DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Februari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pariwisata sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pariwisata diperlukan adanya kerja sama antarlembaga;
b.bahwa guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja sama antarlembaga, perlu disusun tata cara penyusunan kerja sama di lingkungan Kementerian Pariwisata;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Tata Cara Penyusunan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); www.jdih.kemenparekraf.go.id
2.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
3.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76);
4.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
5.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA. www.jdih.kemenparekraf.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dengan satu atau lebih mitra kerja sama, guna mencapai suatu keserasian atau kesepakatan kerja sama.
2.Kegiatan Kerja Sama adalah pelaksanaan dari kesepakatan kerja sama antara Kementerian Pariwisata dengan mitra kerja sama yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
3.Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau Pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pariwisata dengan mitra kerja sama di Indonesia.
4.Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau Pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pariwisata atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah dan/atau mitra kerja sama di negara lain.
5.Pemrakarsa adalah unit eselon I, pimpinan unit pelaksana teknis/badan otorita di lingkungan Kementerian Pariwisata.
6.Para Pihak adalah pihak Kementerian Pariwisata dan mitra kerja sama di luar Kementerian Pariwisata yang bersepakat akan atau telah menandatangani naskah kerja sama.
7.Kementerian Pariwisata adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dalam melakukan kerja sama atau menjalin kemitraan dengan mitra kerja sama.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan koordinasi dan ketertiban dalam melakukan kegiatan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
b.mempermudah proses pelaksanaan kegiatan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata; dan
c.mewujudkan naskah Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Prinsip Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata meliputi:

1.kejelasan tujuan dan hasil;
2.kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
3.saling menghargai dan menguntungkan;
4.menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5.tidak menimbulkan ketergantungan;
6.terencana dan berkelanjutan;
7.dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
8.berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien; dan
9.bersifat institusional. www.jdih.kemenparekraf.go.id

BAB II

JENIS, BENTUK, DAN LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 5

Kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian Pariwisata terdiri atas:

a.Kerja Sama Dalam Negeri; dan
b.Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 6

Kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian Pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk:

a.meningkatkan akses pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pihak lain /pihak internasional oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata;
b.meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan unit kerja/unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pariwisata; dan
c.meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata kepada pihak luar/dunia internasional.

Pasal 7

Kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian Pariwisata dapat dituangkan dalam:

a.nota kesepahaman;
b.perjanjian kerja sama; atau
c.bentuk lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 8

(1)Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berisi persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama yang bersifat pokok.
(2)Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
(3)Bentuk penyusunan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berisi persetujuan oleh para pihak untuk melakukan kerja sama yang memuat hal-hal yang bersifat spesifik, teknis, dan/atau implementatif.
(2)Bentuk penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata yang berbentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang diterima secara umum.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pariwisata sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pariwisata diperlukan adanya kerja sama antarlembaga;
b.bahwa guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja sama antarlembaga, perlu disusun tata cara penyusunan kerja sama di lingkungan Kementerian Pariwisata;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Tata Cara Penyusunan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); www.jdih.kemenparekraf.go.id
2.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
3.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76);
4.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
5.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA. www.jdih.kemenparekraf.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dengan satu atau lebih mitra kerja sama, guna mencapai suatu keserasian atau kesepakatan kerja sama.
2.Kegiatan Kerja Sama adalah pelaksanaan dari kesepakatan kerja sama antara Kementerian Pariwisata dengan mitra kerja sama yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
3.Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau Pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pariwisata dengan mitra kerja sama di Indonesia.
4.Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau Pemrakarsa di lingkungan Kementerian Pariwisata atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah dan/atau mitra kerja sama di negara lain.
5.Pemrakarsa adalah unit eselon I, pimpinan unit pelaksana teknis/badan otorita di lingkungan Kementerian Pariwisata.
6.Para Pihak adalah pihak Kementerian Pariwisata dan mitra kerja sama di luar Kementerian Pariwisata yang bersepakat akan atau telah menandatangani naskah kerja sama.
7.Kementerian Pariwisata adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dalam melakukan kerja sama atau menjalin kemitraan dengan mitra kerja sama.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan koordinasi dan ketertiban dalam melakukan kegiatan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
b.mempermudah proses pelaksanaan kegiatan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata; dan
c.mewujudkan naskah Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Prinsip Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata meliputi:

1.kejelasan tujuan dan hasil;
2.kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
3.saling menghargai dan menguntungkan;
4.menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5.tidak menimbulkan ketergantungan;
6.terencana dan berkelanjutan;
7.dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
8.berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien; dan
9.bersifat institusional. www.jdih.kemenparekraf.go.id

BAB II

JENIS, BENTUK, DAN LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 5

Kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian Pariwisata terdiri atas:

a.Kerja Sama Dalam Negeri; dan
b.Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 6

Kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian Pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk:

a.meningkatkan akses pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pihak lain /pihak internasional oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata;
b.meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan unit kerja/unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pariwisata; dan
c.meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata kepada pihak luar/dunia internasional.

Pasal 7

Kerja sama antarlembaga di lingkungan Kementerian Pariwisata dapat dituangkan dalam:

a.nota kesepahaman;
b.perjanjian kerja sama; atau
c.bentuk lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 8

(1)Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berisi persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama yang bersifat pokok.
(2)Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
(3)Bentuk penyusunan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berisi persetujuan oleh para pihak untuk melakukan kerja sama yang memuat hal-hal yang bersifat spesifik, teknis, dan/atau implementatif.
(2)Bentuk penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata yang berbentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang diterima secara umum.