DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu bentuk tanggung jawab instansi pembina Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif berupa penyusunan pedoman penghitungan kebutuhan atas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri 2021, No. 1003 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 2021, No. 1003 Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
9.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
10.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 871); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
2.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
3.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi 2021, No. 1003 sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
4.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
5.Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
6.Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Adyatama adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
7.Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta peningkatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam rangka penciptaan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kuantitas dan kualitas sejalan dengan arah kebijakan pembangunan.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 2021, No. 1003
10.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
11.Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Instansi Pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
12.Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

(1)Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif menjadi acuan bagi Instansi Pemerintah dalam menghitung jumlah kebutuhan setiap jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan Beban Kerja.
(2)Penghitungan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari indikator:
1. a.jumlah destinasi Pariwisata;
2. b.jumlah dan jenis industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. c.jumlah pelaku usaha di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
4. d.jumlah kegiatan pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di 2021, No. 1003 bidang Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Instansi Pemerintah.

Pasal 4

(1)Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama;
2. b.Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda;
3. c.Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya; dan
4. d.Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama.
(3)Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif setiap jenjang jabatan berkedudukan di:
1. a.unit kerja yang membidangi pengelolaan dan pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif di lingkungan Instansi Pusat untuk Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli Utama; dan
2. b.Instansi Daerah yang membidangi Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif untuk Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli Madya.

Pasal 5

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif untuk jenjang Ahli 2021, No. 1003 Pertama sampai Ahli Madya berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pariwisata, teknik industri, animasi, seni, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sejarah, sosial, hukum, arsitektur, desain, dan perencanaan wilayah dan kota atau bidang lainnya yang relevan dengan tugas jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
(2)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif untuk jenjang Ahli Utama berijazah paling rendah magister di bidang seni, linguistik, sastra, filsafat, sosial, ekonomi, biologi, logika, matematika, bisnis, komunikasi, pendidikan, teknik atau rekayasa, hukum, sosial, pariwisata, manajemen atau pengelolaan lingkungan, arsitektur, desain, dan perencanaan.
(3)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

(1)Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Instansi Pemerintah melakukan penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
(3)Hasil penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Instansi Pembina untuk memperoleh rekomendasi sebagai dasar dalam usulan kebutuhan aparatur sipil negara Instansi Pemerintah. 2021, No. 1003

Pasal 7

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2021, No. 1003 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF ttd. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003 2021, No. 1003

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu bentuk tanggung jawab instansi pembina Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif berupa penyusunan pedoman penghitungan kebutuhan atas Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri 2021, No. 1003 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 2021, No. 1003 Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
9.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
10.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 871); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
2.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
3.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi 2021, No. 1003 sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
4.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
5.Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
6.Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Adyatama adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
7.Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta peningkatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam rangka penciptaan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kuantitas dan kualitas sejalan dengan arah kebijakan pembangunan.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 2021, No. 1003
10.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
11.Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Instansi Pemerintah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
12.Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

(1)Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif menjadi acuan bagi Instansi Pemerintah dalam menghitung jumlah kebutuhan setiap jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan Beban Kerja.
(2)Penghitungan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari indikator:
1. a.jumlah destinasi Pariwisata;
2. b.jumlah dan jenis industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. c.jumlah pelaku usaha di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
4. d.jumlah kegiatan pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama;
2. b.Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda;
3. c.Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya; dan
4. d.Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama.
(3)Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif setiap jenjang jabatan berkedudukan di:
1. a.unit kerja yang membidangi pengelolaan dan pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif di lingkungan Instansi Pusat untuk Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli Utama; dan
2. b.Instansi Daerah yang membidangi Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif untuk Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif jenjang Ahli Madya.

Pasal 5

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif untuk jenjang Ahli 2021, No. 1003 Pertama sampai Ahli Madya berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pariwisata, teknik industri, animasi, seni, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sejarah, sosial, hukum, arsitektur, desain, dan perencanaan wilayah dan kota atau bidang lainnya yang relevan dengan tugas jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
(2)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif untuk jenjang Ahli Utama berijazah paling rendah magister di bidang seni, linguistik, sastra, filsafat, sosial, ekonomi, biologi, logika, matematika, bisnis, komunikasi, pendidikan, teknik atau rekayasa, hukum, sosial, pariwisata, manajemen atau pengelolaan lingkungan, arsitektur, desain, dan perencanaan.
(3)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

(1)Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Instansi Pemerintah melakukan penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
(3)Hasil penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Instansi Pembina untuk memperoleh rekomendasi sebagai dasar dalam usulan kebutuhan aparatur sipil negara Instansi Pemerintah. 2021, No. 1003

Pasal 7

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.