DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa manajemen Krisis Kepariwisataan merupakan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, merencanakan, mencegah, menangani, dan mengevaluasi Krisis Kepariwisataan agar kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota terlindungi dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); www.jdih.kemenpar.go.id

2.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
3.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
4.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
5.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
6.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG MANAJEMEN KRISIS KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Krisis Kepariwisataan adalah kondisi yang memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja ekosistem pariwisata yang disebabkan oleh faktor alam dan nonalam. www.jdih.kemenpar.go.id
2.Manajemen Krisis Kepariwisataan yang selanjutnya disingkat MKK adalah serangkaian tindakan terukur dan sistematis yang dilakukan pada ekosistem pariwisata untuk menyiapsiagakan, merespon, dan memulihkan diri dari suatu krisis.
3.Ekosistem Pariwisata adalah tatanan unsur pariwisata yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam menghasilkan produk pariwisata yang berkualitas.
4.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
7.Kepala Daerah adalah gubernur pada pemerintah daerah provinsi atau bupati/wali kota pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
8.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
9.Daerah adalah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

a.sebagai pedoman dalam mengelola Krisis Kepariwisataan; dan
b.untuk meningkatkan pemahaman teknis bagi setiap unsur yang terkait dengan Krisis Kepariwisataan. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi tata cara prosedural teknis dalam pengelolaan Krisis Kepariwisataan.

BAB II

KRISIS KEPARIWISATAAN

Pasal 4

(1)Krisis Kepariwisataan disebabkan oleh:
1. a.faktor alam; dan
2. b.faktor nonalam.
(2)Faktor alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bencana alam yang disebabkan oleh:
1. a.gunung api;
2. b.gerakan tanah;
3. c.gempa bumi;
4. d.tsunami;
5. e.banjir;
6. f.badai;
7. g.kebakaran;
8. h.angin puting beliung; dan/atau
9. i.bencana alam lainnya di luar kehendak manusia.
(3)Faktor nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.situasi sosial/politik;
2. b.kesehatan/wabah penyakit menular;
3. c.teknologi;
4. d.pencemaran lingkungan;
5. e.ekonomi; dan/atau
6. f.bencana nonalam lain yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Pasal 5

(1)Krisis Kepariwisataan memiliki skala:
1. a.nasional;
2. b.provinsi; dan
3. c.kabupaten/kota. www.jdih.kemenpar.go.id
(2)Krisis Kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi apabila memenuhi kriteria:
1. a.cakupan dampak Krisis Kepariwisataan terjadi pada lebih dari 1 (satu) provinsi; dan/atau
2. b.citra atau persepsi negatif pariwisata Indonesia terekspos hingga tingkat internasional.
(3)Krisis Kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi apabila memenuhi kriteria:
1. a.cakupan dampak Krisis Kepariwisataan terjadi pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau
2. b.citra atau persepsi negatif pariwisata suatu provinsi terekspos hingga tingkat nasional.
(4)Krisis Kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi apabila memenuhi kriteria:
1. a.cakupan dampak Krisis Kepariwisataan terjadi pada kabupaten/kota; dan/atau
2. b.citra atau persepsi negatif pariwisata suatu kabupaten/kota terekspos hingga tingkat provinsi.

Pasal 6

(1)Kerangka kerja MKK terdiri atas fase :
1. a.kesiapsiagaan dan mitigasi;
2. b.tanggap darurat;
3. c.pemulihan; dan
4. d.normalisasi
(2)Fase kesiapsiagaan dan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fase ketika kinerja ekosistem pariwisata berjalan secara normal dan berada pada tahapan prakrisis ketika dilakukan upaya kesiapsiagaan dan mitigasi krisis.
(3)Fase tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan fase krisis yang memerlukan tindakan penanganan sesegera mungkin. www.jdih.kemenpar.go.id
(4)Fase pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan fase setelah diputuskan berakhirnya fase tanggap darurat yang berada pada tahapan pascakrisis dan diperlukan upaya pengembalian kinerja ekosistem pariwisata.
(5)Fase normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan fase ketika kinerja ekosistem pariwisata mulai diupayakan berjalan kembali secara normal pascakrisis.

