Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2018
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 33
menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata; www.jdih.kemenparekraf.go.id Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
432);
1584); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA. www.jdih.kemenparekraf.go.id
Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Seluruh Unit Kerja dan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata wajib melaksanakan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.133/UM.001/MPEK/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1223), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenparekraf.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2018 MENTERI PARIWISATA Ttd. ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1097 www.jdih.kemenparekraf.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka mencapai tujuan kelancaran administrasi, komunikasi, informasi, dan pelayanan serta pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan Tata Naskah Dinas untuk mengatur kegiatan-kegiatan ketatalaksanaan di Kementerian Pariwisata. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik harus didukung oleh kemampuan tertib ketatalaksanaan yang baik pula, khususnya dalam mengelola setiap bentuk dokumen kedinasan, surat-menyurat, sistem pendokmentasian dan sistem kearsipan. Kementerian Pariwisata selalu berupaya untuk dapat mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan tertib administrasi, tertib manajemen, dengan mengutamakan pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan yang baik. Ketatalaksanaan pemerintah merupakan pengaturan tentang mekanisme/prosedur/tata kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan. Ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Pariwisata merupakan komponen penting dalam administrasi umum yang meliputi tata naskah dinas, singkatan, akronim, dan kearsipan. Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum mencakupi pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan Lambang Negara, cap dinas, tata surat, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan ralat. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, maka www.jdih.kemenparekraf.go.id ketentuan yang ada dalam pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.51/UM.001/MKP/2007, lalu ditetapkan kembali dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.133/UM.001/MPEK/2012, perlu disesuaikan dengan perubahan organisasi kementerian dan pedoman umum baru. Jenis tata naskah yang perlu disesuaikan, antara lain adalah nomenklatur, format naskah dinas, tata cara penulisan, mekanisme penomoran naskah dinas, dan klasifikasi pengamanan naskah dinas. Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: PM.133/UM.001/MPEK/2012 perlu diganti dengan Peraturan Menteri baru. Dengan pertimbangan dan ditetapkannya Tata Naskah Dinas tersebut diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efesien. B. Maksud dan Tujuan
C. Sasaran Sasaran penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas adalah:
www.jdih.kemenparekraf.go.id
D. Asas Asas yang yang harus diperhatikan dalam penyusunan naskah dinas sebagai berikut:
www.jdih.kemenparekraf.go.id
E. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Tata Naskah Dinas meliputi berbagai kegiatan yang mencakupi pengaturan tentang jenis dan susunan naskah dinas, tata naskah dinas, kewenangan penandatanganan naskah dinas, penggunaan Lambang Negara, cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, perubahan, pencabutan, penarikan produk hukum, penggunaan media dalam surat-menyurat, serta kode singkatan, keamanan surat dan klasifikasi arsip. F. Pengertian Umum Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenparekraf.go.id
www.jdih.kemenparekraf.go.id BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS A. Naskah Dinas Arahan Naskah Dinas Arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.
Tata Naskah Dinas untuk Peraturan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Pengertian Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional dan penerapannya. Pemberlakuan Pedoman dituangkan dalam bentuk peraturan dan sebagai lampiran peraturan tersebut. 2) Pedoman dituangkan sebagai lampiran pada peraturan adalah penjelasan/ uraian/ keterangan lebih rinci dari materi muatan pedoman dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang pedoman tersebut. 3) Wewenang Penetapan dan Penandatangan Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan oleh Menteri. www.jdih.kemenparekraf.go.id 4) Susunan Susuan pada lampiran pedoman terdiri dari: a) Kepala Kepala lampiran pedoman adalah tulisan judul lampiran yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri dan tanpa diakhiri tanda baca. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Pedoman terdiri dari
c) Kaki Bagian Kaki Pedoman terdiri dari
Format Pedoman dan Lampiran Pedoman dapat dilihat pada Contoh 1A dan 1B. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 1A FORMAT PEDOMAN MENTERI PARIWISATA PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PEDOMAN ................................................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa .................................................................................................;
Mengingat : 1.…………………………....……………………………………………………….……………… ;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN .................................................................................................................................
