DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata; www.jdih.kemenparekraf.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 1

Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Seluruh Unit Kerja dan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata wajib melaksanakan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.133/UM.001/MPEK/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1223), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenparekraf.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2018 MENTERI PARIWISATA Ttd. ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1097 www.jdih.kemenparekraf.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan tentang mekanisme/prosedur/tata kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan. Ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pariwisata merupakan komponen penting dalam administrasi umum yang meliputi tata naskah dinas, singkatan, akronim, dan kearsipan. Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum mencakupi pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan Lambang Negara, cap dinas, tata surat, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan ralat. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, maka www.jdih.kemenparekraf.go.id ketentuan yang ada dalam pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.51/UM.001/MKP/2007, lalu ditetapkan kembali dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.133/UM.001/MPEK/2012, perlu disesuaikan dengan perubahan organisasi kementerian dan pedoman umum baru. Jenis tata naskah yang perlu disesuaikan, antara lain adalah nomenklatur, format naskah dinas, tata cara penulisan, mekanisme penomoran naskah dinas, dan klasifikasi pengamanan naskah dinas. Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: PM.133/UM.001/MPEK/2012 perlu diganti dengan Peraturan Menteri baru. Dengan pertimbangan dan ditetapkannya Tata Naskah Dinas tersebut diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efesien. B. Maksud dan Tujuan

1.Maksud Pedoman Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai acuan pengelolaan dan keterpaduan dalam tata naskah dinas di seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata.
2.Tujuan Pedoman Tata Naskah Dinas bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien antar Unit Kerja di Kementerian Pariwisata atau dengan instansi lain di luar Kementerian Pariwisata dalam penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. C. Sasaran Sasaran penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas adalah:
1.tercapainya kesamaan pengertian dan penafsiran penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pariwisata;
2.terwujudnya keseragaman dan keterpaduan dalam penyelengaraan kegiatan tata naskah dinas; www.jdih.kemenparekraf.go.id
3.lancarnya komunikasi tulis kedinasan serta kemudahan dalam pengendalian;
4.tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas;
5.berkurangnya tumpang-tindih, salah tafsir, dan pemborosan penyelenggaraan tata naskah; dan
6.terlaksananya pengendalian dalam mengelola naskah dinas. D. Asas Asas yang yang harus diperhatikan dalam penyusunan naskah dinas sebagai berikut:
1.Asas Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.
2.Asas Pembakuan Setiap naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan, sesuai dengan tujuan pembuatannya.
3.Asas Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.
4.Asas Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi lainnya.
5.Asas Kecepatan dan Ketepatan Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, serta kecepatan penyampaian dan distribusi.
6.Asas Keamanan Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi (isi) mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan,dan kearsipan. www.jdih.kemenparekraf.go.id
7.Asas Penomoran Penomoran Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pariwisata menggunakan sistem gabungan/ campuran dengan pengendalian di unit kearsipan pada Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi. E. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas meliputi berbagai kegiatan yang mencakupi pengaturan tentang jenis dan susunan naskah dinas, tata naskah dinas, kewenangan penandatanganan naskah dinas, penggunaan Lambang Negara, cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, perubahan, pencabutan, penarikan produk hukum, penggunaan media dalam surat-menyurat, serta kode singkatan, keamanan surat dan klasifikasi arsip. F. Pengertian Umum Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
1.Naskah Dinas adalah semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pariwisata dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
2.Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis (naskah) yang mencakupi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
3.Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas (tata persuratan, distribusi, format, dan media), penamaan kantor Kementerian, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.
4.Komunikasi Intern adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata secara vertikal dan horizontal.
5.Komunikasi Ekstern adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan oleh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dengan pihak luar.
6.Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan bentuk redaksional, termasuk tata letak dan penggunaan Lambang Negara, dan cap dinas. www.jdih.kemenparekraf.go.id
7.Kewenangan penandatanganan naskah dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
8.Instansi Pemerintah adalah kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian, sekretariat lembaga negara, dan pemerintah daerah.
9.Unit Kerja adalah organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata.
10.Satuan Kerja adalah organisasi Eselon II ke bawah di lingkungan Kementerian Pariwisata.
11.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
12.Kode Klasifikasi Naskah adalah tanda pengenal isi informasi dalam naskah dinas berdasarkan sistem tata berkas.
13.Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan. www.jdih.kemenparekraf.go.id
1.Naskah Dinas Pengaturan Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri dari Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/Teknis, Instruksi Menteri, Standar Operasional Prosedur, dan Surat Edaran.

a.Peraturan Pengertian Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok. Tata Naskah Dinas untuk Peraturan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Pedoman 1) Pengertian Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional dan penerapannya. Pemberlakuan Pedoman dituangkan dalam bentuk peraturan dan sebagai lampiran peraturan tersebut. 2) Pedoman dituangkan sebagai lampiran pada peraturan adalah penjelasan/ uraian/ keterangan lebih rinci dari materi muatan pedoman dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang pedoman tersebut. 3) Wewenang Penetapan dan Penandatangan Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan oleh Menteri. www.jdih.kemenparekraf.go.id 4) Susunan Susuan pada lampiran pedoman terdiri dari: a) Kepala Kepala lampiran pedoman adalah tulisan judul lampiran yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri dan tanpa diakhiri tanda baca. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Pedoman terdiri dari
1. 1.Pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, asas, ruang lingkup, dan pengertian umum;
2. 2.Materi Pedoman;
3. 3.Penutup yang terdiri dari hal yang harus diperhatikan, penjabaran lebih lanjut, dan alamat pembuat Pedoman yang ditujukan kepada para pembaca/pengguna atau mereka yang akan menyampaikan saran penyempurnaan. c) Kaki Bagian Kaki Pedoman terdiri dari

(1)Nama jabatan pejabat yang menandatangani Pedoman yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(2)Tanda tangan pejabat yang menandatangi Pedoman dan cap jabatan; dan
(3)Nama lengkap pejabat yang menandatangani Pedoman ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. Format Pedoman dan Lampiran Pedoman dapat dilihat pada Contoh 1A dan 1B. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 1A FORMAT PEDOMAN MENTERI PARIWISATA PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PEDOMAN ................................................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa .................................................................................................;
1. b.dan seterusnya; Mengingat : 1.…………………………....……………………………………………………….……………… ;
  1. 2.dan seterusnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN .................................................................................................................................

BAB II

…………………… A. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… B. Dan seterusnya.

Pasal 1

...............................................................................................................................................................

Pasal 2

c.Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis 1) Pengertian Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis adalah naskah dinas yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya. Pemberlakuan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dituangkan dalam bentuk peraturan apabila ditandatangani oleh Menteri dan dituangkan dalam bentuk keputusan apabila ditandatangani oleh pejabat eselon I. 2) Lampiran dari peraturan ataupun keputusan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis adalah penjelasan/ uraian/ keterangan lebih rinci dari materi muatan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ataupun keputusan tentang petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis tersebut. 3) Wewenang Penetapan dan Penandatangan Penetapan dan Penandatanganan ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat Eselon I. 4) Susunan Susunan pada lapiran petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis terdiri dari: a) Kepala Kepala lampiran petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah tulisan judul lampiran yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri dan tanpa diakhiri tanda baca. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis terdiri dari
1. 1.pendahuluan yang berisi antara lain: latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian umum.
2. 2.batang tubuh materi petunjuk pelaksanaan, yang dengan jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, www.jdih.kemenparekraf.go.id koordinasi, pengendalian, dan hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan.
3. 3.penutup. c) Kaki Bagian Kaki Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis terdiri dari

(1)nama “jabatan pejabat” yang menandatangani petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
(2)tanda tangan pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis serta cap jabatan; dan
(3)nama lengkap pejabat yang menandatangi ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar. 5) Distribusi Distribusi dilakukan dengan menggunakan daftar distribusi yang berlaku. Petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis diikuti dengan tindakan pengendalian. Format Petunjuk Pelaksanaan/ petunjuk Teknis dapat dilihat pada Contoh 2A, 2B, 2C dan 2D. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 2A FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI PARIWISATA PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS................................................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa .................................................................................................;
1. b.dan seterusnya; Mengingat : 1.…………………………....……………………………………………………….………………;
  1. 2.dan seterusnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS......................................................................................................................

BAB III

PEMBUATAN NASKAH DINAS A. Persyaratan Pembuatan Setiap naskah dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah dinas yang disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

...............................................................................................................................................................

Pasal 2

............................................................................................................................................................... Pasal ... Ditetapkan di ............................... pada tanggal ................................ MENTERI PARIWISATA (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Diundangkan di Jakarta pada tanggal ……….. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (Tanda Tangan) NAMA DIRJEN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ……… NOMOR ……. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 2B LAMPIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI CONTOH 3B FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I CONTOH 3B LAMPIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR …………………………….. TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS ……………………………………………………………………….. B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………………………………….……………………………. C. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………………………………….……………………………. D. Pengertian Umum ………………………………………………………………………………………………………….……………………………. A. ………………………………………………………………………………………………………………….………………….. B. Dan seterusnya. Ditetapkan di :....................... pada tanggal :....................... MENTERI PARIWISATA (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 2C FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN PARIWISATA Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA NOMOR ……………. TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS ……………………………………………….. ………………………………………………………………………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS KEMENTERIAN ….., Menimbang : a. bahwa .......................................................................................................................;

b.bahwa ……………………………………………….................................................... Mengingat : 1. ..................................................................................................................................;
1. 2................................................................................................................................... MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN …..TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS ...................................................................................... KESATU : ................................................................................................................... KEDUA : ................................................................................................................... ................................................................................................................... KETIGA : ................................................................................................................... ................................................................................................................... Ditetapkan di : ............................ pada tanggal :............................. SEKRETARIS KEMENTERIAN , (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 2D LAMPIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN/ PETUNJUK TEKNIS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA NOMOR …………………………….. TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS ……………………………………………………………………….. B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………………………………….……………………………. C. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………………………………….……………………………. D.Pengertian Umum ………………………………………………………………………………………………………….……………………………. A. ………………………………………………………………………………………………………………….………………….. B. Dan seterusnya. Ditetapkan di :....................... pada tanggal :....................... SEKRETARIS KEMENTERIAN………, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP. www.jdih.kemenparekraf.go.id
d.Instruksi 1) Pengertian Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatangan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Instruksi adalah Menteri. 3) Susunan a) Kepala Kepala Instruksi terdiri dari

