DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Identitas; Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi; Sistem Pengelolaan; Sistem Penjaminan Mutu Internal; Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan; Tata Naskah Dinas; Pendanaan dan Kekayaan; Perubahan Statuta; Ketentuan Peralhan;Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); www.jdih.kemenparekraf.go.id
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
9.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
10.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1627); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Pariwisata Makassar yang selanjutnya disebut Poltekpar Makassar adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan.
2.Statuta Poltekpar Makassar yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, serta menyelenggarakan program dan kegiatan di Poltekpar Makassar. www.jdih.kemenparekraf.go.id
3.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4.Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Kurikulum Poltekpar Makassar yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan dalam satu periode jenjang pendidikan di Poltekpar Makassar.
6.Sivitas Akademika Poltekpar Makassar yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekpar Makassar.
7.Senat Poltekpar Makassar yang selanjutnya disebut Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Poltekpar Makassar.
8.Direktur Poltekpar Makassar yang selanjutnya disebut Direktur adalah dosen yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin Poltekpar Makassar.
9.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Poltekpar Makassar dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10.Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Poltekpar Makassar. www.jdih.kemenparekraf.go.id
11.Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di Poltekpar Makassar.
12.Alumni Poltekpar Makassar adalah seseorang yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan di Poltekpar Makassar.
13.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)Poltekpar Makassar merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian Pariwisata, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Deputi yang membidangi Kelembagaan Kepariwisataan.
(2)Poltekpar Makassar berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
(3)Poltekpar Makassar ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar tanggal 20 Oktober 2015.
(4)Dies Natalis Poltekpar Makassar ditetapkan setiap tanggal 18 September. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 3

(1)Poltekpar Makassar mempunyai lambang sebagaimana gambar di bawah ini:
(2)Rincian arti lambang Poltekpar Makassar adalah sebagai berikut:
1. a.bunga teratai berdaun delapan, bunga teratai melambangkan penguasaan ilmu pengetahuan baik di darat, air maupun udara, sedangkan berdaun delapan melambangkan delapan sifat kepemimpinan yang disebut asta brata;
2. b.bintang melambangkan keagungan dan kemuliaan ilmu pengetahuan;
3. c.padi dan kapas melambangkan kesejahteraan;
4. d.perahu Pinisi melambangkan keteguhan dan semangat dalam menghadapi badai kehidupan;
5. e.badik melambangkan keberanian dalam membela kebenaran;
6. f.untuk Pita bertulis kualleangngangi tallanga na toalia berarti sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai; dan
7. g.lingkaran bertulis Politeknik Pariwisata Makassar melambangkan wadah/ lembaga tempat menuntut ilmu profesional. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(3)Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan mempunyai makna bahwa kader-kader yang ditempa di Poltekpar Makassar mempunyai semangat yang pantang surut dalam menuntut ilmu agar menjadi insan yang profesional dibidang kepariwisataan untuk kelak menjadi pemimpin yang dapat dibanggakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

(1)Moto Poltekpar Makassar yaitu: “kualleangngangi tallanga na toalia.”
(2)Moto Poltekpar Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai arti Sekali Layar Terkembang Pantang Biduk Surut ke Pantai.

Pasal 5

Bendera Poltekpar Makassar berbentuk empat persegi panjang, berwarna dasar biru muda dan ditengah-tengah bendera tergambar lambang Poltekpar Makassar dengan ukuran panjang 120 cm dan lebar 100 cm.

Pasal 6

(1)Setiap Jurusan memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 dengan warna yang berbeda sesuai dengan Jurusan masing-masing dan di tengahnya terdapat lambang Poltekpar Makassar.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai warna, kode warna, dan tata cara penggunaan bendera Jurusan diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 7

(1)Poltekpar Makassar memiliki busana akademik, busana almamater, busana perkuliahan, dan busana perkuliahan praktikum. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(2)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
(3)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi berwarna hitam, kalung, dan atribut lainnya.
(4)Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas almamater berwarna hijau kecoklatan, dan di bagian dada kiri terdapat lambang Poltekpar Makassar.
(5)Busana perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa kemeja/blouse berwarna krem muda dan celana/rok berwarna krem di bagian dada kanan terdapat nama dan di bagian dada kiri terdapat lambang Poltekpar Makassar.
(6)Busana perkuliahan praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 8

Politeknik Pariwisata Makassar memiliki Hymne, sebagai berikut: Diharibaan Ibu Pertiwi Puji Syukur dipersembahkan Untukmu Almamater Sejati Politeknik Pariwisata Kepada Tuhan Yang Maha Esa Berilah kami Restu-Mu Semoga Tetap Damai Sentosa Bakti Kami Abadi

Pasal 9

Politeknik Pariwisata Makassar memiliki Mars Poltekpar Makassar, sebagai berikut: Politeknik Pariwisata Makassar Kembangkan Pendidikan Profesi www.jdih.kemenparekraf.go.id Bina Putra-putri Generasi Bangsa Terampil Setia Berbakti Dengan Semangat Teguh Kokoh Pancasila Siap Maju Raih Cita Bangun Citra Indonesia Alam Yang Indah dan Permai Marilah Padu Pikiran Tindakan Daya Kreasi Lestarikan Seni Budaya Kharisma Luhur Sejati Alamamater Politeknik Pariwisata Terpatri di dalam hati Akan Tetap Terkenang Jayalah Sepanjang Masa Semoga Tuhan Meridoi-Nya Sejahtera Bahagia

Pasal 10

Himne dan mars Poltekpar Makassar dinyanyikan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama Poltekpar Makassar.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 11

(1)Poltekpar Makassar memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kedudukan Poltekpar Makassar.
(2)Otonomi pengelolaan Poltekpar Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.otonomi pengelolaan di bidang akademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional www.jdih.kemenparekraf.go.id Poltekpar Makassar serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
2. b.otonomi pengelolaan di bidang non akademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional Poltekpar Makassar serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, kepegawaian, sarana, dan prasarana.
(3)Otonomi pengelolaan Poltekpar Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bidang akademik;
  1. 1.penetapan norma kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas: a) persyaratan akademik yang akan digunakan; b) kurikulum program studi; c) proses pembelajaran; d) penilaian hasil belajar; e) persyaratan kelulusan; f) wisuda;
  2. 2.penetapan norma kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. b.Bidang non-akademik;
  1. 1.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas; a) rencana strategis dan rencana kerja tahunan; dan b) sistem penjaminan mutu internal
  2. 2.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas: a) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi; dan b) sistem pencatatan dan laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; www.jdih.kemenparekraf.go.id
  3. 3.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas: a) kegiatan kemahasiswaan Kokurikuler; b) organisasi kemahasiswaan; dan c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa;
  4. 4.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas: a) penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan b) penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia;
  5. 5.penetapan norma, kebijakan operasional sarana dan prasarana terdiri atas; a) penggunaan sarana dan prasarana; b) pemeliharaan sarana dan prasarana; c) pemanfaatan sarana dan prasarana; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Otonomi pengelolaan Poltekpar Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.akuntabilitas;
2. b.transparan;
3. c.nirlaba;
4. d.penjaminan mutu; dan
5. e.efektivitas dan efisiensi.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…