DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Maret 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
7.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 136);
8.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan capaian kinerja individu sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
6.Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data informasi kepegawaian secara online yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Pemberian tunjangan kinerja dilaksanakan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan komponen kinerja dan komponen kehadiran sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
(2)Komponen kinerja dan komponen kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bobot:
1. a.80% (delapan puluh persen) untuk komponen kinerja; dan
2. b.20% (dua puluh persen) untuk komponen kehadiran.
(3)Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penyelarasan atas jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan fungsional.
(4)Komponen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil tindak lanjut evaluasi kinerja periodik yang diperoleh dengan mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai yang dilakukan setiap bulan.
(5)Evaluasi kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) bulan sekali dengan predikat sebagai berikut:
1. a.sangat baik;
2. b.baik;
3. c.butuh perbaikan;
4. d.kurang; dan
5. e.sangat kurang.
(6)Komponen kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b merupakan hasil pencatatan kehadiran yang dilaksanakan sesuai ketentuan hari dan jam kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB III

TINDAK LANJUT EVALUASI KINERJA PERIODIK

Pasal 4

(1)Tindak lanjut evaluasi kinerja periodik disusun berdasarkan penilaian kinerja periodik yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan melalui aplikasi pengelolaan kinerja pegawai.
(2)Penilaian kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi setiap 1 (satu) bulan dari aplikasi SIMPEG oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi madya atau unit pelaksana teknis.
(3)Rekapitulasi penilaian kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang menangani fungsi keuangan pada unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi madya atau unit pelaksana teknis.
(4)Rekapitulasi penilaian kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya, atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur.
(5)Evaluasi kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 5

(1)Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja dengan mencatatkan kehadiran pada aplikasi SIMPEG.
(2)Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
(3)Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan secara manual dalam hal:
1. a.Pegawai belum terdaftar dalam sistem aplikasi SIMPEG; dan/atau
2. b.terjadi keadaan kahar.

Pasal 6

(1)Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah 5 (lima) hari kerja, yakni mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(2)Jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, yang ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin-Kamis : pukul 07.30 – 16.00, waktu istirahat : pukul 12.00 – 13.00; dan
2. b.hari Jum’at : pukul 07.30 – 16.30, waktu istirahat : pukul 11.30 – 13.00.
(3)Dalam hal Pegawai menjalani pendidikan dan/atau pelatihan, hari dan jam kerja Pegawai tersebut disesuaikan dengan hari dan jam tempat pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan.
(4)Untuk bulan Ramadhan, jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan lain sesuai penetapan jam kerja oleh pemerintah.

Pasal 7

(1)Pegawai yang terlambat masuk kerja paling lama 60 (enam puluh) menit dari ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja dalam hal Pegawai melakukan penggantian jam kerja pada hari yang sama.
(2)Pegawai yang terlambat masuk kerja melebihi 60 (enam puluh) menit dari ketentuan jam kerja atau pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan kerja dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Pencatatan kehadiran Pegawai direkapitulasi setiap bulan dari aplikasi SIMPEG oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi madya atau unit pelaksana teknis.
(2)Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada pejabat yang menangani fungsi keuangan pada unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi madya atau unit pelaksana teknis.
(3)Rekapitulasi pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya, atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur.

Pasal 9

(1)Dalam hal aplikasi SIMPEG tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pencatatan jam masuk kerja dan pulang kerja kehadiran Pegawai dilakukan dengan mengisi formulir daftar hadir sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Penanggung jawab pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi madya atau unit pelaksana teknis.

