pembangunan nasional;
h.koordinasi penyelarasan perencanaan dan pengelolaan kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional;
i.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengendalian, evaluasi dan manajemen risiko pembangunan;
j.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko;
k.pelaksanaan administrasi Deputi; dan
l.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala. Indikator Kinerja Penugasan RPJMN Eselon II
1. 8.% muatan Kegiatan Prioritas Utama yang dikendalikan pelaksanaannya lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I-IV Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan dalam rangka mencapai Sasaran Pembangunan di Lingkup Terkait Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan: Arah Kebijakan 1 Penguatan pengendalian dan evaluasi pembangunan nasional
2. 1.Strategi 1a. Pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi ex ante dokumen perencanaan pembangunan nasional.
3. 2.Strategi 1b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional.
4. 3.Strategi 1c. Penguatan kerja sama multi-stakeholder dalam pengendalian pembangunan nasional.
5. 4.Strategi 1d. Penguatan kebijakan dan regulasi guna optimalisasi fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan nasional. Arah Kebijakan 2 Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (arah kebijakan 6)
6. 1.Strategi 2a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko seluruh Proyek dalam RKP sesuai bidang sektoral.
7. 2.Strategi 2b. Manajemen Risiko Proyek oleh Unit Kerja Sektor.
8. 3.Strategi 2c. Penguatan kebijakan dan regulasi manajemen risiko pembangunan nasional. Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian IKU Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
9. 1.Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi ex ante muatan Kebijakan Strategis/perencanaan jangka pendek dan/atau menengah.
10. 2.Pelaksanaan pengendalian spesifik atas Kegiatan Prioritas Utama (KPU), Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dan Program Prioritas Presiden melalui Pemantauan, Rapid Review, dan Strategic Review lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis.
11. 3.Evaluasi kinerja RPJMN/RKP.
12. 4.Pelaksanaan koordinasi dengan K/L terkait sinkronisasi indikator penugasan dokumen perencanaan pembangunan (RPJMN, RKP) nasional pada Renstra K/L dan Renja K/L (ORI, BPKP, LKPP).
13. 5.Pengembangan Sistem Informasi E-Monev Gen 4.
14. 6.Penyusunan revisi PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Unit Eselon I dan II :
15. 1.Penyelenggaraan Forum Pengendalian bersama KSP, Kemenko, BPKP, dan K/L.
16. 2.Penyusunan Profil Risiko pada Kegiatan Prioritas Utama.
17. 3.Pelaksanaan pengendalian spesifik atas Kegiatan Prioritas Utama (KPU), Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dan Program Prioritas Presiden melalui Pemantauan, Rapid Review, dan Strategic Review.
18. 4.Pemantauan triwulanan terhadap pelaksanaan Renja K/L (ORI, BPKP, LKPP). Arah Kebijakan Penjelasan Inspektorat Utama: Arah Kebijakan dan Strategi Sektor terkait berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 yang menjadi lingkup penugasan Inspektorat Utama [tidak ada] Indikator yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Inspektur Utama [tidak mengampu indikator RPJMN] Tugas dan Fungsi Inspektorat Utama berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas
19. 1.Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
20. 2.Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
b.pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan manajemen risiko organisasi melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
c.pelaksanaan pengawasan intern untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri/Kepala;
d.penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
e.pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektur dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 & Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Unit Eselon I dan II dalam Inspektorat Utama
1. 1.Tingkat Kualitas Pengawasan dan Pendampingan APIP Kementerian PPN/Bappenas.
2. 2.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Inspektorat Utama.
3. 3.Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Inspektorat Utama. Arah Kebijakan dan Strategi IU dalam rangka mencapai sasaran pembangunan di lingkup Inspektorat Utama
4. 1.Penguatan mekanisme akuntabilitas, tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern dan pengawasan internal di Kementerian PPN/Bappenas
a.Strategi 11e. Implementasi Kepatuhan Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Organisasi
b.Strategi 11f. Penguatan Integritas dan Kebijakan Antikorupsi
c.Strategi 11h. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian IKU Inspektur Utama:
a.Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian IKU Tingkat Kualitas Pengawasan dan Pendampingan APIP Kementerian PPN/Bappenas:
1. 1.Asurans atas unit kerja berisiko tinggi/kegiatan prioritas.
2. 2.Pengawalan penyiapan kebijakan dan implementasi atas PSN dan SAKPN.
3. 3.Pengawalan implementasi MRPN yang menjadi fungsi Kementerian PPN/Bappenas.
4. 4.Penguatan maturitas SPIP melalui pengawalan dan asurans atas implementasi SPIP dan MR organisasi.
5. 5.Pengembangan Fraud Control Plan di Kementerian PPN/Bappenas.
6. 6.Penguatan Kelembagaan Penanganan Pelaporan Pelanggaran.
7. 7.Akselerasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawasan BPK, BPKP, IU.
8. 8.Penyusunan Perangkat Peraturan Penguatan Pengawasan Intern.
b.Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Inspektorat Utama: Arah Kebijakan Penjelasan
1. 1.Penguatan metodologi dan pertanyaan survei agar dapat memotret respons yang semakin akurat dan objektif.
c.Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian IKU Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Inspektorat Utama:
1. 1.Penyusunan kebijakan MR organisasi lingkup Inspektorat Utama.
2. 2.Pembangunan tools penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko.
3. 3.Pembangunan database penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawasan.
4. 4.Evaluasi proses bisnis pasca SOTK baru dan regulasi pengawasan intern.
5. 5.Pemutakhiran SOP pengawasan intern pasca SOTK baru.
6. 6.Pembentukan agen perubahan dan role model dan pemantauan rencana kerja dalam rangka akselerasi implementasi kebijakan tata kelola internal yang baru. Quickwins/Peta Jalan/Rencana Aksi Pencapaian Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Unit Eselon I dan II : [tidak mengampu indikator RPJMN] 3.4.4 Tahapan dan Langkah Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting dalam memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian target Renstra. Tahapan dan langkah pengendalian serta evaluasi dirancang secara sistematis dalam dua siklus utama. Pertama, siklus pengendalian rutin yang berfokus pada pemantauan tahunan terhadap kemajuan program dan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas, sehingga hambatan dapat diantisipasi secara dini dan respons kebijakan dapat dilakukan secara tepat waktu. Kedua, siklus evaluasi menengah dan akhir yang menekankan pada penilaian menyeluruh terhadap efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pada periode berikutnya. Dengan demikian, tahapan dan langkah pengendalian serta evaluasi bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi merupakan mekanisme strategis untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas berlangsung adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil untuk menghasilkan rencana yang tuntas. 3.4.3.1 Siklus Pengendalian Rutin No. Aktivitas Kunci Output Tools / Platform Frekuensi PIC 1 Perencanaan & Penjadwalan – finalisasi indikator, metode, jadwal pengumpulan data Work Plan M&E tahunan e-Performance Tahunan (Des/Jan) Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana 2 Pengumpulan Data – administrasi program, e- Monev, survei online/mobile Dataset mentah e-Monev, Kobo, Google Forms Tahunan (Feb-Apr) Unit Kerja terkait 3 Validasi & Quality Control – pengecekan konsistensi, outlier, verifikasi lapangan Data tervalidasi QC Checklist, skrip pembersihan data Tahunan (Mei) Tim Quality Assurance M&E (Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan) 4 Analisis & Visualisasi – olah data kuantitatif & kualitatif, visualisasi dashboard Ringkasan analisis % dashboard Power BI, GIS, Python Script Tahunan (Jun-Sep) Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana 5 Pelaporan – drafting laporan, peer-review, approval pimpinan Laporan M&E (PDF/dashboard) Template report, e- Doc Tahunan (Okt) Biro Perencanaan. Organisasi dan Tata Laksana 6 Tindak Lanjut & Pembelajaran – rapat manajemen, action plan, knowledge- sharing Notulensi, action plan Minutes, management response Tahunan (Nov-Des) Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas 3.4.3.2 Siklus Evaluasi Menengah dan Akhir No. Kegiatan Output Waktu (indikatif) Metodologi PIC 1 Penetapan ToR & tim evaluator ToR disetujui -6 bulan sebelum evaluasi Desk review, konsultasi Inspektorat/ Biro Perencanaan 2 Desain evaluasi & pengembangan instrumen Desain & instrumen siap -5 bulan Mixed methods 1.Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana 2.Evaluator Independen (Opsional) 3 Pengumpulan data lapangan Data kuantitatif & kualitatif -3 bulan Survei, FGD, wawancara 1.Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana 2.Evaluator Independen (Opsional) 4 Analisis & triangulasi Draft temuan -1 bulan Statistik, thematic analysis 1.Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana 2.Evaluator Independen (Opsional) 5 Penyusunan laporan final Laporan evaluasi 0 bulan Penulisan kolaboratif 1.Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana 2.Evaluator Independen (Opsional) 6 Diseminasi dan Pengelolaan Respons Tindaklanjut Dokumen MR & action plan +1 bulan Lokakarya, presentasi Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas 7 Pengendalian tindak lanjut Matriks tindak lanjut +3-12 bulan Pengendalian MR Deputi terkait 3.4.5 Penyesuaian terhadap Klasifikasi Jabatan Kementerian PPN/Bappenas Untuk mendukung pelaksanaan program Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana kebijakan ke depan, maka perlu juga dilakukan penyesuaian terhadap jabatan-jabatan yang ada di Kementerian PPN/Bappenas untuk menunjang peran Kementerian PPN/Bappenas secara optimal. Ke depannya, jabatan yang tersedia di Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas:
7. 1.Jabatan Manajerial (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian)
8. 2.Jabatan Non Manajerial yang terdiri atas:
a.Jabatan Fungsional
1. 1.Perencana;
2. 2.Analis Kebijakan;
3. 3.Perancang Peraturan Perundang-undangan;
4. 4.Analis Hukum;
5. 5.Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
6. 6.Widyaiswara;
7. 7.Statistisi;
8. 8.Manggala Informatika;
9. 9.Surveyor Pemetaan;
10. 10.Auditor;
11. 11.Arsiparis;
12. 12.Pranata Komputer;
13. 13.Pustakawan;
14. 14.Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
15. 15.Analis Data Ilmiah;
16. 16.Analis Pengelola Keuangan APBN;
17. 17.Pranata Keuangan APBN;
18. 18.Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur;
19. 19.Penata Laksana Barang;
20. 20.Pranata Humas;
21. 21.Asisten Perpustakaan;
22. 22.Asesor SDM Aparatur; dan
23. 23.Penerjemah.
b.Jabatan Pelaksana
1. 1.Penelaah Teknis Kebijakan (S1/D-4);
2. 2.Penata Layanan Operasional (S1/D-4);
3. 3.Pengelola Layanan Operasional (D-3);
4. 4.Pengadministrasi Perkantoran (SLTA);
5. 5.Operator Layanan Operasional (SLTA); dan
6. 6.Pengelola Umum Operasional (SD). 3.4.6 Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas SDM Kementerian PPN/Bappenas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu motor penggerak utama pencapaian visi, misi, tujuan dan pelaksanaan program dan kegiatan karena pekerjaan utama yang dilakukan di Kementerian PPN/Bappenas lebih banyak berkaitan dengan hasil buah pemikiran dari para pegawai yang ada. Dalam artian, keberhasilan pekerjaan di Kementerian PPN/Bappenas lebih banyak didukung oleh kualitas manusia daripada dukungan oleh mesin atau teknologi. Dari segi pemenuhan kuantitas pegawai dalam menunjang pekerjaan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas, berikut merupakan kondisi eksisting (bezetting) dari pegawai saat ini serta jumlah kebutuhan berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP.5/SES/HK/01/2024 tentang Penetapan Peta Jabatan di Kementerian PPN/Bappenas, yang menunjukkan bahwa masih terdapat selisih sebanyak 3.427 (tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh) pegawai antara bezetting (jumlah pegawai eksisting) dengan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja di Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini terlihat sebagaimana dalam tabel berikut: Tabel 3.5 Peta Jabatan Kementerian PPN/Bappenas Berdasarkan SOTK 2025 – 2029 Unit Kerja Bezetting Analisis Beban Kerja Kebutuhan +/- Total Kementerian PPN/Bappenas 2594 4725 -2131 Unit Menteri PPN/Kepala Bappenas 11 11 0 Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan 137 286 -149 Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan 214 457 -243 Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital 173 152 21 Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 155 348 -193 Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 160 281 -121 Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 139 251 -112 Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 178 305 -127 Deputi Bidang Infrastruktur 216 327 -111 Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 206 439 -233 Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 182 301 -119 Sekretariat Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas 747 1383 -636 Inspektorat Utama 76 184 -108 Sumber: Total Bezetting berdasarkan Dashboard SISTRANAS per Oktober 2025 dan Kebutuhan berdasarkan pada Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor KEP.19/M.PPN/HK/04/2025 tentang Pemutakhiran Peta Jabatan di KemenPPN/Bappenas Sedangkan dalam rangka memenuhi kualitas yang diharapkan dalam melaksanakan pekerjaan di Kementerian PPN/Bappenas, berikut ini merupakan beberapa kompetensi yang direncanakan untuk menjadi bagian dari standar kompetensi dari para pegawai di Kementerian PPN/Bappenas, yaitu: Tabel 3.6 Kebutuhan Kompetensi Pegawai Kementerian PPN/Bappenas untuk Renstra 2025-2029 Peran dan Tusi Kementerian PPN/Bappenas Kompetensi yang dibutuhkan Perencanaan 1. Pemahaman terhadap seluruh Isu Sektoral yang diangkat di dalam dokumen RPJPN/ RPJMN/RKP.
7. 2.Foresight Planning.
8. 3.Adaptive Planning.
9. 4.Penyusunan rencana berdasarkan bukti dengan prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).
10. 5.Perencanaan berbasis Manajemen Risiko.
11. 6.Pemahaman mengenai system thinking.
12. 7.Pemahaman mengenai dynamic system.
13. 8.Pemahaman mengenai GIS, AI dan spatial analytics.
14. 9.Pemahaman mengenai tata kelola data yang selaras dengan konsep Data Management.
15. 10.Pemahaman mengenai pelindungan data pribadi.
16. 11.Pemahaman mengenai analisis stakeholders.
17. 12.Pemahaman mengenai modelling pembangunan.
18. 13.Penyusunan desain indikator dengan prinsip SMART sesuai dengan Peran dan Tusi Kementerian PPN/Bappenas Kompetensi yang dibutuhkan logical framework dan policy modelling.
19. 14.Kemampuan mengolah, menganalisis, dan menyajikan visualisasi data untuk perumusan kebijakan berbasis bukti.
20. 15.Penguasaan aplikasi perencanaan dan penganggaran (KRISNA dan SAKTI), termasuk pemanfaatan data perencanaan dan penganggaran untuk mendukung analisis dan perumusan kebijakan.
21. 16.Pemahaman mengenai perspektif gender, hak anak, penyandang disabilitas, dan inklusi sosial lainnya serta kemampuan mengintegrasikannya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Pendanaan 1. Peningkatan kapasitas dalam berdiskusi dan bernegosiasi dengan K/L.
22. 2.Penyusunan alokasi anggaran yang efektif dan efisien dan pengembangan model pembiayaan pembangunan.
23. 3.Pemahaman mengenai pendanaan alternatif atau inovatif di luar APBN Pengendalian 1. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi proses pembangunan.
24. 2.Penguasaan konsep evaluasi dampak, termasuk dampak yang berkeadilan.
25. 3.Penguasaan metode evaluasi (kuantitatif dan kualitatif).
26. 4.Pemahaman pada manajemen proyek, manajemen risiko pembangunan Pemampu/Enabler 1. Penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan yang inovatif dan cepat tanggap terhadap kemajuan bangsa dan masyarakat.
27. 2.Proses dalam menghasilkan inovasi dalam penyusunan rencana dan pengendalian pembangunan.
28. 3.Pemahaman menyusun kerangka regulasi sesuai sektor/bidang unit kerja dalam mendukung proses penyusunan dokumen rencana pembangunan nasional.
29. 4.Pelatihan fungsional perencana untuk Kementerian/Lembaga/Daerah Pengawasan Internal 1. Pemahaman mengenai manajemen risiko organisasi
30. 2.Pemahaman mengenai pengawasan intern
31. 3.Pemahaman mengenai investigasi
32. 4.Pemahaman mengenai fraud, pencegahan dan pemberantasan korupsi
33. 5.Pemahaman mengenai proses bisnis seluruh unit kerja yang diawasi (perencanaan, pendanaan, pengendalian, enabler, manajemen proyek, keuangan negara, pengelolaan APBN sumber daya manusia, barang milik negara, regulasi, hubungan masyarakat, kerjasama dengan stakeholder, transformasi digital, dan lain-lain)
34. 6.Pemahaman terkait pelayanan prima Dukungan Manajemen 1. Pemahaman mengenai legal drafting dan Advokat.
35. 2.Pemahaman mengenai protokoler, hubungan kelembagaan dan hospitality layanan pimpinan.
36. 3.Pemahaman pengelolaan APBN.
37. 4.Pemahaman mengenai pengadaan barang dan jasa.
38. 5.Pemahaman mengenai Human Capital Management and Organization Development.
39. 6.Pemahaman mengenai programming, data cyber security, data analytic, dan machine learning.
40. 7.Kemampuan teknis fungsional sesuai jenis jabatan fungsionalnya. Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2025) BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1 Target Kinerja Target kinerja adalah sasaran atau standar pencapaian kinerja yang jelas, terukur, dan spesifik, yang ditetapkan untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, dan menjadi acuan untuk mengukur kemajuan serta keberhasilan dalam bekerja. Target kinerja berfungsi sebagai panduan bagi Kementerian PPN/Bappenas sebagai organisasi untuk mencapai tujuan pembangunan dan menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja. Penyusunan Renstra Deputi, perlu memperhatikan karakteristik target kinerja yang baik, yaitu yang efektif memiliki ciri-ciri SMART: • Specific (spesifik): jelas, tidak ambigu, dan fokus pada satu tujuan. • Measurable (dapat diukur): memiliki ukuran numerik atau kuantitatif untuk menilai pencapaian. • Achievable (dapat dicapai): realistis dan mungkin untuk diraih, meskipun menantang. • Relevant (relevan): berkaitan dengan tujuan yang lebih besar dan penting untuk kinerja secara keseluruhan. • Time-bound (berbatas waktu): memiliki tenggat waktu yang jelas kapan target tersebut harus tercapai. Fungsi target kinerja adalah memberikan arah dan memandu unit kerja tentang apa yang harus dilakukan (PN/PP/KP) untuk mencapai indikator kinerja, yaitu 19 (sembilan belas) indikator yang diampu Kementerian PPN/Bappenas dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Selanjutnya dengan target kinerja yang jelas akan meningkatkan produktivitas dan mendorong peningkatan berkelanjutan dan pencapaian hasil. Target kinerja juga dapat memfasilitasi evaluasi, menjadi tolok ukur bagi pemberi kerja atau atasan untuk menilai kemajuan dan keberhasilan, mendukung tujuan strategis dan memastikan upaya unit kerja selaras dengan sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas. 4.1.1 Target Indikator Kinerja Utama Target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah standar minimal pencapaian kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Kementerian PPN/Bappenas, baik sebagai organisasi maupun pada tingkat unit kerja di dalamnya, dalam mencapai tujuan strategis. Target IKU digunakan untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi area perbaikan, serta membuat keputusan yang lebih baik demi peningkatan kinerja unit kerja secara berkelanjutan. Dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025–2029, telah dirumuskan 5 (lima) Sasaran Strategis. Keterkaitan kelima Sasaran Strategis dengan Tujuan yang dijelaskan pada Bab II adalah sebagai berikut: Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang Tujuan-1 Sebagai upaya untuk mencapai Tujuan ke-1, yaitu Memastikan pencapaian sasaran, prioritas nasional, dan tiga sasaran utama pembangunan (trisula) melalui perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, terukur, dan lengkap, telah ditetapkan: Sasaran Strategis 1: terukur, lengkap untuk menjadi Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Utama Kementerian PPN/Bappenas Tujuan Indikator Tujuan Sasaran strategis Indikator Sasaran Strategis Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 Memastikan Pencapaian Sasaran, Prioritas Nasional, dan Tiga Sasaran Utama Pembangunan (Trisula) melalui Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Terukur, dan Lengkap Persentase indikator pembangunan nasional yang mencapai target indikator sasaran RPJMN dan RKP Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Nilai Indeks 98,82 (Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) 2024) 78 82 86 90 94 Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional Nilai Indeks N/A 75 79 83 87 91 Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Nilai indeks 99,67% (Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional 2024) 77 82 86 91 95 Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik * % N/A 70 72 74 76 78 Mewujudkan Daya Tanggap dan Model Inovasi Pembangunan dalam Melancarkan Proses Pembangunan Nasional Tingkat Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Terlaksananya kebijakan percepatan dan responsivitas perencanaan atas isu nasional melalui inovasi serta rekomendasi kebijakan strategis Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Nilai Indeks N/A 77 78 79 80 82 Mewujudkan Tata Kelola Perencanaan Indeks Tata Kelola Terwujudnya kinerja dan layanan Indeks Reformasi Birokrasi Nilai indeks 91,78 91 93 95 97 99 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran strategis Indikator Sasaran Strategis Satuan Baseline 2024 Target 2025 2026 2027 2028 2029 Pembangunan Nasional yang Menghasilkan Rencana yang Tuntas Pelayanan Perencanaan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM Kementerian PPN/Bappenas Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas Tingkat (1-5) N/A 4 (terukur) 4 (terukur) 4 (terukur) 4 (terukur) 5 (optimized) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas Nilai indeks 98,49 93 95 96 97 98 Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas Nilai indeks N/A 77 81 86 90 94 Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas Tingkat (1-100) N/A 78 82 85 88 92 *) Indikator RPJMN 2025-2029 4.1.1.1. Hubungan Target IKU Kementerian PPN/Bappenas dengan Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas Sebagaimana disampaikan pada Tabel 4.1, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas adalah indikator sasaran strategis yang terdiri atas:
41. 1.Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional;
42. 2.Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional;
43. 3.Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional;
44. 4.Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik;
45. 5.Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional;
46. 6.Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas;
47. 7.Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas;
48. 8.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas;
49. 9.Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kementerian PPN/Bappenas; dan
50. 10.Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas. Capaian IKU Kementerian PPN/Bappenas yang berjumlah 10 (sepuluh) tersebut tergantung kepada kinerja unit kerja dalam mencapai target Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas. Masing-masing unit kerja Kementerian PPN/Bappenas yang bertanggung jawab dan menjadi koordinator pencapaiannya telah disebutkan dalam Tabel 3.1 maka, Indeks Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas merupakan “payung” dari indikator yang diampu oleh Kementerian PPN/Bappenas yang tanggung jawab pencapaiannya oleh masing-masing unit terkait di Kementerian PPN/Bappenas. Selain IKU tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga mengampu Indikator RPJMN Tahun 2025-2029 (berjumlah 19 (sembilan belas) indikator) yang menjadi IKU unit kerja pengampu, dan dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu Indikator Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan KP sebagaimana yang telah disampaikan pada Tabel 3.1. 4.1.2 Mekanisme Pelaksanaan Kinerja Masa Peralihan Penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025- 2029 selesai pada semester awal Tahun 2025 dan penetapan pejabat struktural setingkat eselon II dilakukan berdekatan dengan penetapan dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029. Selama proses finalisasi Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 dan penataan organisasi, Kementerian PPN/Bappenas tetap menjalankan program dan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan teknis periode 2020-
51. 2024.Selanjutnya, semester akhir Tahun 2025, akan menjadi masa transisi penerapan secara penuh Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029. Masa transisi ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan tanpa adanya kekosongan arah kebijakan. Beriringan dengan penataan organisasi dan sistem kinerja Kementerian PPN/Bappenas, maka:
52. 1.Pengukuran dan pelaporan kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025 dilakukan secara tahunan.
53. 2.Pengukuran kinerja Tahun 2025 menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025- 2029.
54. 3.Mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 dan penyelesaian dokumen tata kelola teknis lainnya akan terus berproses.
55. 4.Ketentuan teknis lebih lanjut akan disampaikan melalui surat edaran kepada seluruh unit kerja pelaksana.
