DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.jdih.kemenparekraf.go.idwww.jdih.kemenparekraf.go.id
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
8.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
9.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 840); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelaksana Tugas adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap sehingga suatu jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan.
2.Pelaksana Harian adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara sehingga suatu jabatan yang masih terisi tetapi pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya. www.jdih.kemenparekraf.go.idwww.jdih.kemenparekraf.go.id
3.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi di instansi pemerintah.
6.Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di instansi pemerintah.
7.Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat fungsional dan pejabat pelaksana di instansi pemerintah.
8.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan capaian kinerja individu sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

BAB II

TATA CARA PENUNJUKAN, DAN PENETAPAN, PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 2

(1)Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan.
(2)Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan tetap.
(3)Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan sementara.

Pasal 3

(1)Pejabat definitif berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) di antaranya karena hal sebagai berikut:
1. a.pensiun;
2. b.meninggal dunia; www.jdih.kemenparekraf.go.idwww.jdih.kemenparekraf.go.id
3. c.perpindahan;
4. d.diberhentikan dalam jabatan;
5. e.cuti di luar tanggungan negara; atau
6. f.tidak dapat melaksanakan tugas rutin yang lebih dari 6 (enam) bulan.
(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
(3)Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan belum diperoleh pelaksana tugas definitif, Pelaksana Tugas dapat diberikan perpanjangan paling banyak untuk 1 (satu) kali penugasan.

Pasal 4

(1)Pejabat definitif berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), di antaranya karena hal sebagai berikut:
1. a.cuti tahunan;
2. b.cuti besar;
3. c.cuti melahirkan;
4. d.cuti karena alasan penting;
5. e.cuti sakit;
6. f.tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah;
7. g.penugasan yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan; atau
8. h.di luar penugasan yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
(2)Penunjukan Pelaksana Harian dapat tidak dilakukan, dalam hal pejabat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tetap dapat melaksanakan tugas rutinnya.
(3)Penugasan Pelaksana Harian ditetapkan untuk waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 5

Dalam hal pengisian JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas tidak dapat dilaksanakan atau tidak memperoleh hasil pengisian dalam jabatan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk Pegawai sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.

Pasal 6

(1)Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat diberikan kepada Pegawai yang menduduki:
1. a.JPT Madya;
2. b.JPT Pratama;
3. c.Jabatan Administrator;
4. d.Jabatan Pengawas; atau
5. e.Jabatan Fungsional.
(2)Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian yang menduduki JPT Madya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, dapat diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya non-PNS. www.jdih.kemenparekraf.go.idwww.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 7

(1)Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak perlu dilantik atau diambil sumpah.
(2)Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya.

Pasal 8

Dalam hal Pelaksana Tugas berhalangan sementara dalam melaksanakan tugasnya, berlaku ketentuan:

a.tidak dilakukan penunjukan Pelaksana Harian; dan
b.tidak dilakukan penunjukan Pelaksana Tugas baru sepanjang Pelaksana Tugas tersebut tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas.

Pasal 9

Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dilaksanakan paling banyak dalam 2 (dua) jabatan.

Pasal 10

(1)Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan;
2. b.memiliki jenjang jabatan setara atau satu tingkat lebih rendah dari jenjang jabatan yang akan ditugaskan;
3. c.berkinerja baik paling kurang selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
4. d.berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan yang ditugaskan.
(2)Dalam hal tidak terdapat Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penugasan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dapat diberikan kepada Pegawai dengan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan yang akan ditugaskan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.jdih.kemenparekraf.go.idwww.jdih.kemenparekraf.go.id
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
8.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
9.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 840); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelaksana Tugas adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap sehingga suatu jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan.
2.Pelaksana Harian adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara sehingga suatu jabatan yang masih terisi tetapi pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya. www.jdih.kemenparekraf.go.idwww.jdih.kemenparekraf.go.id
3.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi di instansi pemerintah.
6.Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di instansi pemerintah.
7.Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat fungsional dan pejabat pelaksana di instansi pemerintah.
8.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan capaian kinerja individu sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

BAB II

TATA CARA PENUNJUKAN, DAN PENETAPAN, PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 2

(1)Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan.
(2)Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan tetap.
(3)Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan sementara.

Pasal 3

(1)Pejabat definitif berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) di antaranya karena hal sebagai berikut:
1. a.pensiun;
2. b.meninggal dunia; www.jdih.kemenparekraf.go.idwww.jdih.kemenparekraf.go.id
3. c.perpindahan;
4. d.diberhentikan dalam jabatan;
5. e.cuti di luar tanggungan negara; atau
6. f.tidak dapat melaksanakan tugas rutin yang lebih dari 6 (enam) bulan.
(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
(3)Dalam hal sampai dengan waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan belum diperoleh pelaksana tugas definitif, Pelaksana Tugas dapat diberikan perpanjangan paling banyak untuk 1 (satu) kali penugasan.

Pasal 4

(1)Pejabat definitif berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), di antaranya karena hal sebagai berikut:
1. a.cuti tahunan;
2. b.cuti besar;
3. c.cuti melahirkan;
4. d.cuti karena alasan penting;
5. e.cuti sakit;
6. f.tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah;
7. g.penugasan yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan; atau
8. h.di luar penugasan yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
(2)Penunjukan Pelaksana Harian dapat tidak dilakukan, dalam hal pejabat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tetap dapat melaksanakan tugas rutinnya.
(3)Penugasan Pelaksana Harian ditetapkan untuk waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat diberikan kepada Pegawai yang menduduki:
1. a.JPT Madya;
2. b.JPT Pratama;
3. c.Jabatan Administrator;
4. d.Jabatan Pengawas; atau
5. e.Jabatan Fungsional.
(2)Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian yang menduduki JPT Madya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, dapat diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya non-PNS. www.jdih.kemenparekraf.go.idwww.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 7

(1)Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak perlu dilantik atau diambil sumpah.
(2)Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya.

Pasal 8

Dalam hal Pelaksana Tugas berhalangan sementara dalam melaksanakan tugasnya, berlaku ketentuan:

a.tidak dilakukan penunjukan Pelaksana Harian; dan
b.tidak dilakukan penunjukan Pelaksana Tugas baru sepanjang Pelaksana Tugas tersebut tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas.

Pasal 9

Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dilaksanakan paling banyak dalam 2 (dua) jabatan.

Pasal 10

(1)Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan;
2. b.memiliki jenjang jabatan setara atau satu tingkat lebih rendah dari jenjang jabatan yang akan ditugaskan;
3. c.berkinerja baik paling kurang selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
4. d.berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan yang ditugaskan.
(2)Dalam hal tidak terdapat Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penugasan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dapat diberikan kepada Pegawai dengan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan yang akan ditugaskan.