BAB III

KESIAPSIAGAAN DAN MITIGASI

Pasal 7

(1)Kesiapsiagaan dan mitigasi berfungsi sebagai upaya pengelolaan krisis yang dilakukan pada kondisi normal sebelum krisis terjadi.
(2)Kesiapsiagaan dan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas aspek:
1. a.sumber daya manusia;
2. b.sistem pengelolaan Krisis Kepariwisataan;
3. c.kapabilitas;
4. d.jaringan antarpemangku kepentingan;
5. e.data;
6. f.pendanaan;
7. g.perlengkapan dan peralatan;
8. h.dokumentasi; dan
9. i.pengarsipan.
(3)Fungsi kesiapsiagaan dan mitigasi Krisis Kepariwisataan pada tingkat pusat dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan MKK di lingkungan Kementerian.
(4)Fungsi kesiapsiagaan dan mitigasi Krisis Kepariwisataan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas. www.jdih.kemenpar.go.id
(5)Pelaksanaan fungsi kesiapsiagaan dan mitigasi Krisis Kepariwisataan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan MKK dan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam rangka mendukung operasional Pusat Krisis Kepariwisataan ketika fase tanggap darurat Krisis Kepariwisataan terjadi.

Pasal 8

Dalam menjalankan fungsi kesiapsiagaan dan mitigasi, satuan kerja yang menyelenggarakan MKK dan Dinas bertugas:

a.membuat dokumen rencana aksi kesiapsiagaan dan mitigasi Krisis Kepariwisataan;
b.melakukan tindakan mitigasi Krisis Kepariwisataan dengan kerangka kerja:
1. 1.inventarisasi, yakni tindakan pendataan dan identifikasi terhadap potensi Krisis Kepariwisataan;
2. 2.koordinasi, yakni tindakan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan untuk mengomunikasikan hasil inventarisasi potensi Krisis Kepariwisataan;
3. 3.sinkronisasi, yakni tindakan melakukan penyelarasan program sebagai solusi mitigasi Krisis Kepariwisataan oleh pemangku kepentingan;
4. 4.implementasi, yakni tindakan pelaksanaan program oleh pemangku kepentingan; dan
5. 5.evaluasi, yakni tindakan pemantauan dan kajian terhadap hasil implementasi program mitigasi Krisis Kepariwisataan,
c.menyusun pola penanganan fase tanggap darurat dan pemulihan Krisis Kepariwisataan;
d.memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara reguler maupun insidental di internalnya masing-masing dalam rangka pendukungan operasional Pusat Krisis Kepariwisataan melalui:
1. 1.penyebaran pengetahuan terkait Krisis Kepariwisataan; www.jdih.kemenpar.go.id
2. 2.pelatihan; dan/atau
3. 3.pengadaan simulasi krisis,
e.membentuk dan mengelola jejaring dengan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
f.menyimpan dan mendokumentasikan kontak pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
g.menyiapkan dan mengalokasikan anggaran untuk implementasi MKK;
h.mengoordinasikan penggunaan perlengkapan dan peralatan dengan unit kerja lain terkait untuk kepentingan MKK;
i.menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi serta pengetahuan terkait MKK;
j.mengompilasikan, memelihara, dan memutakhirkan data setiap 6 (enam) bulan sekali yang meliputi:
1. 1.rekaman data sebaran wisatawan;
2. 2.daftar Destinasi Pariwisata;
3. 3.daftar hotel;
4. 4.aksesibilitas;
5. 5.jaringan jalan;
6. 6.sarana dan prasarana transportasi; dan
7. 7.data lain yang relevan.

BAB IV

PENANGANAN TANGGAP DARURAT

Pasal 9

(1)Penetapan mulai dan berakhirnya fase Tanggap Darurat dilakukan berdasarkan penilaian terhadap kondisi Krisis Kepariwisataan. www.jdih.kemenpar.go.id
(2)Dalam hal penilaian terhadap kondisi Krisis Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena bencana, penetapan mulai dan berakhirnya fase Tanggap Darurat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.
(3)Dalam hal penilaian terhadap kondisi Krisis Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena nonbencana, penetapan mulai dan berakhirnya fase Tanggap Darurat ditetapkan dengan:
1. a.Keputusan Menteri, untuk Krisis Kepariwisataan skala nasional, setelah melalui tahap pengumpulan informasi dan tahap pelaporan dan pertemuan respons krisis dari satuan kerja yang menangani fungsi MKK di tingkat pusat; atau
2. b.Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali kota sesuai kewenangannya, untuk Krisis Kepariwisataan skala provinsi atau kabupaten/kota, setelah melalui tahap pengumpulan informasi dan tahap pelaporan dan pertemuan respons krisis dari Dinas.

