DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.63/UM.001/MPEK/2013 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata; www.jdih.kemenpar.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
4.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai www.jdih.kemenpar.go.id kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Pariwisata yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
3.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian Pariwisata.
4.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
5.Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Pariwisata, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
6.Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. www.jdih.kemenpar.go.id

BAB II

PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

(1)Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian diselenggarakan oleh PPID.
(2)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Atasan PPID;
2. b.PPID Utama;
3. c.PPID Tingkat I;
4. d.PPID UPT; dan
5. e.Petugas Pelayanan Informasi.
(3)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab secara berjenjang kepada Menteri sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dijabat oleh Sekretaris Kementerian.
(2)Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengoordinasikan tugas PPID Utama, PPID Tingkat I, dan PPID UPT dalam melakukan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian;
2. b.memberikan persetujuan atas hasil pengujian konsekuensi;
3. c.menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
4. d.memberikan tanggapan atas keberatan yang www.jdih.kemenpar.go.id diajukan oleh pemohon Informasi Publik.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan PPID bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 4

(1)PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b dijabat oleh Kepala Biro yang menangani urusan komunikasi publik.
(2)PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengoordinasikan pengumpulan, pendokumentasian, dan penyediaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian;
2. b.menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Kementerian berdasarkan masukan dari PPID Tingkat I serta PPID UPT paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
3. c.melaksanakan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian;
4. d.mengoordinasikan pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
5. e.mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
6. f.melaksanakan pengujian konsekuensi;
7. g.menetapkan hasil pengujian konsekuensi;
8. h.menyiapkan buku register pelayanan Informasi kepada publik dan buku register keberatan;
9. i.membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
10. j.menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
11. k.memberikan tanggapan atas keberatan yang www.jdih.kemenpar.go.id diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
12. l.mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik;
13. m.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian; dan
14. n.menetapkan laporan layanan Informasi Publik.
(3)Dalam hal timbul sengketa Informasi Publik, PPID Utama dapat melakukan koordinasi dengan PPID Tingkat I dan/atau PPID UPT.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Utama dapat dibantu oleh pejabat fungsional.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Utama bertanggung jawab kepada Atasan PPID.

Pasal 5

(1)PPID Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dijabat oleh Sekretaris Deputi dari masing-masing Deputi.
(2)PPID Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik yang berada di lingkungan Deputi untuk disampaikan kepada PPID Utama;
2. b.menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Unit Kerja Eselon I untuk disampaikan kepada PPID Utama paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
3. c.membantu PPID Utama dalam melakukan pengujian konsekuensi; www.jdih.kemenpar.go.id
4. d.membantu PPID Utama dalam membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan
5. e.membantu PPID Utama dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Tingkat I dapat dibantu oleh pejabat fungsional.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Tingkat I bertanggung jawab kepada Atasan PPID melalui PPID Utama.

Pasal 6

(1)PPID UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijabat oleh masing-masing Kepala UPT.
(2)PPID UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik yang berada di lingkungan UPT;
2. b.menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan UPT untuk disampaikan kepada PPID Utama paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
3. c.melaksanakan pelayanan Informasi Publik di lingkungan UPT;
4. d.melaksanakan pengujian konsekuensi bersama- sama dengan PPID Utama;
5. e.menyiapkan buku register pelayanan Informasi kepada publik dan buku register keberatan; www.jdih.kemenpar.go.id
6. f.membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
7. g.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
8. h.mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik;
9. i.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT; dan
10. j.membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan UPT dan menyampaikannya kepada PPID Utama.
(3)Dalam hal timbul sengketa Informasi Publik, PPID UPT berkoordinasi dengan PPID Utama dalam penyelesaian sengketa Informasi dimaksud.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID UPT dapat dibantu oleh pejabat fungsional.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID UPT bertanggung jawab kepada Atasan PPID melalui PPID Utama.

Pasal 7

(1)Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berada di bawah:
1. a.PPID Utama; dan
2. b.PPID UPT.
(2)Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik;
2. b.melaksanakan pelayanan Informasi Publik; www.jdih.kemenpar.go.id
3. c.mengumumkan Daftar Informasi Publik; dan
4. d.mencatat permohonan dan/atau keberatan pada buku registrasi.
(3)Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pejabat fungsional dan/atau pegawai lainnya di lingkungan Kementerian.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pelayanan Informasi bertanggung jawab kepada PPID Utama atau PPID UPT.

BAB III

INFORMASI PUBLIK

Pasal 8

Informasi Publik di lingkungan Kementerian terdiri dari:

a.Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b.Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
c.Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan
d.Informasi Publik yang dikecualikan.