BAB II
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... Pasal ... Ditetapkan di ............................... pada tanggal ................................ MENTERI PARIWISATA (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Diundangkan di Jakarta pada tanggal ……….. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (Tanda Tangan) NAMA DIRJEN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ……… NOMOR ……. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 1B LAMPIRAN PEDOMAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR … TAHUN … TENTANG PEDOMAN ………… BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. C. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. D. Pengertian Umum ………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. BAB II A. ………………………………………………………………………………………………….....………………………… B. Dan seterusnya. BAB III …………………… A. ………………………………………………………………………………………………………………………..…...… B. Dan seterusnya. MENTERI PARIWISATA (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP www.jdih.kemenparekraf.go.id
1) Pengertian Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis adalah naskah dinas yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya. Pemberlakuan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dituangkan dalam bentuk peraturan apabila ditandatangani oleh Menteri dan dituangkan dalam bentuk keputusan apabila ditandatangani oleh pejabat eselon I. 2) Lampiran dari peraturan ataupun keputusan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis adalah penjelasan/ uraian/ keterangan lebih rinci dari materi muatan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ataupun keputusan tentang petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis tersebut. 3) Wewenang Penetapan dan Penandatangan Penetapan dan Penandatanganan ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat Eselon I. 4) Susunan Susunan pada lapiran petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis terdiri dari: a) Kepala Kepala lampiran petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah tulisan judul lampiran yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri dan tanpa diakhiri tanda baca. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis terdiri dari
c) Kaki Bagian Kaki Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis terdiri dari
5) Distribusi Distribusi dilakukan dengan menggunakan daftar distribusi yang berlaku. Petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis diikuti dengan tindakan pengendalian. Format Petunjuk Pelaksanaan/ petunjuk Teknis dapat dilihat pada Contoh 2A, 2B, 2C dan 2D. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 2A FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI PARIWISATA PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS................................................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa .................................................................................................;
Mengingat : 1.…………………………....……………………………………………………….………………;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS......................................................................................................................
BAB III
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... Pasal ... Ditetapkan di ............................... pada tanggal ................................ MENTERI PARIWISATA (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Diundangkan di Jakarta pada tanggal ……….. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (Tanda Tangan) NAMA DIRJEN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ……… NOMOR ……. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 2B LAMPIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI CONTOH 3B FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I CONTOH 3B LAMPIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR …………………………….. TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS ……………………………………………………………………….. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………………………………….……………………………. B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………………………………….……………………………. C. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………………………………….……………………………. D. Pengertian Umum ………………………………………………………………………………………………………….……………………………. BAB II …………………… A. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… B. Dan seterusnya. BAB III …………………… A. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… B. Dan seterusnya. BAB IV ……………….. A. ………………………………………………………………………………………………………………….………………….. B. Dan seterusnya. Ditetapkan di :....................... pada tanggal :....................... MENTERI PARIWISATA (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 2C FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN PARIWISATA Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA NOMOR ……………. TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS ……………………………………………….. ………………………………………………………………………………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS KEMENTERIAN ….., Menimbang : a. bahwa .......................................................................................................................;
Mengingat : 1. ..................................................................................................................................;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN …..TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS ...................................................................................... KESATU : ................................................................................................................... KEDUA : ................................................................................................................... ................................................................................................................... KETIGA : ................................................................................................................... ................................................................................................................... Ditetapkan di : ............................ pada tanggal :............................. SEKRETARIS KEMENTERIAN , (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 2D LAMPIRAN PETUNJUK PELAKSANAAN/ PETUNJUK TEKNIS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA NOMOR …………………………….. TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS ……………………………………………………………………….. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………………………………….……………………………. B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………………………………….……………………………. C. Ruang Lingkup ………………………………………………………………………………………………………….……………………………. D.Pengertian Umum ………………………………………………………………………………………………………….……………………………. BAB II …………………… A. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… B. Dan seterusnya. BAB III …………………… A. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… B. Dan seterusnya. BAB IV ……………….. A. ………………………………………………………………………………………………………………….………………….. B. Dan seterusnya. Ditetapkan di :....................... pada tanggal :....................... SEKRETARIS KEMENTERIAN………, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP. www.jdih.kemenparekraf.go.id
