DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Penerima Bantuan Pemerintah; Jenis dan Bentuk Bantuan; Tata Kelola Bantuan Pemerintah; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pengaturan dan mekanisme pelaksanaan bantuan pemerintah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif diperlukan pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; www.jdih.kemenparekraf.go.id Mengingat
c.bahwa pengaturan mekanisme bantuan pemerintah yang ada di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah tidak memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan organisasi sehingga perlu di ganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

1.Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); www.jdih.kemenparekraf.go.id Menetapkan
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8.Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
9.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
10.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
11.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan adalah Bantuan yang tidak memenuhi kriteria Bantuan sosial www.jdih.kemenparekraf.go.id yang diberikan pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah.
2.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan bidang ekonomi kreatif.
6.Deputi adalah Deputi di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

BAB II

PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 2

(1)Penerima Bantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi:
1. a.perseorangan;
2. b.kelompok masyarakat; dan/atau
3. c.lembaga pemerintah/nonpemerintah;
(2)Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha atau badan hukum yang kegiatan atau usahanya terkait dengan bidang pariwisata dan/atau ekonomi kreatif. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(3)Lembaga pemerintah/nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.pemerintah daerah;
2. b.inkubator wirausaha;
3. c.lembaga adat; dan
4. d.lembaga lainnya yang bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 3

Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh PPK yang disahkan oleh KPA.

BAB III

JENIS DAN BENTUK BANTUAN

Pasal 4

(1)Jenis Bantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi:
1. a.pemberian penghargaan;
2. b.beasiswa;
3. c.bantuan operasional;
4. d.bantuan sarana dan prasarana;
5. e.bantuan rehabilitasi, pembangunan gedung, atau bangunan; dan
6. f.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan yang ditetapkan oleh PA.
(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa penghargaan yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa uang pendidikan, biaya hidup, biaya buku/diktat, biaya penelitian, dan/atau biaya lain yang dibutuhkan untuk biaya pendidikan atau kuliah.
(4)Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c diberikan kepada kelompok masyarakat dan lembaga nonpemerintah yang bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(5)Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d berupa:
1. a.sarana dan prasarana pariwisata; dan
2. b.sarana ruang kreatif.
(6)Bantuan rehabilitasi, pembangunan Gedung, atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa revitalisasi infrastruktur fisik ruang kreatif.
(7)Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa:
1. a.bantuan insentif pemerintah penambahan modal kerja dan/atau investasi aktiva tetap untuk meningkatkan kapasitas usaha/produksi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. b.bantuan pengembangan produk/karya kreatif dan digital;
3. c.program Insentif Riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
4. d.bantuan bagi ekonomi kreatif untuk fasilitasi pada:
  1. 1.produk kreatif;
  2. 2.usaha, pembinaan, proyek, atau pendampingan;
  3. 3.ekonomi kreatif;
  4. 4.inkubasi;
  5. 5.akselerasi;
  6. 6.integrasi digital; dan
  7. 7.biaya produksi khusus.

Pasal 5

Bantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk:

a.uang;
b.barang; dan/atau
c.jasa.

Pasal 6

(1)Pemberian Bantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima Bantuan. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(2)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.tujuan;
2. b.ruang lingkup;
3. c.pelaksanaan;
4. d.jangka waktu;
5. e.hak dan kewajiban para pihak;
6. f.tanggung jawab masing-masing pihak;
7. g.sanksi;
8. h.pengawasan dan evaluasi;
9. i.penyerahan hasil;
10. j.kepemilikan hasil;
11. k.keadaan kahar; dan
12. l.penyelesaian perselisihan.
(3)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk jenis Bantuan yang berupa penghargaan.

Pasal 7

PPK dapat membuat perjanjian dengan penyedia barang dan jasa untuk mempercepat pelaksanaan penyaluran Bantuan.

BAB IV

TATA KELOLA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 8

(1)Tata kelola Bantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif disusun dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(2)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.dasar hukum pemberian Bantuan;
2. b.tujuan penggunaan Bantuan;
3. c.pemberi Bantuan;
4. d.penerima Bantuan;
5. e.persyaratan penerima Bantuan
6. f.persyaratan administrasi, kegiatan, sayembara, dan pengajuan proposal; www.jdih.kemenparekraf.go.id
7. g.proses pengajuan seleksi dan penetapan pemberian Bantuan;
8. h.peran pihak terkait;
9. i.jenis dan bentuk Bantuan;
10. j.rincian jumlah Bantuan;
11. k.tata kelola pencairan dana Bantuan;
12. l.penyaluran dana Bantuan;
13. m.pemantauan dan evaluasi;
14. n.pertanggungjawaban Bantuan;
15. o.ketentuan perpajakan; dan
16. p.sanksi.

Pasal 9

Pengelolaan Bantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan oleh PPK pada setiap Deputi.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan, KPA bertanggung jawab atas:

a.pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Bantuan;
b.transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan;
c.akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan; dan
d.penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…