(1)kata “Instruksi Menteri dan nama jabatan” yang penetapan ditulis dengan huruf kapital diletakan di tengah margin (menggunakan kop naskah dinas Lambang Negara dengan tinta mas).
(2)“nomor” Instruksi Menteri ditulis dengan huruf kapital diletakan di tengah margin. b) Judul Judul Instruksi terdiri dari
(1)Kata penghubung “tentang” ditulis dengan huruf kapital diletakan di tengah margin.
(2)“Nama Instruksi Menteri” ditulis dengan huruf kapital diletakan di tengah margin. c) Pembukaan Pembukaan Instruksi terdiri dari
(1)Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” ditulis dengan huruf kapital diletakan di tengah margin.
(2)Menteri Pariwisata Republik Indonesia ditulis dengan huruf kapital diletakan di tengah margin.
(3)Konsiderans instruksi memuat: (a) Uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan penyusunan Instruksi Menteri. www.jdih.kemenparekraf.go.id (b) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok- pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Instruksi Menteri. d) Batang Tubuh Batang tubuh Instruksi memuat substansi Instruksi Menteri yang dirumuskan dalam. Diktum, yaitu Kesatu, Kedua, Ketiga dan seterusnya. e) Penutup Penutup Instruksi ditulis di bagian kanan bawah yang terdiri atas:
(1)tempat (kota sesuai dengan alamat penandatangan) dan tanggal pengeluaran Instruksi Menteri;
(2)“jabatan menteri” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma;
(3)tanda tangan menteri;
(4)“nama lengkap menteri” ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar; dan
(5)“cap jabatan menteri” di sebelah kiri tanda tangan yang melewati sebagian tanda tangan. f) Lampiran (jika diperlukan). 4) Naskah Instruksi diketik dengan huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, diatas kertas F4. 5) Distribusi dan Tembusan Instruksi yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian instruksi diikuti dengan tindakan pengendalian. 6) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Instruksi merupakan perintah. b) Instruksi merupakan pelaksanaan peraturan perundang- undangan atau pelaksanaan kebijakan pokok. c) Wewenang penetapan dan penandatangan Instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. d) Naskah asli dan salinan Instruksi harus diparaf oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata; www.jdih.kemenparekraf.go.id e) Naskah asli dan salinan Instruksi yang sudah diparaf disimpan oleh Biro Hukum. Format Instruksi dapat dilihat pada Contoh 3. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 3 FORMAT INSTRUKSI MENTERI PARIWISATA INSTRUKSI MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ………. TENTANG .................................................................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka ……………………………………………………………… dengan ini memberi instruksi Kepada : 1. …………………………….;

2.…………………………….;
3.…………………………….; Untuk KESATU : ........................................................................................................................... KEDUA : ........................................................................................................................... KETIGA : ........................................................................................................................... dan seterusnya. Dikeluarkan .................................................... pada tanggal ................................................... MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP www.jdih.kemenparekraf.go.id

e.Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata naskah dinas untuk Standar Operasional Prosedur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
f.Surat Edaran 1) Pengertian Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani Surat Edaran adalah Menteri atau Pejabat Eselon I. 3) Susunan a) Kepala Kepala Surat Edaran terdiri dari:

(1)kop naskah dinas, dengan menggunakan Lambang Negara dan nama jabatan Menteri atau nama Kementerian yang ditulis dengan huruf kapital diletakan di tengah margin.
(2)kata “Yth.” diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi Surat Edaran.
(3)tulisan “Surat Edaran” dicantumkan di bawah Lambang Negara/kop Kementerian yang ditulis dengan huruf kapital serta nomor Surat Edaran di bawahnya diletakan di tengah margin. b) Judul Judul Surat Edaran terdiri dari:
(1)Kata “Tentang” dicantumkan di bawah kata Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital diletakan di tengah margin.
(2)Rumusan “Judul Surat Edaran” ditulis dengan huruf kapital diletakan di tengah margin di bawah kata tentang. www.jdih.kemenparekraf.go.id c) Batang Tubuh Batang tubuh Surat Edaran memuat latar belakang, dasar perlunya dibuat Surat Edaran, dan isi edaran tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. d) Penutup Penutup Surat Edaran di sebelah kanan bawah terdiri dari
(1)tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan.
(2)nama jabatan yang menetapkan yang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma.
(3)tanda tangan.
(4)nama lengkap pejabat yang ditulis dengan huruf kapital beserta NIP, kecuali Menteri.
(5)cap dinas di sebelah kiri tanda tangan, yang melewati sebagian tanda tangan. 4) Distribusi Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat edaran diikuti dengan tindakan pengendalian. Format Surat Edaran dapat dilihat pada Contoh 4A dan Contoh 4B. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 4A FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI PARIWISATA Yth. 1. ............................

2.............................
3.dan seterusnya SURAT EDARAN MENTERI PARIWISATA NOMOR ………. TENTANG ..........................(Huruf Kapital)........................... …………………………………………………………………………………………………………….. ................................................................................................................................ ........................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………….. ................................................................................................................................ ........................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………….. ................................................................................................................................ ........................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………….. ................................................................................................................................ ........................................................................................................................... dan seterusnya Ditetapkan di .......................... pada tanggal ........................... MENTERI PARIWISATA (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Tembusan:
1.........................................
2.........................................
3.dan seterusnya www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 4B FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK KEMENTERIAN PARIWISATA Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel SEKRETARIS KEMENTERIAN Yth. 1. ............................
2.............................
3.dan seterusnya SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN NOMOR ………. TENTANG ..........................(Huruf Kapital)........................... …………………………………………………………………………………………………………………………… ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………..………. ................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………..………. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. dan seterusnya Ditetapkan di :............................... pada tanggal :............................... NAMA JABATAN, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP. Tembusan:
1.........................................
2.........................................
3.dan seterusnya www.jdih.kemenparekraf.go.id
2.Naskah Dinas Penetapan Jenis naskah dinas penetapan dituangkan dalam bentuk Keputusan.

a.Pengertian Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk: 1) menetapkan/mengubah status kepegawaian/personil/keanggotaan/material/peristiwa; 2) menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim; 3) menetapkan pelimpahan wewenang; 4) pendelegasian wewenang; atau 5) pemberian kuasa.
b.Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan adalah Menteri atau Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata.
c.Susunan 1) Kepala Kepala Keputusan terdiri dari a) tulisan “Keputusan dan nama jabatan” yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris (menggunakan kop naskah dinas dengan gambar Lambang Negara dengan tinta mas apabila ditandatangani oleh Menteri atau atas nama Menteri, dan menggunakan kop naskah dinas nama kementerian apabila ditandatangani pejabat eselon I). b) Tulisan “nomor keputusan” ditulis” dengan huruf kapital secara simetris. 2) Judul Judul Keputusan terdiri dari: a) kata penghubung “Tentang” ditulis dengan huruf kapital secara simetris ;dan b) tulisan nama “Keputusan dan nama jabatan” ditulis dengan huruf kapital secara simetris. www.jdih.kemenparekraf.go.id 3) Pembukaan a) Isi pembukaan:

(1)frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
(2)frasa “nama jabatan” ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
(3)konsiderans diawali dengan kata “Menimbang”, memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi alasan/ tujuan/ kepentingan/ pertimbangan perlu ditetapkannya keputusan.
(4)dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat”, memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan.
(5)diktum terdiri dari (a) kata “Memutuskan” seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhir tanda baca titik dua serta diletakan di tengah margin. (b) kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf awal kapital. (c) Untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4) Batang Tubuh Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan, tetapi isi keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya. 5) Penutup Penutup Keputusan terdiri dari: a) tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan; b) nama jabatan yang ditulis dengan huruf kapital; c) tanda tangan pejabat dan cap jabatan; dan d) nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis huruf kapital. www.jdih.kemenparekraf.go.id
1. d.Pengabsahan 1) Pengabsahan merupakan pernyataan pengesahan bahwa suatu keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan dan didistribusikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau administrasi umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan isi keputusan. 2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan, sebelah kiri bawah yang terdiri dari kata Salinan sesuai dengan aslinya, nama jabatan, tanda tangan, nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 3) Pengabsahan dilakukan dengan membubuhkan tandatangan dan cap dinas.
2. e.Naskah Keputusan diketik dengan huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, diatas kertas F4.
3. f.Distribusi Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan.
4. g.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Naskah asli dan salinan Keputusan yang diparaf harus disimpan sebagai pertinggal/ arsip. 2) Format Keputusan khususnya yang berkenaan dengan administrasi kepegawaian mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Format Keputusan dapat dilihat pada Contoh 5A, Contoh 5B, dan Contoh 5C. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 5A FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI PARIWISATA KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …………….. TENTANG ..........................(Huruf Kapital)........................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa .......................................................................................................................;
5. b.bahwa .......................................................................................................................; Mengingat : 1. .................................................................................................................................;
  1. 2..................................................................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ....................................................................................................................................... KESATU : ………………………………………………………………………................................................... KEDUA : ………………………………………………………………………................................................... KETIGA : ………………………………………………………………………................................................... ………………………………………………………………………. Ditetapkan di ......................... pada tanggal .......................... MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) (NAMA LENGKAP) www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 5B FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I A.N. MENTERI KEMENTERIAN PARIWISATA Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …………….. TENTANG ..........................(Huruf Kapital)........................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa .......................................................................................................................;
6. b.bahwa .......................................................................................................................; Mengingat : 1. .................................................................................................................................;
  1. 2..................................................................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ....................................................................................................................................... KESATU : ……………………………………………………………………….................................................. KEDUA : ……………………………………………………………………….................................................. KETIGA : ……………………………………………………………………….................................................. ………………………………………………………………………. Ditetapkan di ......................... pada tanggal .......................... a.n. MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA (NAMA JABATAN) (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) (NAMA LENGKAP) NIP. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 5C FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN PARIWISATA SEKRETARIAT KEMENTERIAN Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN ………………………………………. NOMOR …………… TENTANG ..........................(Huruf Kapital)........................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (NAMA JABATAN) ……………., Menimbang : a. bahwa ..........................................................................................................................;
7. b.bahwa ………………………………………………….............................................................; Mengingat : 1. .....................................................................................................................................;
  1. 2......................................................................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA TENTANG .......................................................................................................................................... KESATU : ………………………………………………………………………………………………………………….. KEDUA : ……………………………………………………………………….…………………………………………. KETIGA : ……………………………………………………………………….…………………………………………. ……………………………………………………………………….……………………………………… Ditetapkan di :............................ pada tanggal :............................ (NAMA JABATAN), (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) (NAMA LENGKAP) NIP. www.jdih.kemenparekraf.go.id
  2. 3.Naskah Dinas Penugasan
8. a.Pengertian Naskah Dinas Penugasan adalah Surat Perintah/ Surat Tugas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintahkan/ diberi tugas, yang memuat suatu tugas kedinasan.
9. b.Wewenang Pembuatan dan Penanda Tangan Surat Perintah/ Surat Tugas dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
10. c.Susunan 1) Judul Kepala Surat Perintah/ Surat Tugas terdiri dari a) kop naskah dinas dengan nama Kementerian yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. b) kata “Surat Perintah/ Surat Tugas” yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. c) Nomor berada di bawah tulisan Surat Perintah/ Surat Tugas. 2) Batang Tubuh Batang tubuh Surat Perintah/ Surat Tugas terdiri dari a) konsiderans meliputi pertimbangan dan/ atau dasar pertimbangan yang memuat alasan ditetapkannya Surat Perintah/ Surat Tugas, dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya Surat Perintah/ Surat Tugas tersebut. b) diktum dimulai dengan kata memberi perintah/ memberi tugas yang ditulis dengan huruf kapital, dicantumkan secara simetris diikuti kata kepada di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas. c) di bawah kata “kepada” ditulis kata “untuk” disertai tugas- tugas yang harus dilaksanakan. 3) Penutup Penutup Surat Perintah/ Surat Tugas terdiri dari www.jdih.kemenparekraf.go.id a) tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan. b) nama jabatan pejabat yang menandatangani surat itu, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca koma. c) tanda tangan pejabat yang memberi tugas. d) Nama lengkap pejabat yang menandatangani Surat Perintah/ Surat Tugas yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya serta di bawah nama dicantumkan NIP. e) Cap dinas di sebelah kiri tanda tangan yang melewati sebagian tanda tangan.
11. d.Distribusi dan Tembusan 1) Surat Perintah/ Surat Tugas disampaikan kepada yang mendapat tugas. 2) Tembusan disampaikan kepada pejabat/ instansi yang terkait.
12. e.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Konsiderans memuat pertimbangan atau dasar. 2) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan. 3) Pada dasarnya, Surat Perintah/Surat Tugas ditetapkan oleh atasan pegawai yang mendapatkan tugas, kecuali karena pertimbangan tertentu pejabat tersebut diberi wewenang tertulis untuk menetapkan surat perintah/ surat tugas untuk diri sendiri. 4) Surat Perintah/ Surat Tugas tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. 5) Format Surat Perintah/ Surat Tugas perjalanan dinas ke luar negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Format Surat Perintah/ Surat Tugas dapat dilihat pada Contoh 6. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 6 FORMAT SURAT PERINTAH/ SURAT TUGAS KEMENTERIAN PARIWISATA SEKRETARIAT KEMENTERIAN Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel SURAT PERINTAH/ SURAT TUGAS NOMOR .... Menimbang : a. bahwa ......................................................................................................................................;
13. b.bahwa ......................................................................................................................................; Dasar : 1. ..................................................................................................................................................;
  1. 2...................................................................................................................................................; Memberi Perintah: Kepada : 1. ..................................................................................................................................................;
  2. 2...................................................................................................................................................;
  3. 3...................................................................................................................................................;
  4. 4.dan seterusnya Untuk : 1. ..................................................................................................................................................;
  5. 2...................................................................................................................................................;
  6. 3...................................................................................................................................................;
  7. 4.dan seterusnya Nama Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap NIP. www.jdih.kemenparekraf.go.id B. Naskah Dinas Korespondensi
  8. 1.Naskah Dinas Korespondensi Intern
14. a.Nota Dinas 1) Pengertian Nota Dinas adalah naskah dinas intern lingkup Menteri dengan eselon I, lingkungan unit eselon I dan Satuan Kerja berlokasi di daerah yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau penyampaian kepada pejabat lain. Nota Dinas memuat hal yang bersifat rutin yang berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Nota Dinas dibuat oleh pejabat dalam lingkungan Kementerian sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Kepala Nota Dinas terdiri dari
(1)Kop naskah dinas dengan tulisan “Kementerian Pariwisata” dengan huruf kapital secara simetris di tengah atas;
(2)Kata “Nota Dinas” ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(3)kata “Nomor” ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(4)kata “Yth.” ditulis dengan huruf awal kapital diikuti dengan tanda baca titik;
(5)kata “Dari” ditulis dengan huruf awal kapital;
(6)kata “Hal”ditulis dengan huruf awal kapital; dan
(7)kata “Tanggal” ditulis dengan huruf awal kapital. b) Batang Tubuh Batang tubuh Nota Dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan kaki yang singkat, padat, dan jelas. www.jdih.kemenparekraf.go.id c) Kaki Kaki Nota Dinas terdiri dari:
(1)tanda tangan;
(2)“nama lengkap” ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP dibawahnya, tidak dibubuhi cap dinas; dan
(3)tembusan di sebelah kiri bawah. 4) Hal Yang Perlu Diperhatikan a) Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas. b) Tembusan Nota Dinas berlaku di lingkungan intern. c) Nota Dinas berlaku internal (lingkup Eselon I). d) Penomoran Nota Dinas dilakukan di Satuan Kerja pembuat surat dengan mencantumkan nomor naskah dinas, kode Nota Dinas, kode jabatan penanda tangan, kode sub Satuan Kerja, bulan, dan tahun pembuatan Format Nota Dinas dapat dilihat pada Contoh 7. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 7 FORMAT NOTA DINAS KEMENTERIAN PARIWISATA SEKRETARIAT KEMENTERIAN Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel NOTA DINAS NOMOR ... /.../.../… Yth. : ................................................. Dari : ................................................. Hal : ................................................. Tanggal : ................................................. Lampiran : ................................................. .......................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................... ........................................... (Tanda Tangan) Nama Lengkap NIP. Tembusan:

