DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata sebagaimana diatur dalam Statuta masing-masing Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata perlu diselaraskan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata; www.jdih.kemenpar.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
4.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Pariwisata yang selanjutnya disebut Poltekpar adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan. www.jdih.kemenpar.go.id
2.Statuta Poltekpar yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, serta menyelenggarakan program dan kegiatan di Poltekpar.
3.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4.Senat Poltekpar yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik di lingkungan Poltekpar.
5.Deputi adalah deputi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kelembagaan.
6.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7.Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Menteri untuk memberikan pertimbangan dalam pemilihan Direktur Poltekpar dan evaluasi kinerja Direktur Poltekpar.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

(1)Direktur merupakan Dosen pegawai negeri sipil yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin Poltekpar.
(2)Direktur bertugas memimpin Poltekpar. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 3

(1)Pengangkatan Direktur dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Direktur.
(2)Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
1. a.pendirian Poltekpar baru;
2. b.perubahan Poltekpar; atau
3. c.Direktur berhenti dari jabatan.

Pasal 4

Calon Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.pegawai negeri sipil yang memiliki pengalaman sebagai Dosen Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah lektor;
b.beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dimulainya pendaftaran bakal calon direktur;
d.memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Jurusan, Kepala Pusat, atau Direktur Pascasarjana paling singkat 2 (dua) tahun atau paling rendah sebagai pejabat administrator/eselon III.a di lingkungan instansi pemerintah;
e.bersedia dicalonkan menjadi Direktur Poltekpar yang dinyatakan secara tertulis;
f.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah;
g.bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
h.setiap unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i.tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis;
j.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
k.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
l.berpendidikan paling rendah Magister; www.jdih.kemenpar.go.id
m.tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
n.telah membuat Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahapan :

a.penjaringan bakal calon Direktur;
b.penyaringan calon Direktur; dan
c.pemilihan calon Direktur dan pengangkatan Direktur.

Pasal 6

(1)Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) bulan terhitung sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
(2)Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pembentukan panitia;
2. b.pengumuman penjaringan;
3. c.pendaftaran bakal calon;
4. d.seleksi administrasi; dan
5. e.pengumuman hasil penjaringan.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Senat dengan jumlah anggota paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil yang berasal dari lingkungan Poltekpar yang bukan merupakan anggota Senat.
(4)Pengumuman penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja melalui papan pengumuman serta situs resmi Poltekpar dan Kementerian. www.jdih.kemenpar.go.id
(5)Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama dibuka selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 7

(1)Panitia mengumumkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Direktur yang lolos seleksi administrasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Senat untuk dilakukan tahap penyaringan.
(2)Dalam hal sampai batas waktu penjaringan berakhir bakal calon Direktur yang memenuhi syarat kurang dari 4 (empat) orang bakal calon Direktur, panitia memperpanjang jangka waktu penjaringan bakal calon Direktur untuk waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan dari Senat.
(3)Dalam hal setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal calon Direktur tetap kurang dari 4 (empat) orang, panitia menyampaikan nama bakal calon Direktur yang memenuhi syarat kepada Senat.
(4)Senat melaporkan kepada Menteri mengenai hasil nama bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)untuk meminta keputusan.

Pasal 8

(1)Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
(2)Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat Senat terbuka; dan
2. b.penilaian dan penetapan paling banyak 3 (tiga) orang calon Direktur oleh Senat dalam rapat Senat tertutup. www.jdih.kemenpar.go.id
(3)Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
(4)Pejabat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat mengajukan pertanyaan kepada bakal calon.
(5)Dalam hal rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara.
(6)Dalam rangka penilaian dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
(7)Senat menyampaikan nama calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan terhitung sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
1. a.berita acara proses penyaringan;
2. b.daftar riwayat hidup masing-masing calon Direktur; dan
3. c.visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Direktur.

