DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Identitas; Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; Sistem Pengelolaan; Sistem Penjaminan Mutu; Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan; Pendanaan dan kekayaan; Perubahan Statuta; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar; www.jdih.kemenparekraf.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
9.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1627); www.jdih.kemenparekraf.go.id
10.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Politeknik Pariwisata Makassar yang selanjutnya disebut Poltekpar Makassar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
2.Statuta Poltekpar Makassar yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, serta menyelenggarakan program dan kegiatan di Poltekpar Makassar.
3.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah di jalur pendidikan formal.
4.Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenparekraf.go.id
5.Kurikulum Poltekpar Makassar yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah perangkat mata kuliah dan program pendidikan yang diberikan dalam satu periode jenjang pendidikan di Poltekpar Makassar.
6.Sivitas Akademika Poltekpar Makassar yang selanjutnya disebut Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekpar Makassar.
7.Pembantu Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I adalah tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi akademik, pembinaan kemahasiswaan dan alumni, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan dosen dan kerja sama.
8.Pembantu Direktur Bidang Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II adalah tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, tenaga kependidikan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, perencanaan, keuangan, kepegawaian, hukum, komunikasi publik, organisasi dan tata laksana.
9.Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III adalah tenaga dosen yang memenuhi syarat dan diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dan pembinaan kemahasiswaan dan alumni.
10.Senat Poltekpar Makassar yang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
11.Direktur Poltekpar Makassar yang selanjutnya disebut Direktur adalah dosen yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin Poltekpar Makassar. www.jdih.kemenparekraf.go.id
12.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Poltekpar Makassar dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13.Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Poltekpar Makassar.
14.Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai peserta didik yang belajar di Poltekpar Makassar.
15.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

(1)Poltekpar Makassar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan perguruan tinggi pariwisata.
(2)Poltekpar Makassar berasal dari perubahan Akademi Pariwisata Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar tanggal 28 Oktober 2015.
(3)Poltekpar Makassar berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
(4)Dies Natalis Poltekpar Makassar ditetapkan setiap tanggal 18 September. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 3

(1)Poltekpar Makassar mempunyai lambang, moto, bendera, busana, himne dan mars.
(2)Lambang Poltekpar Makassar mempunyai makna kader- kader yang dididik dan dibina di Poltekpar Makassar mempunyai semangat yang pantang surut dalam menuntut ilmu agar menjadi insan yang profesional dibidang kepariwisataan untuk kelak menjadi pemimpin yang dapat dibanggakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
(3)Bendera Poltekpar Makassar berbentuk empat persegi panjang, berwarna dasar biru muda dan ditengah-tengah bendera tergambar lambang Poltekpar Makassar dengan ukuran panjang 3:2 (tiga banding dua).
(4)Poltekpar Makassar memiliki busana akademik, busana almamater, busana perkuliahan, dan busana perkuliahan praktikum.
(5)Himne dan Mars Poltekpar Makassar dinyanyikan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama Poltekpar Makassar.
(6)Lambang, bendera, busana, himne, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Moto Poltekpar Makassar yaitu: “kualleangngangi tallanga na toalia”.
(2)Moto Poltekpar Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai arti sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 5

Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang, moto, bendera, busana, himne, dan mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 6

(1)Poltekpar Makassar memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, baik di dalam maupun di luar kedudukan Poltekpar Makassar.
(2)Otonomi pengelolaan Poltekpar Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.otonomi pengelolaan di bidang akademik; dan
2. b.otonomi pengelolaan di bidang non-akademik.
(3)Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.penetapan norma kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:
  1. 1.persyaratan akademik yang akan digunakan;
  2. 2.kurikulum program studi;
  3. 3.proses pembelajaran;
  4. 4.penilaian hasil belajar;
  5. 5.persyaratan kelulusan;
  6. 6.yudisium; dan
  7. 7.wisuda.
2. b.penetapan norma kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(4)Otonomi pengelolaan di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: www.jdih.kemenparekraf.go.id
1. a.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:
  1. 1.rencana strategis dan rencana kerja tahunan; dan
  2. 2.sistem penjaminan mutu internal.
2. b.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan, yang terdiri atas:
  1. 1.membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi; dan
  2. 2.sistem pencatatan dan laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. c.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:
  1. 1.kegiatan kemahasiswaan kokurikuler;
  2. 2.organisasi kemahasiswaan; dan
  3. 3.pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
4. d.penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:
  1. 1.penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan
  2. 2.penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia.
5. e.penetapan norma dan kebijakan operasional terkait dengan penggunaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Otonomi pengelolaan Poltekpar Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.akuntabilitas;
2. b.transparan;
3. c.nirlaba;
4. d.penjaminan mutu; dan
5. e.efektivitas dan efisiensi. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 7

(1)Poltekpar Makassar menyelenggarakan program pendidikan diploma dan sarjana terapan, serta dapat menyelenggarakan program magister terapan, dan doktor terapan.
(2)Ketentuan mengenai penyelenggaraan program pendidikan di Poltekpar Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur, setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan pendidikan di Poltekpar Makassar menggunakan tahun akademik.
(2)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.semester gasal; dan
2. b.semester genap.
(3)Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(4)Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam kalender akademik.
(5)Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Direktur, setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Pasal 9

(1)Sistem penyelenggaraan pendidikan di Poltekpar Makassar menggunakan Sistem Kredit Semester.
(2)Sistem kredit semester terdiri dari beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
(3)Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan kredit semester. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Direktur, setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Pasal 10

(1)Pendidikan di Poltekpar Makassar diselenggarakan berdasarkan Kurikulum masing-masing program studi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan- undangan.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebutuhan unit pengguna dan dilaksanakan dengan menggunakan satuan jam per minggu yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester.
(3)Evaluasi dan perubahan Kurikulum dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
(4)Pelaksanaan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Direktur, setelah mendapat pertimbangan Senat.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…