1.........................
2........................
3.dan seterusnya www.jdih.kemenparekraf.go.id

b.Disposisi Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut pengelolaan Surat Masuk, yang ditulis secara jelas pada Lembar Disposisi tidak pada naskah asli. Lembar Disposisi merupakan satu kesatuan dengan Surat masuk. Format Disposisi disesuaikan dengan nomenklatur pada masing- masing Eselon I dan Eselon II, dapat dilihat pada Contoh 8A, Contoh 8B, Contoh 8C dan Contoh 8D. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 8A FORMAT DISPOSISI MENTERI Nomor Agenda Tanggal Terima Sifat Surat  Rahasia  Penting  Segera Nomor Surat: Tanggal Surat: Asal Surat: Hal: Diteruskan Kepada Isi Disposisi Batas Waktu Penyelesaian
1. 1.Sekretaris Kementerian
a.Proses sesuai dengan prosedur
b.Selesaikan
c.Tanggapan/saran tertulis
d.Pelajari
e.Untuk pertimbangan
f.Perbaiki
g.Siapkan & konsep/bahan
h.Buatkan undangan
i.Untuk digunakan/ditindaklanjuti
j.Tanggapi bersama
k.Hadiri/wakili
l.Untuk diketahui/perhatian
m.Check status/perkembangan
n.Laporkan
o.Dibantu
p.Dapat disetujui
q.Temui saya
r.Adakan rapat
s.Koordinasikan dengan .......
1. 2.Inspektur 3. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan 4. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. 5.Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I
3. 6.Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II
4. 7.Staf Ahli Bid. Ekonomi dan Kawasan Pariwisata
5. 8.Staf Ahli Bid. Multikultural
6. 9.Staf Ahli Bid. Kemaritiman
7. 10.Staf Ahli Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
8. 11.Sespri
9. 12.Lain – Lain ............... 13. 14. Sespri Menteri : a. Cetak/jadwalkan/Ingatkan :
b.Kirimkan segera :
c.Salinan/Arsip : Lampiran : Catatan tambahan : www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 8B FORMAT DISPOSISI SEKRETARIS KEMENTERIAN Nomor Agenda Tanggal Terima Sifat Surat  Rahasia  Penting  Segera Nomor Surat: Tanggal Surat: Asal Surat: Hal: Diteruskan Kepada Isi Disposisi
1. 1.Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan
a.Proses sesuai dengan prosedur
b.Selesaikan
c.Tanggapan/saran tertulis
d.Pelajari
e.Untuk pertimbangan
f.Perbaiki
g.Siapkan & konsep/bahan
h.Buatkan undangan
i.Untuk digunakan/ditindaklanjuti
j.Tanggapi bersama
k.Hadiri/wakili
l.Untuk diketahui/perhatian
m.Check status/perkembangan
n.Laporkan
o.Dibantu
p.Dapat disetujui
q.Temui saya
r.Adakan rapat
s.Koordinasikan dengan .......
1. 2.Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. 3.Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I
3. 4.Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II
4. 5.SAM Bid. Ekonomi dan Kawasan Pariwisata
5. 6.SAM Bid. Multikultural
6. 7.SAM Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
7. 8.SAM Bid. Kemaritiman
8. 9.Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi
9. 10.Kepala Biro Komunikasi Publik
10. 11.Kepala Biro Keuangan
11. 12.Inspektur
12. 13.Sekretaris KORPRI
13. 14.Lain-lain 15. Catatan tambahan : www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 8C FORMAT DISPOSISI ESELON I LEMBAR DISPOSISI SEKRETARIS KEMENTERIAN KEMENTERIAN PARIWISATA Nomor Agenda Tanggal Terima Sifat Surat  Rahasia  Penting  Segera Nomor Surat: Tanggal Surat : Asal Surat : Hal: Diteruskan Kepada Isi Disposisi
14. 1.Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi a. Proses sesuai dengan prosedur
b.Selesaikan
c.Tanggapan/saran tertulis
d.Pelajari
e.Untuk pertimbangan
f.Perbaiki
g.Siapkan & konsep/bahan
h.Buatkan undangan
i.Untuk digunakan/ditindaklanjuti
j.Tanggapi bersama
k.Hadiri/wakili
l.Untuk diketahui/perhatian
m.Check status/perkembangan
n.Laporkan
o.Dibantu
p.Dapat disetujui
q.Temui saya
r.Adakan rapat
s.Koordinasikan dengan .......
1. 2.Kepala Biro Komunikasi Publik
2. 3.Kepala Biro Keuangan
3. 4.Inspektur
4. 5.Lain – lain ……………………………………. Catatan tambahan : www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 8D FORMAT DISPOSISI ESELON II LEMBAR DISPOSISI KEPALA BIRO UMUM, KEPEGAWAIAN, HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PARIWISATA Nomor Agenda Tanggal Terima Sifat Surat  Rahasia  Penting  Segera Nomor Surat: Tanggal Surat : Asal Surat : Hal: Diteruskan Kepada Isi Disposisi
5. 1.Kepala Bagian TU Pimpinan dan Rumah Tangga a. Proses sesuai dengan prosedur
b.Selesaikan
c.Tanggapan/saran tertulis
d.Pelajari
e.Untuk pertimbangan
f.Perbaiki
g.Siapkan & konsep/bahan
h.Buatkan undangan
i.Untuk digunakan/ditindaklanjuti
j.Tanggapi bersama
k.Hadiri/wakili
l.Untuk diketahui/perhatian
m.Check status/perkembangan
n.Laporkan
o.Dibantu
p.Dapat disetujui
q.Temui saya
r.Adakan rapat
s.Koordinasikan dengan .......
1. 2.Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan
2. 3.Kepala Bagian Kepegawaian
3. 4.Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
4. 5.PPK …..
5. 6.Pejabat Fungsional: (disesuaikan)
a.Analis Kebijakan ………….
b.Analis Kepegawaian ……….
c.Arsiparis ……….
d.Pranata Komputer ………….
e.Perancang Peraturan ...........
f.dst……….
1. 7.Sespri Catatan tambahan : www.jdih.kemenparekraf.go.id
2. 2.Naskah Dinas Korespondensi Ekstern Jenis naskah dinas Korespondensi Ekstern hanya ada satu macam, yaitu Surat Dinas.
a.Pengertian Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas, atau barang kepada pihak lain di dalam (antar eselon I dan eselon II di lain unit kerja) dan di luar Kementerian.
b.Wewenang Penandatangan Surat Dinas ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
c.Susunan
1. 1.Kepala Kepala Surat Dinas terdiri dari: a) Kop surat dinas berisi Lambang Negara bertuliskan Menteri Pariwisata dan Kop Kementerian (untuk non pejabat negara) diletakkan secara simetris; b) kata “nomor, sifat, lampiran, dan hal” ditulis dengan huruf awal kapital disebelah kiri, di bawah kop Menteri/kop Kementerian; c) kata “tanggal, bulan, dan tahun” pembuatan surat ditulis di sebelah kanan atas sejajar dengan nomor; dan d) kata “Yth.” ditulis di bawah hal diikuti dengan nama jabatan dan alamat yang dituju.
2. 2.Batang Tubuh Batang tubuh Surat Dinas terdiri alinea pembuka, isi, dan kaki.
3. 3.Kaki Kaki Surat Dinas terdiri dari: a) kata “nama jabatan” ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma; b) tanda tangan pejabat; www.jdih.kemenparekraf.go.id c) nama lengkap penanda tangan ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP di bawahnya, kecuali Menteri; d) cap dinas; dan e) tembusan tidak menggunakan Yth.
4. 4.Distribusi Surat dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat dinas diikuti dengan tindakan pengendalian.
5. 5.Hal yang Perlu Diperhatikan a) Kop Surat Dinas hanya digunakan pada halaman pertama. b) Apabila Surat Dinas disertai “lampiran”, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya. c) “Hal” berisi pokok surat sesingkat mungkin, ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca. d) “Penomoran Surat Dinas” untuk kantor pusat dilakukan di masing-masing Tata Usaha eselon I dan eselon II, sedangkan UPT di tata usaha masing-masing UPT. e) Naskah dinas korespondensi ekstern yang ditandatangani atas nama (a.n.) Menteri Pariwisata menggunakan format kop naskah dinas Menteri Pariwisata. Format Surat Dinas dapat dilihat pada Contoh 9A, Contoh 9B, dan Contoh 9C. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 9A FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI PARIWISATA Nomor : ...../ ...../ ...../MENPAR/20... (Tgl., Bln., Thn.) Sifat : Lampiran: Hal : Yth. ...................................... ............................................. ............................................. .......................................(Alinea Pembuka) ........................................................................................... ................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .........................................(Alinea Isi) .................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................. ........................................(Alinea Kaki) .................................................................................................. ............................................................................................................................................. Menteri Pariwisata, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) (Nama Lengkap) Tembusan:
6. 1.........................
7. 2.........................
8. 3.dan seterusnya Jalan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) 3838456, 3838102; Faksimile (021) 3848245 www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 9B FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN PARIWISATA SEKRETARIAT KEMENTERIAN Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel Nomor : ..../ ..../ .../ .../KEMPAR/... (Tgl., Bln., Thn.) Sifat : Lampiran : Hal : Yth. ...................................... ............................................. ............................................. .......................................(Alinea Pembuka) ................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... .........................................(Alinea Isi) .......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................... ........................................(Alinea Kaki) ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap NIP. Tembusan:
9. 1.........................
10. 2.........................
11. 3.dan seterusnya www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 9C FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEMENTERIAN PARIWISATA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG Jalan Dr.Setiabudi Nomor 186, Bandung 40141 Telepon (…..) ……….; Faksimile (…..) ……….; Laman: ……………… Nomor : (Tgl., Bln.,Thn.) Sifat : Lampiran : Hal : Yth. ...................................... ............................................. ............................................. .......................................(Alinea Pembuka) ................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .........................................(Alinea Isi) ............................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ........................................(Alinea Kaki) .......................................................................................................................... .............................................................................................................................................. Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap NIP. Tembusan:
12. 1.........................
13. 2.........................
14. 3.dan seterusnya www.jdih.kemenparekraf.go.id
15. 3.Surat Undangan
a.Pengertian Surat Undangan adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat/ pegawai atau pihak lain yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, misalnya, rapat, upacara, dan pertemuan yang dapat ditujukan kepada pihak intern dan ekstern.