1) Pengertian Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatangan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Instruksi adalah Menteri. 3) Susunan a) Kepala Kepala Instruksi terdiri dari
b) Judul Judul Instruksi terdiri dari
c) Pembukaan Pembukaan Instruksi terdiri dari
(a) Uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan penyusunan Instruksi Menteri. www.jdih.kemenparekraf.go.id (b) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok- pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Instruksi Menteri. d) Batang Tubuh Batang tubuh Instruksi memuat substansi Instruksi Menteri yang dirumuskan dalam. Diktum, yaitu Kesatu, Kedua, Ketiga dan seterusnya. e) Penutup Penutup Instruksi ditulis di bagian kanan bawah yang terdiri atas:
f) Lampiran (jika diperlukan). 4) Naskah Instruksi diketik dengan huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, diatas kertas F4. 5) Distribusi dan Tembusan Instruksi yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian instruksi diikuti dengan tindakan pengendalian. 6) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Instruksi merupakan perintah. b) Instruksi merupakan pelaksanaan peraturan perundang- undangan atau pelaksanaan kebijakan pokok. c) Wewenang penetapan dan penandatangan Instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. d) Naskah asli dan salinan Instruksi harus diparaf oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata; www.jdih.kemenparekraf.go.id e) Naskah asli dan salinan Instruksi yang sudah diparaf disimpan oleh Biro Hukum. Format Instruksi dapat dilihat pada Contoh 3. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 3 FORMAT INSTRUKSI MENTERI PARIWISATA INSTRUKSI MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ………. TENTANG .................................................................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka ……………………………………………………………… dengan ini memberi instruksi Kepada : 1. …………………………….;
Untuk KESATU : ........................................................................................................................... KEDUA : ........................................................................................................................... KETIGA : ........................................................................................................................... dan seterusnya. Dikeluarkan .................................................... pada tanggal ................................................... MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP www.jdih.kemenparekraf.go.id
1) Pengertian Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani Surat Edaran adalah Menteri atau Pejabat Eselon I. 3) Susunan a) Kepala Kepala Surat Edaran terdiri dari:
b) Judul Judul Surat Edaran terdiri dari:
www.jdih.kemenparekraf.go.id c) Batang Tubuh Batang tubuh Surat Edaran memuat latar belakang, dasar perlunya dibuat Surat Edaran, dan isi edaran tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. d) Penutup Penutup Surat Edaran di sebelah kanan bawah terdiri dari
4) Distribusi Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat edaran diikuti dengan tindakan pengendalian. Format Surat Edaran dapat dilihat pada Contoh 4A dan Contoh 4B. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 4A FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI PARIWISATA Yth. 1. ............................
TENTANG ..........................(Huruf Kapital)........................... …………………………………………………………………………………………………………….. ................................................................................................................................ ........................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………….. ................................................................................................................................ ........................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………….. ................................................................................................................................ ........................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………….. ................................................................................................................................ ........................................................................................................................... dan seterusnya Ditetapkan di .......................... pada tanggal ........................... MENTERI PARIWISATA (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP Tembusan:
TENTANG ..........................(Huruf Kapital)........................... …………………………………………………………………………………………………………………………… ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………..………. ................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………..………. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. dan seterusnya Ditetapkan di :............................... pada tanggal :............................... NAMA JABATAN, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) NAMA LENGKAP NIP. Tembusan:
1) menetapkan/mengubah status kepegawaian/personil/keanggotaan/material/peristiwa; 2) menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim; 3) menetapkan pelimpahan wewenang; 4) pendelegasian wewenang; atau 5) pemberian kuasa.
1) Kepala Kepala Keputusan terdiri dari a) tulisan “Keputusan dan nama jabatan” yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris (menggunakan kop naskah dinas dengan gambar Lambang Negara dengan tinta mas apabila ditandatangani oleh Menteri atau atas nama Menteri, dan menggunakan kop naskah dinas nama kementerian apabila ditandatangani pejabat eselon I). b) Tulisan “nomor keputusan” ditulis” dengan huruf kapital secara simetris. 2) Judul Judul Keputusan terdiri dari: a) kata penghubung “Tentang” ditulis dengan huruf kapital secara simetris ;dan b) tulisan nama “Keputusan dan nama jabatan” ditulis dengan huruf kapital secara simetris. www.jdih.kemenparekraf.go.id 3) Pembukaan a) Isi pembukaan:
(b) kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf awal kapital. (c) Untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4) Batang Tubuh Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan, tetapi isi keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya. 5) Penutup Penutup Keputusan terdiri dari: a) tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan; b) nama jabatan yang ditulis dengan huruf kapital; c) tanda tangan pejabat dan cap jabatan; dan d) nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis huruf kapital. www.jdih.kemenparekraf.go.id
1) Pengabsahan merupakan pernyataan pengesahan bahwa suatu keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan dan didistribusikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau administrasi umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan isi keputusan. 2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan, sebelah kiri bawah yang terdiri dari kata Salinan sesuai dengan aslinya, nama jabatan, tanda tangan, nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital. 3) Pengabsahan dilakukan dengan membubuhkan tandatangan dan cap dinas.
