DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020

Nomor: 19
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; jenis PNBP yang DIkenakan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen;Persyaratan; Tata Cara; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata dan Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; www.jdih.kemenparekraf.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6248);
5.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
7.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA DAN POLITEKNIK PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN www.jdih.kemenparekraf.go.id PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3.Sekolah Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, Sekolah Tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
4.Politeknik adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
5.Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi dan Politeknik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. www.jdih.kemenparekraf.go.id
6.Mahasiswa Berprestasi adalah Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik.
7.Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa dari keluarga tidak mampu dari aspek keuangan.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

BAB II

JENIS PNBP YANG DIKENAKAN TARIF SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN

Pasal 2

Jenis PNBP yang berasal dari Sekolah Tinggi Pariwisata dan Politeknik Pariwisata yang dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) meliputi:

a.biaya pendidikan dan perkuliahan; dan
b.biaya ujian semester.

Pasal 3

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan bagi Mahasiswa program Diploma dan program Sarjana dengan kategori:

a.Mahasiswa Berprestasi; dan/atau
b.Mahasiswa Tidak Mampu.

Pasal 4

Pengenaan jenis PNBP tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan dengan ketentuan:

a.50% (lima puluh persen) kepada Mahasiswa Berprestasi;
b.50% (lima puluh persen) kepada Mahasiswa Tidak Mampu; atau www.jdih.kemenparekraf.go.id
c.Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 5

(1)Mahasiswa dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan untuk jenis PNBP tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan syarat:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari lembaga lain;
3. c.telah menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) semester; dan
4. d.tidak sedang mendapatkan sanksi akademik.
(2)Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Mahasiswa:
1. a.berprestasi akademik harus memiliki Indeks Prestasi terakhir paling rendah 3,50 (tiga koma lima puluh), yang dibuktikan dengan salinan kartu hasil studi 1 (satu) semester terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. b.berprestasi nonakademik diberikan atas prestasi di luar kegiatan akademik yang diperoleh dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir pada bidang olahraga, seni budaya, ilmiah, keorganisasian dan/atau bidang lainnya setingkat nasional atau internasional yang membawa nama baik Sekolah Tinggi Pariwisata dan Politeknik Pariwisata, yang dibuktikan dengan salinan piagam atau surat penghargaan; dan
3. c.Tidak Mampu, dibuktikan dengan : 1) surat keterangan/surat pernyataan tidak mampu secara ekonomi dari Lurah/Kepala Desa tempat orang tua/wali berdomisili; www.jdih.kemenparekraf.go.id 2) surat pernyataan bermaterai dari orang tua/wali mengenai keterangan penghasilan rata-rata bulanan; dan 3) foto berwarna kondisi tempat tinggal orang tua/wali.

Pasal 6

(1)Pengenaan tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan kuota batas maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah mahasiswa aktif.
(2)Mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang terdaftar dan mengikuti perkuliahan yang ditetapkan dalam keputusan pimpinan Sekolah Tinggi Pariwisata dan Politeknik Pariwisata.
(3)Konfigurasi kuota batas maksimal Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Pariwisata dan Politeknik Pariwisata.

BAB IV

TATA CARA

Pasal 7

Mahasiswa menyampaikan surat permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada pimpinan Sekolah Tinggi Pariwisata atau Politeknik Pariwisata sesuai dengan format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diseleksi dan diverifikasi oleh bagian yang menangani administrasi akademik dan kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Pariwisata atau Politeknik Pariwisata.
(2)Hasil seleksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa rekomendasi Mahasiswa yang dikenai tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). www.jdih.kemenparekraf.go.id
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan Sekolah Tinggi Pariwisata atau Politeknik Pariwisata.
(4)Pimpinan Sekolah Tinggi Pariwisata atau Politeknik Pariwisata menetapkan Mahasiswa yang dikenai tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Pasal 9

Pengenaan tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) diberikan untuk 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang.

Pasal 10

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) ditetapkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Pariwisata dan Politeknik Pariwisata.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenparekraf.go.id Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KERATIF Ttd. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1778 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan hukum, Dessy Ruhati NIP 19681103 199403 2 001 www.jdih.kemenparekraf.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BAGI MAHASISWA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA DAN POLITEKNIK PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF SURAT PERMOHONAN ………, ……… 20.. Perihal : Permohonan Pengenaan tarif biaya pendidikan dan perkuliahan serta ujian semester Kepada Yth. Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata/Direktur Politeknik Pariwisata……… Di Tempat Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini :

a.Nama :
b.NIM :
c.Jurusan :
d.Program Studi :
e.Semester :
f.Email :
g.Nomor HP :
h.Kategori * : 1. Berprestasi
1. 2.Tidak Mampu
2. 3.Berprestasi dan Tidak Mampu www.jdih.kemenparekraf.go.id Dengan ini mengajukan permohonan Pengenaan Tarif Biaya Pendidikan dan Perkuliahan serta Ujian Semester. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan dokumen persyaratan sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. Mengetahui, Pemohon, Orangtua/wali mahasiswa Mahasiswa *) Coret yang tidak perlu MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Ttd. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan hukum, Dessy Ruhati NIP 19681103 199403 2 001 www.jdih.kemenparekraf.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…