DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pariwisata; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); www.jdih.kemenpar.go.id
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
5.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara. www.jdih.kemenpar.go.id
3.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
4.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai ASN yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
5.Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
6.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
7.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
8.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9.Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
10.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
11.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara. www.jdih.kemenpar.go.id
12.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
13.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri/kepala satuan kerja/atasan kepala satker dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
14.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
15.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
16.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
17.Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit eselon I di tingkat pusat, unit pelaksana teknis dan unit lainnya di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

(1)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
1. a.uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
2. b.uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
(2)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. www.jdih.kemenpar.go.id

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian bersumber dari:

a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
b.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat;
c.hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
d.pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
e.laporan tertulis yang bersangkutan;
f.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
g.perhitungan ex officio; dan/atau
h.pelapor secara tertulis.

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian harus disertai dengan:

a.bukti terjadinya Kerugian Negara, untuk informasi yang bersumber dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
b.laporan hasil audit terkait terjadinya Kerugian Negara, untuk informasi yang bersumber dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan www.jdih.kemenpar.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf d;
c.bukti terkait terjadinya Kerugian Negara, untuk informasi yang bersumber dari informasi tertulis yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e;
d.salinan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya yang sah dan bukti terkait terjadinya Kerugian Negara, untuk informasi yang bersumber dari informasi tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f;
e.hasil perhitungan ex officio, untuk informasi yang bersumber dari perhitungan ex officio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g; dan/atau
f.kartu tanda penduduk atau identitas lainnya yang sah dan bukti terkait terjadinya Kerugian Negara untuk informasi yang bersumber dari pelapor secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, baik orang perseorangan atau badan/lembaga.

Pasal 5

(1)Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(2)Dalam melakukan verifikasi, atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai ASN di lingkungan satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada kepala satuan kerja sesuai dengan Format 1. www.jdih.kemenpar.go.id
(5)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.melaporkan kepada Menteri sesuai dengan Format 2; dan
2. b.memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Format 3, untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya.
(6)Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara.

Pasal 6

Dalam hal Pegawai ASN, kepala satuan kerja, atau atasan kepala satuan kerja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Pegawai ASN yang ditunjuk untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memiliki pemahaman terhadap aturan keuangan negara dan/atau barang, dan tidak memiliki hubungan dengan Kerugian Negara yang dilaporkan.
(2)Penunjukan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
(3)Penunjukan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat tugas sesuai dengan Format 4. www.jdih.kemenpar.go.id

BAB III

PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 8

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Menteri selaku PPKN menyelesaikan kerugian negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 9

(1)Kewenangan Menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh kepala satuan kerja.
(2)Dalam hal kerugian negara dilakukan oleh kepala satuan kerja, kewenangan Menteri selaku PPKN dilaksanakan oleh atasan kepala satuan kerja secara berjenjang.

Pasal 10

(1)Untuk penyelesaian Kerugian Negara, Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 membentuk TPKN.
(2)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas ketua dan anggota TPKN yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Kementerian.
(3)Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kriteria sebagai berikut:
1. a.minimal pejabat/pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian; dan www.jdih.kemenpar.go.id
2. b.memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.
(4)Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat/pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat/pegawai dari instansi lainnya.
(5)Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja atas nama Menteri selaku PPKN/atasan kepala satuan kerja atas nama Menteri selaku PPKN.
(6)Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 11

(1)TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
(2)Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Negara;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
5. e.melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
(3)Penyusunan kronologis terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan Format 5. www.jdih.kemenpar.go.id

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); www.jdih.kemenpar.go.id
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
5.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara. www.jdih.kemenpar.go.id
3.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
4.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai ASN yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
5.Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
6.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
7.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
8.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9.Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
10.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
11.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara. www.jdih.kemenpar.go.id
12.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
13.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri/kepala satuan kerja/atasan kepala satker dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
14.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
15.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
16.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
17.Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit eselon I di tingkat pusat, unit pelaksana teknis dan unit lainnya di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

(1)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
1. a.uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
2. b.uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
(2)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. www.jdih.kemenpar.go.id

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian bersumber dari:

a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
b.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat;
c.hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
d.pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
e.laporan tertulis yang bersangkutan;
f.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
g.perhitungan ex officio; dan/atau
h.pelapor secara tertulis.

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian harus disertai dengan:

a.bukti terjadinya Kerugian Negara, untuk informasi yang bersumber dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
b.laporan hasil audit terkait terjadinya Kerugian Negara, untuk informasi yang bersumber dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan www.jdih.kemenpar.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf d;
c.bukti terkait terjadinya Kerugian Negara, untuk informasi yang bersumber dari informasi tertulis yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e;
d.salinan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya yang sah dan bukti terkait terjadinya Kerugian Negara, untuk informasi yang bersumber dari informasi tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f;
e.hasil perhitungan ex officio, untuk informasi yang bersumber dari perhitungan ex officio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g; dan/atau
f.kartu tanda penduduk atau identitas lainnya yang sah dan bukti terkait terjadinya Kerugian Negara untuk informasi yang bersumber dari pelapor secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, baik orang perseorangan atau badan/lembaga.

Pasal 5

(1)Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(2)Dalam melakukan verifikasi, atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai ASN di lingkungan satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada kepala satuan kerja sesuai dengan Format 1. www.jdih.kemenpar.go.id
(5)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.melaporkan kepada Menteri sesuai dengan Format 2; dan
2. b.memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Format 3, untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya.
(6)Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pegawai ASN yang ditunjuk untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memiliki pemahaman terhadap aturan keuangan negara dan/atau barang, dan tidak memiliki hubungan dengan Kerugian Negara yang dilaporkan.
(2)Penunjukan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
(3)Penunjukan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat tugas sesuai dengan Format 4. www.jdih.kemenpar.go.id

BAB III

PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 8

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Menteri selaku PPKN menyelesaikan kerugian negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 9

(1)Kewenangan Menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh kepala satuan kerja.
(2)Dalam hal kerugian negara dilakukan oleh kepala satuan kerja, kewenangan Menteri selaku PPKN dilaksanakan oleh atasan kepala satuan kerja secara berjenjang.

Pasal 10

(1)Untuk penyelesaian Kerugian Negara, Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja/atasan kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 membentuk TPKN.
(2)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas ketua dan anggota TPKN yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Kementerian.
(3)Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kriteria sebagai berikut:
1. a.minimal pejabat/pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian; dan www.jdih.kemenpar.go.id
2. b.memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.
(4)Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat/pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat/pegawai dari instansi lainnya.
(5)Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Menteri selaku PPKN/kepala satuan kerja atas nama Menteri selaku PPKN/atasan kepala satuan kerja atas nama Menteri selaku PPKN.
(6)Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 11

(1)TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
(2)Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Negara;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
5. e.melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
(3)Penyusunan kronologis terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan Format 5. www.jdih.kemenpar.go.id