1) Naskah asli dan salinan Keputusan yang diparaf harus disimpan sebagai pertinggal/ arsip. 2) Format Keputusan khususnya yang berkenaan dengan administrasi kepegawaian mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Format Keputusan dapat dilihat pada Contoh 5A, Contoh 5B, dan Contoh 5C. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 5A FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI PARIWISATA KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …………….. TENTANG ..........................(Huruf Kapital)........................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa .......................................................................................................................;
Mengingat : 1. .................................................................................................................................;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ....................................................................................................................................... KESATU : ………………………………………………………………………................................................... KEDUA : ………………………………………………………………………................................................... KETIGA : ………………………………………………………………………................................................... ………………………………………………………………………. Ditetapkan di ......................... pada tanggal .......................... MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) (NAMA LENGKAP) www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 5B FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I A.N. MENTERI KEMENTERIAN PARIWISATA Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …………….. TENTANG ..........................(Huruf Kapital)........................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa .......................................................................................................................;
Mengingat : 1. .................................................................................................................................;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ....................................................................................................................................... KESATU : ……………………………………………………………………….................................................. KEDUA : ……………………………………………………………………….................................................. KETIGA : ……………………………………………………………………….................................................. ………………………………………………………………………. Ditetapkan di ......................... pada tanggal .......................... a.n. MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA (NAMA JABATAN) (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) (NAMA LENGKAP) NIP. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 5C FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN PARIWISATA SEKRETARIAT KEMENTERIAN Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN ………………………………………. NOMOR …………… TENTANG ..........................(Huruf Kapital)........................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (NAMA JABATAN) ……………., Menimbang : a. bahwa ..........................................................................................................................;
Mengingat : 1. .....................................................................................................................................;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA TENTANG .......................................................................................................................................... KESATU : ………………………………………………………………………………………………………………….. KEDUA : ……………………………………………………………………….…………………………………………. KETIGA : ……………………………………………………………………….…………………………………………. ……………………………………………………………………….……………………………………… Ditetapkan di :............................ pada tanggal :............................ (NAMA JABATAN), (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) (NAMA LENGKAP) NIP. www.jdih.kemenparekraf.go.id
1) Judul Kepala Surat Perintah/ Surat Tugas terdiri dari a) kop naskah dinas dengan nama Kementerian yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. b) kata “Surat Perintah/ Surat Tugas” yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. c) Nomor berada di bawah tulisan Surat Perintah/ Surat Tugas. 2) Batang Tubuh Batang tubuh Surat Perintah/ Surat Tugas terdiri dari a) konsiderans meliputi pertimbangan dan/ atau dasar pertimbangan yang memuat alasan ditetapkannya Surat Perintah/ Surat Tugas, dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya Surat Perintah/ Surat Tugas tersebut. b) diktum dimulai dengan kata memberi perintah/ memberi tugas yang ditulis dengan huruf kapital, dicantumkan secara simetris diikuti kata kepada di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas. c) di bawah kata “kepada” ditulis kata “untuk” disertai tugas- tugas yang harus dilaksanakan. 3) Penutup Penutup Surat Perintah/ Surat Tugas terdiri dari www.jdih.kemenparekraf.go.id a) tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan. b) nama jabatan pejabat yang menandatangani surat itu, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca koma. c) tanda tangan pejabat yang memberi tugas. d) Nama lengkap pejabat yang menandatangani Surat Perintah/ Surat Tugas yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya serta di bawah nama dicantumkan NIP. e) Cap dinas di sebelah kiri tanda tangan yang melewati sebagian tanda tangan.
1) Surat Perintah/ Surat Tugas disampaikan kepada yang mendapat tugas. 2) Tembusan disampaikan kepada pejabat/ instansi yang terkait.