b.Kewenangan Surat Undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 1) Kewenangan mengundang pejabat di luar Kementerian dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 2) Kewenangan mengundang pejabat di lingkungan internal kementerian pada pimpinan Unit Kerja atau Satuan Kerja yang mengundang dan dapat didelegasikan kepada pejabat ketatausahaan masing-masing.
c.Susunan 1) Kepala Kepala Surat Undangan terdiri dari: a) Kop “Surat Undangan” bertuliskan Kementerian Pariwisata yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; b) kata “Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal” ditulis di sebelah kiri di bawah kop Kementerian; c) kata “tanggal, bulan, dan tahun pembuatan” di sebelah kanan atas sejajar dengan nomor; dan d) kata “Yth.” ditulis di bawah “Hal” diikuti dengan nama yang diundang beserta alamatnya. 2) Batang Tubuh Batang tubuh Surat Undangan terdiri dari: a) alinea pembuka; b) isi Undangan yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan c) alinea kaki. www.jdih.kemenparekraf.go.id 3) Kaki Kaki Surat Undangan terdiri dari: a) jabatan pejabat yang mengundang yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; b) tanda tangan; c) nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP di bawahnya; d) cap dinas di sebelah kiri tanda tangan yang melewati sebagian tanda tangan; dan e) tembusan yang memuat nama jabatan pejabat penerima. 4) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Format Surat Undangan sama dengan Format Surat Dinas. Bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat undangan dapat ditulis pada lampiran. b) Surat Undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu. c) Penomoran Surat Undangan untuk kantor pusat dilakukan di masing-masing Tata Usaha eselon I dan eselon II, sedangkan UPT di tata usaha masing-masing UPT. Format Surat Undangan dapat dilihat pada Contoh 10A, Contoh 10B, dan Contoh 10C. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 10A FORMAT SURAT UNDANGAN KEMENTERIAN PARIWISATA SEKRETARIAT KEMENTERIAN Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel Nomor : (Tgl., Bln., Thn.) Sifat : Lampiran : Hal : Undangan ... Kepada Yth. Para Undangan (Daftar terlampir) ............................................. ............................................. ...............................(Alinea Pembuka dan Alinea Isi) ................................................................................... ...................................................................................................... akan dilaksanakan pada hari, tanggal : ...................................... waktu : pukul .......................WIB tempat : ...................................... acara : ...................................... ...............................(Alinea Kaki) .................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap NIP. Tembusan:
1. 1.........................
2. 2.........................
3. 3.dan seterusnya www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 10B LAMPIRAN SURAT UNDANGAN Lampiran Surat Undangan Nomor : Tanggal : DAFTAR UNDANGAN
4. 1..........................................................................................................................................................
5. 2..........................................................................................................................................................
6. 3..........................................................................................................................................................
7. 4..........................................................................................................................................................
8. 5............................................................................................................................................................
9. 6.........................................................................................................................................................
10. 7.......................................................................................................................................................
11. 8........................................................................................................................................................
12. 9........................................................................................................................................................
13. 10........................................................................................................................................................ www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 10C FORMAT KARTU UNDANGAN MENTERI PARIWISATA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara ................................................................................ ........................................................................ ............................................................. hari ..................., (tanggal) .........., pukul ............... WIB bertempat di ............................. . RSVP  Harap hadir 30 menit sebelum Pakaian : acara dimulai dan undangan Laki-laki : .................... dibawa Perempuan : ....................  Konfirmasi: TNI/Polri : .................... ......................................... www.jdih.kemenparekraf.go.id C. Naskah Dinas Khusus
14. 1.Naskah Perjanjian
a.Pengertian Naskah perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
b.Lingkup Perjanjian Lingkup perjanjian meliputi perjanjian Dalam Negeri dan perjanjian Luar Negeri. 1) Perjanjian Dalam Negeri Kerja sama antar lembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. a) Wewenang dan Penandatanganan Kerja sama yang dilakukan antar lembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. b) Susunan

(1)Kepala Bagian kepala terdiri dari: (a) Lambang negara untuk Menteri diletakkan secara simetris, atau logo Kementerian Pariwisata untuk pejabat eselon I ke bawah, yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama lembaga; (b) Judul kerja sama; dan (c) Nomor
(2)Batang Tubuh Bagian batang tubuh naskah kerja sama memuat materi kerja sama, antara lain tujuan kerja sama, ruang lingkup kerja sama, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, www.jdih.kemenparekraf.go.id penyelesaian perselisihan, penutup dan hal-hal lain yang menjadi kesepakatan para pihak.
(3)Kaki Bagian kaki naskah kerja sama terdiri dari nama penanda tangan para pihak yang mengadakan kerja sama dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi meterai dan cap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c) Hal yang Harus Diperhatikan Penomoran Naskah Dinas mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di lingkungan Kementerian Pariwisata. 2) Perjanjian Internasional Kerja sama internasional adalah kerja sama dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian internasional dapat dilakukan dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan kerja sama tersebut dengan iktikad baik. Perjanjian internasional dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan hubungan dan kerja sama antarnegara. Hubungan dan kerja sama luar negeri dapat dilakukan atas prakarsa dari Kementerian Pariwisata, baik pusat maupun daerah, serta Perwakilan Kementerian Pariwisata di luar negeri. a) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
(1)Pembuatan kerja sama internasional dibuat melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan naskah, dan penandatanganan;
(2)Kerja sama internasional dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya; dan
(3)Apabila Kementerian Pariwisata mempunyai rencana untuk membuat kerja sama internasional terlebih dahulu www.jdih.kemenparekraf.go.id melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Kementerian Luar Negeri. b) Susunan
(1)Kepala Bagian kepala terdiri dari: (a) Lambang negara masing-masing pihak yang diletakkan di tengah atas; (b) Nama pihak yang mengadakan kerja sama internasional; dan (c) Judul kerja sama internasional.
(2)Batang Tubuh (a) Penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat oleh kerja sama internasional; (b) Keinginan para pihak; (c) Pengakuan para pihak terhadap kerja sama internasional tersebut; (d) Rujukan terhadap surat minat/surat kehendak; (e) Acuan terhadap ketentuan yang berlaku; dan (f) Kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal.
(3)Kaki Bagian kaki terdiri dari: (a) Nama jabatan pejabat penanda tangan selaku wakil pemerintah masing-masing, tanda tangan, dan nama pejabat penanda tangan, yang letaknya disesuaikan dengan penyebutan dalam judul kerja sama internasional; (b) Tempat dan tanggal penandatangan kerja sama internasional; (c) Penjelasan teks bahasa yang digunakan dalam kerja sama internasional; dan (d) segel asli. www.jdih.kemenparekraf.go.id
1. c.Hal yang Harus DIperhatikan Naskah Kerja Sama diketik dengan huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, diatas kertas F4. Format Perjanjian Dalam Negeri serta Perjanjian Internasional dapat dilihat pada Contoh 11A, Contoh 11B, Contoh 11C, dan Contoh 11D. Format Map dalam kerja sama internasional dapat dilihat pada Contoh 11E. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 11A FORMAT PERJANJIAN DALAM NEGERI DALAM BENTUK NOTA KESEPAHAMAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI NOTA KESEPAHAMAN ANTARA MENTERI PARIWISATA DAN ..................................................... NOMOR ....................... NOMOR ....................... TENTANG ........................................................................ Pada hari ini, ..........., tanggal ......, bulan ........, tahun ........, bertempat di ..........., yang bertanda tangan di bawah ini:
  1. 1.……………………. : Menteri Pariwisata berkedudukan di Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
  2. 2............................... : ...................., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
2. a.bahwa ..............................................................................................................;
3. b.bahwa ..............................................................................................................; Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dalam bidang .................... dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB IV

PENGAMANAN NASKAH DINAS A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri dari:

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama ................................................................................................................................