56. 5.Penetapan Renstra UKE I dilaksanakan setelah Renstra Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan. Selama proses penyusunan Renstra UKE I, perencanaan kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Unit Kerja berpedoman pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas. Masa peralihan ini menjadi penting untuk menjamin sinkronisasi dokumen strategis dan operasional, serta menjadi dasar penyesuaian sistem informasi kinerja, termasuk pelatihan internalisasi kebijakan dan pengukuran kinerja kepada seluruh unit kerja pelaksana. Mekanisme peralihan yang terencana dan terkoordinasi akan mendorong implementasi Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 secara bertahap dan adaptif. 4.1.3 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Tahun 2025-2029 Mekanisme pengendalian dan evaluasi diperlukan sebagai early warning system yang mampu mendeteksi dini deviasi kinerja, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil untuk menjaga kinerja organisasi dan pembangunan nasional tetap on the track. Tim M&E yang dibentuk akan melakukan validasi dan membersihkan data, lalu menganalisisnya tiap tahun dan hasilnya disajikan dalam dashboard interaktif dan laporan kinerja tahunan. Temuan kritis segera dibahas pada rapat pimpinan untuk menentukan aksi korektif dan pembelajaran lintas-unit. Pengendalian dan evaluasi Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 dirancang sebagai satu siklus Plan–Do–Check–Act yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pengendalian, data kinerja dikumpulkan setiap tahun melalui e-Monev, e-Performance, dan survei daring untuk 5 (lima) indikator utama Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional; Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional, Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional, Indeks Daya Tanggap, dan Indeks Reformasi Birokrasi. Tim M&E memvalidasi dan membersihkan data, lalu menganalisisnya tiap tahun; hasilnya disajikan dalam dashboard interaktif dan laporan kinerja tahunan. Temuan kritis segera dibahas pada rapat pimpinan untuk menentukan aksi korektif dan pembelajaran lintas- unit. Pada sisi evaluasi, dua penilaian strategis dijadwalkan:
57. 1.Mid-Term Review (Q1 2028) menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dan kemajuan terhadap capaian tujuan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029,
58. 2.Evaluasi akhir (Q2 2030) menilai dampak, keberlanjutan, serta praktik terbaik guna menyiapkan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2030-2034. Sedangkan pelaksanaan evaluasi menggunakan metodologi campuran (desk review, survei, FGD, wawancara lapangan) dan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana dan dukungan (bila diperlukan) evaluator independen. Setiap laporan evaluasi wajib dilengkapi dengan umpan balik pimpinan dan matriks tindak lanjut dalam 30 hari; pelaksanaannya dipantau hingga rekomendasi tuntas. Melalui integrasi pemantauan dan evaluasi secara real-time, evaluasi periodik, dan mekanisme pembelajaran (lokakarya refleksi tahunan, knowledge-sharing tahunan), maka M&E Renstra akan memastikan bahwa keputusan kebijakan adalah berbasis bukti, dan menjaga arah pembangunan berkelanjutan, serta menjaga akuntabilitas. Pada dasarnya, tujuan M&E Renstra adalah mendukung tercapainya target pembangunan nasional sesuai dengan misi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Jadi pengendalian dan evaluasi kinerja adalah proses memantau, mengukur, dan menilai kinerja aktual terhadap standar atau tujuan yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi penyimpangan dan melakukan tindakan korektif. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas, mencapai sasaran, dan membuat keputusan yang lebih baik guna mengoptimalkan kinerja unit dalam organisasi Kementerian PPN/Bappenas secara keseluruhan. Komponen utama pengendalian dan evaluasi kinerja adalah penetapan standar kinerja dilakukan dengan menentukan target atau standar kinerja yang harus dicapai. Selanjutnya, dilakukan pengukuran kinerja, yaitu mengumpulkan data untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi diperlukan perbandingan kinerja, yaitu menganalisis hasil pengukuran untuk melihat sejauh mana kinerja aktual sesuai dengan standar. Bila terjadi deviasi, perlu tindakan korektif dengan mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi penyimpangan, seperti memberikan pelatihan, pembinaan, atau penyesuaian standar. 4.2 Kerangka Pendanaan Dalam kerangka pendanaan, potensi sumber pendanaan Kementerian PPN/Bappenas berasal dari antara lain: • Rupiah Murni Kementerian PPN/Bappenas mengalokasikan pendanaan dari rupiah murni dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai program perencanaan, pengendalian, pemampu/enabler, dan dukungan manajemen. Pendekatan ini bertujuan memastikan setiap alokasi dana mendukung kegiatan strategis yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. • Hibah Langsung Luar Negeri Selain APBN, Kementerian PPN/Bappenas juga mengoptimalkan hibah langsung luar negeri sebagai sumber pendanaan tambahan Non-APBN, terutama untuk mendukung program penyusunan kajian inovasi pembangunan. Pemanfaatan hibah langsung luar negeri memungkinkan akses terhadap pengetahuan dan praktik terbaik dari berbagai negara, sehingga meningkatkan kualitas serta efektivitas perencanaan pembangunan. • Dengan kombinasi pendanaan dari APBN dan hibah langsung luar negeri Kementerian PPN/Bappenas berupaya menciptakan sinergi dalam pengembangan program pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian PPN/Bappenas memiliki Program Perencanaan Pembangunan Nasional dan Program Dukungan Manajemen dengan masing-masing fungsi antara lain yaitu:
59. 1.Program Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan fungsi:
a.Perencanaan, meliputi: • Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berbasis analisis dan tuntas/berorientasi hasil (delivered) serta melalui proses clearing house program. • Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berbasis analisis dan tuntas/berorientasi hasil (delivered) serta melalui proses clearing house program. • Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Tematik seperti Sustainable Development Goals (SDGs), Satu Data Indonesia, Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, Percepatan Pembangunan Papua, dan Penguatan Persiapan Pengembangan Ibu Kota Negara yang disinkronisasikan dengan tujuan pembangunan Prioritas Nasional. • Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang berdampak terhadap sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan daerah. • Rapat Koordinasi (RakorGub dan Rakortekbang) dan Forum Perencanaan (Musrenbangnas) yang berdampak terhadap sinkronisasi perencanaan kementerian/lembaga dan daerah. • Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (KRISNA) yang dapat mendukung proses perencanaan berbasiskan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial).
b.Pembiayaan, meliputi: 1) Alokasi pembiayaan APBN pada Prioritas Nasional sampai dengan Proyek Prioritas/Kegiatan Prioritas Utama (KPU). 2) Hasil integrasi sumber-sumber Non-APBN seperti Investasi Swasta, Investasi BUMN, CSR (Corporate Social Responsibility), Filantropi, dan Dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf) untuk membiayai proyek-proyek Prioritas Nasional.
c.Pengendalian, meliputi: 1) E-monev yang dapat mendukung pencapaian target pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mencapai target. 2) Dashboard Pencapaian Target Pembangunan. 3) Rekomendasi Tindakan korektif yang dapat ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait dan berdampak terhadap pencapaian target pembangunan. • Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Program Prioritas Presiden yang dapat mendukung pencapaian Janji Presiden.
d.Program Prakarsa Strategis, meliputi: 1) Model inovasi pembangunan yang dapat direplikasi dan berdampak terhadap percepatan pembangunan nasional. 2) Kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah untuk memampukan instansi terkait dalam proses pembangunan nasional. 3) Kegiatan pelibatan serta kemitraan non pemerintah yang dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional. 4) Kerangka kelembagaan dan regulasi yang dapat melancarkan proses pembangunan Prioritas Nasional.
1. 2.Program Dukungan Manajemen, dengan fungsi:
a.Pelayanan Dukungan Manajemen, meliputi: 1) Gaji dan Tunjangan. 2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
b.Pelayanan Pengadaan Sarana dan Prasarana, meliputi: 1) Pemeliharaan gedung kantor Kementerian PPN/Bappenas. 2) Pelaksanaan Integrated Digital Workspace – Smart Office.
c.Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa: 1) Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 2) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 3) Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 4) Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa.
d.Pelayanan Pengawasan Internal, meliputi: 1) Perumusan kebijakan pengawasan intern. 2) Layanan asurans. 3) Layanan konsultansi. 4) Layanan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan penanganan atas pelaporan pelanggaran. 5) Pengelolaan pengawasan intern.
e.Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian PPN/Bappenas. 1) Layanan Pengembangan karier dan pengelolaan manajemen talenta. 2) Layanan pendidikan dan pelatihan. 3) Layanan perencanaan kebutuhan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, serta pensiun Sumber Daya Manusia.
f.Pelayanan Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana 1) Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. 2) Layanan Organisasi dan Tata Laksana. 3) Penyiapan Bahan Bantuan Luar Negeri serta Kerjasama. 4) Layanan Pengelolaan Manajemen Risiko. 5) Layanan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja dan Anggaran.
g.Pelayanan Hukum 1) Layanan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum. 2) Layanan Pendampingan dan Bantuan Hukum. 3) Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang- undangan dan Produk Hukum.
h.Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan 1) Layanan Persidangan. 2) Layanan Protokoler. 3) Layanan Kearsipan. Untuk pelaksanaan program, fungsi, dan kegiatan disusun Klasifikasi Rincian Output (KRO) dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025 sebagai berikut:
1. 1.KRO Perencanaan dan Penganggaran.
2. 2.KRO Sosialisasi dan Diseminasi.
3. 3.KRO Kebijakan.
4. 4.KRO Koordinasi.
5. 5.KRO Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.
6. 6.KRO Sistem Informasi. Penjelasan lebih lanjut terkait kebutuhan pendanaan Kementerian PPN/Bappenas terlampir pada Tabel Perhitungan Prakiraan Maju di bawah ini: Tabel 4.2 Perhitungan Prakiraan Maju Kebutuhan Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas *) Indikator RPJMN 2025-2029 BAB 5 PENUTUP Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian PPN/Bappenas untuk kurun waktu lima tahun ke depan, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta pencapaian target RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, di dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 dirumuskan visi Kementerian PPN/Bappenas, yaitu “Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Kredibel, Inklusif, dan Inovatif Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Berlandaskan visi tersebut, dirumuskan tujuan Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:
7. 1.Memastikan Pencapaian Sasaran, Prioritas Nasional, dan Tiga Sasaran Utama Pembangunan (Trisula) Melalui Perencanaan Pembangunan Nasional Yang Berkualitas, Terukur dan Lengkap.
8. 2.Mewujudkan Daya Tanggap dan Model Inovasi Pembangunan dalam Melancarkan Proses Pembangunan Nasional.
9. 3.Mewujudkan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Nasional yang Menghasilkan Rencana yang Tuntas. Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan serangkaian strategi dan arah kebijakan. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029, setiap tahun akan dilaksanakan mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra, termasuk indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dituangkan dalam Visi Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas, penting untuk memperkuat kolaborasi antar unit dan pemangku kepentingan, serta responsif terhadap perkembangan yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun global. Rencana Strategis akan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, pengalokasian anggaran, serta pengendalian dan evaluasi kinerja. Dengan implementasi yang disiplin dan berorientasi pada hasil, diharapkan Kementerian PPN/Bappenas dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2.790,1 2.944,7 2.956,5 3.094,7 3.281,5 Menteri PPN/Kepala Bappenas Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas, Terukur, Lengkap untuk Menjadi Acuan Pembangunan Nasional Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional 78 82 86 90 94 Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Dukungan Penganggaran untuk Memastikan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional 75 79 83 87 91 Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 77 82 86 91 95 INDIKATOR RPJMN 2025- 2029 Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik 70 72 74 76 78 Sasaran Strategis 4: Terlaksananya Kebijakan Percepatan dan Responsivitas Perencanaan atas Isu Nasional melalui Inovasi serta Rekomendasi Kebijakan Strategis Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas 77 78 79 80 82 Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Kinerja dan Layanan Prima Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional dan didukung oleh Kapabilitas SDM Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas 91 93 95 97 99 Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas 4 (terukur) 4 (terukur) 4 (terukur) 4 (terukur) 5 (optimized) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas 93 95 96 97 98 Indeks Kualitas Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas 77 81 86 90 94 Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas 78 82 85 88 92 PROGRAM A: PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 1.922,4 2.036,9 2.007,6 2.061,2 2.154,3 01-Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas, Terukur, Lengkap untuk menjadi Acuan Sesuai Bidangnya 01-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional bidang Ekonomi dan Transformasi Digital 79 83 87 91 95 02-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional bidang Pembangunan Kewilayahan 75 79 83 88 92 03-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 78 82 86 91 94 04-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 79 83 87 91 95 05-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 79 83 87 91 95 06-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional bidang Infrastruktur 76 80 85 90 94 07-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 75 79 84 88 92 08-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 79 83 87 91 95 09-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional bidang Perencanaan Makro Pembangunan 78 83 88 93 98 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 10-Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pembangunan Kewilayahan 75 80 85 90 95 02-Terlaksananya Dukungan Pemenuhan Anggaran Dalam Rangka Pembangunan Nasional 01-Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional 75 79 83 87 91 02-Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 84 86 88 90 92 03-Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Perencanaan Sesuai Bidangnya 01-Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 77 82 86 91 95 INDIKATOR RPJMN 2025-2029 02- Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional 70 73 76 79 82 03-Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 75 80 85 90 95 04-Terlaksananya Penerapan Kemampuan Daya Tanggap Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Sesuai Bidangnya 01-Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional lingkup Perencanaan Makro Pembangunan 75 75 75 75 75 02-Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional lingkup Pembangunan Kewilayahan 75 75 75 75 75 03-Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 75 75 75 75 75 04-Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 75 75 75 75 75 05-Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 75 75 75 75 75 06-Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional lingkup Infrastruktur 75 75 75 75 75 07-Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 84 85 86 87 88 08-Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 75 75 75 75 75 09-Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional lingkup Ekonomi dan Transformasi Digital 75 75 75 75 75 10-Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional lingkup Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 75 75 75 75 75 11-Tingkat Dukungan Terhadap Proses Optimalisasi Daya Tanggap Kementerian PPN/Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional 100 100 100 100 100 Kegiatan 1: Perencanaan Makro Pembangunan 74,1 75,2 76,5 78,1 79,7 Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan 01-Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas, Terukur, Lengkap disertai dengan Pengelolaan Risiko Pembangunan Nasional untuk menjadi Acuan Bidang Perencanaan Makro Pembangunan 01-% Penyelesaian Kerangka Ekonomi Makro Nasional dan Daerah mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 02-% Keselarasan Sasaran Makro Pembangunan yang disepakati dalam Dokumen Perencanaan 80 85 90 95 100 03-% Alokasi APBN dalam mendukung Pembangunan Prioritas Nasional sesuai dengan Rencana dan Perhitungan lingkup Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan 80 85 90 95 100 04-% Penyelesaian analisa penerimaan dan pembiayaan dalam kerangka sumber pendanaan pembangunan nasional serta kebijakan moneter dan sektor keuangan yang pro pertumbuhan 100 100 100 100 100 05-% Perhitungan Kerangka Makro Fiskal yang disepakati dan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan 80 85 90 95 100 06-% Alokasi APBN dalam mendukung Pembangunan Prioritas Nasional sesuai dengan Rencana dan Perhitungan lingkup Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan 80 85 90 95 100 07-% Penyelesaian Dokumen Perencanaan Hilirisasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional 100 100 100 100 100 08-% Keselarasan Perencanaan Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Dimasukkan Dalam Dokumen Perencanaan 30 45 60 75 90 09-% Perencanaan output untuk Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik dalam Dokumen Perencanaan Nasional 0 45 60 75 90 10-% Tingkat pemenuhan sinkronisasi output untuk peningkatan produktivitas dan pembangunan tematik pada sektor Unggulan dalam RPJMN 2025-2029 0 45 60 75 90 11-% Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka pendek dan/atau menengah yang telah disusun/dimutakhirkan 100 100 100 100 100 12-% Kelengkapan Cascading Perencanaan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka pendek dan/atau menengah 30 45 60 75 90 13-% Renstra K/L dan Rencana Induk/Strategi Nasional/Peta Jalan/Rencana Strategis atau lainnya yang telah disinkronisasikan terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan Menengah 30 45 60 75 90 02-Terlaksananya Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Perencanaan Makro Pembangunan 01-% Indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya Lingkup Ekonomi Makro dan Model Pembangunan 50 60 70 80 90 02-% Kebijakan Fiskal, Moneter dan Sektor Keuangan terhadap Pembangunan Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya 50 60 70 80 90 03-% Kebijakan Hilirisasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Telah Dipantau dan Dievaluasi Capaiannya 50 60 70 80 90 04-% Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya 0 60 70 80 90 05-% Pelaksanaan Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya 50 60 70 80 90 03-Tersusunnya Kebijakan Percepatan Pembangunan Melalui Inovasi Perencanaan Bidang Perencanaan Makro Pembangunan 01-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Ekonomi Makro dan Model Pembangunan 50 50 50 50 50 02-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan 50 50 50 50 50 03-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional Lingkup Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional 50 50 50 50 50 04-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik 10 50 50 50 50 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 05-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan 50 50 50 50 50 04-Tersusunnya Rencana Tindak lanjut Dampak Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional lingkup Perencanaan Makro Pembangunan 01-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Ekonomi Makro dan Model Pembangunan 100 100 100 100 100 02-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan 100 100 100 100 100 03-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional 100 100 100 100 100 04-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik 0 100 100 100 100 05-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan 100 100 100 100 100 06-% Kerjasama Ekonomi Internasional yang Dikoordinasikan untuk Mendukung Investasi dan Perdagangan 60 70 80 90 100 AAG-Peraturan Menteri 370-Pelaksanaan Revisi Permen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional 00-Jumlah Pelaksanaan Revisi Permen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Pusat 1 1 1 1 1 ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 210-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan 00-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Pusat 1 1 1 1 1 310-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan Pusat 1 0 0 0 0 320-Kebijakan Percepatan Perencanaan Pembangunan Lingkup Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan 01-Jumlah Kebijakan Percepatan Perencanaan Pembangunan Lingkup Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan Pusat 1 1 1 1 1 510-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Produktivitas dan Pembangunan Tematik 01-Tersusunnya Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Produktivitas dan Pembangunan Tematik Pusat 1 1 1 1 1 ABB-Kebija- kan Bidang Investasi dan 410-Kebijakan Perencanaan 01-Jumlah Kebijakan/ Rekomendasi Perencanaan Pusat 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Perdagangan Pembangunan Lingkup Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional ABL-Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemer- intahan 610-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan 01-Tersusunnya Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Pusat 1 1 1 1 1 AEA-Koor- dinasi 330-Implementasi Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Pertimbangan Utang Daerah dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 01- Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Dokumen Rencana Pembangunan Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN Pusat 1 1 1 1 1 430-Koordinasi Strategis Lingkup Perencanaan Lingkup Perencanaan Hilirisasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional 01-Jumlah Koordinasi Strategis Lingkup Perencanaan Lingkup Perencanaan Hilirisasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Pusat 1 1 1 1 1 630-Kebijakan Pemutakhiran Rencana Strategis KL/Peta Jalan/ Rencana Aksi/ Rencana Induk/ Strategi Nasional/lainnya dengan RPJMN 01-Kebijakan Pemutakhiran Rencana Strategis KL/Peta Jalan/Rencana Aksi/Rencana Induk/Strategi Nasional/lainnya dengan RPJMN Pusat 1 1 1 1 1 FAD-Peren- canaan dan Penganggaran 220-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan lingkup Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan 01-Tersusunnya Rencana Pembangunan Nasional Tahunan lingkup Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Pusat 1 1 1 1 1 320-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan lingkup Perencanaan Fiskal, moneter, dan Sektor Keuangan 01-Tersusunnya Rencana Pembangunan Nasional Tahunan lingkup Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Pusat 1 1 1 1 1 420-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan lingkup Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional 01-Tersusunnya Rencana Pembangunan Nasional Tahunan lingkup Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Pusat 1 1 1 1 1 520-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan lingkup Produktivitas dan Pembangunan Tematik 01-Tersusunnya Rencana Pembangunan Nasional Tahunan lingkup Produktivitas dan Pembangunan Tematik Pusat 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 620-Rencana Kerja Pemerintah 01- Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Pusat 1 1 1 1 1 FAE-Peman- tauan dan Evaluasi serta Pelaporan 240-lnformasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan 01-Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pusat 1 1 1 1 1 340-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan 01-Tersusunnya Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan Pusat 1 1 1 1 1 440-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional 01-Tersusunnya Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perencanaan Hilirisasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Pusat 1 1 1 1 1 540-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Produktivitas dan Pembangunan Tematik 01-Tersusunnya Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Produktivitas dan Pembangunan Tematik Pusat 1 1 1 1 1 640-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Sinergi dan Tata Kelola 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Sinergi dan Tata Kelola Pusat 1 1 1 1 1 RO PN PEA- Koordinasi 360-Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Tingkat Pusat dan Daerah 01-Terlaksananya Pengendalian Inflasi Tingkat Pusat dan Daerah Pusat 1 1 1 1 1 5,984 Kegiatan 2: Perencanaan Pembangunan Kewilayahan 40,8 41,3 41,8 42,1 42,9 Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan 01-Terlaksananya proses sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan K/L dan Pemda lingkup Pembangunan Kewilayahan 01-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dan Pemerintah Daerah dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah 95 96 97 98 99 02-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dan Pemerintah Daerah dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi 95 96 97 98 99 03-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dan/ atau Pemerintah Daerah dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan Informasi Geospasial 95 96 97 98 99 04-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dan Pemerintah 95 96 97 98 99 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Daerah dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pembangunan Indonesia Barat 02-Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas, Terukur, Lengkap disertai dengan Pengelolaan Risiko Pembangunan Nasional untuk menjadi Acuan bidang Pembangunan Kewilayahan 01-% Kesesuaian Arah Kebijakan Transfer ke Daerah dalam RKP dengan Undang-Undang APBN 100 100 100 100 100 02-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah 60 67 75 83 90 03-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah 100 100 100 100 100 04-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi 60 67 75 83 90 05-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi 100 100 100 100 100 06-% Kesesuaian arah kebijakan/strategi pengembangan wilayah Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Bali dengan Sasaran Prioritas Sektoral dan Profil Analisis Daerah 100 100 100 100 100 07-% Keselarasan muatan sasaran, target, serta indikator dalam dokumen Perencanaan daerah dengan dokumen Perencanaan nasional lingkup Pembangunan Indonesia Barat 85 87 89 91 93 08-% Kesesuaian Penentuan Lokus dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Hasil Analisis Profil Daerah lingkup Pembangunan Indonesia Barat 90 92 94 96 98 09-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pembangunan Indonesia Barat 60 67 75 83 90 10-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Pembangunan Indonesia Barat 100 100 100 100 100 11-% Kesesuaian arah kebijakan/strategi pengembangan wilayah Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan Sasaran Prioritas Sektoral dan Profil Analisis Daerah 100 100 100 100 100 12-% Kesesuaian Penentuan Lokus dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Hasil Analisis Profil Daerah lingkup Pembangunan Indonesia Timur 85 87 89 91 93 13-% Keselarasan muatan sasaran, target, serta indikator dalam dokumen Perencanaan daerah dengan dokumen Perencanaan nasional lingkup Pembangunan Indonesia Timur 90 92 94 96 98 14-% Kesesuaian Rekomendasi Kebijakan/Strategi Pembangunan Kewilayahan di Darat, dan/atau Laut, dan/atau Dirgantara, dan/atau Dalam Bumi Indonesia terhadap Sasaran Pembangunan Nasional dan Sasaran Prioritas Sektoral 100 100 100 100 100 15-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan Informasi Geospasial 60 67 75 83 90 16-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan Informasi Geospasial 100 100 100 100 100 17-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Pembangunan Indonesia Timur 100 100 100 100 100 18-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pembangunan Indonesia Timur 60 67 75 83 90 03-Terlaksananya Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Pembangunan Kewilayahan 01-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 lingkup Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah 02-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah 50 60 70 80 90 03-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi 100 100 100 100 100 04-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi 50 60 70 80 90 05-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Pembangunan Indonesia Barat 100 100 100 100 100 06-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Pembangunan Indonesia Barat 50 60 70 80 90 07-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Pembangunan Indonesia Timur 100 100 100 100 100 08-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Pembangunan Indonesia Timur 50 60 70 80 90 09-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, Penanggulangan Bencana& Informasi Geospasial 100 100 100 100 100 10-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan Informasi Geospasial 50 60 70 80 90 11-% Kelengkapan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Lingkup Pembangunan Indonesia Barat 100 100 100 100 100 12-% Kelengkapan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Lingkup Pembangunan Indonesia Timur 100 100 100 100 100 04-Tersusunnya Kebijakan Percepatan Pembangunan Melalui Inovasi Perencanaan Bidang Pembangunan Kewilayahan 01-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah 50 50 50 50 50 02-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi 50 50 50 50 50 03-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Pembangunan Indonesia Barat 50 50 50 50 50 04-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Pembangunan Indonesia Timur 50 50 50 50 50 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 05-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan Informasi Geospasial 50 50 50 50 50 05-Tersusunnya Rencana Tindak Lanjut Dampak Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional lingkup Pembangunan Kewilayahan 01-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah 100 100 100 100 100 02-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi 100 100 100 100 100 03-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindak lanjutnya Lingkup Pembangunan Indonesia Barat 100 100 100 100 100 04-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Pembangunan Indonesia Timur 100 100 100 100 100 05-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan Informasi Geospasial 100 100 100 100 100 06-Terkelolanya Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Nasional yang dapat Memfasilitasi Usaha Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Pembangunan Kewilayahan 01-Tingkat penyelesaian rencana aksi pengelolaan, pengembangan, serta penyempurnaan Aplikasi Perencanaan Spasial Kementerian PPN/Bappenas 100 100 100 100 100 ABP-Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah 210-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Pembangunan Daerah Pusat 4 4 4 4 4 310-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, Informasi Geospasial, dan Penanganan Bencana 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, Informasi Geospasial, dan Penanganan Bencana Pusat 1 1 1 1 1 410-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Pusat 4 4 4 4 4 460-Kebijakan Percepatan Pembangunan Perdesaan 00-Jumlah Kebijakan Percepatan Pembangunan Perdesaan Pusat 1 1 1 1 1 510-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Pengembangan Wilayah Indonesia Barat 00-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Pengembangan Wilayah Indonesia Barat Pusat 1 1 1 1 1 610-Kebijakan Perencanaan 00-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pusat 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pembangunan Lingkup Pengembangan Wilayah Pembangunan Indonesia Timur Pembangunan Lingkup Pengembangan Wilayah Pembangunan Indonesia Timur AEA- Koordinasi 330-Koordinasi Strategis Lingkup Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, Informasi Geospasial, dan Penanggulangan Bencana 00-Jumlah Koordinasi Strategis Lingkup Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, Informasi Geospasial, dan Penanggulangan Bencana Pusat 1 1 1 1 1 430-Koordinasi Strategis Lingkup Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi 01-Jumlah Koordinasi Strategis Lingkup Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Pusat 1 1 1 1 1 530-Koordinasi Strategis Lingkup Pembangunan Indonesia Barat 00-Jumlah Koordinasi Strategis Lingkup Pembangunan Indonesia Barat Pusat 1 1 1 1 1 630-Koordinasi Strategis Lingkup Pembangunan Indonesia Timur 00-Jumlah Koordinasi Strategis Lingkup Pembangunan Indonesia Timur Pusat 1 1 1 1 1 FAD- Perencanaan dan Penganggaran 220-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan lingkup Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah 00-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan lingkup Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Pusat 1 1 1 1 1 320-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, Informasi Geospasial, dan Penanggulangan Bencana 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, Informasi Geospasial, dan Penanggulangan Bencana Pusat 1 1 1 1 1 420-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Pusat 1 1 1 1 1 520-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pembangunan Indonesia Barat 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pembangunan Indonesia Barat Pusat 1 1 1 1 1 620-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pembangunan Indonesia Timur 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pembangunan Indonesia Timur Pusat 1 1 1 1 1 FAE- Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 240-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pembangunan Daerah 