DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, lokasi, tugas, fungsi; susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; tata kerja; pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Ruang Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik jdih.kemenparekraf.go.id Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
5.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
7.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN RUANG KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
2.Balai Pengelolaan Ruang Kreatif adalah unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

BAB II

KEDUDUKAN, LOKASI, TUGAS, FUNGSI

Pasal 2

(1)Balai Pengelolaan Ruang Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.
(2)Balai Pengelolaan Ruang Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Balai Pengelolaan Ruang Kreatif berlokasi di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 4

Balai Pengelolaan Ruang Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ruang kreatif serta pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pengelolaan Ruang Kreatif menyelenggarakan fungsi: jdih.kemenparekraf.go.id

a.penyusunan rencana, program dan anggaran;
b.pengelolaan infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta integrasi infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ekonomi kreatif;
c.pelaksanaan penyelenggaraaan kegiatan ekonomi kreatif;
d.pelaksanaan pengembangan talenta dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
e.pelaksanaan fasilitasi jejaring pelaku ekonomi kreatif;
f.pelaksanaan fasilitasi panduan konsultasi dan pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual;
g.pelaksanaan fasilitasi pemasaran produk/jasa ekonomi kreatif;
h.pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; dan
i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Balai Pengelolaan Ruang Kreatif terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.kelompok jabatan fungsional; dan
3. c.jabatan pelaksana.
(2)Struktur organisasi Balai Pengelolaan Ruang Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1)Di lingkungan Balai Pengelolaan Ruang Kreatif dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
(2)Penetapan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. jdih.kemenparekraf.go.id
(2)Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3)Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1)Kepala Balai Pengelolaan Ruang Kreatif merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(2)Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…