DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penyesuaian/ inpassing Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik www.jdih.kemenparekraf.go.id Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
10.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1123); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 17 TAHUN www.jdih.kemenparekraf.go.id 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1123), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. www.jdih.kemenparekraf.go.id
5.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
8.Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif.
9.Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Adyatama adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif.
10.Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta peningkatan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif dalam rangka penciptaan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kuantitas dan kualitas sejalan dengan arah kebijakan pembangunan.
11.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud www.jdih.kemenparekraf.go.id kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
12.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13.Ekonomi Kreatif adalah adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
14.Penyesuaian/Inpassing adalah salah satu pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
15.Rekomendasi adalah keterangan hasil seleksi administrasi dan penilaian portofolio yang menyatakan tingkatan keahlian PNS pada Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
16.Portofolio adalah bukti kumpulan hasil kerja yang terkait dengan tugas jabatan dari Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama www.jdih.kemenparekraf.go.id Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing, harus memenuhi syarat meliputi:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
5. e.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif paling singkat 2 (dua) tahun; dan
6. f.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2)Persyaratan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan surat keputusan Pejabat yang Berwenang.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.salinan ijazah pendidikan yang telah dilegalisir;
2. b.salinan surat keputusan calon PNS yang telah dilegalisir;
3. c.salinan surat keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
4. d.salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
5. e.salinan sasaran kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir; www.jdih.kemenparekraf.go.id
6. f.salinan surat keputusan penempatan terakhir yang telah dilegalisir;
7. g.salinan surat keputusan pencantuman gelar apabila gelar belum dicantumkan dalam surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
8. h.daftar simak terkait berkas persyaratan yang ditandatangani dan telah dilengkapi meterai;
9. i.daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh atasan langsung dan yang bersangkutan;
10. j.surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Adyatama yang diketahui oleh atasan langsung;
11. k.surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman pidana dari pejabat yang membidangi kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi pratama dari unit kerja dimana PNS yang bersangkutan ditempatkan;
12. l.surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari pejabat yang membidangi kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi pratama dari unit kerja dimana PNS yang bersangkutan ditempatkan; dan
13. m.Portofolio mengenai pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun.
(2)Ketentuan mengenai format berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf l tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(3)Ketentuan mengenai format Formulir dan tata cara pengisian Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)PNS yang dinyatakan lulus tahapan penilaian Portofolio Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) diberikan surat Rekomendasi dari Instansi Pembina untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
(2)Dalam hal PNS yang dinyatakan lulus tahapan penilaian Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)akan naik pangkat secara reguler setingkat lebih tinggi dalam periode proses Penyesuaian/Inpassing, yang bersangkutan harus naik pangkat terlebih dahulu pada periode terdekat sebelum dilakukan Penyesuaian/Inpassing.
(2a)Dalam hal PNS yang dinyatakan lulus tahapan penilaian Portofolio dan telah naik pangkat secara reguler setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan surat Rekomendasi yang sesuai dengan pangkat terakhirnya oleh Instansi Pembina.
(3)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing diberikan angka kredit kumulatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(4)Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 1 (satu) kali selama masa Penyesuaian/ Inpassing.