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pembangunan Daerah Pusat 1 1 1 1 1 340-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Pusat 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pembangunan Lingkup Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, Informasi Geospasial, dan Penanggulangan Bencana Rencana Pembangunan Lingkup Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, Informasi Geospasial, dan Penanggulangan Bencana 440-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi 00-Jumlah Laporan Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Pusat 1 1 1 1 1 540-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Wilayah Indonesia Barat 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Wilayah Indonesia Barat Pusat 1 1 1 1 1 640-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Indonesia Timur 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Indonesia Timur Pusat 1 1 1 1 1 FAB-Sistem Informasi Pemerintahan 703-Pengembangan WebGIS Perencanaan dan Penyusunan Peta Tematik RKP 00-Jumlah Sistem WebGIS Perencanaan dan Penyusunan Peta Tematik RKP Pusat 1 1 1 1 1 RO PN PAD-Peraturan Rancangan Perpres tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi Jakarta 00-Jumlah Rancangan Perpres tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi Jakarta Pusat 1 1 1 1 1 1,260 RO PN PBP-Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah Kebijakan Percepatan Pemindahan Ibu Kota Negara 00-Kebijakan Percepatan Pemindahan Ibu Kota Negara Pusat 1 1 1 1 1 5,984 Kegiatan 3: Perencanaan Pembangunan Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 40,3 40,6 40,9 41,4 41,9 Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 01-Terlaksananya Proses Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dengan K/L dan Pemda lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 01-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 85 87 89 91 93 02-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Kelautan dan Perikanan 95 96 97 98 99 03-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Lingkungan Hidup 95 96 97 98 99 04-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pangan dan Pertanian 95 96 97 98 99 05-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen 95 96 97 98 99 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan 02-Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas, Terukur, Lengkap disertai dengan Pengelolaan Risiko Pembangunan Nasional untuk menjadi Acuan Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 01-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 60 67 75 83 90 02-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 100 100 100 100 100 03-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Kelautan dan Perikanan 60 67 75 83 90 04-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Kelautan dan Perikanan 100 100 100 100 100 05-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Lingkungan Hidup 60 67 75 83 90 06-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Lingkungan Hidup 100 100 100 100 100 07-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pangan dan Pertanian 60 67 75 83 90 08-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Pangan dan Pertanian 100 100 100 100 100 09-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan 60 67 75 83 90 10-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan 100 100 100 100 100 03-Terlaksananya Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 01-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 100 100 100 100 100 02-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 50 60 70 80 90 03-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Kelautan dan Perikanan 100 100 100 100 100 04-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Kelautan dan Perikanan 50 60 70 80 90 05-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Lingkungan Hidup 100 100 100 100 100 06-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Lingkungan Hidup 50 60 70 80 90 07-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Pangan dan Pertanian 100 100 100 100 100 08-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang 50 60 70 80 90 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Pangan dan Pertanian 09-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan 100 100 100 100 100 10-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan 50 60 70 80 90 04-Tersusunnya Kebijakan Percepatan Pembangunan Melalui Inovasi Perencanaan Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 01-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 50 50 50 50 50 02-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Kelautan dan Perikanan 50 50 50 50 50 03-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Lingkungan Hidup 50 50 50 50 50 04-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Pangan dan Pertanian 50 50 50 50 50 05-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan 50 50 50 50 50 05-Tersusunnya Rencana Tindak Lanjut Dampak Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 01-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 100 100 100 100 100 02-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Kelautan dan Perikanan 100 100 100 100 100 03-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Lingkungan Hidup 100 100 100 100 100 04-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Pangan dan Pertanian 100 100 100 100 100 05-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan 100 100 100 100 100 INDIKATOR RPJMN 2025- 2029 06-Indonesia Blue Economy Index (IBEI) 38,76 41,26 44,05 47,19 50,73 INDIKATOR RPJMN 2025- 2029 07-Indeks Ekonomi Hijau 70,8 71,80 74,51 76,46 78,6 INDIKATOR RPJMN 2025- 2029 08-Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) 18,37 19,07 19,76 20,44 21,12 INDIKATOR RPJMN 2025- 2029 09-Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) 26,67 27,35 28,18 29,16 30,11 INDIKATOR RPJMN 2025- 2029 10-IBEI Pilar Ekonomi 24,43 26,90 29,62 32,62 35,92 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 INDIKATOR RPJMN 2025- 2029 11-IBEI Pilar Lingkungan 33,79 36,68 39,81 43,22 46,91 INDIKATOR RPJMN 2025- 2029 12-IBEI Pilar Sosial 57,23 59,82 62,52 65,35 68,31 ABI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam 510-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Pusat 1 1 1 1 1 ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 610-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Lingkungan Hidup 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Lingkungan Hidup Pusat 1 1 1 1 1 ABS-Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 450-Kebijakan Percepatan Lingkup Perubahan Iklim (ICCTF) 01-Jumlah rekomendasi kebijakan dukungan satker Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF) Pusat 1 1 1 1 1 ABW- Kebijakan Bidang Kemariti-man dan Kelautan 410-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Kelautan dan Perikanan 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangu- nan Lingkup Kelautan dan Perikanan Pusat 1 1 1 1 1 FAD- Perencanaan dan Pengang- garan 220-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pangan dan Pertanian 00-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pangan dan Pertanian Pusat 1 1 1 1 1 320-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 00-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Pusat 1 1 1 1 1 420-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Kelautan dan Perikanan 00-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Kelautan dan Perikanan Pusat 1 1 1 1 1 520-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan 00-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Pusat 1 1 1 1 1 620-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Lingkungan Hidup 00-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Lingkungan Hidup Pusat 1 1 1 1 1 FAE- Pemantau-an dan Evaluasi serta Pelaporan 240-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pangan dan Pertanian 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pangan dan Pertanian Pusat 1 1 1 1 1 340-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kehutanan dan 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Pusat 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Konservasi Sumber Daya Air Daya Air 440-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kelautan dan Perikanan 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kelautan dan Perikanan Pusat 1 1 1 1 1 540-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Pusat 1 1 1 1 1 640-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Lingkungan Hidup 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Lingkungan Hidup Pusat 1 1 1 1 1 RO PN PBA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 470-Kebijakan Program Pengembangan Ekonomi Biru 01-Tersusunnya Kebijakan Program Pengembangan Ekonomi Biru Pusat 1 1 1 1 1 4,787 RO PN PBI-Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam 560-Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengembangan Geopark 01-jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan dan pengembangan geopark Pusat 1 1 1 1 1 23,938 RO PN PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 670 - Penyusunan Kebijakan Keanekaragaman Hayati Nasional 01-Jumlah Kebijakan Keanekaragaman Hayati Nasional Pusat 1 1 1 1 1 4,488 RO PN PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 680-Kebijakan Perencanaan Ekonomi Hijau pada Sektor Prioritas 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Ekonomi Hijau pada Sektor Prioritas Pusat 2 2 2 2 2 7,485 RO PN PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 210-Koordinasi Penguatan Tata Kelola Sistem Pangan 00-Jumlah Koordinasi Penguatan Tata Kelola Sistem Pangan Pusat 1 1 1 1 1 27,131 RO PN PBS-Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 660-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Pusat 2 2 2 2 2 20,946 RO PN PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan 310-Kebijakan Perencanaan Pembangu- nan Lingkup Bioekonomi dan Konservasi Sumber Daya Air 01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Bioekonomi dan Konservasi Sumber Daya Air Pusat 4 4 4 4 4 31,419 RO PN PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan 460-Kebijakan Integrasi Pangan Akuatik Dalam Sistem Pangan Nasional 01-Jumlah Kebijakan Integrasi Pangan Akuatik Dalam Sistem Pangan Nasional Pusat 1 1 1 1 1 7,181 Kegiatan 4: Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 25,6 25,2 45,4 28,3 31,0 Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 01-Terlaksananya proses sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan K/L dan Pemda lingkup Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 01-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 95 96 97 98 99 02-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Ketenagakerjaan 95 96 97 98 99 03-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial 95 96 97 98 99 04-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 95 96 97 98 99 05-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pengembangan Kemandirian Sosial dan Ekonomi 95 96 97 98 99 02-Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas, Terukur, Lengkap disertai dengan Pengelolaan Risiko Pembangunan Nasional untuk menjadi Acuan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 01-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 60 67 75 83 90 02-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 100 100 100 100 100 03-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Ketenagakerjaan 60 67 75 83 90 04-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Ketenagakerjaan 100 100 100 100 100 05-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial 60 67 75 83 90 06% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial 100 100 100 100 100 07-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 60 67 75 83 90 08-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 100 100 100 100 100 09-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pengembangan Kemandirian Sosial dan Ekonomi 60 67 75 83 90 10-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Pengembangan Kemandirian Sosial dan Ekonomi 100 100 100 100 100 03-Terlaksananya Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 01-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 100 100 100 100 100 02-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 50 60 70 80 90 03-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Ketenagakerjaan 04-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Ketenagakerjaan 50 60 70 80 90 05-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial 100 100 100 100 100 06-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial 50 60 70 80 90 07-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 100 100 100 100 100 08-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemer- intah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 50 60 70 80 90 09-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Pengembangan Kemandirian Sosial dan Ekonomi 100 100 100 100 100 10-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemer- intah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Pengembangan Kemandirian Sosial dan Ekonomi 50 60 70 80 90 04-Tersusunnya kebijakan percepatan pembangunan melalui inovasi perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 01-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 50 50 50 50 50 02-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Ketenagakerjaan 50 50 50 50 50 03-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial 50 50 50 50 50 04-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 50 50 50 50 50 05-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Pengembangan Kemandirian Sosial dan Ekonomi 50 50 50 50 50 05-Tersusunnya Rencana Tindak Lanjut Dampak Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 01-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 100 100 100 100 100 02-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Ketenagakerjaan 100 100 100 100 100 03-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 04-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 100 100 100 100 100 05-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Pengembangan Kemandirian Sosial dan Ekonomi 100 100 100 100 100 INDIKATOR RPJMN 2025- 2029 06-Persentase Pemprov yang melibatkan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan kebijakan 75 80 85 90 95 INDIKATOR RPJMN 2025- 2029 07-Persentase Pemprov yang melibatkan Lansia dalam penyusunan kebijakan 30 35 40 45 50 INDIKATOR RPJMN 2025- 2029 08-Persentase data sosial ekonomi keluarga Indonesia yang termutakhir dan terpilah secara berkala 40 50 60 70 80 INDIKATOR RPJMN 2025- 2029 09-Persentase K/L yang sistem datanya terhubung dengan sistem Regsosek 40 53 67 80 100 INDIKATOR RPJMN 2025- 2029 10-Persentase Kementerian/Lembaga yang Memanfaatkan Data Regsosek melalui SEPAKAT 60 80 100 100 100 INDIKATOR RPJMN 2025- 2029 11-Persentase Pemerintah Daerah yang Memanfaatkan Data Regsosek melalui SEPAKAT 60 80 100 100 100 AAA-Undang- Undang 270-Undang-Undang Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial 01-Jumlah Undang- Undang Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Pusat 1 1 1 1 1 AAD-Peraturan 280-Peraturan Presiden Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial 01-Jumlah Peraturan Presiden Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Pusat 1 1 1 1 1 ABK-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM 310-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Ketenagakerjaan 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Ketenagakerjaan Pusat 2 2 2 2 2 610-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi Pusat 4 4 4 4 4 ABN-Kebijakan Bidang Sosial 210-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Pusat 1 1 1 1 1 260-Kebijakan Bidang Sosial Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial 01-Jumlah Kebijakan Bidang Sosial Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Pusat 4 4 4 4 4 410-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial Pusat 4 4 4 4 4 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 450-Kebijakan Percepatan Pembangunan Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 01-Jumlah Kebijakan Percepatan Pembangunan Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial Pusat 1 1 1 1 1 510-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Kemandirian Sosial dan Ekonomi 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Kemandirian Sosial dan Ekonomi Pusat 2 2 2 2 2 560-Koordinasi Strategis Pelaksanaan Kartu Usaha Afirmatif 01-Jumlah Koordinasi Strategis Pelaksanaan Kartu Usaha Afirmatif Pusat 1 1 1 1 1 FAD- Perencanaan dan Penganggaran 220-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Pusat 1 1 1 1 1 320-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Ketenagakerjaan 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Ketenagakerjaan Pusat 1 1 1 1 1 420-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial Pusat 1 1 1 1 1 520-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Kemandirian Sosial dan Ekonomi 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Kemandirian Sosial dan Ekonomi Pusat 1 1 1 1 1 620-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah. dan Koperasi 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah. dan Koperasi Pusat 1 1 1 1 1 FAE- Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 240-Informasi Hasil Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Pusat 2 2 2 2 2 340-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Ketenagakerjaan 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Ketenagakerjaan Pusat 1 1 1 1 1 440-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial Pusat 2 2 2 2 2 540-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kemandirian Sosial dan Ekonomi 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kemandirian Sosial dan Ekonomi Pusat 2 2 2 2 2 640-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pusat 2 2 2 2 2 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi RO PN PBN: Kebijakan Bidang Sosial Koordinasi Strategis Registrasi Sosial Ekonomi 01-Jumlah Koordinasi Strategis Registrasi Sosial Ekonomi Pusat 1 1 1 1 1 5.984 RO PN Koordinasi Strategis Desa Cemara 01-Jumlah Koordinasi Strategis Desa Cemara Pusat 1 1 1 1 1 3,999 Kegiatan 5: Perencanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 102,8 104,8 104,8 106,5 109,9 Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 01-Terlaksananya Proses Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dengan K/L dan Pemda lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 01-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pendidikan Dasar dan Menengah 95 96 97 98 99 02-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga 95 96 97 98 99 03-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak 95 96 97 98 99 04-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 95 96 97 98 99 05-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi 95 96 97 98 99 02-Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas, Terukur, Lengkap disertai dengan Pengelolaan Risiko Pembangunan Nasional untuk menjadi Acuan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 01-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pendidikan Dasar dan Menengah 60 67 75 83 90 02-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Pendidikan Dasar dan Menengah 100 100 100 100 100 03-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga 60 67 75 83 90 04-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga 100 100 100 100 100 05-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak 60 67 75 83 90 06-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak 100 100 100 100 100 07-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 60 67 75 83 90 08-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 100 100 100 100 100 09-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi 60 67 75 83 90 10-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 03-Terlaksananya Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 01-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Pendidikan Dasar dan Menengah 100 100 100 100 100 02-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Pendidikan Dasar dan Menengah 50 60 70 80 90 03-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga 100 100 100 100 100 04-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga 50 60 70 80 90 05-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak 100 100 100 100 100 06-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak 50 60 70 80 90 07-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 100 100 100 100 100 08-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 50 60 70 80 90 09-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi 100 100 100 100 100 10-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi 50 60 70 80 90 04-Tersusunnya Kebijakan Percepatan Pembangunan Melalui Inovasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 01-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Pendidikan Dasar dan Menengah 50 50 50 50 50 02-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga 50 50 50 50 50 03-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak 50 50 50 50 50 04-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 50 50 50 50 50 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 05-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi 50 50 50 50 50 05-Tersusunnya Rencana Tindak Lanjut Dampak Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 01-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah 100 100 100 100 100 02-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga 100 100 100 100 100 03-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak 100 100 100 100 100 04-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 100 100 100 100 100 05-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi 100 100 100 100 100 INDIKATOR RPJMN 2025- 2029 06-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rencana Aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN) Pusat 1 1 1 1 1 ABG-Kebijakan Bidang Kesehatan 210-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat Pusat 1 1 1 1 1 ABG- Kebijakan Bidang Kesehatan 260-Rekomendasi Kebijakan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Penuntasan Penyakit Tropis Terabaikan (kusta, schistosomiasis, rabies) 01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Penuntasan Penyakit Tropis Terabaikan (kusta, schistosomiasis, rabies) Pusat - 1 1 - - 270- Rekomendasi Kebijakan atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan atas Rancangan Peraturan Presiden ten- tang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Pusat - 1 1 - - ABH-Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 310-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Pendidikan Dasar dan Menengah 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat 1 1 1 1 1 410-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pusat 1 1 1 1 1 610-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Pusat 2 2 2 2 2 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 ABN-Kebijakan Bidang Sosial 510-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Pusat 2 2 2 2 2 AEA- Koordinasi 230-Koordinasi Strategis Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 01-Jumlah Koordinasi Strategis Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat Pusat 6 6 6 6 6 530-Koordinasi Strategis Lingkup Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak 01-Jumlah Koordinasi Strategis Lingkup Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak Pusat 1 1 1 1 1 330-Koordinasi Strategis Lingkup Pendidikan Dasar dan Menengah 01-Jumlah Koordinasi Strategis Lingkup Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat 0 1 1 1 1 FAD- Perencanaan dan Penganggaran 220-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat Pusat 2 2 2 2 2 320-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pendidikan Dasar dan Menengah 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat 1 1 1 1 1 420-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pendi- dikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pusat 2 2 2 2 2 520-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Pusat 3 3 3 3 3 620-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Pusat 2 2 2 2 2 FAE- Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 240-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat Pusat 2 2 2 2 2 340-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pendidikan Dasar dan Menengah 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat 3 3 3 3 3 440-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pusat 3 3 3 3 3 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 540-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak Pusat 3 3 3 3 3 640-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Pusat 2 2 2 2 2 RO PN PBH- Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Manajemen Talenta Nasional Tahun 2025- 2029 01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rencana Aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN) Tahun 2025-2029 Pusat 1 1 1 1 1 52.819 Kegiatan 6: Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur 43,3 56,9 42,9 43,0 43,1 Deputi Bidang Infrastruktur 01-Terlaksananya Proses Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dengan K/L dan Pemda lingkup Infrastruktur 01-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa 95 96 97 98 99 02-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur 95 96 97 98 99 03-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Konektivitas dan Infrastruktur Logistik 95 96 97 98 99 04-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman 95 96 97 98 99 05-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Sumber Daya Air 95 96 97 98 99 02-Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas, Terukur, Lengkap disertai dengan Pengelolaan Risiko Pembangunan Nasional untuk Menjadi Acuan bidang Infrastruktur 01-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur 60 67 75 83 90 02-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Konektivitas dan Infrastruktur Logistik 60 67 75 83 90 03-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman 60 67 75 83 90 04-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Sumber Daya Air 60 67 75 83 90 05-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa 60 67 75 83 90 06-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 07-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Konektivitas dan Infrastruktur Logistik 100 100 100 100 100 08-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman 100 100 100 100 100 09-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Sumber Daya Air 100 100 100 100 100 10-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa 100 100 100 100 100 11-% Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dikelola sesuai rencana lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur 30 45 60 75 90 03-Terlaksananya Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional lingkup Infrastruktur 01-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur 100 100 100 100 100 02-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Konektivitas dan Infrastruktur Logistik 100 100 100 100 100 03-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman 100 100 100 100 100 04-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Sumber Daya Air 100 100 100 100 100 05-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa 100 100 100 100 100 06-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur 50 60 70 80 90 07-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Konektivitas dan Infrastruktur Logistik 50 60 70 80 90 08-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman 50 60 70 80 90 09-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Sumber Daya Air 50 60 70 80 90 10-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa 50 60 70 80 90 04-Tersusunnya Kebijakan Percepatan Pembangunan Melalui Inovasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 01-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur 50 50 50 50 50 02-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Konektivitas dan Infrastruktur Logistik 50 50 50 50 50 03-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman 50 50 50 50 50 04-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Sumber Daya Air 50 50 50 50 50 05-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa 50 50 50 50 50 05-Tersusunnya Rencana Tindak Lanjut Dampak Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional lingkup Infrastruktur 01-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur 100 100 100 100 100 02-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Konektivitas dan Infrastruktur Logistik 100 100 100 100 100 03-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman 100 100 100 100 100 04-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Sumber Daya Air 100 100 100 100 100 05-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa 100 100 100 100 100 ABF- Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 210-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur 00-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Pusat 1 1 1 1 1 310-Kebijakan Perencanaan Lingkup Konektivitas dan Infrastruktur Logistik 00-Jumlah Kebijakan Perencanaan Lingkup Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Pusat 1 1 1 1 1 410-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Sumber Daya Air 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Sumber Daya Air Pusat 1 1 1 1 1 450-National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) 00-Jumlah National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) Pusat 1 1 1 1 1 470-Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP) 01-Jumlah Kegiatan Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP) Pusat 1 1 1 1 1 480-Flood Management in North Java Project (FMNJP) 01-Jumlah Kegiatan Flood Management in North Java Project (FMNJP) Pusat 1 1 1 1 1 510-Kebijakan Perencanaan 00-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pusat 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pembangunan Lingkup Perumahan dan Permukiman Pembangunan Lingkup Perumahan dan Permukiman 610-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa 00-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Pusat 1 1 1 1 1 AEA-Koor- dinasi 330-Koordinasi Strategis Lingkup Konektivitas dan Infrastruktur Logistik 00-Jumlah Koordinasi Strategis Lingkup Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Pusat 1 1 1 1 1 430-Koordinasi Strategis Lingkup Sumber Daya Air 00-Jumlah Koordinasi Strategis Lingkup Sumber Daya Air Pusat 1 1 1 1 1 FAD-Peren- canaan dan Penganggaran 220- Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Pusat 1 1 1 1 1 320-Rencana Pembangu- nan Nasional Tahunan Lingkup Konektivitas dan Infrastruktur Logistik 00-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Pusat 1 1 1 1 1 420-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Sumber Daya Air 00-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Sumber Daya Air Pusat 1 1 1 1 1 520-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Perumahan dan Permukiman 00-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Perumahan dan Permukiman Pusat 1 1 1 1 1 620-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa 00-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Pusat 1 1 1 1 1 FAE- Pemantau-an dan Evaluasi serta Pelaporan 240-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Pusat 1 1 1 1 1 340-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Konektivitas dan Infrastruktur Logistik 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Pusat 1 1 1 1 1 440-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Pusat 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pembangunan Lingkup Sumber Daya Air Rencana Pembangunan Lingkup Sumber Daya Air 540-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perumahan dan Permukiman 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Perumahan dan Permukiman Pusat 1 1 1 1 1 640-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 7: Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 31,5 31,9 32,4 34,2 36,3 Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 01-Terlaksananya Proses Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dengan K/L dan Pemda lingkup Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 01-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan 80 82 84 86 88 02-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 80 82 84 86 88 03-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pertahanan dan Keamanan 80 82 84 86 88 04-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi 80 82 84 86 88 05-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Hubungan Luar Negeri 80 82 84 86 88 02-Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas, Terukur, Lengkap Disertai Dengan Pengelolaan Risiko Pembangunan Nasional untuk Menjadi Acuan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 01-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan 60 67 75 83 90 02-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan 100 100 100 100 100 03-Jumlah Kebijakan Penyusunan Kerangka Regulasi Dokumen Perencanaan yang perlu diatur/dimutakhirkan 1 berkas (100%) 1 berkas (100%) 1 berkas (100%) 1 berkas (100%) 1 berkas (100%) 04-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 60 67 75 83 90 05-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 06-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pertahanan dan Keamanan 60 67 75 83 90 07-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Pertahanan dan Keamanan 100 100 100 100 100 08-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi 60 67 75 83 90 09-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi 100 100 100 100 100 10-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Hubungan Luar Negeri 60 67 75 83 90 11-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Hubungan Luar Negeri 100 100 100 100 100 03-Terlaksananya Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 01-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan 100 100 100 100 100 02-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan 50 60 70 80 90 03-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 100 100 100 100 100 04-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 50 60 70 80 90 05-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Pertahanan dan Keamanan 100 100 100 100 100 06-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Pertahanan dan Keamanan 50 60 70 80 90 07-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi 100 100 100 100 100 08-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi 50 60 70 80 90 09-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Hubungan Luar Negeri 100 100 100 100 100 10-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Hubungan Luar Negeri 50 60 70 80 90 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 04-Tersusunnya Kebijakan Percepatan Pembangunan Melalui Inovasi Perencanaan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 