1) Konsiderans memuat pertimbangan atau dasar. 2) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan. 3) Pada dasarnya, Surat Perintah/Surat Tugas ditetapkan oleh atasan pegawai yang mendapatkan tugas, kecuali karena pertimbangan tertentu pejabat tersebut diberi wewenang tertulis untuk menetapkan surat perintah/ surat tugas untuk diri sendiri. 4) Surat Perintah/ Surat Tugas tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. 5) Format Surat Perintah/ Surat Tugas perjalanan dinas ke luar negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Format Surat Perintah/ Surat Tugas dapat dilihat pada Contoh 6. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 6 FORMAT SURAT PERINTAH/ SURAT TUGAS KEMENTERIAN PARIWISATA SEKRETARIAT KEMENTERIAN Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel SURAT PERINTAH/ SURAT TUGAS NOMOR .... Menimbang : a. bahwa ......................................................................................................................................;
Dasar : 1. ..................................................................................................................................................;
Memberi Perintah: Kepada : 1. ..................................................................................................................................................;
www.jdih.kemenparekraf.go.id B. Naskah Dinas Korespondensi
1) Pengertian Nota Dinas adalah naskah dinas intern lingkup Menteri dengan eselon I, lingkungan unit eselon I dan Satuan Kerja berlokasi di daerah yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau penyampaian kepada pejabat lain. Nota Dinas memuat hal yang bersifat rutin yang berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. 2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Nota Dinas dibuat oleh pejabat dalam lingkungan Kementerian sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 3) Susunan a) Kepala Kepala Nota Dinas terdiri dari
b) Batang Tubuh Batang tubuh Nota Dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan kaki yang singkat, padat, dan jelas. www.jdih.kemenparekraf.go.id c) Kaki Kaki Nota Dinas terdiri dari:
4) Hal Yang Perlu Diperhatikan a) Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas. b) Tembusan Nota Dinas berlaku di lingkungan intern. c) Nota Dinas berlaku internal (lingkup Eselon I). d) Penomoran Nota Dinas dilakukan di Satuan Kerja pembuat surat dengan mencantumkan nomor naskah dinas, kode Nota Dinas, kode jabatan penanda tangan, kode sub Satuan Kerja, bulan, dan tahun pembuatan Format Nota Dinas dapat dilihat pada Contoh 7. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 7 FORMAT NOTA DINAS KEMENTERIAN PARIWISATA SEKRETARIAT KEMENTERIAN Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel NOTA DINAS NOMOR ... /.../.../… Yth. : ................................................. Dari : ................................................. Hal : ................................................. Tanggal : ................................................. Lampiran : ................................................. .......................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................... ........................................... (Tanda Tangan) Nama Lengkap NIP. Tembusan:
Format Disposisi disesuaikan dengan nomenklatur pada masing- masing Eselon I dan Eselon II, dapat dilihat pada Contoh 8A, Contoh 8B, Contoh 8C dan Contoh 8D. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 8A FORMAT DISPOSISI MENTERI Nomor Agenda Tanggal Terima Sifat Surat Rahasia Penting Segera Nomor Surat: Tanggal Surat: Asal Surat: Hal: Diteruskan Kepada Isi Disposisi Batas Waktu Penyelesaian
Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan 4. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
13. 14. Sespri Menteri : a. Cetak/jadwalkan/Ingatkan :
Lampiran : Catatan tambahan : www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 8B FORMAT DISPOSISI SEKRETARIS KEMENTERIAN Nomor Agenda Tanggal Terima Sifat Surat Rahasia Penting Segera Nomor Surat: Tanggal Surat: Asal Surat: Hal: Diteruskan Kepada Isi Disposisi
Catatan tambahan : www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 8C FORMAT DISPOSISI ESELON I LEMBAR DISPOSISI SEKRETARIS KEMENTERIAN KEMENTERIAN PARIWISATA Nomor Agenda Tanggal Terima Sifat Surat Rahasia Penting Segera Nomor Surat: Tanggal Surat : Asal Surat : Hal: Diteruskan Kepada Isi Disposisi
Catatan tambahan : www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 8D FORMAT DISPOSISI ESELON II LEMBAR DISPOSISI KEPALA BIRO UMUM, KEPEGAWAIAN, HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PARIWISATA Nomor Agenda Tanggal Terima Sifat Surat Rahasia Penting Segera Nomor Surat: Tanggal Surat : Asal Surat : Hal: Diteruskan Kepada Isi Disposisi
www.jdih.kemenparekraf.go.id
a) Kop surat dinas berisi Lambang Negara bertuliskan Menteri Pariwisata dan Kop Kementerian (untuk non pejabat negara) diletakkan secara simetris; b) kata “nomor, sifat, lampiran, dan hal” ditulis dengan huruf awal kapital disebelah kiri, di bawah kop Menteri/kop Kementerian; c) kata “tanggal, bulan, dan tahun” pembuatan surat ditulis di sebelah kanan atas sejajar dengan nomor; dan d) kata “Yth.” ditulis di bawah hal diikuti dengan nama jabatan dan alamat yang dituju.