BAB V

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 10

(1)Pegawai dinyatakan melakukan pelanggaran jam kerja dalam hal:
1. a.tidak masuk kerja;
2. b.terlambat masuk kerja;
3. c.pulang sebelum waktunya;
4. d.tidak berada di tempat tugas; dan/atau
5. e.tidak melakukan pencatatan kehadiran.
(2)Penghitungan pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.tidak masuk kerja 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
2. b.terlambat dan/atau lebih cepat melakukan pencatatan kehadiran dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan dan/atau lebih cepat melakukan pencatatan kehadiran sesuai ketentuan mengenai hari dan jam kerja.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
7.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 136);
8.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan capaian kinerja individu sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
6.Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data informasi kepegawaian secara online yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Pemberian tunjangan kinerja dilaksanakan pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan komponen kinerja dan komponen kehadiran sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
(2)Komponen kinerja dan komponen kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bobot:
1. a.80% (delapan puluh persen) untuk komponen kinerja; dan
2. b.20% (dua puluh persen) untuk komponen kehadiran.
(3)Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penyelarasan atas jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan fungsional.
(4)Komponen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil tindak lanjut evaluasi kinerja periodik yang diperoleh dengan mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai yang dilakukan setiap bulan.
(5)Evaluasi kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 1 (satu) bulan sekali dengan predikat sebagai berikut:
1. a.sangat baik;
2. b.baik;
3. c.butuh perbaikan;
4. d.kurang; dan
5. e.sangat kurang.
(6)Komponen kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b merupakan hasil pencatatan kehadiran yang dilaksanakan sesuai ketentuan hari dan jam kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB III

TINDAK LANJUT EVALUASI KINERJA PERIODIK

Pasal 4

(1)Tindak lanjut evaluasi kinerja periodik disusun berdasarkan penilaian kinerja periodik yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan melalui aplikasi pengelolaan kinerja pegawai.
(2)Penilaian kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi setiap 1 (satu) bulan dari aplikasi SIMPEG oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi madya atau unit pelaksana teknis.
(3)Rekapitulasi penilaian kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang menangani fungsi keuangan pada unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi madya atau unit pelaksana teknis.
(4)Rekapitulasi penilaian kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya, atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur.
(5)Evaluasi kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 5

(1)Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja dengan mencatatkan kehadiran pada aplikasi SIMPEG.
(2)Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
(3)Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan secara manual dalam hal:
1. a.Pegawai belum terdaftar dalam sistem aplikasi SIMPEG; dan/atau
2. b.terjadi keadaan kahar.

Pasal 6

(1)Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah 5 (lima) hari kerja, yakni mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(2)Jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, yang ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin-Kamis : pukul 07.30 – 16.00, waktu istirahat : pukul 12.00 – 13.00; dan
2. b.hari Jum’at : pukul 07.30 – 16.30, waktu istirahat : pukul 11.30 – 13.00.
(3)Dalam hal Pegawai menjalani pendidikan dan/atau pelatihan, hari dan jam kerja Pegawai tersebut disesuaikan dengan hari dan jam tempat pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan.
(4)Untuk bulan Ramadhan, jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan lain sesuai penetapan jam kerja oleh pemerintah.

Pasal 7

(1)Pegawai yang terlambat masuk kerja paling lama 60 (enam puluh) menit dari ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja dalam hal Pegawai melakukan penggantian jam kerja pada hari yang sama.
(2)Pegawai yang terlambat masuk kerja melebihi 60 (enam puluh) menit dari ketentuan jam kerja atau pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan kerja dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Pencatatan kehadiran Pegawai direkapitulasi setiap bulan dari aplikasi SIMPEG oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi madya atau unit pelaksana teknis.
(2)Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada pejabat yang menangani fungsi keuangan pada unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi madya atau unit pelaksana teknis.
(3)Rekapitulasi pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya, atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur.

Pasal 9

(1)Dalam hal aplikasi SIMPEG tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pencatatan jam masuk kerja dan pulang kerja kehadiran Pegawai dilakukan dengan mengisi formulir daftar hadir sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Penanggung jawab pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi madya atau unit pelaksana teknis.

BAB V

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 10

(1)Pegawai dinyatakan melakukan pelanggaran jam kerja dalam hal:
1. a.tidak masuk kerja;
2. b.terlambat masuk kerja;
3. c.pulang sebelum waktunya;
4. d.tidak berada di tempat tugas; dan/atau
5. e.tidak melakukan pencatatan kehadiran.
(2)Penghitungan pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.tidak masuk kerja 1 (satu) hari dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
2. b.terlambat dan/atau lebih cepat melakukan pencatatan kehadiran dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan dan/atau lebih cepat melakukan pencatatan kehadiran sesuai ketentuan mengenai hari dan jam kerja.