01-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan 50 50 50 50 50 02-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 50 50 50 50 50 03-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Pertahanan, dan Keamanan 50 50 50 50 50 04-%Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Ideologi, Kebangsaan, Politik, Hukum, dan Demokrasi 50 50 50 50 50 05-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Hubungan Luar Negeri 50 50 50 50 50 05-Tersusunnya Rencana Tindak Lanjut Dampak Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional lingkup Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 01-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan 100 100 100 100 100 02-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 100 100 100 100 100 03-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Pertahanan dan Keamanan 100 100 100 100 100 04-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi 100 100 100 100 100 05-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Hubungan Luar Negeri 100 100 100 100 100 ABC- Kebijakan Bidang Politik 210-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi 01-Tersusunnya kebijakan perencanaan pembangunan lingkup Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Pusat 1 1 1 1 1 510-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Hubungan Luar Negeri 01-Tersusunnya Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Hubungan Luar Negeri Pusat 1 1 1 1 1 550-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Lingkup Hubungan Luar Negeri 01-Jumlah Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Lingkup Hubungan Luar Negeri Pusat 1 1 1 1 1 ABD- Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 310-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Pemba- ngunan Hukum, Hak Asasi Manu- sia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 01-Tersusunnya kebijakan Perencanaan pembangunan lingkup Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Pusat 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 ABE- Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan 410-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Pertahanan dan Keamanan 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Pertahanan dan Keamanan Pusat 2 2 2 2 2 ABQ- Kebijakan Bidang Aparatur 610-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Bidang Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan Pusat 1 1 1 1 1 AEA- Koordinasi 230-Koordinasi Strategis Lingkup Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi 01-Jumlah Koordinasi Strategis Lingkup Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Pusat 1 1 1 1 1 330-Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 01-Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pusat 1 1 1 1 1 FAD-Peren- canaan dan Penganggaran 220-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Pusat 1 1 1 1 1 320-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pemba- ngunan Hukum, Hak Asasi Manu- sia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2027 Bidang Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Pusat 2 2 2 2 2 420-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pertahanan dan Keamanan 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pertahanan dan Keamanan Pusat 1 1 1 1 1 520-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Hubungan Luar Negeri 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Hubungan Luar Negeri Pusat 2 2 2 2 2 620-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan Pusat 1 1 1 1 1 FAE-Pemanta- uan dan Evaluasi serta Pelaporan 240-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Pusat 3 3 3 3 3 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 340-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Pusat 2 2 2 2 2 440-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pertahanan dan Keamanan 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pertahanan dan Keamanan Pusat 2 2 2 2 2 540-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Hubungan Luar Negeri 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Hubungan Luar Negeri Pusat 2 2 2 2 2 640-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan Pusat 2 2 2 2 2 RO PN PEA- Koordinasi 560-Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Internasional (KSPI) 01-Jumlah Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Internasional (KSPI) Pusat 1 1 1 1 1 13,975 RO PN PBD- Kebijakan Bidang Hukum dan HAM Pemetaan Center of Excellence Indonesia 01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pemetaan CoEI Pusat 1 - 1 - 1 3,000 RO PN Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan dan Reformasi Regulasi 01-Jumlah Rekomendasi Penguatan Kelembagaan dan Reformasi Regulasi Pusat 1 1 1 1 1 2.992 Kegiatan 8: Perencanaan Pembangunan Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 177,6 177,6 177,6 179,0 180,1 Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 01-Teralokasikannya Sumber Pendanaan APBN dan Non-APBN berdasarkan Prioritas Pembangunan 01-% Kesesuaian Jumlah Prioritas Pembangunan Nasional yang teralokasikan anggarannya dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional 80 80 85 85 90 02-Jumlah Kebijakan Prosedur dan Sistem Penetapan Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah yang perlu disusun dan/atau dimutakhirkan sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional 100 100 100 100 100 03-% Keselarasan proyek pipeline mitra pembangunan luar negeri dengan prioritas nasional dan/atau KPU dan/ atau PSN dalam RPJMN 100 100 100 100 100 04-% Keselarasan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Tahunan dengan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 100 100 100 100 100 05-% Keselarasan Daftar Kegiatan yang diterbitkan dengan DRPPLN/Greenbook 100 100 100 100 100 06-Jumlah Kebijakan Pembiayaan Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri yang perlu disusun dan/atau dimutakhirkan sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional 100 100 100 100 100 07-% Jumlah intervensi pembiayaan dan hibah luar negeri yang dibahas dalam forum kerjasama pembangunan 1 berkas 1 berkas 1 berkas 1 berkas 1 berkas Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 08-% Keselarasan kegiatan dalam DKPPDN dengan DKPDN dan RKP 0 85 90 93 95 09-% Keselarasan kegiatan dalam DPP-SBSN dengan RPJMN/Renstra-KL/RKP 80 85 90 93 95 10% Keselarasan kegiatan pinjaman daerah dengan RPJMN/RKP/Renstra yang diterima Deputi 100 100 100 100 100 11-% Kesesuaian Kegiatan Hibah Dalam Negeri Tahunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 0 85 90 93 95 12-Jumlah Kebijakan Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri yang disusun dan/atau dimutakhirkan sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 13-Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi Pengintegrasian Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 14-% Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dinilai sesuai rencana lingkup Pembiayaan Strategis dan Inovatif yang ditindaklanjuti oleh Deputi 100 100 100 100 100 15-Jumlah kebijakan/regulasi lingkup pembiayaan strategis dan inovatif yang disusun dan/atau dimutakhirkan sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional 1 0 0 0 0 16-% Keselarasan Proyek Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Tahunan dengan Prioritas Nasional dalam RPJMN 60 65 70 75 80 17-% Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Pendek dan/atau Menengah dan/atau Panjang lingkup Pembiayaan Strategis dan Inovatif 1 berkas 1 berkas 1 berkas 1 berkas 1 berkas 18-% Kegiatan/Proyek yang memperoleh fasilitasi pencarian dukungan pendanaan inovatif untuk mendukung Prioritas Nasional yang ditindaklanjuti 0 50 50 50 50 19-% Keselarasan Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Pembiayaan Luar Negeri Jangka Menengah dengan Prioritas Nasional RPJMN 80 85 90 95 100 20-% Keselarasan Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Pembiayaan Dalam Negeri Jangka Menengah Pinjaman dengan Prioritas Nasional RPJMN 80 85 90 95 100 21-% Keselarasan Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Pembiayaan Tahunan Dengan Dokumen Jangka Menengah dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP 80 85 90 95 100 02-Terlaksananya Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 01-% Proyek/Output Prioritas Nasional yang Telah Dipantau dan Dievaluasi Capaiannya Lingkup Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah 80 80 85 85 90 02-% Proyek/Output Prioritas Nasional yang Telah Dipantau dan Dievaluasi Capaiannya Lingkup Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri 100 100 100 100 100 03-% Proyek/Output Prioritas Nasional yang Terkendala dan Telah Dikendalikan Capaiannya Lingkup Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri 30 45 60 75 90 04-% Ketersediaan hasil analisis terhadap pemantauan lapangan dan evaluasi proyek-proyek yang masih dalam tahap persiapan dan sedang berjalan lingkup Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri 100 100 100 100 100 05-% Proyek/Output Prioritas Nasional yang Telah Dipantau dan Dievaluasi Capaiannya Lingkup Pembiayaan Strategis dan Inovatif 90 90 90 90 90 06-% Proyek/Output Prioritas Nasional yang Terkendala dan Telah Dikendalikan Capaiannya Lingkup Pembiayaan Strategis dan Inovatif 0 40 50 60 70 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 07-% Jumlah Proyek/Output Prioritas Nasional yang Telah Dipantau dan Dievaluasi Capaiannya Lingkup Pembiayaan dan Investasi Khusus 30 45 60 75 90 08-% Jumlah Proyek/Output Prioritas Nasional yang Terkendala dan Telah Dikendalikan Capaiannya Sumber Pembiayaan Dan Investasi Khusus 30 45 60 75 90 03-Tersusunnya Kebijakan Percepatan Pembangunan Melalui Inovasi Perencanaan bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 01-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pemba- ngunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah 100 100 100 100 100 02-Jumlah intervensi pembiayaan dan hibah luar negeri yang dibahas dalam forum kerjasama pembangunan 1 1 1 1 1 03-% Rekomendasi prakarsa strategis di bidang pembiayaan dan hibah dalam negeri yang diterima oleh Deputi 100% (1 rekomendasi) 100% (2 rekomendasi) 100% (2 rekomendasi) 100% (2 rekomendasi) 100% (2 rekomendasi) 04-% Rekomendasi Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti lingkup Pembiayaan Strategis dan Inovatif - 50 50 50 50 05-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang disetujui Deputi Lingkup Strategi Pembiayaan dan Investasi 30 45 70 85 100 04-Tersusunnya Rencana Tindak Lanjut Dampak Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 01-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah 100 100 100 100 100 02-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri 100 100 100 100 100 03-% Rekomendasi langkah percepatan pelaksanaan Proyek dan penyelesaian Isu Pembangunan yang telah disusun rencana tindaklanjutnya lingkup Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri 80 85 90 95 100 04-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pemba- ngunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Pembiayaan Strategis dan Inovatif 100 100 100 100 100 05-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pemba- ngunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Strategi Pembiayaan dan Investasi 100 100 100 100 100 Indikator RPJMN 2025-2029 06-Jumlah Peraturan KPBU yang ditetapkan 1 1 1 1 1 05-Terkelolanya Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Nasional yang Dapat Memfasilitasi Usaha Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 01-% Sub-sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Nasional yang digunakan dan disinkronisasikan dalam Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah 80 83 86 89 92 02-% Penyelesaian Rencana Aksi Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Nasional 100 100 100 100 100 Indikator RPJMN 2025-2029 03-Jumlah Sistem Informasi Terintegrasi yang dikembangkan 1 1 1 1 1 ABL- Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemer- intahan 210-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Pusat 1 1 1 1 1 610-Kebijakan Perencanaan 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pusat 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pembangunan Lingkup Pembiayaan Strategis dan Inovatif Pembangunan Lingkup Pembiayaan Strategis dan Inovatif BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 330-Fasilitasi Pendampingan Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Renja 01-Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Renja Pusat 98 98 98 98 98 FAD- Perencanaan dan Pengangga- ran 220-Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Lingkup Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Pusat 3 3 3 3 3 320-Pagu Belanja Kementerian/ Lembaga dan DAK 01-Jumlah Dokumen Pagu Belanja Kementerian/ Lembaga dan DAK Pusat 2 2 2 2 2 420-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri Pusat 1 1 1 1 1 520-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri Pusat 2 2 2 2 2 FAE-Peman- tauan dan Evaluasi serta Pelaporan 240-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Strategi Pembiayaan dan Investasi Pemba- ngunan 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Pusat 4 4 4 4 4 440-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri Pusat 2 2 2 2 2 540-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri Pusat 1 1 1 1 1 RO PN PAG- Peraturan Menteri 660-Penyempurnaan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur 01-Jumlah Penyempurnaan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Pusat 1 1 1 1 1 1.196 RO PN UAB-Sistem Informasi Pemerintahan 360-Sistem Informasi KRISNA 01-Jumlah Sistem Informasi KRISNA Pusat 2 2 2 2 2 50,870 RO PN PEA- Koordinasi 460-Kegiatan Dukungan Satker Majelis Wali Amanat Program Hibah COMPACT II Jumlah Kegiatan Dukungan Satker Majelis Wali Amanat Program Hibah COMPACT II Pusat 1 1 1 1 1 100,0 Kegiatan 9: Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 208,5 203,3 208,5 205,2 212,8 Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Manajemen Risiko Pembangunan 01-Terlaksananya Proses Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dengan K/L dan Pemda lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 01-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I 95 96 97 98 99 02-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II 95 96 97 98 99 03-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III 95 96 97 98 99 04-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Sistem dan Manajemen Risiko 95 96 97 98 99 02-Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas, Terukur, Lengkap Disertai Dengan Pengelolaan Risiko Pembangunan Nasional untuk Menjadi Acuan Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 01-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I 60 67 75 83 90 02-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I 100 100 100 100 100 03-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II 60 67 75 83 90 04-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II 100 100 100 100 100 05-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III 60 67 75 83 90 06-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III 100 100 100 100 100 07-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Sistem dan Manajemen Risiko 60 67 75 83 90 08-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Sistem dan Manajemen Risiko 100 100 100 100 100 03-Terlaksananya Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 01-% Kebijakan Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan yang disusun dan/atau dimutakhirkan lingkup PEKS I 100 100 100 100 100 02-% Muatan Kebijakan Strategis Perencanaan Jangka Pendek dan/atau Menengah yang Dievaluasi secara ex ante lingkup PEKS I 100 100 100 100 100 03-% Muatan Kebijakan Strategis Perencanaan Jangka Pendek dan/atau Menengah dan/atau Panjang yang Dipantau Pelaksanaannya lingkup PEKS I 75 80 85 90 95 04-Muatan Kebijakan Strategis Perencanaan Jangka Pendek dan/atau Menengah dan/atau Panjang yang Dikendalikan Pelaksanaannya lingkup PEKS I 50 60 70 80 90 05-% Muatan Kegiatan Prioritas Utama yang Dikendalikan Pelaksanaannya lingkup PEKS I 30 45 60 75 90 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 06-% Objek MRPN LS yang Dikoordinasikan Pengelolaannya lingkup PEKS I 100 100 100 100 100 07-% Kebijakan Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan yang disusun dan/atau dimutakhirkan lingkup PEKS II 100 100 100 100 100 08-% Muatan Kebijakan Strategis Perencanaan Jangka Pendek dan/atau Menengah yang Dievaluasi secara ex ante lingkup PEKS II 100 100 100 100 100 09-% Muatan Kebijakan Strategis Perencanaan Jangka Pendek dan/atau Menengah dan/atau Panjang yang Dipantau Pelaksanaannya lingkup PEKS II 75 80 85 90 95 10-% Muatan Kebijakan Strategis Perencanaan Jangka Pendek dan/atau Menengah dan/atau Panjang yang Dikendalikan Pelaksanaannya lingkup PEKS II 50 60 70 80 90 11-% Muatan Kegiatan Prioritas Utama yang Dikendalikan Pelaksanaannya lingkup PEKS II 30 45 60 75 90 12-% Objek MRPN LS yang Dikoordinasikan Pengelolaannya lingkup PEKS II 100 100 100 100 100 13-% Kebijakan Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan yang disusun dan/atau dimutakhirkan lingkup PEKS III 100 100 100 100 100 14-% Muatan Kebijakan Strategis Perencanaan Jangka Pendek dan/atau Menengah yang Dievaluasi secara ex ante lingkup PEKS III 100 100 100 100 100 15- % Muatan Kebijakan Strategis Perencanaan Jangka Pendek dan/atau Menengah dan/atau panjang yang Dipantau Pelaksanaannya lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III 75 80 85 90 95 16-% Muatan Kebijakan Strategis Perencanaan Jangka Pendek dan/atau Menengah dan/atau Panjang yang Dikendalikan Pelaksanaannya lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III 50 60 70 80 90 17-% Muatan Kegiatan Prioritas Utama yang Dikendalikan Pelaksanaannya lingkup PEKS III 30 45 60 75 90 18-% Objek MRPN LS yang Dikoordinasikan Pengelolaannya lingkup PEKS III 100 100 100 100 100 19-% Kebijakan Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan yang disusun dan/atau dimutakhirkan lingkup PEKS IV 100 100 100 100 100 20-% Muatan Kebijakan Strategis Perencanaan Jangka Pendek dan/atau Menengah yang Dievaluasi secara ex ante lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV 100 100 100 100 100 21-% Muatan Kebijakan Strategis Perencanaan Jangka Pendek dan/atau Menengah dan/atau Panjang yang Dipantau Pelaksanaannya lingkup PEKS IV 75 80 85 90 95 22-% Muatan Kebijakan Strategis Perencanaan Jangka Pendek dan/atau Menengah dan/atau Panjang yang Dikendalikan Pelaksanaannya lingkup PEKS IV 50 60 70 80 90 23-% Muatan Kegiatan Prioritas Utama yang Dikendalikan Pelaksanaannya lingkup PEKS IV 30 45 60 75 90 24-% Objek MRPN LS yang Dikoordinasikan Pengelolaannya lingkup PEKS IV 100 100 100 100 100 25-% Kebijakan Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan yang disusun/ dimutakhirkan 100 100 100 100 100 26-% Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan yang disusun 50 55 60 65 70 27-% Muatan Kebijakan Strategis Perencanaan Jangka Pendek dan/atau Menengah dan/atau Panjang yang Dievaluasi Pelaksanaannya lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I 75 80 85 90 95 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 28- % Muatan Kebijakan Strategis Perencanaan Jangka Pendek dan/atau Menengah dan/atau Panjang yang Dievaluasi Pelaksanaannya lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II 75 80 85 90 95 29- % Muatan Kebijakan Strategis Perencanaan Jangka Pendek dan/atau Menengah dan/atau Panjang yang Dievaluasi Pelaksanaannya lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III 75 80 85 90 95 30- % Muatan Kebijakan Strategis Perencanaan Jangka Pendek dan/atau Menengah dan/atau Panjang Yang Dievaluasi Pelaksanaannya lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV 75 80 85 90 95 04-Tersusunnya Rencana Tindak Lanjut Dampak Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 01-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup PEKS I 100 100 100 100 100 02-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup PEKS II 100 100 100 100 100 03-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup PEKS III 100 100 100 100 100 04-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup PEKS IV 100 100 100 100 100 05-Terkelolanya sistem informasi perencanaan dan pembangunan nasional yang dapat memfasilitasi usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 01-% Penyelesaian pengelolaan, pengembangan serta penyempurnaan Aplikasi Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 100 100 100 100 100 FAD- Perencanaan dan Penganggaran 220-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Sistem dan Manajemen Risiko 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan lingkup Sistem dan Manajemen Risiko Pusat 2 2 2 2 2 320-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I Pusat 1 1 1 1 1 420-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II Pusat 1 1 1 1 1 520-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III 01-Jumlah Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III Pusat 1 1 1 1 1 FAE- Pemantauan dan Evaluasi serta 240-Informasi Hasil Pelaksanaan 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pusat 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pelaporan Rencana Pembangunan Bidang Sistem dan Manajemen Risiko Pembangunan Lingkup Sistem dan Manajemen Risiko 340-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Tata Kelola Pemerintahan, serta Kesejahteraan dan Pemerataan 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Tata Kelola Pemerintahan, serta Kesejahteraan dan Pemerataan Pusat 2 2 2 2 2 440-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Swasembada Pangan, Air dan Energi, serta Lingkungan Hidup 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Swasembada Pangan, Air dan Energi, serta Lingkungan Hidup Pusat 3 3 3 3 3 540-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang infrastruktur, perekonomian, dan Transformasi Digital 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang infrastruktur, Perekonomian, dan Transformasi Digital Pusat 1 1 1 1 1 640-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia, Kemasyarakatan, Kebudayaan, Kesetaraan Gender, dan Inklusivitas 01-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia, Kemasyarakatan, Kebudayaan, Kesetaraan Gender, dan Inklusivitas Pusat 3 3 3 3 3 RO PN PBL-Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 270-Rekomendasi Kebijakan Jasa Konsultansi Non- Konstruksi Nasional 01-Jumlah Kebijakan Jasa Konsultansi Non-Konstruksi Nasional Pusat 1 1 1 1 1 12,500 RO PN 290-Rekomendasi Rancangan Kebijakan Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional 01-Jumlah Rancangan Kebijakan Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional Pusat 1 1 1 1 1 12,500 RO PN PEA- Koordinasi 260-Konsolidasi Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional 01-Jumlah Konsolidasi Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Pusat 1 1 1 1 1 20,946 RO PN 460-Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Pelaksanaan Program Prioritas Presiden 01-Jumlah Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Pelaksanaan Program Prioritas Presiden Pusat 1 1 1 1 1 78,0 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 RO PN UAB- Sistem Informasi Pemerintahan 280-Sistem Informasi E- monev Gen 4 01-Jumlah Sistem Informasi Pusat 1 1 1 1 1 40,0 Kegiatan 10: Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang 555,0 654,3 608,0 668,3 734,7 Staf Ahli Menteri Sekretariat Kementerian PPN/ Sekretariat Utama Bappenas 01-Terlaksananya Kebijakan Lintas Bidang Dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional Antar Sektor 01-Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon 1 dan 2 terhadap Analisis Kebijakan yang disampaikan kepada Unit Kerja Eselon 1 dan 2 70 71 73 74 75 02-Jumlah Laporan yang telah dihasilkan atas Identifikasi Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang disampaikan ke Unit Kerja terkait 12 12 12 12 12 03-Persentase Nasihat atau Rekomendasi Staf Ahli yang Diadopsi dalam Kebijakan Kementerian Lingkup Hubungan Kelembagaan 75 78 80 82 85 04-Persentase Nasihat atau Rekomendasi Staf Ahli yang Diadopsi dalam Kebijakan Kementerian Lingkup Inovasi Pendanaan Pembangunan 75 78 80 82 85 05-Persentase Nasihat atau Rekomendasi Staf Ahli yang Diadopsi dalam Kebijakan Kementerian Lingkup Pembangunan Sektor Unggulan dan Inovasi Digital 75 78 80 82 85 06-Persentase Nasihat atau Rekomendasi Staf Ahli yang Diadopsi dalam Kebijakan Kementerian Lingkup Pemerataan Pembangunan Regional 75 78 80 82 85 07-Persentase Nasihat atau Rekomendasi Staf Ahli yang Diadopsi dalam Kebijakan Kementerian Lingkup Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 75 78 80 82 85 02-Terlaksananya Dukungan Perencanaan Lintas Bidang di Kementerian PPN/Bappenas Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional 01-% Pemenuhan Direktif Pimpinan 100 100 100 100 100 ABF- Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana 301-Rekomendasi penyelesaian isu strategis nasional lingkup pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur 01-Jumlah rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis nasional lingkup pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur Pusat 6 6 6 6 6 302-Rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan lingkup pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur 01-Rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan lingkup pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur Pusat 3 3 3 3 ABL- Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 401-Kebijakan Perencanaan Lingkup Hubungan Kelembagaan 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Hubungan Kelembagaan Pusat 1 1 1 1 1 ABN-Kebijakan Bidang Sosial 801-Kebijakan Perencanaan Lingkup Analisis Kebijakan 01-Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan lingkup analisis kebijakan Pusat 1 1 1 1 1 802-Kebijakan Pengelolaan Kegiatan dan Kebijakan 01-Jumlah Kebijakan Pengelolaan Kegiatan dan Kebijakan Pusat 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 803-Kebijakan Analisis Kinerja 01-Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan lingkup analisis kinerja Pusat 1 1 1 1 1 804-Kebijakan Clearing House Internal Kementerian PPN/ Bappenas 01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Clearing House Internal Kementerian PPN/ Bappenas Pusat 1 1 1 1 1 805-Kebijakan Perencanaan Lingkup Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 01-Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Lingkup Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Pusat 1 1 1 1 1 ABP- Kebijakan Bidang Pengembang- an Wilayah 108-Perencanaan Kebijakan Pemerataan dan Keberimbangan Pembangunan 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pemerataan dan Keberimbangan Pembangunan Pusat 1 1 1 1 1 AEA- Koordinasi 903-Kebijakan Strategis Perencanaan Pembangunan 01-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana (Kajian Strategis) Pusat 1 1 1 1 1 905-Fasilitasi Pelaksanaan Paviliun World Expo Osaka 01-Jumlah kegiatan koordinasi Fasilitasi Pembangunan Paviliun World Expo Osaka Pusat 1 1 0 0 0 908-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDG's) 01-Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan SDGs Pusat 1 1 1 1 1 909-Koordinasi Pelaksanaan Forum dan Kerja Sama Internasional 01-Penyelenggaraan Koordinasi Forum dan Kerja Sama Internasional Pusat 1 1 1 1 1 FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 903-Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi 01-Terlaksananya Kegiatan Dana Dekonsentrasi Pusat 34 34 34 34 34 Kegiatan 11: Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan 150,1 154,2 158,6 167,7 110,5 Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas 01-Terlaksananya fasilitasi peningkatan institusi perencanaan yang berkelanjutan 01-% Perencana yang lulus uji kompetensi 95 96 97 98 99 02-% Perencana yang lulus program pendidikan 85 86 87 88 89 03-% Peserta pelatihan yang lulus program pelatihan 100 100 100 100 100 04-% Fasilitasi pembinaan untuk proses penyelarasan perencanaan pembangunan nasional dengan daerah 50 55 60 65 70 02-Tersusunnya Inovasi Kebijakan Pembinaan, Pengembangan Pendidikan, dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana 01-Jumlah Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencana Pembangunan 3 3 3 3 3 z Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 02-Tingkat Penerapan Transparansi dan Standar Pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 90 91 92 93 94 FAC- Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 192-Program Penyelenggaraan Beasiswa Pelatihan 01-Jumlah Penerima Beasiswa Pelatihan Pusat 374 374 374 374 374 193-Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana 01-Jumlah Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana Pusat 1 1 1 1 1 194-Perencanaan, Persiapan, Pengembangan, Publikasi dan Informasi serta Evaluasi Program 01-Terlaksananya Perencanaan, Persiapan, Pengembangan, Publikasi dan Informasi serta Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pusat 1 1 1 1 1 195- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Bappenas Institute 01-Jumlah Kegiatan Dukungan Strategis Pusbindiklatren Pusat 1 1 1 1 1 RO PN UAC- Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 191-Program Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan PNS Perencana Pembangunan Nasional 01-Jumlah Penerima Beasiswa Pendidikan Pusat 166 166 166 166 400 262,110 Kegiatan 12: Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital 165,8 165,8 165,8 165,8 165,8 Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital 01-Terlaksananya Proses Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan K/L dan Pemda lingkup Ekonomi dan Transformasi Digital 01-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi 95 96 97 98 99 02-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital 95 96 97 98 99 03-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara 95 96 97 98 99 04-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital 95 96 97 98 99 05-Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Data Pembangunan dan Pemerintah Digital 95 96 97 98 99 02-Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas, Terukur, Lengkap Disertai Dengan Pengelolaan Risiko Pembangunan Nasional Untuk Menjadi Acuan Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital 01-% Kesesuaian rencana kebijakan lingkup industri, perdagangan, dan peningkatan investasi dengan Sasaran Pembangunan Nasional 100 100 100 100 100 02-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi 60 67 75 83 90 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 03-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi 100 100 100 100 100 04-% Kesesuaian rencana kebijakan lingkup pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital dengan Sasaran Pembangunan Nasional 50 60 70 80 90 05-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital 60 67 75 83 90 06-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital 100 100 100 100 100 07-% Kesesuaian rencana kebijakan lingkup ekonomi syariah, badan usaha milik negara, dan jasa keuangan mikro dengan Sasaran Pembangunan Nasional 50 60 70 80 90 08-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara 60 67 75 83 90 09-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara 100 100 100 100 100 10-% Kesesuaian rencana kebijakan lingkup Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital dengan Sasaran Pembangunan Nasional 50 60 70 80 90 11-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital 60 67 75 83 90 12-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital 100 100 100 100 100 13-% Kesesuaian rencana kebijakan lingkup Data Pembangunan dan Pemerintah Digital dengan Sasaran Pembangunan Nasional 50 60 70 80 90 14-Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Data Pembangunan dan Pemerintah Digital 60 67 75 83 90 15-% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup Data Pembangunan dan Pemerintah Digital 100 100 100 100 100 16- % Penyelesaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia 100 100 100 100 100 03-Terlaksananya Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Ekonomi dan Transformasi Digital 01-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaian pelaksanaannya lingkup Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi 100 100 100 100 100 02-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi 50 60 70 80 80 03-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaian pelaksanaannya lingkup Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital 100 100 100 100 100 04-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital 50 60 70 80 90 05-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaian pelaksanaannya lingkup Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara 100 100 100 100 100 06-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara 50 60 70 80 90 07-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 dipantau dan dievaluasi capaian pelaksanaannya lingkup Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital 08-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital 50 60 70 80 90 09-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup Data Pembangunan dan Pemerintah Digital 100 100 100 100 100 10-% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup Data Pembangunan dan Pemerintah Digital 50 60 70 80 90 04-Tersusunnya Kebijakan Percepatan Pembangunan Melalui Inovasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital 01-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi 50 50 50 50 50 02-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital 50 50 50 50 50 03-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara 50 50 50 50 50 04-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital 50 50 50 50 50 05-% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup Data Pembangunan dan Pemerintah Digital 50 50 50 50 50 05-Tersusunnya Rencana Tindak Lanjut Dampak Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional lingkup Ekonomi dan Transformasi Digital 01-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi 100 100 100 100 100 02-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital 100 100 100 100 100 03-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara 100 100 100 100 100 04-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital 100 100 100 100 100 05-% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Data Pembangunan dan Pemerintah Digital 100 100 100 100 100 INDIKATOR RPJMN 2025- 2029 06-Nilai Indeks Satu Data Indonesia 51-70 71-90 71-90 71-90 91-100 ABA- Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 310-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital 00-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Pusat 2 2 2 2 2 350-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan 00-Jumlah Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pusat 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pembangunan