Pasal 10

Pola tindakan MKK pada fase tanggap darurat dilakukan dengan:

a.melakukan asesmen dan pemantauan informasi;
b.membentuk Pusat Krisis Kepariwisataan;
c.menjalankan strategi komunikasi;
d.memberikan pelayanan wisatawan; dan
e.melakukan analisis dampak.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa manajemen Krisis Kepariwisataan merupakan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, merencanakan, mencegah, menangani, dan mengevaluasi Krisis Kepariwisataan agar kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota terlindungi dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
3.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
4.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
5.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
6.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG MANAJEMEN KRISIS KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Krisis Kepariwisataan adalah kondisi yang memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja ekosistem pariwisata yang disebabkan oleh faktor alam dan nonalam. www.jdih.kemenpar.go.id
2.Manajemen Krisis Kepariwisataan yang selanjutnya disingkat MKK adalah serangkaian tindakan terukur dan sistematis yang dilakukan pada ekosistem pariwisata untuk menyiapsiagakan, merespon, dan memulihkan diri dari suatu krisis.
3.Ekosistem Pariwisata adalah tatanan unsur pariwisata yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam menghasilkan produk pariwisata yang berkualitas.
4.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
7.Kepala Daerah adalah gubernur pada pemerintah daerah provinsi atau bupati/wali kota pada pemerintah daerah kabupaten/kota.
8.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
9.Daerah adalah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

a.sebagai pedoman dalam mengelola Krisis Kepariwisataan; dan
b.untuk meningkatkan pemahaman teknis bagi setiap unsur yang terkait dengan Krisis Kepariwisataan. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi tata cara prosedural teknis dalam pengelolaan Krisis Kepariwisataan.

BAB II

KRISIS KEPARIWISATAAN

Pasal 4

(1)Krisis Kepariwisataan disebabkan oleh:
1. a.faktor alam; dan
2. b.faktor nonalam.
(2)Faktor alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bencana alam yang disebabkan oleh:
1. a.gunung api;
2. b.gerakan tanah;
3. c.gempa bumi;
4. d.tsunami;
5. e.banjir;
6. f.badai;
7. g.kebakaran;
8. h.angin puting beliung; dan/atau
9. i.bencana alam lainnya di luar kehendak manusia.
(3)Faktor nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.situasi sosial/politik;
2. b.kesehatan/wabah penyakit menular;
3. c.teknologi;
4. d.pencemaran lingkungan;
5. e.ekonomi; dan/atau
6. f.bencana nonalam lain yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Pasal 5

(1)Krisis Kepariwisataan memiliki skala:
1. a.nasional;
2. b.provinsi; dan
3. c.kabupaten/kota. www.jdih.kemenpar.go.id
(2)Krisis Kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi apabila memenuhi kriteria:
1. a.cakupan dampak Krisis Kepariwisataan terjadi pada lebih dari 1 (satu) provinsi; dan/atau
2. b.citra atau persepsi negatif pariwisata Indonesia terekspos hingga tingkat internasional.
(3)Krisis Kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi apabila memenuhi kriteria:
1. a.cakupan dampak Krisis Kepariwisataan terjadi pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau
2. b.citra atau persepsi negatif pariwisata suatu provinsi terekspos hingga tingkat nasional.
(4)Krisis Kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi apabila memenuhi kriteria:
1. a.cakupan dampak Krisis Kepariwisataan terjadi pada kabupaten/kota; dan/atau
2. b.citra atau persepsi negatif pariwisata suatu kabupaten/kota terekspos hingga tingkat provinsi.

Pasal 6

(1)Kerangka kerja MKK terdiri atas fase :
1. a.kesiapsiagaan dan mitigasi;
2. b.tanggap darurat;
3. c.pemulihan; dan
4. d.normalisasi
(2)Fase kesiapsiagaan dan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fase ketika kinerja ekosistem pariwisata berjalan secara normal dan berada pada tahapan prakrisis ketika dilakukan upaya kesiapsiagaan dan mitigasi krisis.
(3)Fase tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan fase krisis yang memerlukan tindakan penanganan sesegera mungkin. www.jdih.kemenpar.go.id
(4)Fase pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan fase setelah diputuskan berakhirnya fase tanggap darurat yang berada pada tahapan pascakrisis dan diperlukan upaya pengembalian kinerja ekosistem pariwisata.
(5)Fase normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan fase ketika kinerja ekosistem pariwisata mulai diupayakan berjalan kembali secara normal pascakrisis.

