DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Februari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata; Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); www.jdih.kemenpar.go.id
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
8.Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 220);
9.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); www.jdih.kemenpar.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
5.Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data informasi kepegawaian secara online yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian. www.jdih.kemenpar.go.id
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Pegawai di lingkungan Kementerian selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2018.
(3)Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

a.pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;
d.pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
e.pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan www.jdih.kemenpar.go.id Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).

Pasal 4

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu:
1. a.kelas jabatan;
2. b.capaian kinerja; dan
3. c.kehadiran.
(2)Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil penyelarasan atas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian.
(3)Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian capaian sasaran kerja yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Penilaian capaian sasaran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dengan kategori sebagai berikut:
1. a.sangat baik, dengan nilai 91 (sembilan puluh satu) ke atas;
2. b.baik, dengan nilai 76–90 (tujuh puluh enam sampai dengan sembilan puluh);
3. c.cukup, dengan nilai 61–75 (enam puluh satu sampai dengan tujuh puluh lima);
4. d.kurang, dengan nilai 51–60 (lima puluh satu sampai dengan enam puluh); dan
5. e.buruk, dengan nilai 50 ke bawah.
(5)Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan ketentuan hari dan jam kerja. www.jdih.kemenpar.go.id

BAB III

HARI, JAM KERJA, DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 5

(1)Hari Kerja di lingkungan Kementerian adalah 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(2)Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, yang ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari senin – kamis : pukul 07.30 - 16.00. waktu istirahat : pukul 12.00 - 13.00.
2. b.hari jumat : pukul 07.30 - 16.30. waktu istirahat : pukul 11.30 - 13.00.
(3)Bagi Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan maka hari dan jam kerja Pegawai tersebut disesuaikan dengan hari dan jam tempat melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

(1)Pegawai diberikan toleransi keterlambatan jam masuk kerja paling lama 60 (enam puluh) menit dari ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diganti langsung pada hari yang sama sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenai sanksi pengurangan Tunjangan Kinerja. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 8

(1)Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dengan mencatatkan kehadiran pada mesin pencatat elektronik.
(2)Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
(3)Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual apabila:
1. a.mesin pencatat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
2. b.pegawai belum terdaftar dalam mesin pencatat elektronik; atau
3. c.terjadi keadaan kahar (force majeure), yaitu suatu keadaan/peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

(1)Pencatatan kehadiran Pegawai dilakukan setiap bulan oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian.
(2)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan pencatatan kehadiran menyampaikan data dukung ketidakhadiran dalam aplikasi SIMPEG.
(3)Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada Unit Kerja Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran Pegawai berdasarkan data yang terdapat dalam aplikasi www.jdih.kemenpar.go.id SIMPEG kepada Kepala Biro yang menangani urusan kepegawaian.
(4)Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran Pegawai berdasarkan data yang terdapat dalam aplikasi SIMPEG kepada Pimpinan Unit Pelaksana Teknis.
(5)Rekapitulasi kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan paling lambat setiap tanggal 6 (enam) pada bulan berikutnya atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 6 (enam) jatuh pada hari libur, dengan tembusan kepada Kepala Biro yang menangani urusan kepegawaian.

Pasal 10

(1)Apabila mesin pencatat kehadiran Pegawai tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pencatatan jam masuk kerja dan pulang kerja Pegawai dilakukan dengan mengisi formulir daftar hadir sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Penanggung jawab pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.
(3)Petugas pencatatan kehadiran melakukan perekapan kehadiran Pegawai sesuai daftar hadir untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Administrator atau Pejabat yang bertanggung jawab menangani urusan kepegawaian pada satuan kerja masing-masing.
(4)Petugas pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil rekapitulasi kehadiran pegawai kepada atasan langsung, dengan tembusan kepada Kepala Biro yang menangani urusan Kepegawaian. www.jdih.kemenpar.go.id

BAB IV

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 11

(1)Pegawai dinyatakan melakukan pelanggaran jam kerja apabila:
1. a.tidak masuk kerja;
2. b.terlambat masuk kerja;
3. c.pulang sebelum waktunya;
4. d.tidak berada di tempat tugas; dan/atau
5. e.tidak melakukan pencatatan kehadiran.
(2)Penghitungan pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.tidak masuk kerja 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) hari cuti yang diambil dari hak cuti tahunan pegawai yang bersangkutan;
2. b.terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan/pulang sebelum waktunya sesuai ketentuan mengenai hari dan jam kerja; dan
3. c.tidak berada di tempat tugas dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan Pegawai di tempat tugas, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak berada di tempat tugas dari atasan langsung sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); www.jdih.kemenpar.go.id
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
8.Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 220);
9.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); www.jdih.kemenpar.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
5.Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data informasi kepegawaian secara online yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian. www.jdih.kemenpar.go.id
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Pegawai di lingkungan Kementerian selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2018.
(3)Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

a.pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;
d.pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
e.pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan www.jdih.kemenpar.go.id Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).

