DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata maka urusan mengenai bidang ekonomi kreatif bukan lagi merupakan kewenangan Kementerian Pariwisata sehingga Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan www.jdih.kemenparekraf.go.id Koordinasi Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata di Badan Koordinasi Penanaman Modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210); www.jdih.kemenparekraf.go.id
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PARIWISATA DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Menteri Pariwisata mendelegasikan kewenangan penerbitan izin usaha/pendaftaran usaha bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.

Pasal 2

(1)Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan izin usaha/pendaftaran usaha bidang pariwisata yang di dalamnya terdapat modal asing, ruang lingkupnya lintas provinsi, dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah.
(2)Izin usaha/pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 3

(1)Dalam hal penerbitan izin usaha/pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Menteri Pariwisata menunjuk pejabat dengan status pejabat yang ditugaskan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang diberi kewenangan untuk menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata.
(2)Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat yang secara administratif, termasuk gaji dan tunjangan jabatan, masih berada pada Kementerian Pariwisata yang menugaskan, sedangkan tunjangan kinerja mengikuti ketentuan di instansi penempatan.

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berpedoman pada:

a.daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; dan
b.peraturan dan ketentuan teknis tata cara izin usaha/pendaftaran usaha yang ditetapkan oleh Menteri Pariwisata.

Pasal 5

(1)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan izin usaha/pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk dan atas nama Menteri Pariwisata.
(2)Penerbitan izin usaha/pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan tembusannya kepada Menteri Pariwisata. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1925) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenparekraf.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2017 MENTERI PARIWISATA ttd. ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 214 www.jdih.kemenparekraf.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PARIWISATA DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL IZIN USAHA/PENDAFTARAN USAHA BIDANG PARIWISATA A. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing: No. Jenis Izin Usaha/Pendaftaran Usaha

1.Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata
2.Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata
3.Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata
4.Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata
5.Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman
6.Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi
7.Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
8.Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi, dan Pameran
9.Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata
10.Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
11.Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12.Pendaftaran Usaha Spa www.jdih.kemenparekraf.go.id B. Penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pemerintah: No. Jenis Izin Usaha/Pendaftaran Usaha
1.Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata
2.Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata MENTERI PARIWISATA ttd. ARIEF YAHYA www.jdih.kemenparekraf.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata maka urusan mengenai bidang ekonomi kreatif bukan lagi merupakan kewenangan Kementerian Pariwisata sehingga Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan www.jdih.kemenparekraf.go.id Koordinasi Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210); www.jdih.kemenparekraf.go.id
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PARIWISATA DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Pasal 2

(1)Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan izin usaha/pendaftaran usaha bidang pariwisata yang di dalamnya terdapat modal asing, ruang lingkupnya lintas provinsi, dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah.
(2)Izin usaha/pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 3

(1)Dalam hal penerbitan izin usaha/pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Menteri Pariwisata menunjuk pejabat dengan status pejabat yang ditugaskan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang diberi kewenangan untuk menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata.
(2)Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat yang secara administratif, termasuk gaji dan tunjangan jabatan, masih berada pada Kementerian Pariwisata yang menugaskan, sedangkan tunjangan kinerja mengikuti ketentuan di instansi penempatan.

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berpedoman pada:

a.daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; dan
b.peraturan dan ketentuan teknis tata cara izin usaha/pendaftaran usaha yang ditetapkan oleh Menteri Pariwisata.

Pasal 5

(1)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan izin usaha/pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk dan atas nama Menteri Pariwisata.
(2)Penerbitan izin usaha/pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan tembusannya kepada Menteri Pariwisata. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 6

Pasal 7

1.Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata
2.Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata
3.Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata
4.Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata
5.Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman
6.Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi
7.Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
8.Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi, dan Pameran
9.Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata
10.Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
11.Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
12.Pendaftaran Usaha Spa www.jdih.kemenparekraf.go.id B. Penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pemerintah: No. Jenis Izin Usaha/Pendaftaran Usaha
1.Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata
2.Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata MENTERI PARIWISATA ttd. ARIEF YAHYA www.jdih.kemenparekraf.go.id