DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK); hukuman disiplin; berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3.Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.
4.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar Jam Kerja Pegawai.
5.Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor. www.jdih.kemenparekraf.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
6.Jam Kerja Pegawai adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan ditempat yang ditugaskan bagi PPPK.
7.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
8.Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
10.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pejabat yang Berwenang Menghukum yang selanjutnya disingkat PyBM adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
12.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
13.Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

PPPK wajib:

a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.menjaga netralitas;
f.melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
g.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
h.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
i.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. www.jdih.kemenparekraf.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pasal 3

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPPK wajib:

a.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK bagi yang menduduki Jabatan Manajerial;
b.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
c.melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
d.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai;
f.menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
g.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
h.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i.menggunakan pakaian kerja dan atribut pegawai sesuai ketentuan yang ditetapkan;
j.mengikuti orientasi PPPK;
k.menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan; dan
l.membagi sebagian gaji kepada mantan istri dan/atau anak akibat dari perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PPPK dilarang:

a.menyalahgunakan wewenang;
b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c.menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
d.bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PyB;
e.bekerja pada perusahaan lain, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PyB;
f.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
g.melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.melakukan kegiatan baik secara sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan www.jdih.kemenparekraf.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN negara;
i.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
j.menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
k.menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
l.meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
n.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. 1.ikut kampanye;
2. 2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
3. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
4. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. 5.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
6. 6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
7. 7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
8. 8.memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilu dan pemilihan;
9. 9.melakukan sosialisasi/kampanye media sosial/online calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. 10.melakukan pendekatan kepada: a) partai politik sebagai Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); atau b) masyarakat (bagi independen) sebagai Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara;
11. 11.menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan www.jdih.kemenparekraf.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN memberikan tindakan/dukungan keberpihakan;
12. 12.membuat posting,comment, share, like, bergabung/follow dalam group/akun pemenangan/calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. 13.memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan: a) calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b) tim sukses, dengan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/atau menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c) alat peraga terkait partai politik/calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tujuan untuk memberikan dukungan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. 14.menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau partai politik yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum penetapan peserta pemilu atau pemilihan; dan/atau
15. 15.menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau partai politik yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan setelah penetapan peserta pemilu atau pemilihan;
o.berwirausaha dalam bentuk apapun yang menimbulkan benturan kepentingan; www.jdih.kemenparekraf.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
p.melakukan perbuatan asusila, perzinahan, perundungan, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan/atau kekerasan seksual;
q.menyalahgunakan, memperjualbelikan, dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, prekursor, dan/atau zat adiktif lainnya;
r.menyampaikan pendapat dan/atau menyebarluaskan informasi baik secara lisan maupun tertulis baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial atau media lainnya yang bermuatan:
1. 1.ujaran kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan, melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman; dan/atau
2. 2.berita palsu, intoleransi, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi.
s.memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
t.memiliki lebih dari 1 (satu) orang suami atau menjadi isteri kedua, ketiga atau seterusnya bagi PPPK wanita;
u.memiliki istri lebih dari 1 (satu) tanpa izin dari PyB bagi PPPK pria:
v.melaporkan perkawinan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki lebih dari 1 (satu) tahun sejak melangsungkan perkawinan;
w.melakukan perceraian tanpa izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari PyB; dan
x.melaporkan perceraian lebih dari 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya akta cerai.

Pasal 5

(1)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dituangkan dalam perjanjian kerja.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dituangkan dalam perjanjian kerja.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 6

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 7

www.jdih.kemenparekraf.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(1)Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
1. a.Hukuman Disiplin ringan;
2. b.Hukuman Disiplin sedang; dan
3. c.Hukuman Disiplin berat.
(2)Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; atau
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
2. b.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
3. c.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(4)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PPPK yang ditempatkan di Badan Pengelola Otorita Pariwisata terdiri atas:
1. a.pemotongan selisih honorarium setelah dikurangi gaji pokok PPPK penempatan pusat sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
2. b.pemotongan selisih honorarium setelah dikurangi gaji pokok PPPK penempatan pusat sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
3. c.pemotongan selisih honorarium setelah dikurangi gaji pokok PPPK penempatan pusat sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
(5)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
2. b.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
3. c.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat.
(6)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PPPK yang ditempatkan di Badan Pengelola Otorita Pariwisata terdiri atas:
1. a.pemotongan selisih honorarium setelah dikurangi gaji pokok PPPK penempatan pusat sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
2. b.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
3. c.pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat.

Pasal 8

www.jdih.kemenparekraf.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

(1)Jenis Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dijatuhkan kepada PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
1. a.menggunakan pakaian kerja dan atribut pegawai sesuai ketentuan yang ditetapkan;
2. b.Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
(2)Jenis Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dijatuhkan kepada PPPK yang tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
(3)Jenis Hukuman Disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dijatuhkan kepada PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
1. a.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
2. b.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
4. d.melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
5. e.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
6. f.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
8. h.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
9. i.Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai berupa tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 10 (sepuluh) dalam 1 (satu) tahun;
10. j.menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
11. k.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
12. l.menggunakan pakaian kerja dan atribut pegawai sesuai ketentuan yang ditetapkan; dan
13. m.menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud www.jdih.kemenparekraf.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhkan kepada PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:

a.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
b.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
c.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menjaga netralitas;
e.melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
f.melakukan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
g.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
h.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
j.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK/jabatan bagi PPPK yang menduduki Jabatan Manajerial;
k.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
l.melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
m.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n.Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai berupa:
1. 1.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. 2.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; atau
3. 3.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
o.Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja bagi PPPK yang ditempatkan di Badan Pengelola Otorita Pariwisata berupa:
1. 1.pemotongan selisih honorarium setelah dikurangi www.jdih.kemenparekraf.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN gaji pokok PPPK penempatan pusat sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. 2.pemotongan selisih honorarium setelah dikurangi gaji pokok PPPK penempatan pusat sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; atau
3. 3.pemotongan selisih honorarium setelah dikurangi gaji pokok PPPK penempatan pusat sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
p.menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
q.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
r.mengikuti orientasi PPPK;
s.menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan; dan
t.membagi gaji kepada mantan istri dan/atau anak akibat dari perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan:
1. a.Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai bagi PPPK berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari dalam 1 (satu) tahun;
2. b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
4. d.menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
6. f.melakukan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
7. g.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;
8. h.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; www.jdih.kemenparekraf.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
9. i.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
10. j.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
11. k.melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
12. l.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
14. n.membagi gaji kepada mantan istri dan/atau anak akibat dari perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan:
1. a.menjaga netralitas; atau
2. b.masuk kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja Pegawai bagi PPPK berupa:
  1. 1.tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; atau
  2. 2.tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
(3)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah.

Pasal 11

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan yang berupa :

a.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dan/atau dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
b.melakukan kegiatan yang merugikan negara;
c.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
d.menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
e.berwirausaha dalam bentuk apapun yang menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
f.menyampaikan pendapat dan/atau menyebarlauaskan infromasi baik secara lisan maupun tertulis baik secara www.jdih.kemenparekraf.go.id Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN langsung maupun tidak langsung melalui media sosial atau media lainnya yang bermuatan:
1. 1.ujaran kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan, melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman; atau
2. 2.berita palsu, intoleransi, fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…