DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan terbit administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Pariwisata, perlu mengganti Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.01/HK.201/MPEK/2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang- undangan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Pariwisata; www.jdih.kemenparekraf.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan Peraturan Menteri adalah pembuatan peraturan menteri yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. www.jdih.kemenparekraf.go.id
2.Peraturan Menteri adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
3.Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan menteri di lingkungan Kementerian Pariwisata yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan urgensi dan prioritas pembentukannya.
4.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
6.Sekretaris Kementerian adalah pejabat eselon I yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.
7.Pemrakarsa adalah pimpinan unit kerja eselon I yang mengajukan usul rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dalam pembuatan peraturan menteri di lingkungan Kementerian yang efisien, baik, benar, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian dalam penyusunan Peraturan Menteri; www.jdih.kemenparekraf.go.id

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian dilakukan melalui Program Penyusunan Peraturan Menteri.
(2)Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan, dan kebutuhan sesuai dengan kewenangan Menteri.

Pasal 4

(1)Pemrakarsa mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri.
(2)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kajian teknis yang meliputi:
1. a.latar belakang, yang mencakup:
  1. 1.urgensi dan tujuan penyusunan; dan
  2. 2.sasaran yang ingin diwujudkan.
2. b.isi pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur.
3. c.simpulan.
(3)Usul dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian.
(4)Format Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Kementerian melalui Biro yang menangani urusan hukum menyusun Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit kerja eselon I. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(2)Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.judul;
2. b.dasar penyusunan;
3. c.pokok materi muatan/arah pengaturan;
4. d.pemrakarsa; dan
5. e.target penyelesaian.
(3)Format Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Menteri sebagai Program Penyusunan Peraturan Menteri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)Menteri dalam menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Kementerian.
(3)Apabila Peraturan Menteri yang telah masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Peraturan Menteri tersebut menjadi prioritas Program Penyusunan Peraturan Menteri tahun berikutnya.

Pasal 7

(1)Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
2. b.kebutuhan organisasi.
(3)Pemrakarsa menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Kementerian disertai dengan alasan. www.jdih.kemenparekraf.go.id

BAB III

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 8

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa sesuai dengan Program Penyusunan Peraturan Menteri dengan melibatkan satuan kerja Pemrakarsa dan biro yang menangani urusan hukum.
(2)Dalam hal diperlukan, penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Kementerian/Lembaga terkait, akademisi, dan/atau praktisi yang menguasai substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Menteri.
(3)Penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Alur Penyusunan Peraturan Menteri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemrakarsa membentuk Tim Penyusunan Peraturan Menteri.
(2)Tim Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemrakarsa, satuan kerja terkait, dan Biro yang menangani urusan hukum.
(3)Tim Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengawal dalam hal perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai dengan penetapan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1)Pemrakarsa menyampaikan rancangan Peraturan Menteri kepada Sekretaris Kementerian dengan tembusan kepada Kepala Biro yang menangani urusan hukum. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(2)Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dan format naskah yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan terbit administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Pariwisata, perlu mengganti Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.01/HK.201/MPEK/2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang- undangan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan Peraturan Menteri adalah pembuatan peraturan menteri yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. www.jdih.kemenparekraf.go.id
2.Peraturan Menteri adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
3.Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan menteri di lingkungan Kementerian Pariwisata yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis berdasarkan urgensi dan prioritas pembentukannya.
4.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
6.Sekretaris Kementerian adalah pejabat eselon I yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.
7.Pemrakarsa adalah pimpinan unit kerja eselon I yang mengajukan usul rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dalam pembuatan peraturan menteri di lingkungan Kementerian yang efisien, baik, benar, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian dalam penyusunan Peraturan Menteri; www.jdih.kemenparekraf.go.id

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian dilakukan melalui Program Penyusunan Peraturan Menteri.
(2)Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan, dan kebutuhan sesuai dengan kewenangan Menteri.

Pasal 4

(1)Pemrakarsa mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Menteri.
(2)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kajian teknis yang meliputi:
1. a.latar belakang, yang mencakup:
  1. 1.urgensi dan tujuan penyusunan; dan
  2. 2.sasaran yang ingin diwujudkan.
2. b.isi pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur.
3. c.simpulan.
(3)Usul dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian.
(4)Format Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Kementerian melalui Biro yang menangani urusan hukum menyusun Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit kerja eselon I. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(2)Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.judul;
2. b.dasar penyusunan;
3. c.pokok materi muatan/arah pengaturan;
4. d.pemrakarsa; dan
5. e.target penyelesaian.
(3)Format Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Menteri sebagai Program Penyusunan Peraturan Menteri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2)Menteri dalam menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Kementerian.
(3)Apabila Peraturan Menteri yang telah masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Peraturan Menteri tersebut menjadi prioritas Program Penyusunan Peraturan Menteri tahun berikutnya.

Pasal 7

(1)Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
2. b.kebutuhan organisasi.
(3)Pemrakarsa menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Kementerian disertai dengan alasan. www.jdih.kemenparekraf.go.id

BAB III

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 8

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa sesuai dengan Program Penyusunan Peraturan Menteri dengan melibatkan satuan kerja Pemrakarsa dan biro yang menangani urusan hukum.
(2)Dalam hal diperlukan, penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Kementerian/Lembaga terkait, akademisi, dan/atau praktisi yang menguasai substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Menteri.
(3)Penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Alur Penyusunan Peraturan Menteri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemrakarsa membentuk Tim Penyusunan Peraturan Menteri.
(2)Tim Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemrakarsa, satuan kerja terkait, dan Biro yang menangani urusan hukum.
(3)Tim Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengawal dalam hal perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai dengan penetapan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1)Pemrakarsa menyampaikan rancangan Peraturan Menteri kepada Sekretaris Kementerian dengan tembusan kepada Kepala Biro yang menangani urusan hukum. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(2)Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dan format naskah yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.