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama .................................................................................................................................

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1584); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 1

Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Seluruh Unit Kerja dan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata wajib melaksanakan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Pasal 4

1.Maksud Pedoman Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai acuan pengelolaan dan keterpaduan dalam tata naskah dinas di seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata.
2.Tujuan Pedoman Tata Naskah Dinas bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien antar Unit Kerja di Kementerian Pariwisata atau dengan instansi lain di luar Kementerian Pariwisata dalam penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. C. Sasaran Sasaran penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas adalah:
1.tercapainya kesamaan pengertian dan penafsiran penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pariwisata;
2.terwujudnya keseragaman dan keterpaduan dalam penyelengaraan kegiatan tata naskah dinas; www.jdih.kemenparekraf.go.id
3.lancarnya komunikasi tulis kedinasan serta kemudahan dalam pengendalian;
4.tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas;
5.berkurangnya tumpang-tindih, salah tafsir, dan pemborosan penyelenggaraan tata naskah; dan
6.terlaksananya pengendalian dalam mengelola naskah dinas. D. Asas Asas yang yang harus diperhatikan dalam penyusunan naskah dinas sebagai berikut:
1.Asas Efektif dan Efisien Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.
2.Asas Pembakuan Setiap naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan, sesuai dengan tujuan pembuatannya.
3.Asas Pertanggungjawaban Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.
4.Asas Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi lainnya.
5.Asas Kecepatan dan Ketepatan Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, serta kecepatan penyampaian dan distribusi.
6.Asas Keamanan Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi (isi) mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan,dan kearsipan. www.jdih.kemenparekraf.go.id
7.Asas Penomoran Penomoran Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pariwisata menggunakan sistem gabungan/ campuran dengan pengendalian di unit kearsipan pada Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi. E. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas meliputi berbagai kegiatan yang mencakupi pengaturan tentang jenis dan susunan naskah dinas, tata naskah dinas, kewenangan penandatanganan naskah dinas, penggunaan Lambang Negara, cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, perubahan, pencabutan, penarikan produk hukum, penggunaan media dalam surat-menyurat, serta kode singkatan, keamanan surat dan klasifikasi arsip. F. Pengertian Umum Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
1.Naskah Dinas adalah semua informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pariwisata dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
2.Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis (naskah) yang mencakupi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
3.Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah dinas (tata persuratan, distribusi, format, dan media), penamaan kantor Kementerian, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.
4.Komunikasi Intern adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antar Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata secara vertikal dan horizontal.
5.Komunikasi Ekstern adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan oleh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dengan pihak luar.
6.Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan bentuk redaksional, termasuk tata letak dan penggunaan Lambang Negara, dan cap dinas. www.jdih.kemenparekraf.go.id
7.Kewenangan penandatanganan naskah dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
8.Instansi Pemerintah adalah kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian, sekretariat lembaga negara, dan pemerintah daerah.
9.Unit Kerja adalah organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata.
10.Satuan Kerja adalah organisasi Eselon II ke bawah di lingkungan Kementerian Pariwisata.
11.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
12.Kode Klasifikasi Naskah adalah tanda pengenal isi informasi dalam naskah dinas berdasarkan sistem tata berkas.
13.Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan. www.jdih.kemenparekraf.go.id
1.Naskah Dinas Pengaturan Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri dari Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/Teknis, Instruksi Menteri, Standar Operasional Prosedur, dan Surat Edaran.

a.Peraturan Pengertian Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok. Tata Naskah Dinas untuk Peraturan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Pedoman 1) Pengertian Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional dan penerapannya. Pemberlakuan Pedoman dituangkan dalam bentuk peraturan dan sebagai lampiran peraturan tersebut. 2) Pedoman dituangkan sebagai lampiran pada peraturan adalah penjelasan/ uraian/ keterangan lebih rinci dari materi muatan pedoman dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang pedoman tersebut. 3) Wewenang Penetapan dan Penandatangan Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan oleh Menteri. www.jdih.kemenparekraf.go.id 4) Susunan Susuan pada lampiran pedoman terdiri dari: a) Kepala Kepala lampiran pedoman adalah tulisan judul lampiran yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri dan tanpa diakhiri tanda baca. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Pedoman terdiri dari
1. 1.Pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, asas, ruang lingkup, dan pengertian umum;
2. 2.Materi Pedoman;
3. 3.Penutup yang terdiri dari hal yang harus diperhatikan, penjabaran lebih lanjut, dan alamat pembuat Pedoman yang ditujukan kepada para pembaca/pengguna atau mereka yang akan menyampaikan saran penyempurnaan. c) Kaki Bagian Kaki Pedoman terdiri dari

(1)Nama jabatan pejabat yang menandatangani Pedoman yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
(2)Tanda tangan pejabat yang menandatangi Pedoman dan cap jabatan; dan
(3)Nama lengkap pejabat yang menandatangani Pedoman ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. Format Pedoman dan Lampiran Pedoman dapat dilihat pada Contoh 1A dan 1B. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 1A FORMAT PEDOMAN MENTERI PARIWISATA PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PEDOMAN ................................................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa .................................................................................................;
1. b.dan seterusnya; Mengingat : 1.…………………………....……………………………………………………….……………… ;
  1. 2.dan seterusnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN .................................................................................................................................

BAB II

…………………… A. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… B. Dan seterusnya.

Pasal 1

...............................................................................................................................................................

Pasal 2

c.Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis 1) Pengertian Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis adalah naskah dinas yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya. Pemberlakuan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dituangkan dalam bentuk peraturan apabila ditandatangani oleh Menteri dan dituangkan dalam bentuk keputusan apabila ditandatangani oleh pejabat eselon I. 2) Lampiran dari peraturan ataupun keputusan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis adalah penjelasan/ uraian/ keterangan lebih rinci dari materi muatan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ataupun keputusan tentang petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis tersebut. 3) Wewenang Penetapan dan Penandatangan Penetapan dan Penandatanganan ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat Eselon I. 4) Susunan Susunan pada lapiran petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis terdiri dari: a) Kepala Kepala lampiran petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah tulisan judul lampiran yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri dan tanpa diakhiri tanda baca. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis terdiri dari
1. 1.pendahuluan yang berisi antara lain: latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian umum.
2. 2.batang tubuh materi petunjuk pelaksanaan, yang dengan jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, www.jdih.kemenparekraf.go.id koordinasi, pengendalian, dan hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan.
3. 3.penutup. c) Kaki Bagian Kaki Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis terdiri dari

(1)nama “jabatan pejabat” yang menandatangani petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
(2)tanda tangan pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis serta cap jabatan; dan
(3)nama lengkap pejabat yang menandatangi ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar. 5) Distribusi Distribusi dilakukan dengan menggunakan daftar distribusi yang berlaku. Petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis diikuti dengan tindakan pengendalian. Format Petunjuk Pelaksanaan/ petunjuk Teknis dapat dilihat pada Contoh 2A, 2B, 2C dan 2D. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 2A FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI PARIWISATA PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS................................................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa .................................................................................................;
1. b.dan seterusnya; Mengingat : 1.…………………………....……………………………………………………….………………;
  1. 2.dan seterusnya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS......................................................................................................................

BAB III

PEMBUATAN NASKAH DINAS A. Persyaratan Pembuatan Setiap naskah dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah dinas yang disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

...............................................................................................................................................................

Pasal 2

b.bahwa ……………………………………………….................................................... Mengingat : 1. ..................................................................................................................................;
1. 2................................................................................................................................... MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN …..TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS ...................................................................................... KESATU : ................................................................................................................... KEDUA : ................................................................................................................... ................................................................................................................... KETIGA : ................................................................................................................... ................................................................................................................... Ditetapkan di : ............................ pada tanggal :............................. SEKRETARIS KEMENTERIAN , (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 2D LAMPIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN/ PETUNJUK TEKNIS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA NOMOR …………………………….. TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS ……………………………………………………………………….. B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………………………………….……………………………. C. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………………………………….……………………………. D.Pengertian Umum ………………………………………………………………………………………………………….……………………………. A. ………………………………………………………………………………………………………………….………………….. B. Dan seterusnya. Ditetapkan di :....................... pada tanggal :....................... SEKRETARIS KEMENTERIAN………, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP. www.jdih.kemenparekraf.go.id
d.Instruksi 1) Pengertian Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatangan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Instruksi adalah Menteri. 3) Susunan a) Kepala Kepala Instruksi terdiri dari

(1)kata “Instruksi Menteri dan nama jabatan” yang penetapan ditulis dengan huruf kapital diletakan di tengah margin (menggunakan kop naskah dinas Lambang Negara dengan tinta mas).
(2)“nomor” Instruksi Menteri ditulis dengan huruf kapital diletakan di tengah margin. b) Judul Judul Instruksi terdiri dari
(1)Kata penghubung “tentang” ditulis dengan huruf kapital diletakan di tengah margin.
(2)“Nama Instruksi Menteri” ditulis dengan huruf kapital diletakan di tengah margin. c) Pembukaan Pembukaan Instruksi terdiri dari
(1)Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” ditulis dengan huruf kapital diletakan di tengah margin.
(2)Menteri Pariwisata Republik Indonesia ditulis dengan huruf kapital diletakan di tengah margin.
(3)Konsiderans instruksi memuat: (a) Uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan penyusunan Instruksi Menteri. www.jdih.kemenparekraf.go.id (b) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok- pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Instruksi Menteri. d) Batang Tubuh Batang tubuh Instruksi memuat substansi Instruksi Menteri yang dirumuskan dalam. Diktum, yaitu Kesatu, Kedua, Ketiga dan seterusnya. e) Penutup Penutup Instruksi ditulis di bagian kanan bawah yang terdiri atas:
(1)tempat (kota sesuai dengan alamat penandatangan) dan tanggal pengeluaran Instruksi Menteri;
(2)“jabatan menteri” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma;
(3)tanda tangan menteri;
(4)“nama lengkap menteri” ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar; dan
(5)“cap jabatan menteri” di sebelah kiri tanda tangan yang melewati sebagian tanda tangan. f) Lampiran (jika diperlukan). 4) Naskah Instruksi diketik dengan huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, diatas kertas F4. 5) Distribusi dan Tembusan Instruksi yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian instruksi diikuti dengan tindakan pengendalian. 6) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Instruksi merupakan perintah. b) Instruksi merupakan pelaksanaan peraturan perundang- undangan atau pelaksanaan kebijakan pokok. c) Wewenang penetapan dan penandatangan Instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. d) Naskah asli dan salinan Instruksi harus diparaf oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata; www.jdih.kemenparekraf.go.id e) Naskah asli dan salinan Instruksi yang sudah diparaf disimpan oleh Biro Hukum. Format Instruksi dapat dilihat pada Contoh 3. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 3 FORMAT INSTRUKSI MENTERI PARIWISATA INSTRUKSI MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ………. TENTANG .................................................................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka ……………………………………………………………… dengan ini memberi instruksi Kepada : 1. …………………………….;