Pasal 9

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling sedikit meliputi:

a.profil Kementerian;
b.rencana program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan;
c.laporan akuntabilitas kinerja; www.jdih.kemenpar.go.id
d.laporan keuangan;
e.laporan akses Informasi Publik;
f.peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi Publik;
g.informasi mengenai hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik;
h.tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kementerian;
i.informasi pengadaan barang dan jasa; dan
j.informasi prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

Kementerian mengumumkan secara serta merta suatu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang merupakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.63/UM.001/MPEK/2013 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
4.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai www.jdih.kemenpar.go.id kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Pariwisata yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
3.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian Pariwisata.
4.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
5.Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Pariwisata, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
6.Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. www.jdih.kemenpar.go.id

BAB II

PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

(1)Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian diselenggarakan oleh PPID.
(2)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Atasan PPID;
2. b.PPID Utama;
3. c.PPID Tingkat I;
4. d.PPID UPT; dan
5. e.Petugas Pelayanan Informasi.
(3)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab secara berjenjang kepada Menteri sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dijabat oleh Sekretaris Kementerian.
(2)Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengoordinasikan tugas PPID Utama, PPID Tingkat I, dan PPID UPT dalam melakukan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian;
2. b.memberikan persetujuan atas hasil pengujian konsekuensi;
3. c.menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
4. d.memberikan tanggapan atas keberatan yang www.jdih.kemenpar.go.id diajukan oleh pemohon Informasi Publik.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan PPID bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 4

(1)PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b dijabat oleh Kepala Biro yang menangani urusan komunikasi publik.
(2)PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengoordinasikan pengumpulan, pendokumentasian, dan penyediaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian;
2. b.menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Kementerian berdasarkan masukan dari PPID Tingkat I serta PPID UPT paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
3. c.melaksanakan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian;
4. d.mengoordinasikan pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
5. e.mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
6. f.melaksanakan pengujian konsekuensi;
7. g.menetapkan hasil pengujian konsekuensi;
8. h.menyiapkan buku register pelayanan Informasi kepada publik dan buku register keberatan;
9. i.membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
10. j.menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
11. k.memberikan tanggapan atas keberatan yang www.jdih.kemenpar.go.id diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
12. l.mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik;
13. m.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian; dan
14. n.menetapkan laporan layanan Informasi Publik.
(3)Dalam hal timbul sengketa Informasi Publik, PPID Utama dapat melakukan koordinasi dengan PPID Tingkat I dan/atau PPID UPT.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Utama dapat dibantu oleh pejabat fungsional.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Utama bertanggung jawab kepada Atasan PPID.

Pasal 5

(1)PPID Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dijabat oleh Sekretaris Deputi dari masing-masing Deputi.
(2)PPID Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik yang berada di lingkungan Deputi untuk disampaikan kepada PPID Utama;
2. b.menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Unit Kerja Eselon I untuk disampaikan kepada PPID Utama paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
3. c.membantu PPID Utama dalam melakukan pengujian konsekuensi; www.jdih.kemenpar.go.id
4. d.membantu PPID Utama dalam membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan
5. e.membantu PPID Utama dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Tingkat I dapat dibantu oleh pejabat fungsional.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Tingkat I bertanggung jawab kepada Atasan PPID melalui PPID Utama.

Pasal 6

(1)PPID UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijabat oleh masing-masing Kepala UPT.
(2)PPID UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik yang berada di lingkungan UPT;
2. b.menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan UPT untuk disampaikan kepada PPID Utama paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
3. c.melaksanakan pelayanan Informasi Publik di lingkungan UPT;
4. d.melaksanakan pengujian konsekuensi bersama- sama dengan PPID Utama;
5. e.menyiapkan buku register pelayanan Informasi kepada publik dan buku register keberatan; www.jdih.kemenpar.go.id
6. f.membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
7. g.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
8. h.mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik;
9. i.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT; dan
10. j.membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan UPT dan menyampaikannya kepada PPID Utama.
(3)Dalam hal timbul sengketa Informasi Publik, PPID UPT berkoordinasi dengan PPID Utama dalam penyelesaian sengketa Informasi dimaksud.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID UPT dapat dibantu oleh pejabat fungsional.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID UPT bertanggung jawab kepada Atasan PPID melalui PPID Utama.

Pasal 7

(1)Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berada di bawah:
1. a.PPID Utama; dan
2. b.PPID UPT.
(2)Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik;
2. b.melaksanakan pelayanan Informasi Publik; www.jdih.kemenpar.go.id
3. c.mengumumkan Daftar Informasi Publik; dan
4. d.mencatat permohonan dan/atau keberatan pada buku registrasi.
(3)Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pejabat fungsional dan/atau pegawai lainnya di lingkungan Kementerian.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pelayanan Informasi bertanggung jawab kepada PPID Utama atau PPID UPT.

BAB III

INFORMASI PUBLIK

Pasal 8

Informasi Publik di lingkungan Kementerian terdiri dari:

a.Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b.Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
c.Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan
d.Informasi Publik yang dikecualikan.

Pasal 9

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling sedikit meliputi:

a.profil Kementerian;
b.rencana program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan;
c.laporan akuntabilitas kinerja; www.jdih.kemenpar.go.id
d.laporan keuangan;
e.laporan akses Informasi Publik;
f.peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi Publik;
g.informasi mengenai hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik;
h.tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kementerian;
i.informasi pengadaan barang dan jasa; dan
j.informasi prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di lingkungan Kementerian.