DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan KLHS, pendanaan penyelenggaraan KLHS dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen rencana, program, dan/atau kegiatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, perlu disusun suatu regulasi dalam kerangka penyelenggaraan dan pendanaan kajian lingkungan hidup strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
c.bahwa untuk memastikan akuntabilitas dan tertib pelaksanaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
4.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
5.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
2.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan nasional dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
3.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tahun 2025-2045.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2025-2029.
5.Sektor Prioritas adalah sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
6.Model KLHS yang selanjutnya disebut Model adalah alat analisis nonspasial dan spasial yang digunakan untuk memperkirakan dampak dari kebijakan, rencana dan/atau program di Sektor Prioritas terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu.
7.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
8.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB II

PENYELENGGARAAN KLHS

Pasal 2

Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan:

a.pembuatan dan pelaksanaan KLHS; dan
b.penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS.

Pasal 3

(1)Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan sejalan dengan tahapan dan mekanisme penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025- 2029 meliputi:
1. a.pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup;
2. b.perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
3. c.penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 4

(1)Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
1. a.identifikasi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup;
2. b.identifikasi dan simulasi kebijakan, rencana, dan/atau program untuk melihat pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; dan/atau
3. c.analisis kebijakan, rencana, dan/atau program untuk melihat pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup.
(2)Analisis kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan Model.
(3)Ketentuan mengenai Model sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan hasil pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup.
(2)Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.perubahan target;
2. b.perubahan strategi pencapaian target;
3. c.perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi; dan/atau
4. d.pemberian rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup.
(3)Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 6

(1)Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program.
(2)Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan kebijakan, rencana, dan/atau program dalam rancangan RPJPN Tahun 2025-2045 dan rancangan RPJMN Tahun 2025-2029.

Pasal 7

Tata cara pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 dilaksanakan sampai dengan proses penyusunan rancangan akhir RPJPN Tahun 2025-2045 dan rancangan akhir RPJMN Tahun 2025-2029.
(2)Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam rancangan RPJPN Tahun 2025-2045 dan rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 untuk Sektor Prioritas.

Pasal 9

(1)Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 melibatkan perwakilan unit kerja di Kementerian Perencanaan, kementerian/lembaga terkait, dan peran serta pemangku kepentingan.
(2)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dunia usaha, perguruan tinggi, dan perwakilan unsur masyarakat.

Pasal 10

(1)Penjaminan kualitas dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025- 2029 bersama dengan Tim Penyusun KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025- 2029 melalui penilaian mandiri.
(2)Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup melalui Model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(3)Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pelaksanaan KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045.
(4)Hasil penjaminan kualitas memuat informasi tentang:
1. a.KLHS untuk RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 telah memenuhi ketentuan tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam Pasal 3; dan
2. b.rekomendasi perbaikan KLHS telah diikuti dengan perbaikan rencana, program dan/atau kegiatan di rancangan RPJPN Tahun 2025-2045 dan rancangan RPJMN Tahun 2025-2029.
(5)Tata cara penjaminan kualitas untuk RPJPN 2025- 2045 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…