5.Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1132) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenparekraf.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2022 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF /KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Ttd. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 379 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum, Hukum dan Pengadaan www.jdih.kemenparekraf.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING FORMAT SURAT USULAN PENYESUAIAN/INPASSING DAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI A. SURAT USULAN PENYESUAIAN/INPASSING INSTANSI PEMERINTAH KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH ………., ………… 20… Nomor : Lampiran : Satu Berkas*) Perihal : Pengajuan usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing Yth. Pejabat yang Berwenang U.p. Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tempat www.jdih.kemenparekraf.go.id Dengan hormat, Menindaklanjuti Surat Nomor… Perihal… dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengenai pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing, maka disampaikan daftar usulan PNS yang akan diangkat sebagai berikut: No. NAMA NIP Pangkat/Golongan 1 2 dst Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dapat diproses untuk dapat diikutkan tahapan seleksi pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing, sebagaimana berkas terlampir. Pejabat yang Berwenang, ……………………….……… NIP.…………………………. *) Lampiran dari surat merujuk pada berkas persyaratan administrasi dari tiap-tiap PNS yang diusulkan menjadi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. www.jdih.kemenparekraf.go.id B. DAFTAR SIMAK BERKAS PERSYARATAN DAFTAR SIMAK BERKAS PERSYARATAN Nama : NIP : Unit Kerja/Instansi : No. Berkas Persyaratan Administrasi Kelengkapan*) 1 Salinan Ijazah Pendidikan (S2/S1/D-IV) 2 Salinan SK Calon PNS 3 Salinan SK pengangkatan PNS 4 Salinan SK kenaikan pangkat terakhir 5 Salinan sasaran kinerja pegawai (2 tahun terakhir) 6 Salinan SK penempatan terakhir 7 Salinan SK pencantuman gelar 8 Daftar Riwayat Hidup 9 Surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Adyatama 10 Surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman pidana www.jdih.kemenparekraf.go.id 11 Surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara 12 Portofolio Dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen dan berkas persyaratan yang saya sampaikan adalah benar. ………………., ……………20… ……………………………………. NIP. ……………………………… METERAI www.jdih.kemenparekraf.go.id C. DAFTAR RIWAYAT HIDUP DAFTAR RIWAYAT HIDUP I. DATA PRIBADI 1 Nama Lengkap : 2 NIP : 3 Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 4 Pangkat/Gol. Ruang : 5 Tempat dan Tanggal Lahir : 6 Unit Kerja : 7 Instansi : 8 Alamat Instansi/Unit Kerja : 9 E-mail/Nomor Telepon : II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN No Jenjang Nama Sekolah Jurusan/ Program Studi Tahun III. PENDIDIKAN & PELATIHAN/SEMINAR No Nama Diklat/Seminar Lama Diklat/Seminar Tempat Diklat/ Seminar Tahun IV. RIWAYAT KEPANGKATAN No Jenis Kenaikan Pangkat Pangkat/ Gol. Ruang TMT Kepangkatan No. SK KP www.jdih.kemenparekraf.go.id V. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL No Jabatan No. SK Jabatan TMT Jabatan Uraian Tugas Jabatan VI. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL No Jabatan No. SK Jabatan TMT Jabatan Uraian Tugas Jabatan VII. TANDA JASA/PENGHARGAAN No Nama Tanda Jasa/Penghargaan No. SK TMT Perolehan Instansi yang Menetapkan VIII. CAPAIAN PRESTASI No Nama Prestasi/ Penghargaaan Tahun Lingkup (Daerah/Nasional /Internasional) Instansi yang Menetapkan Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. ….…………, ………....… 20... Mengetahui, Yang membuat pernyataan, Atasan Langsung, ….………………….…….. ………………………..………. NIP. …………….….….… NIP. ………………………… www.jdih.kemenparekraf.go.id D. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT SEBAGAI ADYATAMA KOP SURAT SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Instansi/Unit Kerja : Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:
1.bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
2.tidak merangkap dalam jabatan fungsional lainnya;
3.bersedia melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
4.bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif; serta
5.telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. …….………, ………….. 20… Mengetahui, Yang membuat pernyataan, (Atasan Langsung) ….………………………. …..……….……..…………. NIP……………………... NIP…………………………. www.jdih.kemenparekraf.go.id E. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DALAM PROSES ATAU MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT, DAN/ATAU TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT, DAN TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN ATAU MENJALANI HUKUMAN PIDANA KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Instansi/Unit Kerja : Dengan ini menyatakan bahwa, Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Instansi/Unit Kerja : Yang bersangkutan:
1.tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
2.tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan
3.tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman pidana. Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .………, ………... 20… Pejabat yang Berwenang, ….…………….……..……. NIP..…………….………… www.jdih.kemenparekraf.go.id F. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR YANG LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN, TIDAK SEDANG MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Instansi/Unit Kerja : Dengan ini menyatakan bahwa, Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Instansi/Unit Kerja : yang bersangkutan
1.tidak sedang menjalankan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan; dan
2.tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. …...………, ………... 20… Pejabat yang Berwenang, ….…………………………. NIP. ………………………. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Ttd. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum, Hukum dan Pengadaan www.jdih.kemenparekraf.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING FORMAT FORMULIR DAN TATA CARA PENGISIAN PORTOFOLIO A. TATA CARA PENGISIAN PORTOFOLIO Penilaian Portofolio dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan bukti hasil pekerjaan. Bukti yang diberikan adalah Salinan hasil pekerjaan yang disertai dengan Surat Keputusan Tim/Surat Tugas/Disposisi/Laporan/Sertifikasi Pelatihan. Tata cara pengisian Portofolio:
1.Calon Adyatama melakukan pengisian Portofolio dengan diketik sebagaimana pada format terlampir;
2.Calon Adyatama mengisi data diri dengan sebenar-benarnya; www.jdih.kemenparekraf.go.id
3.Calon Adyatama mengisi tabel instrumen Portofolio dengan ketentuan memiliki pengalaman bidang pengelolaan dan pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif (secara kumulatif) paling rendah 1 (satu) objek kerja;
4.Penjelasan mengenai objek kerja dapat mengacu kepada tabel di bawah ini. Objek Kerja Definisi Sub-unsur Dokumen Portofolio Kriteria Penilaian Destinasi Pariwisata Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan - Pengelolaan destinasi pariwisata; - Pengelolaan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif; dan - Pengembangan daya tarik wisata. - Rencana Induk Pariwisata; - Data potensi daya tarik wisata; - Dokumen wisata berkelanjutan; - dan lain-lain. Dokumen Portofolio Produk Kreatif Produk yang diperoleh dari kekayaan intelektual manusia yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi yang memiliki nilai tambah secara ekonomi - Pengembangan produk ekonomi kreatif; - Pengembangan pelindungan produk ekonomi kreatif; dan - Pengembangan ekonomi digital pariwisata dan ekonomi kreatif. - Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif; - Data subsektor ekonomi kreatif unggulan; - dan lain-lain. Dokumen Portofolio Pembangunan Industri Pembangunan industri yang meliputi aspek infrastruktur, industri, pendanaan, dan pelindungan produk Ekonomi Kreatif yang - Pengelolaan industri pariwisata dan ekonomi Kreatif; - Laporan profil industri Dokumen Portofolio www.jdih.kemenparekraf.go.id tercakup dalam 13 usaha Pariwisata dan 16 subsektor Ekonomi Kreatif - Pengelolaan pendanaan pariwisata dan ekonomi Kreatif. - Laporan pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi industri; - Laporan fasilitasi pendanaan industri; - dan lain-lain. Pembinaan SDM Upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya, melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan. - Pengelolaan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif; dan - Pengelolaan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. - Laporan pelaksanaan standardisasi; - Pedoman penyusunan standardisasi SDM; - Laporan pembinaan kelembagaan; - dan lain-lain. Dokumen Portofolio Pemasaran Serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan produk kreatif dan mengelola hubungan dengan stakeholder untuk mengembangkan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif - Pengelolaan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. - Dokumen Strategi Pemasaran; - Strategi komunikasi pemasaran; - Laporan pelaksanaan MICE; - Dokumen promosi - Hasil evaluasi; - Dan lain-lain. Dokumen Portofolio www.jdih.kemenparekraf.go.id B. FORMULIR PENILAIAN PORTOFOLIO CALON PEJABAT FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI .............................................................. 1) DATA DIRI 1 Nama Lengkap (Gelar) 2 NIP 3 Usia …… tahun …… bulan 4 Masa Kerja 5 Pangkat/Golongan Ruang/TMT 6 Jabatan 7 Pendidikan Terakhir/Jurusan 8 Instansi/Unit Kerja 2) INSTRUMEN PORTOFOLIO No Objek Kerja Adyatama Butir Kegiatan*) Jumlah Dokumen Pendukung Waktu Pelaksanaan Bukti Dukung **) 1 Destinasi Pariwisata
1.Mengidentifikasi bahan penyusunan standar destinasi Pariwisata berkelanjutan tahun …… bulan …...
