DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Identitas; Penyeleggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi; Sistem Pengelolaan; Sistem Penjaminan Mutu Internal; Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan; Tata Naskah Dinas; Pendanaan dan Kekayaan; Perubahan Statuta; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Statuta Politeknik Pariwisata Lombok; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); www.jdih.kemenparekraf.go.id
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
8.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Lombok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 711); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Pariwisata Lombok yang selanjutnya disebut Poltekpar Lombok adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata yang menyelenggarakan program www.jdih.kemenparekraf.go.id pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan.
2.Statuta Poltekpar Lombok yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, serta menyelenggarakan program dan kegiatan di Poltekpar Lombok.
3.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4.Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Kurikulum Poltekpar Lombok yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan dalam satu periode jenjang pendidikan di Poltekpar Lombok.
6.Sivitas Akademika Poltekpar Lombok yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekpar Lombok.
7.Senat Poltekpar Lombok yang selanjutnya disebut Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Poltekpar Lombok.
8.Direktur Poltekpar Lombok yang selanjutnya disebut Direktur adalah dosen yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin Poltekpar Lombok.
9.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Poltekpar Lombok dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. www.jdih.kemenparekraf.go.id
10.Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Poltekpar Lombok.
11.Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di Poltekpar Lombok.
12.Alumni Poltekpar Lombok adalah seseorang yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan di Poltekpar Lombok.
13.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)Poltekpar Lombok merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian Pariwisata, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan.
(2)Poltekpar Lombok berkedudukan di Kota Praya, Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(3)Poltekpar Lombok ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Lombok tanggal 27 April 2016.
(4)Dies Natalis Poltekpar Lombok ditetapkan setiap tanggal 27 April 2016. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 3

(1)Poltekpar Lombok mempunyai lambang sebagaimana gambar di bawah ini:
(2)Rincian arti lambang Poltekpar Lombok adalah sebagai berikut:
1. a.bentuk dasar bulat dengan garis globe menggambarkan dunia dan dibingkai dengan bunga teratai bersudut lima memilik makna bahwa Poltekpar Lombok berasaskan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, serta diharapkan kiprah dan manfaat Poltekpar Lombok dapat mencapai ke seluruh penjuru dunia yang mengacu kepada tagline Poltekpar Lombok yakni “A World- Class Tourism Polytechnic”;
2. b.warna dasar biru (kode 1b7e9d) melambangkan wawasan yang luas dan mendalam, serta diartikan sebagai pengembangan wisata maritim;
3. c.bangunan lumbung merupakan lambang pengembangan pariwisata budaya;
4. d.pintu lumbung yang terbuka satu, melambangkan Poltekpar Lombok terbuka terhadap nilai-nilai baru dari luar demi pengembangan mutu pendidikan dan lulusan, namun tetap menyaring nilai-nilai baru dimaksud; www.jdih.kemenparekraf.go.id
5. e.pena dan buku melambangkan proses pendidikan berkelanjutan, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Poltekpar Lombok menerapkan pendidikan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata;
6. f.tiga anak tangga di bawah lumbung padi merupakan simbol dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. g.bintang melambangkan prestasi yang dicita-citakan dapat diwujudkan oleh segenap sivitas akademika Poltekpar Lombok; dan
8. h.padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan mempunyai makna bahwa kader-kader yang dididik dan dibina di Poltekpar Lombok mempunyai semangat yang pantang menyerah dalam menuntut ilmu agar menjadi insan yang profesional di bidang kepariwisataan untuk menjadi pemimpin yang dapat dibanggakan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

(1)Moto Poltekpar Lombok yaitu: “Mengabdi melalui Karya Terbaik.”
(2)Moto Poltekpar Lombok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arti bahwa kader-kader yang dihasilkan Poltekpar Lombok mengabdi pada peningkatan karya dan mutu pengabdian melalui karya terbaik di bidang kepariwisataan kepada masyarakat.

