DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Kamar Hotel Praktik Berdasarkan Kondisi Tertentu pada Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); www.jdih.kemenpar.go.id
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6248);
4.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
5.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA KAMAR HOTEL PRAKTIK BERDASARKAN KONDISI TERTENTU PADA PERGURUAN TINGGI PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

Pasal 1

(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa kamar hotel praktik berdasarkan kondisi tertentu pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pariwisata berasal dari:
1. a.Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
2. b.Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali;
3. c.Politeknik Pariwisata Medan; dan
4. d.Politeknik Pariwisata Makassar. www.jdih.kemenpar.go.id
(2)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kondisi low season; dan
2. b.kondisi high season.
(3)Kondisi low season dan high season sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.waktu; dan
2. b.tarif khusus.

Pasal 2

Kondisi low season dan high season berdasarkan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung:
1. 1.low season diberlakukan pada hari senin sampai dengan Kamis; dan
2. 2.high season diberlakukan pada hari jumat sampai minggu, hari libur nasional, dan acara (event) tertentu.
b.Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali:
1. 1.low season diberlakukan pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, dan November; dan
2. 2.high season diberlakukan pada bulan Januari, Juli, Agustus, Desember, hari libur nasional, dan acara (event) tertentu.
c.Politeknik Pariwisata Makassar:
1. 1.low season diberlakukan pada hari Senin sampai dengan Jumat; dan
2. 2.high season diberlakukan pada hari Sabtu dan Minggu.
d.Politeknik Pariwisata Medan:
1. 1.low season diberlakukan pada hari Senin sampai dengan Jumat; dan
2. 2.high season diberlakukan pada hari Sabtu dan Minggu. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 3

(1)Kondisi low season dan high season berdasarkan tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan memberikan:
1. a.potongan tarif paling banyak 50% (lima puluh persen) saat kondisi low season; atau
2. b.potongan tarif paling banyak 20% (dua puluh persen) saat high season.
(2)Kondisi low season dan high season berdasarkan tarif khusus, dapat diberikan untuk:
1. a.tamu yang menginap dalam jangka waktu paling sedikit 4 (empat) malam;
2. b.promosi; dan/atau
3. c.kerja sama lembaga.
(3)Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata dan Direktur Politeknik Pariwisata menetapkan besaran persentase bagi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata dan Direktur Politeknik Pariwisata melaporkan pelaksanaan pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa kamar hotel praktik berdasarkan kondisi tertentu kepada Menteri Pariwisata melalui Sekretaris Kementerian Pariwisata dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata setiap akhir tahun ajaran/akademik.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenpar.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2019 MENTERI PARIWISATA Ttd. ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 773

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); www.jdih.kemenpar.go.id
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6248);
4.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
5.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA KAMAR HOTEL PRAKTIK BERDASARKAN KONDISI TERTENTU PADA PERGURUAN TINGGI PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

Pasal 1

(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa kamar hotel praktik berdasarkan kondisi tertentu pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pariwisata berasal dari:
1. a.Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
2. b.Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali;
3. c.Politeknik Pariwisata Medan; dan
4. d.Politeknik Pariwisata Makassar. www.jdih.kemenpar.go.id
(2)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kondisi low season; dan
2. b.kondisi high season.
(3)Kondisi low season dan high season sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.waktu; dan
2. b.tarif khusus.

Pasal 2

Kondisi low season dan high season berdasarkan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung:
1. 1.low season diberlakukan pada hari senin sampai dengan Kamis; dan
2. 2.high season diberlakukan pada hari jumat sampai minggu, hari libur nasional, dan acara (event) tertentu.
b.Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali:
1. 1.low season diberlakukan pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, September, Oktober, dan November; dan
2. 2.high season diberlakukan pada bulan Januari, Juli, Agustus, Desember, hari libur nasional, dan acara (event) tertentu.
c.Politeknik Pariwisata Makassar:
1. 1.low season diberlakukan pada hari Senin sampai dengan Jumat; dan
2. 2.high season diberlakukan pada hari Sabtu dan Minggu.
d.Politeknik Pariwisata Medan:
1. 1.low season diberlakukan pada hari Senin sampai dengan Jumat; dan
2. 2.high season diberlakukan pada hari Sabtu dan Minggu. www.jdih.kemenpar.go.id

Pasal 3

(1)Kondisi low season dan high season berdasarkan tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan memberikan:
1. a.potongan tarif paling banyak 50% (lima puluh persen) saat kondisi low season; atau
2. b.potongan tarif paling banyak 20% (dua puluh persen) saat high season.
(2)Kondisi low season dan high season berdasarkan tarif khusus, dapat diberikan untuk:
1. a.tamu yang menginap dalam jangka waktu paling sedikit 4 (empat) malam;
2. b.promosi; dan/atau
3. c.kerja sama lembaga.
(3)Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata dan Direktur Politeknik Pariwisata menetapkan besaran persentase bagi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).