Lingkup Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Pembangunan Lingkup Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital 410-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Ekonomi Syariah dan BUMN 00-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Ekonomi Syariah dan BUMN Pusat 1 1 1 1 1 450-Kebijakan Perencanaan Penguatan Ekonomi Syariah 00-Jumlah Kebijakan Perencanaan Penguatan Ekonomi Syariah Pusat 1 1 1 1 1 ABB- Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 210-Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi 01-Tersusunnya Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi Pusat 1 1 1 1 1 250-Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Perdagangan dan Logistik Nasional 00-Jumlah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Lingkup Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi Pusat 1 1 1 1 1 ABL- Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 610-Rekomendasi Kebijakan terhadap RUU Keterpaduan Data dan Pemerintah Digital 00-Jumlah Rekomendasi Kebijakan terhadap RUU Keterpaduan Data dan Pemerintah Digital Pusat 1 1 1 1 1 ABO- Kebijakan Bidang Teknologi Informasi 510-Kebijakan Rencana Pembangunan Lingkup Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital 00-Jumlah Kebijakan Rencana Pembangunan Lingkup Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital Pusat 1 1 1 1 1 550-Rekomendasi Kebijakan terkait Adopsi Digital Mendukung MBG 00-Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Adopsi Digital Mendukung MBG Pusat 1 1 1 1 1 AEA- Koordinasi 430-Koordinasi Strategis Implementasi Percepatan Inklusi Keuangan Daerah 00-Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Strategis Implementasi Percepatan Inklusi Keuangan Daerah Pusat 1 1 1 1 1 460-Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Investasi BUMN yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional 00-Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Investasi BUMN yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Pusat 1 1 1 1 1 560-Koordinasi untuk Mendukung Hibah Luar Negeri Lingkup Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital 00-Jumlah Pelaksanaan Koordinasi untuk Mendukung Hibah Luar Negeri Lingkup Pusat 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital 570-Koordinasi Dewan TIK Nasional (Wantiknas) 00-Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dewan TIK Nasional (Wantiknas) Pusat 1 1 1 1 1 FAB-Sistem Informasi Pemerintahan 704-Pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia 01-Jumlah Sistem Informasi Satu Data Pusat 1 1 1 1 1 FAD- Perencanaan dan Penganggaran 220-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi 01-Tersusunnya Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi Pusat 1 1 1 1 1 320-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital 01-Tersusunnya Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Pusat 1 1 1 1 1 420-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Bidang Ekonomi Syariah dan BUMN 01-Tersusunnya Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Bidang Ekonomi Syariah dan BUMN Pusat 1 1 1 1 1 520-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital 01-Tersusunnya Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital Pusat 1 1 1 1 1 620-Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Data Pembangunan dan Pemerintah Digital 01-Tersusunnya Rencana Pembangunan Nasional Tahunan Lingkup Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Pusat 1 1 1 1 1 FAE- Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 240-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi Pusat 1 1 1 1 1 340-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Pusat 1 1 1 1 1 440-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Ekonomi Syariah dan BUMN 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup Ekonomi Syariah dan BUMN Pusat 1 1 1 1 1 540-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lingkup 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pusat 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital Lingkup Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital 640-Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan lingkup Data Pembangunan dan Pemerintah Digital 00-Jumlah Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan lingkup Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Pusat 1 1 1 1 1 RO PN PBL- Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 650-Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia 00-Jumlah Kebijakan Satu Data Indonesia Pusat 1 1 1 1 1 97,985 RO PN 660-Implementasi Interoperabilitas dan Pertukaran Data 00-Jumlah Kebijakan Interoperabilitas dan Pertukaran Data Pusat 1 1 1 1 1 21,708 PROGRAM B: PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 867,7 907,8 948,9 1.033,5 1.127,2 Menteri PPN/Kepala Bappenas 01-Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam Mencapai Sasaran Kinerja yang Berdampak Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional 01-Tingkat Kualitas Pelaksanaan Rencana Aksi RB Kementerian PPN/Bappenas 90 92 94 96 98 02-Terwujudnya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Profesional, dan Kompeten atas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PPN/Bappenas 01-Tingkat Tata Kelola Internal Kementerian PPN/Bappenas 86 88 93 94 96 02-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Ekonomi dan Transformasi Digital 92 94 96 98 100 03-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Infrastruktur 96 97 98 99 100 04-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 100 100 100 100 100 05-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pembangunan Kewilayahan 95 96 97 98 99 06-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 92 93 94 95 96 07-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 96 97 98 99 100 08-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 96 97 98 99 100 09-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 92 93 94 95 96 10-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Perencanaan Makro Pembangunan 92 94 96 98 100 11-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 96 97 98 99 100 12-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Inspektorat Utama 83 84 85 86 87 13-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas 92 93 94 96 97 14-Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Perencanaan Makro Pembangunan 86,5 88,75 91 93,25 95,5 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 15-Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Pembangunan Kewilayahan 86,5 88,75 91 93,25 95,5 16-Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Ekonomi dan Transformasi Digital 87 89 91 93 96 17-Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 86,5 88,75 91 93,25 95,5 18-Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 86,5 88,75 91 93,25 95,5 19-Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 86,5 88,75 91 93,25 95,5 20-Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 86,5 88,75 91 93,25 95,5 21-Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Infrastruktur 86,5 88,75 91 93,25 95,5 22-Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 87 89 91 93 96 23-Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 92 93 95 96 97 24-Tingkat Kepatuhan Internal Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas 75 80 85 90 95 25-Tingkat Tata Kelola Internal Lingkup Inspektorat Utama 86 87 88 89 90 26-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas 92 93 94 96 97 03-Terwujudnya Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Dan Pembangunan Nasional 01-Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas 75 80 85 90 95 04-Terwujudnya Pengawasan Intern yang Bersih, Akuntabel, Profesional, dan Kompeten atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas (Penugasan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas) 01-Tingkat Kualitas Pengawasan dan Pendampingan APIP Kementerian PPN/Bappenas 80 81 82 83 85 Kegiatan 1: Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 34,3 36,0 37,8 41,6 45,8 Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas 01-Terlaksananya Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/ Persidangan dan Ketatausahaan Pimpinan 01-Tingkat Persepsi Masyarakat Umum dan Publik terhadap Kementerian PPN/Bappenas 70 75 80 85 90 02-Tingkat Pengelolaan Perjalanan Dinas Luar Negeri 85 87 89 91 93 03-Indeks kepuasan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas terhadap penyiapan bahan 70 71 71 72 73 02-Terlaksananya Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Sasaran Kinerja Lingkup Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan 01-Nilai Keterbukaan Informasi Publik 89 90 91 92 93 02-Nilai Pengawasan Kearsipan 90 91 91,5 92 92,5 03-% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan 100 100 100 100 100 04-% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja 100 100 100 100 100 03-Terlaksananya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Profesional, dan Kompeten atas Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan 01-Tingkat Pengelolaan Anggaran lingkup Biro Hubungan Masyarakat. Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan 88 90 92 94 96 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 02-% Penyelesaian Pelaksanaan Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan 75 80 85 90 95 03-% Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Biro Hubungan Masyarakat. Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan 75 77 79 81 83 04-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan 100 100 100 100 100 05-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan 93 94 95 96 97 06-Tingkat Pengelolaan Anggaran Lingkup Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja 88 88 89 89 90 07-% Penyelesaian Pelaksanaan Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja 75 80 85 90 95 08-% penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawasan Lingkup Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja 75 75 76 76 77 09-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja 100 100 100 100 100 10-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja 70 70 71 71 72 EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal 958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 01-Terlaksananya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pusat 1 1 1 1 1 959-Layanan Protokoler 01-Terlaksananya Layanan Protokoler Pusat 1 1 1 1 1 EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal 974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 01-Terlaksananya Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 2: Legislasi dan Litigasi 6,6 7,1 7,6 8,2 8,7 Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas 01-Terlaksananya Layanan Hukum Dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Kinerja Kementerian PPN/ Bappenas 01-Persentase Tingkat Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum 100 100 100 100 100 02-Persentase Pelayanan terhadap Permintaan Pendampingan dan Bantuan Hukum 100 100 100 100 100 03-Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pengembangan Kerja Sama Lingkup Layanan Hukum 100 100 100 100 100 04-Tingkat Penyelesaian Sosialisasi terhadap Peraturan Perundangan dan Produk Hukum yang berkaitan dengan Kementerian PPN/Bappenas 60 70 80 90 100 02-Terlaksananya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Professional dan Kompeten atas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Biro Hukum 01-Tingkat Pengelolaan Anggaran Lingkup Biro Hukum 88 90 92 94 96 02-% Penyelesaian Pelaksanaan Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Biro Hukum 75 80 85 90 95 03-% Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Biro Hukum 75 77 79 81 83 04-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Biro Hukum 100 100 100 100 100 05-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Biro Hukum 96 97 98 99 100 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 03-Terlaksananya Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Sasaran Kinerja Lingkup Biro Hukum 01-% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup Biro Hukum 100 100 100 100 100 EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal 957-Layanan Hukum 00-% Penyelesaian Kegiatan Peraturan Perundang-Undangan Pusat 97 97 97 97 97 958-Layanan Kerja Sama 00-% Penyelesaian Kegiatan Kerja Sama Pusat 97% 97% 97% 97% 97 969-Layanan Bantuan Hukum 00-% Penyelesaian Permintaan Pendampingan Bantuan Hukum Pusat 97 97 97% 97 97 Kegiatan 3: Pengelolaan Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana 73,1 76,7 80,6 88,6 97,5 Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas 01-Terlaksananya layanan dukungan perencanaan, organisasi dan tata laksana serta pemantauan dan evaluasi untuk Kementerian PPN/Bappenas 01-% Penyelesaian Dokumen Perencanaan Internal Kementerian PPN/Bappenas yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diterima oleh Sesmen PPN/ Sestama Bappenas 100 100 100 100 100 02-% Penyelesaian Rencana Aksi penataan organisasi dan tata laksana yang diterima Sesmen PPN/Sestama Bappenas 100 100 100 100 100 03-% Penyelesaian Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri untuk Mendukung Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan 100 100 100 100 100 04-% Penyelesaian Dukungan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi 100 - - - - 05-Pendapat Stakeholder terhadap Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Baik (85) Baik (87) Baik (89) Sangat Baik (91) Sangat Baik (93) 06-Tingkat Pengelolaan Risiko lingkup Kementerian PPN/Bappenas Cukup (75) Cukup (80) Baik (85) Baik (90) Sangat Baik (95) 07-% Capaian Kegiatan dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas sesuai target yang ditetapkan 92 92,5 93 93,5 94 08-% Penyelesaian Dokumen Pelaporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diterima oleh Sesmen PPN/ Sestama Bappenas 70 75 80 85 90 02-Terlaksananya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Profesional, dan Kompeten atas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana 01-% Penyelesaian Pelaksanaan Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana 75 80 85 90 95 02-Tingkat Pengelolaan Anggaran lingkup Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana 88 90 92 94 96 03-% Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana 75 77 79 81 83 04-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana 89 90 91 92 93 05-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana 100 100 100 100 100 03-Terlaksananya Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Sasaran Kinerja Lingkup Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana 01-Nilai IKPA Kementerian PPN/Bappenas 92 92,5 93 93,5 94 02-% Penyelesaian Rencana Aksi RB di Kementerian PPN/Bappenas dan UKE 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 03-% Penyelesaian Dokumen Pelaporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diterima oleh Sesmen PPN/ Sestama Bappenas 100 100 100 100 100 EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal 960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 01-Terlaksananya Layanan Manajemen Organisasi Pusat 1 1 1 1 1 962-Layanan Umum 01-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Pusat 1 1 1 1 1 EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal 952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran 01-Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pusat 1 1 1 1 1 953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi 01-Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 4: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 628,3 659,7 692,7 762,0 838,2 Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas 01-Terlaksananya Layanan Umum, Keuangan, Rumah Tangga, Sarana Prasarana, Pengadaan dan Pengelolaan BMN di Kementerian PPN/Bappenas 01-Indeks Kualitas Layanan Pembayaran dan Perbendaharaan 4 4 4 5 5 02-% Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan 100 100 100 100 100 03-% Kesesuaian rencana pemenuhan dan fasilitasi usulan sarana dan prasarana di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas 93 94 95 96 97 04-Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa 3% 3% 3% 3% 3% 05-% Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa 93 94 95 96 97 02-Terlaksananya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Profesional, dan Kompeten atas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Biro Umum 01-Tingkat Pengelolaan Anggaran Lingkup Biro Umum 95 95 96 96 97 02-% Penyelesaian Pelaksanaan Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Biro Umum 75 80 85 90 95 03-% Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Biro Umum 75 77 79 81 83 04-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Biro Umum 100 100 100 100 100 05-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Biro Umum 95 96 96 96 97 03-Terlaksananya Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Sasaran Kinerja Lingkup Biro Umum 01-Indeks Pengelolaan Aset 80 83 86 89 91 02-Indeks Tata Kelola Pengadaan 75 78 81 84 87 EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal 956-Layanan BMN 01-Indeks kepuasan, penggunaan layanan umum, keuangan, pengadaan dan layanan internal, serta pengelolaan barang milik negara Pusat Baik Baik Baik Baik Baik 962-Layanan Umum 00-Pendapat Internal Terhadap Layanan Umum Pusat Baik Baik Baik Baik Baik Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 963-Layanan Pengadaan Barang/Jasa 00-Terselenggaranya pengelolaan pengadaan barang/jasa Pusat 1 1 1 1 1 994-Layanan Perkantoran 01-% Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian/ Bappenas sesuai rencana PPN Pusat 96% 96% 96% 96% 96% EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 951-Layanan Sarana Internal 00-Persentase Ketersediaan Sarana di Kementerian PPN/Bappenas Sesuai Rencana Pusat 96% 96% 96% 96% 96% 971-Layanan Prasarana Internal 00-Tersedianya Layanan Perbaikan Prasarana Kantor Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 5: Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal 16,7 18,6 19,5 21,4 23,6 Inspektorat Utama 01-Terlaksananya Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Kementerian PPN/Bappenas 01-% Penyelesaian kebijakan teknis pengawasan intern lingkup akuntabilitas keuangan 100 100 100 100 100 02-% Pelaksanaan Pengawasan Intern sesuai dengan PKPT Inspektorat Bidang Akuntabilitas Keuangan 100 100 100 100 100 03-% Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kapabilitas APIP Lingkup Akuntabilitas Keuangan 100 100 100 100 100 04-% Pelaksanaan Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup akuntabilitas keuangan 100 100 100 100 100 05-% Penyelesaian Kebijakan Teknis Pengawasan Intern Lingkup Manajemen Risiko, Investigasi, dan Pencegahan Korupsi 100 100 100 100 100 06-% Pelaksanaan Pengawasan Intern sesuai dengan PKPT Inspektorat Bidang Investigasi 100 100 100 100 100 07-% Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kapabilitas APIP Lingkup Manajemen Risiko, Invesitigasi, dan Pencegahan Korupsi 100 100 100 100 100 08-% Penyelesaian Penanganan Pelaporan Pelanggaran di Kementerian PPN/Bappenas 100 100 100 100 100 09-% Penyelesaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas 100 100 100 100 100 10-% Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Investigasi dan Pencegahan Korupsi 100 100 100 100 100 11-% Penyelesaian Kebijakan Teknis Pengawasan Intern Lingkup Kinerja Kelembagaan 100 100 100 100 100 12-% Pelaksanaan Pengawasan Intern sesuai dengan PKPT Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan 100 100 100 100 100 13-% Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kapabilitas APIP lingkup Kinerja Kelembagaan 100 100 100 100 100 14-% Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Kinerja Kelembagaan 100 100 100 100 100 02-Terlaksananya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Profesional, dan Kompeten atas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya lingkup Inspektorat Utama 01-Tingkat Pengelolaan Anggaran lingkup Inspektorat Bidang Akuntabilitas Keuangan 88 90 92 94 96 02-% Penyelesaian Pelaksanaan Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Inspektorat Bidang Akuntabilitas Keuangan 75 80 85 90 95 03-% Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Inspektorat Bidang Akuntabilitas Keuangan 75 77 79 81 83 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 04-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Inspektorat Bidang Akuntabilitas Keuangan 100 100 100 100 100 05-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Inspektorat Bidang Akuntabilitas Keuangan 83 84 85 86 87 06-Tingkat Pengelolaan Anggaran Lingkup Inspektorat Bidang Investigasi 88 90 92 94 96 07-% Penyelesaian Pelaksanaan Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Manajemen Risiko, Investigasi, & Pencegahan Korupsi. 75 80 85 90 95 08-% Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Manajemen Risiko, Investigasi dan pencegahan korupsi 75 77 79 81 83 09-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Manajemen Risiko, Investigasi, dan pencegahan korupsi 100 100 100 100 100 10-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Inspektorat Bidang Investigasi 83 84 85 86 87 11-Tingkat Pengelolaan Anggaran lingkup Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan 88 90 92 94 96 12-% Penyelesaian Pelaksanaan Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan 75 80 85 90 95 13-% Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan 75 77 79 81 83 14-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan 100 100 100 100 100 15-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan 83 84 85 86 87 03-Terlaksananya Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Sasaran Kinerja Lingkup Inspektorat Utama 01-% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup Akuntabilitas Keuangan 100 100 100 100 100 02-% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup Manajemen Risiko, Investigasi, dan pencegahan korupsi 100 100 100 100 100 03-% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup Kinerja Kelembagaan 100 100 100 100 100 EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal 711-Layanan Audit Internal lingkup Akuntabilitas 01-Jumlah Laporan Audit Internal Lingkup Akuntabilitas Pusat 9 9 9 9 9 712-Layanan Asurans dan Konsultansi lingkup Akuntabilitas Keuangan 01-Jumlah Laporan Asurans Dan Konsultansi Lingkup Akuntabilitas Keuangan Pusat 15 15 15 15 15 713-Layanan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Akuntabilitas Keuangan 01-Jumlah Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Akuntabilitas Keuangan Pusat 1 1 1 1 1 715-Tingkat Kapabilitas APIP lingkup Akuntabilitas Keuangan 01-Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP lingkup Akuntabilitas Keuangan Pusat 8 8 8 8 8 716-Kebijakan Pengawasan Intern lingkup Akuntabilitas Keuangan 01-Jumlah Kebijakan Pengawasan Intern lingkup Akuntabilitas Keuangan Pusat 4 4 4 4 4 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 718-Layanan Manajemen Internal lingkup Akuntabilitas Keuangan 01-Jumlah Laporan Kegiatan Manajemen Internal Lingkup Akuntabilitas Keuangan Pusat 5 5 5 5 5 721-Layanan Audit Internal Lingkup Kinerja Kelembagaan 01-Jumlah Laporan Audit Internal Lingkup Kinerja Kelembagaan Pusat 3 3 3 3 3 722-Layanan Asurans dan Konsultansi Tata Kelola dan Kegiatan Lingkup Kinerja Kelembagaan 01-Jumlah Laporan Asurans dan Konsultansi Tata Kelola dan Kegiatan Lingkup Kinerja Kelembagaan Pusat 8 8 8 8 8 723-Layanan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Kinerja Kelembagaan 01-Jumlah Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Kinerja Kelembagaan Pusat 1 1 1 1 1 725-Tingkat Kapabilitas APIP Lingkup Kinerja Kelembagaan 00-Jumlah Laporan Tingkat Kapabilitas APIP Lingkup Kinerja Kelembagaan Pusat 2 2 2 2 2 726-Layanan Manajemen Internal Lingkup Kinerja Kelembagaan 01-Jumlah Laporan Layanan Manajemen Internal Lingkup Kinerja Kelembagaan Pusat 1 1 1 1 1 727-Kebijakan Pengawasan Intern Lingkup Kinerja Kelembagaan 01-Laporan Kebijakan Pengawasan Intern Lingkup Kinerja Kelembagaan Pusat 2 2 2 2 2 731-Layanan Audit Internal Lingkup Manajemen Risiko, Investigasi dan Pencegahan Korupsi 00-Jumlah Laporan Audit Internal Lingkup Manajemen Risiko, Investigasi dan Pencegahan Korupsi Pusat 3 3 3 3 3 732-Layanan Asurans dan Konsultansi Lingkup Manajemen Risiko, Investigasi, dan Pencegahan Korupsi 01-Jumlah Laporan Asurans dan Konsultansi Lingkup Manajemen Risiko, Investigasi dan Pencegahan Korupsi Pusat 2 2 2 2 2 733-Layanan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup manajemen risiko, Investigasi, dan Pencegahan Korupsi 00-Jumlah Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup manajemen risiko, Investigasi dan Pencegahan Korupsi Pusat 1 1 1 1 1 734-Layanan Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 00-Jumlah Layanan Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pusat 1 1 1 1 1 735-Layanan Penanganan Pelaporan Pelanggaran 00-Jumlah Layanan Penanganan Pelaporan Pelanggaran Pusat 1 1 1 1 1 736-Tingkat Kapabilitas APIP Lingkup Investigasi dan Pencegahan Korupsi 00-Tingkat Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kapabilitas APIP Pusat 2 2 2 2 2 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 737-Kebijakan Teknis Pengawasan Intern Lingkup Investigasi dan Pencegahan Korupsi 00-Jumlah Laporan Pengawasan Intern Lingkup Investigasi dan Pencegahan Korupsi Pusat 4 4 4 4 4 738-Layanan Manajemen Internal Lingkup Investigasi dan Pencegahan Korupsi 00-Jumlah Layanan Manajemen Internal Lingkup Investigasi dan Pencegahan Korupsi Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 6: Pengelolaan Sumber Daya Manusia 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas 01-Terlaksananya Layanan Dukungan untuk Pengelolaan Sumber Daya Manusia Perencana Pembangunan Nasional 01-% Penyelesaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Profesi Jabatan Widyaiswara di Kementerian PPN/Bappenas 100 100 100 100 100 02-Terlaksananya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Profesional, dan Kompeten atas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Sumber Daya Manusia 01-Tingkat Pengelolaan Anggaran lingkup Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan 70 73 76 80 85 02-% Penyelesaian Pelaksanaan Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan 75 80 85 90 95 03-% Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan 75 77 79 81 83 04-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan 100 100 100 100 100 05-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan 95 95,5 96 96,5 97 06-Tingkat Pengelolaan Anggaran Lingkup Biro Sumber Daya Manusia 88 90 92 94 96 07-% Penyelesaian Pelaksanaan Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Biro Sumber Daya Manusia 75 80 85 90 95 08-% Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Biro Sumber Daya Manusia 75 77 79 81 83 09-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Biro Sumber Daya Manusia 100 100 100 100 100 10-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Biro Sumber Daya Manusia 88 89 90 91 92 03-Terlaksananya Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Sasaran Kinerja Lingkup Sumber Daya Manusia 01-% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan 100 100 100 100 100 02-Indeks Sistem Merit 382 384 386 388 390 03-% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup Biro Sumber Daya Manusia 100 100 100 100 100 EBC-Layanan Manajemen SDM Internal 954-Layanan Manajemen SDM 00-Jumlah Layanan Manajemen SDM Pusat 1 1 1 1 1 968-Layanan Pendidikan Kedinasan 00-Jumlah Layanan Pendidikan Kedinasan Pusat 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan 00-Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 7: Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas 01-Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan untuk Menunjang Proses Perencanaan 01-Persentase tersusunnya Kebijakan/Prosedur Teknis terkait dengan Pengelolaan Pusat Data, Pusat Komputasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aplikasi Khusus, Data, Informasi dan Pengetahuan, serta Keamanan Informasi 100 100 100 100 100 02-Persentase Fasilitasi Pengelolaan, Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi Khusus Kementerian 90 93 95 97 99 03-Persentase Fasilitasi Layanan Pengelolaan Pusat Data, Pusat Komputasi, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 97 99 99 99 99 04-Persentase Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan serta Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 98 98 98 98 98 05-Persentase Fasilitasi Pengelolaan Pengetahuan dan Analitika Data Perencanaan Pembangunan 100 100 100 100 100 06-Persentase Fasilitasi Pengelolaan dan Pengembangan keamanan data dan informasi di Kementerian PPN/Bappenas 95 96 97 98 99 07-Persentase Keterpaduan Layanan SPBE/Administrasi Digital dengan Peta Proses Bisnis Kementerian PPN/Bappenas 100 100 100 100 100 02-Terlaksananya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Professional dan Kompeten atas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan 01-Tingkat Pengelolaan Anggaran lingkup Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan 99 99 99 99 99 02-% Penyelesaian Pelaksanaan Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan 75 80 85 90 95 03-% Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan 75 77 79 81 83 04-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan 100 100 100 100 100 05-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan 85 87 89 93 95 03-Terlaksananya reformasi birokrasi dalam mencapai sasaran kinerja lingkup Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan 01-% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan 100 100 100 100 100 EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal 601-Layanan Manajemen Data dan Informasi serta Fasilitasi Analitika Data 00-Jumlah Layanan Manajemen Data dan Informasi serta Fasilitasi Analitika Data Pusat 1 1 1 1 1 602-Layanan Tata Kelola Teknologi SPBE 00-Jumlah Layanan Tata Kelola Teknologi SPBE Pusat 1 1 1 1 1 603-Layanan Penyelenggaraan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, Manajemen Platform Aplikasi Khusus serta Keamanan Informasi 00-Jumlah Layanan Penyelenggaraan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, Manajemen Platform Aplikasi Khusus Pusat 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 serta Keamanan Informasi 604-Layanan Manajemen Pengetahuan, Kemitraan dan Komunikasi serta Manajemen Layanan Sistem Elektronik 00-Jumlah Layanan Manajemen Pengetahuan, Kemitraan dan Komunikasi serta Manajemen Layanan Sistem Elektronik Pusat 1 1 1 1 1 Kegiatan 8: Pengelolaan Manajemen Internal Deputi 30,0 31,0 32,0 33,0 34,8 Sekretariat Deputi 01-Terlaksananya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Profesional, dan Kompeten lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 01-Tingkat Pengelolaan Anggaran lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 88 90 92 94 96 02-% Penyelesaian Koordinasi Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 75 80 85 90 95 03-% Penyelesaian Koordinasi Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 75 77 79 81 83 04-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 100 100 100 100 100 05-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 92 94 96 98 100 06-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pendidikan Dasar dan Menengah 100 100 100 100 100 07-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga 100 100 100 100 100 08-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak 100 100 100 100 100 09-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 100 100 100 100 100 10-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi 100 100 100 100 100 02-Terlaksananya Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Sasaran Kinerja yang Berdampak Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 01-% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 100 100 100 100 100 03-Terlaksananya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Professional dan Kompeten lingkup Ekonomi dan Transformasi Digital 01-Tingkat Pengelolaan Anggaran lingkup Ekonomi dan Transformasi Digital 88 90 92 94 96 02-% Penyelesaian Koordinasi Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Ekonomi dan Transformasi Digital 75 80 85 90 95 03-% Penyelesaian Koordinasi Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Ekonomi dan Transformasi Digital 75 77 79 81 83 04-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Ekonomi dan Transformasi Digital 92 94 96 98 100 05-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Ekonomi dan Transformasi Digital 100 100 100 100 100 06-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi 100 100 100 100 100 07-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital 100 100 100 100 100 08-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 09-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital 100 100 100 100 100 10-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Data Pembangunan dan Pemerintah Digital 100 100 100 100 100 04-Terlaksananya Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Sasaran Kinerja yang Berdampak Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Ekonomi dan Transformasi Digital 01-% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup Ekonomi dan Transformasi Digital 100 100 100 100 100 05-Terlaksananya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Profesional, dan Kompeten lingkup Pembangunan Kewilayahan 01-Tingkat Pengelolaan Anggaran lingkup Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan 88 90 92 94 96 02-% Penyelesaian Koordinasi Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan 75 80 85 90 95 03-% Penyelesaian Koordinasi Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan 75 77 79 81 83 04-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan 100 100 100 100 100 05-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah 100 100 100 100 100 06-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi 100 100 100 100 100 07-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pembangunan Indonesia Barat 100 100 100 100 100 08-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pembangunan Indonesia Timur 100 100 100 100 100 09-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, dan Informasi Geospasial 100 100 100 100 100 10-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan 95 96 97 98 99 06-Terlaksananya Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Sasaran Kinerja yang Berdampak Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Pembangunan Kewilayahan 01-% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan 100 100 100 100 100 07-Terlaksananya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Profesional, dan Kompeten lingkup Perencanaan Makro Pembangunan 01-Tingkat Pengelolaan Anggaran lingkup Perencanaan Makro Pembangunan 88 90 92 94 96 02-% Penyelesaian Koordinasi Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Perencanaan Makro Pembangunan 75 80 85 90 95 03-% Penyelesaian Koordinasi Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Perencanaan Makro Pembangunan 75 77 79 81 83 