DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Kedudukan Tugas dan Fungsi; Cakupan Wawasan; Susunan Organisasi; Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik; DIrektur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan; Direktur Destinasi Pariwisata; Direktur Pemasaran Pariwisata; Satuan Pemeriksaan Intern; Tata kerja; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Danau Toba; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional www.jdih.kemenparekraf.go.id Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
4.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5.Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 108); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Pelaksana Otorita Danau Toba yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana, merupakan satuan kerja dibawah Kementerian Pariwisata.
(2)Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

Pasal 2

Badan Pelaksana mempunyai tugas:

a.melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba; dan
b.melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita Pariwisata Danau Toba. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan Rencana Induk di Kawasan Pariwisata Danau Toba;
b.penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di Kawasan Pariwisata Danau Toba;
c.pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba;
d.penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba;
e.perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba;
f.penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pusat dan daerah di Kawasan Pariwisata Danau Toba;
g.penetapan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Danau Toba; dan
h.pelaksanaan tugas lain terkait pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

BAB II

CAKUPAN KAWASAN

Pasal 4

(1)Kawasan Pariwisata Danau Toba meliputi Kawasan Danau Toba sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya.
(2)Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kawasan seluas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar, yang selanjutnya disebut zona otorita. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(3)Hak pengelolaan zona otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan kepada Badan Otorita Danau Toba sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Badan Pelaksana terdiri atas:
1. a.Direktur Utama;
2. b.Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik;
3. c.Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan;
4. d.Direktur Destinasi Pariwisata;
5. e.Direktur Pemasaran Pariwisata; dan
6. f.Satuan Pemeriksaan Intern.
(2)Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

DIREKTUR KEUANGAN, UMUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 6

Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, advokasi hukum, serta komunikasi publik.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan keuangan; www.jdih.kemenparekraf.go.id
b.pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
c.pelaksanaan urusan tata usaha;
d.pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
e.pelaksanaan urusan advokasi hukum;
f.pelaksanaan urusan komunikasi publik; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

a.Divisi Keuangan;
b.Divisi Umum; dan
c.Divisi Komunikasi Publik.

Pasal 9

(1)Divisi Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan, serta penyusunan sistem dan manual akuntansi, laporan keuangan dan kinerja, serta akuntansi atas setiap transaksi.
(2)Divisi Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, advokasi hukum serta pengelolaan resiko dan kepatuhan organisasi.
(3)Divisi Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta penyajian pelayanan informasi publik, dan pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat. www.jdih.kemenparekraf.go.id

BAB V

DIREKTUR INDUSTRI PARIWISATA DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 10

Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan mempunyai tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba dan perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba di bidang Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana induk di kawasan;
b.penyusunan rencana detail pengembangan dan pembangunan di kawasan;
c.pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di kawasan;
d.penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di kawasan;
e.perumusan strategi operasional pengembangan kawasan;
f.penyelenggaraan promosi investasi di zona otorita, pengembangan manajemen, dan pelayanan usaha pariwisata; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…