2.…………………………….;
3.…………………………….; Untuk KESATU : ........................................................................................................................... KEDUA : ........................................................................................................................... KETIGA : ........................................................................................................................... dan seterusnya. Dikeluarkan .................................................... pada tanggal ................................................... MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP www.jdih.kemenparekraf.go.id

e.Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata naskah dinas untuk Standar Operasional Prosedur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
f.Surat Edaran 1) Pengertian Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani Surat Edaran adalah Menteri atau Pejabat Eselon I. 3) Susunan a) Kepala Kepala Surat Edaran terdiri dari:

(1)kop naskah dinas, dengan menggunakan Lambang Negara dan nama jabatan Menteri atau nama Kementerian yang ditulis dengan huruf kapital diletakan di tengah margin.
(2)kata “Yth.” diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi Surat Edaran.
(3)tulisan “Surat Edaran” dicantumkan di bawah Lambang Negara/kop Kementerian yang ditulis dengan huruf kapital serta nomor Surat Edaran di bawahnya diletakan di tengah margin. b) Judul Judul Surat Edaran terdiri dari:
(1)Kata “Tentang” dicantumkan di bawah kata Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital diletakan di tengah margin.
(2)Rumusan “Judul Surat Edaran” ditulis dengan huruf kapital diletakan di tengah margin di bawah kata tentang. www.jdih.kemenparekraf.go.id c) Batang Tubuh Batang tubuh Surat Edaran memuat latar belakang, dasar perlunya dibuat Surat Edaran, dan isi edaran tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. d) Penutup Penutup Surat Edaran di sebelah kanan bawah terdiri dari
(1)tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan.
(2)nama jabatan yang menetapkan yang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma.
(3)tanda tangan.
(4)nama lengkap pejabat yang ditulis dengan huruf kapital beserta NIP, kecuali Menteri.
(5)cap dinas di sebelah kiri tanda tangan, yang melewati sebagian tanda tangan. 4) Distribusi Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat edaran diikuti dengan tindakan pengendalian. Format Surat Edaran dapat dilihat pada Contoh 4A dan Contoh 4B. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 4A FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI PARIWISATA Yth. 1. ............................

2.............................
3.dan seterusnya SURAT EDARAN MENTERI PARIWISATA NOMOR ………. TENTANG ..........................(Huruf Kapital)........................... …………………………………………………………………………………………………………….. ................................................................................................................................ ........................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………….. ................................................................................................................................ ........................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………….. ................................................................................................................................ ........................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………….. ................................................................................................................................ ........................................................................................................................... dan seterusnya Ditetapkan di .......................... pada tanggal ........................... MENTERI PARIWISATA (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Tembusan:
1.........................................
2.........................................
3.dan seterusnya www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 4B FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK KEMENTERIAN PARIWISATA Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel SEKRETARIS KEMENTERIAN Yth. 1. ............................
2.............................
3.dan seterusnya SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN NOMOR ………. TENTANG ..........................(Huruf Kapital)........................... …………………………………………………………………………………………………………………………… ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………..………. ................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………..………. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. dan seterusnya Ditetapkan di :............................... pada tanggal :............................... NAMA JABATAN, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP. Tembusan:
1.........................................
2.........................................
3.dan seterusnya www.jdih.kemenparekraf.go.id
2.Naskah Dinas Penetapan Jenis naskah dinas penetapan dituangkan dalam bentuk Keputusan.

a.Pengertian Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk: 1) menetapkan/mengubah status kepegawaian/personil/keanggotaan/material/peristiwa; 2) menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim; 3) menetapkan pelimpahan wewenang; 4) pendelegasian wewenang; atau 5) pemberian kuasa.
b.Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan adalah Menteri atau Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata.
c.Susunan 1) Kepala Kepala Keputusan terdiri dari a) tulisan “Keputusan dan nama jabatan” yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris (menggunakan kop naskah dinas dengan gambar Lambang Negara dengan tinta mas apabila ditandatangani oleh Menteri atau atas nama Menteri, dan menggunakan kop naskah dinas nama kementerian apabila ditandatangani pejabat eselon I). b) Tulisan “nomor keputusan” ditulis” dengan huruf kapital secara simetris. 2) Judul Judul Keputusan terdiri dari: a) kata penghubung “Tentang” ditulis dengan huruf kapital secara simetris ;dan b) tulisan nama “Keputusan dan nama jabatan” ditulis dengan huruf kapital secara simetris. www.jdih.kemenparekraf.go.id 3) Pembukaan a) Isi pembukaan:

(1)frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
(2)frasa “nama jabatan” ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
(3)konsiderans diawali dengan kata “Menimbang”, memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi alasan/ tujuan/ kepentingan/ pertimbangan perlu ditetapkannya keputusan.
(4)dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat”, memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan.
(5)diktum terdiri dari (a) kata “Memutuskan” seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhir tanda baca titik dua serta diletakan di tengah margin. (b) kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf awal kapital. (c) Untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4) Batang Tubuh Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan, tetapi isi keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya. 5) Penutup Penutup Keputusan terdiri dari: a) tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan; b) nama jabatan yang ditulis dengan huruf kapital; c) tanda tangan pejabat dan cap jabatan; dan d) nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis huruf kapital. www.jdih.kemenparekraf.go.id
1. d.Pengabsahan 1) Pengabsahan merupakan pernyataan pengesahan bahwa suatu keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan dan didistribusikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau administrasi umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan isi keputusan. 2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan, sebelah kiri bawah yang terdiri dari kata Salinan sesuai dengan aslinya, nama jabatan, tanda tangan, nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 3) Pengabsahan dilakukan dengan membubuhkan tandatangan dan cap dinas.
2. e.Naskah Keputusan diketik dengan huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, diatas kertas F4.
3. f.Distribusi Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan.
4. g.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Naskah asli dan salinan Keputusan yang diparaf harus disimpan sebagai pertinggal/ arsip. 2) Format Keputusan khususnya yang berkenaan dengan administrasi kepegawaian mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Format Keputusan dapat dilihat pada Contoh 5A, Contoh 5B, dan Contoh 5C. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 5A FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI PARIWISATA KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …………….. TENTANG ..........................(Huruf Kapital)........................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa .......................................................................................................................;
5. b.bahwa .......................................................................................................................; Mengingat : 1. .................................................................................................................................;
  1. 2..................................................................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ....................................................................................................................................... KESATU : ………………………………………………………………………................................................... KEDUA : ………………………………………………………………………................................................... KETIGA : ………………………………………………………………………................................................... ………………………………………………………………………. Ditetapkan di ......................... pada tanggal .......................... MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) (NAMA LENGKAP) www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 5B FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I A.N. MENTERI KEMENTERIAN PARIWISATA Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …………….. TENTANG ..........................(Huruf Kapital)........................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa .......................................................................................................................;
6. b.bahwa .......................................................................................................................; Mengingat : 1. .................................................................................................................................;
  1. 2..................................................................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ....................................................................................................................................... KESATU : ……………………………………………………………………….................................................. KEDUA : ……………………………………………………………………….................................................. KETIGA : ……………………………………………………………………….................................................. ………………………………………………………………………. Ditetapkan di ......................... pada tanggal .......................... a.n. MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA (NAMA JABATAN) (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) (NAMA LENGKAP) NIP. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 5C FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN PARIWISATA SEKRETARIAT KEMENTERIAN Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN ………………………………………. NOMOR …………… TENTANG ..........................(Huruf Kapital)........................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (NAMA JABATAN) ……………., Menimbang : a. bahwa ..........................................................................................................................;
7. b.bahwa ………………………………………………….............................................................; Mengingat : 1. .....................................................................................................................................;
  1. 2......................................................................................................................................; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA TENTANG .......................................................................................................................................... KESATU : ………………………………………………………………………………………………………………….. KEDUA : ……………………………………………………………………….…………………………………………. KETIGA : ……………………………………………………………………….…………………………………………. ……………………………………………………………………….……………………………………… Ditetapkan di :............................ pada tanggal :............................ (NAMA JABATAN), (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) (NAMA LENGKAP) NIP. www.jdih.kemenparekraf.go.id
  2. 3.Naskah Dinas Penugasan
8. a.Pengertian Naskah Dinas Penugasan adalah Surat Perintah/ Surat Tugas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintahkan/ diberi tugas, yang memuat suatu tugas kedinasan.
9. b.Wewenang Pembuatan dan Penanda Tangan Surat Perintah/ Surat Tugas dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
10. c.Susunan 1) Judul Kepala Surat Perintah/ Surat Tugas terdiri dari a) kop naskah dinas dengan nama Kementerian yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. b) kata “Surat Perintah/ Surat Tugas” yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. c) Nomor berada di bawah tulisan Surat Perintah/ Surat Tugas. 2) Batang Tubuh Batang tubuh Surat Perintah/ Surat Tugas terdiri dari a) konsiderans meliputi pertimbangan dan/ atau dasar pertimbangan yang memuat alasan ditetapkannya Surat Perintah/ Surat Tugas, dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya Surat Perintah/ Surat Tugas tersebut. b) diktum dimulai dengan kata memberi perintah/ memberi tugas yang ditulis dengan huruf kapital, dicantumkan secara simetris diikuti kata kepada di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas. c) di bawah kata “kepada” ditulis kata “untuk” disertai tugas- tugas yang harus dilaksanakan. 3) Penutup Penutup Surat Perintah/ Surat Tugas terdiri dari www.jdih.kemenparekraf.go.id a) tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan. b) nama jabatan pejabat yang menandatangani surat itu, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca koma. c) tanda tangan pejabat yang memberi tugas. d) Nama lengkap pejabat yang menandatangani Surat Perintah/ Surat Tugas yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya serta di bawah nama dicantumkan NIP. e) Cap dinas di sebelah kiri tanda tangan yang melewati sebagian tanda tangan.
11. d.Distribusi dan Tembusan 1) Surat Perintah/ Surat Tugas disampaikan kepada yang mendapat tugas. 2) Tembusan disampaikan kepada pejabat/ instansi yang terkait.
12. e.Hal yang Perlu Diperhatikan 1) Konsiderans memuat pertimbangan atau dasar. 2) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan. 3) Pada dasarnya, Surat Perintah/Surat Tugas ditetapkan oleh atasan pegawai yang mendapatkan tugas, kecuali karena pertimbangan tertentu pejabat tersebut diberi wewenang tertulis untuk menetapkan surat perintah/ surat tugas untuk diri sendiri. 4) Surat Perintah/ Surat Tugas tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. 5) Format Surat Perintah/ Surat Tugas perjalanan dinas ke luar negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Format Surat Perintah/ Surat Tugas dapat dilihat pada Contoh 6. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 6 FORMAT SURAT PERINTAH/ SURAT TUGAS KEMENTERIAN PARIWISATA SEKRETARIAT KEMENTERIAN Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel SURAT PERINTAH/ SURAT TUGAS NOMOR .... Menimbang : a. bahwa ......................................................................................................................................;
13. b.bahwa ......................................................................................................................................; Dasar : 1. ..................................................................................................................................................;
  1. 2...................................................................................................................................................; Memberi Perintah: Kepada : 1. ..................................................................................................................................................;
  2. 2...................................................................................................................................................;
  3. 3...................................................................................................................................................;
  4. 4.dan seterusnya Untuk : 1. ..................................................................................................................................................;
  5. 2...................................................................................................................................................;
  6. 3...................................................................................................................................................;
  7. 4.dan seterusnya Nama Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap NIP. www.jdih.kemenparekraf.go.id B. Naskah Dinas Korespondensi
  8. 1.Naskah Dinas Korespondensi Intern
14. a.Nota Dinas 1) Pengertian Nota Dinas adalah naskah dinas intern lingkup Menteri dengan eselon I, lingkungan unit eselon I dan Satuan Kerja berlokasi di daerah yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau penyampaian kepada pejabat lain. Nota Dinas memuat hal yang bersifat rutin yang berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Nota Dinas dibuat oleh pejabat dalam lingkungan Kementerian sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Kepala Nota Dinas terdiri dari
(1)Kop naskah dinas dengan tulisan “Kementerian Pariwisata” dengan huruf kapital secara simetris di tengah atas;
(2)Kata “Nota Dinas” ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(3)kata “Nomor” ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
(4)kata “Yth.” ditulis dengan huruf awal kapital diikuti dengan tanda baca titik;
(5)kata “Dari” ditulis dengan huruf awal kapital;
(6)kata “Hal”ditulis dengan huruf awal kapital; dan
(7)kata “Tanggal” ditulis dengan huruf awal kapital. b) Batang Tubuh Batang tubuh Nota Dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan kaki yang singkat, padat, dan jelas. www.jdih.kemenparekraf.go.id c) Kaki Kaki Nota Dinas terdiri dari:
(1)tanda tangan;
(2)“nama lengkap” ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP dibawahnya, tidak dibubuhi cap dinas; dan
(3)tembusan di sebelah kiri bawah. 4) Hal Yang Perlu Diperhatikan a) Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas. b) Tembusan Nota Dinas berlaku di lingkungan intern. c) Nota Dinas berlaku internal (lingkup Eselon I). d) Penomoran Nota Dinas dilakukan di Satuan Kerja pembuat surat dengan mencantumkan nomor naskah dinas, kode Nota Dinas, kode jabatan penanda tangan, kode sub Satuan Kerja, bulan, dan tahun pembuatan Format Nota Dinas dapat dilihat pada Contoh 7. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 7 FORMAT NOTA DINAS KEMENTERIAN PARIWISATA SEKRETARIAT KEMENTERIAN Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel NOTA DINAS NOMOR ... /.../.../… Yth. : ................................................. Dari : ................................................. Hal : ................................................. Tanggal : ................................................. Lampiran : ................................................. .......................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................... ........................................... (Tanda Tangan) Nama Lengkap NIP. Tembusan:

