DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.47/OT.001/MPPT-94 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung belum dapat menampung kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021, No.1105 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata NHI Bandung; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670); 2021, No.1105
10.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang selanjutnya disebut Poltekpar NHI Bandung adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Menteri ini, didirikan Poltekpar NHI Bandung.
(2)Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. 2021, No.1105

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui unit yang mempunyai tugas pengelolaan perguruan tinggi.
(2)Pembinaan Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri.
(3)Poltekpar NHI Bandung berlokasi di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

(1)Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang kepariwisataan.
(2)Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pendidikan profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Poltekpar NHI Bandung menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
c.pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
f.pelaksanaan penjaminan mutu; 2021, No.1105
g.pelaksanaan kerja sama;
h.pengelolaan sistem, data, dan informasi;
i.pelaksanaan urusan ketatausahaan;
j.pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan
k.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Poltekpar NHI Bandung memiliki organ yang terdiri atas:
1. a.senat;
2. b.direktur;
3. c.satuan pengawas internal; dan
4. d.dewan penyantun.
(2)Struktur organisasi Poltekpar NHI Bandung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan statuta Poltekpar NHI Bandung. 2021, No.1105

Pasal 8

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Poltekpar NHI Bandung.
(2)Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltekpar NHI Bandung.

Pasal 9

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

a.Direktur;
b.Wakil Direktur;
c.Bagian;
d.Jurusan;
e.Program Pascasarjana;
f.Pusat; dan
g.Unit Penunjang.

Pasal 10

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan. 2021, No.1105

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.47/OT.001/MPPT-94 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung belum dapat menampung kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670); 2021, No.1105
10.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang selanjutnya disebut Poltekpar NHI Bandung adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Menteri ini, didirikan Poltekpar NHI Bandung.
(2)Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. 2021, No.1105

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui unit yang mempunyai tugas pengelolaan perguruan tinggi.
(2)Pembinaan Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri.
(3)Poltekpar NHI Bandung berlokasi di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4

(1)Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang kepariwisataan.
(2)Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pendidikan profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Poltekpar NHI Bandung menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b.pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
c.pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
d.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
f.pelaksanaan penjaminan mutu; 2021, No.1105
g.pelaksanaan kerja sama;
h.pengelolaan sistem, data, dan informasi;
i.pelaksanaan urusan ketatausahaan;
j.pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan
k.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Poltekpar NHI Bandung memiliki organ yang terdiri atas:
1. a.senat;
2. b.direktur;
3. c.satuan pengawas internal; dan
4. d.dewan penyantun.
(2)Struktur organisasi Poltekpar NHI Bandung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan statuta Poltekpar NHI Bandung. 2021, No.1105

Pasal 8

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Poltekpar NHI Bandung.
(2)Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltekpar NHI Bandung.

Pasal 9

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

a.Direktur;
b.Wakil Direktur;
c.Bagian;
d.Jurusan;
e.Program Pascasarjana;
f.Pusat; dan
g.Unit Penunjang.