DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Kedudukan Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian; Pendanaan; Lokasi; Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Palembang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.jdih.kemenparekraf.go.id
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Politeknik Pariwisata Palembang yang selanjutnya disebut Poltekpar Palembang merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian Pariwisata, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata melalui Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(2)Pembinaan Poltekpar Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan pembinaan administrasi dan operasional dilakukan oleh Menteri Pariwisata.
(3)Poltekpar Palembang dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Poltekpar Palembang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Poltekpar Palembang menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana dan program pendidikan;
b.penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan;
c.pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d.pengelolaan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
e.pelaksanaan administrasi umum;
f.pengembangan sistem penjaminan mutu;
g.pelaksanaan pengawasan internal;
h.pembinaan sivitas akademika; dan
i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Organisasi Poltekpar Palembang terdiri atas:
1. a.Direktur dan Pembantu Direktur;
2. b.Senat; www.jdih.kemenparekraf.go.id
3. c.Dewan Penyantun;
4. d.Satuan Penjaminan Mutu;
5. e.Satuan Pengawas Internal;
6. f.Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
7. g.Subbagian Administrasi Umum;
8. h.Program Studi;
9. i.Laboratorium;
10. j.Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
11. k.Unit Penunjang.
(2)Struktur organisasi Poltekpar Palembang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Direktur merupakan tenaga dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Poltekpar Palembang.

Pasal 6

(1)Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang Pembantu Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Pembantu Direktur, terdiri atas:
1. a.Pembantu Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I; dan
2. b.Pembantu Direktur Bidang Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II.

Pasal 7

(1)Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas www.jdih.kemenparekraf.go.id tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi akademik, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan dosen, dan kerja sama.
(2)Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, tenaga kependidikan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, perencanaan, keuangan, kepegawaian, hukum, komunikasi publik, organisasi dan tata laksana.

Pasal 8

(1)Senat merupakan unsur penyusun kebijakan Poltekpar Palembang.
(2)Dewan Penyantun memberikan pertimbangan non akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta Poltekpar Palembang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat dan Dewan Penyantun diatur dalam Statuta Poltekpar Palembang.

Pasal 9

(1)Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang melaksanakan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjaminan mutu. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(2)Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non akademik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Statuta Poltekpar Palembang.

Pasal 10

(1)Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan merupakan unsur pelaksana administrasi.
(2)Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur I dalam hal pelaksanaan kegiatan administrasi akademik, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan dosen dan kerja sama.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…