BAB III

KESIAPSIAGAAN DAN MITIGASI

Pasal 7

(1)Kesiapsiagaan dan mitigasi berfungsi sebagai upaya pengelolaan krisis yang dilakukan pada kondisi normal sebelum krisis terjadi.
(2)Kesiapsiagaan dan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas aspek:
1. a.sumber daya manusia;
2. b.sistem pengelolaan Krisis Kepariwisataan;
3. c.kapabilitas;
4. d.jaringan antarpemangku kepentingan;
5. e.data;
6. f.pendanaan;
7. g.perlengkapan dan peralatan;
8. h.dokumentasi; dan
9. i.pengarsipan.
(3)Fungsi kesiapsiagaan dan mitigasi Krisis Kepariwisataan pada tingkat pusat dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan MKK di lingkungan Kementerian.
(4)Fungsi kesiapsiagaan dan mitigasi Krisis Kepariwisataan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas. www.jdih.kemenpar.go.id
(5)Pelaksanaan fungsi kesiapsiagaan dan mitigasi Krisis Kepariwisataan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan MKK dan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam rangka mendukung operasional Pusat Krisis Kepariwisataan ketika fase tanggap darurat Krisis Kepariwisataan terjadi.

Pasal 8

Dalam menjalankan fungsi kesiapsiagaan dan mitigasi, satuan kerja yang menyelenggarakan MKK dan Dinas bertugas:

a.membuat dokumen rencana aksi kesiapsiagaan dan mitigasi Krisis Kepariwisataan;
b.melakukan tindakan mitigasi Krisis Kepariwisataan dengan kerangka kerja:
1. 1.inventarisasi, yakni tindakan pendataan dan identifikasi terhadap potensi Krisis Kepariwisataan;
2. 2.koordinasi, yakni tindakan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan untuk mengomunikasikan hasil inventarisasi potensi Krisis Kepariwisataan;
3. 3.sinkronisasi, yakni tindakan melakukan penyelarasan program sebagai solusi mitigasi Krisis Kepariwisataan oleh pemangku kepentingan;
4. 4.implementasi, yakni tindakan pelaksanaan program oleh pemangku kepentingan; dan
5. 5.evaluasi, yakni tindakan pemantauan dan kajian terhadap hasil implementasi program mitigasi Krisis Kepariwisataan,
c.menyusun pola penanganan fase tanggap darurat dan pemulihan Krisis Kepariwisataan;
d.memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara reguler maupun insidental di internalnya masing-masing dalam rangka pendukungan operasional Pusat Krisis Kepariwisataan melalui:
1. 1.penyebaran pengetahuan terkait Krisis Kepariwisataan; www.jdih.kemenpar.go.id
2. 2.pelatihan; dan/atau
3. 3.pengadaan simulasi krisis,
e.membentuk dan mengelola jejaring dengan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
f.menyimpan dan mendokumentasikan kontak pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
g.menyiapkan dan mengalokasikan anggaran untuk implementasi MKK;
h.mengoordinasikan penggunaan perlengkapan dan peralatan dengan unit kerja lain terkait untuk kepentingan MKK;
i.menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi serta pengetahuan terkait MKK;
j.mengompilasikan, memelihara, dan memutakhirkan data setiap 6 (enam) bulan sekali yang meliputi:
1. 1.rekaman data sebaran wisatawan;
2. 2.daftar Destinasi Pariwisata;
3. 3.daftar hotel;
4. 4.aksesibilitas;
5. 5.jaringan jalan;
6. 6.sarana dan prasarana transportasi; dan
7. 7.data lain yang relevan.

BAB IV

PENANGANAN TANGGAP DARURAT

Pasal 9

(1)Penetapan mulai dan berakhirnya fase Tanggap Darurat dilakukan berdasarkan penilaian terhadap kondisi Krisis Kepariwisataan. www.jdih.kemenpar.go.id
(2)Dalam hal penilaian terhadap kondisi Krisis Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena bencana, penetapan mulai dan berakhirnya fase Tanggap Darurat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.
(3)Dalam hal penilaian terhadap kondisi Krisis Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena nonbencana, penetapan mulai dan berakhirnya fase Tanggap Darurat ditetapkan dengan:
1. a.Keputusan Menteri, untuk Krisis Kepariwisataan skala nasional, setelah melalui tahap pengumpulan informasi dan tahap pelaporan dan pertemuan respons krisis dari satuan kerja yang menangani fungsi MKK di tingkat pusat; atau
2. b.Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali kota sesuai kewenangannya, untuk Krisis Kepariwisataan skala provinsi atau kabupaten/kota, setelah melalui tahap pengumpulan informasi dan tahap pelaporan dan pertemuan respons krisis dari Dinas.

Pasal 10

Pola tindakan MKK pada fase tanggap darurat dilakukan dengan:

a.melakukan asesmen dan pemantauan informasi;
b.membentuk Pusat Krisis Kepariwisataan;
c.menjalankan strategi komunikasi;
d.memberikan pelayanan wisatawan; dan
e.melakukan analisis dampak.