a) kata “nama jabatan” ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma; b) tanda tangan pejabat; www.jdih.kemenparekraf.go.id c) nama lengkap penanda tangan ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP di bawahnya, kecuali Menteri; d) cap dinas; dan e) tembusan tidak menggunakan Yth.
a) Kop Surat Dinas hanya digunakan pada halaman pertama. b) Apabila Surat Dinas disertai “lampiran”, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya. c) “Hal” berisi pokok surat sesingkat mungkin, ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca. d) “Penomoran Surat Dinas” untuk kantor pusat dilakukan di masing-masing Tata Usaha eselon I dan eselon II, sedangkan UPT di tata usaha masing-masing UPT. e) Naskah dinas korespondensi ekstern yang ditandatangani atas nama (a.n.) Menteri Pariwisata menggunakan format kop naskah dinas Menteri Pariwisata. Format Surat Dinas dapat dilihat pada Contoh 9A, Contoh 9B, dan Contoh 9C. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 9A FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI PARIWISATA Nomor : ...../ ...../ ...../MENPAR/20... (Tgl., Bln., Thn.) Sifat : Lampiran: Hal : Yth. ...................................... ............................................. ............................................. .......................................(Alinea Pembuka) ........................................................................................... ................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .........................................(Alinea Isi) .................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................. ........................................(Alinea Kaki) .................................................................................................. ............................................................................................................................................. Menteri Pariwisata, (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) (Nama Lengkap) Tembusan:
Lampiran : Hal : Yth. ...................................... ............................................. ............................................. .......................................(Alinea Pembuka) ................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... .........................................(Alinea Isi) .......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................... ........................................(Alinea Kaki) ....................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap NIP. Tembusan:
Lampiran : Hal : Yth. ...................................... ............................................. ............................................. .......................................(Alinea Pembuka) ................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .........................................(Alinea Isi) ............................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ........................................(Alinea Kaki) .......................................................................................................................... .............................................................................................................................................. Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap NIP. Tembusan:
1) Kewenangan mengundang pejabat di luar Kementerian dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 2) Kewenangan mengundang pejabat di lingkungan internal kementerian pada pimpinan Unit Kerja atau Satuan Kerja yang mengundang dan dapat didelegasikan kepada pejabat ketatausahaan masing-masing.