2.Mengidentifikasi bahan penyusunan strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan 2 Produk Kreatif 3 Pembangunan Industri 4 Pembinaan SDM 5 Pemasaran Pas Foto 3x4 www.jdih.kemenparekraf.go.id *) Butir Kegiatan diambil dari Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; **) Bukti Dukung dapat berupa Surat Tugas/SK Tim/Disposisi/Laporan dan sesuai dengan Hasil Kerja/Output yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Demikian formulir penilaian uji Portofolio ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. …….………., ………. 20… Mengetahui, Yang membuat pernyataan, Atasan Langsung, ………………………... …………………….……. NIP…..……………...... NIP.…………………….. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Ttd. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum, Hukum dan Pengadaan www.jdih.kemenparekraf.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING FORMAT SURAT REKOMENDASI A. FORMAT SURAT REKOMENDASI PENYESUAIAN/INPASSING KOP SURAT INSTANSI PEMBINA Nomor : (1) Kota (2), Tanggal Bulan Tahun (3) Perihal : Surat Rekomendasi Pengangkatan PNS ke dalam JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian U.p. Pimpinan Unit Kerja Instansi Pemerintah tempat PNS yang bersangkutan

(4)www.jdih.kemenparekraf.go.id Dengan hormat, Berdasarkan surat usulan dari Saudara Nomor … (5) tanggal ... (6) hal … (7), maka PNS sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Rekomendasi ini dinyatakan telah lulus seleksi dan dapat dilakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing. Demikian surat ini dibuat agar Instansi Saudara dapat langsung melaksanakan pengangkatan apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. a.n. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, ………………………………… Tembusan :

1.PPK Instansi Pemerintah PNS ybs;
2.Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian;
3.Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4.PNS ybs;
5.……………………………………..(8) www.jdih.kemenparekraf.go.id DAFTAR PNS YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING NO NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JENJANG JABATAN ANGKA KREDIT

(9)(10) (11) (12) (13) (14) ………………………………… Petunjuk pengisian:

1.Diisi dengan nomor surat rekomendasi;
2.Diisi dengan lokasi surat rekomendasi diterbitkan;
3.Diisi dengan tanggal surat rekomendasi diterbitkan;
4.Diisi dengan unit kerja instansi pemerintah pengusul;
5.Diisi dengan nomor Surat Usulan Penyesuaian/Inpassing;
6.Diisi dengan tanggal Surat Usulan Penyesuaian/Inpassing;
7.Diisi dengan hal Surat Usulan Penyesuaian/Inpassing;
8.Diisi dengan pejabat lain yang dianggap perlu;
9.Diisi dengan nomor urut;
10.Diisi dengan nama PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional;
11.Diisi dengan NIP PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional;
12.Diisi dengan pangkat/golongan ruang PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional;
13.Diisi dengan jenjang jabatan fungsional; dan
14.Diisi dengan angka kredit penyesuaian/inpassing jabatan fungsional. a.n. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, www.jdih.kemenparekraf.go.id B. FORMAT SURAT REKOMENDASI PROSES PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF KOP SURAT INSTANSI PEMBINA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Instansi : Jabatan : dengan mempertimbangkan hasil seleksi administrasi dan penilaian Portofolio, maka memberikan rekomendasi kepada: Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang : Instansi : untuk diproses pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dan melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif di Instansi …………………………….. (sesuai Instansi Adyatama yang bersangkutan). a.n. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, ………………………………… www.jdih.kemenparekraf.go.id C. FORMAT SURAT PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF KOP SURAT INSTANSI PEMBINA Nomor : ……………………………. Instansi : Masa Penilaian Tanggal : Tanggal : A. KETERANGAN PERORANGAN
1.Nama ………………………………………
2.NIP ………………………………………
3.Jenis Kelamin ………………………………………
4.Pangkat/Gol. Ruang/TMT ………………………………………
5.Unit Kerja ……………………………………… B. PENETAPAN ANGKA KREDIT JUMLAH C. Ditetapkan untuk duduk dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Ahli …………………. sesuai dengan angka kredit yang diperoleh. a.n. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, …….…………………………. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Ttd. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum, Hukum dan Pengadaan www.jdih.kemenparekraf.go.id LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING FORMAT LAPORAN A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING DI INSTANSI PEMERINTAH KOP INSTANSI PEMERINTAH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING DI INSTANSI PEMERINTAH www.jdih.kemenparekraf.go.id NO. NAMA JENJANG JABATAN/ PANGKAT GOL. RUANG TANGGAL PENGUSULAN TANGGAL PENERBITAN SURAT REKOMENDASI TANGGAL PELANTIKAN Total …. (orang) …. (orang) …. (orang) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang*) ……………………………………… *) Pilih salah satu www.jdih.kemenparekraf.go.id B. FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING KOP INSTANSI PEMBINA FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING NO. INSTANSI PENGUSUL JENJANG JABATAN USULAN DILANTIK PUSAT (orang) DAERAH (orang) PUSAT (orang) DAERAH (orang) Ahli Pertama Ahli Muda www.jdih.kemenparekraf.go.id Ahli Madya Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang*), …..…………………………………… *) Pilih salah satu MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Ttd. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum, Hukum dan Pengadaan www.jdih.kemenparekraf.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penyesuaian/ inpassing Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik www.jdih.kemenparekraf.go.id Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
10.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1123); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 17 TAHUN www.jdih.kemenparekraf.go.id 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1123), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. www.jdih.kemenparekraf.go.id
5.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
8.Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif.