Pasal 4

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu:
1. a.kelas jabatan;
2. b.capaian kinerja; dan
3. c.kehadiran.
(2)Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil penyelarasan atas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian.
(3)Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian capaian sasaran kerja yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Penilaian capaian sasaran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dengan kategori sebagai berikut:
1. a.sangat baik, dengan nilai 91 (sembilan puluh satu) ke atas;
2. b.baik, dengan nilai 76–90 (tujuh puluh enam sampai dengan sembilan puluh);
3. c.cukup, dengan nilai 61–75 (enam puluh satu sampai dengan tujuh puluh lima);
4. d.kurang, dengan nilai 51–60 (lima puluh satu sampai dengan enam puluh); dan
5. e.buruk, dengan nilai 50 ke bawah.
(5)Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan ketentuan hari dan jam kerja. www.jdih.kemenpar.go.id

BAB III

HARI, JAM KERJA, DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 5

(1)Hari Kerja di lingkungan Kementerian adalah 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(2)Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, yang ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari senin – kamis : pukul 07.30 - 16.00. waktu istirahat : pukul 12.00 - 13.00.
2. b.hari jumat : pukul 07.30 - 16.30. waktu istirahat : pukul 11.30 - 13.00.
(3)Bagi Pegawai yang menjalani pendidikan dan pelatihan maka hari dan jam kerja Pegawai tersebut disesuaikan dengan hari dan jam tempat melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

(1)Pegawai diberikan toleransi keterlambatan jam masuk kerja paling lama 60 (enam puluh) menit dari ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diganti langsung pada hari yang sama sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenai sanksi pengurangan Tunjangan Kinerja. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 8

(1)Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dengan mencatatkan kehadiran pada mesin pencatat elektronik.
(2)Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
(3)Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual apabila:
1. a.mesin pencatat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
2. b.pegawai belum terdaftar dalam mesin pencatat elektronik; atau
3. c.terjadi keadaan kahar (force majeure), yaitu suatu keadaan/peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

(1)Pencatatan kehadiran Pegawai dilakukan setiap bulan oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian.
(2)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan pencatatan kehadiran menyampaikan data dukung ketidakhadiran dalam aplikasi SIMPEG.
(3)Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada Unit Kerja Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran Pegawai berdasarkan data yang terdapat dalam aplikasi www.jdih.kemenpar.go.id SIMPEG kepada Kepala Biro yang menangani urusan kepegawaian.
(4)Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan rekapitulasi kehadiran Pegawai berdasarkan data yang terdapat dalam aplikasi SIMPEG kepada Pimpinan Unit Pelaksana Teknis.
(5)Rekapitulasi kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan paling lambat setiap tanggal 6 (enam) pada bulan berikutnya atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 6 (enam) jatuh pada hari libur, dengan tembusan kepada Kepala Biro yang menangani urusan kepegawaian.

Pasal 10

(1)Apabila mesin pencatat kehadiran Pegawai tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pencatatan jam masuk kerja dan pulang kerja Pegawai dilakukan dengan mengisi formulir daftar hadir sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Penanggung jawab pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.
(3)Petugas pencatatan kehadiran melakukan perekapan kehadiran Pegawai sesuai daftar hadir untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Administrator atau Pejabat yang bertanggung jawab menangani urusan kepegawaian pada satuan kerja masing-masing.
(4)Petugas pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil rekapitulasi kehadiran pegawai kepada atasan langsung, dengan tembusan kepada Kepala Biro yang menangani urusan Kepegawaian. www.jdih.kemenpar.go.id

BAB IV

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 11

(1)Pegawai dinyatakan melakukan pelanggaran jam kerja apabila:
1. a.tidak masuk kerja;
2. b.terlambat masuk kerja;
3. c.pulang sebelum waktunya;
4. d.tidak berada di tempat tugas; dan/atau
5. e.tidak melakukan pencatatan kehadiran.
(2)Penghitungan pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.tidak masuk kerja 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) hari cuti yang diambil dari hak cuti tahunan pegawai yang bersangkutan;
2. b.terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan/pulang sebelum waktunya sesuai ketentuan mengenai hari dan jam kerja; dan
3. c.tidak berada di tempat tugas dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan Pegawai di tempat tugas, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak berada di tempat tugas dari atasan langsung sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.