Pasal 9

(1)Menteri melakukan penelusuran rekam jejak calon Direktur yang diusulkan oleh Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja.
(2)Dalam hal seluruh calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rekam jejak tidak baik, Menteri melalui Deputi memberitahukan kepada Senat untuk dilakukan proses penjaringan ulang.
(3)Calon Direktur yang memiliki rekam jejak tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengikuti proses penjaringan ulang. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 10

(1)Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
(2)Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan hak suara dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat.
(3)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan berita acara hasil pemilihan calon Direktur kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah pemungutan hak suara.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur Politeknik Pariwisata sebagaimana diatur dalam Statuta masing-masing Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata perlu diselaraskan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
4.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Pariwisata yang selanjutnya disebut Poltekpar adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan. www.jdih.kemenpar.go.id
2.Statuta Poltekpar yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, serta menyelenggarakan program dan kegiatan di Poltekpar.
3.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4.Senat Poltekpar yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik di lingkungan Poltekpar.
5.Deputi adalah deputi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kelembagaan.
6.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7.Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Menteri untuk memberikan pertimbangan dalam pemilihan Direktur Poltekpar dan evaluasi kinerja Direktur Poltekpar.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

(1)Direktur merupakan Dosen pegawai negeri sipil yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin Poltekpar.
(2)Direktur bertugas memimpin Poltekpar. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 3

(1)Pengangkatan Direktur dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Direktur.
(2)Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
1. a.pendirian Poltekpar baru;
2. b.perubahan Poltekpar; atau
3. c.Direktur berhenti dari jabatan.

Pasal 4

Calon Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.pegawai negeri sipil yang memiliki pengalaman sebagai Dosen Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah lektor;
b.beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dimulainya pendaftaran bakal calon direktur;
d.memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Jurusan, Kepala Pusat, atau Direktur Pascasarjana paling singkat 2 (dua) tahun atau paling rendah sebagai pejabat administrator/eselon III.a di lingkungan instansi pemerintah;
e.bersedia dicalonkan menjadi Direktur Poltekpar yang dinyatakan secara tertulis;
f.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah;
g.bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
h.setiap unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i.tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis;
j.tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
k.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
l.berpendidikan paling rendah Magister; www.jdih.kemenpar.go.id
m.tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
n.telah membuat Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahapan :

a.penjaringan bakal calon Direktur;
b.penyaringan calon Direktur; dan
c.pemilihan calon Direktur dan pengangkatan Direktur.

Pasal 6

(1)Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) bulan terhitung sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
(2)Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pembentukan panitia;
2. b.pengumuman penjaringan;
3. c.pendaftaran bakal calon;
4. d.seleksi administrasi; dan
5. e.pengumuman hasil penjaringan.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Senat dengan jumlah anggota paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil yang berasal dari lingkungan Poltekpar yang bukan merupakan anggota Senat.
(4)Pengumuman penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja melalui papan pengumuman serta situs resmi Poltekpar dan Kementerian. www.jdih.kemenpar.go.id
(5)Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama dibuka selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 7

(1)Panitia mengumumkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Direktur yang lolos seleksi administrasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Senat untuk dilakukan tahap penyaringan.
(2)Dalam hal sampai batas waktu penjaringan berakhir bakal calon Direktur yang memenuhi syarat kurang dari 4 (empat) orang bakal calon Direktur, panitia memperpanjang jangka waktu penjaringan bakal calon Direktur untuk waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan dari Senat.
(3)Dalam hal setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal calon Direktur tetap kurang dari 4 (empat) orang, panitia menyampaikan nama bakal calon Direktur yang memenuhi syarat kepada Senat.
(4)Senat melaporkan kepada Menteri mengenai hasil nama bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)untuk meminta keputusan.

Pasal 8

(1)Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
(2)Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat Senat terbuka; dan
2. b.penilaian dan penetapan paling banyak 3 (tiga) orang calon Direktur oleh Senat dalam rapat Senat tertutup. www.jdih.kemenpar.go.id
(3)Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
(4)Pejabat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat mengajukan pertanyaan kepada bakal calon.
(5)Dalam hal rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara.
(6)Dalam rangka penilaian dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
(7)Senat menyampaikan nama calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan terhitung sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
1. a.berita acara proses penyaringan;
2. b.daftar riwayat hidup masing-masing calon Direktur; dan
3. c.visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Direktur.

Pasal 9

(1)Menteri melakukan penelusuran rekam jejak calon Direktur yang diusulkan oleh Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja.
(2)Dalam hal seluruh calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rekam jejak tidak baik, Menteri melalui Deputi memberitahukan kepada Senat untuk dilakukan proses penjaringan ulang.
(3)Calon Direktur yang memiliki rekam jejak tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengikuti proses penjaringan ulang. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 10

(1)Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
(2)Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan hak suara dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat.
(3)Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan berita acara hasil pemilihan calon Direktur kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah pemungutan hak suara.