1.........................
2........................
3.dan seterusnya www.jdih.kemenparekraf.go.id

b.Disposisi Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut pengelolaan Surat Masuk, yang ditulis secara jelas pada Lembar Disposisi tidak pada naskah asli. Lembar Disposisi merupakan satu kesatuan dengan Surat masuk. Format Disposisi disesuaikan dengan nomenklatur pada masing- masing Eselon I dan Eselon II, dapat dilihat pada Contoh 8A, Contoh 8B, Contoh 8C dan Contoh 8D. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 8A FORMAT DISPOSISI MENTERI Nomor Agenda Tanggal Terima Sifat Surat  Rahasia  Penting  Segera Nomor Surat: Tanggal Surat: Asal Surat: Hal: Diteruskan Kepada Isi Disposisi Batas Waktu Penyelesaian
1. 1.Sekretaris Kementerian
a.Proses sesuai dengan prosedur
b.Selesaikan
c.Tanggapan/saran tertulis
d.Pelajari
e.Untuk pertimbangan
f.Perbaiki
g.Siapkan & konsep/bahan
h.Buatkan undangan
i.Untuk digunakan/ditindaklanjuti
j.Tanggapi bersama
k.Hadiri/wakili
l.Untuk diketahui/perhatian
m.Check status/perkembangan
n.Laporkan
o.Dibantu
p.Dapat disetujui
q.Temui saya
r.Adakan rapat
s.Koordinasikan dengan .......
1. 2.Inspektur 3. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan 4. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. 5.Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I
3. 6.Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II
4. 7.Staf Ahli Bid. Ekonomi dan Kawasan Pariwisata
5. 8.Staf Ahli Bid. Multikultural
6. 9.Staf Ahli Bid. Kemaritiman
7. 10.Staf Ahli Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
8. 11.Sespri
9. 12.Lain – Lain ............... 13. 14. Sespri Menteri : a. Cetak/jadwalkan/Ingatkan :
b.Kirimkan segera :
c.Salinan/Arsip : Lampiran : Catatan tambahan : www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 8B FORMAT DISPOSISI SEKRETARIS KEMENTERIAN Nomor Agenda Tanggal Terima Sifat Surat  Rahasia  Penting  Segera Nomor Surat: Tanggal Surat: Asal Surat: Hal: Diteruskan Kepada Isi Disposisi
1. 1.Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan
a.Proses sesuai dengan prosedur
b.Selesaikan
c.Tanggapan/saran tertulis
d.Pelajari
e.Untuk pertimbangan
f.Perbaiki
g.Siapkan & konsep/bahan
h.Buatkan undangan
i.Untuk digunakan/ditindaklanjuti
j.Tanggapi bersama
k.Hadiri/wakili
l.Untuk diketahui/perhatian
m.Check status/perkembangan
n.Laporkan
o.Dibantu
p.Dapat disetujui
q.Temui saya
r.Adakan rapat
s.Koordinasikan dengan .......
1. 2.Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. 3.Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I
3. 4.Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II
4. 5.SAM Bid. Ekonomi dan Kawasan Pariwisata
5. 6.SAM Bid. Multikultural
6. 7.SAM Bid. Teknologi Informasi dan Komunikasi
7. 8.SAM Bid. Kemaritiman
8. 9.Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi
9. 10.Kepala Biro Komunikasi Publik
10. 11.Kepala Biro Keuangan
11. 12.Inspektur
12. 13.Sekretaris KORPRI
13. 14.Lain-lain 15. Catatan tambahan : www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 8C FORMAT DISPOSISI ESELON I LEMBAR DISPOSISI SEKRETARIS KEMENTERIAN KEMENTERIAN PARIWISATA Nomor Agenda Tanggal Terima Sifat Surat  Rahasia  Penting  Segera Nomor Surat: Tanggal Surat : Asal Surat : Hal: Diteruskan Kepada Isi Disposisi
14. 1.Kepala Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi a. Proses sesuai dengan prosedur
b.Selesaikan
c.Tanggapan/saran tertulis
d.Pelajari
e.Untuk pertimbangan
f.Perbaiki
g.Siapkan & konsep/bahan
h.Buatkan undangan
i.Untuk digunakan/ditindaklanjuti
j.Tanggapi bersama
k.Hadiri/wakili
l.Untuk diketahui/perhatian
m.Check status/perkembangan
n.Laporkan
o.Dibantu
p.Dapat disetujui
q.Temui saya
r.Adakan rapat
s.Koordinasikan dengan .......
1. 2.Kepala Biro Komunikasi Publik
2. 3.Kepala Biro Keuangan
3. 4.Inspektur
4. 5.Lain – lain ……………………………………. Catatan tambahan : www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 8D FORMAT DISPOSISI ESELON II LEMBAR DISPOSISI KEPALA BIRO UMUM, KEPEGAWAIAN, HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PARIWISATA Nomor Agenda Tanggal Terima Sifat Surat  Rahasia  Penting  Segera Nomor Surat: Tanggal Surat : Asal Surat : Hal: Diteruskan Kepada Isi Disposisi
5. 1.Kepala Bagian TU Pimpinan dan Rumah Tangga a. Proses sesuai dengan prosedur
b.Selesaikan
c.Tanggapan/saran tertulis
d.Pelajari
e.Untuk pertimbangan
f.Perbaiki
g.Siapkan & konsep/bahan
h.Buatkan undangan
i.Untuk digunakan/ditindaklanjuti
j.Tanggapi bersama
k.Hadiri/wakili
l.Untuk diketahui/perhatian
m.Check status/perkembangan
n.Laporkan
o.Dibantu
p.Dapat disetujui
q.Temui saya
r.Adakan rapat
s.Koordinasikan dengan .......
1. 2.Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan
2. 3.Kepala Bagian Kepegawaian
3. 4.Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
4. 5.PPK …..
5. 6.Pejabat Fungsional: (disesuaikan)
a.Analis Kebijakan ………….
b.Analis Kepegawaian ……….
c.Arsiparis ……….
d.Pranata Komputer ………….
e.Perancang Peraturan ...........
f.dst……….
1. 7.Sespri Catatan tambahan : www.jdih.kemenparekraf.go.id
2. 2.Naskah Dinas Korespondensi Ekstern Jenis naskah dinas Korespondensi Ekstern hanya ada satu macam, yaitu Surat Dinas.
a.Pengertian Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas, atau barang kepada pihak lain di dalam (antar eselon I dan eselon II di lain unit kerja) dan di luar Kementerian.
b.Wewenang Penandatangan Surat Dinas ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
c.Susunan
1. 1.Kepala Kepala Surat Dinas terdiri dari: a) Kop surat dinas berisi Lambang Negara bertuliskan Menteri Pariwisata dan Kop Kementerian (untuk non pejabat negara) diletakkan secara simetris; b) kata “nomor, sifat, lampiran, dan hal” ditulis dengan huruf awal kapital disebelah kiri, di bawah kop Menteri/kop Kementerian; c) kata “tanggal, bulan, dan tahun” pembuatan surat ditulis di sebelah kanan atas sejajar dengan nomor; dan d) kata “Yth.” ditulis di bawah hal diikuti dengan nama jabatan dan alamat yang dituju.
2. 2.Batang Tubuh Batang tubuh Surat Dinas terdiri alinea pembuka, isi, dan kaki.
3. 3.Kaki Kaki Surat Dinas terdiri dari: a) kata “nama jabatan” ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma; b) tanda tangan pejabat; www.jdih.kemenparekraf.go.id c) nama lengkap penanda tangan ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP di bawahnya, kecuali Menteri; d) cap dinas; dan e) tembusan tidak menggunakan Yth.
4. 4.Distribusi Surat dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat dinas diikuti dengan tindakan pengendalian.
5. 5.Hal yang Perlu Diperhatikan a) Kop Surat Dinas hanya digunakan pada halaman pertama. b) Apabila Surat Dinas disertai “lampiran”, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya. c) “Hal” berisi pokok surat sesingkat mungkin, ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca. d) “Penomoran Surat Dinas” untuk kantor pusat dilakukan di masing-masing Tata Usaha eselon I dan eselon II, sedangkan UPT di tata usaha masing-masing UPT. e) Naskah dinas korespondensi ekstern yang ditandatangani atas nama (a.n.) Menteri Pariwisata menggunakan format kop naskah dinas Menteri Pariwisata. Format Surat Dinas dapat dilihat pada Contoh 9A, Contoh 9B, dan Contoh 9C. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 9A FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI PARIWISATA Nomor : ...../ ...../ ...../MENPAR/20... (Tgl., Bln., Thn.) Sifat : Lampiran: Hal : Yth. ...................................... ............................................. ............................................. .......................................(Alinea Pembuka) ........................................................................................... ................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .........................................(Alinea Isi) .................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................. ........................................(Alinea Kaki) .................................................................................................. ............................................................................................................................................. Menteri Pariwisata, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) (Nama Lengkap) Tembusan:
6. 1.........................
7. 2.........................
8. 3.dan seterusnya Jalan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) 3838456, 3838102; Faksimile (021) 3848245 www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 9B FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN PARIWISATA SEKRETARIAT KEMENTERIAN Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel Nomor : ..../ ..../ .../ .../KEMPAR/... (Tgl., Bln., Thn.) Sifat : Lampiran : Hal : Yth. ...................................... ............................................. ............................................. .......................................(Alinea Pembuka) ................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... .........................................(Alinea Isi) .......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................... ........................................(Alinea Kaki) ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap NIP. Tembusan:
9. 1.........................
10. 2.........................
11. 3.dan seterusnya www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 9C FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEMENTERIAN PARIWISATA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG Jalan Dr.Setiabudi Nomor 186, Bandung 40141 Telepon (…..) ……….; Faksimile (…..) ……….; Laman: ……………… Nomor : (Tgl., Bln.,Thn.) Sifat : Lampiran : Hal : Yth. ...................................... ............................................. ............................................. .......................................(Alinea Pembuka) ................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .........................................(Alinea Isi) ............................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ........................................(Alinea Kaki) .......................................................................................................................... .............................................................................................................................................. Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap NIP. Tembusan:
12. 1.........................
13. 2.........................
14. 3.dan seterusnya www.jdih.kemenparekraf.go.id
15. 3.Surat Undangan
a.Pengertian Surat Undangan adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat/ pegawai atau pihak lain yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, misalnya, rapat, upacara, dan pertemuan yang dapat ditujukan kepada pihak intern dan ekstern.
b.Kewenangan Surat Undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. 1) Kewenangan mengundang pejabat di luar Kementerian dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 2) Kewenangan mengundang pejabat di lingkungan internal kementerian pada pimpinan Unit Kerja atau Satuan Kerja yang mengundang dan dapat didelegasikan kepada pejabat ketatausahaan masing-masing.
c.Susunan 1) Kepala Kepala Surat Undangan terdiri dari: a) Kop “Surat Undangan” bertuliskan Kementerian Pariwisata yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; b) kata “Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal” ditulis di sebelah kiri di bawah kop Kementerian; c) kata “tanggal, bulan, dan tahun pembuatan” di sebelah kanan atas sejajar dengan nomor; dan d) kata “Yth.” ditulis di bawah “Hal” diikuti dengan nama yang diundang beserta alamatnya. 2) Batang Tubuh Batang tubuh Surat Undangan terdiri dari: a) alinea pembuka; b) isi Undangan yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan c) alinea kaki. www.jdih.kemenparekraf.go.id 3) Kaki Kaki Surat Undangan terdiri dari: a) jabatan pejabat yang mengundang yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; b) tanda tangan; c) nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP di bawahnya; d) cap dinas di sebelah kiri tanda tangan yang melewati sebagian tanda tangan; dan e) tembusan yang memuat nama jabatan pejabat penerima. 4) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Format Surat Undangan sama dengan Format Surat Dinas. Bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat undangan dapat ditulis pada lampiran. b) Surat Undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu. c) Penomoran Surat Undangan untuk kantor pusat dilakukan di masing-masing Tata Usaha eselon I dan eselon II, sedangkan UPT di tata usaha masing-masing UPT. Format Surat Undangan dapat dilihat pada Contoh 10A, Contoh 10B, dan Contoh 10C. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 10A FORMAT SURAT UNDANGAN KEMENTERIAN PARIWISATA SEKRETARIAT KEMENTERIAN Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel Nomor : (Tgl., Bln., Thn.) Sifat : Lampiran : Hal : Undangan ... Kepada Yth. Para Undangan (Daftar terlampir) ............................................. ............................................. ...............................(Alinea Pembuka dan Alinea Isi) ................................................................................... ...................................................................................................... akan dilaksanakan pada hari, tanggal : ...................................... waktu : pukul .......................WIB tempat : ...................................... acara : ...................................... ...............................(Alinea Kaki) .................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap NIP. Tembusan:
1. 1.........................
2. 2.........................
3. 3.dan seterusnya www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 10B LAMPIRAN SURAT UNDANGAN Lampiran Surat Undangan Nomor : Tanggal : DAFTAR UNDANGAN
4. 1..........................................................................................................................................................
5. 2..........................................................................................................................................................
6. 3..........................................................................................................................................................
7. 4..........................................................................................................................................................
8. 5............................................................................................................................................................
9. 6.........................................................................................................................................................
10. 7.......................................................................................................................................................
11. 8........................................................................................................................................................
12. 9........................................................................................................................................................
13. 10........................................................................................................................................................ www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 10C FORMAT KARTU UNDANGAN MENTERI PARIWISATA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara ................................................................................ ........................................................................ ............................................................. hari ..................., (tanggal) .........., pukul ............... WIB bertempat di ............................. . RSVP  Harap hadir 30 menit sebelum Pakaian : acara dimulai dan undangan Laki-laki : .................... dibawa Perempuan : ....................  Konfirmasi: TNI/Polri : .................... ......................................... www.jdih.kemenparekraf.go.id C. Naskah Dinas Khusus
14. 1.Naskah Perjanjian
a.Pengertian Naskah perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
b.Lingkup Perjanjian Lingkup perjanjian meliputi perjanjian Dalam Negeri dan perjanjian Luar Negeri. 1) Perjanjian Dalam Negeri Kerja sama antar lembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. a) Wewenang dan Penandatanganan Kerja sama yang dilakukan antar lembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. b) Susunan

