Kementerian Pariwisata
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, bertujuan mengembangkan pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.
2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Pariwisata
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) merupakan lembaga negara yang mengemban mandat penting untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Kehadiran Kemenpar sangat signifikan karena sektor pariwisata menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pendukung visi Indonesia Emas 2045.
Ruang lingkup Kemenpar mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang terencana, terukur, dan relevan, didasarkan pada tata kelola dan kebijakan berbasis data. Kemenpar menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai panduan utama untuk menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Intervensi program strategis Kemenpar berfokus pada dua misi utama: mendorong pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, serta memperkuat tata kelola kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pariwisata. Program-program ini bertujuan meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PDB, perolehan devisa, dan daya saing kepariwisataan Indonesia.
Dalam isu nasional, Kemenpar berperan krusial dalam mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, dengan target mencapai rasio PDB sektor pariwisata sebesar 4,9%-5% dari PDB nasional pada tahun 2029. Kemenpar juga berupaya mengatasi tantangan seperti ketimpangan daya saing wilayah dan rendahnya produktivitas SDM pariwisata.
Warga negara dapat berurusan dengan Kemenpar dalam berbagai konteks, mulai dari pengembangan destinasi pariwisata, promosi, hingga peningkatan kualitas SDM pariwisata. Lembaga ini juga menjadi rujukan bagi investor, pelaku usaha, dan siapa saja yang membutuhkan informasi atau kebijakan pariwisata nasional.
Sebagai kesimpulan, Kementerian Pariwisata adalah lembaga vital yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata di Indonesia. Dengan fokus pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, Kemenpar berupaya menjadikan sektor ini sebagai pilar utama transformasi ekonomi nasional dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2018
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2026
Peraturan ini merupakan acuan dalam pengelolaan Naskah Dinas di Kementerian yang mengatur a. jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas; b. pembuatan Naskah Dinas; c. pengamanan Naskah Dinas; d. pejabat penanda tangan Naskah Dinas; dan e. pengendalian Naskah Dinas.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2018
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
Mengatur Kedudukan Tugas dan Fungsi; Organisasi; Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretariat Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Deputi Bidang Kebijakan Strategis; Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan; Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur; Deputi Bidang Industri dan Investasi; Deputi Bidang Pemasaran; Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events), Deputi Bidang Ekonomi DIgital dan Produk Kreatif; Inspektorat Utama; Pusat; Staf Ahli; Kelompok Jabatan Funsgional; Unit Pelaksana Teknis; Tata Kerja; Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Usaha pariwisata; Tata Cara Pendaftaran Usaha; Pemutakhiran TDUP; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Pelaporan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2016
Mencabut Keputusan Menteri Pariwisata dan Kesenian Nomor KEP-10/MNPK/2000 tentang Usaha Jasa Manajemen Hotel Jaringan Internasional
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2018

