DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2021

Nomor: 19
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 6 (1) Poltekpar NHI Bandung menyelenggarakan program pendidikan diploma dan sarjana terapan, serta dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pendidikan di Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Statuta Politeknik Pariwisata NHI Bandung; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.jdih.kemenparekraf.go.id
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
7.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
8.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata NHI Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1105); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: www.jdih.kemenparekraf.go.id

1.Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang selanjutnya disebut Poltekpar NHI Bandung adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3.Statuta Poltekpar NHI Bandung yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, serta menyelenggarakan program dan kegiatan di Poltekpar NHI Bandung.
4.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
5.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Kurikulum Poltekpar NHI Bandung yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah perangkat mata kuliah dan program pendidikan yang diberikan dalam satu periode jenjang pendidikan di Poltekpar NHI Bandung.
7.Sivitas Akademika Poltekpar NHI Bandung yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekpar NHI Bandung.
8.Direktur Poltekpar NHI Bandung yang selanjutnya disebut Direktur adalah dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltekpar NHI Bandung.
9.Senat Poltekpar NHI Bandung yang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
10.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Poltekpar NHI Bandung dengan tugas utama www.jdih.kemenparekraf.go.id mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11.Wakil Dosen adalah perwakilan Dosen dari setiap program studi.
12.Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Poltekpar NHI Bandung.
13.Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di Poltekpar NHI Bandung.
14.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)Poltekpar NHI Bandung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui unit yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Perguruan Tinggi pariwisata.
(2)Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Poltekpar NHI Bandung.
(3)Poltekpar NHI Bandung berlokasi di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(4)Dies natalis Poltekpar NHI Bandung ditetapkan tanggal 11 Maret.

Pasal 3

(1)Poltekpar NHI Bandung mempunyai:
1. a.lambang;
2. b.bendera;
3. c.busana;
4. d.himne dan mars; dan
5. e.moto.
(2)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai makna menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi layanan profesional, berkarakter nasional, dan berdaya saing global.
(3)Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 3:2 (tiga banding dua), berwarna dasar biru muda (R:29, G:117, B:204) dan di tengahnya terdapat lambang Poltekpar NHI Bandung.
(4)Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.busana akademik;
2. b.busana Dosen;
3. c.busana Mahasiswa; dan
4. d.busana Tenaga Kependidikan.
(5)Moto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu sukhattitti dharmottama yang memiliki makna selalu bekerja dengan segala ketenangan dengan kepribadian Indonesia berdasarkan kesucian dan keuletan demi kejayaan nusa dan bangsa.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang, bendera, busana, himne, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 4

(1)Ukuran bendera dan bentuk busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur.
(2)Tata cara penggunaan lambang, bendera, busana, himne, mars, dan moto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 5

(1)Poltekpar NHI Bandung memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai unit penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar Poltekpar NHI Bandung.
(2)Otonomi pengelolaan Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.otonomi pengelolaan di bidang akademik; dan
2. b.otonomi pengelolaan di bidang non-akademik.
(3)Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.penetapan norma operasional dan pelaksanaan pendidikan yang terdiri atas:
  1. 1.persyaratan akademik yang akan digunakan;
  2. 2.kurikulum program studi;
  3. 3.proses pembelajaran;
  4. 4.penilaian hasil belajar;
  5. 5.persyaratan kelulusan;
  6. 6.yudisium; dan
  7. 7.wisuda; dan www.jdih.kemenparekraf.go.id
2. b.penetapan norma kebijakan operasional dan pelaksanaan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
(4)Otonomi pengelolaan di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi yang terdiri atas:
  1. 1.rencana strategis dan rencana kerja tahunan; dan
  2. 2.sistem penjaminan mutu internal;
2. b.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan, yang terdiri atas:
  1. 1.membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup tridharma Perguruan Tinggi; dan
  2. 2.sistem pencatatan dan laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:
  1. 1.kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
  2. 2.organisasi kemahasiswaan;
  3. 3.pembinaan bakat dan minat Mahasiswa; dan
  4. 4.pembinaan kewirausahaan;
4. d.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan yang terdiri atas:
  1. 1.penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan
  2. 2.penyusunan target kerja dan peningkatan jenjang karir sumber daya manusia;
5. e.penetapan norma dan kebijakan operasional terkait dengan penggunaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.penetapan norma dan kebijakan operasional terkait dengan tata kelola dan kerja sama. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(5)Otonomi pengelolaan Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.akuntabilitas;
2. b.transparan;
3. c.nirlaba;
4. d.penjaminan mutu; dan
5. e.efisiensi dan efektivitas.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan otonomi pengelolaan di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

(1)Poltekpar NHI Bandung menyelenggarakan program pendidikan diploma dan sarjana terapan, serta dapat menyelenggarakan program magister terapan dan doktor terapan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pendidikan di Poltekpar NHI Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan pendidikan di Poltekpar NHI Bandung menggunakan tahun akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.semester gasal; dan
2. b.semester genap.
(3)Semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses www.jdih.kemenparekraf.go.id pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(4)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam kalender akademik yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 8

(1)Sistem penyelenggaraan pendidikan di Poltekpar NHI Bandung menggunakan sistem kredit semester.
(2)Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
(3)Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dinyatakan dalam satuan kredit semester.
(4)Sistem penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

(1)Pendidikan di Poltekpar NHI Bandung diselenggarakan berdasarkan Kurikulum masing-masing program studi.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebutuhan unit pengguna dan dilaksanakan dengan menggunakan satuan jam per minggu yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester.
(3)Evaluasi dan perubahan Kurikulum dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
(4)Pelaksanaan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1)Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala melalui: www.jdih.kemenparekraf.go.id
1. a.ujian;
2. b.pelaksanaan tugas; dan
3. c.pengamatan.
(2)Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui:
1. a.ujian tengah semester;
2. b.ujian akhir semester; dan
3. c.ujian akhir program studi.
(3)Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa ujian praktik, ujian laporan akhir studi, ujian kompetensi, ujian sertifikasi keahlian, dan/atau ujian komprehensif.
(4)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tugas terstruktur, tugas mandiri, dan/atau tugas kelompok.
(5)Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui keaktifan dalam pembelajaran di kelas.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…