9.Pejabat Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Adyatama adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk memelopori dan melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif.
10.Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta peningkatan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif dalam rangka penciptaan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kuantitas dan kualitas sejalan dengan arah kebijakan pembangunan.
11.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud www.jdih.kemenparekraf.go.id kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
12.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13.Ekonomi Kreatif adalah adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
14.Penyesuaian/Inpassing adalah salah satu pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
15.Rekomendasi adalah keterangan hasil seleksi administrasi dan penilaian portofolio yang menyatakan tingkatan keahlian PNS pada Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
16.Portofolio adalah bukti kumpulan hasil kerja yang terkait dengan tugas jabatan dari Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama www.jdih.kemenparekraf.go.id Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing, harus memenuhi syarat meliputi:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
5. e.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif paling singkat 2 (dua) tahun; dan
6. f.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2)Persyaratan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan surat keputusan Pejabat yang Berwenang.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.salinan ijazah pendidikan yang telah dilegalisir;
2. b.salinan surat keputusan calon PNS yang telah dilegalisir;
3. c.salinan surat keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
4. d.salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
5. e.salinan sasaran kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir; www.jdih.kemenparekraf.go.id
6. f.salinan surat keputusan penempatan terakhir yang telah dilegalisir;
7. g.salinan surat keputusan pencantuman gelar apabila gelar belum dicantumkan dalam surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
8. h.daftar simak terkait berkas persyaratan yang ditandatangani dan telah dilengkapi meterai;
9. i.daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh atasan langsung dan yang bersangkutan;
10. j.surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Adyatama yang diketahui oleh atasan langsung;
11. k.surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman pidana dari pejabat yang membidangi kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi pratama dari unit kerja dimana PNS yang bersangkutan ditempatkan;
12. l.surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari pejabat yang membidangi kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi pratama dari unit kerja dimana PNS yang bersangkutan ditempatkan; dan
13. m.Portofolio mengenai pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun.
(2)Ketentuan mengenai format berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf l tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(3)Ketentuan mengenai format Formulir dan tata cara pengisian Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)PNS yang dinyatakan lulus tahapan penilaian Portofolio Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) diberikan surat Rekomendasi dari Instansi Pembina untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
(2)Dalam hal PNS yang dinyatakan lulus tahapan penilaian Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)akan naik pangkat secara reguler setingkat lebih tinggi dalam periode proses Penyesuaian/Inpassing, yang bersangkutan harus naik pangkat terlebih dahulu pada periode terdekat sebelum dilakukan Penyesuaian/Inpassing.
(2a)Dalam hal PNS yang dinyatakan lulus tahapan penilaian Portofolio dan telah naik pangkat secara reguler setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan surat Rekomendasi yang sesuai dengan pangkat terakhirnya oleh Instansi Pembina.
(3)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing diberikan angka kredit kumulatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(4)Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 1 (satu) kali selama masa Penyesuaian/ Inpassing.

