DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Organsiasi; Tata Kerja; Persyaratan;Pengangkatan;Pemberhentian;Pendanaan;Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata, perlu mengganti Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi www.jdih.kemenparekraf.go.id Pariwisata Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.2/HK.001/MKP/2011;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
3.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4.Peraturan Menteri Pariwisata dan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA. www.jdih.kemenparekraf.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Promosi Pariwisata Indonesia adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.
2.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
3.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Indonesia terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 3

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Indonesia. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 4

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:

a.wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
b.wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
c.wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
d.pakar/akademisi 2 (dua) orang.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 5

(1)Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai fungsi sebagai:
1. a.koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
2. b.mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(2)Badan Promosi Pariwisata Indonesia berkewajiban memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3)Badan Promosi Pariwisata Indonesia berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
(4)Badan Promosi Pariwisata Indonesia wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Menteri.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan:

a.Warga Negara Indonesia;
b.sehat jasmani dan rohani; www.jdih.kemenparekraf.go.id
c.memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
d.memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
e.dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
f.menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

BAB V

PENGANGKATAN

Pasal 7

Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan kepada Menteri oleh Ketua masing-masing asosiasi sebanyak 2 (dua) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

Pasal 8

Penetapan pengusulan keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Menteri.

Pasal 9

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebanyak 9 (sembilan) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh Menteri kepada Presiden Republik Indonesia untuk ditetapkan dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 10

Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…