04-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Perencanaan Makro Pembangunan 100 100 100 100 100 05-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Perencanaan Makro Pembangunan 92 94 96 98 100 06-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Ekonomi Makro dan Model Pembangunan 100 100 100 100 100 07-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan 100 100 100 100 100 08-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Hilirisasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 09-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik 100 100 100 100 100 10-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan 100 100 100 100 100 08-Terlaksananya Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Sasaran Kinerja yang Berdampak Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Perencanaan Makro Pembangunan 01-% Penyelesaian Rencana Aksi RB Lingkup Perencanaan Makro Pembangunan 100 100 100 100 100 09-Terlaksananya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Profesional, dan Kompeten Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 01-Tingkat Pengelolaan Anggaran Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 88 90 92 94 96 02-% Penyelesaian Koordinasi Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 75 80 85 90 95 03-% penyelesaian koordinasi tindaklanjut rekomendasi pengawasan lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 75 77 79 81 83 04-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 100 100 100 100 100 05-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 92 93 94 95 96 06-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I 100 100 100 100 100 07-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II 100 100 100 100 100 08-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III 100 100 100 100 100 09-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV 100 100 100 100 100 10-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Sistem dan Manajemen Risiko 100 100 100 100 100 10-Terlaksananya Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Sasaran Kinerja yang Berdampak Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 01-% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 100 100 100 100 100 11-Terlaksananya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Profesional, dan Kompeten Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 01-Tingkat Pengelolaan Anggaran Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 88 90 92 94 96 02-% Penyelesaian Koordinasi Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 75 80 85 90 95 03-% Penyelesaian Koordinasi Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 75 77 79 81 83 04-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 100 100 100 100 100 05-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 96 97 98 99 100 06-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 07-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Ketenagakerjaan 100 100 100 100 100 08-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial 100 100 100 100 100 09-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 100 100 100 100 100 10-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pengembangan Kemandirian Sosial dan Ekonomi 100 100 100 100 100 12-Terlaksananya Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Sasaran Kinerja yang Berdampak Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 01-% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 100 100 100 100 100 13-Terlaksananya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Profesional, dan Kompeten lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 01-Tingkat Pengelolaan Anggaran lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 88 90 92 94 96 02-% Penyelesaian Koordinasi Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 75 80 85 90 95 03-% Penyelesaian Koordinasi Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 75 77 79 81 83 04-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 100 100 100 100 100 05-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 96 97 98 99 100 06-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah 100 100 100 100 100 07-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri 100 100 100 100 100 08-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri 100 100 100 100 100 09-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pembiayaan Strategis dan Inovatif 100 100 100 100 100 10-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Strategi Pembiayaan dan Investasi 100 100 100 100 100 14-Terlaksananya reformasi birokrasi dalam mencapai sasaran kinerja yang berdampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 01-% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 100 100 100 100 100 15-Terlaksananya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Profesional, dan Kompeten lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 01-Tingkat Pengelolaan Anggaran lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 88 90 92 94 96 02-% Penyelesaian Koordinasi Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 75 80 85 90 95 03-% Penyelesaian Koordinasi Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 75 77 79 81 83 04-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 100 100 100 100 100 05-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 100 100 100 100 100 06-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 07-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Kelautan dan Perikanan 100 100 100 100 100 08-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Lingkungan Hidup 100 100 100 100 100 09-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pangan dan Pertanian 100 100 100 100 100 10-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan 100 100 100 100 100 16-Terlaksananya Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Sasaran Kinerja yang Berdampak Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 01-% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 100 100 100 100 100 17-Terlaksananya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Profesional, dan Kompeten lingkup Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 01-Tingkat Pengelolaan Anggaran lingkup Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 88 90 92 94 96 02-% Penyelesaian Koordinasi Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 75 80 85 90 95 03-% Penyelesaian Koordinasi Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 75 77 79 81 83 04-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 100 100 100 100 100 05-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 96 97 98 99 100 06-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Hubungan Luar Negeri 100 100 100 100 100 07-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi 100 100 100 100 100 08-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 100 100 100 100 100 09-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Pertahanan dan Keamanan 100 100 100 100 100 10-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan 100 100 100 100 100 18-Terlaksananya Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Sasaran Kinerja yang Berdampak Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 01-% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 100 100 100 100 100 19-Terlaksananya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Profesional, dan Kompeten lingkup Infrastruktur 01-Tingkat Pengelolaan Anggaran Lingkup Infrastruktur 88 90 92 94 96 02-% Penyelesaian Koordinasi Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup Infrastruktur 75 80 85 90 95 03-% Penyelesaian Koordinasi Tindaklanjut Rekomendasi Pengawasan Lingkup Infrastruktur 75 77 79 81 83 04-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Infrastruktur 100 100 100 100 100 05-Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup Infrastruktur 96 97 98 99 100 06-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur 100 100 100 100 100 07-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Konektivitas dan Infrastruktur Logistik 100 100 100 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 08-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman 100 100 100 100 100 09-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Sumber Daya Air 100 100 100 100 100 10-% Penyelesaian Direktif Pimpinan Lingkup Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa 100 100 100 100 100 20-Terlaksananya Reformasi Birokrasi Dalam Mencapai Sasaran Kinerja yang Berdampak Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Lingkup Infrastruktur 01-% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup Infrastruktur 100 100 100 100 100 EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal 101-Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan 00-Jumlah Layanan Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Pusat 1 1 1 1 1 102-Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan 00-Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Pusat 1 1 1 1 1 103-Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan 00-Jumlah Layanan Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Pusat 1 1 1 1 1 104-Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan 00-Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Pusat 1 1 1 1 1 105-Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital 00-Jumlah Layanan Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Pusat 1 1 1 1 1 106-Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital 00-Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Pusat 1 1 1 1 1 107-Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 00-Jumlah Layanan Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan Pusat 1 1 1 1 1 108-Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan 00-Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan Pusat 1 1 1 1 1 109-Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 00-Jumlah Layanan Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pusat 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 110-Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan 00-Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Pusat 1 1 1 1 1 111-Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 00-Jumlah Layanan Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pusat 1 1 1 1 1 112-Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 00-Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pusat 1 1 1 1 1 113-Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 00-Jumlah Layanan Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Pusat 1 1 1 1 1 114-Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 00-Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Pusat 1 1 1 1 1 115-Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Infrastruktur 00-Jumlah Layanan Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Infrastruktur Pusat 1 1 1 1 1 116-Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Infrastruktur 00-Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Infrastruktur Pusat 1 1 1 1 1 117-Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 00-Jumlah Layanan Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Pusat 1 1 1 1 1 118-Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan 00-Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Pusat 1 1 1 1 1 119-Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 00-Jumlah Layanan Pengelolaan Manajemen Internal Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Pusat 1 1 1 1 1 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (Rp Miliar) Unit Kerja 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 120-Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan 00-Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Pusat 1 1 1 1 1 Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian PPN/Bappenas No. Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas (RO PN) Penugasan Indikator PN/PP/KP/ ProP Target Satuan Alokasi APBN (Dalam Rp Juta) Alokasi Non-APBN (dalam Rp Juta) Keterangan Sumber Pendanaan Non-APBN Total Jumlah (dalam Rp Juta) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 202 6 2027 2028 2029 Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Program Prioritas 16: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik Kegiatan Prioritas 03: Penguatan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati Proyek Prioritas 03: Penguatan Perencanaan dan Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati 1 Penyusunan Kebijakan Keanekaragaman Hayati Nasional Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (PN 02- PP 16-KP 03- ProP 03) 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 750.0 817.5 891.1 971.3 1,058.7 88,180.8 Hibah Langsung Jasa Luar Negeri (Proyek Climate Impact Response and Biodiversity Management Planning in Indonesia (ClimB)) 248,222.1 155,552.8 Hibah Langsung Jasa Luar Negeri (Proyek Sustainable Terrestial Ecosystem Management (STEM)) Kegiatan Prioritas 01: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem serta Areal Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Proyek Prioritas 04: Pengelolaan Geologi untuk Mendukung Keanekaragaman Ekosistem 2 Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengembangan Geopark PN 02 – PP 16 – KP 01 – ProP 04 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 4,000. 0 4,360. 0 4,752. 4 5,180. 1 5,646.3 23,938.8 Program Prioritas 18: Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir Kegiatan Prioritas: 01 - Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan Proyek Prioritas: 02 - Penguatan Kebijakan, Pendanaan, dan Kelembagaan Pengelolaan Sampah 3 Kebijakan Percepatan Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi PN 02 – PP 18 3 3 3 3 3 Rekomendasi Kebijakan 7,000. 0 7,630. 0 8,316. 7 9,065. 2 9,881.1 62,689.7 Hibah Langsung Jasa Luar Negeri (Proyek Emissions Reduction in Cities Through Improved Waste Management (DKTI)) 104,582.7 Program Prioritas 19: Pembangunan Rendah Karbon Kegiatan Prioritas 06: Penguatan aksi penurunan emisi GRK di sektor pengelolaan limbah Proyek Priorias 02: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 4 Kebijakan Perencanaan Ekonomi Hijau pada Sektor Prioritas
10. 1.Tingkat input material sirkular
11. 2.Indeks Ekonomi Hijau (PN 02 – PP 19 – KP 06 – ProP 02) 2 2 2 2 2 Rekomendasi Kebijakan 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 50,809.6 Hibah Langsung Jasa Luar Negeri (Proyek Green Economic Recovery: Green Growth Diagnostic Framework in Indonesia) 50,817.1 5 Kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI)
12. 1.Persentase Penurunan 2 2 2 2 2 Rekomendasi Kebijakan 3,500. 0 3,815. 0 4,158. 4 4,532. 6 4,940.5 28,361.5 Hibah Langsung Jasa Luar Negeri (Proyek Sustainable Infrastructure Programme 49,308.0 No. Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas (RO PN) Penugasan Indikator PN/PP/KP/ ProP Target Satuan Alokasi APBN (Dalam Rp Juta) Alokasi Non-APBN (dalam Rp Juta) Keterangan Sumber Pendanaan Non-APBN Total Jumlah (dalam Rp Juta) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 202 6 2027 2028 2029 Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada empat sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan)
13. 2.Persentase Penurunan Emisi GRK (kumulatif)
14. 3.Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) (PN 02- PP 19-KP 06- ProP 02) for Low-Carbon Resilient Development in Asia (SIPA)) - - - Kerjasama Teknik dengan UNOPS (Project The Southeast Asia Energy Transition Partnership) Program Prioritas 22: Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru Kegiatan Prioritas 7: Pengembangan Iptek, Inovasi, dan SDM Ekonomi Biru Proyek Prioritas 03: Penguatan Riset di Bidang Maritim, Kelautan dan Perikanan 6 Kebijakan Program Pengembangan Ekonomi Biru PN0 2 – PP 22 – KP 07 – ProP 03 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 800.0 872.0 950.5 1,036.0 1,129.3 7,344.8 Hibah Langsung Jasa Luar Negeri (Proyek Blue Carbon Ecosystems Management Into Indonesia Biodiversity and Climate Policies Project) 7 Kebijakan Integrasi Pangan Akuatik Dalam Sistem Pangan Nasional PN 02- PP 22-KP 07- ProP 03 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 1,200.0 1,308.0 1,425.7 1,554.0 1,693.9 8 Kebijakan Perencanaan Bioekonomi dan Konservasi Sumber Daya Air 4 4 4 4 4 Rekomendasi Kebijakan 5,250.0 5,722.5 6,237.5 6,798.9 7,410.8 31,419.7 Program Prioritas 10: Swasembada Pangan Kegiatan Prioritas 08 - Penguatan Cadangan Pangan 10 Koordinasi Penguatan Tata Kelola Sistem Pangan 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 4,533.5 4,941.6 5,386.3 5,871.1 6,399.5 - - - - - 1. Kerjasama Teknik dengan UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) (Project Integrated Sustainable Food, Natural Resources, and Environment Partnership)
15. 2.Kerjasama Penelitian dengan Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) (Project Kemitraan 27,131.9 No. Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas (RO PN) Penugasan Indikator PN/PP/KP/ ProP Target Satuan Alokasi APBN (Dalam Rp Juta) Alokasi Non-APBN (dalam Rp Juta) Keterangan Sumber Pendanaan Non-APBN Total Jumlah (dalam Rp Juta) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 202 6 2027 2028 2029 Pengembangan Pertanian Indonesia)
16. 3.Kerjasama Penelitian dengan The International Food Policy Research Institute (IFPRI) (Project Development of Food and Agriculture Policy in Indonesia)
17. 4.Kerjasama Teknik dengan The Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (French Agricultural Research Centre for International Development) (CIRAD) (Project Partnership for The Formulation and Implementation of National Development Planning Policies) 11 Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular 1 1 1 1 1 Kegiatan 3,795.0 4,136.6 4,508.8 4,914.6 5,357.0 22,712.0 Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Program Prioritas 20: Peningkatan Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Kegiatan Prioritas 01: Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Proyek Prioritas 02: Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Lanjut Usia 12 Penyusunan RUU tentang Kelanjutusiaan PN 04 – PP 20 – KP 01 – ProP 02 1 1 1 1 1 RUU 750.0 817.5 891.1 971.3 1,058.7 19,893 .1 Hibah Langsung Jasa Luar Negeri (Proyek Social Protection Programme (SPP)) 24,381.7 - - - - - Kerjasama Teknik dengan The University of Sydney (Project Partnership on National Development Planning Through Education, Research, and Community Service) 13 Koordinasi Strategis Desa Cemara 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 3,999.6 4,359.5 4,751.9 5,179.6 5,645.7 1,595,530.1 Hibah Langsung Jasa Luar Negeri (Proyek Synergies and Collaboration for Basic Service Delivery Acceleration (SKALA)) 1,619,466. 4 14 Koordinasi Strategis Pemutakhiran Metodologi Perhitungan Kemiskinan 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 1,050.0 1,144.5 1,247.5 1,359.8 1,482.2 6,283.9 15 Kegiatan Dukungan Satker Majelis Wali Amanat Program Hibah COMPACT II 1 1 1 1 1 Kegiatan 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 20,000.0 279,730.7 Hibah Langsung Jasa Luar Negeri (Proyek Compact Development Fund) 379,730.7 Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Program Prioritas 10: Sistem Pendataan Sosial Ekonomi Terintegrasi Kegiatan Prioritas 02: Pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi Proyek Prioritas 01: Pemanfaatan Data Sektoral 16 Koordinasi Strategis Registrasi Sosial Ekonomi
18. 1.Persentase Pemerintah 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 1,000.0 1,090.0 1,188.1 1,295.0 1,411.6 5,984.7 No. Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas (RO PN) Penugasan Indikator PN/PP/KP/ ProP Target Satuan Alokasi APBN (Dalam Rp Juta) Alokasi Non-APBN (dalam Rp Juta) Keterangan Sumber Pendanaan Non-APBN Total Jumlah (dalam Rp Juta) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 202 6 2027 2028 2029 daerah yang memutakhirkan data registrasi sosial ekonomi
19. 2.Persentase Pemerintah Daerah yang Memanfaatkan Data Regsosek
20. 3.Persentase data sosial ekonomi keluarga Indonesia yang termutakhir dan terpilah secara berkala
21. 4.Jumlah Kementerian/L embaga Pemerintah Pusat yang Memanfaatkan Data Regsosek
22. 5.Persentase Kementerian/L embaga yang memutakhirkan data registrasi sosial ekonomi (PN 06 – PP 01 – KP 02 – ProP 01) Program Prioritas 05: Pembangunan Ibu Kota Nusantara Kegiatan Prioritas 01: Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara Proyek Prioritas 01: Perencanaan dan Penataan Ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan Sekitarnya 17 Kebijakan Percepatan Pemindahan Ibu Kota Negara PN 06 – PP 05 KP 01 – ProP 01 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 1,000.0 1,090.0 1,188.1 1,295.0 1,411.6 5,984.7 18 Rancangan Perpres tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi Jakarta 1 1 1 1 1 RPerpres 210.6 229.5 250.2 272.7 297.2 1,260.1 Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Program Prioritas 08: Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan Kegiatan Prioritas 02 Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan Proyek Prioritas 01: Penguatan Ekosistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 19 Rekomendasi Rancangan Kebijakan tentang Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional Persentase Kegiatan Prioritas dengan Kinerja Baik (PN 07 – PP 08 – KP 02 – ProP 01) 1 1 1 1 1 Rekomendasi 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 12,500.0 20 Sistem Informasi E-Monev Gen 4 Persentase Kegiatan Prioritas dengan Kinerja Baik (PN 07 – PP 08 - KP 02 – Prop 01) 1 1 1 1 1 Sistem 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 17,500.0 Program Prioritas 10: Pemerintah Digital No. Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas (RO PN) Penugasan Indikator PN/PP/KP/ ProP Target Satuan Alokasi APBN (Dalam Rp Juta) Alokasi Non-APBN (dalam Rp Juta) Keterangan Sumber Pendanaan Non-APBN Total Jumlah (dalam Rp Juta) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 202 6 2027 2028 2029 Kegiatan Prioritas 05: Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah Proyek Prioritas 01: Tata Kelola Data 21 Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia Nilai Indeks Satu Data Indonesia (PN 07 – PP 10 – KP 05 – ProP 01) 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 16,372.6 17,846.1 19,452.3 21,203.0 23,111.3 97,985.3 Kegiatan Prioritas 02: Penguatan Teknologi Pemerintah Digital Proyek Prioritas 01: Penguatan Infrastruktur Pemerintah Digital 22 Implementasi Interoperabilitas dan Pertukaran Data Persentase K/L/D yang Terintegrasi dengan Portal SDI (PN 07 – PP 10 – KP 02 – ProP 01) 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 3,627.4 3,953.9 4,309.7 4,697.6 5,120.4 21,709.0 Kegiatan Prioritas 03: Sinergi Pengendalian dan Pengawasan Program Pembangunan Nasional Proyek Prioritas 01: Pengendalian Program Prioritas Presiden 23 Rekomendasi Strategis dan Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Pelaksanaan Program Prioritas Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional (PN 07 – PP 08 - KP 03 – ProP 01) 1 1 1 1 1 Laporan 6,000.0 6,540.0 7,128.6 7,770.2 8,469.5 35,908.3 24 Konsolidasi Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional (PN 07 – PP 08 - KP 03 – ProP 01) 1 1 1 1 1 kegiatan 32,000.0 34,880.0 38,019.2 41,440.9 45,170.6 191,510.7 Program Prioritas 07: Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN Kegiatan Prioritas 03: Penerapan Pengembangan Kompetensi ASN yang Mendorong Kemudahan Akses Belajar Proyek Prioritas 03: Pemberian Beasiswa Pendidikan 25 Program Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan PNS Perencana Pembangunan Nasional PN 07 – PP 07 - KP 03 – ProP 03 166 166 166 166 400 Peserta 45,990.2 68,788.3 68,788.3 68,788.3 68,788.3 321,143.4 Program Prioritas 14: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan Kegiatan Prioritas 02: Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pembiayaan non utang yang inovatif Proyek Prioritas 01: Penyempurnaan Peraturan Mengenai Skema KPBU 26 Penyempurnaan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur PN 07 – PP 14 - KP 02 - ProP 01 1 1 1 1 1 PerMen 200.0 218.0 237.6 259.0 282.3 1,533,399.0 Hibah Langsung Jasa Luar Negeri (Proyek Indonesia - Australia Partnership for Infrastructure Facility (KIAT)) 1,534,596. 0 27 Sistem Informasi KRISNA PN 07 – PP 14 -KP 02 – ProP 02 2 2 2 2 2 Sistem Informasi 8,500.0 9,265.0 10,098.9 11,007.7 11,998.4 50,870.0 Program Prioritas 15: Pengendalian Inflasi No. Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas (RO PN) Penugasan Indikator PN/PP/KP/ ProP Target Satuan Alokasi APBN (Dalam Rp Juta) Alokasi Non-APBN (dalam Rp Juta) Keterangan Sumber Pendanaan Non-APBN Total Jumlah (dalam Rp Juta) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 202 6 2027 2028 2029 Kegiatan Prioritas 01: Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak Proyek Prioritas 12: Sinergi Perumusan Kebijakan Pengendalian Inflasi 28 Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Tingkat Pusat dan Daerah PN 07 – PP 15 – KP 01 – ProP 12 1 1 1 1 1 kegiatan 1,000.0 1,090.0 1,188.1 1,295.0 1,411.6 5,984.7 Program Prioritas: 03 - Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum Kegiatan Prioritas: 01 - Penguatan Kelembagaan Hukum 29 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan dan Reformasi Regulasi 1 1 1 1 1 Rekomendasi Kebijakan 500.0 545.0 594.1 647.5 705.8 2,992.4 Matriks Kerangka Regulasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025 - 2029 No. Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Bentuk Regulasi UU/PP/Perpres/ Permen/ Kepmen/ Juklak/Pedoman/ (Probis-SOP) Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Unit Kerja Terkait Substansi Unit/Institusi Terkait Tahun Target Penyelesaian Aspek Perencanaan dan Penganggaran
23. 1.Peraturan Presiden terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Peraturan Peraturan yang mengatur mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah yang disusun dan disahkan setiap tahun sebagai rujukan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan Seluruh unit kerja sektor
24. 1.Mitra K/L Unit Kerja Sektor
25. 2.Biro Hukum
26. 3.Kementerian Hukum Setiap tahun
27. 2.Peraturan Presiden terkait dengan Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Peraturan Peraturan Presiden terkait dengan Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah: Peraturan yang mengatur mengenai pemutakhiran atas dokumen Rencana Kerja Pemerintah pasca penetapan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga sehingga perencanaan pembangunan nasional dimutakhirkan kembali menyesuaikan dengan pengalokasian anggaran pada tahun perencanaan Seluruh unit kerja sektor
28. 1.Mitra K/L Unit Kerja Sektor
29. 2.Biro Hukum
30. 3.Kementerian Hukum Setiap tahun
31. 3.Peraturan Presiden terkait dengan Sinkronisasi Proyek Strategis Nasional Peraturan Dalam rangka proses sinkronisasi dan pengaturan kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN), maka perlu disusun Peraturan mengenai mekanisme sinkronisasi PSN ke dalam tahapan pelaksanaan pembangunan nasional Seluruh unit kerja sektor
32. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
33. 2.Kementerian Keuangan,
34. 3.Kementerian PU
35. 4.Kementerian/Lembaga pelaksana PSN lainnya
36. 5.Biro Hukum
37. 6.Kementerian Hukum 2026
38. 4.Peraturan Pemerintah tentang Transformasi Pembangunan Peraturan Pemerintah Dalam rangka menindaklanjuti mandat dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka perlu disusun Peraturan Pemerintah terkait dengan pelaksanaan transformasi pembangunan sehingga bisa tercapai tujuan pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045 dan Visi Indonesia Emas 2045
39. 1.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
40. 2.Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
41. 3.Deputi Sektoral (terkait substansi transformasi lintas bidang)
42. 1.Biro Hukum
43. 2.Kementerian Hukum 2026-2027
44. 5.Pengaturan tentang pengembangan pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan prioritas nasional Peraturan Menteri Perlu peraturan dan turunannya hingga petunjuk teknis dan lapangan untuk kebijakan yang bersifat lintas sektor seperti isu penyandang disabilitas, keberlanjutusiaan, dan isu lainnya.
45. 1.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
46. 2.Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
47. 3.Deputi Sektoral
48. 4.Sahli terkait
49. 1.Biro Hukum
50. 2.Kementerian Hukum 2027 No. Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Bentuk Regulasi UU/PP/Perpres/ Permen/ Kepmen/ Juklak/Pedoman/ (Probis-SOP) Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Unit Kerja Terkait Substansi Unit/Institusi Terkait Tahun Target Penyelesaian
51. 6.Pengaturan tentang sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko Peraturan Regulasi yang ada belum menyebutkan langsung mengenai kegiatan lintas Kemenko, sehingga perlu dirumuskan dalam Peraturan Presiden yang memuat hal tersebut.
52. 1.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
53. 2.Deputi Sektoral
54. 3.Sahli terkait Biro Hukum 2027 7 Pengaturan SOP atau panduan perencanaan dan kebijakan berbasis bukti Peraturan Menteri Belum adanya SOP atau panduan mengenai evidence- based planning and policy atau kebijakan dan perencanaan berbasis bukti. Hal tersebut perlu dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri.
55. 1.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
56. 2.Deputi Sektoral
57. 1.Biro Hukum
58. 2.Kementerian Hukum 2026 8 Pengaturan juklak penyusunan RKP sebagai tindak lanjut Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 Petunjuk Pelaksanaan Belum ada peraturan yang mengatur turunan dari Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 mengenai juklak atau penanggung jawab pembuatan RKP secara jelas. Termasuk proses rangkaian Musrenbangprov, Musrenbangnas, Rakorbangpus, dan tindak lanjut setelahnya.
59. 1.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
60. 2.Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
61. 3.Deputi Sektoral
62. 4.Sahli terkait Biro Hukum November 2025 9 Evaluasi terhadap UU SPPN dan peraturan teknis yang telah ada dan yang perlu diterbitkan Peraturan Menteri Perlu dilakukan pemilahan, penyusunan, dan pembentukan peraturan perundang- undangan yang diperlukan, dan mengutamakan pengawasan internal sejauh mana implementasinya
63. 1.Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
64. 2.Deputi Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
65. 1.Biro Hukum
66. 2.Kementerian Hukum 2026 10 Pengaturan terkait dengan Formula dan Perhitungan untuk Penentuan Prioritas Pembangunan Nasional Petunjuk Pelaksanaan Saat ini Kementerian PPN/Bappenas belum memberikan bobot yang berbeda antar isu sehingga seluruh isu masih dianggap setara. Karena keterbatasan anggaran, maka sumber pendanaan yang tersedia perlu diprioritaskan untuk isu-isu yang memang penting, esensial dan mendesak. Hal tersebut dapat dirumuskan dalam Petunjuk Pelaksanaan sebagai pedoman bagi Unit Kerja di lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas.
67. 1.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
68. 2.Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
69. 3.Sahli terkait Biro Hukum November 2025 11 Pengaturan terkait dengan mekanisme penerapan sinkronisasi RO dan sub- kegiatan/ proyek antar K/L dan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Perlu disusun mekanisme sinkronisasi pada level RO dan sub-kegiatan/proyek dengan melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan RO dan Sub-kegiatan/proyek dimaksud.
70. 1.Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
71. 2.Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
72. 1.Biro Hukum
73. 2.Kementerian Hukum 2026 No. Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Bentuk Regulasi UU/PP/Perpres/ Permen/ Kepmen/ Juklak/Pedoman/ (Probis-SOP) Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Unit Kerja Terkait Substansi Unit/Institusi Terkait Tahun Target Penyelesaian 12 Kebijakan Pencarian Sumber Pendanaan Non- APBN Peraturan Menteri Perlu disusun dan dirincikan mekanisme pengintegrasian sumber pendanaan alternatif Non-APBN seperti investasi swasta, investasi BUMN, Corporate Social Responsibility (CSR), Dana Wakaf/Zakat, dan lain sebagainya sebagai tambahan anggaran dalam melaksanakan pembangunan nasional. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
74. 1.Biro Hukum
75. 2.Kementerian Hukum 2027 13 Pengaturan terkait dengan kebijakan penyusunan peta jalan/rencana aksi selain yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Peraturan Menteri Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka sinergi antar unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas untuk pengendalian RPJMN dan RKP secara holistik dan terintegratif.
76. 1.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
77. 2.Deputi Sektoral
78. 1.Biro Hukum
79. 2.Kementerian Hukum 2026 14 Pengaturan Sinkronisasi Kegiatan PHLN dengan RPJMN dan RKP hingga ke tingkat Proyek- Prioritas Peraturan Menteri Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP dalam pengendalian penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk K/L. Proses sinkronisasi diperlukan untuk menjaga target-target prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Perlu segera disusun peraturan yang menjadi acuan bagi para penelaah Kementerian PPN/Bappenas dalam menjaga konsistensi target prioritas nasional, utamanya pada saat pelaksanaan anggaran. Pada saat ini, peraturan yang ada masih terbatas pada tataran perencanaan, namun demikian proses pelaksanaan anggaran K/L, Kementerian PPN/ Bappenas tetap bisa menjalankan perannya sebagai pengendali pembangunan.
80. 1.Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
81. 2.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
82. 1.Biro Hukum
83. 2.Kementerian Hukum 2027 15 Standar Background Study dokumen perencanaan pembangunan nasional Keputusan Menteri Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka sinergi antar unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas untuk pengendalian RPJMN dan RKP terutama terkait dengan isu-isu substantif seperti PN, PP, KP, dan PSN secara holistik dan terintegratif. Selain itu, diperlukan sinkronisasi data sharing perencanaan dan penganggaran
84. 1.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
85. 2.Sekretariat Kementerian PPN/ Sekretariat Utama Bappenas Biro Hukum Oktober 2025 No. Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Bentuk Regulasi UU/PP/Perpres/ Permen/ Kepmen/ Juklak/Pedoman/ (Probis-SOP) Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Unit Kerja Terkait Substansi Unit/Institusi Terkait Tahun Target Penyelesaian serta realisasi belanja K/L. 16 Penguatan Kewenangan Kementerian PPN/ Bappenas dalam pelaksanaan integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Peraturan Menteri Belum ada peraturan yang mengatur turunan dari Permen PPN/ Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 mengenai juklak atau penanggung jawab pembuatan RKP secara jelas. Termasuk proses rangkaian Musrenbangprov, Musrenbangnas, Rakorbangpus, dan tindak lanjut setelahnya.
