DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Fasilitasi Pembiayaan terhadap Sertifikasi Standar Nasional Indonesia, Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.jdih.kemenparekraf.go.id

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
6.Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 923) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1310);
7.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG FASILITASI PEMBIAYAAN TERHADAP SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.SNI 9042 Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata yang selanjutnya disebut SNI CHSE adalah standar yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.
3.Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi. www.jdih.kemenparekraf.go.id
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
5.Deputi adalah deputi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang membidangi industri dan investasi.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 2

(1)Menteri dapat memberikan fasilitasi Sertifikasi SNI CHSE.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembiayaan Sertifikasi.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(4)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Pasal 3

(1)Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada pengelola/pemilik paling banyak 1 (satu):
1. a.tempat penyelenggaraan pariwisata; atau
2. b.tempat pendukung kegiatan pariwisata.
(2)Tempat penyelenggaraan pariwisata dan tempat pendukung kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan SNI CHSE.

Pasal 4

(1)Untuk dapat memperoleh fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.tempat penyelenggaraan pariwisata atau tempat pendukung kegiatan pariwisata yang tergolong usaha mikro atau kecil; dan
2. b.belum pernah mendapatkan fasilitasi pembiayaan sertifikasi CHSE sebelumnya dari Kementerian.
(2)Usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang usaha mikro atau kecil.

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelola/pemilik mengajukan permohonan kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran secara elektronik melalui laman https://chse.kemenparekraf.go.id.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli berupa Nomor Induk Berusaha.
(4)Selain mengisi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengisi formulir surat pernyataan kebenaran seluruh dokumen permohonan menjadi tanggung jawab mutlak dari pemohon melalui laman https://chse.kemenparekraf.go.id. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 6

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri melakukan verifikasi permohonan.
(2)Dalam melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kewenangan kepada Deputi.
(3)Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Deputi membentuk tim verifikator.
(4)Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur dari Kementerian dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

(1)Tim verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3)melakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan:
1. a.belum lengkap dan benar, tim verifikator menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan secara elektronik kepada pengelola/pemilik; atau
2. b.lengkap dan benar, tim verifikator menyampaikan hasil verifikasi dokumen lengkap dan benar kepada Deputi.

Pasal 8

(1)Berdasarkan hasil verifikasi yang disampaikan oleh tim verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Deputi membuat rekomendasi pengelola/pemilik penerima fasilitasi.
(2)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak rekomendasi diterima menetapkan pengelola/pemilik penerima Fasilitasi.
(3)Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan pengelola/pemilik penerima fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menentukan lembaga sertifikasi usaha pelaksana sertifikasi melalui e-katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penetapan pengelola/pemilik penerima fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui laman https://chse.kemenparekraf.go.id.

Pasal 9

Lembaga sertifikasi usaha pariwisata pelaksana Sertifikasi SNI CHSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaksanakan sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional.

Pasal 10

Lembaga sertifikasi usaha pariwisata pelaksana Sertifikasi SNI CHSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan laporan pelaksanaan Sertifikasi kepada Menteri. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
6.Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 923) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1310);
7.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG FASILITASI PEMBIAYAAN TERHADAP SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.SNI 9042 Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata yang selanjutnya disebut SNI CHSE adalah standar yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.
3.Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi. www.jdih.kemenparekraf.go.id
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
5.Deputi adalah deputi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang membidangi industri dan investasi.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 2

(1)Menteri dapat memberikan fasilitasi Sertifikasi SNI CHSE.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembiayaan Sertifikasi.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(4)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Pasal 3

(1)Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada pengelola/pemilik paling banyak 1 (satu):
1. a.tempat penyelenggaraan pariwisata; atau
2. b.tempat pendukung kegiatan pariwisata.
(2)Tempat penyelenggaraan pariwisata dan tempat pendukung kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan SNI CHSE.

Pasal 4

(1)Untuk dapat memperoleh fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.tempat penyelenggaraan pariwisata atau tempat pendukung kegiatan pariwisata yang tergolong usaha mikro atau kecil; dan
2. b.belum pernah mendapatkan fasilitasi pembiayaan sertifikasi CHSE sebelumnya dari Kementerian.
(2)Usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang usaha mikro atau kecil.

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelola/pemilik mengajukan permohonan kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran secara elektronik melalui laman https://chse.kemenparekraf.go.id.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan hasil pindai/scan dokumen asli berupa Nomor Induk Berusaha.
(4)Selain mengisi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengisi formulir surat pernyataan kebenaran seluruh dokumen permohonan menjadi tanggung jawab mutlak dari pemohon melalui laman https://chse.kemenparekraf.go.id. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 6

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri melakukan verifikasi permohonan.
(2)Dalam melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kewenangan kepada Deputi.
(3)Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Deputi membentuk tim verifikator.
(4)Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur dari Kementerian dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

(1)Tim verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3)melakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan:
1. a.belum lengkap dan benar, tim verifikator menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan secara elektronik kepada pengelola/pemilik; atau
2. b.lengkap dan benar, tim verifikator menyampaikan hasil verifikasi dokumen lengkap dan benar kepada Deputi.

Pasal 8

(1)Berdasarkan hasil verifikasi yang disampaikan oleh tim verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Deputi membuat rekomendasi pengelola/pemilik penerima fasilitasi.
(2)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak rekomendasi diterima menetapkan pengelola/pemilik penerima Fasilitasi.
(3)Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan pengelola/pemilik penerima fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menentukan lembaga sertifikasi usaha pelaksana sertifikasi melalui e-katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penetapan pengelola/pemilik penerima fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui laman https://chse.kemenparekraf.go.id.

Pasal 9

Pasal 10

Lembaga sertifikasi usaha pariwisata pelaksana Sertifikasi SNI CHSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan laporan pelaksanaan Sertifikasi kepada Menteri. www.jdih.kemenparekraf.go.id