1) Kepala Kepala Surat Undangan terdiri dari: a) Kop “Surat Undangan” bertuliskan Kementerian Pariwisata yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; b) kata “Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal” ditulis di sebelah kiri di bawah kop Kementerian; c) kata “tanggal, bulan, dan tahun pembuatan” di sebelah kanan atas sejajar dengan nomor; dan d) kata “Yth.” ditulis di bawah “Hal” diikuti dengan nama yang diundang beserta alamatnya. 2) Batang Tubuh Batang tubuh Surat Undangan terdiri dari: a) alinea pembuka; b) isi Undangan yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan c) alinea kaki. www.jdih.kemenparekraf.go.id 3) Kaki Kaki Surat Undangan terdiri dari: a) jabatan pejabat yang mengundang yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; b) tanda tangan; c) nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP di bawahnya; d) cap dinas di sebelah kiri tanda tangan yang melewati sebagian tanda tangan; dan e) tembusan yang memuat nama jabatan pejabat penerima. 4) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Format Surat Undangan sama dengan Format Surat Dinas. Bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat undangan dapat ditulis pada lampiran. b) Surat Undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu. c) Penomoran Surat Undangan untuk kantor pusat dilakukan di masing-masing Tata Usaha eselon I dan eselon II, sedangkan UPT di tata usaha masing-masing UPT. Format Surat Undangan dapat dilihat pada Contoh 10A, Contoh 10B, dan Contoh 10C. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 10A FORMAT SURAT UNDANGAN KEMENTERIAN PARIWISATA SEKRETARIAT KEMENTERIAN Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 Telepon (021) ……….; Faksimile (021) ……….; Laman: www.indonesia.travel Nomor : (Tgl., Bln., Thn.) Sifat : Lampiran : Hal : Undangan ... Kepada Yth. Para Undangan (Daftar terlampir) ............................................. ............................................. ...............................(Alinea Pembuka dan Alinea Isi) ................................................................................... ...................................................................................................... akan dilaksanakan pada hari, tanggal : ...................................... waktu : pukul .......................WIB tempat : ...................................... acara : ...................................... ...............................(Alinea Kaki) .................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap NIP. Tembusan:
Tanggal : DAFTAR UNDANGAN
www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 10C FORMAT KARTU UNDANGAN MENTERI PARIWISATA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara ................................................................................ ........................................................................ ............................................................. hari ..................., (tanggal) .........., pukul ............... WIB bertempat di ............................. . RSVP Harap hadir 30 menit sebelum Pakaian : acara dimulai dan undangan Laki-laki : .................... dibawa Perempuan : .................... Konfirmasi: TNI/Polri : .................... ......................................... www.jdih.kemenparekraf.go.id C. Naskah Dinas Khusus
1) Perjanjian Dalam Negeri Kerja sama antar lembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. a) Wewenang dan Penandatanganan Kerja sama yang dilakukan antar lembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. b) Susunan
(a) Lambang negara untuk Menteri diletakkan secara simetris, atau logo Kementerian Pariwisata untuk pejabat eselon I ke bawah, yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama lembaga; (b) Judul kerja sama; dan (c) Nomor
c) Hal yang Harus Diperhatikan Penomoran Naskah Dinas mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di lingkungan Kementerian Pariwisata. 2) Perjanjian Internasional Kerja sama internasional adalah kerja sama dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian internasional dapat dilakukan dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan kerja sama tersebut dengan iktikad baik. Perjanjian internasional dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan hubungan dan kerja sama antarnegara. Hubungan dan kerja sama luar negeri dapat dilakukan atas prakarsa dari Kementerian Pariwisata, baik pusat maupun daerah, serta Perwakilan Kementerian Pariwisata di luar negeri. a) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan
b) Susunan
(a) Lambang negara masing-masing pihak yang diletakkan di tengah atas; (b) Nama pihak yang mengadakan kerja sama internasional; dan (c) Judul kerja sama internasional.
(b) Keinginan para pihak; (c) Pengakuan para pihak terhadap kerja sama internasional tersebut; (d) Rujukan terhadap surat minat/surat kehendak; (e) Acuan terhadap ketentuan yang berlaku; dan (f) Kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal.
(a) Nama jabatan pejabat penanda tangan selaku wakil pemerintah masing-masing, tanda tangan, dan nama pejabat penanda tangan, yang letaknya disesuaikan dengan penyebutan dalam judul kerja sama internasional; (b) Tempat dan tanggal penandatangan kerja sama internasional; (c) Penjelasan teks bahasa yang digunakan dalam kerja sama internasional; dan (d) segel asli. www.jdih.kemenparekraf.go.id
Format Perjanjian Dalam Negeri serta Perjanjian Internasional dapat dilihat pada Contoh 11A, Contoh 11B, Contoh 11C, dan Contoh 11D. Format Map dalam kerja sama internasional dapat dilihat pada Contoh 11E. www.jdih.kemenparekraf.go.id CONTOH 11A FORMAT PERJANJIAN DALAM NEGERI DALAM BENTUK NOTA KESEPAHAMAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI NOTA KESEPAHAMAN ANTARA MENTERI PARIWISATA DAN ..................................................... NOMOR ....................... NOMOR ....................... TENTANG ........................................................................ Pada hari ini, ..........., tanggal ......, bulan ........, tahun ........, bertempat di ..........., yang bertanda tangan di bawah ini:
Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Berdasarkan hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dalam bidang .................... dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB IV
Tujuan Kerja Sama ................................................................................................................................
Ruang Lingkup Kerja Sama .................................................................................................................................
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)