86. 1.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
87. 2.Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
88. 3.Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
89. 1.Biro Hukum
90. 2.Kementerian Hukum 2027 17 Pengaturan tentang pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait pencapaian prioritas nasional Peraturan Menteri Untuk memastikan pencapaian prioritas nasional yang didukung oleh Pemerintah Daerah, perlu ada regulasi yang mengatur terkait dengan pendampingan dari Kementerian PPN/ Bappenas terhadap daerah dalam bentuk Peraturan Menteri.
91. 1.Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
92. 2.Sahli terkait
93. 1.Biro Hukum
94. 2.Kementerian Hukum 2026 18 Pengaturan tentang sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai Peraturan Menteri Regulasi yang ada belum mengatur secara khusus terkait dengan investasi publik, sehingga hal tersebut perlu dirumuskan pengaturannya dalam bentuk Peraturan Presiden.
95. 1.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
96. 2.Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
97. 3.Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
98. 1.Biro Hukum
99. 2.Kementerian Hukum 2027 19 Pengaturan koordinasi dalam melakukan exercise alokasi anggaran K/L mitra dengan Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah Peraturan Menteri Alokasi anggaran K/L mitra dengan Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah, sehingga perlu dirumuskan dalam Peraturan Menteri. Selain itu perlu juga penajaman dalam proses koordinasi antara Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dan koordinasi antara Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dengan Direktorat sektor.
100. 1.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
101. 2.Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
102. 3.Deputi Sektoral
103. 4.Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Biro Hukum November 2025 20 Pengaturan koordinasi penyusunan anggaran di Internal Kementerian PPN/ Bappenas Peraturan Menteri Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka sinergi antar unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas untuk pengendalian RPJMN dan RKP secara holistik Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas Biro Hukum November 2025 No. Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Bentuk Regulasi UU/PP/Perpres/ Permen/ Kepmen/ Juklak/Pedoman/ (Probis-SOP) Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Unit Kerja Terkait Substansi Unit/Institusi Terkait Tahun Target Penyelesaian dan integratif. 21 Pengaturan koordinasi penyusunan anggaran dengan Kementerian Keuangan dan K/L lainnya Keputusan Menteri Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP dalam pengendalian penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk K/L. Proses sinkronisasi diperlukan untuk menjaga target-target prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Perlu segera disusun peraturan yang menjadi acuan bagi para penelaah Kementerian PPN/Bappenas dalam menjaga konsistensi target prioritas nasional, utamanya pada saat pelaksanaan anggaran.
104. 1.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
105. 2.Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Biro Hukum November 2025 22 Kebijakan Spesifikasi dan Standar Penggunaan Anggaran Kementerian PPN/ Bappenas Peraturan Menteri Kementerian PPN/ Bappenas dalam pelaksanaan anggaran didominasi oleh program/kegiatan yang bernuansa pelaksanaan/ implementasi (project based) dari sektor mitra K/L. Hal ini ke depan perlu lebih dilakukan pencermatan dan penekanan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai K/L enabler yang memberikan rekomendasi debottlenecking isu pembangunan (i.e pilot project, sweetener, dll.) tetapi bukan K/L pelaksana pembangunan tersebut.
106. 1.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
107. 2.Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan
108. 3.Deputi Sektoral
109. 1.Biro Hukum
110. 2.Kementerian Hukum 2026 Aspek Pengendalian 23 Pengaturan pengendalian RPJMN dan RKP Peraturan Menteri Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka sinergi antar unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas untuk pengendalian RPJMN dan RKP terutama terkait dengan isu-isu substantif seperti PN, PP, KP, dan PSN secara holistik dan terintegratif. Selain itu, diperlukan sinkronisasi data sharing perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja K/L
111. 1.Deputi Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
112. 2.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
113. 3.Deputi Sektoral
114. 1.Biro Hukum
115. 2.Kementerian Hukum 2026 No. Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Bentuk Regulasi UU/PP/Perpres/ Permen/ Kepmen/ Juklak/Pedoman/ (Probis-SOP) Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Unit Kerja Terkait Substansi Unit/Institusi Terkait Tahun Target Penyelesaian 24 Pemutakhiran Pengaturan Terkait Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan) Peraturan Menteri Penguatan pengaturan antara lain terkait:
116. 1.pengendalian perencanaan pembangunan (termasuk evaluasi Ex- Ante)
117. 2.pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
118. 3.integrasi manajemen risiko pembangunan nasional dalam evaluasi kinerja pembangunan;
119. 4.peran daerah dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
120. 5.peran sistem informasi pengendalian pembangunan nasional sebagai alat dalam pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko pembangunan nasional;
121. 6.Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional
122. 1.Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
123. 2.Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan
124. 3.Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
125. 1.Biro Hukum
126. 2.Kementerian Hukum 2027 25 Pengaturan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional Peraturan Menteri Sebagaimana mandat dari Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional.
127. 1.Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
128. 2.Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan
129. 1.Biro Hukum
130. 2.Kementerian Hukum 2026 Aspek Kelembagaan Internal 26 Kebijakan Pengembangan Karier di Kementerian PPN/ Bappenas Peraturan Menteri Perlu disusun dokumen yang bisa menjadi rujukan bagi Pegawai di Kementerian PPN/ Bappenas untuk mendapatkan kejelasan jenjang karier bagi seluruh pegawai. Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas
131. 1.Biro Hukum
132. 2.Kementerian Hukum 2026 27 Kebijakan proses bisnis/mekanisme alur kerja di Kementerian PPN/Bappenas Keputusan Menteri Perlu disusun dokumen yang merupakan bentuk penataan tata laksana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas
133. 1.Biro Hukum
134. 2.Kementerian Hukum 2025 28 Pengaturan Manajemen Risiko Organisasi Kementerian PPN/Bappenas Peraturan Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang MRPN, setiap instansi harus menetapkan MRPN Organisasi Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas
135. 1.Biro Hukum
136. 2.Kementerian Hukum 2026 No. Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Bentuk Regulasi UU/PP/Perpres/ Permen/ Kepmen/ Juklak/Pedoman/ (Probis-SOP) Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Unit Kerja Terkait Substansi Unit/Institusi Terkait Tahun Target Penyelesaian 29 Pengaturan terkait penguatan integritas dan penanganan konflik kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas Keputusan Menteri Adanya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, PermenPAN RB Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Pegawai ASN dan PermenPAN RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Konflik Kepentingan, belum terdapat kerangka kerja pembangunan integritas yang terintegrasi yang mencakup penanganan pelaporan pengaduan, pengelolaan gratifikasi, pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), penanganan konflik kepentingan dan lainnya Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas
137. 1.Inspektorat Utama
138. 2.Biro Hukum
139. 3.Kementerian Hukum 2026 30 Pengaturan tata kelola pengawasan intern dan piagam pengawasan intern di Kementerian PPN/Bappenas Peraturan Menteri Berdasarkan evaluasi peraturan di Kementerian PPN/Bappenas dan dalam rangka meningkatkan optimalisasi peran pengawasan intern diperlukan pemutakhiran Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Pengawasan Intern di Kementerian PPN/Bappenas dan Permen PPN tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian PPN/Bappenas Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas
140. 1.Inspektorat Utama
141. 2.Biro Hukum
142. 3.Kementerian Hukum 2026 Kerangka Kerja Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025-2029 Sasaran Strategis/ Sasaran Program Indikator Kinerja Sumber Data dan Mekanisme Pengendalian Risiko dan Asumsi Penting Sasaran Strategis (Outcome) 1: Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, dan lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional. Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional e-Performance serta Laporan Hasil Pemantauan Kinerja Risiko: - Penetapan prioritas nasional yang tidak tajam dan spesifik menyebabkan alokasi anggaran pembangunan tidak optimal. - Kualitas Dokumen Perencanaan tidak optimal - Kesiapan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) belum optimal - Tidak berjalannya penerapan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial) dalam proses perencanaan pembangunan nasional Asumsi Penting: - Pedoman dipahami oleh semua unit - Forum pembahasan lokus proyek terlaksana - Evaluasi ex ante telah dilakukan secara lengkap Output 1.1: Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional
143. 1.% Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka pendek dan/atau menengah yang telah disusun/dimutakhirkan
144. 2.% Kelengkapan Cascading Perencanaan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka pendek dan/atau menengah
145. 3.% Renstra K/L dan Rencana Induk/Strategi Nasional/Peta Jalan/Rencana Strategis atau lainnya yang telah disinkronisasikan terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan Menengah
146. 4.% muatan Kebijakan Strategis\perencanaan jangka pendek dan/atau menengah yang dievaluasi secara ex ante lingkup [sektor]
147. 1.Dokumen RKP
148. 2.Matriks Status Hasil Sinkronisasi Renstra K/L dan Rencana Induk/ Strategi Nasional/Peta Jalan/ Rencana Strategis atau lainnya terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan Menengah
149. 3.Laporan Hasil Evaluasi Ex Ante RKP Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja terkait Tujuan (Impact): Tercapainya paling minimal 75% Sasaran (Target dan Indikator) Prioritas Nasional Sasaran Strategis/ Sasaran Program Indikator Kinerja Sumber Data dan Mekanisme Pengendalian Risiko dan Asumsi Penting Sub-Output 1.1.1 1. % Penyelesaian Kerangka Ekonomi Makro Nasional dan Daerah mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan
150. 2.% Keselarasan Sasaran Makro Pembangunan yang disepakati dalam Dokumen Perencanaan
151. 3.% Perhitungan Kerangka Makro Fiskal yang disepakati dan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan Data: Kebijakan Kerangka Ekonomi Makro Pembangunan Narasi Kebijakan Kerangka Ekonomi Makro Pembangunan Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sub-Output 1.1.2 Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang [Sektor] Data: Kebijakan Rencana Pembangunan Sektor Narasi Kebijakan Kerangka Ekonomi Makro Pembangunan Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sub-Output 1.1.3 % Penyelesaian Dokumen Perencanaan Hilirisasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Data: Kebijakan Hilirisasi Pembangunan Narasi Kebijakan Hilirasi Pembangunan Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sub-Output 1.1.4 Kebijakan Kerjasama Ekonomi Internasional untuk Pembangunan Nasional % Keselarasan Perencanaan Kerja Sama Ekonomi Internasional Yang Dimasukkan Dalam Dokumen Perencanaan % Kerjasama Ekonomi Internasional Yang Dikoordinasikan untuk Mendukung Investasi dan Perdagangan Data: Narasi Kebijakan Kerjasama Ekonomi Internasional Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sub-Output 1.1.5 1. % perencanaan output untuk peningkatan produktivitas dan pembangunan tematik dalam Dokumen Perencanaan Nasional
152. 2.% tingkat pemenuhan sinkronisasi output untuk peningkatan produktivitas dan pembangunan tematik pada sektor Unggulan dalam RPJMN 2025-2029 Data: Kebijakan Pembangunan Tematik untuk mendukung Prioritas Nasional Narasi Kebijakan Pembangunan Tematik Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sasaran Strategis/ Sasaran Program Indikator Kinerja Sumber Data dan Mekanisme Pengendalian Risiko dan Asumsi Penting Sub-Output 1.1.6 1. % Kesesuaian rencana kebijakan lingkup industri, perdagangan, dan peningkatan investasi dengan Sasaran Pembangunan Nasional
153. 2.% Kesesuaian rencana kebijakan lingkup pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital dengan Sasaran Pembangunan Nasional
154. 3.% Kesesuaian rencana kebijakan lingkup ekonomi syariah, badan usaha milik negara, dan jasa keuangan mikro dengan Sasaran Pembangunan Nasional
155. 4.% Kesesuaian rencana kebijakan lingkup Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital dengan Sasaran Pembangunan Nasional
156. 5.% Kesesuaian rencana kebijakan lingkup Data Pembangunan dan Pemerintah Digital dengan Sasaran Pembangunan Nasional Data: Kebijakan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional Narasi Kebijakan Ekonomi dalam RKP/RPJMN Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sub-Output 1.1.7 % Kesesuaian Arah Kebijakan Transfer ke Daerah dalam RKP dengan Undang-Undang APBN Data: Kebijakan Transfer ke Daerah untuk mendukung Pembangunan Nasional Narasi Arah Kebijakan Transfer ke Daerah Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sub-Output 1.1.8 1. % Kesesuaian Rekomendasi Kebijakan/ Strategi Pembangunan Kewilayahan di Darat, dan/atau Laut, dan/atau Dirgantara, dan/ atau Dalam Bumi Indonesia terhadap Sasaran Pembangunan Nasional dan Sasaran Prioritas Sektoral
157. 2.% Kesesuaian arah kebijakan/strategi pengembangan wilayah […] dengan Sasaran Prioritas Sektoral dan Profil Analisis Daerah
158. 3.% Kesesuaian Penentuan Lokus dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Hasil Analisis Profil Daerah lingkup Pembangunan Indonesia [wilayah] Data: Arah Kebijakan/Strategi Pengembangan Wilayah Narasi Arah Kebijakan/Strategi Pengembangan Wilayah Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sub-Output 1.1.9 % Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dikelola sesuai rencana lingkup […] Data: Kebijakan Pengelolaan PSN untuk Pembangunan Nasional Narasi Kebijakan Pengelolaan PSN untuk Pembangunan Nasional Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sub-Output 1.1.10 1. % Penyelesaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia
159. 2.Nilai Indeks Satu Data Indonesia Data: Kebijakan Pengelolaan Data untuk Perencanaan Pembangunan Nasional Narasi Kebijakan Pengelolaan Data untuk Perencanaan Pembangunan Nasional Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sasaran Strategis/ Sasaran Program Indikator Kinerja Sumber Data dan Mekanisme Pengendalian Risiko dan Asumsi Penting Sub-Output 1.1.11 Kebijakan Kerangka Regulasi untuk Perencanaan Pembangunan Nasional Jumlah Kebijakan Penyusunan Kerangka Regulasi Dokumen Perencanaan yang perlu diatur/ dimutakhirkan Data: Kerangka Regulasi RKP/RPJMN Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sub-Output 1.1.12 Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
160. 1.% objek MRPN LS yang dikoordinasikan pengelolaannya lingkup [Sektor]
161. 2.% Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup [Sektor] Data: - Narasi Kebijakan MRPN - Matriks MRPN LS Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Output 1.2: Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup [Sektor]
162. 1.Berita Acara TM Renja dan RKA K/L
163. 2.Berita Acara BM Renstra K/L Berita Acara Hasil Trilateral Meeting Renstra, Renja dan RKA K/L Sasaran Strategis (Outcome) 2: Indeks Pemenuhan Pembiayaan Perencanaan Pembangunan Nasional Data: Risiko: Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
164. 1.Matriks Pembangunan
165. 2.Blue Book & Green Book
166. 3.DRPPLN h DRPPDN
167. 4.Dokumen Rencana KPBU
168. 5.Dokumen Rencana Pembiayaan Sumber Pendanaan Alternatif Non-APBN - Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Prioritas Nasional - Pemanfaatan Sumber Pendanaan yang berimplikasi bunga (PLN, PDN, SBSN, dst.) kurang optimal Mekanisme Pengendalian: Forum Pengendalian Kinerja Tahunan Asumsi Penting: Telah tersedia kebijakan dan mekanisme pengintegrasian sumber pembiayaan Non-APBN sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional Output 2.1: % Kesesuaian Jumlah Prioritas Pembangunan Nasional yang teralokasikan anggarannya dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Data: Kerangka Pembiayaan untuk Perencanaan Pembangunan Nasional Matriks Pembangunan Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sasaran Strategis/ Sasaran Program Indikator Kinerja Sumber Data dan Mekanisme Pengendalian Risiko dan Asumsi Penting Sub-Output 2.1.1: 1. Jumlah Kebijakan Prosedur dan Sistem Penetapan Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah yang perlu disusun dan/ atau dimutakhirkan sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional
169. 2.Jumlah kebijakan/regulasi lingkup Pembiayaan Strategis dan Inovatif yang disusun dan/ atau dimutakhirkan sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional
170. 3.Jumlah Kebijakan Pembiayaan Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri yang perlu disusun dan/atau dimutakhirkan sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional
171. 4.Jumlah Kebijakan Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri yang disusun dan/atau dimutakhirkan sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional Data: Kebijakan Pembiayaan untuk Pembangunan Prioritas Nasional
172. 1.Kebijakan Pengalokasian Pembiayaan Pembangunan
173. 2.Kebijakan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
174. 3.Kebijakan Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri
175. 4.Kebijakan Pembiayaan Alternatif Non-APBN Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sub-Output 2.1.2: Resource Envelope untuk Pembangunan Prioritas Nasional
176. 1.% Alokasi APBN dalam mendukung Pembangunan Prioritas Nasional sesuai dengan Rencana dan Perhitungan lingkup Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan
177. 2.% penyelesaian analisa penerimaan dan pembiayaan dalam kerangka sumber pendanaan pembangunan nasional serta kebijakan moneter dan sektor keuangan yang pro pertumbuhan
178. 3.% Kegiatan/Proyek yang memperoleh fasilitasi pencarian dukungan pendanaan inovatif untuk mendukung Prioritas Nasional yang ditindaklanjuti
179. 4.% Kegiatan/Proyek yang memperoleh fasilitasi pencarian dukungan pendanaan inovatif untuk mendukung Prioritas Nasional yang ditindaklanjuti
180. 5.% Rekomendasi Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti lingkup Pembiayaan Strategis dan Inovatif Data: Resource Envelope APBN dan NonAPBN Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja
181. 6.% Rekomendasi prakarsa strategis di bidang pembiayaan dan hibah dalam negeri yang diterima oleh Deputi
182. 7.Jumlah intervensi pembiayaan dan hibah luar negeri yang dibahas dalam forum kerjasama pembangunan
183. 8.Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi
184. 9.Pengintegrasian Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri Sasaran Strategis/ Sasaran Program Indikator Kinerja Sumber Data dan Mekanisme Pengendalian Risiko dan Asumsi Penting Sub-Output 2.1.2: 1. % Keselarasan Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Pembiayaan Luar Negeri Jangka Menengah dengan Prioritas Nasional RPJMN
185. 2.% Keselarasan Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Pembiayaan Dalam Negeri Jangka Menengah Pinjaman dengan Prioritas Nasional RPJMN
186. 3.% Keselarasan Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Pembiayaan Tahunan dengan Dokumen Jangka Menengah dan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP
187. 4.% Keselarasan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Tahunan dengan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
188. 5.% Keselarasan Daftar Kegiatan yang diterbitkan dengan DRPPLN/Greenbook
189. 6.% Keselarasan kegiatan dalam DKPPDN dengan DKPDN dan RKP
190. 7.% Keselarasan kegiatan dalam DPP-SBSN dengan RPJMN/Renstra-KL/RKP
191. 8.% Keselarasan kegiatan pinjaman daerah dengan RPJMN/RKP/Renstra yang diterima Deputi
192. 9.% Kesesuaian Kegiatan Hibah Dalam Negeri Tahunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029
193. 10.Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Pendek dan/atau Menengah dan/atau Panjang lingkup Pembiayaan Strategis dan Inovatif Data: Pengintegrasian Sumber Pembiayaan untuk Pembangunan Prioritas Nasional Matriks Pembangunan (termasuk sumber pembiayaan APBN dan NonAPBN) Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sasaran Strategis (Outcome) 3:
194. 1.Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
195. 2.Persentase Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik Data: Risiko: Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.
