DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peralihan status kelembagaan Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/872/M.KT.01/2019 tanggal 23 September 2019;
c.bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.47/OT.001/MPPT-94 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali perlu diganti; www.jdih.kemenpar.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); www.jdih.kemenpar.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Pariwisata Bali yang selanjutnya disebut Poltekpar Bali merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian Pariwisata.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,

Pasal 2

(1)Poltekpar Bali berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Deputi yang menyelenggarakan fungsi di bidang kelembagaan kepariwisataan.
(2)Pembinaan Poltekpar Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi, dan pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Poltekpar Bali mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang kepariwisataan.
(2)Poltekpar Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pendidikan profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Poltekpar Bali menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
3. c.pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
4. d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
5. e.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
6. f.pelaksanaan penjaminan mutu;
7. g.pelaksanaan kerja sama;
8. h.pengelolaan sistem, data, dan informasi;
9. i.pelaksanaan urusan ketatausahaan;
10. j.pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
11. k.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan.
(2)Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Poltekpar Bali dapat melaksanakan dan mengembangkan pendidikan profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Poltekpar Bali memiliki organ yang terdiri atas:
1. a.Senat;
2. b.Direktur;
3. c.Satuan Pengawas Internal; dan
4. d.Dewan Penyantun.
(2)Struktur organisasi Poltekpar Bali tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 6

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Poltekpar Bali.

Pasal 7

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Poltekpar Bali.
(2)Direktur merupakan tenaga dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltekpar Bali.
(3)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Pasal 8

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

a.Direktur;
b.Wakil Direktur;
c.Bagian;
d.Jurusan;
e.Pusat; dan
f.Unit Penunjang. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 9

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Direktur menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
b.pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
e.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
f.pelaksanaan kerja sama;
g.pelaksanaan ketatausahaan; dan
h.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peralihan status kelembagaan Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/872/M.KT.01/2019 tanggal 23 September 2019;
c.bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.47/OT.001/MPPT-94 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali perlu diganti; www.jdih.kemenpar.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); www.jdih.kemenpar.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Pariwisata Bali yang selanjutnya disebut Poltekpar Bali merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian Pariwisata.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,

Pasal 2

(1)Poltekpar Bali berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Deputi yang menyelenggarakan fungsi di bidang kelembagaan kepariwisataan.
(2)Pembinaan Poltekpar Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang Pendidikan Tinggi, dan pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Poltekpar Bali mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang kepariwisataan.
(2)Poltekpar Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pendidikan profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Poltekpar Bali menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
3. c.pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
4. d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
5. e.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
6. f.pelaksanaan penjaminan mutu;
7. g.pelaksanaan kerja sama;
8. h.pengelolaan sistem, data, dan informasi;
9. i.pelaksanaan urusan ketatausahaan;
10. j.pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
11. k.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan.
(2)Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Poltekpar Bali dapat melaksanakan dan mengembangkan pendidikan profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Poltekpar Bali memiliki organ yang terdiri atas:
1. a.Senat;
2. b.Direktur;
3. c.Satuan Pengawas Internal; dan
4. d.Dewan Penyantun.
(2)Struktur organisasi Poltekpar Bali tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 6

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Poltekpar Bali.

Pasal 7

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Poltekpar Bali.
(2)Direktur merupakan tenaga dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltekpar Bali.
(3)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Pasal 8

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

a.Direktur;
b.Wakil Direktur;
c.Bagian;
d.Jurusan;
e.Pusat; dan
f.Unit Penunjang. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 9

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Direktur menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
b.pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
e.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
f.pelaksanaan kerja sama;
g.pelaksanaan ketatausahaan; dan
h.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.