5.Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1132) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenparekraf.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2022 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF /KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Ttd. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 379 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum, Hukum dan Pengadaan www.jdih.kemenparekraf.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING FORMAT SURAT USULAN PENYESUAIAN/INPASSING DAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI A. SURAT USULAN PENYESUAIAN/INPASSING INSTANSI PEMERINTAH KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH ………., ………… 20… Nomor : Lampiran : Satu Berkas*) Perihal : Pengajuan usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing Yth. Pejabat yang Berwenang U.p. Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tempat www.jdih.kemenparekraf.go.id Dengan hormat, Menindaklanjuti Surat Nomor… Perihal… dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengenai pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing, maka disampaikan daftar usulan PNS yang akan diangkat sebagai berikut: No. NAMA NIP Pangkat/Golongan 1 2 dst Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dapat diproses untuk dapat diikutkan tahapan seleksi pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing, sebagaimana berkas terlampir. Pejabat yang Berwenang, ……………………….……… NIP.…………………………. *) Lampiran dari surat merujuk pada berkas persyaratan administrasi dari tiap-tiap PNS yang diusulkan menjadi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. www.jdih.kemenparekraf.go.id B. DAFTAR SIMAK BERKAS PERSYARATAN DAFTAR SIMAK BERKAS PERSYARATAN Nama : NIP : Unit Kerja/Instansi : No. Berkas Persyaratan Administrasi Kelengkapan*) 1 Salinan Ijazah Pendidikan (S2/S1/D-IV) 2 Salinan SK Calon PNS 3 Salinan SK pengangkatan PNS 4 Salinan SK kenaikan pangkat terakhir 5 Salinan sasaran kinerja pegawai (2 tahun terakhir) 6 Salinan SK penempatan terakhir 7 Salinan SK pencantuman gelar 8 Daftar Riwayat Hidup 9 Surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Adyatama 10 Surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman pidana www.jdih.kemenparekraf.go.id 11 Surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara 12 Portofolio Dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen dan berkas persyaratan yang saya sampaikan adalah benar. ………………., ……………20… ……………………………………. NIP. ……………………………… METERAI www.jdih.kemenparekraf.go.id C. DAFTAR RIWAYAT HIDUP DAFTAR RIWAYAT HIDUP I. DATA PRIBADI 1 Nama Lengkap : 2 NIP : 3 Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 4 Pangkat/Gol. Ruang : 5 Tempat dan Tanggal Lahir : 6 Unit Kerja : 7 Instansi : 8 Alamat Instansi/Unit Kerja : 9 E-mail/Nomor Telepon : II. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN No Jenjang Nama Sekolah Jurusan/ Program Studi Tahun III. PENDIDIKAN & PELATIHAN/SEMINAR No Nama Diklat/Seminar Lama Diklat/Seminar Tempat Diklat/ Seminar Tahun IV. RIWAYAT KEPANGKATAN No Jenis Kenaikan Pangkat Pangkat/ Gol. Ruang TMT Kepangkatan No. SK KP www.jdih.kemenparekraf.go.id V. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL No Jabatan No. SK Jabatan TMT Jabatan Uraian Tugas Jabatan VI. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL No Jabatan No. SK Jabatan TMT Jabatan Uraian Tugas Jabatan VII. TANDA JASA/PENGHARGAAN No Nama Tanda Jasa/Penghargaan No. SK TMT Perolehan Instansi yang Menetapkan VIII. CAPAIAN PRESTASI No Nama Prestasi/ Penghargaaan Tahun Lingkup (Daerah/Nasional /Internasional) Instansi yang Menetapkan Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. ….…………, ………....… 20... Mengetahui, Yang membuat pernyataan, Atasan Langsung, ….………………….…….. ………………………..………. NIP. …………….….….… NIP. ………………………… www.jdih.kemenparekraf.go.id D. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT SEBAGAI ADYATAMA KOP SURAT SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Instansi/Unit Kerja : Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:
1.bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
2.tidak merangkap dalam jabatan fungsional lainnya;
3.bersedia melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
4.bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif; serta
5.telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. …….………, ………….. 20… Mengetahui, Yang membuat pernyataan, (Atasan Langsung) ….………………………. …..……….……..…………. NIP……………………... NIP…………………………. www.jdih.kemenparekraf.go.id E. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DALAM PROSES ATAU MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT, DAN/ATAU TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT, DAN TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN ATAU MENJALANI HUKUMAN PIDANA KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Instansi/Unit Kerja : Dengan ini menyatakan bahwa, Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Instansi/Unit Kerja : Yang bersangkutan:
1.tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
2.tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan
3.tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman pidana. Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .………, ………... 20… Pejabat yang Berwenang, ….…………….……..……. NIP..…………….………… www.jdih.kemenparekraf.go.id F. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR YANG LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN, TIDAK SEDANG MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH SURAT KETERANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Instansi/Unit Kerja : Dengan ini menyatakan bahwa, Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang : Jabatan : Instansi/Unit Kerja : yang bersangkutan
1.tidak sedang menjalankan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan; dan
2.tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. …...………, ………... 20… Pejabat yang Berwenang, ….…………………………. NIP. ………………………. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Ttd. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum, Hukum dan Pengadaan www.jdih.kemenparekraf.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING FORMAT FORMULIR DAN TATA CARA PENGISIAN PORTOFOLIO A. TATA CARA PENGISIAN PORTOFOLIO Penilaian Portofolio dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan bukti hasil pekerjaan. Bukti yang diberikan adalah Salinan hasil pekerjaan yang disertai dengan Surat Keputusan Tim/Surat Tugas/Disposisi/Laporan/Sertifikasi Pelatihan. Tata cara pengisian Portofolio:
1.Calon Adyatama melakukan pengisian Portofolio dengan diketik sebagaimana pada format terlampir;
2.Calon Adyatama mengisi data diri dengan sebenar-benarnya; www.jdih.kemenparekraf.go.id
3.Calon Adyatama mengisi tabel instrumen Portofolio dengan ketentuan memiliki pengalaman bidang pengelolaan dan pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif (secara kumulatif) paling rendah 1 (satu) objek kerja;
4.Penjelasan mengenai objek kerja dapat mengacu kepada tabel di bawah ini. Objek Kerja Definisi Sub-unsur Dokumen Portofolio Kriteria Penilaian Destinasi Pariwisata Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan - Pengelolaan destinasi pariwisata; - Pengelolaan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif; dan - Pengembangan daya tarik wisata. - Rencana Induk Pariwisata; - Data potensi daya tarik wisata; - Dokumen wisata berkelanjutan; - dan lain-lain. Dokumen Portofolio Produk Kreatif Produk yang diperoleh dari kekayaan intelektual manusia yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi yang memiliki nilai tambah secara ekonomi - Pengembangan produk ekonomi kreatif; - Pengembangan pelindungan produk ekonomi kreatif; dan - Pengembangan ekonomi digital pariwisata dan ekonomi kreatif. - Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif; - Data subsektor ekonomi kreatif unggulan; - dan lain-lain. Dokumen Portofolio Pembangunan Industri Pembangunan industri yang meliputi aspek infrastruktur, industri, pendanaan, dan pelindungan produk Ekonomi Kreatif yang - Pengelolaan industri pariwisata dan ekonomi Kreatif; - Laporan profil industri Dokumen Portofolio www.jdih.kemenparekraf.go.id tercakup dalam 13 usaha Pariwisata dan 16 subsektor Ekonomi Kreatif - Pengelolaan pendanaan pariwisata dan ekonomi Kreatif. - Laporan pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi industri; - Laporan fasilitasi pendanaan industri; - dan lain-lain. Pembinaan SDM Upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya, melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan. - Pengelolaan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif; dan - Pengelolaan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. - Laporan pelaksanaan standardisasi; - Pedoman penyusunan standardisasi SDM; - Laporan pembinaan kelembagaan; - dan lain-lain. Dokumen Portofolio Pemasaran Serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan produk kreatif dan mengelola hubungan dengan stakeholder untuk mengembangkan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif - Pengelolaan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. - Dokumen Strategi Pemasaran; - Strategi komunikasi pemasaran; - Laporan pelaksanaan MICE; - Dokumen promosi - Hasil evaluasi; - Dan lain-lain. Dokumen Portofolio www.jdih.kemenparekraf.go.id B. FORMULIR PENILAIAN PORTOFOLIO CALON PEJABAT FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI .............................................................. 1) DATA DIRI 1 Nama Lengkap (Gelar) 2 NIP 3 Usia …… tahun …… bulan 4 Masa Kerja 5 Pangkat/Golongan Ruang/TMT 6 Jabatan 7 Pendidikan Terakhir/Jurusan 8 Instansi/Unit Kerja 2) INSTRUMEN PORTOFOLIO No Objek Kerja Adyatama Butir Kegiatan*) Jumlah Dokumen Pendukung Waktu Pelaksanaan Bukti Dukung **) 1 Destinasi Pariwisata
1.Mengidentifikasi bahan penyusunan standar destinasi Pariwisata berkelanjutan tahun …… bulan …...