(1)Kepala Bagian kepala terdiri dari: (a) Lambang negara untuk Menteri diletakkan secara simetris, atau logo Kementerian Pariwisata untuk pejabat eselon I ke bawah, yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama lembaga; (b) Judul kerja sama; dan (c) Nomor
(2)Batang Tubuh Bagian batang tubuh naskah kerja sama memuat materi kerja sama, antara lain tujuan kerja sama, ruang lingkup kerja sama, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, www.jdih.kemenparekraf.go.id penyelesaian perselisihan, penutup dan hal-hal lain yang menjadi kesepakatan para pihak.
(3)Kaki Bagian kaki naskah kerja sama terdiri dari nama penanda tangan para pihak yang mengadakan kerja sama dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi meterai dan cap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c) Hal yang Harus Diperhatikan Penomoran Naskah Dinas mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di lingkungan Kementerian Pariwisata. 2) Perjanjian Internasional Kerja sama internasional adalah kerja sama dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian internasional dapat dilakukan dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan kerja sama tersebut dengan iktikad baik. Perjanjian internasional dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan hubungan dan kerja sama antarnegara. Hubungan dan kerja sama luar negeri dapat dilakukan atas prakarsa dari Kementerian Pariwisata, baik pusat maupun daerah, serta Perwakilan Kementerian Pariwisata di luar negeri. a) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
(1)Pembuatan kerja sama internasional dibuat melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan naskah, dan penandatanganan;
(2)Kerja sama internasional dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya; dan
(3)Apabila Kementerian Pariwisata mempunyai rencana untuk membuat kerja sama internasional terlebih dahulu www.jdih.kemenparekraf.go.id melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Kementerian Luar Negeri. b) Susunan
(1)Kepala Bagian kepala terdiri dari: (a) Lambang negara masing-masing pihak yang diletakkan di tengah atas; (b) Nama pihak yang mengadakan kerja sama internasional; dan (c) Judul kerja sama internasional.
(2)Batang Tubuh (a) Penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat oleh kerja sama internasional; (b) Keinginan para pihak; (c) Pengakuan para pihak terhadap kerja sama internasional tersebut; (d) Rujukan terhadap surat minat/surat kehendak; (e) Acuan terhadap ketentuan yang berlaku; dan (f) Kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal.
(3)Kaki Bagian kaki terdiri dari: (a) Nama jabatan pejabat penanda tangan selaku wakil pemerintah masing-masing, tanda tangan, dan nama pejabat penanda tangan, yang letaknya disesuaikan dengan penyebutan dalam judul kerja sama internasional; (b) Tempat dan tanggal penandatangan kerja sama internasional; (c) Penjelasan teks bahasa yang digunakan dalam kerja sama internasional; dan (d) segel asli. www.jdih.kemenparekraf.go.id
1. c.Hal yang Harus DIperhatikan Naskah Kerja Sama diketik dengan huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, diatas kertas F4. Format Perjanjian Dalam Negeri serta Perjanjian Internasional dapat dilihat pada Contoh 11A, Contoh 11B, Contoh 11C, dan Contoh 11D. Format Map dalam kerja sama internasional dapat dilihat pada Contoh 11E. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 11A FORMAT PERJANJIAN DALAM NEGERI DALAM BENTUK NOTA KESEPAHAMAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI NOTA KESEPAHAMAN ANTARA MENTERI PARIWISATA DAN ..................................................... NOMOR ....................... NOMOR ....................... TENTANG ........................................................................ Pada hari ini, ..........., tanggal ......, bulan ........, tahun ........, bertempat di ..........., yang bertanda tangan di bawah ini:
  1. 1.……………………. : Menteri Pariwisata berkedudukan di Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
  2. 2............................... : ...................., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
2. a.bahwa ..............................................................................................................;
3. b.bahwa ..............................................................................................................; Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dalam bidang .................... dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB IV

PENGAMANAN NASKAH DINAS A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri dari:

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama ................................................................................................................................

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama .................................................................................................................................

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

…………………… A. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… B. Dan seterusnya.

Pasal 1

Pasal 2

PEMBUATAN NASKAH DINAS A. Persyaratan Pembuatan Setiap naskah dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah dinas yang disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 2

PENGAMANAN NASKAH DINAS A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri dari:

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

…………………… A. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… B. Dan seterusnya.

Pasal 1

Pasal 2

PEMBUATAN NASKAH DINAS A. Persyaratan Pembuatan Setiap naskah dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah dinas yang disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 2

PENGAMANAN NASKAH DINAS A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri dari:

Pasal 1

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2022