DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Kredit Usaha Rakyat Sektor Pariwisata; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); www.jdih.kemenpar.go.id

2.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794) sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 829); www.jdih.kemenpar.go.id
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disebut KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2.KUR Sektor Pariwisata adalah KUR yang diberikan untuk kegiatan usaha produktif dalam rangka mendukung usaha pariwisata dengan plafon kredit/pembiayaan se- suai kebutuhan usahanya.
3.Penerima KUR Sektor Pariwisata adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif di sektor pariwisata.
4.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
5.Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan persamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan atau keakraban untuk meningkatkan usaha pariwisata anggota. www.jdih.kemenpar.go.id
6.Koperasi adalah koperasi dan/atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang diawasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan bidang kepariwisataan.

BAB II

PELAKSANAAN KUR SEKTOR PARIWISATA

Pasal 2

(1)Penerima KUR Sektor Pariwisata terdiri atas:
1. a.usaha mikro dan kecil;
2. b.Kelompok usaha mikro dan kecil.
(2)Penerima KUR Sektor Pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha pariwisata produktif dan layak dibiayai yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

Pasal 3

(1)Kelompok Usaha mikro dan kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus memiliki persyaratan:
1. a.terdiri atas seluruh anggota yang memiliki usaha produktif dan layak, dan/atau anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/ pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha; www.jdih.kemenpar.go.id
2. b.jumlah anggota pelaku usaha pemula tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak;
3. c.dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
4. d.dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
5. e.memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya;
6. f.pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;
7. g.perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR;
(2)Dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan/atau
(3)Dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.
(4)Pengajuan permohonan kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 4

Sektor Pariwisata yang dapat dibiayai oleh KUR terdiri atas usaha pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)KUR sektor Pariwisata diberikan untuk kegiatan usaha produktif yang berlokasi di:
1. a.10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); dan
2. b.88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
(2)KUR sektor pariwisata di 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berdasarkan lokasi yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
(3)Lokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Selain lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) KUR sektor Pariwisata dapat juga diberikan untuk kegiatan usaha produktif pada kawasan wisata lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1)Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.
(2)Lembaga Keuangan atau Koperasi sebagai penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 8

Penyaluran KUR Sektor Pariwisata oleh penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mengacu pada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit Program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Agunan KUR terdiri atas:
1. a.Agunan pokok; dan
2. b.Agunan tambahan.
(2)Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
(3)Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.KUR mikro tidak diwajibkan dan tanpa perikatan; dan
2. b.KUR kecil sesuai dengan kebijakan/penilaian penyalur KUR.

Pasal 10

(1)Pemerintah memberikan subsidi bunga/marjin penyaluran KUR Sektor Pariwisata sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR Sektor Pariwisata.
(2)Subsidi bunga/marjin KUR Sektor Pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenpar.go.id

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794) sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 829); www.jdih.kemenpar.go.id
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disebut KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2.KUR Sektor Pariwisata adalah KUR yang diberikan untuk kegiatan usaha produktif dalam rangka mendukung usaha pariwisata dengan plafon kredit/pembiayaan se- suai kebutuhan usahanya.
3.Penerima KUR Sektor Pariwisata adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif di sektor pariwisata.
4.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
5.Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan persamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan atau keakraban untuk meningkatkan usaha pariwisata anggota. www.jdih.kemenpar.go.id
6.Koperasi adalah koperasi dan/atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang diawasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan bidang kepariwisataan.

BAB II

PELAKSANAAN KUR SEKTOR PARIWISATA

Pasal 2

(1)Penerima KUR Sektor Pariwisata terdiri atas:
1. a.usaha mikro dan kecil;
2. b.Kelompok usaha mikro dan kecil.
(2)Penerima KUR Sektor Pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha pariwisata produktif dan layak dibiayai yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

Pasal 3

(1)Kelompok Usaha mikro dan kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus memiliki persyaratan:
1. a.terdiri atas seluruh anggota yang memiliki usaha produktif dan layak, dan/atau anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/ pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha; www.jdih.kemenpar.go.id
2. b.jumlah anggota pelaku usaha pemula tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak;
3. c.dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
4. d.dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
5. e.memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya;
6. f.pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;
7. g.perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR;
(2)Dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan/atau
(3)Dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.
(4)Pengajuan permohonan kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 4

Sektor Pariwisata yang dapat dibiayai oleh KUR terdiri atas usaha pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)KUR sektor Pariwisata diberikan untuk kegiatan usaha produktif yang berlokasi di:
1. a.10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); dan
2. b.88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
(2)KUR sektor pariwisata di 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berdasarkan lokasi yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
(3)Lokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Selain lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) KUR sektor Pariwisata dapat juga diberikan untuk kegiatan usaha produktif pada kawasan wisata lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1)Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.
(2)Lembaga Keuangan atau Koperasi sebagai penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 8

Pasal 9

(1)Agunan KUR terdiri atas:
1. a.Agunan pokok; dan
2. b.Agunan tambahan.
(2)Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
(3)Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.KUR mikro tidak diwajibkan dan tanpa perikatan; dan
2. b.KUR kecil sesuai dengan kebijakan/penilaian penyalur KUR.

Pasal 10

(1)Pemerintah memberikan subsidi bunga/marjin penyaluran KUR Sektor Pariwisata sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR Sektor Pariwisata.
(2)Subsidi bunga/marjin KUR Sektor Pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenpar.go.id