196. 1.E-Monev
197. 2.Laporan Hasil Pemantauan RKP Tahunan
198. 3.Laporan Hasil Pemantauan RPJMN
199. 4.Laporan Hasil Pengendalian RKP Tahunan
200. 5.Laporan Hasil Pengendalian RPJMN
201. 6.Dokumen Evaluasi RKP
202. 7.Dokumen Evaluasi RPJMN - Pelaksanaan pengendalian pembangunan belum didukung oleh Sistem Informasi yang terintegrasi - Pemanfaatan Sistem Pengendalian Pembangunan yang belum optimal oleh K/L ataupun Pemerintah Daerah Mekanisme Pengendalian: Forum Pengendalian Pembangunan Nasional Asumsi Penting: - Dukungan KSP, Kemenko, dan Setkab dalam proses pengendalian pembangunan nasional - Laporan hasil pengendalian dilaporkan kepada Kabinet dan diketahui oleh - Data Pengendalian Pembangunan telah terpenuhi 100% Sasaran Strategis/ Sasaran Program Indikator Kinerja Sumber Data dan Mekanisme Pengendalian Risiko dan Asumsi Penting Output 3.1: Laporan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Nasional
203. 1.% Kebijakan Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan yang disusun/dimutakhirkan
204. 2.% Kebijakan Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan yang disusun dan/atau dimutakhirkan lingkup [Sektor] Data:
205. 1.Laporan Hasil Pengendalian RKP Tahunan
206. 2.Laporan Hasil Pengendalian RPJMN Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Suboutput 3.1.1: Laporan Pemantauan Pembangunan Nasional
207. 1.% indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya Lingkup Ekonomi Makro dan Model Pembangunan
208. 2.% Kebijakan Fiskal, Moneter dan Sektor Keuangan terhadap Pembangunan Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya
209. 3.% Kebijakan Hilirisasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Yang Telah Dipantau dan Dievaluasi Capaiannya
210. 4.% Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya
211. 5.% Pelaksanaan Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya
212. 6.% muatan kebijakan strategis dalam dokumen perencanaan jangka pendek dan/atau menengah dan/atau panjang yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya lingkup [sektor]
213. 7.% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek lainnya yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya pelaksanaannya lingkup [sektor]
214. 8.% Kelengkapan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Lingkup Pembangunan Indonesia [wilayah]
215. 9.% proyek/output prioritas nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya lingkup Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah
216. 10.% proyek/output prioritas nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya lingkup Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri
217. 11.% Proyek/output prioritas nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya lingkup Pembiayaan Strategis dan Inovatif
218. 12.% Ketersediaan hasil analisis terhadap pemantauan lapangan dan evaluasi proyek-proyek yang masih dalam tahap persiapan dan sedang berjalan lingkup Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri
219. 13.% proyek/output prioritas nasional yang telah dipantau dan dievaluasi capaiannya lingkup Pembiayaan dan Investasi Khusus Data: - Laporan Pemantauan RKP Tahunan - Laporan Pemantauan RPJMN Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Suboutput 3.1.2: Laporan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional
220. 1.% muatan kebijakan strategis dalam dokumen perencanaan jangka pendek dan/atau menengah dan/atau panjang yang mengalami kendala dan telah dikendalikan pelaksanaannya lingkup [sektor]
221. 2.% muatan Kegiatan Prioritas Utama yang dikendalikan pelaksanaannya lingkup [sektor]
222. 3.% RO Prioritas Nasional dan/atau Proyek Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan indikator sasaran Prioritas Nasional yang terkendala telah dikendalikan capaiannya lingkup [sektor] Data: - Laporan Evaluasi Ex-ante Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sasaran Strategis/ Sasaran Program Indikator Kinerja Sumber Data dan Mekanisme Pengendalian Risiko dan Asumsi Penting Sasaran Strategis (Outcome) 4: Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Sumber Data: Risiko: Terlaksananya kebijakan percepatan dan responsivitas perencanaan atas isu nasional melalui inovasi serta rekomendasi kebijakan strategis. - Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional - Rekomendasi Inovasi untuk Percepatan Pembangunan Nasional - Laporan Kinerja Pusbindiklatren - Policy note/brief/paper yang disusun tidak menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas Mekanisme Pengendalian: Asumsi Penting: Forum Pengendalian Kinerja Tahunan Hasil Analisis dalam merespons isu dan juga inovasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan tajam dalam menyelesaikan masalah Output 4.1: 1. Persentase rekomendasi hasil analisis kebijakan atas penyelesaian isu strategis yang dimanfaatkan oleh Unit Kerja Eselon 1 dan 2 di Kementerian PPN/Bappenas
223. 2.% Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang telah disusun Rencana Tindaklanjutnya Lingkup Pertahanan dan Keamanan
224. 3.Jumlah Laporan yang telah dihasilkan atas Identifikasi Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional yang disampaikan ke Unit Kerja terkait
225. 4.Persentase Nasihat atau Rekomendasi Staf Ahli yang Diadopsi dalam Kebijakan Kementerian Lingkup … Data: Rekomendasi Tindaklanjut Isu Strategis Nasional terhadap Rencana Pembangunan Nasional Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Output 4.2: 1. Jumlah Sektor untuk Pelaksanaan Kerja sama (Kajian Bersama dan/atau Seminar, dst.) terkait dengan Inovasi terhadap Kebijakan Pembangunan Termutakhir
226. 2.% Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti Lingkup [sektor]
227. 3.% Rekomendasi Inovasi Perencanaan atau Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti lingkup Pembiayaan Strategis dan Inovatif
228. 4.% Rekomendasi prakarsa strategis di bidang pembiayaan dan hibah dalam negeri yang diterima oleh Deputi
229. 5.Jumlah intervensi pembiayaan dan hibah luar negeri yang dibahas dalam forum kerjasama pembangunan Data: Rekomendasi Inovasi untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Rekomendasi Inovasi untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Output 4.3: 1. Jumlah Inovasi Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja Perencanaan Pembangunan
230. 2.Tingkat penerapan transparansi dan standar pelayanan dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
231. 3.% Perencana yang lulus uji kompetensi
232. 4.% karyasiswa yang lulus pendidikan
233. 5.% peserta pelatihan yang mengikuti dan lulus program pelatihan
234. 6.% Total Unit Perencanaan Pemerintah Provinsi yang telah dibina untuk proses penyelarasan perencanaan Data: Layanan Dukungan Peningkatan Kapasitas untuk Perencanaan Pembangunan Laporan Dukungan Peningkatan Kapasitas untuk Perencanaan Pembangunan Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sasaran Strategis/ Sasaran Program Indikator Kinerja Sumber Data dan Mekanisme Pengendalian Risiko dan Asumsi Penting Sasaran Strategis (Outcome) 5:
235. 1.Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/ Bappenas
236. 2.Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/ Bappenas
237. 3.Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/ Bappenas
238. 4.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas
239. 5.Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas Data: Risiko: Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
240. 1.Laporan Hasil Pengelolaan Kepatuhan Internal
241. 2.Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/ Bappenas
242. 3.Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I dan II
243. 4.Survei Kepuasan Masyarakat Mekanisme Pengendalian: Forum Pemantauan Kinerja per tahun - Tidak terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai ABK - Belum terselesaikannya Revisi RPerMen 5 dan 13 Tahun 2018 sebagai regulasi yang mengatur tentang proses bisnis perencanaan secara end to end - Rekomendasi hasil pengawasan tidak bernilai tambah bagi perbaikan organisasi Asumsi Penting: - Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan telah dipenuhi sesuai kebutuhan - Proses Bisnis dan SOP telah dipahami dan dijalankan dengan rutin dan baik Output 5.1: Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/ Bappenas
244. 1.Tingkat Kualitas Pelaksanaan Rencana Aksi RB Kementerian PPN/Bappenas
245. 2.% Penyelesaian Rencana Aksi RB di Kementerian PPN/Bappenas dan UKE
246. 3.% Penyelesaian Rencana Aksi RB lingkup [unit kerja] Data:
247. 1.Aplikasi SIROSI
248. 2.Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Output 5.2: 1. Tingkat Tata Kelola Internal Kementerian PPN/ Bappenas
249. 2.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Lingkup [Unit Kerja]
250. 3.Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup [Unit Kerja] Data: Layanan Dukungan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional
251. 1.Laporan Kinerja Unit Kerja
252. 2.Survei Kepuasan Masyarakat Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Suboutput 5.2.1: 1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
253. 2.Nilai Pengawasan Kearsipan
254. 3.Tingkat Persepsi Masyarakat Umum dan Publik terhadap Kementerian PPN/Bappenas
255. 4.Tingkat Pengelolaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Data: Layanan Dukungan Kehumasan, Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan Laporan Kinerja Biro Humas, Kearsipan, dan TUP Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sasaran Strategis/ Sasaran Program Indikator Kinerja Sumber Data dan Mekanisme Pengendalian Risiko dan Asumsi Penting Suboutput 5.2.2: 1. Persentase Tingkat Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan dan Produk Hukum
256. 2.Persentase Pelayanan terhadap Permintaan Pendampingan dan Bantuan Hukum
257. 3.Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pengembangan Kerja Sama Lingkup Layanan Hukum
258. 4.Tingkat Penyelesaian Sosialisasi terhadap Peraturan Perundangan dan Produk Hukum yang berkaitan dengan Kementerian PPN/Bappenas Data: Layanan Dukungan Hukum Laporan Kinerja Biro Hukum Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Suboutput 5.2.3: 1. % Penyelesaian Dokumen Perencanaan Internal Kementerian PPN/ Bappenas yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diterima oleh Sesmen PPN/ Sestama Bappenas
259. 2.% Penyelesaian Rencana Aksi penataan organisasi dan tata laksana yang diterima Sesmen PPN/Sestama Bappenas
260. 3.% Penyelesaian fasilitasi pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan
261. 4.% Penyelesaian Dukungan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi
262. 5.Pendapat stakeholder terhadap proses penyusunan perencanaan pembangunan
263. 6.Tingkat Pengelolaan Risiko lingkup Kementerian PPN/Bappenas Data: Layanan Dukungan Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Suboutput 5.2.4: Indeks Sistem Merit Kementerian PPN/ Bappenas Data: Layanan Dukungan Laporan Kinerja Biro SDM Pengelolaan Sumber Daya Manusia Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Suboutput 5.2.5: 1. Indeks Kualitas Layanan Pembayaran dan Perbendaharaan
264. 2.% ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
265. 3.% kesesuaian rencana pemenuhan dan fasilitasi usulan sarana dan prasarana di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
266. 4.Indeks Pengelolaan Aset
267. 5.Indeks Tata Kelola Pengadaan
268. 6.% Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/ Jasa Data: Layanan Dukungan Pengelolaan Sarana- Prasarana, BMN, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perbendaharaan Laporan Kinerja Biro Umum Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sasaran Strategis/ Sasaran Program Indikator Kinerja Sumber Data dan Mekanisme Pengendalian Risiko dan Asumsi Penting Suboutput 5.2.6: 1. Persentase tersusunnya Kebijakan/Prosedur Teknis terkait dengan pengelolaan pusat data, pusat komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi khusus, data, informasi dan pengetahuan, serta keamanan informasi
269. 2.Persentase fasilitasi pengelolaan, pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus Kementerian
270. 3.Persentase fasilitasi layanan pengelolaan pusat data, pusat komputasi, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
271. 4.Persentase fasilitasi pengelolaan pengetahuan perencanaan pembangunan
272. 5.Persentase fasilitasi analitika data perencanaan pembangunan yang terpenuhi sesuai waktu yang ditentukan
273. 6.Persentase fasilitasi pengelolaan dan pengembangan keamanan data dan informasi di Kementerian PPN/Bappenas
274. 7.Persentase Keterpaduan Layanan SPBE/ Administrasi Digital dengan Peta Proses Bisnis Kementerian PPN/Bappenas
275. 8.Persentase fasilitasi pemenuhan kebutuhan serta pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Data: Layanan Dukungan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Laporan Kinerja Pusdatinrenbang Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Suboutput 5.2.7: 1. Indeks kepuasan Menteri dan Wakil Menteri terhadap penyiapan bahan dan pendampingan substantif kegiatan
276. 2.% Penyelesaian RTL Arahan Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala Data: Layanan Dukungan Analisis Kebijakan dan Kinerja Perencanaan Pembangunan Nasional Laporan Kinerja PAKK Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Suboutput 5.2.8: Layanan Dukungan Pelatihan dan Pembinaan Sumber Daya Perencana Kementerian PPN/ Bappenas % Penyelesaian Rencana Aksi Pembinaan Profesi Jabatan Widyaiswara di Kementerian PPN/ Bappenas Data: Laporan Kinerja PusbindiklatSDMRen Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Output 5.3: 1. Nilai IKPA Kementerian PPN/Bappenas
277. 2.Tingkat Pengelolaan Anggaran lingkup [Unit Kerja] Data: Laporan Hasil Pelaksanaan Anggaran Kementerian PPN/ Bappenas Nilai IKPA Kementerian PPN/Bappenas Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Sasaran Strategis/ Sasaran Program Indikator Kinerja Sumber Data dan Mekanisme Pengendalian Risiko dan Asumsi Penting Output 5.4: 1. % Penyelesaian Koordinasi Kepatuhan Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Organisasi Lingkup [Unit Kerja]
278. 2.Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/ Bappenas Data: Laporan Pelaksanaan Kepatuhan dan Manajemen Risiko Organisasi Kementerian PPN/Bappenas Laporan Evaluasi Pelaksanaan SOP Kementerian PPN/Bappenas Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Output 5.5: 1. % penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pengawasan lingkup [Unit Kerja]
279. 2.% penyelesaian kebijakan teknis pengawasan intern lingkup [bidang inspektorat]
280. 3.% Pelaksanaan Pengawasan Intern sesuai dengan PKPT [bidang inspektorat]
281. 4.% penyelesaian rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP lingkup [bidang inspektorat]
282. 5.% Pelaksanaan Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup [bidang inspektorat]
283. 6.% Penyelesaian Penanganan Pelaporan Pelanggaran di Kementerian PPN/Bappenas
284. 7.% Penyelesaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Data: Layanan Pengawasan dan Pendampingan APIP Kementerian PPN/ Bappenas Laporan Kinerja Inspektorat Bidang dan Inspektorat Utama Mekanisme Pengendalian: Pelaporan Unit Kerja Kamus Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Strategis A. Kamus Indikator Tujuan
285. 1.Persentase Indikator Pembangunan Nasional yang Mencapai Target Indikator Sasaran RPJMN dan RKP
286. 2.Tingkat Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Sasaran Strategis/ Output Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional Tujuan Untuk mengukur tingkat daya tanggap untuk mencapai sasaran pembangunan nasional Definisi • Tingkat daya tanggap maksudnya adalah responsivitas dari Kementerian PPN/Bappenas dalam menyelesaikan isu yang dihadapi terhadap pelaksanaan dari rencana pembangunan nasional sehingga perencanaan yang disusun menjadi lebih adaptif • Tingkat Daya Tanggap terdiri dari 2 komponen yaitu: (1) Tanggapan terhadap Isu Strategis; dan (2) Inovasi untuk mempercepat penyelesaian isu atau mempercepat pencapaian target Formula 𝑥̅ = [𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑁 1 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑁 𝑛𝑦𝑎] + 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑁 … 𝑑𝑠𝑡 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑁 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛 (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑘𝑛𝑜𝑘𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎) Periode 5 Tahunan Satuan poin Pengumpul Data Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana Jenis Perhitungan Rata-rata Sumber data E-performance Sasaran Strategis/ Output Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional Tujuan Untuk mengukur tingkat kualitas dari perencanaan yang telah disusun oleh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas Definisi • Jumlah Rencana Pembangunan Nasional yang dapat terlaksana mencapai target sasaran RPJMN dan RKP maksudnya adalah Jumlah Target dari Sasaran dalam RPJMN dan RKP yang bisa tercapai sebagaimana yang telah direncanakan • Dalam memastikan ketercapaian tersebut, bergantung terhadap peran optimal dari setiap fungsi dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu: • Menetapkan target sasaran dengan tepat dan akurat serta merencanakan output dengan lengkap dan tepat • Memastikan tersedia anggaran untuk pembiayaannya • Mengendalikan pelaksanaan apabila terjadi permasalahan • Mempercepat proses pencapaian ketika terjadi debottleneck melalui inovasi Formula % = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝑃𝐽𝑀𝑁 𝑑𝑎𝑛 𝑅𝐾𝑃 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑁 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝑃𝐽𝑀𝑁 𝑑𝑎𝑛 𝑅𝐾𝑃 Periode 5 Tahunan Satuan Persen Pengumpul Data Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Jenis Perhitungan Rata-rata Sumber data E-monev
287. 3.Indeks Tata Kelola Pelayanan Perencanaan Sasaran Strategis/ Output Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, lengkap untuk menjadi acuan pembangunan nasional Tujuan • Untuk mengukur tingkat kualitas dari perencanaan yang telah disusun oleh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas • Untuk mengukur berfungsinya pelayanan internal dalam rangka menjamin pelaksanaan fungsi fasilitasi perencanaan, penganggaran, pengendalian, manajemen risiko, dan evaluasi untuk mencapai sasaran RPJMN dan RKP Definisi • Tingkat tata kelola pelayanan yang dimaksud adalah bagaimana hasil pengelolaan layanan Kementerian PPN/Bappenas dalam jangka waktu 5 Tahun untuk mengukur kualitas dan konsistensi pelayanan dalam periode 5 tahun • Pengukurannya dilakukan dengan merata-ratakan hasil capaian atas IKU Tata Kelola Layanan selama 5 tahun Formula (Diukur per unit kerja) Alt 1= Σ (kegiatan unit kerja 1 untuk mencapai sasaran PPN) + …+ (kegiatan unit kerja dst. untuk mencapai sasaran PPN) Capaian kegiatan unit kerja = Realisasi target x Realiasasi pagu per kegiatan 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑥 𝑝𝑎𝑔𝑢 IKU Deputi (tahunan) = 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑗𝑢𝑎𝑛 1+𝑡𝑢𝑗𝑢𝑎𝑛 2+𝑡𝑢𝑗𝑢𝑎𝑛 3 3 Periode 5 Tahunan Satuan Nilai indeks Pengumpul Data Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Jenis Perhitungan Rata-rata Sumber data E-Performance, SIMBAR B. Kamus Indikator Sasaran Strategis Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas, Terukur, Lengkap untuk Menjadi Acuan Pembangunan Nasional
288. 1.Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Tujuan Untuk mengukur tingkat kualitas dari perencanaan yang telah disusun oleh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas Definisi • Untuk capaian di tingkat Kementerian merupakan hasil rata-rata dari nilai Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional (IKPPN) per Deputi. Untuk capaian di tingkat Unit Kerja Eselon I merupakan hasil rata-rata dari nilai Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional (IKPPN) per Unit Kerja Eselon II/Direktorat. • Komponen Pembentuk IKU pada tingkat Menteri, bersumber dari capaian di tingkat Deputi untuk Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang [...] • Komponen pembentuk dari IKU ini yang bersumber dari IKU Unit Kerja Eselon II yang memiliki bobot yang sama dari capaian: o Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup […] o % Penyelesaian Penugasan terkait Penerapan MRPN Lingkup […] o Rasio Keselarasan muatan sasaran, target, indikator serta alokasi dalam dokumen perencanaan K/L dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lingkup […] Formula Kementerian 𝑥̅ = 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝐷𝑒𝑝𝑢𝑡𝑖 (1) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝐼𝐾𝑃𝑃𝑁 + 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝐷𝑒𝑝𝑢𝑡𝑖 (2) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝐼𝐾𝑃𝑃𝑁 + ⋯ + 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝐷𝑒𝑝𝑢𝑡𝑖 (𝑛) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝐼𝐾𝑃𝑃𝑁 𝑛 Formula UKE I 𝑥̅ = 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝑈𝐾𝐸 𝐼𝐼 (1) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝐼𝐾𝑃𝑃𝑁 + 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝑈𝐾𝐸 𝐼𝐼 (2) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝐼𝐾𝑃𝑃𝑁 + ⋯ + 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝑈𝐾𝐸 𝐼𝐼 (𝑛) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝐼𝐾𝑃𝑃𝑁 𝑛 Periode Tahunan Satuan Nilai 0-100 Pengumpul Data Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana Jenis Perhitungan Rata-rata Sumber data e-Performance Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Dukungan Penganggaran untuk Memastikan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional
289. 2.Indeks Kualitas Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan Nasional Sasaran Strategis/ Output Terwujudnya dukungan penganggaran untuk memastikan pelaksanaan rencana pembangunan nasional Tujuan Indikator ini untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan dalam rangka pencapaian prioritas nasional dapat teranggarkan sehingga bisa tercapai sasaran dan targetnya. Definisi • Tipe Indikator: Direct Cascading (Duplicate) • Indeks Pemenuhan Pembiayaan Perencanaan Pembangunan Nasional (IP4N) maksudnya adalah untuk memastikan bahwa setiap tingkatan perencanaan pembangunan mulai dari program, kegiatan, proyek hingga output (RO) untuk mendukung prioritas nasional mendapatkan porsi alokasi anggarannya sehingga rencana tersebut bisa terlaksana baik melalui sumber pembiayaan APBN ataupun Non-APBN • Konteks pembiayaan yang dimaksud adalah lebih kepada memastikan bahwa suatu proyek telah terbiayai untuk pembayarannya dalam rangka proses pembangunannya • Dikarenakan untuk perhitungan anggaran dalam proses penyusunan RKP dilakukan secara berjenjang ke atas ditarik dari anggaran RO ke Proyek Prioritas ke Kegiatan Prioritas ke Program Prioritas, maka yang perlu dipastikan terpenuhinya anggaran rencana tersebut adalah pada tingkat RO Prioritas Nasional. Formula Kementerian 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝐾𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝐾𝑒𝑑𝑒𝑝𝑢𝑡𝑖𝑎𝑛 𝐵𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 Formula UKE I 𝑥̅ = 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝑈𝐾𝐸 𝐼𝐼 (1) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝐼𝑃4𝑁 + 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝑈𝐾𝐸 𝐼𝐼 (2) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝐼𝑃4𝑁 + ⋯ + 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝑈𝐾𝐸 𝐼𝐼 (𝑛) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁 𝑛 𝑥 100 Periode Tahunan Satuan Nilai (0-100) Pengumpul Data • Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan • Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan (Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan) Jenis Perhitungan Duplicate (Kementerian); Cluster (Deputi) dengan menggunakan rata-rata Sumber data KRISNA, SAKTI, dan Dokumen RKP-RPJMN Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Perencanaan dan Pembangunan Nasional
290. 3.Indeks Kinerja Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Sasaran Strategis/Output Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pembangunan nasional Tujuan Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah Definisi • Kinerja pengendalian perencanaan dan pembangunan nasional terdiri atas kinerja pengendalian pembangunan terhadap kinerja pembangunan pusat dan kinerja pembangunan daerah. • Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pengendalian perencanaan dan pembangunan Pusat, yaitu: o Produksi data dan informasi hasil pemantauan realisasi capaian pembangunan nasional o Tindaklanjut hasil rekomendasi pengendalian capaian sasaran/target Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, RO PN) RKP & realisasi capaian sasaran/target Sektor/Bidang RKP • Aspek-aspek yang diukur dalam menilai capaian kinerja pembangunan Daerah, yaitu: o Produksi data dan informasi pemantauan hasil realisasi capaian sasaran/target PN dan Proyek di Daerah terkait PN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah o Tindaklanjut hasil rekomendasi pengendalian capaian sasaran/target PN dan Proyek di Daerah terkait PN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah beserta Informasi • Unit-unit yang akan melakukan pemantauan dan pengendalian pembangunan nasional adalah (a) Unit Kerja Sektor; (b) Tim LO (Liaison Officer) Daerah; (c) unit kerja pada unit Deputi PEMRP • Tim LO Daerah terdiri atas kumpulan anggota tim yang bersumber dari berbagai unit kerja sektor di Kementerian PPN/Bappenas dan diketuai oleh Perencana Ahli Utama (PAU). • Pembagian peran Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan di Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut: o Unit Kerja Sektor melakukan pemantauan dan pengendalian pada tingkat Proyek Prioritas (ProP) dan RO PN serta Proyek yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk Mendukung PN o Direktorat PEKS I-IV sebagai regulator melakukan pemantauan dan pengendalian pada tingkat PN, PP dan KP o Tim LO Pemerintah Daerah bersama Dit. PIT dan PIB melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah Formula Kementerian 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝐾𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝐷𝑒𝑝𝑢𝑡𝑖 𝑃𝐸𝑀𝑅𝑃 Formula Deputi 𝑥̅ = ( ( 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 (1) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 … + 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 (𝑛) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 𝑛 𝑥 40% ) + ( 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎𝑡 𝑃𝐸𝑀𝑅𝑃 (1) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 … + 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎𝑡 𝑃𝐸𝑀𝑅𝑃(𝑛) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 𝑛 𝑥 40% ) ) Periode Diukur Triwulanan Satuan Nilai 0-100 Pengumpul Data • Unit kerja sektoral untuk mengukur kinerja proses pengendalian pencapaian Pro-P dan RO-RO PN • Unit di Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Jenis Perhitungan Kementerian: Direct Cascading (Duplicate) Deputi: Indeks berdasarkan Perhitungan Capaian IKU UKE II Sumber data RKP, RKPD, laporan hasil pemantauan dan evaluasi unit kerja sektor, dokumen monev Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan
291. 4.Persentase (%) Kegiatan Prioritas Utama dengan Kinerja Baik Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Perencanaan dan Pembangunan Nasional
292. 5.Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional Sasaran Strategis/ Output Terlaksananya penugasan kebijakan nasional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional Tujuan Untuk mengukur hasil kinerja Kementerian PPN/Bappenas dalam memberikan respons terhadap dinamika pembangunan yang terjadi terhadap perencanaan yang telah disusun sehingga rencana yang disusun tetap bisa relevan dalam mencapai target Definisi Daya tanggap yang dimaksud dalam indikator ini adalah bagaimana Kementerian PPN/Bappenas memberikan respons terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan dan berdampak terhadap perencanaan yang telah disusun. Sehingga outcome yang direncanakan masih bisa tercapai, walaupun dinamika yang berkembang di lapangan menyebabkan perlu adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana yang telah disusun. Penyesuaian yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas tersebut yang akan diukur menjadi Indeks Daya Tanggap Perencanaan Pembangunan Nasional. Formula Kementerian 𝑥̅ = 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝐷𝑒𝑝𝑢𝑡𝑖 (1) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝐸𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 + 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝐷𝑒𝑝𝑢𝑡𝑖 (2) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝐸𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 + ⋯ + 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝐷𝑒𝑝𝑢𝑡𝑖 (𝑛) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝐸𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 𝑛 × 100 Formula Eselon I 𝑥̅ = 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝑈𝐾𝐸 𝐼𝐼 (1) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝐸𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 + 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝑈𝐾𝐸 𝐼𝐼 (2) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝐸𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 + ⋯ + 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝑈𝐾𝐸 𝐼𝐼 (𝑛) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝐸𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 𝑛 × 100 Periode Diukur Triwulanan Satuan Persentase (%) Pengumpul Data Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Jenis Perhitungan Kementerian: Direct Cascading Eselon I: Direct Cascading Sumber data Laporan Analisis Kebijakan Sasaran Strategis Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan dan pembangunan nasional Instansi Penghasil Kementerian PPN/Bappenas Konsep/Definisi Persentase KP dengan nilai berkategori baik terhadap jumlah seluruh KP Interpretasi Kategorisasi Kinerja: >90 : Baik ≥60 Persen dan ≤ 90 Persen: Cukup <60 Persen: Kurang Pengukuran Kinerja Kegiatan Prioritas mencakup seluruh KP pada RPJMN 2025-2029. Metode/rumus perhitungan Persentase KP dengan kinerja berkategori baik: KP dengan kinerja baik/Seluruh KP RPJMN 2025-2029 Sumber Data KP dengan kinerja berkategori baik (kinerja >90 persen) - Evaluasi RKP - Kementerian PPN/Bappenas Ukuran/satuan % Publikasi ketersediaan indikator Laporan Evaluasi RKP Level estimasi Nasional, Provinsi, & Kabupaten/Kota Frekuensi penyajian data Tahunan Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Kinerja dan Layanan Prima Kementerian PPN/Bappenas yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional dan Didukung oleh Kapabilitas SDM
293. 6.Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tujuan Mengukur kemajuan pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi (RB) Bappenas yang menjadi tolok ukur kualitas tata kelola, pelayanan publik, SDM, akuntabilitas, dan pengawasan. Definisi Indeks RB dihasilkan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB kepada seluruh instansi pemerintah dengan kriteria penilaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait Reformasi Birokrasi Formula Nilai Indeks RB = Nilai Hasil Penilaian oleh Kementerian PANRB Periode Tahunan Satuan Indeks Pengumpul Data KementerianPANRB Jenis Perhitungan Kumulatif Sumber Data Website RB, Laporan Hasil Penilaian RB Kementerian PPN/Bappenas
294. 7.Tingkat Maturitas Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Baik Kementerian PPN/Bappenas Tujuan • Menilai kematangan penerapan prinsip tata kelola (arah strategis, pengawasan, akuntabilitas, integritas, keterlibatan pemangku kepentingan, manajemen risiko & kinerja) di Kementerian PPN/Bappenas. • Menjadi dasar aksi perbaikan berkelanjutan agar tata kelola mencapai level Leading sesuai ISO 37004. Definisi Skor/level maturitas hasil asesmen ISO 37004 yang mengevaluasi 6 domain: 1) Strategic Direction & Purpose 2) Oversight & Accountability 3) Stakeholder Engagement 4) Ethics & Integrity 5) Risk & Performance 6) Continuous Improvement. Nilai 0-100 kemudian dipetakan ke Level 1 (Initial) – Level 5 (Leading). Formula Indeks Tata Kelola = ∑ (nilai domain × bobot) → 0-100 → konversi ke Level 1-5. Contoh: Level 5 = ≥ 85, Level 4 = 70-84, Level 3 = 60-69, Level 2 = 50-59, Level 1 < 50. Periode Tahunan Satuan Tingkat (Level 1-5) Pengumpul Data Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Jenis Perhitungan Penilaian Mandiri berdasarkan Kriteria ISO 34007 Sumber Data Hasil Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penerapan Tata Kelola Internal Kementerian PPN/ Bappenas
295. 8.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Kementerian PPN/Bappenas Sasaran Strategis Terwujudnya kinerja dan layanan prima Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM Tujuan Indikator ini ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja pelayanan penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan dan hasilnya menjadi masukan perbaikan bagi kinerja pelayanan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional. Definisi • Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional adalah ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layanan Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan khususnya pelayanan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan. • Pelayanan Kementerian PPN/Bappenas Bidang Perencanaan Pembangunan meliputi pelayanan advokasi, konsultasi, pendampingan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan forum-forum pembahasan perencanaan dan pengendalian pembangunan. • Stakeholder Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi subjek survei kepuasan meliputi Kementerian/Lembaga/Daerah. • Indeks dengan rentang nilai 1-100 Formula Kementerian Nilai Indeks Kepuasan = Hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Formula UKE I Deputi Nilai Indeks Kepuasan = Hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Periode Tahunan Satuan Nilai Pengumpul Data • Unit Kerja Eselon II di Lingkup Setmen PPN/Settama Bappenas & IU • Unit Kerja Sekretaris Deputi Jenis Perhitungan Komposit Sumber Data Laporan Hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan
296. 9.Indeks Kualitas Sistem dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Tujuan Indikator ini ditujukan untuk mengukur hasil kinerja dalam mendukung kinerja internal Kementerian PPN/Bappenas dalam hal penyediaan dukungan sistem, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Definisi • Dukungan data dan informasi perencanaan yang dimaksud merupakan hasil kinerja dari seluruh unit yang menjadi pengampu utama terkait penyediaan sistem, data dan informasi perencanaan pembangunan pada lingkup internal Kementerian PPN/Bappenas • Capaian pada tingkat (1) Kementerian diukur dengan cara rata-rata capaian UKE I, sedangkan pada tingkat (2)UKE I diukur dengan cara sebagaimana berikut:
297. 1.% Pemanfaatan oleh User Terkait (60%)
298. 2.Nilai Rating User Experience (UX) dalam pemanfaatan aplikasi (40%) Formula Kementerian 𝑥̅ = 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝑈𝐾𝐸 𝐼 (1) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑡𝑎 + 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝑈𝐾𝐸 𝐼 (2) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑡𝑎 +⋯ + 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝑈𝐾𝐸 𝐼 (𝑛) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑛 x 100 Formula UKE I 𝑥̅ = (( ∑ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑠𝑒𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 ∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑠𝑒𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟 × 60%) + ( ∑ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑅𝑎𝑡𝑎 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑈𝑠𝑒𝑟 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 ∑ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑈𝑠𝑒𝑟 × 40%))x 100 Periode Tahunan Satuan Skor 0 – 100 (dapat dipetakan: ≥ 85 = Optimal, 70-84 = Cukup, <70 = Tidak Optimal). Pengumpul data Unit Kerja Pengampu Sistem dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Jenis Perhitungan Rata-rata (Kementerian) Indeks (UKE I) Sumber data Laporan Pengelolaan Sistem dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan, Laporan Hasil Penilaian Sistem dan/atau Pengelolaan Data Informasi Perencanaan Pembangunan
299. 10.Tingkat Kepatuhan Internal Kementerian PPN/Bappenas Tujuan Menjamin bahwa seluruh unit kerja Kementerian PPN/Bappenas mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan—sehingga tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern berjalan efektif. Definisi • Kepatuhan Internal yang dimaksud berkaitan dengan (1) kepatuhan atas SOP yang berlaku; dan (2) pengelolaan risiko organisasi yang selesai dilakukan • IKU ini mengukur hasil rata-rata capaian atas seluruh unit pengampu IKU % Penyelesaian Koordinasi Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko Formula 𝑥̅ = 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝑈𝐾𝐸 𝐼𝐼 (1) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 + 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝑈𝐾𝐸 𝐼𝐼 (2) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 +⋯ + 𝑥̅ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐼𝐾𝑈 𝑈𝐾𝐸 𝐼𝐼 (𝑛) 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑛 x 100 Periode Diukur Triwulanan Satuan Skor 0 – 100 (dapat dipetakan: ≥ 85 = Optimal, 70-84 = Cukup, <70 = Tidak Optimal). Pengumpul Data Seluruh UKE II Pengampu IKU Kepatuhan Internal Jenis Perhitungan Rata-Rata Sumber Data Laporan Pemantauan Kepatuhan Internal, Laporan Manajemen Risiko Organisasi Kementerian PPN/Bappenas MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ttd. RACHMAT PAMBUDY