DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Borobudur; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); www.jdih.kemenparekraf.go.id
3.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
4.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 84); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Pelaksana Otorita Borobudur yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana, merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata.
(2)Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

Pasal 2

Badan Pelaksana mempunyai tugas:

a.melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur; dan
b.melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita Kawasan Pariwisata Borobudur. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan Rencana Induk di Kawasan Pariwisata Borobudur;
b.penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di zona otorita Kawasan Pariwisata Borobudur;
c.pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur;
d.penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita Kawasan Pariwisata Borobudur;
e.perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur;
f.penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah di zona otorita Kawasan Pariwisata Borobudur;
g.penetapan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Borobudur; dan
h.pelaksanaan tugas lain terkait pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

BAB II

CAKUPAN KAWASAN

Pasal 4

(1)Cakupan Kawasan Pariwisata Borobudur meliputi:
1. a.Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur- Yogyakarta dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Nasional Solo-Sangiran dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Nasional Semarang-Karimun Jawa dan www.jdih.kemenparekraf.go.id sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 yang digambarkan pada peta tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur;
2. b.Kawasan Borobudur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya; dan
3. c.Kawasan seluas paling sedikit 300 (tiga ratus) hektar di luar kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang selanjutnya disebut zona otorita, merupakan kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Purworejo yang dikelola oleh Perum Perhutani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang digambarkan pada peta tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.
(2)Cakupan kawasan seluas paling sedikit 300 (tiga ratus) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak seluas 50 (lima puluh) hektar diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Borobudur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hak pengelolaan zona otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan kepada Badan Otorita Borobudur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur. www.jdih.kemenparekraf.go.id

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Badan Pelaksana terdiri atas:
1. a.Direktur Utama;
2. b.Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik;
3. c.Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan;
4. d.Direktur Destinasi Pariwisata;
5. e.Direktur Pemasaran Pariwisata; dan
6. f.Satuan Pemeriksaan Intern.
(2)Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

DIREKTUR KEUANGAN, UMUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 6

Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, advokasi hukum, serta komunikasi publik.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan keuangan;
b.pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
c.pelaksanaan urusan tata usaha;
d.pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
e.pelaksanaan urusan advokasi hukum;
f.pelaksanaan urusan komunikasi publik; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 8

Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

a.Divisi Keuangan;
b.Divisi Umum; dan
c.Divisi Komunikasi Publik.

Pasal 9

(1)Divisi Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan, serta penyusunan sistem dan manual akuntansi, laporan keuangan dan kinerja, serta akuntansi atas setiap transaksi.
(2)Divisi Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, advokasi hukum serta pengelolaan resiko dan kepatuhan organisasi.
(3)Divisi Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta penyajian pelayanan informasi publik, dan pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat.

BAB V

DIREKTUR INDUSTRI PARIWISATA DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 10

Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur dan perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur di bidang Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana induk di Kawasaan Pariwisata Borobudur;
b.penyusunan rencana detail pengembangan dan pembangunan di zona otorita;
c.pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur;
d.penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita;
e.perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur;
f.penyelenggaraan promosi investasi di zona otorita, pengembangan manajemen, dan pelayanan usaha pariwisata; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); www.jdih.kemenparekraf.go.id
3.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
4.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5.Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 84); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Pelaksana Otorita Borobudur yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana, merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata.
(2)Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

Pasal 2

Badan Pelaksana mempunyai tugas:

a.melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur; dan
b.melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita Kawasan Pariwisata Borobudur. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan Rencana Induk di Kawasan Pariwisata Borobudur;
b.penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di zona otorita Kawasan Pariwisata Borobudur;
c.pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur;
d.penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita Kawasan Pariwisata Borobudur;
e.perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur;
f.penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah di zona otorita Kawasan Pariwisata Borobudur;
g.penetapan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Borobudur; dan
h.pelaksanaan tugas lain terkait pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

BAB II

CAKUPAN KAWASAN

Pasal 4

(1)Cakupan Kawasan Pariwisata Borobudur meliputi:
1. a.Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur- Yogyakarta dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Nasional Solo-Sangiran dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Nasional Semarang-Karimun Jawa dan www.jdih.kemenparekraf.go.id sekitarnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 yang digambarkan pada peta tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur;
2. b.Kawasan Borobudur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya; dan
3. c.Kawasan seluas paling sedikit 300 (tiga ratus) hektar di luar kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang selanjutnya disebut zona otorita, merupakan kawasan hutan yang terletak di Kabupaten Purworejo yang dikelola oleh Perum Perhutani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang digambarkan pada peta tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.
(2)Cakupan kawasan seluas paling sedikit 300 (tiga ratus) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak seluas 50 (lima puluh) hektar diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Borobudur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hak pengelolaan zona otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan kepada Badan Otorita Borobudur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur. www.jdih.kemenparekraf.go.id

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Badan Pelaksana terdiri atas:
1. a.Direktur Utama;
2. b.Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik;
3. c.Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan;
4. d.Direktur Destinasi Pariwisata;
5. e.Direktur Pemasaran Pariwisata; dan
6. f.Satuan Pemeriksaan Intern.
(2)Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

DIREKTUR KEUANGAN, UMUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 6

Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, advokasi hukum, serta komunikasi publik.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan keuangan;
b.pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
c.pelaksanaan urusan tata usaha;
d.pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
e.pelaksanaan urusan advokasi hukum;
f.pelaksanaan urusan komunikasi publik; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 8

Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

a.Divisi Keuangan;
b.Divisi Umum; dan
c.Divisi Komunikasi Publik.

Pasal 9

(1)Divisi Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan, serta penyusunan sistem dan manual akuntansi, laporan keuangan dan kinerja, serta akuntansi atas setiap transaksi.
(2)Divisi Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, advokasi hukum serta pengelolaan resiko dan kepatuhan organisasi.
(3)Divisi Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta penyajian pelayanan informasi publik, dan pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat.

BAB V

DIREKTUR INDUSTRI PARIWISATA DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 10

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana induk di Kawasaan Pariwisata Borobudur;
b.penyusunan rencana detail pengembangan dan pembangunan di zona otorita;
c.pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur;
d.penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita;
e.perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur;
f.penyelenggaraan promosi investasi di zona otorita, pengembangan manajemen, dan pelayanan usaha pariwisata; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.