2.Mengidentifikasi bahan penyusunan strategi destinasi Pariwisata berkelanjutan 2 Produk Kreatif 3 Pembangunan Industri 4 Pembinaan SDM 5 Pemasaran Pas Foto 3x4 www.jdih.kemenparekraf.go.id *) Butir Kegiatan diambil dari Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif; **) Bukti Dukung dapat berupa Surat Tugas/SK Tim/Disposisi/Laporan dan sesuai dengan Hasil Kerja/Output yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Demikian formulir penilaian uji Portofolio ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. …….………., ………. 20… Mengetahui, Yang membuat pernyataan, Atasan Langsung, ………………………... …………………….……. NIP…..……………...... NIP.…………………….. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Ttd. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum, Hukum dan Pengadaan www.jdih.kemenparekraf.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING FORMAT SURAT REKOMENDASI A. FORMAT SURAT REKOMENDASI PENYESUAIAN/INPASSING KOP SURAT INSTANSI PEMBINA Nomor : (1) Kota (2), Tanggal Bulan Tahun (3) Perihal : Surat Rekomendasi Pengangkatan PNS ke dalam JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian U.p. Pimpinan Unit Kerja Instansi Pemerintah tempat PNS yang bersangkutan

(4)www.jdih.kemenparekraf.go.id Dengan hormat, Berdasarkan surat usulan dari Saudara Nomor … (5) tanggal ... (6) hal … (7), maka PNS sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Rekomendasi ini dinyatakan telah lulus seleksi dan dapat dilakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif melalui Penyesuaian/Inpassing. Demikian surat ini dibuat agar Instansi Saudara dapat langsung melaksanakan pengangkatan apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. a.n. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, ………………………………… Tembusan :

1.PPK Instansi Pemerintah PNS ybs;
2.Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian;
3.Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4.PNS ybs;
5.……………………………………..(8) www.jdih.kemenparekraf.go.id DAFTAR PNS YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING NO NAMA NIP PANGKAT/GOL RUANG JENJANG JABATAN ANGKA KREDIT

(9)(10) (11) (12) (13) (14) ………………………………… Petunjuk pengisian:

1.Diisi dengan nomor surat rekomendasi;
2.Diisi dengan lokasi surat rekomendasi diterbitkan;
3.Diisi dengan tanggal surat rekomendasi diterbitkan;
4.Diisi dengan unit kerja instansi pemerintah pengusul;
5.Diisi dengan nomor Surat Usulan Penyesuaian/Inpassing;
6.Diisi dengan tanggal Surat Usulan Penyesuaian/Inpassing;
7.Diisi dengan hal Surat Usulan Penyesuaian/Inpassing;
8.Diisi dengan pejabat lain yang dianggap perlu;
9.Diisi dengan nomor urut;
10.Diisi dengan nama PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional;
11.Diisi dengan NIP PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional;
12.Diisi dengan pangkat/golongan ruang PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional;
13.Diisi dengan jenjang jabatan fungsional; dan
14.Diisi dengan angka kredit penyesuaian/inpassing jabatan fungsional. a.n. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, www.jdih.kemenparekraf.go.id B. FORMAT SURAT REKOMENDASI PROSES PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF KOP SURAT INSTANSI PEMBINA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Instansi : Jabatan : dengan mempertimbangkan hasil seleksi administrasi dan penilaian Portofolio, maka memberikan rekomendasi kepada: Nama : NIP : Pangkat/Gol. Ruang : Instansi : untuk diproses pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dan melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata dan/atau Ekonomi Kreatif di Instansi …………………………….. (sesuai Instansi Adyatama yang bersangkutan). a.n. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, ………………………………… www.jdih.kemenparekraf.go.id C. FORMAT SURAT PENETAPAN ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF KOP SURAT INSTANSI PEMBINA Nomor : ……………………………. Instansi : Masa Penilaian Tanggal : Tanggal : A. KETERANGAN PERORANGAN
1.Nama ………………………………………
2.NIP ………………………………………
3.Jenis Kelamin ………………………………………
4.Pangkat/Gol. Ruang/TMT ………………………………………
5.Unit Kerja ……………………………………… B. PENETAPAN ANGKA KREDIT JUMLAH C. Ditetapkan untuk duduk dalam Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif pada Ahli …………………. sesuai dengan angka kredit yang diperoleh. a.n. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, …….…………………………. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Ttd. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum, Hukum dan Pengadaan www.jdih.kemenparekraf.go.id LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING FORMAT LAPORAN A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING DI INSTANSI PEMERINTAH KOP INSTANSI PEMERINTAH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING DI INSTANSI PEMERINTAH www.jdih.kemenparekraf.go.id NO. NAMA JENJANG JABATAN/ PANGKAT GOL. RUANG TANGGAL PENGUSULAN TANGGAL PENERBITAN SURAT REKOMENDASI TANGGAL PELANTIKAN Total …. (orang) …. (orang) …. (orang) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang*) ……………………………………… *) Pilih salah satu www.jdih.kemenparekraf.go.id B. FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING KOP INSTANSI PEMBINA FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADYATAMA MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING NO. INSTANSI PENGUSUL JENJANG JABATAN USULAN DILANTIK PUSAT (orang) DAERAH (orang) PUSAT (orang) DAERAH (orang) Ahli Pertama Ahli Muda www.jdih.kemenparekraf.go.id Ahli Madya Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang*), …..…………………………………… *) Pilih salah satu MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Ttd. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum, Hukum dan Pengadaan www.jdih.kemenparekraf.go.id