DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 531

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana www.jdih.kemenparekraf.go.id telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Pariwisata merupakan kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Pariwisata dipimpin oleh Menteri. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 2

Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;
c.pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;
e.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata; dan www.jdih.kemenparekraf.go.id
g.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Kementerian Pariwisata terdiri atas:
1. a.Sekretariat Kementerian;
2. b.Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan;
3. c.Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
4. d.Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I;
5. e.Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II;
6. f.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata;
7. g.Staf Ahli Bidang Multikultural;
8. h.Staf Ahli Bidang Kemaritiman; dan
9. i.Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2)Kementerian Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Pasal 5

(1)Sekretariat Kementerian merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(2)Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan kementerian;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, keuangan dan anggaran kementerian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi kementerian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
e.pembinaan dan pemberian dukungan komunikasi publik;
f.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan bantuan hukum;
g.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Kementerian terdiri atas:

a.Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi;
b.Biro Komunikasi Publik; dan
c.Biro Keuangan. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 9

Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, rumah tangga, layanan pengadaan dan perlengkapan, pelaksanaan urusan hukum, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan, pembinaan kepegawaian lingkungan Kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan rumah tangga;
b.pelaksanaan urusan layanan pengadaan dan perlengkapan;
c.pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
d.pelaksanaan urusan kepegawaian;
e.pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
f.pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 11

Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga;
b.Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan;
c.Bagian Kepegawaian;
d.Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Isi peraturan

Teks531PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana www.jdih.kemenparekraf.go.id telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Pariwisata merupakan kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Pariwisata dipimpin oleh Menteri. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 2

Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;
c.pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;
e.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata; dan www.jdih.kemenparekraf.go.id
g.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Kementerian Pariwisata terdiri atas:
1. a.Sekretariat Kementerian;
2. b.Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan;
3. c.Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
4. d.Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I;
5. e.Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II;
6. f.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata;
7. g.Staf Ahli Bidang Multikultural;
8. h.Staf Ahli Bidang Kemaritiman; dan
9. i.Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2)Kementerian Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Pasal 5

(1)Sekretariat Kementerian merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(2)Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan kementerian;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, keuangan dan anggaran kementerian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi kementerian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
e.pembinaan dan pemberian dukungan komunikasi publik;
f.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan bantuan hukum;
g.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Kementerian terdiri atas:

a.Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi;
b.Biro Komunikasi Publik; dan
c.Biro Keuangan. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan rumah tangga;
b.pelaksanaan urusan layanan pengadaan dan perlengkapan;
c.pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
d.pelaksanaan urusan kepegawaian;
e.pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
f.pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 11

Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga;
b.Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan;
c.Bagian Kepegawaian;
d.Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional. www.jdih.kemenparekraf.go.id