Pasal 5

Bendera Poltekpar Lombok berbentuk empat persegi panjang, berwarna dasar biru (kode 1b7e9d) dan ditengah-tengah bendera tergambar lambang Poltekpar Lombok dengan ukuran panjang 120 cm dan lebar 100 cm. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 6

(1)Setiap Program Studi memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 dengan warna yang berbeda sesuai dengan program studi masing-masing dan di tengahnya terdapat lambang Poltekpar Lombok.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai warna, kode warna, dan tata cara penggunaan bendera Program Studi diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 7

(1)Poltekpar Lombok memiliki busana akademik, busana almamater, busana perkuliahan, dan busana perkuliahan praktikum.
(2)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
(3)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi berwarna hitam, kalung, dan atribut lainnya.
(4)Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas almamater berwarna hijau kecoklatan, dan di bagian dada kiri terdapat lambang Poltekpar Lombok.
(5)Busana perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemeja/blouse berwarna krem muda dan celana panjang/rok berwarna krem di bagian dada kanan terdapat nama dan di bagian dada kiri terdapat lambang Poltekpar Lombok.
(6)Busana perkuliahan praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Direktur. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 8

Poltekpar Lombok memiliki Himne, sebagai berikut: Demi Indonesia tempatku berpijak Politeknik Pariwisata Lombok Aku siap mengabdi Menjadi insan pariwisata Mewujudkan karya nyata Pariwisata tumpuan bersama Kukerahkan seluruh dayaku Untuk kemajuan negeriku Sebagai wujud bakti Kepada Tuhan yang kuasa

Pasal 9

Poltekpar Lombok memiliki Mars Poltekpar Lombok, sebagai berikut: Politeknik Pariwisata Lombok Insan harapan bangsa Yang selalu bersahaja Mengemban tugas mulia Melalui pariwisata Kembangkan sikap yang professional Di segala bidang usaha Gerakkan pariwisata nasional Menjadi tumpuan bangsa Disiplin modal utama Pengabdi pariwisata terbaik Dengan senyum, sapa, dan salam Jiwa pengabdianku kreatif Berkarya menuju Indonesia jaya Aman, sejahtera www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 10

Himne dan Mars Poltekpar Lombok dinyanyikan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama Poltekpar Lombok.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 11

(1)Poltekpar Lombok memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kedudukan Poltekpar Lombok.
(2)Otonomi pengelolaan Poltekpar Lombok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.otonomi pengelolaan di bidang akademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional Poltekpar Lombok serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
2. b.otonomi pengelolaan di bidang non akademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional Poltekpar Lombok serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, kepegawaian, sarana, dan prasarana.
(3)Otonomi pengelolaan Poltekpar Lombok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bidang akademik:
  1. 1.penetapan norma kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas: a) persyaratan akademik yang akan digunakan; b) kurikulum program studi; c) proses pembelajaran; www.jdih.kemenparekraf.go.id d) penilaian hasil belajar; e) persyaratan kelulusan; dan f) wisuda;
  2. 2.penetapan norma kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. b.bidang non-akademik:
  1. 1.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas: a) rencana strategis dan rencana kerja tahunan; b) sistem penjaminan mutu internal; dan c) sistem pengendalian internal;
  2. 2.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas: a) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan b) sistem pencatatan dan laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. 3.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas: a) kegiatan kemahasiswaan kokurikuler; b) organisasi kemahasiswaan; dan c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa;
  4. 4.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas: a) penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan b) penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia;
  5. 5.penetapan norma, kebijakan operasional sarana dan prasarana terdiri atas: a) penggunaan sarana dan prasarana; b) pemeliharaan sarana dan prasarana; dan c) pemanfaatan sarana dan prasarana; www.jdih.kemenparekraf.go.id sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Otonomi pengelolaan Poltekpar Lombok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.akuntabilitas;
2. b.transparan;
3. c.nirlaba;
4. d.penjaminan mutu; dan
5. e.efektivitas dan efisiensi.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…